KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BARBASIS EKONOMI

Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan (agrikan UMMU-Ternate)

Volume 3 Edisi 1 (Mei 2010)

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BARBASIS EKONOMI SUMBERDAYA DI PROVINSI MALUKU UTARA Arman Drakel Staf Pengajar Faperta UMMU-Ternate, e-mail : ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah dampak kebijakan pengelolaan ekonomi lingkungan di Maluku Utara, serta untuk mengkaji perspektif pemanfaatan ekonomi sumberdaya dengan sumberdaya alam, Dari kedua aspek ini dianalisa dan dikaji keterkaitan permasalahan yang berhubungan dengan dampak dari pengelolaan lingkungan yang didalam pemanfaatannya mengandung ekonomi sumberdaya dengan sumberdaya alam. Permasalahan kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan ekonomi sumberdaya mempengaruhu kualitas lingkungan, karena semakin besar potensi ekonomi sumberdaya dan sumberdaya yang dieksplotasi, semakin besar pula dampak yang diterima dilingkungan yang mempengaruhi kualitas hidup manusia. Pemanfaatan ekonomi sumberdaya dengan sumberdaya alam mengandung dampak positif maupun negatif, karena keduanya berorentasi kepada profit dari pengelolaan barang dan jasa ekonomi lingkungan. Aktifitas manusia yang memanfaatkan ekonomi sumberdaya dengan mengurasnya potensi sumberdaya alam, beriimplikasi menurunnya kualitas lingkungan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Untuk memulihkan kembali lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, profit pemanfaatan potensi ekonomi sumberdaya dan potensi sumberdaya alam dikembalikan kepada biaya jasa lingkungan untuk peletariannya, sehingga daya dukung dan daya tampung dapat pulih kembali. Kata Kunci : Pengelolaan Lingkungan, Ekonomi Sumberdaya, Maluku Utara. I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Permsalahan lingkungan hidup (enveriomental problems) merupakan issu global dunia yang perlu ditangani secara terencana dan terintaegrasi oleh pemerintah dan masyarakat baik negara maju maupun negara berkembang. Menyadari pentingnya permasalahan lingkungan hidup memberikan perhatian khusus terutama eksploitasi sumber daya alam (natural resources) yang berorentasi profit ekonomi tidak hanya menimbulkan dampak positif tapi lebih dari itu menimbulkan dampak

negatif terhadap mahluk hidup diplanet bumi ini. Penanganan lingkungan hidup dan sumberdaya alam di Indonesia sudah melebihi ambang batas kerusakan, akibat over eksploitasi sumber daya alam pada beberapa dekade terakhir ini. Perberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang otonomi daerah dan disertai tidak memiliki rasa bertanggung jawab pemerintah daerah, dan memarjinalkan masyarakat dari ekoploitasi sumber daya alam. Sementara kerusakan lingkungan hidup terus berlanjut, serta terkurasnya sumberdaya ekonomi mengalami 90


penurunan, akan membawa konsukwensi lingkungan hidup. Semakin besar pemanfaatan sumberdaya ekonomi, dampaknya semakin besar terhadap sumbedaya alam dan terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang dapat dilihat pada waktu jangka panjang. Kepentingan untuk memenuhi ekonomi selalu memiliki jarak perhatian yang berbeda. Para ahli ekonomi (economicst) berpendapat bahwa efisiensi dan keuntungan maksimum alternatif yang terbaik, dimana biaya social dan biaya lingkungan (social environmental cost ) belum sepenuhnya diperhitungkan. Para lingkungan berpendapat bahwa factor etika social perlu mendapat perhatian khusus, sehingga kegiatan produksi dan ekonomi harus mengacu pada aspek pemerataan. Dan distribusi yang adil pada generasi yang akan datang yang mengacu pada pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam. Pengelolaan sumberdaya alam proses pembangunan menghadapi tantangan karena tidak ada kondisi yang berimbang antar ketersediaan sumberdaya alam dengan dinamika penduduk yang terus berkembang sesuai dimensi ekonomi, social budaya dan lingkungan. Adanya kritis permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistim pengelolaan sumberdaya alam yang ada. Kajian ini meliputi system kelembagaan dengan perencana pembangunan lingkungan hidup yang berorentasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Dilandasi ketentuan yang normative dalam upaya melakukan kebijakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengelolaan sumberdaya alam perlu diikuti dengan penerapan tehnologi yang ramah lingkungan, partisipasi masyarakat, kesadaran aparatur pemerintah, dunia usaha swasta, peningkatan pengawasan, penerapan hukum dan perbaikan system atau perangkat hukum untuk pengelolaan dan


pelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi sumberdaya alam, perlu memiliki strategi yang sinergi dengan arah pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan antara lain pembangunan diberbagai sector tidak hanya pembangunan sumberdaya ekonomi saja, tetapi juga peningkatan etika dan social budaya manusia yang mendukung pelestarian lingkungan baik sekarang maupun yang akan datang. Dengan pendekatan perspektif pengelolaan lingkungan hidup dengan mengkorelasikan pendekatan yang integrative dan terpadu (approach), sehingga pemanfaatan kebutuhan sumberdaya ekonomi dengan kebijakan pengelolaan lingkungan dapat diketahui secara pasti. Untuk itu perlu dilakukan rumusan kehijakan yang bersifat kompromistis (trade off) antara kedua kepentingan tersebut. Adanya dasar ini perlu dilakukan kajian kebijakan pengelolaan lingkungan hidup terhadap sumberdaya ekonomi di Propinsi Maluku Utara. 1.2. Permasalahan Dengan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang masalah dapat ditelaah masalah sebagai berikut : 1. Dampak kebijakan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya ekonomi 2. Perspektif pemanfaatan sumberdaya ekonomi lingkungan dengan sumberdaya alam 1.3. Tujuan Dari permasalahan tersebut, dapat dikemukakan tujuan penulisan ini, yaitu : 1. Untuk menelaah dampak kebijakan pengelolaan ekonomi lingkungan di Maluku Utara. 2. Untuk mengkaji perspektif pemanfaatan ekonomi sumberdaya dengan sumberdaya alam.

91



4. Pendekatan Kerangka Berpikir Kepentingan SD Ekonomi

Kondisi SDA

Interaksi Kepentingan

Eksternalitas

Masalah Lingkungan

Dampak Lingkungan

Lokal Regional Global

Jangka Pendek, Menengah, Panjang

Kebijakan (Hukum Normatif)

Korelasi MAsalah Ekonomi SDA

Lingkungan dan Manusia

Gambar 1. Kerangka Berpikir

II. KAJIAN TEORI 2.1. Deskripsi Kebijakan Menghadapi permasalahan pembangunan lingkungan hidup yang begitu kompleks, akibat perubahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat maupun pembangunan akan menguras sumberdaya alam, sehingga daya dukung lingkungan

menjadi menurun. Permasalahan ini diperlukan oleh perencana pembangunan lingkungan dengan di implementasikan kebijakan dalam mengatur perilaku anggota masyarakat dalam melakukan aktifitas hidup tertentu. Karena kebijakan yang dilakukan dapat menghasilkan suatu perubahan yang 92


terjadi dan bahkan mungkin terjadi Untuk mendefenisikan kata kebijakan muncul berbagai penafsiran masyarakat dengan berbagai persepsi tentang aktualisasi pelaksanaan dan tindakan melalui suatu proses kegiatan mencapai tujuan. Dengan berbagai sumber yang berbeda dikemukakan defenisi tentang kata kebijakan yaitu : 1) Kebijakan adalah pengendalian atau pengaturan urusan - urusan umum untuk kesejahteraan masyarakat oleh unit pemerintah (Webster’s New Collagiate Dictionary, 1995 dalam Sanim, 2005) 2) Instrumen dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perubahan sesuatu keadaan ( Pearson and Monk, 1987 dalam Sanim, 2005). 3) Kebijakan adalah peraturan yang telah dirumuskan yang disetujui untuk dilaksanakan guna mempengaruhi suatu keadaan, baik besaran maupun arahnya yang melingkupi kehidupan masyarakat umum ( Sanim, 2005). Demikian halnya kebijakan yaitu suatu campur tangan yang dilkukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi suatu pertumbuhan secara sectoral dari aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat. Dan secara yuridis, peraturan dibuat untuk kepentingan masyarakat umum yang disetujui oleh legislatif. Secara karasteristik, kebijakan yaitu : 1) Tidak pernah tunggal keberadaannya. 2) Keberhasilan pencapaiannya harus ditunjang oleh suatu system 3) Merubah keadaan dari sesuatu yang hancur. 4) Didukung dengan data yang akurat. Kebijakan dilakukan secara efektif, apabila didukung atau menggunakan suatu instrumen untuk menhasilkan perubahan dari tujuan yang ditetapkan. Kemudian dikatakan efisien, apabila kebijakan tersebut membutuhkan biaya yang kecil.


2.2 Deskripsi Lingkungan Kehidupan manusia dan mahluk hidup lain selalu tergantung pada lingkungan dari kondisi sumberdaya alam yang ada. Menurut Otto Sumarwoto, (1997), Pengelolan lingkungan untuk mendapatkan kondisi yang optimum, didasari pada pertimbangan untung rugi. Bila didasari pada aspek kepentingan dan tuntutan hidup selalu mengeksploitasi sumberdaya alam, tanpa menjaga kondisi ekologi dan ekosistem lingkungan paru paru kehidupan mahluk hidup. Dilain pihak lingkungan yang mengandung potensi keaneragaman hayati memerlukan pelestarian dari sisi pengelolaannya. Dipihak lain selalu terancam dengan pemanfaatan potensi ekologik yang mengandung rantai kehidupan antara satu dengan yang lain di eksploitasi, tanpa melihat unsure daya pulih diri dan daya lenting kehidupan akan menjadi ancaman kondisi keanekaragaman hayati yang ada. Kondisi lingkungan yang mengalami degradasi, akan selalu memiliki dampak menurnnnya kualitas hidup dan akan terancam pula kepunahan dari berbagai sistem rantai kehidupan ekosistem baik didarat, pesisir maupun laut. Dan yang lebih parah lagi perberlakuan otonomi daerah, belum diimplementasi tata ruang antar wilayah kabupaten dan kota, lemahnya penegakan hukum Undangundang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-undang Nomor 41 tentang kehutanan yang didalamnya memiliki sumberdaya alam, memunculkan sifat monopolistik para perencana pembangunan lingkungan mengejar profit yang berasal dari potensi sumberdaya alam ada. Dan lebih konkrit lagi ekploitasi sumberdaya alam tanpa perduli aspek pengelolaan dan pelestariannya sumberdaya alam yang ada, akan mengancam kehidupan manusia bagi generasi sekarang, dan yang akan datang. Permasalahan lingkungan ini ada selalui dibaringgi dengan konsep kebijakan para penguasa yang memiliki otoritas perencana 93


dan secara implisit juga melabrak yuridis formal yang berlaku untuk umum. Sebagai contoh terjadi kerusakan lingkungan tanah, hutan dan pencemaran lingkungan oleh PT NHM yang terletak di Desa Gosowong, Kabupaten Halmahera Utara. Dan masih banyak lagi kasus kerusakan lingkungan di Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Kepulauan Sula. Menurut Darmono, (2001), mengemukakan bahwa manusia didunia ini tidak selalu hidup sendiri tetapi selalu ditemani oleh benda benda disekitarnya dan dibedakan menjadi dua komponen utama dari suatu ekosistem yaitu abiotik dan biotic. Jadi pada hakekatnya lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan kesemua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup didefenisikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Bila dilihat Bab V, Pasal 16, Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2003, di kemukakan bahwa kajian lingkungan hidup dan strategis memuat, antara lain : 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan 2) Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup 3) Kinerja layanan dan jasa ekosistem 4) Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Dengan adanya kajian lingkungan dan strategis dapat dikaji bahwa pengelolaan lingkungan dengan program


pelestariannya memiliki parameter pemanfataan untuk menjaga fungsi lingkungan meliputi ekosistem darat maupun laut, keanekaragaman hayati, daya dukung lingkungan, daya pulih diri dan daya tampung lingkungan. Kesemuanya ini dapat diperhankan dalam lingkungan yang berbeda, bila pemanfaatannya tidak terlampauinya batas fungsi kehidupan mahluk hidup. Ketentuan lain dijelaskan tentang baku mutu lingkungan hidup pada Bab V, Pasal 20, alinia (1) dan (2) dikemukakan bahwa : (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi : a. Baku mutu air b. Baku mutu air limbah c. Baku mutu air laut d. Baku mutu udara ambien e. Baku mutu emisi f. Baku mutu gangguan dan g. Baku lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya baku mutu lingkungan tersebut, apakah otoritas perencana mengaktualisasi tentang ketentuan tersebut kepada jasa investasi, sehingga kegiatan usaha tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Demikian halnya Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Pasal 3 menyebutkan bahwa usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan meliputi : 1) Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam 2) Eksploitasi sumberdaya alam baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui 3) Proses dan kajian secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan 94


sumberdaya alam dalam pemanfaatanya. 4) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sumberdaya. 5) Proses dann kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumberdaya alam dan/atau cagar budaya 6) Introduksi jenis tumbuh tumbuhan, jenis hewan dan jasat renik. 7) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati 8) Penerapan tehnologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkugan hidup 9) Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan Negara. Dalam pedoman pada lampiran II studi AMDAL terdapat empat kelompok parameter komponen lingkungan hidup : 1) Fisik- Kimia (Iklim, kualitas udara, kebisingan, demografi, fisiografi, hidro- Oceanografi, ruang, lahan, tanah dan hidrologi) 2) Biologi (Flora dan Fauna) 3) Sosial (Budaya, ekonomi, Pertahanan keamanan) 4) Kesehatan masyarakat. 2.3. Problematika Lingkungan Faktor permintaan ekonomi lingkungan yang tidak mampu didukung kemampuan supply sumberdaya ekonomi lingkungan mengakibatkan over eksploitasi terhadap sumberdaya yang ada dan pada akhirnya terjadi kerusakan lingkungan. Faktor lain juga sangat dan tidak bisa terabaikan yaitu meningkatnya pertambahan penduduk setiap wilayah dari tuntutan dan kebutuhan hidup ditambah dengan permintaan pasar akan barang dan jasa produk yang dihasilkan dari ekonomi lingkungan akan menguras sumberdaya yang tersedia. Peningkatan permintaan sumberdaya alam tidak hanya sementara tetapi setiap


saat dan bahkan tiap hari seperti eksplorasi tambang emas, nikel, energi, makanan, mineral, hutan, rekreasi, ruang udara, ikan, tanah maupun air. Kesemuanya dipakai sebagai barang dan jasa untuk memenuhi permintaan pasar. Tetapi apabila sumberdaya ekonomi tersebut, diekplorasi dari waktu ke waktu dan didukung dengan pelestariannya, daya dukung lingkungan mengalami tetap akan berkurang. Karena daya pulih diri sumberdaya alam yang dimanfaatkan sudah terganggu dan daya pulih lambat kembali. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan kawasan peruntukan berdasarkan alokasi kebutuhan sumberdaya alam yang efisien dan karakter pemanfaatan berwawasan lingkungan, tanpa intervensi kepentingan penguasa dan para politik. Apalagi penerapan kebijakan tidak memihak fungsi lingkungan dan masyarakat umum dengan berbagai argumentasi eksploitasi sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pasar, tanpa melihat kerusakan lingkungan, akan berpengaruh buruk terhadap kualitas hidup manusia. Permasalahan lingkungan jika ditelaah sangat kompleks karena menyakut ruang dan waktu. Ditambah dengan karasteristik fungsi kebutuhan dan permintaan yang spesifik tidak terdeteksi pemanfaatan jelas sumber dan kontribusinya, akan menjadi panjang permasalahan lingkungan. Penanganan masalah lingkungan dilakukan dengan sistem integratif dan holistic dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, pihak terkait dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan. Selanjutnya permasalahan lingkungan juga akibat dari aktifitas ekonomi dan merupakan barang dan jasa publik, Sanim, (2002), sehingga eksternalitas diperlukan kajian yang dapat diketahui publik. Efek samping dari pengelolaan lingkungan yang menimbulkan dampak atau eksternal effek, menurut Sudgen dan Williams, 1990, Mishan, 1990 adalah suatu kegiatan atau transaksi ekonomi bisa positif (positive eksternal effect, 95


eksternal economies). Tetapi dalam kenyataannya eksternal positif dan negatif dapat terjadi secara bersamaan dan simultan. Sebagai contoh dampak yang menguntungkan seseorang menanam investasi pariwisata atau tempat rekreasi dengan estetika lingkungan alam yang bagus, tetapi dampak positif adalah masyarakat yang ada disekitarnya merasakan. Tetapi jika dikaji dari aspek eskternal negatif, ekploitasi sumberdaya lingkungan untuk pariwisata atau rekreasi mengorbankan fungsi ekologi dan ekosistem yang ada disekitarnya baik manusia maupun mahluk hidup lainnya. Permasalahan lingkungan ini pada umumnya publik tidak mengetahui akan ada dampaknya, antara lain ekonomi lingkungan menguntungkan pengusaha, fungsi lingkungan tidak bisa pulih kembali, masyarakat termarjinalisasi ekonomi, tatanan kehidupan sosial masyarakat semakin terancam, menimbulkan pencemaran dari aktifitas ekonomi pariwisata. III. PEMBAHASAN 3.1. Dampak Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Lingkungan Kondisi lingkungan yang stabil dengan eksistensi sumberdaya alam dan keanekaragaman ekosistem dari waktu ke waktu sering kali mengalami suksesi, tapi sebaliknya kondisi lingkungan yang stabil diganggu dengan berbagai aktivitas manusia, akan berpengaruh terhadap fungsi lingkungan yang mengarah kepada kerusakan dan degradasi lingkungan. Demikian halnya permasalahan lingkungan dengan kerusakan, menimbulkan biaya lingkungan untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan dari sumberdaya alam yang eksploitasi. Biaya lingkungan ditanggung oleh perencana sebagai otoritas kebijakan dan jasa lingkungan dengan tujuan untuk Sustainable development dan menjaga kualitas lingkungan sesuai dengan daya dukung yang ada. Sebagai contoh beban biaya lingkungan untuk reboisasi hutan, akan penebangan kayu tanpa


kendali, biaya akibat polusi udara dan pencemaran air, biaya untuk pengolahan limbah. Timbulnya biaya lingkungan memiliki dampak negatif terhadap ekonomi wilayah, karena : 1) Total biaya lingkungan untuk memulihkan kembali sumberdaya alam yang dieksplotasi diambil 2 % dari PDB tiap tahun 2) Biaya yang timbul dari rehabilitasi summberdaya alam, akibat dari eksploitasi akan mempengaruhi beban APBN dan APBD dan sumber pendanaan lainnya. Bila dilihat aspek kontribusi biaya biaya ini lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang berpenghasilan rendah, karena ada dua faktor yaitu (1) kelompok ini banyak kena dampak dari kerusukan lingkungan yang ada, (2) kelompok ini juga memiliki kemampuan untuk membiayai pencegahan, dan mengatasi akibat dampak yang ada. Sementara otoritas perencana yang membuat kebijakan lambat melakukan penanganan dan bahkan pengawasan terhadap dampak lingkungan tidak berjalan secara maksimal. Ada beberapa biaya kerusakan lingkungan muncul, karena berbagai permasalahan yaitu : a. Kualitas sumberdaya air menurun dan penyediaan air bersih. Sumberdaya air yang ada diperut bumi, jika kondisi yang stabil apabila adanya daya dukung lingkungan yang cukup dan tidak mengalami kerusakan, memiliki supply air baku yang cukup besar untuk penyediaan konsumsi masyarakat yang ada pada setiap wilayah. Kualitas air tanah sering mengalami ancaman akibat dari contaminant limbah industri, dan sumber pencemaran lainnya, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu, Kementerian LH, 2001. Penyediaan air bersih sering mengalami hambatan, karena terbatasnya anggaran penyediaan dan jaringan distribusi dan pelayanan yang ada. Pengolahan air bersih untuk Propinsi Maluku Utara yang terdiri enam (6) 96


Kabupaten dan dua (2) Kotamadya dengan jaringan distribusi dan pelayanannya baru 2 persen dari jumlah penduduk 1 juta lebih. Dan bahkan penduduk yang tinggal dibeberapa kecamatan belum memiliki jaringan distribusi air bersih, sehingga konsumsi masyarakat bergantung kepada air tanah (sumur), bak penampungan air hujan dan air sungai. Buruknya pelayanan air baku untuk konsumsi masyarakat, akan mempengaruhi kualitas hidup manusia terutama sanitasi lingkungan, timbulnya penyakit dan epidemi lainnya. Untuk mengolah air baku dari sumberdaya air yang ada sebagai jasa lingkungan yang diperuntukan konsumsi masyarakat maupun distribusi jaringan dan pelayanan publik, memerlukan biaya lingkungan yang besar diinvestasi. b. Kritis sumberdaya hutan Pemanfaatn sumberdaya hutan oleh manusia, pengusaha hutan maupun konversi hutan untuk kepentingan investasi pertambangan dan bahan miniral lainnya akan menguras dan mengancam system ekologis maupun ekosistem yang mengandung keanekaragaman hutan. Sumberdaya hutan dengan karasteristik keragaman jenis maupun keanekaragaman hayati, bila dikaji secara holistik merupakan potensi sumberdaya hutan yang memiliki heterogenitas kehidupan. Apabila sumberdaya tersebut diekploitasi untuk kepentingan ekonomi, barang dan jasa lingkungan tanpa dikuti sistim pengelolaan dan pelestarian, akan mempengaruhi potens sumberdaya. Faktor lain yang menjadi ancaman sumberdaya hutan adalah tidak memiliki kesadaran masyarakat dengan melakukan penebangan liar dan kebijakan pemerintah memberikan ijin usaha hutan tanpa melihat topografi dan bentangan alam maupun ijin pengalihan kawasan hutan lindung yang mengandung tambang dan bahan miniral dikonversi untuk eksplorasi, secara tidak langsung mengancam kehidupan plasma nutfah maupun flora dan fauna yang ada. Sebagai contoh hutan lindung dikawasan tambang emas NHM, hutan lindung di pulau Obi,


hutan lindung ditambang timah di pulau W, Halmahera Tengah, maupun kawasan pengembangan tambang timah di kawasan hutan di wilayah Halmahera Timur. Belum lagi kerusakan ekosistem hutan mangrove di berbagai kawasan terus meningkat sejalan dengan alih fungsi hutan mangrove untuk tambak ikan, kawasan pelabuhan laut, pengembangan dan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa transportasi laut, pengembangan struktur tata ruang kota yang mengarah kepesisir, maupun penebangan liar oleh masyarakat untuk bahan bakar kayu Bila dikaji permasalahan lingkungan yang berhubungan dengan kerusakan sumberdaya hutan, apabila direcafere atau dipulihkan kembali sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, memerlukan biaya yang diinvestasi kelingkungan tersebut sangat besar. Kerana cakupan kerusakan sumberdaya hutan dan mengembalikan daya pulih memerlukan waktu yang lama dengan sistim pelestariannya. c. Limbah Industri, Pertambangan, dan Limbah Rumah Sakit Pertumbuhan ekonomi disektor industri, pertambangan dan rumah sakit yang ada disetiap wilayah tidak terlepas dari pemanfaatan sumberdaya ekonomi lingkungan. Karena disektor ini mengalami pertumbuhan pada skala makro sejalan dengan kebutuhan ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi maupun kebutuhan manusia disektor kesehatan. Namun didalam perkembangannya efek samping yang berdampak terhadap lingkungan menimbulkan masalah, terutama limbah yang dihasilkan, apakah sudah melalui suatu proses pengolahan. Sebab para perencana dalam mengekploitasi ekonomi sumberdaya lingkungan mengejar profit dengan mengabaikan sisa bahan yang tidak terpakai atau limbah. Karena limbah yang dihasilkan atau bahan kimia yang sudah terpakai mengandung unsur logam, jika tidak diolah bahan yang mengandung logam tersebut dibuang ke lingkungan 97


dapat menimbulkan pencemaran baik pada lingkungan perairan, tanah maupun pencemaran air tanah. Limbah yang terkontaminat akan mempengaruhi kehidupan mahluk hidup dan sekligus menunrunkan kualitas lingkungan. Jika ditelaah kualitas lingkungan dari pemnafaatan ekonomi lingkungan untuk proses produksi masih minim terdeteksi dan sifat pengawasan yang kurang. Karena kesadaran pelaku ekonomi industri terhadap lingkungan masih kurang dan bahkan mengabaikan karena mengandung cost (biaya). Sebagai contoh kasus yang terjadi pencemaran teluk kao yang bersumber dari limbah cair tambang emas PT NHM, dampaknya menurun kualitas air laut dengan kehidupan biota perairan, terutama menurunnya populasi dan produksi ikan teri yang hidup diperairan sekitanrnya. Untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan dari pencemaran limbah ekonomi industri sesuai daya dukung, daya tampung dan daya pulih diri, memerlukan biaya yang dikembalikan ke jasa lingkungan. d. Masalah Pengolahan Limbah Perkotaan Pemanfaatn sumberdaya alam yang diikuti dengan aktifitas ekonomi masyarakat perkotaan, akan menghasilkan sisa bahan atau produk yang tidak terpakai (limbah). Bentuk limbah dari proses produksi terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Kebanyakan limbah padat dihasilkan dari rumah tangga, pasar, restoran dan perkantoran. Permasalahan limbah padat yang ada di setiap wilayah perkotaan belum seratus persen penanganan system pengolahannya. Dan bahkan ditemukan limbah padat yang dibuang dikali maupun kelaut, akan menimbulkan pembusukan dan pencemaran perairan. Pembuangan limbah padat ditempat pembuangan akhir (TPA) selama ini belum ada tehnologi pengolahan limbah padat menjadi produk yang dihasilkan untuk pupuk dan bahan sampingan lain terpakai. Sedangkan limbah cair dihasilkan dari bahan cucian


rumah tangga, industri pengolahan tapiyoka, pemotongan hewan, industri tahu dan tempe, maupun bahan detergen lainnya. Masalah pengolahan limbah cair ini sampai sekarang belum ditangani, dan bahkan dibuang pada lingkungan tanah, selokan, sungai serta dibuang kelaut. Jika permasalahan penanganan limbah cair terus berlanjut tanpa penangan akan berpengaruh buruk terhadap kualitas lingkungan, trutama tingkat kebauan, dan terganggunya kehidupan habitat dan biota perairan. Bila dikaji permasalahan pengelolaan limbah tersebut, tanpa diikuti kebijakan yang komprehensif akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan manusia di lingkungan dan menimbulkan biaya pengolahan dengan perangkat tehnologi sarana penanganan yang memadai. Karena permasalahan limbah diwilayah perkotaan sangat mempengaruhi kualias dan kesehatan lingkungan dan menimbulkan toksik dan rentan penyakit masyarakat, diperlukan penanganan yang efektif dengan perangkat tehnologi pengelolaan limbah. Sebab biaya yang timbul dari aktifitas ekonomi sumberdaya lingkungan yang berimbas pada terganggunya kesehatan manusia memerlukan biaya pemulihan yang dikembalikan pada biaya jasa lingkungan. 3.2. Perspektif Pemanfaatan Ekonomi Sumberdaya dengan Sumberdaya Alam Konsepsi sistem ekonomi sumberdaya yang konvensional dengan lingkungan tidak diperhitungkan kedalam proses produksi dan konsumsi. Dalam sistim ekonomi, komponen lingkungan tidak dimasukkan sebuah komponen merupakan permasalahan yang tidak diterima oleh ekonomi sumberdaya yang bersumber dari pemanfaatan sumberdaya alam. Sebab didalam aktifitas ekonomi terjadi interaksi dengan lingkungan hidup yang memiliki fungsi sebagai daya dukung pengelolaan ekonomi oleh pengusaha, rumah tangga, jasa perdagangan, jasa transportasi, maupun ekonomi pasar. 98


Semuanya merupakan suatu sistem aktifitas ekonomi lingkungan secara menyeluruh. Untuk itu perlu dilakukan pembedahan antara sumberdaya alam dan barang sumberdaya. Sumberdaya alam (natural resources) adalah segala sesuatu yang berada dibawah/diatas bumi termasuk tanah yang sifatnya masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi. Sedangkan barang sumberdaya (resource commodity) adalah sumberdaya alam yang sudah diambil dibumi dan siap digunakan dan dikombinasikan dengan faktor produksi lain, sehingga dapat dihasilkan produk baru berupa barang dan jasa untuk produsen dan konsumen. Keterkaitan ekonomi dan lingkungan dapat disimpulkan ada tiga macam yang saling terkait dan terdapat hubungan positif antara jumlah dan kualitas sumberdaya dengan ekonomi. Dengan asumsi semakin tinggi permintaan barang atau jasa lingkungan, kebutuhan akan sumberdaya semakin meningkat. barang dan jasa dan negatif. Akan tetapi terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi sumberdaya dengan tersedianya sumberdaya alam diperut bumi. Dengan analisa kenaikan pertumbugan ekonomi akan diikuti oleh menurunnya ketersediaan sumberdaya alam diperut bumi. Karena ekploitasi sumberdaya alam, akan mengurangi bahan yang tersedia diperut bumi. Untuk menjamabrkan konsep merupakan saling keterkaitan dan hubungan timbal balik dalam aktifitas ekonomi tersebut, sumberdaya yang tersedian berasal dari sumberdaya alam yang dimanfaatkan dalam suatu kesatuan lingkungan hidup. Aktifitas ekonomi lingkungan hidup, bila limbah yang dibuang sampai pada ambang batas tertentu, lingkungan masih mampu menampung dengan proses secara alami. Jika pembuangan limbah ke lingkungan dilakukan terus menerus dan terlampauinya ambang batas yang mempengaruhi daya dukung lingkungan, akan mempengaruhi


asimilasi dan introduksi abiotik dan ancaman terhadap lingkungan biotik. Dan sebaliknya lingkungan mampu menampung limbah sebagai faktor penyedia bahan baku ekonomi sumberdaya, secara tidak langsung dapat mensupply proses produksi ekonomi didalam lingkungan hidup. Dampak dari kerusakan lingkungan dapat menghambat kegiatan ekonomi sumberdaya secara produktif dan membalik aktifitas ekonomi lingkungan. Dan selanjutnya akan menghambat pula program pembangunan ekonomi dari bahan baku, barang dan jasa bersumber dari ekonomi sumberdaya. Potensi potensi ekonomi yang bersumber dari bahan baku ekonomi lingkungan akan terpakai dengan permintaan dan pemanfataan yang berbeda dapat menguras penyedia ekonomi sumberdaya, dan ini tidak dapat dihindari serta terus menerus digerosi tanpa batas. Penggunaan sumberdaya alam tanpa batas dengan fluktuasi angka kematian dan kelahiran penduduk dengan perhitungan absolut jumlah penduduk dengan penyedia ekonomi sumberdaya dimasa yang datang. Sebab pertambahan jumlah penduduk dalam perhitungan angka kualitas hidup manusia dengan potensi penyedia ekonomi sumberdaya terutama penyedia barang, dan berbagai jasa maupun sumberdaya lahan tidak tertampung akan menggerogoti sumberdaya alam dari daya dukung yang ada, menimbulkan implikasi buruk terhadap lingkungan, antara lain sanitasi lingkungan, kesehatan kemiskinan, pengangguran, dan ekses sosial. IV. PENUTUP Permasalahan lingkungan tetap ada karena interaksi manusia dengan lingkungan dalam melakukan aktifitas ekonomi dengan mengekploitasi sumberdaya alam, dan menimbulkan dampak terhadap degradasi kualitas lingkungan terus meningkat. Dampak kerusakan lingkungan mengganggu aktifitas ekonomi sumberdaya dan terdegradasinya potensi yang ada pada 99


sumberdaya alam, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Disamping permasalahan tersebut muncul, ada perbedaan perspektif ekonomi sumberdaya dengan sumberdaya alam. Sebab pandangan ekonomi menganggap bahwa sumberdaya alam ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga tuntutan akan mengekploitasi untuk memenuhi kepuasan dan keuntungan tidak memperhatikan tersedianya sumberdaya alam dan lingkungan dimasa yang datang. Kerusakan lingkungan menimbulkan biaya untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan dengan sistem pelestariannya. Biaya yang terpakai, akibat kerusakan lingkungan biasanya ditanggung oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, karena : Pertama, kelompok masyarakat ini sering


kali terkena dampak, terutama pencemaran air tanah dan laut. Kedua, kelompok masyarakat ini juga kurang memiliki kemampuan untuk membiayai pencegahan dan mengatasi dampak akibat ekploitasi sumberdaya alam. Untuk itu perlu diperlukan suatu kebijakan pengelolaan lingkungan oleh otoritas perencana terutama Pemerintah Propinsi Maluku, pelaku ekonomi industri, pengusaha barang dan jasa lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, maupun partisipasi masyarakat. Kebijakan pengelolaan ekonomi sumberdaya dari potensi sumberdaya alam tidak hanya mengejar profit sesuai dengan tujuannya, tapi sering kali muncul biaya yang dialokasikan ke jasa lingkungan, akibat kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA Otto Sumarwoto, 1997, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jambatan, Jakarta, Hal. 57. Kementrian Lingkungan Hidup, 2001, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Terpadu, Darmono, Lingkungan Hidup dan Pencemaran, UI Press, 2001, Hal. 1 Sanim Bunasor, Prof. Dr. M.Sc (2002), Ekonomi Lingkungan, Pasca Sarjana IPB, Dikatat Mata Kuliah Ekonomi Lingkungan. Sanim, Bunasor. 2005. Kebijakan, Institut Pertanian Bogor. Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang Undang 32 Tahun 2003, tentang Pemerintahan Daerah, Bab V, Pasal 16. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004, tentang Perikanan Undang Undang Nomor : 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 100

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BARBASIS EKONOMI

Recommend Documents