Kebijakan dan Pedoman Penyusunan SOP di Kementerian PPN

Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan ... Kebutuhan SOP •Pengumpulan informasi dan ... Distribusi dan...

10 downloads 520 Views 1MB Size
Kebijakan dan Pedoman Penyusunan SOP di Kementerian PPN/Bappenas Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana

OUTLINE • GRAND DESIGN DAN ROAD MAP REFORMASI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS • ASESMEN ORGANISASI • PEDOMAN DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN SOP DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Grand Design dan Road MAP Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Organisasi Ketatalaksanaan

SDM Pengawasan Dan Akuntabilitas

Birokrasi yang Bersih, dan Bebas KKN Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Quick Wins

MONITORING DAN EVALUASI MANAJEMEN PERUBAHAN MANAJEMEN PENGETAHUAN RB (KNOWLEDGE MANAGEMENT) PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)

PROFIL BIROKRASI 2025

Peraturan Perundangundangan

Perubahan Mindset dan Culture Set

Penyempurnaan Kerangka Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi

GRAND DESIGN DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025

AREA PERUBAHAN (PROGRAM KERJA) REFORMASI BIROKRASI MASING K/L YANG DIHARAPKAN MENURUT PERPRES NO. 81 TAHUN 2010 AREA PERUBAHAN

HASIL YANG DIHARAPKAN

Organisasi

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Tatalaksana

Sistem, Proses dan Prosedur Kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

Peraturan Perundangundangan

Regulasi yang lebih tertib dan tidak tumpang tindih dan kondusif

Sumber daya Manusia Aparatur

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Pengawasan

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Akuntabilitas

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan Publik

Pelayana prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Rencana Program, Kegiatan, dan Hasil yang Diharapkan sesuai dengan Road MAP Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 PROGRAM

PENATAAN TATALAKSANA

TUJUAN

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan Terukur di BKKBN

SASARAN

KEGIATAN

HASIL (OUTPUT)

1. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di BKKBN

1. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi

1. Dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi

2. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di BKKBN

2. Pembangunan atau Pengembangan egovernment

2. Unit kerja organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

3. meningkatnya kinerja di BKKBN

TARGET 2011

2012

10

50

2013

2014

200

300

Asesmen Organisasi

ASSESMENT ORGANISASI Asesmen Organisasi Saat Ini Redefinisi Visi , Misi ,Strategi dan Sasaran Organisasi

Perbaikan Kewenangan / Fungsi

Restrukturisasi Organisasi

Profil Birokrasi K/L dan Pemda 2014

Standar Kinerja Organisasi

Penyusunan IKU

Penguatan Unit Kerja Organisasi

Penguatan Unit Kerja Pelayanan

Perbaikan Tatalaksana / Proses Bisnis

SOP

Perbaikan SOP

Penetapan Standar Pelayanan Target Kinerja Layanan

Analisis Beban Kerja

Pengembangan Model Kompetensi

Analisis Jabatan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perencanaan Pegawai Pengembangan Standar Kompetensi Jabatan

Asesmen Kompetensi Individu

Pengembangan Indikator Kinerja Jabatan

Evaluasi Jabatan

Pengembangan e- Office dan eGovernment

Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Rekrutmen dan Seleksi

Pengembangan Karir

Pemeringkatan Jabatan

Penilaian Kinerja Pegawai

Penetapan Tunjangan Kinerja

Pemberian Tunjangan Kinerja

Database Kepegawaian

IDENTIFIKASI ORGANISASI SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN SOP Visi, Misi, Strategi dan sasaran organisasi

Struktur Organisasi

Analisis Jabatan

Analisa Beban Kerja

Jumlah SDM

Evaluasi Jabatan

Harga Jabatan

Tatalaksana/ Proses Bisnis

SOP

KPI/Kinerja

Kaitan Struktur Organisasi dengan SOP • Dalam organisasi Pemerintah (birokratis), setiap keputusan dan langkah-langkah kegiatan selalu dikaitkan dengan strukturnya. • Alur keputusan mengalir dari atas ke bawah, dan untuk alur kegiatan mengerucut dari bawah ke atas (dari tindakan menjadi keputusan juga)

• Struktur Organisasi dinyatakan dengan pedoman yang jelas, akan bermanfaat untuk menyusun SOP yang efektif, meskipun SOP disusun dengan

berdasarkan fungsi-fungsi organisasi Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi

Fungsi Organisasi

Struktur Organisasi

SOP

Posisi dan Peran Manajemen Organisasi dalam Penerapan SOP Manajemen Organisasi

Fungsi A

Fungsi B

SOP

Fungsi C

Peran Fungsi Organisasi dan Kontrol dalam Penyusunan SOP yang efektif

Fungsi Organisasi

Deskripsi Tugas dan Tanggung jawab

Kontrol

Penyusunan SOP Yang efektif

ORGANISASI STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS MENNEG.PPN/ KA. BAPPENAS STAF AHLI

INSPEKTORAT UTAMA

KEDEPUTIAN

INSPEKTORAT

DIREKTORAT

SETMENEG PPN/ SETTAMA BAPPENAS

PUSAT

BIRO

KELOMPOK FUNGSIONAL PERENCANA KELOMPOK FUNGSIONAL AUDITOR

SUB DIREKTORAT

KELOMPOK FUNGSIONAL LAINNYA BIDANG

BAGIAN

SUB BIDANG

SUB BAGIAN

STAF PERENCANA

TATALAKSANA/PROSES BISNIS

Proses Bisnis • Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang ada dalam bisnis yang kerap disebut dengan rantai nilai (value chain). • Dalam perusahaan yang menghasilkan barang maupun jasa, pada umumnya memiliki rantai nilai terdiri dari pengembangan produk baru, produksi, penjualan dan marketing, distribusi (product delivery), layanan purna jual (after sales service), serta keamanan dan kesehatan lingkungan (environment safety and health)

Proses Bisnis dari Perusahaan penghasil Barang/Jasa (Generic Value Chain)

pengemb angan produk baru

Produksi

Sell & Marketing

Deliver & Distributi on

After Sales Service

Environment Safety & Health

TUPOKSI UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TUGAS POKOK Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional dibidangnya

FUNGSI a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dibidangnya; b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidangnya; c. Penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidangnya; d. Pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidangnya; e. Pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidangnya; f. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya; g. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Peran Bappenas dalam menghasilkan perencanaan (Generic Value Chain)

Perencanaan

Pemantauan

Evaluasi

Koordinasi

Key Result Area UKE : Direktorat Bidang Ekonomi Bidang/KRA

Indikator Kinerja

Perencanaan

Tersusunnya kebijakan perencanaan dan pendanaan di bidang ekonomi yang berkualitas

Pemantauan

Tersusunnya laporan Pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan di bidang ekonomi

Evaluasi

Tersusunnya laporan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan di bidang ekonomi

Koordinasi

Tersusunnya laporan koordinasi baik tingkat pusat/propinsi dan lintas wilayah atas pelaksanaan rencana pembangunan di bidang ekonomi

TARGET 2010

2014

Uraian Tugas Contoh : Kegiatan perencaanan dan evaluasi Uraian Tugas

Indikator Kinerja

Melakukan penyusunan rencana kebijakan/ program strategis jangka panjang dengan cara menyiapkan alternatif kebijakan, menyusun perkiraan sumber pendanaan, serta memberikan saran tindak lanjut rencana program strategis jangka panjang dalam rangka memproses penetapan rencana kebijakan/program strategis jangka panjang bidang ekonomi.

• Ketepatan waktu penyusunan alternatif rencana kebijakan/ program strategis jangka panjang • Kualitas perkiraan sumber pendanaan

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang dengan cara memberikan saran tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas rencana pembangunan

• % saran yang ditindak lanjuti

Dst….

TARGET 2010

2014

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN SOP DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENA

OUTLINE SOP BAPPENAS BAB 1 Pendahuluan • Latar Belakang • Tujun dan Sasaran • Pengertian SOP • Manfaat • Prinsip BAB 2 Langkah-Langkah Penyusunan SOP • Persiapan • Penilaian Kebutuhan SOP • Pengembangan SOP • Penerapan SOP • Monitoring dan Evaluasi BAB 3 Jenis dan Format • Jenis • Format • Flowchart BAB 4. Penutup

LANGKAH LANGKAH PENYUSUNAN SOP KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

• Persiapan • Penilaian Kebutuhan • Pengembangan SOP • Penerapan SOP • Monitoring dan evaluasi SOP

Tahapan Penyusunan SOP

Persiapan • Membentuk tim dan kelengkapan Nya

Penilaian Kebutuhan

Pengembangan SOP

• Menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan • Melakukan penilaian kebutuhan • Membuat Sebuah daftar Mengenai SOP Yang akan disusun • Membuat dokumen Penilaian Kebutuhan SOP

• Pengumpulan informasi dan identifikasi • Alternatif Analisis dan pemilihan alternatif • Penulisan SOP Pengujian dan • Reviu Pengesahan SOP

Penerapan SOP



Perencanaan Penerapan • Pemberitahuan Distribusi dan Aksibilitas • Pelatihan Pemahaman

Monev SOP • Monitoring • Evaluasi

4 (empat) format SOP

• Langkah sederhana (simple steps), • Tahapan berurutan (hierarchical steps), • Grafik (graphic), dan • Diagram alir (flowcharts).

Penjelasan 4 (empat) format SOP • Langkah sederhana (simple steps), adalah Format sederhana digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya memuat sedikit kegiatan dan memerlukan sedikit keputusan. • Tahapan berurutan (hierarchical steps), adalah Format tahapan berurutan yang merupakan pengembangan dari langkah sederhana dan jika prosedur yang disusun panjang, lebih dari 10 langkah dan membutuhkan informasi lebih detil, akan tetapi hanya memerlukan sedikit pengambilan keputusan • Grafik (graphic), adalah Format Grafik dipergunakan jika prosedur yang disusun menghendaki kegiatan yang panjang dan spesifik. • Diagram alir (flowcharts) adalah format diagram alir merupakan format yang biasa digunakan jika dalam SOP tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang banyak (komplek) dan membutuhkan jawaban “ya” atau “tidak” yang mempengaruhi sublangkah berikutnya.

2 Faktor yang menentukan Format yang tepat dalam pembuatan SOP 1) berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur; 2) berapa banyak langkah dan sublangkah yang diperlukan dalam suatu prosedur.

Dengan demikian, format SOP akan sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung kepada dua faktor tersebut. Format terbaik dari SOP adalah yang dapat memberikan wadah serta dapat mentransmisikan informasi yang dibutuhkan secara tepat dan memfasilitasi implementasi SOP secara konsisten.

Contoh Format SOP NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN

: :

TGL. REVISI

:

TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH

:

April 2013 April 2013

:

Sekretaris Utama

Dr. Slamet Senoadji NIP. 19601215 198802 1 001 NAMA SOP

:

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Diagram Alur Unit Kerja /Pelaksana Kegiatan No.

Mutu Baku

Alur Kegiatan

Ket PIC

PIC

PIC

PIC

Persayaratan/ Kelengkapan

Waktu

Output

Simbul-simbul Flowchart

Hal-hal Yang Menjadi Perhatian dalam pembuatan SOP Salah satu kekeliruan yang sering terjadi dalam pembuatan SOP, adalah bahwa SOP dibuat dengan menggunakan format yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Seringkali, SOP yang semestinya dapat dibuat dalam format sederhana/simple, tetapi dibuat dalam format grafik ataupun format yang komplek dengan menggunakan diagram alir (flowcharts). Seringnya penggunaan format diagram alur (flowcharts) dalam pembuatan SOP ini bisa jadi karena kita keliru memahami Permenpan tentang pedoman pembentukan SOP tersebut. Karena, didalam Permenpan ini dicantumkan symbol-simbol flowcharts, maka seolah-olah semua SOP yang dibuat harus menggunakan symbol flowcharts tersebut. padahal, symbol flowcharts tersebut merupakan symbolsimbol yang digunakan apabila SOP yang dibuat menggunakan format diagram alir yang mana di dalam SOP tersebut membutuhkan pengambilan keputusan yang banyak.

Lanjutan.... jika SOP yang dibuat merupakan prosedur-prosedur yang sederhana dan tidak membutuhkan banyak pengambilan keputusan, mengapa “dipaksakan” menggunakan format diagram alur (flowcharts)? Bukankah akan lebih tepat apabila prosedurprosedur tersebut dibuat dalam format SOP yang simple sehingga akan lebih mudah dibaca dan dipahami, bahkan oleh pegawai baru sekalipun. Dengan demikian, SOP yang telah dibuat mudahmudahan tidak hanya akan menjadi dokumen yang indah semata, tetapi benar-benar dapat dipahami dan diimplementasikan.

TERIMA KASIH