PENGARUH PENGHASILAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN TEMBALANG SEMARANG TAHUN 2009
SKRIPSI Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Semarang Oleh Khoirul Musthofa 3351405563
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2011
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :
Hari
: Senin
Tanggal
: 25 Juli 2011
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Dra. Sri Kustini NIP. 195003041979032001
Trisni Suryarini, SE, M.si., Akt NIP. 197804132001122001
Mengetahui, Ketua Jurusan Akuntansi
Drs. Fachrurrozie, M.si. NIP. 196206231989011001
ii
PENGESAHAN KELULUSAN
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Panitia Sidang Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada : Hari
: Kamis
Tanggal
: 25 Agustus 2011 Penguji
Drs. Sukirman, M.si NIP. 196706111991031003
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Dra. Sri Kustini NIP. 195003041979032001
Trisni Suryarini, SE, M.si., Akt NIP. 197804132001122001
Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi
Drs. S . Martono, M. Si NIP. 196603081989011001
iii
PERNYATAAN
Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Semarang,
Juli 2011
Khoirul Musthofa NIM. 3351405563
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto ¾ Orang yang bodoh adalah orang yang melakukan sesuatu tanpa berfikir, dan orang yang berfikir tanpa melakukan suatu apapun. (NN) ¾ Sebaik – baik manusia adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. (H.R. Dailami) ¾ Dan apa saja yang diberikan kepada kamu,maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasanya; sedang apa yang disisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. (Al Qashash;60)
Persembahan Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala karuniaNya skripsi ini kupersembahkan kepada : 1. Bapak
dan
Ibu
tercinta
yang
telah
memberikan pendidikan terbaik dalam hidupku dan membimbing dalam meniti perjalanan hidup ini. 2. Keluarga besarku; Mas Eko, Mas Heru, Mas Is & Mbak Iin, Mbak Nur, Gunawan. 3. Mega
Syilfiya
yang
telah
banyak
membantu dan selalu memberi semangat, motivasi dan doanya. 4. Teman-temanku Sony, Bagus, Anggara, Ferry, Tanjung, Dodi, Panji, Ruly, Madya, Theo, Dedik, Mas Wawan, terima kasih atas bantuan dan motivasinya. v
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan judul “Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009”. Maksud dari penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang. 2. Drs. S . Martono, M. Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan mengikuti program S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi. 4. Drs Sukirman, M.Si selaku penguji utama sidang skripsi, terimakasih atas
vi
masukannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai. 5. Dra Sri Kustini, selaku Pembimbing I atas petunjuk, bimbingan, dan pengarahannya sehingga terselesaikannya skripsi ini. 6. Trisni Suryarini, SE, M.Si., Akt, selaku Pembimbing II atas petunjuk, bimbingan, dan pengarahannya sehingga terselesaikannya skripsi ini. 7. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 8. Sahabat-sahabatku dan teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2005 terima kasih atas bantuan dan dukungannya. 9. Semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal atas jasa-jasanya. Dengan sepenuh hati penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, maka dengan kerendahan hati penulis menerima kritik, serta saran yang membangun. Akhirnya dengan harapan semoga tulisan sederhana ini bermanfaat bagi pembaca.
Semarang, Juli 2011
Penulis
vii
SARI Khoirul Musthofa. 2011. “Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009”. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra Sri Kustini Pembimbing II: Trisni Suryarini, SE, M.Si. Kata kunci : Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat dari jumlah realisasinya, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang selama tiga tahun terakhir belum pernah memenuhi target. Seharusnya jika wajib pajak jumlahnya makin meningkat maka akan berdampak pada peningkatan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini: 1). Adakah pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009?, 2). Adakah pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009?, 3). Adakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009?. Populasi dalam penelitian ini wajib pajak di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009 berjumlah 2.011 orang. Pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling yang dihitung dengan rumus Slovin diperoleh sebanyak 95 orang. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari penghasilan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebagai variabel terikat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan kuesioner, sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan sedangkan kesadaran wajib pajak memperoleh kriteria cukup baik dengan persentase 24,4%. Ada pengaruh positif antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, hal ini ditunjukkan dari persamaan regresi Y = 6,561 + 0,382X1 + 0,576X2 dengan Fhitung=20,302 dan besarnya pengaruh sebesar 29,1%. sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Simpulannya bahwa hanya variabel kesadaran wajib pajak yang secara parsial berpengaruh sedangkan secara simultan keduanya mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tembalang Semarang. Saran yang diberikan penulis diantaranya pihak kelurahan Tembalang Semarang diharapkan bersikap proaktif dalam mensosialisasikan tentang manfaat, sanksi dan peraturan pajak, khususnya PBB, dengan harapan wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hal membayar pajak.
ABSTRACT Khoirul Musthofa. 2011. “Effects Income and Awareness Tax Payer to the Pursuance Tax Payer in Paying Land and Building Tax in Tembalang Village Semarang on 2009”. Accounting Department Economy Faculty Semarang State University. Guidance Dozen I: Dra Sri Kustini. Guidance Dozen II: Trisni Suryarini, SE, M.Si. Keywords: Income, Awareness Tax Payer, Pursuance Tax Payer. Looked from the realization, receipt of Land and Building Tax in Tembalang village along three years letter never to reach target. Evenly amount tax payers increased so it will be affect to increased receipt Land and Building Tax. Income and Awareness Tax Payer are factor to be affected to increasing pursuance tax payer in paying Land and Building Tax. Problems in this case: 1). Are have effect of income and awareness tax payer to pursuance tax payer to paying Land and Building Tax in Tembalang village Semarang on 2009?, 2). Are have effect of income to pursuance tax payer to paying Land and Building Tax in Tembalang village Semarang on 2009?, 3). Are have effect of awareness tax payer to pursuance tax payer to paying Land and Building Tax in Tembalang village Semarang on 2009?. Population in this research are tax payers in Tembalang village Semarang in 2009 with the amount 2,011 peoples. Taken sample used Propotional Random Sampling with the calculating used Slovin formula and the results 95 peoples. Variable in this research contain of Income and Awareness tax payer as non fixed variable and Pursuance tax payer in paying Land and Building Tax as fixed variable. Technical to data collection used documentary and questionnaire, whereas data analytic used descriptive analytic and variant linear regression analytic. The results of research showed that income will not affected to pursuance whereas awareness tax payer got the good criteria with 24.4%. Have a good affected between income and awareness tax payer to pursuance tax payer in tax paying Land and Building Tax. This is showed with equation Y = 6.561 + 0.382X1 + 0.576X2 where F= 20.302 and it’s effect 29.1%. where the others were effected by the others variable out of this research. The conclusion that only awareness tax payer variable with the partialy effect whereas simultanly, both have effect to pursuance in paying Land and Building Tax in Tembalang village Semarang. The writer give advised to district administrered Tembalang village Semarang hopefully proactive in public socialitation about benefit, punished and rule of tax, especially Land and Building Tax, with the hopely tax payer have high awareness to tax paying.
ix
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ..............................................................................
i
SURAT REKOMENDASI .....................................................................
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .........................................................
iii
PENGESAHAN KELULUSAN .............................................................
iv
PERNYATAAN .....................................................................................
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .........................................................
vi
KATA PENGANTAR ............................................................................
vii
ABSTRAK..............................................................................................
ix
DAFTAR ISI ..........................................................................................
x
DAFTAR TABEL ..................................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR ..............................................................................
xiv
DAFTAR LAMPIRAN ..........................................................................
xv
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ................................................................................
1
1.2. Rumusan Masalah ...........................................................................
5
1.3. Tujuan Penelitian ............................................................................
6
1.4. Manfaat Penelitian ..........................................................................
6
BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Pajak ...............................................................................................
8
2.1.1. Pengertian Pajak ..................................................................
8
2.1.2. Fungsi Pajak ........................................................................
10
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak ....................................................
11
2.2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)....................................................
13
2.2.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .......................
13
2.2.2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ..................
14
2.2.3. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ...........
16
2.2.4. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ............
18
x
2.2.5. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ..............................
19
2.2.6. Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .
19
2.2.7. Tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ....
22
2.3. Kepatuhan Wajib Pajak ...................................................................
26
2.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak ......................................
26
2.3.2. Kriteria Wajib Pajak Patuh ..................................................
31
2.3.3. Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak ....................
32
2.3.4. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak .....................
35
2.4. Penghasilan Wajib Pajak .................................................................
37
2.5. Kesadaran Wajib Pajak......................................................................
44
2.6. Kerangka Berpikir ...........................................................................
46
2.7. Hipotesis Penelitian .........................................................................
49
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Populasi da Sampel Penelitian .........................................................
50
3.1.1
Populasi Penelitian .............................................................
50
3.1.2
Sampel Penelitian ...............................................................
50
3.2. Variabel Penelitian .........................................................................
52
3.2.1. Variabel Bebas atau independent variable............................
52
3.2.2. Variabel Terikat atau dependent variable .............................
53
3.3. Metode Pengumpulan Data .............................................................
54
3.3.1. Metode Angket. ..................................................................
54
3.3.2. Metode Dokumentasi...........................................................
56
3.4. Validitas dan Reliabilitas .................................................................
57
3.4.1. Validitas ..............................................................................
57
3.4.2. Reliabilitas ..........................................................................
59
3.5. Metode Analisis Data ......................................................................
60
3.5.1. Statistik Deskriptif...............................................................
61
3.5.2. Uji Prasyarat Regresi Linier Berganda .................................
62
3.5.3. Uji Asumsi Klasik. .............................................................
62
3.5.4. Uji Hipotesis .......................................................................
63
xi
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Penelitian ...............................................................................
66
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian......................................
66
4.1.2. Deskripsi Hasil Penelitian ....................................................
66
4.1.3. Uji Normalitas .....................................................................
70
4.1.4. Uji Asumsi Klasik ...............................................................
72
4.1.5. Uji Hipotesis. ......................................................................
74
4.2. Pembahasan ....................................................................................
78
BAB V PENUTUP 5.1. Simpulan .........................................................................................
84
5.2. Saran ...............................................................................................
84
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................
86
LAMPIRAN ...........................................................................................
88
xii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Penerimaan PBB di Kelurahan Tembalang tahun 2006-2008 ..
3
Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas ..................................................................
58
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Variabel Penghasilan ................................
67
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak...............
68
Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Membayar PBB ........
69
Tabel 4.4 Uji Normalitas ........................................................................
70
Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas ...............................................................
72
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas ...........................................................
72
Tabel 4.7 Analisis Regresi Berganda ......................................................
74
Tabel 4.8 Uji Simultan (uji F) ................................................................
75
Tabel 4.9 Uji Parsial (uji t) .....................................................................
76
2
77
2
77
Tabel 4.10 Uji R Simultan ....................................................................... Tabel 4.11 Uji R parsial ..........................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis ...............................................
49
Gambar 4.1 Grafik Penghasilan ..............................................................
68
Gambar 4.2 Uji Normalitas .....................................................................
94
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas ........................................................
95
xiv
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Kisi – Kisi Instrumen dan Kuesioner................................................
89
Lampiran 2 Tabulasi Data Penghasilan ...............................................................
94
Lampiran 3 Analisis Validitas dan Reliabilitas Angket Kesadaran ......................
95
Lampiran 4 Analisis Validitas dan Reliabilitas Angket Kepatuhan Wajib Pajak ..
98
Lampiran 5 Tabulasi Data Hasil Penelitian ......................................................... 101 Lampiran 6 Statistik Deskripsf Indikator – Indikator Tiap Variabel .................... 105 Lampiran 7 Hasil Olah Data ............................................................................... 109 Lampiran 8 Daftar Skripsi Terdahulu dan Jurnal ................................................. 113 Lampiran 9 Surat Ijin Penelitian .......................................................................... 116 Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian............................ 117
xv
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dimana
penerimaan pajak ini menduduki peringkat tertinggi di Indonesia. Karena merupakan penerimaan terbesar/tertinggi, pajak menjadi sumber pendanaan pembangunan yang paling besar pula. Terdapat beberapa jenis pajak yaitu PBB, PPN, PPN BM, dan PPh. Dari berbagai macam pajak tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembiayaan pembangunan. Karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah untuk pembangunan daerah dan otonomi daerah yang lain, dalam hal ini adalah 90 % dari PBB keseluruhan, dan yang 10 % tetap diberikan Pusat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, diketahui bahwa PBB yang dasar pengenaannya didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak ini, penetapan pajaknya bersifat obyektif, yaitu pajak dikenakan kepada subyek
pajak
memperhatikan
atas
kepemilikan
kemampuan
dari
bumi/tanah subyek
dan/atau
pajak
bangunan
bersangkutan,
tanpa dimana
penetapannya didasarkan pada keadaan riil di lapangan dari obyek pajak bersangkutan.
1
2
Menurut UU Nomor 45 tahun 2007 tentang APBN 2009, penerimaan PBB yang ditargetkan sebesar Rp24.159.700.000.000. Tingginya target penerimaan pajak tersebut akan menjadi tugas berat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat merealisasikannya. Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan DJP untuk merealisasikan target pajak yang sudah ditetapkan tersebut. Jika wajib pajak kurang berperan aktif dalam membayar pajak maka akan menjadi masalah dalam realisasi pajak tersebut, selain itu karena sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assesment System dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Devano dan Siti Kurnia, 2006:109). Dalam pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan Self Assesment System sehingga patut menjadi sorotan terutama bagi pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam merealisasikan target pajak yang tertuang dalam RAPBN. Berdasarkan data pendahuluan yang diperoleh dari KPP Pratama Candisari Semarang menyebutkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan dari beberapa kelurahan di kecamatan Tembalang
ternyata Kelurahan Tembalang
3
merupakan daerah yang dirasa kurang maksimal dalam terealisasinya penerimaan pajak bumi dan bangunan, adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut : Tabel 1.1. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2006-2008 Tahun
WP
Target PBB
%
(SPPT)
WP
Realisasi
(SPPT)
PBB
%
Belum Realisasi
2006
1.992
83.597.820 100
1.223
50.490.151
61,55
38,45
2007
2.004
111.490.536 100
1.261
78.306.839
70,24
29,76
2008
2.010
110.519.670 100
1.578
88.356.928
79,95
20,05
Sumber ; KPP Pratama Candisari Semarang Berdasarkan data di atas penerimaan PBB di Kelurahan Tembalang selama tiga tahun terakhir belum pernah memenuhi target. Hal ini dapat dilihat dari jumlah realisasi yang lebih rendah dari target, hal ini menjadi masalah karena seharusnya jika wajib pajak jumlahnya makin meningkat maka akan berdampak pada peningkatan jumlah penerimaan PBB. Kurangnya peran aktif rakyat dalam membayar pajak dapat menyebabkan turunnya penerimaan pajak yang diterima sehingga secara otomatis akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara dan dapat menghambat pembangunan nasional. Masalah kurangnya realisasi penerimaan PBB dari targetnya ini diindikasikan karena faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang kurang, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Jackson dan Milliron dalam Ali Roshidi bin Ahmad dkk, (2007:4) menjabarkan faktor utama yang telah dibahas oleh para peneliti yang mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan,
4
penghasilan, status atau jabatan, kesadaran dalam membayar pajak, panutan atau pengaruh wajib pajak lainnya, etika, sanksi sah, pengatahuan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas perpajakan (IRS/Internal Revenue Service), sumber penghasilan, kewajaran menyangkut sistem perpajakan, kemungkinan yang sedang teraudit dan tarif pajak. Dari data di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang akan diteliti dalam penelitian ini hanya diambil dua faktor saja, yang pertama yaitu faktor penghasilan. Penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Faktor penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh. Seperti yang diungkapkan oleh Nurmantu (2003:149) yang menyebutkan bahwa bila seorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluriah uang itu pertama-tama ditujukannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya tetapi pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu maka timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada negara yang kemudian menyebabkan timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan, masyarakat awam akan lebih cenderung berpikir bahwa penghasilan yang mereka peroleh kurang dalam mencukupi kebutuhan sehingga mereka kurang bersedia apabila harus disisihkan untuk membayar pajak. Selain faktor penghasilan, faktor kesadaran dalam membayar pajak juga dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar
5
pajak. Seperti yang diungkapkan Suhardito & Sudibyo (1999) kesadaran Wajib pajak merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, kognitif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara menbayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kurniawan, V.B. (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan WP berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Realita semacam itulah yang menjadi penghalang terwujudnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dengan adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka penerimaan negara akan meningkat sehingga dapat terwujud pembangunan nasional yang merata. Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana “Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009.” 1.2
RUMUSAN MASALAH Dari permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini antara
lain: 1. Apakah
penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara
simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009?
6
2. Apakah penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009? 3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009? 1.3
TUJUAN PENELITIAN Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui apakah penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009. 2. Untuk mengetahui apakah penghasilan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009. 3. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009.
1.4
MANFAAT PENELITIAN a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi khasanah pendidikan tentang Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib
7
Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009. b. Manfaat Praktis 1. Bagi Peneliti Sebagai wahana pelatihan pengembangan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang didapatkan di bangku kuliah. 2. Bagi Pemerintah Memberikan bahan sumbangan pemikiran untuk mengevaluasi kebijakan mengenai masalah perpajakan secara umum dan juga mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya di kelurahan Tembalang Semarang. 3. Bagi Penulis Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah.
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Pajak 2.1.1 Pengertian Pajak Definisi pajak menurut ”Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Penghasilan 1994”, yakni: Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan dari sector partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undangundang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang lansung dapat ditunjuk dan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publike uitgaven) (Tarsis Tarmudji, 2001:9). Menurut Judisseno (2002) pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturanperaturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara. Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah (R. Santoso Brotodihardjo, 2003 dalam Devano dan Siti Kurnia, 2006:22). Moh. Zain (2005) dalam Devano dan Siti Kurnia R. (2006:22) berpendapat bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun 8
9
wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang dipungut berdasarkan
undang-undang
dan
bagi
si
pembayar
pajak
tidak
mendapatkan jasa balik (kontra prestasi) yang bisa dinikmati secara langsung
dan
hasil
pemungutan
pajak
dipakai
membiayai
pemerintah/pembangunan (Sambodo, 1999:2). Kartasapoetra dkk. (1989:2) mendefinisikan pajak sebagai iuran dari rakyat atau penduduk kepada kas Negara atau dengan kata lain, peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang. Ciri-ciri yang menggambarkan pajak berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang telah dikemukakan di atas antara lain: 1. Merupakan suatu kewajiban bagi warga negara. 2. Merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. 3. Sifatnya memaksa karena penetapannya diatur oleh negara melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Manfaatnya akhirnya akan kembali pada warga negara itu sendiri karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara.
10
2.1.2
Fungsi Pajak Pajak sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara karena pelaksanaan pembangunan pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak. Fungsi-fungsi pajak antara lain:
2.1.2.1Fungsi Penerimaan (Budgetair) Fungsi Budgetair atau fungsi fiskal (fiscal function) adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, disebut juga fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi tersebut, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya. 2.1.2.2 Fungsi Mengatur (Regulerend) Fungsi Regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi Regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi Regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi Budgetair (Devano dan Siti Kurnia, 2006:26).
11
2.1.3
Sistem Pemungutan Pajak Demi terpenuhinya target pajak yang telah ditetapkan, pemerintah menggunakan sistem pemungutan pajak yang sederhana sehingga akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sistem pemungutan pajak yang telah dilaksanakan oleh pemerintah antara lain: 1. Official assessment System Dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul bila ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun
1967.
Menurut
Mardiasmo
(2004:7),
ciri-ciri
Official
assessment system yaitu: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b. Wajib pajak bersifat pasif. c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus. 2. Semi Self Assesment System Wewenang pemungutan ada pada wajib pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak wajib pajak menaksir dulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.
12
3. Full Self Assesment System Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983. Ciri-cirinya sebagai berikut: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. (Mardiasmo, 2004:8) 4. With Holding System Wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984 (Devano dan Siti Kurnia R., 2006:80). 5. Self Assessment System Self Assesment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan:
13
a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak. b. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang. c. Menyetorkan pajak tersebut ke bank persepsi atau kantor pos. d. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar. Ciri Self Assesment System antara lain: 1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 2. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri. Pemerintah, dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devano dan Siti Kurnia R., 2006:81). 2.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2.2.1.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
14
dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 1. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan. 2. Jalan tol. 3. Kolam renang. 4. Pagar mewah. 5. Tempat olahraga. 6. Galangan kapal, dermaga. 7. Taman mewah. 8. Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak. 9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat (Mardiasmo, 2002:269). Asas Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994 yaitu: a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. b. Adanya kepastian hukum. c. Mudah dimengerti dan adil. d. Menghindari pajak berganda. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas pemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia. 2.2.1.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Segala sesuatu harus ada dasar hukumnya, begitu juga dengan PBB, penarikan PBB tidak akan berjalan lancar tanpa adanya peraturan dan
15
dasar hukum yang ditetapkan dan diberlakukan. Dasar hukum PBB diantaranya: 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 12 tahun 1994. 2. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 1985 tentang Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1002/KMK.04/1985 tentang tata cara pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bumi. 4. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1003/KMK.04/1985 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. 5. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwewenang mengeluarkan surat paksa. 6. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II. 7. Peraturan Pelaksanaan lainnya ( Judisseno, 2001:148).
16
2.2.1.3 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bumi dan atau bangunan merupakan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undangundang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. DJP menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain-lain. Sementara dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dan lain-lain (Mardiasmo, 2004:271). Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:
17
1. Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain: a. Di bidang ibadah, contohnya masjid, gereja, dan vihara. b. Di bidang kesehatan, contohnya rumah sakit. c. Di bidang pendidikan, contohnya madrasah dan pesantren. d. Di bidang sosial, contohnya panti asuhan. e. Di bidang kebudayaan nasional, contohnya museum dan candi. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. 3. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2004:271). Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan, dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Jika suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak (Mardiasmo, 2004:274).
18
2.2.1.4 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional (Mardiasmo, 2004:275). Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batasan nilai jual objek pajak yang tidak terkena pajak, besarnya ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00. Bila wajib pajak mempunyai lebih dari satu objek pajak, NJOPTKP berlaku untuk salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak adalah tiga tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas Self Assesment.
19
2.2.1.5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penetapan besarnya persentase untuk menentukan besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu: 1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk: objek pajak perkebunan, objek pajak kehutanan, objek pajak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk: objek pajak pertambangan, objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP, dengan rumus: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
= tarif pajak x NJKP = 0,5% x [persentase NJKP x(NJOP-NJOPTKP)] (Mardiasmo, 2004:276).
2.2.1.6 Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). Wajib pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali jika wajib pajak tersebut menerima SPOP, maka wajib mengisinya dan mengembalikannya
20
kepada DJP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada DJP yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Negara maupun wajib pajak sendiri. Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolomkolom/pertanyaan yang ada pada SPOP. DJP akan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada DJP. DJP dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam hal-hal sebagai berikut: 1. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. 2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya, walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu, DJP dapat
21
menerbitkan SKP secara jabatan. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain yang ada pada DJP ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak dalam SPPT yang dihitung atas dasar SPOP yang disampaikan wajib pajak, DJP menerbitkan SKP secara jabatan. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang (Mardiasmo, 2004:277). Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak, contohnya SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 April 2002 maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 2002. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Contohnya SKP diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2002, maka jatuh tempo pengembaliannya adalah tanggal 31 Maret 2002. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan (Mardiasmo, 2004:282).
22
2.2.1.7 Tata Cara Pembayaran PBB Walaupun sistem pemungutan pajak menggunakan self assesment, tetapi mengingat kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda, jumlah WP PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama), luas wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang begitu luas, tingkat pendidikan dan pengetahuan WP yang sangat heterogen khususnya di masyarakat pedesaan maka perhitungan PBB terutang tidak dilakukan oleh WP PBB itu sendiri melainkan dilakukan oleh KPP Pratama. WP hanya diminta mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) supaya berdasarkan SPOP itu bisa dihitung PBB-nya. Itu pun kalau ada perubahan atau mutasi data. Biasanya bila tidak ada perubahan atau mutasi data Kepala Kantor Pelayanan PBB menghitung langsung PBB terutang berdasarkan data yang telah ada di Kantor Pelayanan PBB (Bab VII pasal 9 s/d pasal 10 UU PBB). Perhitungan PBB terutang oleh Kantor Pelayanan PBB dilakukan dalam formulir yang dinamakan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan). SPPT dihitung dan diterbitkan atas dasar SPOP yang diisi oleh WP, namun untuk membantu WP, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Kantor Pelayanan PBB Direktorat Jenderal Pajak. Setelah melakukan perhitungan PBB terutang dalam SPPT dan setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB, SPPT tersebut dikirim ke Kelurahan yang wilayah
23
kerjanya meliputi letak objek Pajak Bumi dan Bangunan. Biasanya sekitar akhir bulan Februari SPPT PBB tersebut telah dikirim ke Kelurahan masing-masing. WP tinggal mengambil SPPT-nya di Kelurahannya lalu membayarnya ke tempat pembayaran yang telah ditentukan di SPPT paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayarannya yaitu enam bulan setelah SPPT PBB diterima di Kelurahan. 2.2.1.8 Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) Pasal 11 UU PBB menentukan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran PBB adalah enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP dan tempat pembayarannya adalah bank, kantor pos dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan tetapi mengingat kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda, jumlah WP PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), luas wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang begitu luas, tingkat pendidikan dan pengetahuan WP yang sangat heterogen, khususnya di masyarakat pedesaan, maka untuk pembayaran PBB dilakukan melalui apa yang dinamakan SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran). Adapun pokok-pokok ketentuan SISTEP menurut Markus (2005: 426-427) adalah : 1. Tempat pembayaran PBB di Bank yang telah ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB. Saat ini pembayaran PBB terutang di Bank yang ditunjuk bisa dilakukan secara on line bahkan bisa dibayar melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
24
2. Pembayaran PBB hanya dapat dilakukan dalam satu kali pembayaran atau sekaligus dalam arti jumlah pajak terutang tidak dapat diangsur atau dicicil. 3. Penyampaian SPPT untuk satu wilayah pemerintahan tertentu kepada WP dilakukan secara serentak atau dalam periode tertentu sehingga tanggal jatuh tempo pembayaran PBB untuk satu wilayah pemerintah seragam yaitu satu tanggal jatuh tempo. 4. Dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota hanya ada satu Bank atau Kantor Pos operasional. 5. Jika ada satu Kabupaten atau Kota terdapat lebih dari satu Bank atau Kantor persepsi maka jumlah Bank persepsi dibatasi sebanyakbanyaknya tiga jenis Bank sedangkan Bank atau Kantor Pos operasionalnya tetap satu. 2.2.1.9 Tata Cara Pembayaran Salah satu ketentuan pada SISTEP ini adalah WP harus melunasi PBBnya sekaligus. Apabila WP membayar langsung PBB ke tempat pembayaran yang ditunjuk, pada saat membayar cukup menunjukkan SPPT PBB dan memberikan uangnya dan sebagai bukti pembayarannya WP akan menerima STTS dari Kantor penerima pembayaran PBB. Apabila SPPT belum diterima WP, maka sepanjang STTS sudah tersedia di tempat pembayaran, WP dapat membayar PBB dengan menunjukkan SPPT tahun sebelumnya. Di samping itu, WP dalam melaksanakan
25
kewajiban pembayaran PBB-nya bisa melalui prosedur pemindahbukuan atau transfer, kiriman uang lewat Bank atau Kantor Pos. Namun, untuk WP sektor pedesaan dan sektor perkotaan terutama yang tercantum pada buku I, II dan III masih dapat membayar PBB melalui petugas pemungut dengan catatan tempat tinggal WP jauh atau sulit sarana dan prasarananya dari tempat pembayaran yang ditunjuk. Apabila WP membayar PBB melalui petugas pemungut maka petugas pemungut mendaftarkannya dalam daftar penerimaan harian PBB dengan memberikan kepada WP bukti penerimaan sementara PBB yang disebut TTS (Tanda Terima Sementara). Uang PBB disetorkan oleh petugas pemungut ke tempat pembayaran yang sudah ditentukan (Bank atau Kantor Pos) dengan menggunakan DPH (Daftar Penyetoran Harian) rangkap. Untuk daerah yang tidak sulit sarana dan prasarananya, tetapi berdasarkan pertimbangan perlu ditunjuk petugas pemungut, penyetoran dilakukan setiap hari. Sedangkan untuk daerah yang sulit sarana dan prasarananya penyetoran dapat dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sekali. WP kemudian menerima STTS sebagai tanda bukti pembayaran PBB yang sah dari tempat pembayaran melalui petugas pemungut sebagai pengganti TTS. (Markus, 2005:428). 2.2.1.10 Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Keberatan atas PBB diajukan oleh wajib pajak atas SPPT atau SKPKB. Keberatan dapat diajukan wajib pajak dalam jangka waktu 3
26
(tiga) bulan setelah SKPKB diterima wajib pajak. Dalam jangka waktu 12 bulan sejak keberatan diterima DJP maka DJP akan memberikan keputusan berupa ditolak, diterima, diterima sebagian dan bila DJP tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan, maka keberatan dianggap diterima/dikabulkan. Jika keberatan ditolak/diterima sebagian maka wajib pajak masih punya hak mengajukan banding ke BPSP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan keberatan diterima wajib pajak (Sambodo, 1999:125). 2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut kamus umum bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan,
dapat
diartikan
ketaatan,
tunduk,
dan
patuh
serta
melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan mengandung unsur sebagai berikut: 1. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subjek pajak terhadap objek pajak. 2. Adanya sikap setuju dari subjek pajak. 3. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan sikap yang telah dimilikinya (Kurniawan, 2006).
27
Nurmantu (2003:148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yaitu; 1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Alm (1991) dalam Ali Roshidi bin Ahmad menggambarkan
kepatuhan
pajak
sebagai
pelaporan
dkk. (2007:4) dari
semua
pembayaran dan penghasilan dari semua pajak oleh pelaksanaan ketentuan hukum, peraturan dan penghakiman lapangan. Definisi kepatuhan pajak yang lain adalah tindakan seseorang mengisi format pajak penghasilan, melaporkan semua penghasilan kena pajak dengan teliti, dan membayar semua pajak terutangnya sesuai jangka waktu yang ditetapkan tanpa harus menunggu untuk ditindak oleh yang berwenang, yaitu aparat pajak (Singh, 2003). Roth, Scholz dan Witten (1989) dalam Kassipillai dkk, (2003:136) mengidentifikasi dua faktor utama yang mempunyai dampak penting pada kepatuhan wajib pajak yaitu kepentingan diri dan moral yang berhubungan dengan keuangan. Asumsi kepentingan diri terhadap keuangan bahwa seseorang mengharapkan
dapat memaksimalkan
28
keperluannya dengan melaporkan penghasilan yang seimbang dengan keuntungan-keuntungan dari
keberhasilan mengelak dari pajak. Jadi,
sanksi dan pendeteksian yang penting adalah alat-alat yang utama untuk meningkatkan kepatuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu: a. Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak. b. Faktor penghasilan wajib pajak, yang meliputi besarnya penghasilan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai. c. Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan. d. Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan. e. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi (Kusumawati, 2006:40). Menurut
OECD
(Organization
for
Economic
Co-operation
Development) dalam Forum Kepatuhan Administrasi Pajak (Forum on Tax Administration compliance Sub-group,
2004:37)
yang
telah
29
menganalisa perilaku kepatuhan, memaparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak antara lain: 1. Faktor Ekonomi a. Beban keuangan, dimana terdapat hubungan antara jumlah pajak terhutang dan perilaku kepatuhan. sebagai contoh, jika pemilik bisnis yang mempunyai kepatuhan pajak dapat secara mudah membayar pajak mereka secara penuh. Akan tetapi, jika kewajiban tersebut besar, secara potensial akan mengancam kelangsungan hidup pemilik bisnis sehingga mereka akan menghindari membayar pajak sama sekali atau mengusahakan memanipulasi data dengan melaporkan pajaknya supaya menjadi lebih kecil tanggungan. b. Biaya kepatuhan. Masalah wajib pajak yang biasa muncul adalah membayarkan pajak mereka diatas jumlah yang sebenarnya pajak yang seharusnya mereka bayar. Hal ini belum termasuk ongkos untuk membayar seorang akuntan yang telah menghitungkan pajak mereka dan biaya tidak langsung yang harus dihadapi jika berurusan dengan keruwetan perundang-undangan pajak. Hal ini termasuk biaya psikologi seperti tekanan yang mereka hadapi dalam berurusan dengan semua aturan pajak itu atau bahkan tentang aturan tersebut. Selain itu, perusahaan kecil sering kesal terhadap cara petugas pemungut pajak dalam menagih pajak mereka baik secara langsung maupun tidak langsung.
30
c. Kurangnya dukungan. Menurut penelitian yang menjadi penghalang, seperti ancaman dan tuntutan hukuman, akan berefek pada perilaku kepatuhan
wajib
pajak.
Bagaimanapun,
penelitian
sudah
menunjukkan bahwa alasan wajib pajak kurang atau tidak patuh karena masalah hukuman. d. Dorongan. Memberi wajib pajak dorongan mempunyai suatu efek positif terhadap kepatuhan pajak, yaitu meningkatnya wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak, meskipun ini akan memerlukan explorasi lebih lanjut. 2. Faktor Perilaku a. Perbedaan individu. Ada wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dan ada beberapa yang tidak. Faktor individu yang mempengaruhi perilaku meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, tingkat moral, industri, kepribadian, keadaan, dan penilaian resiko pribadi. b. Persepsi tidak layak. Wajib pajak yang mempercayai system secara tak wajar atau yang mempunyai pengalaman pribadi ‘secara tak wajar’ dalam urusan kepatuhan akan kurang dalam mematuhi pajak. c. Persepsi tentang resiko minimal. Jika wajib pajak mempunyai kesempatan untuk tidak mematuhi dan berpikir bahwa hal itu mempunyai resiko yang kecil, maka ia akan mengambil resiko itu. d. Resiko yang diambil. Sebagian orang memandang penghindaran pajak sebagai permainan yang dimainkan dan dimenangkan. Mereka
31
suka menguji ketrampilan mereka dengan menghindarkan kewajiban mereka dan menghindarkan diri dari tangkapan. Dari keseluruhan teori di atas yang digunakan dalam penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu: 1. Faktor pendidikan wajib pajak 2. Faktor penghasilan wajib pajak 3. Faktor pelayanan aparatur pajak 4. Faktor penegakan hukum pajak 5. Faktor sosialisasi Kriteria Wajib Pajak Patuh Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh adalah: 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada
32
pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. 5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit
oleh
akuntan
publik
dengan
pendapat
wajar
tanpa
pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal (Devano dan Siti Kurnia R., 2006:111). 2.3.2 Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Menurut Ritsema (2003:9), alasan ketidakpatuhan para wajib pajak: 6. Ketidakadaan uang Wajib pajak mungkin lalai untuk melaporkan pajak ketika jatuh tempo karena mereka kekurangan dana untuk membayar hutang pada waktunya. Survei menjawab pertanyaan ini adalah tercakup dalam model. 7. Ketidakwajaran Persepsi wajib pajak menyangkut kewajaran dari sistem perpajakan yang mempengaruhi kemauan mereka untuk menghindar dari pembayaran. Riset sebelumnya atas pengaruh persepsi kewajaran pada kepatuhan pajak menghasilkan perbedaan. Mcewen dan Maiman (1986) menemukan bahwa persepsi kewajaran secara langsung berhubungan dengan kepatuhan, sedangkan Porcano (1988) dan Yankeloich et al. (1984) menemukan tidak ada hubungan antara persepsi kewajaran dan kepatuhan.
33
8. Kompleksitas (kerumitan) Riset
yang
memusatkan
pada
persepsi
tentang
kerumitan
menunjukkan bahwa kompleksitas dihubungkan dengan kepatuhan, tetapi dampaknya belum jelas. Clotfelter (1983) menemukan bahwa ada hubungan antara kompleksitas dengan ketidakpatuhan. Westat (1980), Wittedan Woodbury (1985) dan Slemrod (1989) menemukan bahwa dampak kompleksitas atas kepatuhan bervariasi dengan karakteristik individu wajib pajak seperti persepsi kewajaran, kesempatan untuk menghindar dari pajak dan pendidikan. 9. Ketidaktahuan Kantor Pelayanan Pajak (IRS/Internal Revenue Service, 1994) telah menyatakan ketidaksengajaan ketidakpatuhan mungkin penting untuk mewakili jumlah total ketidakpatuhan. Survei responden memberitahu kami, mereka lalai membayar pajak mereka sebab mereka tidak sadar bahwa pajak terutang. Salah satu penelitian di Chile, Amerika Latin menunjukkan delapan sebab mengapa seseorang tidak mau membayar pajak di bawah judul: “Why I don’t want to pay my tax,” atau Mengapa saya tidak ingin membayar pajak saya, yakni: 1 Karena saya tidak menerima manfaat. 2 Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak. 3 Karena jumlah pajaknya terlalu besar. 4 Karena mereka mencuri uang saya.
34
5 Karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya 6 Karena saya telah mencoba tapi saya tidak mampu. 7 Karena jika mereka menangkap saya, maka saya akan dapat menyelesaikannya. 8 Walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa (Nurmantu, 2003:154). Menurut Paul Webley, seorang psikolog ekonomi dalam Forum Kepatuhan Administrasi Pajak (Forum on Tax Administration compliance Sub-group, 2004:38), alasan utama perilaku ketidakpatuhan dapat dikategorikan sebagai berikut: 1 Keadilan Persepsi keadilan dalam sistem pajak sangat penting, perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh dua persepsi yaitu bahwa sistem keadilan yang memperlakukan wajib pajak tanpa membandingkan dengan yang lain, dan usaha pemerintah yang terlalu kecil dalam mengumpulkan pajak. 2 Peluang ketidakpatuhan Beberapa studi melaporkan faktor penting yang menjelaskan perilaku ketidakpatuhan. Bagaimanapun hal itu belum jelas apakah mereka yang cenderung tidak patuh dengan mencari peluang, sebagai contoh tenaga kerja yang menyampaikan gajinya tidak sesuai dengan Upah ketenagakerjaan.
35
3 Perbedaan individu Mereka yang tidak mematuhi cenderung tertuju pada pria, para pemuda, yang egois, mempunyai sikap positif ke arah pengelakan pajak dan sikap negatif ke arah otoritas perpajakan. Ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa pendidikan tentang sistem perpajakan mempunyai suatu dampak langsung atas berkurangnya kecenderungan untuk penghindaran pajak. 4 Norma sosial Jika seseorang percaya bahwa
banyak orang yang melakukan
ketidakpatuhan yang lebih dari yang ia telah lakukan. Studi menunjukkan bahwa mengurangi perilaku ketidakpatuhan yang efektif yaitu dengan memastikan bahwa wajib pajak mempunyai suatu pemahaman yang akurat mengenai perilaku kepatuhan seperti yang lainnya. 5 Ketidakpuasan pada otoritas pajak Ada suatu korelasi positif antara kepercayaan wajib pajak dengan otoritas penghasilan yang tidak menolong atau tidak efisien dan kemungkinan mereka yang tidak patuh. Bagaimanapun, hal itu belum jelas tentang pengaruhnya dibandingkan faktor lain.
2.3.3
Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
36
1. Meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan. 2. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. 3. Melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih berbau kolonial (Suryarini dan Tarsis T., 2007:10). Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat tercermin dari sikap dan perilaku sebagai berikut: 1. Ketaatan Sejauh mana wajib pajak mampu mentaati segala peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya tentang pelaksanaan sistem pengenaan PBB, yaitu pendaftaran wajib pajak dengan mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dengan jelas dan benar, serta tepat waktu. SPOP tersebut disampaikan pada Dirjen Pajak melalui Kelurahan. Jika wajib pajak tidak mengembalikan SPOP dan tidak mengisinya dengan benar, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) sebagai teguran bagi wajib pajak. Setelah Wajib pajak menyampaikan SPOP, Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT tersebut digunakan untuk membayar pajak (PBB) selambatnya enam bulan sejak tanggal penerbitan SPPT (Mardiasmo, 2004:277). 2. Persepsi pajak Sejauh mana persepsi (penilaian) wajib pajak mengenai pajak, apakah persepsi positif, yaitu wajib pajak dapat menilai pajak dapat
37
memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan wajib pajak sendiri, atau persepsi negatif, dimana wajib pajak menilai bahwa pajak tidak bermanfaat dan hanya membebani kehidupan wajib pajak. Erard dan Feinstin menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, salah satunya persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung (Chaizi nasucha dalam Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:111). Persepsi wajib pajak akan positif jika mereka menilai bahwa besarnya beban pajak yang mereka bayarkan, akhirnya dampaknya bisa mereka rasakan, seperti adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas umum dan sebagainya. 3. Ketepatan waktu Sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban Perpajakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Sepeti dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK. 04/2000 mengenai kriteia kepatuhan wajib pajak, yang salah satu isinya antara lain tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir (Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:111). Disamping itu, wajib pajak juga harus tepat waktu dalam membayarkan pajak terutangnya.
2.4 Penghasilan Wajib Pajak Pengertian penghasilan
menurut
undang-undang
PPh (Pajak
Penghasilan) pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan
38
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honororarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah objek pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan penghasilan. 2. Hadiah dari undian, atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Dalam pengertian hadiah, termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olah raga dll sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungandengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala (www.pajakonline.com). Salah satu penyebab utama wajib pajak tidak patuh adalah faktor penghasilan wajib pajak (Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:120). Penghasilan yang telah diperoleh wajib pajak pada umumnya hanya
39
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat muncul kewajiban pajak terhadap wajib pajak tersebut, maka akan timbul masalah antara pemenuhan kepentingan pribadi dengan kepentingan sebagai warga Negara, atau lebih tepatnya kepentingan Negara dan sering kali kepentingan pribadilah yang akan didahulukan. Asumsinya seseorang yang berpenghasilan besar akan lebih patuh dalam membayar pajak karena dianggap mampu secara finansial, dengan tidak meninggalkan faktor kesadaran wajib pajak didalamnya. Di sini juga dapat dilihat seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhadap orang yang berpenghasilan lebih, karena secara teori, orang yang berpenghasilan lebih telah mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehingga seharusnya bisa menyisihkan sedikit dari penghasilannya untuk membayar pajak. Wajib pajak harus mengorbankan sebagian penghasilan atau harta/uangnya (Sacrifice of income) untuk membayar pajak. Teori
ekonomi
mengatakan
bahwa
I
atau
Income
(penghasilan/penghasilan) = C atau Consumtion (konsumsi), dimana besarnya penghasilan akan sama dengan besarnya konsumsi. Konsumsi disini termasuk juga pengeluaran untuk membayar pajak karena wajib pajak dianggap melakukan tindakan konsumsi yaitu menghabiskan nilai guna dari suatu barang, dalam hal ini yang dimaksud adalah nilai guna atas tanah dan bangunan. Asumsinya ialah jika penghasilan seseorang besar, maka konsumsinya untuk membayar pajak akan besar juga. Hal itulah
40
yang menjadi pertimbangan bahwa penghasilan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Faktor yang mempengaruhi penghasilan menurut Safir Senduk dalam detik.com (2000) antara lain: 1. Pendidikan Statistik menunjukkan, orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka yang tidak. Ini seringkali ‘membutakan’ mata masyarakat yang akhirnya cenderung menganggap bahwa seseorang tidak akan mendapatkan penghasilan tinggi sebelum mereka menempuh pendidikan setinggitingginya. Ini tentu saja merupakan mitos yang salah. Yang benar adalah pendidikan yang tinggi bisa membantu seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meski hal itu bukan satusatunya jaminan. 2. Pekerjaan Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan pekerjaan yang dia lakukan, dengan istilah white collar worker dengan blue collar worker. Pekerja kerah putih (mereka yang lebih banyak menggunakan pikirannya dalam bekerja) biasanya menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka yang berkerah biru (mereka yang lebih banyak menggunakan tenaganya).
41
3. Umur Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan umurnya. Mereka yang masih berumur 25 tahun ke bawah cenderung berpenghasilan lebih rendah daripada mereka yang sudah berumur di atas 25 tahun, bahkan di atas 35 tahun. Semakin tua umur seseorang, biasanya penghasilannya akan menjadi lebih tinggi. Ini masuk akal mengingat pengalaman seseorang dalam satu bidang, apabila ditekuni dari tahun ke tahun akan membuat pengalamannya bertambah, sehingga penghasilannya juga akan semakin bertambah. 4. Harta Penghasilan seseorang pada dasarnya didapat dari upah dan juga hasil investasi. Upah terdiri atas honor dan gaji, yang didapat seseorang karena jasa atau pekerjaan yang dia lakukan. Tetapi penghasilan yang kedua, adalah penghasilan yang didapat dari hasil investasi. Misal, seseorang memiliki harta berupa uang tunai Rp 100 juta. Bila uang ini diinvestasikan, akan memberikan penghasilan bunga yang rutin setiap bulannya. Semakin besar harta yang dia miliki, semakin besar pula penghasilan bunganya atau hasil investasinya. Jadi, semakin besar harta, biasanya akan semakin besar pula penghasilan yang diterima. Selanjutnya penghasilan tersebut bisa digunakan untuk memperbesar harta, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, begitu seterusnya.
42
5. Tempat Tinggal Tempat tinggal juga berpengaruh pada penghasilan seseorang. Dua orang manajer yang sama, misalnya, baik umur maupun jenis pekerjaannya, bisa saja berbeda penghasilannya bila mereka tinggal di dua kota yang berbeda. Menurut Soemitro (1987:26) dalam pemungutan pajak perlu diperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar pajakmitu sendiri dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Penghasilan menurut Lumbatoruan (1990:423) adalah tanggungan jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari: b. Usaha dan tenaga, c. Barang tak bergerak, d. Harta bergerak, e. Hak atas pembayaran berkala dan, f. Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak. Menurut Winardi (1993:245) penghasilan adalah hasil yang berupa uang atau hasil materi lainya yang dicapai dari penggunaan kekayaan jasa manusia bebas sedangkan menurut Gilarso (1994:40) penghasilan keluarga
43
adalah segala balas karyayang diperoleh sebagai imbalan atau bals jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi. berdasarkan definisi singkat diatas, maka dapat dapat diambil kesimpulan bahwa penghasilan adalah semua penghasilan yang diterima oleh sesorangyang berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktorfaktor produksi. 2.4.1 Jenis-Jenis Sumber Penghasilan Menurut Gilarso (1994:40) jenis penghasilan yang diperoleh sesorang dikategorikan menjadi: 1. Penghasilan pokok yaitu penghasilan yang diperoleh dari upah sebagai kerja pokok. 2. Penghasilan tambahan yaitu penghasilan yang diperoleh dari luar penghasilan pokok. 3. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang diperoleh diluar penghasilan pokok dan tambahan. Sedangkan sumber penghasilan keluarga berasal dari: 1. Penghasilan dari pekerjaan yaitu penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan misalnya guru, dokter,notaris, akuntan dan sebagainya. 2. Penghasilan dari modal yaitu pendapan yang diperoleh dari harta yang dikerjakan sendiri. 3. Penghasilan dari kegiatan usaha yaitu penghasilan penghasilan yang diperoleh dari hadiah, pembebasan utang.
44
2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghasilan Menurut Kam, 1995 dalam Chariri (2001:254) faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan adalah: a. Kegiatan menghasilkan dan menjual output, b. Obyek kegiatan yang berupa produk itu sendiri. Sedangkan menurut Suwardjono, 1994 dalam Chariri (2001:257) penghasilan dipengaruhi oleh: a. Modal atau pendanaan (financing) yang mengakibatkan adanya tambahan dana, b. Untung dari penjualan aktiva yang yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, c. Hadiah sumbangan atau temuan, d. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa. Penghasilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghasilan bersih yang diterima oleh wajib pajak dari pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan dengan perhitungan penghasilan satu bulan. 2.5 Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suhardito, B. & Sudibyo, B. 1999). Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada
45
Kenyataanya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti essensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian besar orang melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada” (Bradoks, 2007). Hal ini mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran (lack of awareness) sangat berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan. Sebagai warga negara (yang baik), kewajibannya adalah memenuhi kewajiban perpajakan. Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah: 1. Sebab kultural dan historis. Rakyat Indonesia yang mengalami panjajahan selama kurang lebih tiga setengah abad, baik di zaman kolonial maupun dimasa pendudukan Jepang, masih belum lupa kepahitan dimasa penjajahan tersebut, khususnya di bidang perpajakan, rakyat mengenal pajak hanya sebagai alat pemeras dari kaum penjajah, dan oleh sebab itu, rakyat benci terhadap pajak. Kebencian itu dikarenakan pajak dirasakan sebagai beban yang memberatkan hidupnya. Walaupun Indonesia sudah merdeka bukan berarti lagi Negara jajahan, rakyat masih tidak mengerti dan masih beranggapan bahwa pajak memberatkan mereka. 2. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat. Pada umumnya, rakyat tidak mengetahui tentang informasi perpajakan,
contohnya
kebijakan lain.
tentang
perubahan
undang-undang
atau
46
3. Adanya kebocoran pada penarikan pajak. Kebocoran dalam penarikan pajak dapat berupa tambahan uang yang harus dibayar wajib pajak dalam membayar pajak sehingga uang yang dibayarkan tidak sama dengan jumlah yang tertera di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Contoh lainnya ialah jumlah uang hasil penerimaan pajak yang disetorkan tidak sesuai atau kurang dari jumlah yang seharusnya disetor. 4. Suasana individu, seperti belum punya uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah (Suryarini dan Tarsis T, 2006:10). Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1 Meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan. 2 Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. 3 Melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih berbau kolonial (Suryarini dan Tarsis T, 2006:10). 2.6 Kerangka Berpikir Penerimaan pajak dianggap penting bagi kelangsungan hidup suatu Negara. Hal ini terbukti dengan sebagian besar dana pembangunan yang berasal dari penerimaan pajak. Salah satu penerimaan pajak yang perlu diperhatikan ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang manfaatnya atau hasil penerimaan pajaknya sebagian besar masuk ke kas daerah yang bersangkutan, sehingga bisa langsung digunakan oleh pemerintah daerah setempat, tanpa harus meminta dahulu pada pemerintah pusat.
47
Penerimaan pajak yang belum optimal yang dikarenakan kepatuhan wajib pajak yang kurang merupakan masalah sebagian besar Negaranegara di dunia. Masalah kepatuhan dalam membayar pajak merupakan masalah yang penting karena hal itu akan mempengaruhi besarnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh Negara. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bisa diketahui dan diperbaiki guna meningkatkan penerimaan pajak, dimana kepatuhan tersebut dapat tercipta dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya penghasilan dan kesadaran wajib pajak. Penghasilan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar Negara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakannya untuk membayar pajak. Asumsinya seseorang yang berpenghasilan besar yang telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seharusnya akan dapat membayar pajak, termasuk didalamnya harus ada kesadaran diri untuk membayar pajak. Selain itu dalam teori ekonomi dikatakan bahwa I atau Income (penghasilan/penghasilan) = C atau Consumtion (konsumsi), dimana besarnya penghasilan akan sama dengan besarnya konsumsi. Konsumsi disini termasuk juga pengeluaran untuk membayar pajak karena wajib pajak dianggap melakukan tindakan konsumsi yaitu menghabiskan nilai guna dari suatu barang, dalam hal ini yang dimaksud adalah nilai guna atas
48
tanah dan bangunan. Asumsinya ialah jika penghasilan seseorang besar, maka konsumsinya untuk membayar pajak akan besar juga. Pertimbanganpertimbangan
inilah
yang
dijadikan
dasar
mengapa
penghasilan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain faktor penghasilan, kesadaran wajib pajak dapat menjadi tolak ukur bagi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tanpa adanya kesadaran tentang membayar pajak, wajib pajak akan sulit memahami arti penting pajak, tujuan pajak yang sebenarnya, dan bagaimana dampaknya jika wajib pajak tidak membayar pajak. Wajib pajak akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak jika ia sendiri tidak mempunyai kesadaran tentang pembayaran pajak. Hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan bahwa faktor kesadaran sangat penting bagi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran akan membayar pajak maka secara sadar diri juga akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya, sebagai contoh, jalanan yang selalu diaspal jika rusak dan dalam keadaan baik, yang setiap hari dapat dilalui semua orang dengan nyaman. Itu salah satu manfaat kecil dari pajak yang seharusnya diketahui seluruh masyarakat, khususnya wajib
49
pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak akan membayar pajak dianggap penting dalam mewujudkan kepatuhan membayar PBB. Secara sistematis pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat digambarkan sebagai berikut:
Penghasilan (X1) 1 Pekerjaan Pokok 2 Pekerjaan Sampingan
Kesadaran Wajib Pajak (X2) 1. Sebab Kultural dan Historis 2. Kurangnya Informasi 3. Adanya Kebocoran Pada Penarikan Pajak 4. Suasana individu
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 1. Ketaatan 2. Persepsi Pajak 3. Ketepatan
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis
Waktu
50
2.7 HIPOTESIS PENELITIAN Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang biasa dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji secara empirik (Hasan, 2002:50). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H1= Ada pengaruh yang signifikan antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. H2= Ada pengaruh yang signifikan antara penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. H3= Ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 3.1.1 Populasi Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:130). Menurut Sugiyono (2007:61) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berada di Kelurahan Tembalang Semarang pada tahun 2009 adalah sebesar 2.011 wajib pajak. 3.1.2 Sampel Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2007:62). Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, hal ini dikarenakan ukuran populasi diketahui dan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Ukuran sampel dengan rumus: n=
N 1 + Ne 2
Dimana: n = Ukuran sampel N = Ukuran populasi e = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel (10%) (Umar,2005:78). 51
52
Pengambilan sampel tergantung pada: 1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. 2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap objek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data. 3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti (Arikunto, 2006:134). Jumlah populasi berdasarkan data dari KPP Pratama Candisari Semarang yang menyebutkan bahwa jumlah wajib pajak (WP) pada tahun 2009 berjumlah 2.011 orang, maka batas minimal pengambilan sampel berdasarkan rumus diatas adalah:
= 95,26 (dibulatkan 95) Berdasarkan perhitungan di atas, maka sampel dalam penelitian ini adalah 333,7 dibulatkan 334 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling, pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dimana setiap populasi memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel (Arikunto,2006:134). Pengambilan sampel tersebut diberikan kepada wajib pajak PBB kelurahan Tembalang Semarang.
53
3.2 Variabel Penelitian Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:2). Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu : 3.2.1 Variabel bebas atau independent variable Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi terhadap segala sesuatu gejala. Komponen variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 1 Penghasilan (X1) Salah satu variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penghasilan wajib pajak. panghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dalam penelitian ini menggunakan indikator besarnya penghasilan pokok dan sampingan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan bersih dari pekerjaan pokok dan sampingan yang dihasilkan oleh seluruh anggota keluarga yaitu bapak, istri, anak laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga dengan perhitungan penghasilan satu bulan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur penghasilan terdiri dari satu item pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan terbuka yaitu responden mengisi sendiri jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan mengenai penghasilan wajib pajak. Variabel penghasilan diukur dengan instrumen
54
yang diadopsi dari Noviani (2005) dan Wulandari (2007) yang telah dimodifikasi oleh peneliti. Dimana tiap jawaban wajib pajak tentang jumlah pengetahuan dikelompokkan dan diukur dengan skala Likert yang menggunakan lima poin, dimana semakin tinggi poin akan menunjukkan semakin tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 2 Kesadaran wajib pajak (X2) Variabel ini
diukur dengan menggunakan indikator menurut
Suryarini dan Tarsis T (2006:10) sebagai berikut: 1. Sebab Kultural dan Historis 2. Kurangnya Informasi 3. Adanya Kebocoran Pada Penarikan Pajak 4. Suasana individu Masing-masing
item
pertanyaan
tersebut
diukur
dengan
menggunakan skala Likert 5 poin, dimana semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Sedangkan semakin mengarah ke poin 5 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi. Adapun kategori jawabannya untuk indikator ketepatan waktu menggunakan alternatif jawaban a, b, c, d, dan e, serta kategori jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. 3.2.2 Variabel terikat atau dependent variable Yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Instrumen yang digunakan dengan pertanyaan tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah
55
disediakan. Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan Ratio 5 poin, dimana semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak rendah sedangkan semakin mengarah ke poin 5 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi. Adapun kategori jawabannya untuk indikator ketepatan waktu menggunakan alternatif jawaban a, b, c, d, dan e, serta kategori jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. 3.3 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3.3.1 Metode Angket Angket menurut Arikunto (2006) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari respondendalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian ini angket digunakan sebagai metode utama untuk memperoleh data dari wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembalang Semarang. Dasar penggunaan metode ini adalah: 1. Angket digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden yang menjadi objek penelitian. 2. Angket dapat membuat responden menjadi lebih bebas dalam menjawab pertanyaan.
56
3. Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah sesuai dengan maksud peneliti. 4. Data yang terkumpul akan lebih mudah dianalisis serta menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Penelitian ini menggunakan angket tertutup dan terbuka. Angket tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan, untuk mengungkapkan data variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Angket terbuka untuk mengungkap data tentang variabel penghasilan wajib pajak. Data-data yang diperoleh dari jawaban responden tersebut diukur dengan pengukuran interval/skala interval, dengan menggunakan metode perskalaan yaitu skala Likert. Menurut Sekaran (2006:31) skala Likert (Likert scale) didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik. Respons terhadap sejumlah item yang berkaitan dengan konsep atau variabel tertentu kemudian disajikan kepada tiap responden. Angkat dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian yaitu : 1. Data diri responden Pada bagian ini berisi beberapa pertanyaan tentang identitas responden, dalam hal ini wajib pajak. Jenis pertanyaan yang disediakan adalah pertanyaan terbuka yang meliputi nama, alamat, tingkat pendidikan, pekerjaan pokok, pekerjaan sampingan, luas tanah, luas bangunan, dan kondisi bangunan.
57
2. Pernyataan a. Pernyataan mengenai penghasilan Bagian ini berisi pertanyaan mengenai penghasilan wajib pajak. Jenis pertanyaan adalah pertanyaan terbuka dimana responden mengisi sendiri jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan mengenai
jumlah penghasilan keluarga
yang berasal dari
penghasilan ayah, ibu, dan anak yang belum menikah yang terdiri dari penghasilan pokok dan penghasilan sampingan. b. Pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak Bagian ini berisi pertanyaan mengenai kesadaran wajib pajak. Jenis pertanyaan adalah pertanyaan tertutup, responden hanya tinggal memberi tanda tick mark (9) pada pilihan jawaban yang tersedia. c. Pernyataan mengenai kepatuhan membayar PBB Bagian ini berisi pertanyaan mengenai seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Jenis pertanyaan adalah pertanyaan tertutup, responden hanya tinggal memberi tanda silang (X) untuk pertanyaan yang berada di luar tabel dan memberi tanda tick mark (9) untuk pertanyaan yang berada di dalam tabel pada pilihan jawaban yang tersedia. 3.3.2 Metode Dokumentasi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada barang-barang tertulis (Arikunto, 2006:158). Yaitu mencari data mengenai
58
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai besarnya penerimaan PBB tahun 2006-2009, selain itu juga digunakan untuk mengetahui jumlah jumlah wajib pajak di Kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009 yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini. 3.4 Validitas dan Reliabilitas Baik buruknya penelitian tergantung dari benar tidaknya data, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 3.4.1 Validitas Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali 2006:45). Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment oleh Pearson yaitu:
rxy =
N ∑ xy − (∑ x )(∑ y )
{N ∑ x − (∑ x )}{N ∑ y − (∑ y )} 2
2
2
2
Dimana: rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
N
: jumlah responden
59
X
: skor item
Y
: skor total
(Suharsimi Arikunto, 2006: 170) Koefisien harga rxy yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas dikonsultasikan dengan tabel harga r moment pada taraf signifikasi 5% atau interval kepercayaan 95%. Jika indeks korelasi atau harga rxy lebih besar atau sama dengan rtabel butir maka instrumen itu valid dan jika rxy hitung lebih kecil dari r tabel maka butir instrumen itu tidak valid. Berdasarkan hasil uji coba kepada 20 responden diperoleh rxy untuk pernyataan yang tidak valid yaitu sebesar 0,235 pernyataan no 5; 0,255 pernyataan no 8; 0,408 pernyataan no 15 hasil perhitungannya lebih kecil dari
rtabel = 0,444. Hasil perhitungan validitas uji coba penelitian dapat
dilihat pada Tabel dibawah ini : Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas No 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
rhitung 0,602 0,684 0,838 0,235 0,538 0,629 0,255 0,676 0,667 0,837 0,521 0,652 0,593
rtabel 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444
Keterangan Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
60
15 16 17 18 19
0,408 0,714 0,588 0,573 0,625
0,444 0,444 0,444 0,444 0,444
Tidak Valid Valid Valid Valid Valid
Pernyataan yang valid seluruhnya digunakan untuk memperoleh data, sedangkan untuk pernyataan yang tidak valid tidak digunakan. 3.4.2 Reliabilitas Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Gozali, 2006:41). Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk menguji reliabilitas instrumen dapat menggunakan rumus Alpha sebagai berikut: 2 ⎡ k ⎤ ⎡ ∑σ b ⎤ − r11 = ⎢ 1 ⎢ ⎥ σ t2 ⎦ ⎣ k − 1⎥⎦ ⎣
Dimana:
r11
: reliabilitas instrumen
k
: banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
∑σ σ t2
2 b
: jumlah varians butir : varians total
Untuk mencari varians butir digunakan rumus:
(∑ X ) X−
2
σ t2 =
∑
N
N
61
Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian dikonsultasikan dengan harga r product moment pada taraf signifikansi 5%. Jika harga
r11 > rtabel maka instrumen dapat dikatakan reliabel, sebaliknya jika harga r11 < rtabel maka dikatakan instrumen tersebut tidak reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha diperoleh koefisien reliabilitas pada taraf kesalahan 5% dengan n = 20, untuk pernyataan kesadaran wajib pajak sebesar 0,779 dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,730, koefisisien reliabilitas tersebut lebih besar dari
rtabel = 0,444 untuk α = 5% dengan n = 20. dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kuesioner tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penelitian. 3.5 Metode Analisis Data Analisis data adalah cara mengolah data yang telah terkumpul agar dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan untuk mengukur pengaruh X terhadap Y. 3.5.1 Statistik Deskriptif Data statistik yang diperoleh dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data yang diperoleh, baik mengenai sampel atau populasi kemudian dianalisis dengan tehnik analisis dengan tujuan untuk menunjukkan apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Statistik Deskriptif
62
(descriptive statistics) merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Menurut Ghozali (2005:19) penggunaan
metode
statistik
deskriptif
memiliki
tujuan
untuk
memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Gambaran mengenai penghasilan dapat diperoleh dengan cara : Interval kelas = (penghasilan tertinggi – penghasilan terendah) : 5 Gambaran mengenai kesadaran wajib pajak dapat diperoleh dengan cara : Skor minimal = skor terendah x jumlah soal Skor maksimal= skor tertinggi x jumlah soal Rentang skor = skor tertinggi – skor terendah Interval kelas = (skor tertinggi – skor terendah : 5) Gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak dapat diperoleh dengan cara : Skor minimal = skor terendah x jumlah soal Skor maksimal= skor tertinggi x jumlah soal Rentang skor = skor tertinggi – skor terendah Interval kelas = (skor tertinggi – skor terendah : 5) 3.5.2 Uji Prasyarat Regresi Linier Berganda 3.5.2.1 Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak
63
adalah dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil uji K-S harus memberikan nilai probabilitas di atas α=0,05 agar dapat dikatakan data berdistribusi normal (Ghozali, 2006:110).
3.5.3 Uji Asumsi Klasik 3.5.3.1 Uji Multikolinieritas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006:57). Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflaction Factor (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 10%, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolinearitas dan baik untuk digunakan.
Dalam
penelitian
ini,
pengujian
multikolinearitas
menggunakan bantuan program SPSS.
3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan itu adalah tetap maka homokedastisitas dan jika varians berbeda maka terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan program SPSS dengan pengujian Glejser.
64
Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan
output
SPSS
akan
menunjukkan
bahwa
probabilitas
signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, agar dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.
3.5.4 Uji Hipotesis 3.5.4.1 Analisis Regresi Berganda Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X). Persamaan regresi berganda dengan rumus: Y = a + b1X1 + b2X2+e Keterangan: Y
= Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
a
= Konstanta
b1, b2 = Koefisien persamaan regresi prediktor X1, X2 X1
= Penghasilan Wajib pajak
X2
= Kesadaran Wajib Pajak
e
= Kesalahan pengganggu (Algifari,1997:51).
65
3.5.4.2 Uji Simultan (uji F) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/ dependen (Ghozali, 2001:44). Cara yang digunakan untuk Uji F yakni dengan melihat nilai signifikansi. Kriteria pengujian SPSS yaitu apabila nilai signifikansi dari hasil Fhitung lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis (H1) diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3.5.4.3 Uji Parsial (uji t) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2001:44). Penelitian ini melakukan pengujian hipotesis (Uji t) menggunakan bantuan program SPSS, yaitu hipotesis (H2 dan H3) diterima apabila nilai signifikansi dari hasil thitung < 0,05 dan hipotesis (H2 dan H3) akan ditolak apabila nilai signifikansi dari hasil thitung > 0,05.
3.5.4.4 Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan efektif yang diberikan variabel independen yaitu penghasilan
66
dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan Tembalang Semarang tahun 2009, perlu juga dicari besarnya koefisien determinasi (r2) parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. r2 digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan dari masingmasing variabel bebas jika variabel lainnya konstan terhadap variabel terikat. Makin besar nilai r2 maka semakin besar variasi sumbangannya terhadap variabel terikat. Untuk membantu pengolahan data secara cepat dan tepat, maka pengolahan data dilakukan melalui program SPSS (Statistical Product
and Service Solutions).
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1.
Hasil Penelitian
4.1.1.
Gambaran Umum Objek Penelitian Kelurahan Tembalang mempunyai luas 268,63 Ha yang terdiri dari 262,63 Ha bangunan dan sisanya tanah sawah. Batas-batas kelurahan Tembalang antara lain: 1.
Sebelah utara
: kelurahan Jangli dan Sambiroto
2.
Sebelah timur
: kelurahan Sambiroto, Mangunharjo, dan Bulusan
3.
Sebelah selatan
: kelurahan Bulusan dan Kecamatan Banyumanik
4.
Sebelah barat
: Kecamatan Banyumanik
Jumlah penduduk kelurahan Tembalang pada tahun 2009 sebesar 5.058 jiwa yang terdiri dari 2.691 berjenis kelamin laki-laki dan sisanya perempuan. Mata pencaharian penduduknya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 630 orang, pensiunan 65 orang, bidang industri 679 orang, bidang bangunan 67 orang, pedagang 47 orang dan bidang angkutan tiga orang. Tingkat pendidikan terakhir warga kelurahan Tembalang yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu SD berjumlah 20,77% , SMP berjumlah 20% , SMA berjumlah 21,49%, dan Sarjana dan Diploma berjumlah 26,16%, sedangkan lainya 11,58%. Kelurahan Tembalang mempunyai luas wilayah 268 m2, terbagi menjadi 14 blok yang menjadikan dasar pembagian wilayah pembayaran
67
68
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Diantara blok tersebut terdapat bangunan kampus Universitas Diponegoro (Undip) Tembalang yang terletak di blok 1 dan sekarang sudah dibebaskan dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. 4.1.2.
Deskripsi hasil penelitian Hasil analisis deskriptif persentase variabel penelitian adalah: 1.
Penghasilan Data tentang pendapatan wajib pajak diperoleh dari angket penelitian dengan jumlah item pertanyaan 1 yaitu jumlah pendapatan keluarga yang berasal dari penghasilan ayah, ibu, dan anak yang belum menikah yang terdiri dari penghasilan pokok dan penghasilan sampingan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berjumlah 2.011 wajib pajak Berdasarkan
hasil
penelitian
diperoleh
data
mengenai
penghasilan yang ditunjukkan oleh Tabel 4.1 berikut ini. Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Variabel Penghasilan Interval Penghasilan Jumlah (dalam ribuan Rp) Responden ≥ Rp 3.650 19 orang 2.470 – 3.059 17 orang 1.880 – 2.469 18 orang 1.290 – 1.879 29 orang 700 – 1.289 12 orang Total 95 orang Sumber : Data diolah, 2011
Prosentase 20 % 17,9 % 18,9 % 30,6 % 12,6 % 100 %
Kriteria Sangat Tinggi Tinggi Cukup Tinggi Kurang Tinggi Rendah
Dari Tabel 4.1 tampak bahwa tingkat penghasilan sebagian besar wajib pajak yang menjadi responden di Kelurahan Tembalang
69
Semarang dalam kriteria kurang tinggi yaitu berkisar antara Rp. 1.290.000 s/d Rp. 1.879.000 dengan jumlah responden sebanyak 29 orang atau sebesar 30,6 %. Penghasilan tertinggi pada penelitian ini sebesar Rp. 3.650.000,00 dan penghasilan terendah sebesar Rp. 700.000,00. Hal itu juga dapat dilihat pada Grafik 4.1 yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki penghasilan dalam kategori kurang tinggi.
Gambar 4.1. 2.
Grafik Penghasilan
Kesadaran Wajib Pajak Untuk mengetahui deskripsi persentase kategori responden berdasarkan kesadaran wajib pajak yang diukur melalui indikator yang dapat menggambarkan keadaan variabel , maka data juga dianalisis melalui indikator antara lain menggambarkan tentang kesadaran wajib
70
pajak. Adapun hasil analisis deskriptif persentase kategori responden mengenai kesadaran wajib pajak sebagai berikut: Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak Interval Jumlah Distribusi Kriteria Responden 35 – 41 16 16,84% Sangat tinggi 28 – 34 72 75,79% Tinggi 21 – 27 7 7,37% Cukup tinggi 14 – 20 0 0,00% Sedang 7 – 13 0 0,00% kurang Total 95 100% Sumber : Data diolah, 2011 Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak responden di kelurahan Tembalang Semarang berada pada tingkat kesadaran tinggi yaitu pada tingkat persentase 75,79%. 3.
Kepatuhan membayar PBB Untuk mengetahui deskripsi persentase kategori responden berdasarkan kepatuhannya dalam membayar PBB, maka data dianalisis terlebih dahulu berdasarkan keseluruhan variabel kepatuhan membayar PBB yang terdiri dari beberapa indikator yang menggambarkan tentang Kepatuhan responden membayar PBB setelah itu baru dianalisis berdasarkan indikator. Adapun hasil analisis deskriptif persentase skor kategori responden mengenai variabel adalah sebagai berikut:
71
Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Membayar PBB Interval Jumlah Responden 30 – 35 9 24 – 29 71 18 – 23 15 12 – 17 0 6 - 11 0 Total 95 Sumber : Data diolah, 2011
Persentase 9,47% 74,74% 15,79% 0,00% 0,00% 100%
Kriteria Sangat Patuh Patuh Cukup Patuh Sedang Kurang
Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak responden di kelurahan Tembalang Semarang berada pada tingkat kesadaran tinggi yaitu pada tingkat persentase 74,74%.
4.1.3.
Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal yang dapat dilihat dari uji statistik non-parametrik KolmogorovSmirnov (K-S). Hasil uji K-S harus memberikan nilai probabilitas di atas α=0,05 agar dapat dikatakan data berdistribusi normal (Ghozali, 2007:110), selain dengan melihat grafik histogram dan normal
probability plot dari hasil perhitungan dengan SPSS. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
72
Tabel 4.4. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parametersa,b Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
95 .0000000 2.74068419 .122 .050 -.122 1.184 .121
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber: Olah Data SPSS
Berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui bahwa hasil uji K-S memberikan nilai 1,184 dengan nilai probabilitas 0.121 di atas α=0,05, maka variabel berdistribusi normal. Gambar 4.2 Uji Normalitas
73
Berdasarkan gambar P-plot di atas diketahui bahwa penyebaran plot cenderung membentuk garis diagonal di sepanjang garis diagonal 450. Hal ini berarti bahwa variabel berdistribusi normal. 4.1.4. Uji Asumsi Klasik 1. Uji Multikolinieritas Uji Multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna/mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi bahkan satu). Hasil analisis uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 4.5. Uji Multikolinieritas Coefficientsa
Model 1
Collinearity Statistics Tolerance VIF .930 1.075 .930 1.075
X1 X2
a. Dependent Variable: Y
Sumber: Olah Data SPSS Berdasarkan tabel uji multikolinieritas di atas, diketahui bahwa nilai VIF adalah 1,075 lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance adalah 0,930 lebih besar dari 0,10 (10%), hal ini berarti antar variabel bebas, yaitu penghasilan dan kesadaran wajib pajak tidak saling berkorelasi. 2. Uji Heteroskedastisitas Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian
Glejser
maupun
scatterplot,
dimana
probabilitas
74
signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, agar dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil uji Glejser dalam penelitian ini sebagai berikut: Tabel 4.6. Uji Heteroskedastisitas Coefficientsa
Model 1
(Constant) X1 X2
Unstandardized Coefficients B Std. Error .501 2.198 -.128 .145 .059 .070
Standardized Coefficients Beta -.094 .091
a. Dependent Variable: Abs_Residual
t .228 -.880 .850
Sig. .820 .381 .397
S
umber: Olah Data SPSS Berdasarkan hasil uji Glejser diketahui bahwa besarnya signifikansi penghasilan dan kesadaran wajib pajak adalah 0,381 dan 0,397lebih besar dari 0,05 (5%), jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas
75
Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 4.1.5. Pengujian Hipotesis 1. Analisis Regresi Berganda Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X). Untuk dapat menentukan persamaan regresi dalam penelitian ini harus ditentukan besarnya nilai konstanta dan koefisien regresi yang terdapat dalam tabel Coefficients (a) hasil uji data penelitian sebagai berikut: Tabel 4.7. Analisis Regresi Berganda Coefficientsa
Model 1
(Constant) X1 X2
Unstandardized Coefficients B Std. Error 6.561 3.338 .382 .220 .576 .106
Standardized Coefficients Beta .156 .491
t 1.966 1.735 5.453
Sig. .052 .086 .000
a. Dependent Variable: Y
Sumber: Olah Data SPSS Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Y = 6,561+0,382X1+0,576X2+e Keterangan:
76
Y
= Kepatuhan wajib pajak
X1 = Penghasilan X2 = Kesadaran wajib pajak e
= Kesalahan pengganggu
Persamaan regresi di atas mengandung makna bahwa: a.
Konstanta sebesar 6,561 berarti bahwa dengan mengesampingkan pengaruh besarnya penghasilan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2), maka besarnya kepatuhan wajib pajak adalah 6,561.
b.
Koefisien regresi variabel penghasilan (X1) sebesar 0,382 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel penghasilan (X1) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,382 satuan.
c.
Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,576 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran wajib pajak (X2), sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,576 satuan.
2. Uji Simultan (Uji F) Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabelvariabel
independen
secara
simultan
yang
digunakan
mampu
menjelaskan variabel dependen. Hasil analisis data penelitian untuk uji simultan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
77
Tabel 4.8. Uji Simultan (uji F) ANOVAb Model 1
Regression Residual Total
Sum of Squares 311.617 706.067 1017.684
df 2 92 94
Mean Square 155.809 7.675
F 20.302
Sig. .000a
a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y
Sumber: Olah Data SPSS Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi uji F adalah 0,000 dan lebih kecil dari 0,05. hal ini berarti bahwa H1 diterima, yang mengandung makna ada pengaruh yang signifikan antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Besarnya pengaruh penghasilan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat diketahui dari besarnya kuadrat partial correlation pada tabel coefficient (a) di bawah ini. Tabel 4.9. Hasil uji parsial Coefficientsa
Model 1
X1 X2
Correlations Zero-order Partial .286 .178 .532 .494
Part .151 .474
Collinearity Statistics Tolerance VIF .930 1.075 .930 1.075
a. Dependent Variable: Y
Sumber: Olah Data SPSS Berdasarkan tabel di atas, maka besarnya pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial
78
adalah (0,494)2 atau 24,4%. Sedangkan besarnya pengaruh antara penghasilan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat diketahui dari besarnya Adjusted R square pada tabel di bawah ini. Tabel 4.10. Hasil uji simultan Model Summaryb Model 1
R .553a
R Square .306
Adjusted R Square .291
Std. Error of the Estimate 2.77031
DurbinWatson 2.212
a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y
Sumber: Olah Data SPSS Berdasarkan tabel di atas, maka besarnya pengaruh variabel penghasilan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2 ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan adalah 0,291atau 29,1%. 3. Uji Parsial (uji t) Pengujian ini dilakukan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi parsial (r2) masing-masing variabel independen. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi koefisien regresi. Hasil analisis data penelitian untuk uji parsial dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
79
Tabel 4.11. Uji Parsial (uji t) Coefficientsa
Model 1
(Constant) X1 X2
Unstandardized Coefficients B Std. Error 6.561 3.338 .382 .220 .576 .106
Standardized Coefficients Beta .156 .491
t 1.966 1.735 5.453
Sig. .052 .086 .000
a. Dependent Variable: Y
Sumber: Olah Data SPSS
Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi koefisien regresi variabel X1 adalah 0,086 dan koefisien regresi variabel X2 adalah 0,000. Karena besarnya koefisien regresi X1 lebih besar dari 0,05 sedangkan besarnya koefisien regresi X2 lebih kecil dari 0,05 maka hasil uji parsial dalam penelitian ini berarti bahwa H2 ditolak dan H3 diterima, yang mengandung makna tidak ada pengaruh dari penghasilan dan ada pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4.2.
Pembahasan
4.2.1. Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian di Kelurahan Tembalang Semarang menunjukkan bahwa faktor penghasilan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di
80
Kelurahan Tembalang Semarang secara signifikan. Dari hasil Uji Simultan yang dilakukan pada penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan analisa deskripsi data tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan termasuk dalam kategori tinggi. Latar belakang tingginya tingkat kepatuhan membayar PBB di Kelurahan Tembalang Semarang dapat dinalisa dari jawaban-jawaban responden. Pernyataan-pernyataan dalam instrumen penelitian yang berhubungan dengan ketaatan, persepsi wajib pajak, dan ketepatan waktu dapat mengungkap pandangan wajib pajak dalam memahami PBB sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Secara individual wajib pajak di Kelurahan Tembalang Semarang menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan perolehan skor indikator ketaatan pada jawaban sebagian besar responden sebanyak 57,89 % termasuk dalam kategori tinggi karena sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa selama membayar pajak, wajib pajak berusaha mematuhi peraturan PBB dan apabila terjadi perubahan harta kekayaan (tanah dan bangunan) yang mereka miliki, wajib pajak selalu melaporkan hal tersebut. Untuk indikator persepsi wajib pajak termasuk dalam kategori baik
karena responden sebanyak 53,68% mempunyai
persepsi ataupun pemikiran yang baik mengenai pajak, dilihat dari aspek
81
sistem ataupun yang lain. Dan untuk indikator ketepatan waktu termasuk dalam kategori baik karena wajib pajak membayar pajak segera setelah menerima SPPT dan wajib pajak setuju bahwa mengingat begitu pentingnya peranan PBB bagi pelaksanaan pembangunan hendaklah dalam membayar PBB tepat waktu. Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa faktor penghasilan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembalang Semarang secara signifikan. Pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak tersebut adalah positif yang artinya makin besar penghasilan dan kesadaran wajib pajak maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,291 artinya bahwa besarnya pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Tembalang Semarang adalah 29,1%. Sedangkan 70,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain yang tidak terungkap dalam penelitian ini. Menurut kamus umum bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Nurmantu, 2003:148). Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta
82
melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 4.2.2. Pengaruh Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian di Kelurahan Tembalang Semarang menunjukkan bahwa variabel penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel penghasilan. Hasil penelitian ini relatif berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Dalam penelitian yang dilakukan Atika Kusumawati. (2006), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang), diketahui bahwa faktor penghasilan memberikan pengaruh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Dukuhturi. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak juga dilakukan oleh Wulandari (2007) tentang pengaruh pendapatan, kualitas pelayanan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini mungkin disebabkan karena faktor – faktor lain di luar faktor yang digunakan dalam penelitian ini, dan dimumgkinkan karena faktor kesadaran dalam penelitian ini yang sangat dominan. Dikarenakan
83
masyarakat tembalang tingkat kesadaranya sangat tinggi mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penghasilan adalah semua yang diterima oleh orang yang berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi. Penghasilan yang diperoleh masyarakat akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat konsumsi masyarakat disesuaikan dengan tingkat penghasilan. Dengan tingkat penghasilan yang tinggi orang akan patuh melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena secara ekonomi kebutuhan mereka telah terpenuhi. Dalam penelitian ini penghasilan terdiri dari penghasilan pokok dan penghasilan sampingan yang berasal dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. 4.2.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian di Kelurahan Tembalang Semarang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel penghasilan. Pengaruh kesadaran wajib pajak tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif, yang artinya bahwa makin tinggi kesadaran wajib pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil uji parsial untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 24,4% artinya bahwa besarnya sumbangan variabel kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembalang Semarang sebesar 24,4%. Variabel kesadaran
84
wajib pajak memberikan sumbangan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesadaran wajib pajak di Kelurahan Tembalang Semarang termasuk ke dalam kategori baik, walaupun rata-rata masyarakat di kelurahan Tembalang Semarang merasa kurang informasi mengenai perpajakan akan tetapi wajib pajak di Kelurahan Tembalang Semarang tetap melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak tetap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin patuh pula masyarakat itu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suhardito, B. & Sudibyo, B. 1999). Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataanya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti essensi dari pajak itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran (lack of awareness) sangat berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan. Sebagai warga negara (yang baik), kewajibannya adalah memenuhi kewajiban perpajakan.
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1
Ada pengaruh antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2
Tidak ada pengaruh antara penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembalang Semarang.
3
Ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tembalang Semarang.
5.2 Saran Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 1. Diharapkan pihak kelurahan Tembalang Semarang proaktif dalam mensosialisasikan tentang manfaat, sanksi dan peraturan pajak, khususnya PBB, dengan harapan wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hal membayar pajak. 2. Untuk wajib pajak kelurahan Tembalang Semarang
85
86
a. Diharapkan dapat lebih memahami pentingnya pajak sehingga kepatuhan dalam membayar pajak (PBB) akan lebih tinggi. b. Diharapkan wajib pajak sebaiknya dapat tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak (PBB), karena berkaitan dengan pembiayaan kebutuhan bersama sebagai warga Negara, baik untuk kebutuhan Negara, untuk
pembiayaan
masyarakat itu sendiri.
pembangunan,
maupun
untuk
kemakmuran
DAFTAR PUSTAKA Ali Roshidi, Mohamad bin Ahmad, Hajah Mustafa bin Mohd Hanefah, and Mohd Asri bin Mohd Noor. 2007. The Effects of Knowledge on tax compliance behaviors among Malaysian Taxpayers. Universiti Pendidikan Sultan Idris: 1-15. Ancok, D. 2004. Psikologi Terapan. Yogyakarta: Darussalam. Asikin, Agustini, Tika Nurjaya dan Yullia Lianawati. 1991. Pajak Citra dan Upaya Pembaharuannya (Revisi dari buku pajak Citra dan Bebannya). Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara. Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: PT. Rineka. Chairul, Tubagus A. Z. 1992. Perpajakan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Devos, Ken. 2009. What influences the behavior of non-compliant individual taxpayers. Tax Policy Journal An Annual Summary of Tax Policy Issues. Volume 5: 17-22. Forum on Tax Administration Compliance Sub-group. 2004. Compliance Risk Management:Managing and Improving Tax Compliance. Centre For Tax Policy and Administration. G. Kartasapoetra dkk,. 1989. Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur dan Pelaksanaannya. Jakarta: Bina Aksara. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. http://www.fiskal.depkeu.go.id/bapekki/kajian/kemu-2pdf http://www.perencanakeuangan.com/files/FaktorPenghasilan.html Jogiyanto. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Pengalaman-pengalaman. Yogyakarta: BPFE.
Kaprah
dan
Judisseno, Rimsky K. 2001. Perpajakan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Kasipillai, Jeyapalan, Norhani, Aripin and Noor Afza Amran. 2003. The Influence of education on tax avoidance and tax evasion. Jurnal of tax 87
88
research Volume 1. Number 2. The University of New South Wales: Atax, 134-146. Mardiasmo. 2004. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Offset. Noormala, Siti Sheikh Obid. 2009. Voluntary compliance : tax education preventive. International Conference on Bussiness and Economy 6-8
November 2009 Constanta Romania. International Islamic University Malaysia: 30-40. Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan, edisi dua. Jakarta: Granit. Ritsema, Christina M. Deborah W. Thomas, and Gary D. Ferrier. 2003. Economic and Behavioral Determinants of Tax Compliance : Evidence from the 1997 Arkansas Tax Penalty Amnesty Program. Presented at the 2003 IRS Research Conference, June 2003 : 1-25. Sambodo, Agus. 1999. Kewajiban Perpajakan bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi tinjauan dari sisi Wajib Pajak. Jakarta : BPFE-Yogyakarta. Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Bussiness. Jakarta: Salemba Empat. Siahaan, Marihot P. 2004. Utang Pajak, pemenuhan kewajiban dan penagihan pajak dengan surat paksa. Jakarta: Grafindo Persada. Suharsimi, Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Sumarsono, Sonny. 2004. Metode Riset SDM. Yogyakarta: Graha Ilmu. Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmuji. 2006. Pengetahuan Perpajakan. Semarang: UNNES PRESS. Tarmuji, Tarsis. Memahami Pajak dan Perpajakan. Semarang: UNNES PRESS. Umar, Husein. 2005. Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Edisi Revisi dan Perluasan). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. www.anggaran.depkeu.go.id
LAMPIRAN
89
90
Kisi – Kisi Instrumen Variabel 1 Penghasilan Wajib Pajak
2 Kesadaran Wajib Pajak
3 Kepatuhan Wajib Pajak
Definisi Pengertian penghasilan menurut undangundang PPh (Pajak Penghasilan) pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suhardito, B. & Sudibyo, B. 1999). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
Indikator 1 Pekerjaan Pokok
Item Soal 5, 10, 11
2 Pekerjaan Sampingan
6, 10,11
5. Sebab Kultural dan Historis
12, 13
6. Kurangnya Informasi
14,15
7. Adanya Kebocoran Pada Penarikan Pajak
16,17
8. Suasana individu
18,19
1. Ketaatan
20, 21
2. Persepsi Pajak
22, 23
3. Ketepatan
24, 25, 26
91
ANGKET PENELITIAN Kepada : Wajib Pajak Kelurahan Tembalang-Semarang
Assalamualaikum Wr. Wb. Angket ini peneliti sampaikan kepada Saudara dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : “PENGARUH PENGHASILAN DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KELURAHAN TEMBALANG SEMARANG TAHUN 2009.” Mengingat akan pentingnya data atau informasi yang diperoleh nanti bagi terlaksananya penelitian, maka peneliti mohon kesediaan Saudara untuk mengisi angket dengan kesungguhan dan kejujuran dalam menjawab setiap pertanyaan karena pendapat Saudara akan sangat membantu keberhasilan penelitian ini. Segala pendapat yang telah Saudara berikan tidak akan berpengaruh negatif terhadap pribadi Saudara serta dijamin kerahasiaannya. Akhirnya atas kesediaan dan perhatian Saudara untuk mengisi angket ini, peneliti mengucapkan terima kasih. Wassalammualaikum Wr. Wb.
Semarang,
February 2011
Peneliti
Khoirul Mustofa
I. IDENTITAS RESPONDEN 1. Nama
: ............................................................................
2. Alamat
: ............................................................................
3. Jumlah Keluarga
: ............................................................................
4. Tingkat Pendidikan
: ............................................................................
5. Pekerjaan Pokok
: ............................................................................
6. Pekerjaan Sampingan
: ............................................................................
7. Luas Tanah
: ............................................................................
8. Luas Bangunan
: ............................................................................
9. Kondisi bangunan (bahan dasar) a. Dinding rumah
: (Tembok / setengah tembok / papan)
b. Lantai
: (Tegel / keramik / masih tanah)
c. Letak strategis
: (Pinggir jalan / masuk gang)
II. PERNYATAAN A. PENGHASILAN Isilah tabel pada lembar jawaban yang sesuai dengan keadaaan sesungguhnya 1. Berapa penghasilan bersih rata-rata sebulan yang diperoleh dari pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan ?
No
1.
Keterangan
Penghasilan
Penghasilan
pokok
sampingan
bersih yang
bersih yang
diterima
diterima
Suami (Kepala keluarga) Anggota keluarga yang lain : a. Istri b. Anak laki-laki * c. Anak perempuan * Total
penghasilan
bersih
selama satu bulan Keterangan : * = Belum berkeluarga 92
Jumlah penghasilan bersih
B. KESADARAN WAJIB PAJAK
No
Pertanyaan
2.
Saya tidak merasa bahwa membayar PBB merupakan persoalan yang memberatkan masyarakat
3.
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat membantu pelaksanaan pembangunan
4.
Sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan melalui iklan layanan masyarakat atau selebaran sangat diperlukan oleh wajib pajak
5.
Informasi tentang tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sangat diperlukan oleh wajib pajak
6.
Adanya berita tentang kasus korupsi yang melibatkan aparat petugas pajak tidak membuat saya enggan membayar Pjak Bumi dan Bangunan
7.
Adanya kebocoran pada penarikan pajak tidak berpengaruh pada keinginan saya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
8.
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya saat saya ingin atau ingat saja, tapi atas kesadaran bahwa membyar pajak adalah kewajiban saya
9.
Tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang praktis membuat saya lebih mudah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
93
Sangat Tidak Setuju
Tidak setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
94
C. KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Ketaatan No
Pertanyaan
10.
Selama membayar pajak saya berusaha mematuhi peraturan Pajak Bumi dan Bangunan
11.
Apabila terjadi perubahan harta kekayaan (tanah dan bangunan) yang saya miliki, saya selalu melaporkan hal tersebut.
Sangat Tidak Setuju
Tidak setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Sangat Tidak Baik
Tidak Baik
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Sangat Tidak Setuju
Tidak setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Persepsi Wajib Pajak No
Pertanyaan
12.
Pendapat Saya terhadap sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini
13.
Pendapat Saya terhadap sistem birokrasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan saat ini
Ketepatan Waktu No
Pertanyaan
14.
Setelah menerima SPPT Pajak Bumi dan Bangunan harus segera dibayar sebelum batas akhir pembayaran
15.
Ketepatan waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
95
(RAPBD) 16.
Mengingat begitu pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pelaksanaan pembangunan hendaklah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu
Terima kasih atas partisipasi dan kejujuran Anda dalam mengisi kuesioner ini.
96
DATA PENGHASILAN Kode Res. R-01 R-02 R-03 R-04 R-05 R-06 R-07 R-08 R-09 R-10 R-11 R-12 R-13 R-14 R-15 R-16 R-17 R-18 R-19 R-20 R-21 R-22 R-23 R-24 R-25 R-26 R-27 R-28 R-29 R-30 R-31 R-32 R-33 R-34 R-35 R-36
Penghasilan (X1) 3200000 2750000 3150000 3250000 2000000 3150000 3500000 3100000 3200000 1300000 1100000 1500000 3400000 1300000 2600000 725000 3200000 3500000 1000000 1500000 700000 3150000 1600000 2100000 1750000 1900000 1700000 2650000 1350000 2000000 1800000 2850000 2500000 750000 2600000 2450000
97
R-37 R-38 R-39 R-40 R-41 R-42 R-43 R-44 R-45 R-46 R-47 R-48 R-49 R-50 R-51 R-52 R-53 R-54 R-55 R-56 R-57 R-58 R-59 R-60 R-61 R-62 R-63 R-64 R-65 R-66 R-67 R-68 R-69 R-70 R-71 R-72 R-73 R-74 R-75 R-76 R-77
1700000 2500000 1250000 2650000 2000000 1750000 1600000 2000000 2800000 1800000 1600000 1250000 900000 3150000 1700000 1650000 1750000 2150000 2000000 2600000 1000000 1700000 1650000 2300000 2800000 3100000 2450000 2750000 2600000 1850000 3500000 3300000 3450000 3650000 1100000 900000 2750000 2000000 1900000 1650000 2100000
98
R-78 R-79 R-80 R-81 R-82 R-83 R-84 R-85 R-86 R-87 R-88 R-89 R-90 R-91 R-92 R-93 R-94 R-95 Mean Median
3150000 1750000 2450000 1825000 1975000 1100000 2700000 1800000 1625000 2500000 3150000 700000 1825000 2350000 1750000 2000000 2900000 1850000 2157631.579 2000000
99
100
101
102
103
104
105
TABULASI DATA HASIL PENELITIAN
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Kesadaran Wajib Pajak (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kod Penghasil e I-1 I-2 I-3 I-4 I-1 I-2 I-3 an (X1) ∑ Res. 2 3 ∑ 4 5 ∑ 6 7 ∑ 8 9 ∑ 10 11 ∑ 12 13 ∑ 14 15 16 ∑ R-01 5 5 5 10 5 5 10 4 4 8 5 5 10 38 5 5 10 4 4 8 5 5 5 15 R-02 4 5 5 10 5 5 10 4 4 8 5 5 10 38 5 5 10 4 4 8 5 5 5 15 R-03 5 5 5 10 5 5 10 4 4 8 5 5 10 38 5 5 10 4 4 8 5 5 5 15 R-04 5 5 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 10 40 5 5 10 4 4 8 5 5 5 15 R-05 3 4 5 9 5 5 10 4 4 8 4 4 8 35 5 5 10 4 4 8 5 5 5 15 R-06 5 4 5 9 4 5 9 5 3 8 4 3 7 33 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 R-07 5 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 4 4 8 3 4 7 4 4 4 12 R-08 5 4 5 9 4 4 8 3 3 6 4 5 9 32 5 4 9 3 3 6 4 4 5 13 R-09 5 4 4 8 3 4 7 2 2 4 4 4 8 27 4 4 8 3 3 6 4 4 4 12 R-10 2 4 5 9 4 2 6 1 1 2 2 3 5 22 2 4 6 3 1 4 2 4 2 8 R-11 1 4 5 9 5 5 10 4 3 7 4 5 9 35 4 4 8 4 3 7 4 4 5 13 R-12 2 4 4 8 4 4 8 5 5 10 4 5 9 35 4 4 8 3 3 6 3 3 4 10 R-13 5 1 5 6 5 5 10 5 5 10 5 5 10 36 5 5 10 4 4 8 5 5 5 15 R-14 2 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 R-15 4 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 R-16 1 2 3 5 3 4 7 4 4 8 3 4 7 27 3 2 5 4 3 7 4 4 3 11 R-17 5 5 4 9 4 4 8 4 4 8 4 4 8 33 4 4 8 2 4 6 4 4 3 11 R-18 5 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 4 4 8 4 4 8 3 4 4 11 R-19 1 5 5 10 4 4 8 4 4 8 4 4 8 34 2 4 6 5 4 9 3 3 4 10 R-20 2 3 4 7 3 4 7 4 4 8 4 3 7 29 4 4 8 3 2 5 4 4 4 12 R-21 1 5 4 9 5 4 9 4 4 8 4 5 9 35 3 3 6 3 3 6 4 2 3 9 R-22 5 4 4 8 4 3 7 4 4 8 5 4 9 32 3 3 6 3 2 5 2 3 3 8 R-23 2 4 3 7 3 3 6 3 3 6 3 3 6 25 4 4 8 4 4 8 3 3 4 10 R-24 3 5 4 9 4 4 8 4 5 9 4 5 9 35 3 2 5 2 2 4 2 3 4 9 R-25 2 4 4 8 4 4 8 4 4 8 3 4 7 31 5 4 9 4 4 8 5 4 5 14 R-26 3 4 4 8 4 4 8 4 5 9 4 4 8 33 4 3 7 3 3 6 3 4 2 9 R-27 2 3 3 6 4 3 7 4 4 8 3 3 6 27 2 3 5 4 2 6 3 3 3 9 R-28 4 5 4 9 4 4 8 4 4 8 4 4 8 33 4 4 8 5 3 8 3 4 5 12 R-29 2 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 4 5 9 4 4 8 4 4 5 13 R-30 3 3 3 6 4 4 8 4 4 8 4 4 8 30 3 3 6 4 3 7 3 3 4 10 R-31 2 5 4 9 4 4 8 5 4 9 4 4 8 34 4 4 8 4 4 8 3 5 5 13 R-32 4 3 4 7 4 4 8 5 4 9 4 4 8 32 5 4 9 4 4 8 3 4 4 11 R-33 4 4 3 7 4 5 9 4 5 9 4 5 9 34 4 4 8 5 3 8 2 5 5 12 R-34 1 3 3 6 3 4 7 3 3 6 3 2 5 24 3 3 6 3 2 5 3 3 4 10 R-35 4 4 5 9 5 5 10 4 5 9 4 5 9 37 4 4 8 4 4 8 3 4 4 11 R-36 3 4 5 9 2 3 5 4 2 6 4 4 8 28 2 3 5 3 3 6 3 2 3 8 R-37 2 4 4 8 5 3 8 5 3 8 4 4 8 32 4 4 8 5 4 9 4 4 4 12 R-38 4 4 5 9 2 4 6 4 4 8 4 4 8 31 4 3 7 4 2 6 4 3 5 12 R-39 2 4 5 9 4 5 9 5 2 7 4 5 9 34 4 3 7 4 4 8 4 3 4 11 R-40 4 4 4 8 5 4 9 3 3 6 4 4 8 31 3 4 7 4 3 7 3 3 5 11 R-41 3 4 5 9 5 4 9 4 4 8 4 3 7 33 4 4 8 5 4 9 4 3 5 12 R-42 2 3 4 7 5 4 9 4 4 8 5 4 9 33 5 3 8 4 4 8 3 4 4 11 R-43 2 2 3 5 5 4 9 3 4 7 5 3 8 29 4 2 6 4 4 8 4 3 3 10 R-44 3 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 5 9 33 5 3 8 4 3 7 3 4 4 11 R-45 4 4 4 8 4 4 8 3 3 6 4 4 8 30 4 3 7 4 4 8 3 4 3 10 R-46 2 4 4 8 4 4 8 5 3 8 4 5 9 33 4 4 8 4 3 7 4 4 4 12 R-47 2 5 4 9 3 3 6 4 4 8 5 5 10 33 5 4 9 3 4 7 5 4 4 13 R-48 1 4 4 8 4 2 6 3 2 5 4 4 8 27 4 2 6 3 4 7 3 4 3 10 R-49 1 4 4 8 5 4 9 4 3 7 4 5 9 33 4 4 8 3 3 6 4 3 4 11 R-50 5 5 5 10 4 4 8 5 4 9 4 4 8 35 4 4 8 3 4 7 5 4 4 13 R-51 2 5 4 9 5 4 9 4 4 8 5 4 9 35 4 4 8 4 3 7 4 5 4 13 R-52 2 5 4 9 4 5 9 4 2 6 4 4 8 32 4 5 9 4 3 7 4 4 5 13 R-53 2 5 4 9 5 4 9 5 4 9 4 3 7 34 4 3 7 4 4 8 4 3 4 11 R-54 3 5 4 9 5 4 9 4 3 7 4 3 7 32 4 4 8 4 3 7 3 2 4 9 R-55 3 4 5 9 4 5 9 5 3 8 4 4 8 34 4 2 6 3 4 7 3 1 4 8 R-56 4 4 5 9 5 5 10 4 3 7 4 5 9 35 5 2 7 3 4 7 4 3 5 12 R-57 1 4 5 9 4 5 9 4 3 7 4 4 8 33 4 2 6 4 3 7 5 4 4 13 R-58 2 3 5 8 5 5 10 3 5 8 4 4 8 34 4 4 8 4 4 8 4 3 5 12 R-59 2 4 4 8 5 5 10 4 3 7 4 5 9 34 3 3 6 4 3 7 4 5 4 13 R-60 3 5 4 9 4 4 8 4 4 8 5 5 10 35 4 4 8 3 4 7 5 4 5 14 R-61 4 4 5 9 5 4 9 4 3 7 4 5 9 34 5 2 7 4 3 7 5 3 5 13
∑ 33 33 33 33 33 28 27 28 26 18 28 24 33 28 28 23 25 27 25 25 21 19 26 18 31 22 20 28 30 23 29 28 28 21 27 19 29 25 26 25 29 27 24 26 25 27 29 23 25 28 28 29 26 24 21 26 26 28 26 29 27
106
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
R-62 R-63 R-64 R-65 R-66 R-67 R-68 R-69 R-70 R-71 R-72 R-73 R-74 R-75 R-76 R-77 R-78 R-79 R-80 R-81 R-82 R-83 R-84 R-85 R-86 R-87 R-88 R-89 R-90 R-91 R-92 R-93 R-94 R-95 Mea n
5 3 4 4 2 5 5 5 5 1 1 4 3 3 2 3 5 2 3 2 3 1 4 2 2 4 5 1 2 3 2 3 4 2
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4
4 9 4 4 8 3 3 6 4 5 9 32 4 9 3 4 7 4 2 6 4 5 9 31 4 9 4 4 8 5 4 9 4 4 8 34 5 10 4 4 8 4 3 7 4 4 8 33 4 8 4 5 9 5 3 8 5 4 9 34 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 32 4 8 4 4 8 5 5 10 4 4 8 34 4 8 4 4 8 5 4 9 4 4 8 33 3 7 5 4 9 4 4 8 5 5 10 34 4 8 4 5 9 2 4 6 4 4 8 31 5 9 4 4 8 3 4 7 5 4 9 33 4 8 4 5 9 3 3 6 4 4 8 31 4 7 5 4 9 4 4 8 5 4 9 33 4 9 4 5 9 4 3 7 4 5 9 34 4 8 4 5 9 5 4 9 4 4 8 34 4 7 4 4 8 4 5 9 4 5 9 33 4 8 5 5 10 4 3 7 3 4 7 32 4 8 4 4 8 4 3 7 4 4 8 31 4 8 4 4 8 3 4 7 4 4 8 31 4 9 4 4 8 5 3 8 3 4 7 32 4 8 4 4 8 5 5 10 4 3 7 33 5 9 5 4 9 5 3 8 4 4 8 34 4 8 4 4 8 5 4 9 5 3 8 33 5 10 5 3 8 2 3 5 4 4 8 31 4 8 4 5 9 4 3 7 4 5 9 33 5 9 5 4 9 5 4 9 4 5 9 36 4 8 4 3 7 4 4 8 4 4 8 31 5 9 4 4 8 3 4 7 4 4 8 32 4 9 4 4 8 4 3 7 4 3 7 31 4 8 4 4 8 5 4 9 4 5 9 34 5 10 4 5 9 4 3 7 4 4 8 34 4 8 5 4 9 4 4 8 5 3 8 33 4 9 4 4 8 3 4 7 4 4 8 32 5 9 4 4 8 5 3 8 4 4 8 33
4 4
8 4 4
8 4 4
8 4 4
8
3 Median
3 4 3 4 4 2 2 3 4 2 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 2 3 4 4 4 4 4
7 8 8 8 9 6 6 7 8 7 8 8 6 8 9 6 8 8 9 8 8 9 9 7 9 8 7 7 7 9 8 9 8 8
4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3
4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2
8 7 7 7 7 7 9 8 7 6 6 7 6 8 7 5 7 7 7 7 5 6 8 5 7 8 7 5 7 6 8 7 7 5
5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4
3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 5 4 5 3 3 4 1 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4
4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 2 5 4 5 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5
12 14 11 13 13 13 14 11 11 12 14 13 14 13 10 12 13 14 12 13 11 9 11 7 13 12 12 10 11 14 11 14 13 13
4
4
8
4
3
7
4
4
4 12
4
4
8
4
3
7
4
4
4 12
33 4 4
3
4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4
8 4 4
8 4 4
8 4 4
8 33
27 29 26 28 29 26 29 26 26 25 28 28 26 29 26 23 28 29 28 28 24 24 28 19 29 28 26 22 25 29 27 30 28 26 26 27
107
Tabel Statistik Diskriptif Indikator – Indikator Variabel Kesadaran Wajib Pajak Tabel 4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak Indikator Sebab Kultural dan Historis Interval Jumlah Responden 10 – 11 9 8–9 72 6–7 12 4–5 2 2–3 0 Total 95 Sumber : Data diolah, 2011
Persentase 9,47% 75,79% 12,63% 2,11% 0,00% 100%
Kriteria Sangat Patuh Patuh Cukup Patuh Sedang Kurang
Tabel 4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak Indikator Kurangnya Informasi Interval Jumlah Responden 10 – 11 12 8–9 69 6–7 13 4–5 1 2–3 0 Total 95 Sumber : Data diolah, 2011
Persentase 12,63% 72,63% 13,68% 1,05% 0,00% 100%
Kriteria Sangat Patuh Patuh Cukup Patuh Sedang Kurang
108
Tabel 4.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak Indikator Adanya Kebocoran Pada Penarikan Pajak Interval Jumlah Responden 10 – 11 5 8–9 55 6–7 31 4–5 3 2–3 1 Total 95 Sumber : Data diolah, 2011
Persentase 5,26% 57,89% 32,63% 3,16% 1,05% 100%
Kriteria Sangat Patuh Patuh Cukup Patuh Sedang Kurang
Tabel 4.2.4 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak Indikator Suasana Individu Interval Jumlah Responden 10 – 11 8 8–9 72 6–7 13 4–5 2 2–3 0 Total 95 Sumber : Data diolah, 2011
Persentase 8,42% 75,79% 13,68% 2,11% 0,00% 100%
Kriteria Sangat Patuh Patuh Cukup Patuh Sedang Kurang
109
Tabel Statistik Diskriptif Indikator – Indikator Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Tabel 4.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Membayar PBB Indikator Ketaatan Interval Jumlah Responden 10 – 11 6 8–9 55 6–7 30 4–5 4 2–3 0 Total 95 Sumber : Data diolah, 2011
Persentase 6,32% 57,89% 31,58% 4,21% 0,00% 100%
Kriteria Sangat Patuh Patuh Cukup Patuh Sedang Kurang
Tabel 4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Membayar PBB Indikator Persepsi wajib pajak Interval Jumlah Responden 10 – 11 0 8–9 34 6–7 51 4–5 10 2–3 0 Total 95 Sumber : Data diolah, 2011
Persentase 0,00% 35,79% 53,68% 10,53% 0,00% 100%
Kriteria Sangat Patuh Patuh Cukup Patuh Sedang Kurang
110
Tabel 4.3.3 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Membayar PBB Indikator Ketepatan waktu Interval Jumlah Responden 15 – 17 6 12 – 14 51 9 – 11 33 6–8 5 3–5 0 Total 95 Sumber : Data diolah, 2011
Persentase 6,32% 53,68% 34,74% 5,26% 0,00% 100%
Kriteria Sangat Patuh Patuh Cukup Patuh Sedang Kurang
111
Hasil Olah Data
Uji Multikolineritas Coefficientsa
Model 1
X1 X2
Collinearity Statistics Tolerance VIF .930 1.075 .930 1.075
a. Dependent Variable: Y
Uji Heterokedastisitas
uji Glejser Coefficientsa
Model 1
(Constant) X1 X2
Unstandardized Coefficients B Std. Error .501 2.198 -.128 .145 .059 .070
a. Dependent Variable: Abs_Residual
Standardized Coefficients Beta -.094 .091
t .228 -.880 .850
Sig. .820 .381 .397
112
Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parametersa,b Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
95 .0000000 2.74068419 .122 .050 -.122 1.184 .121
113
Analisis Regresi Berganda Uji t Coefficientsa
Model 1
(Constant) X1 X2
Unstandardized Coefficients B Std. Error 6.561 3.338 .382 .220 .576 .106
a. Dependent Variable: Y
Uji F
Standardized Coefficients Beta .156 .491
t 1.966 1.735 5.453
Sig. .052 .086 .000
114
ANOVAb Model 1
Regression Residual Total
Sum of Squares 311.617 706.067 1017.684
df
Mean Square 155.809 7.675
2 92 94
F 20.302
Sig. .000a
a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y
Koefisien Determinasi Uji Parsial Coefficientsa
Model 1
X1 X2
Correlations Zero-order Partial .286 .178 .532 .494
Part .151 .474
Collinearity Statistics Tolerance VIF .930 1.075 .930 1.075
Std. Error of the Estimate 2.77031
DurbinWatson 2.212
a. Dependent Variable: Y
Uji Simultan Model Summaryb
Model 1
R R Square .553a .306
a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y
Adjusted R Square .291
115
Daftar Skripsi Terdahulu dan Jurnal Nama Kusumawati, Atika. 2006
Judul
Variabel
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.
2. Faktor pendidikan wajib pajak 3. Faktor penghasilan wajib pajak 4. Faktor pelayanan aparatur pajak 5. Faktor penegakan hukum pajak 6. Faktor sosialisasi
Hasil Secara simultan dan parsial berpengaruh
Y :Kepatuhan Noviani, Elly. 2005
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
1 2 3 4 5
Faktor pendidikan wajib pajak Faktor penghasilan wajib pajak Faktor pelayanan aparatur pajak Faktor penegakan hukum pajak Faktor sosialisasi
Y :Kepatuhan
Secara simultan dan parsial berpengaruh
116
Wulandari, Lia. 2007
Kasipillai, Jeyapalan, Norhani, Aripin and Noor Afza Amran. 2003
Pengaruh Penghasilan, Kualitas Pelayanan, dan Penegakan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan The Influence of education on tax avoidance and tax evasion
Siti Noormala Voluntary Sheikh Obid. 2009 compliance : tax education preventive
1. Penghasilan 2. Kualitas Pelayanan 3. Penegakan Hukum Y :Kepatuhan
Secara simultan dan parsial berpengaruh
117
Ali Roshidi, Mohamad bin Ahmad, Hajah Mustafa bin Mohd Hanefah, and Mohd Asri bin Mohd Noor. 2007
The Effects of Knowledge on tax compliance behaviors among Malaysian Taxpayers
ARIEF RACHMAN RINDAH FEBRIANA SURYAWATI, SE., M.Acc., Ak. GITA ARASY HARWIDA, SE., M.Tax., Ak
PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, SERTA KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PBB DI KECAMATAN KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP
1. Pemahaman 2. Kesadaran 3. Kepatuhan Y: Keberhasilan Penerimaan PBB
4. Faktor yang telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep adalah kesadaran WP PBB 5. Faktor pemahaman WP PBB dan kepatuhan WP PBB tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB
