KONTRIBUSI PAJAK DAERAH BAGI PEMBANGUNAN

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH BAGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo) Ekil Amas Setiani, Tjahjanulin Domai, Abdul Wachid Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang E-mail: [email protected]

Abstract: The Contribution of Local Tax Road Infrastructure Development (Study of Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo). Research background is conducted because local tax contribution not optimal to the development road infrastructure is less appropriate to the needs of the community. Road infrastructure is needed in order to improve the community economic growth and public accessibility. The research used qualitative and descriptive approach and analysis of Miles Hubberman models. The result is the development of road infrastructure in Sidoarjo District not optimal, development of road infrastructure are focused only on the main roads while most district roads infrastructure damage was in the alternative roads and link between villages. So, goverment should increase local tax contribution to the development of proper road infrastructure. Keywords: construction, road infrastructure, local tax Abstrak: Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo). Penelitian ini dilakukan atas dasar belum optimalnya kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur jalan yang kurang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur jalan diperlukan guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta aksesibilitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis data model Miles Hubberman. Hasilnya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sidoarjo belum optimal, pembangunan infrastruktur jalan hanya difokuskan pada jalan-jalan utama Kabupaten Sidoarjo sedangkan kebanyakan kerusakan infrastruktur jalan berada pada jalan-jalan alternatif dan penghubung antar desa. Sehingga perlu adanya peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang tepat. Kata kunci: pembangunan, infrastruktur jalan, pajak daerah

Pendahuluan Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu pendukung gerak laju dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga peran infrastruktur jalan sangat penting dalam suatu daerah. Infrastruktur jalan merupakan barang publik yang dinikmati atau diperlukan oleh semua masyarakat. Berdasarkan atas otonomi daerah maka penyelenggaraan infrastruktur jalan terbagi atas tiga kewenangan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan daerah Kabupaten atau kota. Berdasarkan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa panjang jalan di Kabupaten Sidoarjo totalnya mencapai 1.411,797

Km yang terdiri dari 18 kecamatan. Dari beberapa kecamatan tersebut sepanjang 916 Km atau 65% aspalnya rusak dan sisanya rusak ringan. Kerusakan infrastruktur jalan tersebut dapat berimbas negatif terhadap masyarakat pasalnya dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur dan sarana pengembangan ekonomi daerah maka potensi ekonomi yang masih lemah bisa diaktualkan dalam Nurcholis (2005, h.295). Faktor pendukung dalam ketersediaan infrastruktur jalan yaitu penerimaan daerah yang memadai. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157 sumber-sumber penerimaan daerah dapat dibagi menjadi 4 golongan yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah menurut Tjahjanulin (2010, h.184)

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 447-451

| 447

merupakan kontribusi wajib kepada daerah terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Sidoarjo terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak PBB. Masyarakat menjadi mandiri apabila didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai. Penyediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mendukung terciptanya masyarakat yang sejahtera. Tetapi pada kondisi di lapangan bahwa infrastruktur jalan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum optimal. Ketersediaan infrastruktur hanya difokuskan pada pusat-pusat kabupaten atau kota maupun kawasan industri sedangkan kerusakan infrastruktur jalan yang paling banyak berada di jalan penghubung antar desa dan jalur-jalur alternatif. Kondisi tersebut diperkuat oleh anggota komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam JASMAS (Jaring Aspirasi Masyarakat) yang mengatakan bahwa “Kerusakan jalan penghubung Desa Bohar dengan Desa Masangan Wetan sepanjang kurang lebih 1 Km terbilang cukup mengganggu aktifitas warga, karena jalan ini merupakan jalan alternatif menuju kawasan daerah Taman serta jalur alternatif menuju Sidoarjo kota”. Dari latar belakang dan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah bagi Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo). Tinjauan Pustaka Dalam bagian ini peneliti menggunakan teori-teori sebagai kerangka berpikir untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang dipilih. A. Administrasi Publik Administrasi publik sebagai bidang keilmuwan peneliti, memiliki beragam pengertian dari berbagai para pakar administrasi publik. Menurut Chandler dan Plano dalam Sjamsiar (2006, h.114) Administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya maupun personel publik diorganisir dan koordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan

dan mengelola keputusan-keputusan kebijakan publik.

dalam

B. Pemerintahan Daerah Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah daerah sebagai organ pelaksana pemerintahan di daerah selalu tepat asas dengan mencakup DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Daerah) dan Kepala Daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fungsi pemerintah daerah yaitu: a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. C. Pajak Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun daerah. Berdasarkan Waluyo (2009, h.2) pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelengarakan pemerintahan. D. Pajak daerah Pengertian pajak daerah menurut Tjahjanulin (2010, h.184) merupakan kontribusi wajib kepada daerah terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 447-451

| 448

E. Infrastruktur Infrastruktur menurut Stone dalam Surya (2009) didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Metode Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2006, h.27) penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian. Tujuan peneliti ingin mengungkap berbagai fakta di lapangan melalui data primer dan sekunder yang ditemukan di lapangan yang nantinya akan dikorelasikan dengan teori yang digunakan. Fokus dalam penelitian ini adalah (1) penerimaan pajak daerah dan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah (PAD). (2) Pengalokasian pajak daerah yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan. (3) Pemanfaatan pembangunan infrastruktur jalan. (4) Faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan catatan lapangan. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data Miles dan Hubberman yang diterjemahkan dalam Sugiyono (2008, h.247) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pembahasan A. Penerimaan pajak daerah dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Pajak yang dipungut Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis-jenis pajak terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pada tahun 2011 penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.223.500.000.000 dan pada tahun 2012 naik menjadi Rp.272.496.000.000 dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 359.100.000.000. Pajak daerah tersebut menyumbang PAD Kab. Sidoarjo pada tahun 2011 sebesar 26,14% sedangkan pada

tahun 2012 sebesar 31,87% dan pada tahun 2013 sebesar 41,99%. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pajak daerahnya yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi serta sosialisasi terhadap masyarakat tentang wajib pajak. Menurut Soemitro (1990, h.8) peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi merupakan peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui: a) Penyempurnaan administrasi pajak b) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut c) Penyempurnaan Undang-Undang pajak Sedangkan upaya ekstensifikasi merupakan upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara: a) Perluasan wajib pajak b) Penyempurnaan tarif c) Perluasan objek pajak B. Pengalokasian pajak daerah yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011, h.1) dibagi 2 yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Dalam fungsi pajak yaitu sebagai fungsi anggaran yang dimana pajak yang dibayarkan masyarakat berguna untuk pembangunan infrastruktur maupun pembiayaan kegiatan pemerintahan. Alokasi pajak daerah yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2011 sebesar 8,42%, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 8,98% dan pada tahun 2013 sebesar 6,60%. Adapun pembangunan jalan aspal yang sudah diperbaiki yaitu sepanjang 95,30 Km dan perbaikan atau pemeliharaan jalan aspal sepanjang 351,24 Km. Pada tahun 2013 jalan yang telah diperbaiki sebesar 85,47 Km. Peningkatan infrastruktur merupakan instrumen penting guna untuk meningkatkan daya saing daerah dan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif. C. Pemanfaatan pembangunan infrastruktur jalan Fungsi pemerintahan menurut Nurcholis (2011, h.293) yaitu membangun fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat (development for economic growth

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 447-451

| 449

functions). Dengan tersedianya infrastruktur jalan yang memadai maka akan dapat memperlancar perekonomian masyarakat mengingat Kabupaten Sidoarjo yang merupakan kawasan industri yang dimana infrastruktur jalan merupakan faktor pendukung yang penting. Menurut Poister dan Harris dalam Priyo (2004, h.7) pembangunan infrastruktur jalan harus berdampak pada naiknya aksesibilitas, semakin berkurangnya kemacetan, peningkatan kualitas jalan raya. Salah satu tantangan dalam perancangan sistem infrastruktur adalah mempertimbangkan bagaimana semua memberikan pengaruh pada lainnya, keterkaitan satu sama lain dan dampak-dampaknya. Dengan perbaikan jalan maka akan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas serta aksesibilitas masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Serta dapat meningkatkan perekonomian daerah, mengingat Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah industri yang strategis yang berbatasan dengan ibukota provinsi maka akan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Menurut Nurcholis (2011, h.295) melalui pembangunan fasilitas dan sarana pengembangan ekonomi daerah maka potensi ekonomi masyarakat yang masih lemah bisa diaktualkan. Berdasarkan pada pengamatan dilapangan bahwa pembangunan infrastruktur jalan hanya difokuskan pada pusat-pusat kota dan daerah industri padahal kerusakan jalan kebanyakan berada pada jalan-jalan alternatif maupun penghubung antar desa. Dengan terpenuhinya infrastruktur jalan yang memadai maka masyarakat dapat mandiri karena dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. D. Faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan Dalam pembangunan infrastruktur jalan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya keterbatasan anggaran, yang dimana pembangunan infrastruktur memang memerlukan penerimaan yang cukup memadai. Pengeluaranpengeluaran pemerintah tidak hanya pada pembangunan infrastruktur saja tetapi banyak sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana dan lain-lain. Tetapi mengingat Kabupaten Sidoarjo merupakan

kawasan industri maka infrastruktur jalan merupakan faktor pendukung yang penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Faktor yang kedua yaitu sulitnya memadukan persepsi program kegiatan SKPD dengan visi dan misi Kepala daerah. Dalam mewujudkan program pemerintah yang berkualitas maka dibutuhkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Seringkali dalam penyusunan anggaran para legislatif tidak mengetahui visi dan misi dari eksekutif sehingga mereka kurang mengetahui prioritas-prioritas apa yang didahulukan dalam penyusunan APBD. Faktor yang ketiga yaitu penyusunan APBD banyak dipengaruhi oleh unsur politik. Dalam proses penyusunan anggaran program –program yang dibuat oleh pemerintah berubah-ubah hal tersebut dikarenakan terdapat unsur-unsur politik. Para legisltif yang terdiri dari beberapa background dan visi yang berbeda-beda sehingga mempunyai prioritas dan pandangan tersendiri dalam menentukan berapa persen anggaran yang dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Faktor yang keempat yaitu sistem perencanaan alokasi anggaran yang tidak tepat. Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap kegiatan, dengan perencanaan yang matang maka kegiatan yang diagendakan akan dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan pada Irfan (2003, h.43) bahwa sukses tidaknya proses pembangunan berlangsung sangat tergantung atas kemampuan administrasi dan sistemnya. Kesimpulan Kerusakan infrastruktur jalan dapat mengganggu kegiatan masyarakat seperti perekonomian dan aksesibilitas masyarakat. Penyediaan infrastruktur jalan harus diorientasikan seoptimal mungkin bagi kepentingan masyarakat. Mengingat infrastruktur jalan merupakan barang publik yang dinikmati oleh semua masyarakat. Pendukung tersediaanya infrastruktur jalan yang memadai tersebut yaitu penerimaan asli daerah yaitu pajak daerah. Sehingga dibutuhkan pengelolaan yang optimal dari hasil penerimaan pajak daerah tersebut. Serta perlu adanya kontribusi pajak daerah bagi pembangunan infrastruktur yang tepat.

Daftar Pustaka Adi, Priyo Hari. (2014) Dampak Pengembangan Sarana Jalan Raya Bagi Peningkatan Mutu Layanan Publik [Internet], Salatiga, Jurnal Akuntansi Sektor Publik (JAKSP). Available from
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 447-451

| 450

DPRD Kab.Sidoarjo. (2013) Kerusakan Jalan Alternative, Jadi Sorotan Dalam Jasmas. (Internet), DPRD Jatim. Available from
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 447-451

| 451