KESEPAKATAN BERSAMA ... Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian ... Pimpinan Unit-Unit Operasi Kerja PT. PERTAMIN...
Download PENGATURAN PENGUASAAN TANAH. 7. SPOPP-4.01-KPM. Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah ( Kantah) …………. 1. 8. SPOPP-4.02-KPM. Usulan Ijin Redistribusi Tanah Obyek Landreform > 5 Ha (Kantah) …………………………
Download PENGATURAN PENGUASAAN TANAH. 7. SPOPP-4.01-KPM. Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah ( Kantah) …………. 1. 8. SPOPP-4.02-KPM. Usulan Ijin Redistribusi Tanah Obyek Landreform > 5 Ha (Kantah) …………………………
Download PENGATURAN PENGUASAAN TANAH. 7. SPOPP-4.01-KPM. Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah ( Kantah) …………. 1. 8. SPOPP-4.02-KPM. Usulan Ijin Redistribusi Tanah Obyek Landreform > 5 Ha (Kantah) …………………………
Download PENGATURAN PENGUASAAN TANAH. 7. SPOPP-4.01-KPM. Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah ( Kantah) …………. 1. 8. SPOPP-4.02-KPM. Usulan Ijin Redistribusi Tanah Obyek Landreform > 5 Ha (Kantah) …………………………
Download PENGATURAN PENGUASAAN TANAH. 7. SPOPP-4.01-KPM. Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah ( Kantah) …………. 1. 8. SPOPP-4.02-KPM. Usulan Ijin Redistribusi Tanah Obyek Landreform > 5 Ha (Kantah) …………………………
Download PENGATURAN PENGUASAAN TANAH. 7. SPOPP-4.01-KPM. Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah ( Kantah) …………. 1. 8. SPOPP-4.02-KPM. Usulan Ijin Redistribusi Tanah Obyek Landreform > 5 Ha (Kantah) …………………………
Download PENGATURAN PENGUASAAN TANAH. 7. SPOPP-4.01-KPM. Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah ( Kantah) …………. 1. 8. SPOPP-4.02-KPM. Usulan Ijin Redistribusi Tanah Obyek Landreform > 5 Ha (Kantah) …………………………
Download Jurnal Komunikasi KAREBA. Vol. 3, No.1 ... menyelesaikan konflik pertanahan di Kabupaten Maros. ... Kata kunci : strategi komunikasi, konflik, pertanahan ...
Download Mahasiswa menyadari masalah- masalah lingkungan hidup yang harus segera ditangani/dikelola dan upaya-upaya yang telah dilakukan saat ini beserta kandala-kandala dalam menjalankan upaya-upaya tersebut di atas. Membahas berbagai upaya pe
Download Mahasiswa menyadari masalah- masalah lingkungan hidup yang harus segera ditangani/dikelola dan upaya-upaya yang telah dilakukan saat ini beserta kandala-kandala dalam menjalankan upaya-upaya tersebut di atas. Membahas berbagai upaya pe
Download Mahasiswa menyadari masalah- masalah lingkungan hidup yang harus segera ditangani/dikelola dan upaya-upaya yang telah dilakukan saat ini beserta kandala-kandala dalam menjalankan upaya-upaya tersebut di atas. Membahas berbagai upaya pe
peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar
- 2 - PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI Page 2 SJDI HUKUM 10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
- 2 - lampiran ii peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 9 tahun 2013 tentang surveyor berlisensi kantor wilayah bpn provinsi
peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 2 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan
Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.... (Agus Indra Gunawan) 137 ... peraturan Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 2013 mengenai Surveyor berlisensi
peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik di lingkungan badan pertanahan nasional republik
peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 13 tahun 2013 tentang pengangkatan, perpindahan dan pembinaan dalam jabatan fungsional umum
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2) ... Peraturan Menteri Dalam Negeri No mor 6 tahun 1972 tentang, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan
Download waktu singkat—memiliki pengertian yang sama terhadap seluruh tahapan serta mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 1.3 Tujuan. Dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai perkemb
peraturan kepala badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang ... melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan ... SOP. 8 Persentase ASN yang mengikuti Diklat 90 %. Kepemimpinan. 9 Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis
Download Modul 1:memberikan pengertian dasar tentang Lingkup Kartografi meliputi pengertian kartografi dan peta.. Modul 2: membahas komponen peta, skala peta, ...
Download Modul 1:memberikan pengertian dasar tentang Lingkup Kartografi meliputi pengertian kartografi dan peta.. Modul 2: membahas komponen peta, skala peta, ...
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. PERTAMINA (PERSERO) TENTANG PERCEPATAN PENGURUSAN HAK DAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH PT. PERTAMINA (PERSERO)
Nomor : 1 – SKB – BPN RI – 2008 Nomor : 080 / C00000 / 2008 – SO Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu delapan, kami yang bertandatangan dibawah ini : JOYO WINOTO, Ph.D
:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
ARI H. SOEMARNO
:
Direktur Utama PT. PERTAMINA (PERSERO), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PERTAMINA (PERSERO) yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No.1A Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan telah sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan membuat Kesepakatan Bersama sebagaimana berikut :
BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan pensertipikatan tanah milik PIHAK KEDUA di seluruh Indonesia.
percepatan
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan percepatan pensertipikatan tanah milik PIHAK KEDUA.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah melakukan percepatan pensertipikatan tanah milik PIHAK KEDUA, termasuk melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu dalam rangka melakukan percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah milik PIHAK KEDUA tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. /BAB III….
-2BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 3 (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab : 1.
Menyelesaikan percepatan pensertipikatan tanah milik PIHAK KEDUA;
2.
Membantu menyelesaikan dokumen-dokumen tanah yang dikuasai oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.
Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindakan lainya dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab: 1.
Melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah milik PIHAK KEDUA yang akan dimohonkan pensertipikatan tanah milik PIHAK KEDUA, termasuk perpanjangannya;
2.
Menunjukkan letak tanah, tanda-tanda batas bidang-bidang dan memasang tandatanda batas tanah milik PIHAK KEDUA; Menyiapkan dan melengkapi persyaratan dalam rangka pensertipikatan tanah milik PIHAK KEDUA;
3. 4.
Menyiapkan data dan memberikan informasi tentang tanah-tanah yang dimohon haknya oleh PIHAK KEDUA.
BAB IV PELAKSANAAN KESEPAKATAN Pasal 4 (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan UnitUnit Operasi Kerja PT. PERTAMINA (PERSERO). (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dimonitor oleh Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN-RI dan Direktur Umum dan SDM PT. PERTAMINA (PERSERO). (3) Hasil monitoring pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaporkan kepada: 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. oleh Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; 2. Direktur Utama PT. PERTAMINA (PERSERO) oleh Direktur Umum dan SDM PT. PERTAMINA (PERSERO). (4) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi mengawasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. (5) Pimpinan Unit-Unit Operasi Kerja PT. PERTAMINA (PERSERO) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Umum SDM PT. PERTAMINA (PERSERO).
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5 Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan proses percepatan pensertipikatan tanah milik PIHAK KEDUA merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. /BAB VI….
-3BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6 (1) Jangka waktu proses pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang maka atas persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir. (4) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.
BAB VII LAIN – LAIN Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
BAB VIII PENUTUP Pasal 8 Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
