1
KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN
Oleh : Dr. J. ANDY HARTANTO, S.H., M.H., Ir., M.MT
Abstract Residential flat is an efficient alternative for some circles. there are three kinds of flat are flats, apartments and flats Condominium where the rest of the settings are set in Law 20 of 2011 on the Flats. System ownership flats arranged separately with other home ownership system, in this case the dwelling unit. Characteristics of property rights is the right of ownership of flats that can be owned by individuals and legal entities designated by the government, but ownership is not separate from the ownership and possession of land rights in the apartment units are not fully embrace the principle of horizontal separation because ownership ground on an apartment units with ownership. Keywords : Ownership, Title, Flats.
JURNAL RECHTENS, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
2 pemecahan
PENDAHULUAN Esensi
hidup
manusia
yang
utama ialah membentuk suatu kelompok masyarakat yakni keluarga dan memiliki tempat tinggal sebagai salah satu unsur Hak Asasi Manusia yang tidak lain adalah Hak Hidup berdasarkan Undangundang Dasar 1945 28 H Ayat (1) menegaskan
bahwa
“setiap
orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian dijabarkan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang dinyatakan: “setiap warganegara mempunyai hak untuk
masalah,
sebab
pembangunan
rumah
mengurangi
penggunaan
membuat sebagai
ruang-ruang salah
satu
susun
dapat tanah,
terbuka cara
dan untuk
peremajaan kota bagi daerah kumuh. Pada
dasarnya
pembangunan
perumahan1 yang dapat dihuni bersama di dalam suatu gedung bertingkat, dengan satuan-satuannya dapat dimiliki secara terpisah yang dibangun baik secara
horizontal
maupun
secara
vertikal. Pembangunan perumahan yang demikian itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat
perkotaan.
Sehubungan
dengan itu perlu ada pembaharuan untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga kehidupan tidak menjadi sesuatu yang statis.
menempati dan/atau menikmati dan/ Pengertian
atau memiliki rumah yang layak dalam
rumah
susun
lingkungan yang sehat, aman, serasi,
bermacam-macam, rumah susun disebut
dan teratur”.
juga Flat/Apartemen/Condominium. Di Indonesia dipergunakan berbagai istilah
Suatu kelompok masyarakat yang kemudian
berkembang,
hidup
berdampingan sehingga kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat di Indonesia terutama di kota kota besar, seperti halnya Jakarta dan Surabaya dimana juga meningkatnya kebutuhan
seperti
rumah
susun,
strata
title,
apartemen, flat, condominium namun dalam bahasa hukumnya disebut rumah susun, karena mengacu pada Undangundang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah
Susun
(selanjutnya
disebut
UURS). Dalam UURS Pasal 1 angka 1
perumahan. 1
Pembangunan merupakan
salah
rumah satu
susun alternatif
Berianto Sipayung,Skripsi Kajian Hukum Kepemilikan Bersama Rumah Susun,Fakultas Hukum Universitas Simalungun,Pematang Siantar.2012,hal.3
JURNAL RECHTENS, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
3 memberikan pengertian tentang “Rumah
(statue
susun
konseptual
adalah
Bangunan
gedung
approach)
dan
pendekatan
(conseptual
approach).
bertingkat yang dibangun dalam suatu
Dalam
Lingkungan yang terbagi dalam bagian-
menggunakan dua macam bahan hukum
bagian
primer dan sekunder.
yang
fungsional
distrukturkan
dalam
arah
secara
horizontal
penelitian
ini,
penulis
1. Bahan Hukum Primer
maupun vertikal dan merupakan satuan-
Bahan
satuan
digunakan dalam penelitian ini
yang
dimiliki
dan
masing-masing
dapat
dipergunakan
secara
hukum
primer
yang
yaitu:
terpisah terutama untuk tempat hunian
a. KUHPerdata;
yang dilengkapi dengan bagian bersama,
b. Undang-Undang No.5 Tahun
benda bersama, dan tanah bersama”.
1960
Untuk menjamin kepastian hukum atas
Dasar Pokok-Pokok Agraria;
pemilikan satuan rumah susun dan
Tentang
c. Undang-Undang
Peraturan
No.
20
sebagai bukti atas pemilikan satuan
Tahun 2011 tentang Rumah
rumah
Susun;
susun
maka
diterbitkanlah
sertifikat hak milik atas satuan rumah
d. Peraturan Pemerintah No.4
susun. kepada setiap pemiliknya.
Tahun 1988 tentang Rumah Susun.
Bertumpu pada latar belakang masalah
tersebut,
2. Bahan Hukum Sekunder adalah
permasalahan
bahan hukum yang diperoleh
penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut
:
Bagaimanakah
dari semua publikasi tentang
status
hukum yang bukan merupakan
kepemilikan hak atas satuan rumah
dokumen-dokumen
susun?
Publikasi ini meliputi literatusliteratur ilmiah, buku-buku, serta
METODE PENELITIAN
jurnal
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif
(yuridis
normatif);
Undang-Undang
bertujuan
untuk
mempelajari
isi
pokok
permasalahan
yang
akan
non
hukum
3. Sumber
bahan
sebagai penunjang mengambil
pendekatan yang digunakan ada tiga pendekatan
yang
dibahas.2
Dalam penelitian ini terdapat beberapa
yaitu
resmi.
2
Peter Mahmud Marzuki ,Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005,hal.141
JURNAL RECHTENS, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
4 data dari internet, kamus serta
PEMBAHASAN
serta wawancara. Metode
pengumpulan
bahan
Keberadaan rumah susun sebagai
hukum yang digunakan dalam penelitian
alternatif hunian yang efisien bagi
ini adalah Studi Peraturan Perundang-
beberapa kalangan. Seperti apa yang
undangan
telah
dan
Studi
Kepustakaan.
disebutkan
pada
pendahuluan
Analisis bahan hukum yang digunakan
bahwasannya ada tiga macam rumah
dalam penelitian ini adalah deskriptif
susun, yakni sebagai berikut:
normatif, yaitu suatu metode untuk
a. Rumah
memperoleh mengenai
gambaran
permasalahan
didasarkan
pada
yang
bilangan
Susun
adalah
bangunan
singkat
gedung bertingkat yang dibangun
tidak
dalam suatu lingkungan yang terbagi
statistik
dalam
bagian-bagian
yang
melainkan didasarkan pada analisa yang
distrukturkan
secara
diuji dengan norma-norma dan kaidah-
dalam
horizontal
kaidah hukum yang berkaitan dengan
vertikal dan merupakan satu satuan
masalah yang akan dibahas. Dalam
yang masing-masing dapat dimiliki
analisis
dan
bahan
hukum,
langkah
arah
digunakan
secara
maupun
terpisah,
pertama adalah menelusuri semua hasil
terutama
penelitian yang diperoleh dari bahan-
dilengkapi dengan bagian bersama,
bahan
benda bersama dan tanah bersama.
hukum.
Selanjutnya
dibahas
dengan menyusun konsep-konsep, azasazas/prinsip-prinsip
dan
b. Apartemen
untuk
fungsional
tempat
adalah
hunian,
kepemilikan
ketentuan-
bersama, bangunan yang terdiri dari
ketentuan hukum yang berkaitan dengan
beberapa unit untuk tempat tinggal.
pengaturan perjanjian yang dilarang.
Biasanya
Penulis
masyarakat konsumen menengah ke
menggunakan
penalaran
induktif untuk menghasilkan konsep, baik berupa definisi, deskriptif maupun
dikonsumsi
oleh
atas. c. Condominium,
adalah
milik
yang
dikuasai
klasifikasi sebagai hasil penelitian dan
bersama,
melakukan
bersama-sama,gedung bertingkat.
interpretasi
peraturan
daerah
hukum, sedangkan untuk penarikan kesimpulan deduktif.
menggunakan
penalaran
Menyimak beberapa macam rumah susun tersebut diatas, maka patut pula memahami tata cara perolehan atau mendapatkan
rumah
susun.
Pada
JURNAL RECHTENS, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
5 dasarnya
setiap
orang
berhak
seseorang atau cakap menurut hukum
memperoleh rumah susun melalui tata
dalam pengertian bahwa pihak-pihak
cara pembelian, dalam hal ini yang
yang
dimaksud orang adalah subjek hukum.
orang
Pengertian subjek hukum adalah
melakukan yang
perjanjian
sudah
adalah
dewasa
(telah
mencapai usia 21 tahun atau sudah
setiap makhluk yang berwenang untuk
kawin)
memiliki,
memperoleh
dan
Menurut Pasal 1330 KUHPerdata4
menggunakan
hak
kewajiban
bahwa orang yang tidak cakap hukum
dalam
lintas
lalu
serta
hukum.
Yang
untuk
dimaksud dalam lalu lintas hukum artinya
harus
berdasarkan
dan
memiliki
melakukan
akal
suatu
sehat.
perjanjian
adalah sebagai berikut:
koridur
a. Anak yang belum dewasa;
hukum yang ditaati dan dipatuhi untuk
b. Orang
itu dibutuhkan kesadaran hukum yang
yang
ditaruh
dibawah
pengampuan;
tinggi. Sebagai hubungan yang tidak dapat
dipisahkan
antara
c. Perempuan
kesadaran
ditentukan undang-undang
tersebut tercermin dua macam kesadaran
dan pada umumnya semua
dalam dua rumusan yaitu:
orang yang oleh undang-
a. Legal consciouness as within the kesadaran
ketaatan
hukum,
hukum, hukum
hukum
telah
kawin dalam hal-hal yang
hukum dan ketaataan hukum maka hal
law,
yang
undang
sebagai
berada
dalam
sesuai
dengan
aturan
yang
disadari
membuat
b. Legal consciouness as against the
untuk
persetujuan
tertentu.
atau
dipahami;
dilarang
Pada
Pasal
330
KUHPerdata
bahwa seseorang yang belum dewasa berumur dibawah 21 tahun dan belum
law, kesadaran hukum dalam wujud
menikah.
menentang hukum atau melanggar
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004
3
hukum . Bentuk ketaatan hukum dalam hal
Tetapi
dengan
adanya
tentang jabatan Notaris Pasal 39 ayat 1 disebutkan
bahwa
seorang
dewasa
memperoleh hak kepemilikan rumah
adalah: Penghadap berumur 18 (delapan
susun setidaknya diperlukan kecakapan
belas) tahun atau telah menikah, maka
3
http://lukiotoy.blogspot.com/2012/06/mengapa -orang-mentaati-dan-mengapa.html
4
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
JURNAL RECHTENS, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
6 ketentuan pada Pasal 330 KUHPerdata
dan tidak dapat diganggu gugat sebagai
tidak berlaku lagi.
Hak Eigendom. Dengan demikian, maka
Pada
UUPA
memberikan
penjelasan mengenai hak penguasaan
Hak Milik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :5 a. Turun-temurun;
atas tanah adanya suatu hubungan
Artinya Hak Milik atas tanah
hukum yang memberi wewenang untuk
dimaksud dapat beralih karena
berbuat sesuatu kepada subjek hukum
hukum dari seseorang pemilik
(orang/badan hukum) terhadap objek hukumnya,
yaitu
tanah
tanah yang meninggal dunia
yang
kepada ahli warisnya.
dikuasainya.
b. Terkuat;
Pasal 9 (2) UUPA menegaskan bahwa:
Artinya bahwa Hak Milik atas
“Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik
tanah tersebut yang paling kuat
laki-laki maupun wanita mempunyai
diantara Hak-hak atas tanah yang
kesempatan
lain.
yang
sama
untuk
memperoleh sesuatu hak atas tanah
c. Terpenuhi;
serta untuk mendapat manfaat dan
Artinya bahwa Hak Milik atas
hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun
tanah tersebut dapat digunakan
keluarganya”.
untuk usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan.
Pengertian dan Sifat Hak Milik
d. Dapat beralih dan dialihkan; e. Dapat dijadikan jaminan dengan
Menurut Pasal 20 UUPA yang dimaksud
dibebani Hak Tanggungan;
dengan Hak Milik adalah:
f. Jangka waktu tidak terbatas.
“Hak turun- temurun, terkuat dan Mengenai
terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, yang
dapat
beralih dan
dialihkan
Milik
hak
milik
menurut UUPA Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) maka yang dapat mempunyai Hak Milik adalah :
kepada pihak lain”. Hak
subjek
adalah
hak
a. Warga Negara Indonesia;
yang
“terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan hak “mutlak”, tidak terbatas
5
Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahan, (jakarta : prestasi pustaka, 2002), hal. 5-6.
JURNAL RECHTENS, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
7 b. Badan-badan
Hukum
yang
Hak
ditunjuk oleh pemerintah melalui
Milik
tersebut
tidak
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum, dengan
Peraturan
Pemerintah
Sebagaimana
ketentuan Hak-hak pihak lain
diatur dalam Peraturan Pemerintah yang
yang
dimaksud adalah PP No. 38 Tahun 1963
membebaninya
tetap
berlangsung”.
yang meliputi : Khusus terhadap kewarganegaraan 1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara;
Indonesia, maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) UUPA ditentukan bahwa :
2. Perkumpulan-perkumpulan yang
“Selama seseorang disamping
didirikan berdasarkan Undang-
kewarganegaraan Indonesianya
Undang Nomor 79 Tahun 1958;
mempunyai
Koperasi
Pertanian
asing, maka ia tidak dapat
3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk
oleh
mempunyai tanah dengan Hak
Menteri
Pertanian/Agraria
kewarganegaraan
Milik
aetelah
dan
baginya
berlaku
ketentuan dalam ayat 3 Pasal
mendengar Menteri Agama;
ini”.
4. Badan Hukum Sosial Sedangkan menurut Pasal 21 ayat
Dengan demikian yang berhak memiliki hak atas tanah dengan Hak Milik adalah
(3) UUPA, menentukan bahwa: “Orang asing yang sesudah
hanya Warga Negara Indonesia tunggal
berlakunya undang-undang ini
dan Badan Hukum yang ditunjuk oleh
memperoleh Hak Milik, karena
pemerintah
pewarisan tanpa wasiat atau
Pemerintah.
percampuran
harta
perkawinan,
demikian
warga
negara
Peraturan
karena
Salah satu aspek yang penting
pula
dalam hukum tanah menurut UUPA
Indonesia
adalah hubungan antara tanah dengan
kehilangan kewarganegaraannya
melalui
benda yang melekat padanya. Kepastian wajib
akan kedudukan hukum dari benda yang
melepaskan hak itu, di dalam
melekat pada tanah itu sangat penting
jangka waktu satu tahun sejak
karena
diperolehnya hak tersebut atau
sangat luas terhadap segala hubungan
menyangkut
pengaruh
yang
hilangnya kewarganegaraan itu, JURNAL RECHTENS, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
8 hukum yang berkenaan dengan tanah
kepemilikan rumah lainnya, dalam hal
dan benda yang melekat padanya.
ini hunian satuan. Karakter hak milik rumah
Ruang Lingkup Rumah Susun Juga Sebagai Aspek Hukum Perdata
susun
merupakan
hak
kepemilikan yang dapat dimiliki oleh perseorangan
(individu)
dan
badan
hukum yang ditunjuk oleh pemerintah, Hukum kondominium pada dasarnya termasuk dalam bidang Hukum Perdata, mengingat
kepentingan
yang
diutamakan dalam pengaturannya ialah kepentingan antarpribadi dari para pihak yang
menjadi
subjek
hukumnya.
Adapun pandangan ini didasarkan atas pertimbangan
bahwa
yang
menjadi
pengaturan hukum kondominium pada hakikatnya pemilik
ialah
suatu
unit
hubungan
antara
tempat
dengan
pemilikan tempat lainnya, yang secara bersama-sama masih merupakan bagian dari
induk
tempat
yang
kondominium bila dipandang menurut isinya termasuk salah satu bagian dari Perdata,
dari pemilikan bersama. Sebagaimana UURS menegaskan bahwa: Pasal 46 (1) Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. (2) Hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan atas NPP.
dianggap
sebagai milik mereka bersama. Hukum
Hukum
akan tetapi pemilikannya tidak terpisah
merupakan
objek
pengaturan dari bidang-bidang Hukum Perdata yakni masing-masing Hukum Pribadi, Hukum Perjanjian, Hukum Penyelewengan Perdata, dan Hukum Waris.
Hak Milik Satuan Rumah Susun
Sistem kepemilikan rumah susun diatur secara terpisah dengan sistem
Pasal 47 (1) Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan diterbitkan SHM sarusun. (2) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. (3) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terdiri atas: a. salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama JURNAL RECHTENS, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
9 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. gambar denah lantai pada tingkat rumah susun bersangkutan yang menunjukkan sarusun yang dimiliki; dan c. pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama bagi yang bersangkutan.
Guna
Usaha
SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota. (5) SHM sarusun dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Hak
Guna
Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Sewa untuk Bangunan (HSUB). Selain hak atas tanah yang bersifat tetap terdapat pula hak atas tanah yang bersifat sementara. Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun mempunyai karakteristik khusus
(4)
(HGU),
bila
dibandingkan
dengan
sertipikat hak atas tanah pada umumnya yang nama sertipikatnya tergantung pada macam status hak atas tanahnya, misalnya sertipikat hak milik, sertipikat hak guna usaha, sertipikat hak guna bangunan,
sertipikat
hak
pakai.
Sertipikat untuk Satuan Rumah Susun Hak
kepemilikan
perseorangan
adalah Selalu Sertipikat Hak Milik Atas
dalam Satuan Rumah Susun adalah
Satuan rumah Susun. Pada rumah susun
Kepemilikan
nya.
terdapat bagian yang dapat dimiliki
Pemilikan hak atas tanah pada satuan
secara perseorangan dan terpisah, dan
rumah
terdapat pula bagian yang merupakan
untuk
susun
ruang
tidak
sepenuhnya
menganut asas pemisahan horisontal
hak bersama.
karena kepemilikan atas tanah pada satuan
rumah
susun
Rumah
merupakan
susun
merupakan
seluruh
bangunan bertingkat, yang mengandung
satuan
sistem pemilikan perseorangan dan hak
bukan
bersama, yang penggunaannya untuk
perorangan
hunian dan non hunian secara mandiri
sebagaimana yang dianut dalam asas
ataupun secara terpadu sebagai satu
pemisahan horisontal dalam UUPA.
kesatuan sistem pembangunan. Hukum
Dalam
yang
kepemilikan
bersama
dari
pemegang
hak
milik
bangunan
rumah
merupakan
kepemilikan
pengaturan
atas
susun,
UUPA
terdapat
beberapa hak atas tanah yang bersifat
berlaku
dalam
hukum
kondominium (termasuk rumah susun
tetap yaitu Hak Milik (HM), Hak Guna JURNAL RECHTENS, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
10 dan strata title), yang berlaku adalah
PENUTUP
asas: a. Asas
pemisahan
horizontal,
pemilikan benda di atas
tanah
alternatif hunian yang efisien bagi
dapat terpisah dengan pemilikan
beberapa kalangan. Bahwasannya ada
atas tanah terletaknya benda-
tiga
benda tersebut.
apartement dan Condominium dimana
b. Asas
pemisahan
yaitu
rumah
susun,
pengaturan rumah susun selebihnya
pemilikan benda di atas tanah
diatur dalam UURS. Sistem kepemilikan
tidak terpisah dengan pemilikan
rumah susun diatur secara terpisah
atas tanah terletaknya benda-
dengan
benda tersebut.
lainnya, dalam hal ini hunian satuan.
keistimewaan karena apapun jenis tanah dimana rumah susun dibangun sertipikat kepemilikan
rumah
susun
tetaplah
Sertipikat Hak Milik satuan Rumah (HMSRS).
penjualan
rumah
susun sebelum pembangunan rumah susun selesai, paling sedikit harus memiliki keterbangunan 20 % (dua puluh
macam
vertikal,
Sertipikat rumah susun memiliki
Susun
Keberadaan rumah susun sebagai
persen).
Sebagaimana
pasal
UURS Pembangunan rumah susun dapat dilakukan diatas tanah : Hak Milik, Hak
sistem
Karakter
hak
kepemilikan
milik
rumah
rumah
susun
merupakan hak kepemilikan yang dapat dimiliki oleh perseorangan (individu) dan badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah, akan tetapi pemilikannya tidak terpisah dari pemilikan bersama dan kepemilikan hak atas tanah pada satuan rumah susun tidak sepenuhnya menganut asas pemisahan horisontal karena kepemilikan atas tanah pada satuan
rumah
susun
merupakan
kepemilikan bersama.
Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas Hak Pengelolaan. Pemilikan
Rumah
Susun
dapat
diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.
JURNAL RECHTENS, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
11 DAFTAR PUSTAKA
A.Hamzah, Hukum Pertanahan Di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta 1991 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahan, Jakarta : prestasi pustaka, 2002 Andrian, Sutedi. Hukum Rumah Susun & Apar Temen. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Berianto Sipayung,Skripsi Kajian Hukum Kepemilikan Bersama Rumah Susun,Fakultas Hukum Universitas Simalungun,Pematang Siantar.2012
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. http://lukiotoy.blogspot.com/2012/06/m engapa-orang-mentaati-danmengapa.html
Eddy Ruchiyat. 1989. Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, Cetakan II. Bandung: Armiko Effendi Perangin. 1994. Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah di Sudut Pandang Praktisi Hukum. Jakarta: Rajawali Herman Hermit. 2004. Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda. Bandung: Mandar Maju
BIODATA PENULIS
Dr. J. ANDY HARTANTO, S.H., M.H., Ir., M.MT., adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia-Himpunan PeraturanPeraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan. 1986. Peter Mahmud Marzuki ,Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005 JURNAL RECHTENS, Vol. 2, No. 1, Juni 2013
