PROBLEMATIKA APARAT PEMERINTAH DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA LADEN KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN
Rudi Marta Haryadi UNIVERSITAS NEGERI MALANG E-mail:
[email protected] Abstrak: tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan administrasi desa. Administrasi desa merupakan pelayanan keseluruhan proses kegiatan pecatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Adanya keluhan dari sebagian masyarakat terhadap pelayanan administrasi desa mendorongnya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat atas problematika terhadap pelayanan administrasi desa di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Kata kunci: Problematika, Pelayanan Administrasi Desa Problematika berasal dari istilah problem (bahasa Inggris) yang apabila di artikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah masalah atau permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik. Banyak permasalahan pelayanan administrasi desa yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan desa, contohnya dalam pembuatan KK (kartu keluarga) atau KTP (kartu tanda penduduk). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (3), Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat pelayananan administrasi desa, Nurcholis (2011: 135) menyatakan bahwa administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pecatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. METODE Penelitian mengenai problematika aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan desa ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dan Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan mengenai problematika aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan desa. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Peneliti mengambil lokasi tersebut di dasarkan atas pertimbangan bahwa di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dirasa peneliti belum ada yang melakukan penelitian di tempat tersebut. Subyek penelitian ini yaitu seluruh perangkat desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu, (1)
observasi parpartisipatif, (2) wawancara mendalam, dan (3) dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik keikutsertaan di lapangan dalam rentang waktu yang panjang, ketekunan pengamatan, triangulasi. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Desa Laden merupakan bagian administratif dari Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, terletak 2,5 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Pamekasan serta suhu udara 25˚C-32˚C. Batas wilayah Desa Laden adalah sebagai berikut, sebelah barat berbatasan dengan Desa Teja Timur, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kangenan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Jung cang-cang, dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Jalmak. Luas wilayah Desa Laden adalah 144.046 Ha, dan jumlah penduduk Desa Laden berdasarkan Data statistik Tahun 2010, sebanyak 4.851 jiwa, terdiri dari 2.337 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2.471 orang berjenis kelamin perempuan. Mata pencaharian penduduk Desa Laden secara umum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polisi, petani, dan pertukangan. Problematika Aparat Pemerintahan Desa Dalam Melaksanakan Tugas Administrasi Desa di Desa Laden Dalam rangka peningkatan Pelayanan Administrasi Desa khususnya dalam pelayanan KTP, KK dan akta-akta catatan sipil, Pemerintahan Desa Laden Kabupaten Pamekasan ini mengalami beberapa hambatan antara lain: (1) sarana dan prasarana (2) kurangnya pengetahuan masyarakat (3) pelayanan tidak satu atap (4) kurangnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan administrasi desa (5) sumber daya manusia (SDM) (6) konflik kepentingan pribadi. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Pelayanan Administrasi Desa Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam mengatasi masalah tersebut adalah, (1) penetapan pelayanan standar dan penetapan pelayanan satu atap (2) peremajaan alat-alat elektronik (3) peningkatan kerjasama antara instansi yang terkait dengan pelayanan administrasi (4) peningkatan sumber daya manusia. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh dua kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama penerapan pelayanan administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah dapat dikatakan terlaksana dengan cukup baik. Hal itu dapat diketahui dengan pelayanan administrasi yang diberikan dalam melayani masyarakat sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Namun perlu diketahui bahwa di Desa Laden problematikanya yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Laden tidak dilakukan dalam satu atap, sehingga masyarakat yang ingin mengurus keadministrasiannya harus mendatangi rumah Kepala Desa
Laden atau rumah Sekretaris Desa Laden. Selain problematika tersebut, terdapat problematika lainnya yang sedang di alami oleh pemerintahan Desa Laden yaitu, (1) sarana dan prasarana (2) kurangnya pengetahuan masyarakat (3) kurangnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan administrasi desa (4) sumber daya manusia (5) konflik kepentingan pribadi. Kedua, upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam mengatasi masalah tersebut adalah, (1) penetapan pelayanan standar dan penetapan pelayanan satu atap (2) peremajaan alat-alat elektronik (3) peningkatan kerjasama antara instansi yang terkait dengan pelayanan administrasi (4) peningkatan sumber daya manusia. Saran Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang diajukan dirumuskan sebagai berikut. Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi desa, jangan membuat prosedur atau mekanisme yang berbelit-belit. Berikan kemudahan, prosedur yang jelas, yang dapat dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak merasakan suatu kesulitan dalam berhubungan dengan para pelaku birokrasi yang memberikan pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan umum khususnya pelayanan administrasi desa, birokrasi pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepemimpinan pelanggannya yaitu masyarakat. Untuk itu birokrasi pemerintah harus banyak mendengar aspirasi/masukan, kebutuhan dan keinginan masyarakat. Masyarakat seharusnya memahami bahwa pengurusan administrasi ini tidak boleh diwakilkan oleh siapapun demi tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi desa. Pelayanan yang dilaksanakan di Pemerintahan Desa Laden seharusnya dilaksanakan dalam bentuk pelayanan satu atap, agar pelayanannya berjalan secara maksimal dan lancar.
DAFTAR RUJUKAN Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Makassar: Graha Ilmu. Hani, Handoko. 2010. Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia (edisi kedua). Yogyakarta: BPFE UGM. Hutomo, Satrio S. 2011. Pengertian Masalah dan Jenis Masalah. (Online), (http:www.G&G.Net/Pengertian dan Jenis Masalah.htm), diakses 18 Januari 2014. Joko, Widodo. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insancendikia. Lembaga Administrasi Negara. 2001. Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Jakarta: LAN. Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosda karya. Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga. Nurcholis, H. 2005, Teori Dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Grasindo. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 5 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa. (Online), (http://jdih.jatimprov.go.id/kabpamekasan/index), diakses 3 Juni 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomer 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Online), (http://jdih.jatimprov.go.id/kabpamekasan/index), diakses 3 Juni 2014. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 61 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa. (Online), (http://jdih.jatimprov.go.id/kabpamekasan/index), diakses 3 Juni 2014. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Supriatna, Tjahya. 1993. Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Bumi Aksara. Sinambela, Poltak Lijan,dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Sunardjo, Unang. 1984. Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bandung: Tarsito. Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: PT Refika Aditama. Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Online), (http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/02/04/u/u/uu_no.062014.pdf), diakses pada 5 Februari 2014. Universitas Negeri Malang. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah:Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, Laporan Penelitian Edisi Kelima. Malang: Biro Administrasi Akademik, Perencanaan Dan Sistem Informasi Bekerjasama Dengan Penerbit Universitas Negeri Malang. Widjaya. A.W. 1993. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
