PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang :
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, disebutkan bahwa di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap ;
Mengingat
:
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4844) ;
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai nomor 4587) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN CILACAP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; 3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap ; 4. Bupati adalah Bupati Cilacap ; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap ; 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten; 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan; 9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten; 10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa; 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
3
12. 13.
14.
15.
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat; Pemuka Masyarakat adalah pemuka/ tokoh masyarakat yang ada di Desa, antara lain dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan; BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
(1)
(2)
(3) (4) (5)
Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa atau kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan atas prakarsa masyarakat desa atau kelurahan yang bersangkutan. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa atau Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat : a. Tata cara pembentukan; b. maksud dan tujuan; c. tugas, fungsi dan kewajiban; d. kepengurusan; e. tata kerja; f. hubungan kerja; g. sumber dana. h. Nama Lembaga BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3
Maksud dan Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah untuk membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan serta sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat. BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4 (1) Tugas Pokok Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah : a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ; b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan,
memelihara
dan
4
mengembangkan pembangunan secara partisipatif ; c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. (2) Tugas Pokok Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi : a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasilhasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ; dan g. pemberdayaan hak politik masyarakat; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi: a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup; g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat. Pasal 6 Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : a. peningkatan pelayanan masyarakat ; b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; c. pengembangan kemitraan ; d. pemberdayaan masyarakat ; e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat
5
BAB V JENIS KELEMBAGAAN Pasal 7 Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari: a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau sebutan lain yang sejenis; b. Lembaga Adat; c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d. Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW); e. Karang Taruna; dan f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Pasal 8 Tugas Pokok dan Fungsi lembaga kemasyarakatan, dijabarkan di dalam (AD/ART) masing-masing Pasal 9 RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pasal 10 RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai fungsi: a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Pasal 11 Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Pasal 12 Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi: a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
6
h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan I. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja. Pasal 13 (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini. (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang diakui oleh masyarakat dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. BAB VI KEPENGURUSAN Pasal 14 Syarat untuk menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah : a. warga negara Republik Indonesia ; b. penduduk setempat; c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam masyarakat; dan d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
pemberdayaan
Pasal 15 (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari : a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; dan d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan. (2) Ketua Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya. BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 16 Lembaga Kemasyarakatan berkewajiban : a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945 serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; b. Mentaati seluruh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Kelurahan; d. Membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ; e. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ; f. Menjaga etika dan norma dalam masyarakat ; dan g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7
Pasal 17 Lembaga Kemasyarakatan dilarang : a. Melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 16, sehingga dapat merugikan Kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau Kelurahan dan masyarakat. b. Melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. c. Melakukan kegiatan atau perbuatan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atau Kelurahan yang bersangkutan. BAB VIII HUBUNGAN KERJA Pasal 18 (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif. (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan. Pasal 19 (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif. (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif. (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan. BAB IX PENDANAAN Pasal 20 Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari : a. swadaya masyarakat; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 21 Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan bersumber dari : a. swadaya masyarakat; b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten ; dan c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
8
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22 Pemerintah Kabupaten, Camat, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.
wajib membina
Pasal 23 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi : a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan; b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan; d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai oleh Lembaga Kemasyarakatan h. menetapkan bantuan keuangan langsung pada Desa; i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan Desa; j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desadesa tertentu; k. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan; l. pembinaan lainnya yang diperlukan Pasal 24 Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi : a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan; b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan; c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga; f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan. BAB XI PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN Pasal 25 (1) Pemerintah Desa atau Kelurahan dapat membekukan Pengurus Kemasyarakatan yang ada di Desanya apabila melanggar
Lembaga ketentuan
9
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah setelah mendapat pertimbangan dari tokoh masyarakat. (2) Pemerintah Desa dapat membubarkan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desanya apabila sudah tidak efektif dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ini. (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat dibubarkan apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan atau sebutan lain yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun segera disesuaikan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2000 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Disahkan di Cilacap pada tanggal 26 Agustus 2010 WAKIL BUPATI CILACAP, Cap ttd. TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap Pada tanggal 26 Agustus 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP Cap ttd M. MUSLICH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2010 NOMOR 3
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN CILACAP
I. PENJELASAN UMUM Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, yang menegaskan bahwa Di Desa dan atau Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau sebutan nama lain, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, RT/RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Lembaga kemasyarakatan sebagai lembaga yang dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dan difasilitasi Pemerintah Desa atau Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat, ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan Kelurahan sekaligus merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat, disisi lain lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, dengan demikian lembaga kemasyarakatan sangat penting peranannya dan sangat diperlukan keberadaannya. Selanjutnya untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dimana disebutkan bahwa ketentuan mengenai lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga dalam rangka memberikan pedoman dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatandi Kabupaten Cilacap. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5)
Pasal 3
: Cukup Jelas : Disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas : Cukup Jelas
11
Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (1) Ayat (2)
: : : : : Huruf a s/d : e Huruf f :
Pasal 8
:
Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25
Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (1) Ayat (2)
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)
Huruf a s/d huruf l Huruf a s/d huruf g Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan selain yang diatur dalam Pasal ini dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagi lembaga kemasyarakatan yang mempunyai AD/ART, maka penjabaran Tupoksinya terdapat dalam AD/ART nya. Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
: Cukup Jelas : : : : : : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 44
