REGIONALISME MENJAWAB HUMAN SECURITY (STUDI KASUS ASEAN

Regionalisme Menjawab Human Security (Studi kasus ASEAN dalam permasalahan Human Security) Yustika Citra Mahendra

Abstrak Konstelasi kawasan-kawasan dalam dua dekade terakhir mengalami beberapa dinamika yang menarik untuk diulas. Mulai dari isu krisis (perang) hingga ekonomi menjadi bahasan utama pergerakan kawasan-kawasan. Namun di sisi lain, ulasan yang banyak muncul adalah lebih menyorot dari sudut pandang perilaku negara dan struktur dalam isu-isu mainstream. Tulisan ini mencoba menggali lebih dalam salah satu permasalahan dalam isu keamanan, yaitu keamanan insani (human security). Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki permasalahan kompleks dalam isu keamanan manusia seperti human trafficking, imigran, kemiskinan, dsb. Berawal dari pemetaan permasalahan isu keamanan manusia di Asia Tenggara yang kemudian akan diurai respon kawasan ini dalam menyikapiya. Keyword: regionalisme, human security

Regionalisme1 Konstelasi hubungan internasional telah berubah secara drastis (paska Perang Dingin) dunia diwarnai oleh polarisasi yang telah mendorong kawasan Dunia Berkembang dan Dunia Maju mempertegas kembali keberadaannya. Kecenderungan itu bila dihadapkan dengan beragamnya masalah, seperti keamanan, politik dan ekonomi dunia, ternyata masih tetap tidak dijumpai keadilan. Berbagai upaya pun dilakukan oleh negara-negara untuk mengakomodir perbedaan kepentingan antar negara dalam sebuah yang bersifat region. Kerjasama dalam sebuah region dapat meningkatkan regionalisasi dalam semua sendi permasalahan. Negara-negara di dunia secara tidak langsung telah 1

Regionalisme merupakan konsep mengenai bangsa yang terdapat di kawasan geografis tertentu atau bangsa yang memiiki hirauan bersama dapat bekerjasama melalui organisasi dengan keanggotaan terbatas untuk mengatasi masalah fungsional, militer dan politik. Lihat selengkapnya dalam kamus Hubungan Internasional, hal 281. Namun penulis meyakini bahwa regionalisme berkembang tidak hanya dalam konteks yang terbatas (politik dan militer) saja melainkan terdapat faktor lain seperti ekonomi. Contoh regioanlisme adalah NATO, SEATO, Uni Eropa, LAFTA, COMECON, Liga Arab, ASEAN dsb.

66 | JURNAL TRANSFORMASI GLOBAL VOL 3 NO 1 sepakat bahwa regionalisme diperlukan untuk menjawab tantangan di depan. Meskipun pada mulanya perkembangan regionalisme tidak terlepas dari kerangka permasalahan yang dihadapi dalam sebuah region itu sendiri. Sejarahpun telah mencatat perkembangan seputar regionalisasi yang termanifestasi dalam kerjasama ekonomi, politik maupun keamanan. Contoh konkritnya adalah menjamurnya organisasi-organisasi internasional di tingkat kawasan atau global. Munculnya suatu prioritas baru (peran dunia) dalam bentuk integrasi regional yang dijadikan sebagai dasar pada sebuah paradigma, dimana kepentingan kelompok menjadi yang utama atau dengan perkataan lain, paradigma kepentingan regional yang ada. Pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional masing-masing. Paradigma atas kepentingan regional

diformulasikan

ke

dalam

kerjasama

regional

di

beberapa

kawasan/wilayah dunia saat ini yang akan mengarah kepada sifat pengelompokan diri ke dalam konstelasi kepentingan regional/global. Kerjasama ekonomipun menjadi pilihan yang banyak diminati oleh negara-negara di dunia mengingat kebutuhan negara dalam berekskalasi di era gloalisasi saat ini. Kerjasama politik dan keamanan menjadi pilihan selanjutnya yang diharapkan dapat membantu kestabilan dalam proses regionalisme. Regionalisme berkembang dalam politik internasional tidak terlepas dari beberapa faktor. Kita dapat melihat dimasa perang dingin, regionalisme terbentuk dan berkembang karena adanya rivalitas antara dua kutub hegemon dunia, US dan USSR (Uni Soviet). Pun pada akhirnya kepentingan regionalisme saat itu tidak jauh-jauh dari tema politik dan keamanan. Meski dalam kurun waktu tersebut banyak pula kerjasama-kerjasama di tingkat kawasan yang muncul dengan mengusung semangat berbeda (ekonomi). Namun seperti yang dapat kita lihat bersama bahwa kerjasama dalam sebuah kawasan tersebut tetap saja terkena ekses dari rivalitas dua kekuatan besar. Regionalisme pun mulai mendiaspora di dekade 70-an keseluruh belahan bumi.

Yustika Citra Mahendra, Regionalisme menjawab Human… | 67 Berakhirnya perang dingin serta ditambah proses globalisasi telah menjadikan dekade 90-an semakin memicu akselarasi kerjasama kawasan.2 Kondisi ini oleh beberapa pakar disebut sebagai era new regionalism. Terdapat beberapa indikator yang dapat menjelaskan perkembangan regionalism. Pertama adalah adanya persamaan pengalaman sejarah dan share problem antar negaranegara dalam sebuah kawasan (region). Kedua adalah meningkatkanya keterikatan antar satu negara dengan negara lain daripada dengan negara di luar kawasan. Ketiga adalah berkembangnya organisasi internasional sebagai media dalam pembentukan aturan main bersama.3 Regionalisme muncul dapat dilihat dari dua sisi, yaitu eksternal dan internal. Dari sudut pandang eksternal, regionalisme merupakan salah satu respon dari globalisasi serta reaksi dari proses global yang lainnya. Sedangkan disisi internal kita dapat melihat regionalisme merupakan ekses dari perkembangan dinamika internal kawasan yang juga dipengaruhi main actors dari kawasan tersebut baik dari internal maupun aktor eskternal. Merujuk Milner, laju regionalisme telah mengalami beberapa gelombnag. Gelobang pertama di era 1800-an hingga 1900-an awal ditandai dengan sentralisasi aktivitas di kawasan eropa baik melalui ekonomi dan perdagangan, perang dunia pertama hingga krisis ekonomi eropa. Gelombang kedua dicirikan efek krisis eropa (great depression) yang kemudian muncullah kebijakan proteksionis, hingga muncul wacana perdagangan kawasan karena kegagalan perdagangan multilateral. Gelombang ketiga ditandai dengan meningkatnya perdagangan internasional yang terjadi di eropa barat dan asia timur serta munculnya blok-blok perdagangan di beberapa kawasan. Gelombang keempat regionalisme ditandai dengan munculnya kerjasama-kerjasama ekonomi antar negara berkembang, penguatan investasi asing serta penguatan kerjasama multilateral melalui support lembaga multilateral. Sedangkan menurut Fawcet pembagian perkembangan regionalisme cukup singkat yaitu regionalisme lama dan baru. Regionalisme lama bercirikan kerjasama regional yang berorientasi 2

Christiansen, Thomas. European Integration and Regional Cooperation dalam The Globalization of World Politics an Intruduction to International Relations. Hal 591 3 Smith, Michael. Region and Regionalsm dalam Issues in World Politics. Hal 70-71

68 | JURNAL TRANSFORMASI GLOBAL VOL 3 NO 1 kedalam yang dilakukan oleh negara-negara dengan level yang sama melalui proses politik, sedangkan regionalisme baru berorientasi ke luar, integrasi dilakukan oleh negara-negara yang bervariasi serta melalui proses ekonomi. Perkembangan regionalisme terjadi di seluruh penjuru dunia tak terkecuali di kawasan Asia Tenggara. Tulisan ini akan mengambil contoh kasus ASEAN (Association of South East Asian Nations)4 sebagai contoh salah satu bentuk regionalisme. ASEAN merupakan organisasi internasional di tingkat regional (Asia Tenggara) yang masih menjalankan fungsi dan perannya hingga sekarang dalam mengelola kepentingan-kepentingan negara-negara anggotanya. ASEAN meskipun disebut sebagai salah satu bentuk regionalisme yang mapan namun masih banyak pihak yang melihat bahwa ASEAN berjalan di tempat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah arah program yang tidak jelas seperti yang dicita-citakan melalui konsep ASEAN Way tidak serta merta-merta memperlancar perkembangan ASEAN sebagai sebuah institusi ditambah faktor-faktor lain seperti persaingan antar negara-negara utama dalam ASEAN

yang

menjadikannya

terlihat

eksklusif.

Dilihat

dari

awal

pembentukannyapun ASEAN kurang memiliki daya ikat yang kuat jika ditinjau dari legal hukum yang digunakan, hanya dengan mengandalkan deklarasi. Beberapa peristiwa di tahun 90-an menjadi pelajaran berharga bagi ASEAN dalam menetapkan rule kedepan. Berakhirnya perang dingin dan krisis yang menerpa Asia di tahun 97-98 telah memaksa ASEAN untuk segera mereformasi lembaganya. Jika di masa perang dingin ASEAN lebih fokus dalam kerjasama ekonomi, sosial dan politik, tentu tidak mengherankan karena faunding fathers ASEAN menginginkan tidak terlibat dalam persaingan antara AS-Uni Soviet, dan itu cukup berhasil dengan tidak adanya konflik besar dalam skala regional. ASEAN dalam hal ini telah mampu meredam terjadinya konflik (perang) antar negara anggota. Sedangkan krisis ekonomi yang terjadi di pertengahan 90-an

4

ASEAN (Association of South East Asian Nations)adalah asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara yang didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh lima negara yaitu, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Sekarang keanggotaan ASEAN berjumlah 10 negara ditambah Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Lihat selengkapnya dalam http://www.aseansec.org/about_ASEAN.html

Yustika Citra Mahendra, Regionalisme menjawab Human… | 69 pada akhirnya telah menyadarkan ASEAN untuk mengkaji ulang framework di masa mendatang. Bahwa di era globalisasi dimana batasan-batasan antar suatu wilayah semakin “berkurang”, ASEAN dituntut tidak hanya memikirkan permasalahan yang berada dalam kawasan ini saja melainkan faktor dari eksternal.

Human Security5 dan Permasalahan di Asia Tenggara Human security menjadi perhatian penting dalam politik internasional kontemporer. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya perhatian komunitas internasional tidak hanya dalam kajian-kajian ilmiah mengenai human security melainkan bagaimana isu ini diaplikasikan dalam hubungan internasional. Ada beberapa permasalahan mendasar dalam tulisan ini yang dapat menjelaskan human security dalam politik internasional. Pertama adalah isu keamanan yang mengalami beberapa pergeseran dalam prakteknya, atau lebih mudah kita memahami sebagai keamanan tradisional dan non tradisional. Kedua adalah human security sebagai konsep yang hingga sekarang masih debatable. Ketiga adalah bagaimana melihat permasalahan human security direspon oleh perkembangan regionalisme. Dilihat dari subtansinya, gagasan human security, bukan hal baru dalam disiplin Hubungan Internasional. Bahwa ancaman tidak hanya datang dari negara lain dalam bentuk ancaman kekuatan militer sudah disadari oleh beberapa analis dan para pembuat kebijakan sejak beberapa dekade yang lalu, misalnya konsep insecurity dilemma dan beberapa perhatian pada keamanan anak-anak dan wanita yang ditunjukkan oleh karya Caroline Thomas, Sorensen, J.T. Matthew, Norman Myers, Neville Brown, beberapa teoritisi saling ketergantungan, dan para penganut pandangan kosmopolitanisme dalam hak azasi manusia. Substansi human security juga dapat ditemukan dalam konsep keamanan yang dikemukakan

5

Human Secuirty atau lebih dikenal sebagai keamanan manusia. Dalam studi hubungan internasional term ini muncul oleh pakar-pakar yang melihat bahwa terdapat kecenderungan permasalahan security hanya bersifat tradisional (perang dan damai). Mereka meyakini bahwa permasalahan keamanan juga menyangkut kehidupan manusia sebagai sebuah entitas. Lihat selengkapanya dalam Muthiah Alagappa, Rethinking Security in Asian Security Practice: Material and Ideational Influences, hal 31

70 | JURNAL TRANSFORMASI GLOBAL VOL 3 NO 1 oleh para proponen teori kritis yang mempersoalkan bangunan negara (state) sebagai tatanan patriarchal yang seringkali mengabaikan faktor manusia sebagai individu yang harus dilindungi keamanannya. Hingga kini pun, belum ada sebuah konsensus yang dapat dijadikan acuan utama sebagai penjelas definisi dari konsep human security, sekalipun telah ada konsep yang ditawarkan oleh UNDP (United Nations Development Programme)6. UNDP mendefinisikan human security sebagai, “first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second,...protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life…whether in homes, in jobs or in communities”7 Kondisi ini tidak lain dalam tataran praktenya seringkali terkendala oleh kebijakan setiap negara-negara. Namun paling tidak ada beberapa point yang dapat menjadi acuan dan diaplikasikan oleh negara-negara maupun organisasi internasional yaitu, freedom for fear and freedom from want. Term human security memiliki penjabaran mengenai dua hal yaitu subjek dari negara ke individu dan meletakkan permasalahan manusia kedalam konsep security. Pertama, mengutip pandangan Alagappa bahwa, “rethinking security must begin with the referent, which is the fundamental element and which has consequences for the other three elements of security (the composition of core values, the type and nature of threats, and the approach to security) as well as for the nature of the domestic and international environment.”8 Bahwa antara negara dan manusia (individu) harus sama-sama merasa aman. Namun dalam prakteknya, nampaknya negara selalu mengalami jalan buntu dalam mendeskripsikan permasalahan “keamanan” bagi individu (masyarakat). Hal ini disebabkan permasalahan keamanan yang di definisikan oleh negara selalu berujung pada penggunaan militer (dalam kajian traditional security).

6

UNDP (United Nations Development Programme) adalah jaringan pembangunan global yang dimiliki oleh PBB yang bertujuan membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik. Lihat selengkapnya dalam http://www.undp.or.id/ 7 Human Security in Theory and Practice, Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security.pdf 8 Alagappa. Rethinking Security hal 29

Yustika Citra Mahendra, Regionalisme menjawab Human… | 71 Kedua, adalah peletakkan humans dalam kerangka security menjadikannya objek yang perlu dilindungi. Kemudian yang menjadi soal tentu institusi apa yang dapat melakukannya, tentu kemudian akan kembali melibatkan negara dalam hal ini sebagai pemegang dan pelaksana aturan main dalam sebuah negara. Jika national security dan human security dalam terminologi Paris digambarkan sebagai “security for whom”,9 sedang Acharya melihat human security dari sudut pandang comperhensive security yang merupakan bagian didalamnya sehingga yang perlu dilihat adalah siapa yang seharusnya melawan ancaman-ancaman terhadap individu tersebut.10 Namun yang menjadi perbedaan dalam tulisan ini adalah bahwa Acharya percaya secara esensial isu human security tidak mengandung unsur multilateral yang ini coba penulis kritik. Diharapkan permasalahan human security mendapatkan perhatian negara seperti permasalahpermasalahan lainnya seperti perdagangan manusia, pengungsi, bencana alam, perdagangan obat-obatan terlarang, pembajakan, isu lingkungan, terorisme dan demokratisasi, sejalan dengan pemikiran Paris. Berikut ulasan singkat permasalahan-permasalahan human security yang ada di Asia Tenggara. Dalam kasus pembajakan semisal, masih hangat di pemberitaan beberapa waktu lalu warga Indonesia yang diculik oleh kelompok Abu Sayaf telah menjadi bukti kawasan Asia Tenggara masih memiliki problem nyata tentang pembajakan. International Maritime Bureau (IMB) menjelaskan paska operasi internasional terhadap bajak laut Somalia beberapa tahun lalu (2011-2012), kini Asia Tenggara merupakan daerah paling rawan terhadap serangan bajak laut di dunia. Di tahun 2015, dari 245 serangan bajak laut di dunia 140 diantaranaya terjadi di perairan Asia tenggara.11 Kejahatan transnasional lainnya yang tidak kalah penting adalah perdagangan manusia dimana, kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan asal, transit dan tujuan perdagangan manusia di dunia. Perdagangan

9

Paris, Roland, 2001, Human Security: Paradigm Shift or Hot Air, International Journal, Vol. 26, No. 2 hlm 88 10 Acharya, Amitav, 2001, Human Security: East vs West, International Journal Vol 56, No. 3, hlm 453-454 11 IMDEX Asia: Asia Tenggara Masih Rentan Pembajakan di Laut diakses dari http://maritimeews.id/imdex-asia-asia-tenggara-masih-rentan-pembajakan-di-laut/

72 | JURNAL TRANSFORMASI GLOBAL VOL 3 NO 1 manusia didefinisikan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai tindak kejahatan terhadap manusia dengan cara merekrut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima seseorang, melalui kekerasan, paksaan dan tindakan jahat lainnya dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. Data dari International Organization for Migration menyebutkan 4 negara ASEAN, Laos, Kamboja, Thailand dan Indonesia merupakan penyumbang utama perdagangan manusia di dunia, sedangkan Malaysia merupakan salah satu tujuan populer dari perdagangan manusia. Tingginya kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara merupakan ekses dari kompleksitas permasalahan kawasan seperti, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang mendorong manusia untuk mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri, konflik berkepanjangan seperti di Myanmar sehingga mengakibatkan gelombang pengungsi yang rentan menjadi korban trafficking, serta beberapa kaitannya dengan aktivitas kejahatan transnasional lainnya. Kesemuanya ini mempunyai keterikatan satu sama lain sehingga ibarat lingkaran setan yang tidak menemukan pangkal ujungnya. Isu lain yang menjadi perhatian masyarakat internasional adalah aktivitas terorisme, dimana kawasan ini juga merupakan salah satu kawasan tempat tumbuh kembangnya jejaring terorisme setelah afghanistan. Beberapa jejaring yang pernah ada dan berganti diantaranya seperti Jamaah Islamiyah (JI) pecahan kelompok Darul Islam yang kemudian berjejaring dengan kelompok Al Qaeda hingga yang terkini jejaring ISIS pun sudah masuk di kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh aksi terorisme di Indonesia kita dapat melihat mulai dari bom bali 2002 (jaringan JI) hingga bom thamrin yang disinyalir berjejaring dengan kelompok ISIS. Berkembangnya terorisme di Asia Tenggara menurut Cipto dikarenakan dua hal yaitu, pertama mayoritas penduduk kawasan Asia Tenggara adalah muslim, dan kedua adanya beberapa kelompok radikal yang tersebar di Indonesia, Malaysia dan Filipina.12 Permasalahan human security inilah yang coba penulis paparkan dalam kaitannya dengan ASEAN. Bagaimana perkembangan regionalisme melihat permasalahan ini sebagai sesuatu yang sangat penting tidak hanya dalam 12

Cipto, Bambang. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan. Hal 237

Yustika Citra Mahendra, Regionalisme menjawab Human… | 73 discourse melainkan juga dalam tataran praktek. Bagaimana ASEAN menyikapi permasalahan ini melalui kacamata ASEAN. Pengalaman ASEAN ini diharapkan dapat menjelaskan kaitan antara regionalisme dan human security.

Norma, Identitas dan Sistem Internasional Penjabaran regionalisme dan human security dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan. Dalam hal ini ASEAN sebagai salah satu bentuk regionalime mempunyai semacam guide yaitu ASEAN Way13 dalam pelaksanaan roda organisasi, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul antara negara-negara anggota. Berkaitan dengan itu, konstruktivis memiliki penjelasan yang komperhensif dalam menjelaskan ASEAN dan permasalahan human security melalui ASEAN Way-nya. Pendekatan konstruktivis dalam hal ini memiliki beberapa indikator yang dapat menguraikan permasalahan human security yaitu diantaranya norma, identitas dan kepentingan.14 Senada dengan pandangan tersebut, Wendt menyatakan bahwa pendekatan lain seperti pendekatan rasional dianggap tidak sesuai dalam menjelaskan fenomena human security dalam ASEAN. Menurut Wendt adalah ASEAN Way merupakan tidak hanya merupakan identitas kolektif dan norma-norma yang telah terinternalisasi ke dalam negara-negara anggota serta tidak diukur berdasarkan faktor cost and beneffit.15 Sehingga proses sosilisasi pun tidak hanya terjadi antar negara dan lembaga-lembaga tetapi juga berasal dari negara dan lembaga non-pemerintah atau biasa dikenal dengan agen transnasional non-geverment dalam mensosialisasikan ide-ide dan norma yang berlaku dalam sistem internasional. Proses ini bisa dikatakan bentuk dari konstruksi sosial yang melibatkan banyak pihak sama halnya dengan perkembangan regionalisme.

13

ASEAN WAY adalah prinsip-prinsip yang dianut atau dipergunakan oleh ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan melalui non-intervention dan juga sebagai aturan dalam manajemen konflik. ASEAN Way juga dijadikan lagu resmi ASEAN. Gilian Goh. The ‘ASEAN Way’ NonIntervention and ASEAN’s Role in Conflict Management. 14 Peter Katzenstein. Introduction: Alternative Perspectives on National Security’, in The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. Hal 5 15 Alexander Wendt. Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. Hal 46

74 | JURNAL TRANSFORMASI GLOBAL VOL 3 NO 1 Analisa human security dalam kacamata ASEAN juga merupakan hasil dari sosialisasi informasi mengenai permasalahan ini. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa ide mengenai human security pada awalnya diperkenalkan oleh negara-negara (maju) yang concern terhadap isu human security, selanjutnya isu ini disosialisasikan ke negara-negara lain (dapat juga melalui organisasi internasional) yang diharapkan dapat diikuti oleh negara-negara lain. Tentunya proses sosialisasi ini tetap memiliki standar tertentu dalam pelaksanaannya (standar kelayakan). Lebih lanjut, ASEAN mencoba menerima norma tesebut secara implisit dalam rencana dan program ASEAN meski belum secara eksplisit terumuskan makna human security dalam prakteknya. Human security kemudian diterima sekadar sebagai norma internasional yang seringkali prakteknya dikembalikan kepada kepentingan negara-negara anggota ASEAN. Sebagai contoh hanya Filipina yang telah memiliki regulasi tentang Human Security Act di tahun 2007 serta Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia di Thailand sejak 2003 dan sisannya belum.

Respon ASEAN dalam isu Human Security Terdapat dua hal peristiwa penting yang menjadikan ASEAN peduli terhadap permasalahan keamanan yaitu, krisis ekonomi tahun 1997 dan peristiwa 9/11. Dua isu ini sangat mempengaruhi ASEAN dalam memandang permasalahan keamanan. Terlihat ada pergeseran norma-norma keamanan dari negara-sentris yang dipandu oleh cara ASEAN, menuju manusia-sentris sikap yang diajukan oleh kalangan non-pemerintah. Kedua krisis tersebut menjadi kesempatan bagi ASEAN untuk serius dalam mempertimbangkan segala informasi (keamanan) yang hadir dari era pra-krisis. Krisis itu tidak memberikan koneksi pergeseran norma di ASEAN, tetapi mereka menyoroti masalah negara-sentris, norma-norma keamanan dan membuka ruang bagi norma-norma yang bersaing untuk dapat diperdebatkan. Ini tidak berarti, bagaimanapun, bahwa perubahan dalam normanorma adalah proses-proses yang tidak dapat dirubah. Hal ini dapat dilihat ketika ASEAN telah menyadari pentingnya permasalahan human security, maka ketika terjadi insiden 11 September maka serta merta negara kembali menunjukkan

Yustika Citra Mahendra, Regionalisme menjawab Human… | 75 dominasinya. Meskipun demikian, ASEAN sekarang ini jauh lebih bersedia untuk menggunakan bahasa

human security daripada di era pra-krisis, dan

mempertanyakan peran negara-sentris dalam permasalahan keamanan Meskipun tidak dapat menyatakan bahwa kecenderungan perubahan ke human-centric dari state-centric diinternalisasi dalam ASEAN, perkembangan terakhir seperti dukungan yang ditunjukkan publik masih diwakili oleh perubahan sikap di antara para pemimpin ASEAN. Bisa dikatakan bahwa norma-norma human-centric di ASEAN masih dalam tahap kedua norma siklus kehidupan, norma cascade, yaitu tahap sosialisasi. Akan lebih menarik untuk melihat apakah siklus tersebut akan berakhir di sini, atau terus menuju hingga tahap terakhir yaitu internalisasi norma. Tercatata hanya dua negara anggota ASEAN yang telah memasukkan permasalahan human security ke dalam sistemnya, yakni Filipina dan Thailand. Perubahan dalam norma-norma keamanan ASEAN harus dilihat dari latar belakang pra-norma yang ada, yaitu keamanan yang menyeluruh atas gagasan dan ASEAN Way. Konsep keamanan yang komprehensif yang telah lama dianut oleh negara anggota ASEAN dengan konsep human security dalam kaitannya dengan keluasan konsep keamanan. Namun, pada dasarnya state-centric, yang menekankan pada pentingnya negara. Karakteristik ini dapat bermain melawan diterimanya konsep human security dalam ASEAN. Perlu diperhatikan juga bahwa ASEAN melihat konsep keamanan yang komprehensif sebagai salah satu cara dalam mewujudkan ASEAN Vision 2020, yang mencakup sejumlah masalah termasuk di dalamnya human security. Hal ini dapat menjadi tanda bahwa konsep state-centric mulai melemah, sedangkan karakteristik yang menerima perluasan dari

konsep keamanan tetap tidak

terpengaruh. Menurut Acharya, sejauh mana gagasan seperti keamanan manusia dapat menemukan penerimaan di daerah sangat tergantung pada bagaimana ideide dan praktek-praktek mengenai keamanan tersebut dapat diseabrluaskan. Jika negara-negara ASEAN melihat bahwa konsep keamanan yang menyeluruh tidak konsisten dengan

konsep keamanan manusia, maka akan lebih mudah bagi

76 | JURNAL TRANSFORMASI GLOBAL VOL 3 NO 1 mereka untuk mendukung ide mereka sendiri, bukan sebagai konsep asing yang diusulkan oleh kekuatan eksternal. Peran instrumental

yang dimainkan oleh sektor non-pemerintah,

merupakan bagian penting dari penjelasan tentang perubahan dalam sikap ASEAN terhadap norma-norma human-centric. Krisis-krisis yang terjadi dalam ASEAN pada khususnya sekali lagi, membantu menciptakan kesempatan bagi aktivis transnasional dalam 'membingkai ulang' agenda mereka dalam agenda human security. Dengan mengorganisir berbagai konferensi serta berusaha untuk melibatkan negara atau pejabat-pejabat, mereka telah berhasil mempengaruhi para wakil negara untuk mengadopsi isu keamanan non-tradisional dalam lokakaryalokakarya atau seminar-seminar. Norma human security kini telah memasuki tempat resmi dalam ASEAN, seperti KTT ASEAN. Ada juga kecenderungan untuk para pemimpin ASEAN untuk mengenali kontribusi dari peran non-govermetal actors dalam pernyataan publik, dan mendorong pekerjaan mereka. Akan tetapi sayannya ASEAN Regional Forum (ARF), aktor utama dalam dialog keamanan belum membahas secara serius mengenai norma-norma yang terkait human security atau masih terfokus pada masalah-masalah keamanan yang lebih tradisional. Di sisi lain ASEAN Way sebagai sebuah prinsip yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota ASEAN cenderung melemah sebagai akibat dari krisis. Krisis tersebut menyoroti kenyataan bahwa masalah-masalah transnasional yang menimbulkan ancaman serius terhadap

manusia harus ditangani pada

tingkat regional melalui kerjasama. ASEAN Way dimana didalamnya mengusung non-intervensi menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN. Hal ini memiliki implikasi penting bagi permasalahan human security di ASEAN, karena tidak akan mungkin untuk memecahkan permasalahan human security ketika negara masih dapat mengklaim bahwa masalah tersebut hanya milik domestik, bukan untuk diselesaikan bersama. Melemahnya spirit ASEAN Way dalam permasalahan human security masih bergantung pada kesepakatan pembuatan konsensus. Yang dapat dikatakan

Yustika Citra Mahendra, Regionalisme menjawab Human… | 77 adalah bahwa hal itu membuat ASEAN stagnan dan memperlambat proses dalam mencapai kesepakatan. Akan tetapi pembangunan konsensus tersebut yang dilakukan oleh negara-negara dapat menjembatani dalam menyikapi permasalahan human security. Meskipun sangat terlihat bahwa permasalahan human security melalui ASEAN Way berjalan lambat jika ditinjau dari tingkat interaksi dan sosialisasinya maka akan membutuhkan waktu lama untuk mengungkap apa yang akan menjadi karakteristiknya. Apakah konsep human security akan sepenuhnya diinternalisasi di ASEAN atau ASEAN akan melarikan diri dengan jebakan retorika untuk tetap terlihat. Mari kita lihat bersama bagaimana ASEAN dalam menjawab tantangan terhadap permasalahan human security ke depan melalui upaya yang telah dilakukan. Respon ASEAN dalam menjawab tantangan human security setidaknya dapat

kita

dilihat

dari

beberapa

aktivitas.

Pembentukan

ASEAN

Intergovernmental Commision on Human Rights (AICHR) menjadi bukti penguatan dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia di ASEAN. Hal ini juga selaras dengan Piagam ASEAN dimana memberikan ruang yang lebih luas bagi nilai-nilai demokrasi melalui penghargaan terhadap hak asasi manusia. Secara eksplisit AICHR memuat enam tujuan yaitu, pertama mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan bangsa ASEAN; kedua menjujung hak bangsa ASEAN untuk hidup secara damai, bermartabat, dan makmur; ketiga mewujudkan tujuan organisasi ASEAN sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN yakni menjaga stabilitas dan harmoni di kawasan regional sekaligus menjaga persahabatan dan kerjasama antar negara anggota ASEAN; keempat mempromosikan hak asasi manusia di tingkat regional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, perbedaan sejarah, budaya, dan agama masingmasing negara serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban; kelima meningkatkan kerjasama regional melalui upaya di tingkat nasional dan internasional yang saling melengkapi dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi

manusia;

keenam

menjunjung

prinsip-prinsip

hak

asasi

manusia

internasional yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights,

78 | JURNAL TRANSFORMASI GLOBAL VOL 3 NO 1 Vienna Declaration serta program pelaksanaannya dan isntrumen hak asasi manusia lainnya. Meski berstatus komisi terbatas, adanya AICHR merupakan langkah maju dari ASEAN dalam mewujudkan salah satu tujuannya yaitu memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental lainnya. Dalam kasus terorisme respon ASEAN juga cukup sigap. Beberapa kesepakatan dapat tercapai guna mengatasi permasalahan terorisme yang tentu melibatkan aktor-aktor di luar kawasan. Diawali dengan Deklarasi tentang tindakan bersama melawan terorisme dalam Pertemuan Puncak ASEAN ke-7 di Brunei Darussalam tahun 2001, Pembentukan Task Force dalam Senior Officers Meeting on Transnational Crime serta pertukaran informasi intelejen dalam ASEAN Intelegence Chiefs Meeting and ASEANPOL di Hanoi tahun 2003. Selain itu beberapa kesepakatan dengan menggandeng negara di luar kawasan diantaranya adalah Deklarasi kerjasama ASEAN-AS dalam memerangi terorisme tahun 2002, Deklarasi bersama China tentang isu-isu keamanan non tradisional dalam Pertemuan Puncak mitra dialog tahun 2002, Deklarasi kerjasama melawan terorisme internasional dalam ASEAN-EU Ministerial Meeting (AMM) ke-14 tahun 2003 serta Deklarasi ASEAN-Rusia dan ASEAN-Australia tentang kerjasama melawan terorisme tahun 2004.16

Kesimpulan ASEAN sebagai mekanisme regional di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangannya telah bertransformasi menjadi lebih nyata saat ini. Jika 30 tahun perjalanan awalnya dianggap stagnan tidak lebih dikarenakan konstelasi politik dunia yang bipolar namun setelahnya ASEAN merubah diri terhadap tuntutan yang semakin kompleks. ASEAN saat ini tidak hanya merubah status yang lebih terbuka melalui ASEAN Community tetapi mencoba menjawab kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lebih mendasar. Kompleksitas tantangan yang 16

Cipto, Bambang. 2006. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, hlm 240

Yustika Citra Mahendra, Regionalisme menjawab Human… | 79 dihadapi ASEAN tidak hanya persoalan antar negara tetapi juga persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar manusianya. Itu kemudian perlu penekanan dalam perlindungan terhadap manusia sebagai objeknya. Human security muncul dan mendiaspora menyasar kajian-kajian akademis dan pengambil kebijakan untuk lebih aware terhadap isu-isu yang bersifat transnasional. Beberapa varian kejahatan transnasional yang dihadapi oleh kawasan Asia Tenggara memerlukan alternatif pendekatan. Human security kemudian masuk, diperkenalkan dan perlu disebarluaskan. Tentu tidak mungkin menafikkan keterlibatan negara sebagai institusi penjamin keamanan, namun justru seharusnya lebih dikuatkan baik dalam konteks regional maupun melibatkan aktor di luar kawasan. ASEAN dalam hal ini cukup tanggap dalam merespon isu tersebut seperti dibentuknya komisi yang mengurus Hak Asasi Manusia (AICHR). Hal ini kedepan yang perlu ditingkatkan di level struktur kawasan melalui mekanisme-mekanisme serupa.

REFERENSI Acharya, Amitav. 2001. Human Security: East versus West, International Journal, Vol. 56. No 3, pp 442-460 Alagappa, Muthiah. 1998. Rethinking Security in Asian Security Practice: Material and Ideational Influences. California: Stanford University Press Baylis, John & Smith, Steve. 2001. The Globalization of World Politics an Intruduction to International Relations. New York: Oxford University Press Cipto, Bambang. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Farrel, M, Hettner, B & Langenhove. 2005. Global Politics of Regionalism: Theory and Practice. London: Pluto Press Goh, Gilian. 2003. The ‘ASEAN Way’ Non-Intervention and ASEAN’s Role in Conflict Management. Stanford Journal of East Asian Affairs

80 | JURNAL TRANSFORMASI GLOBAL VOL 3 NO 1 Katzenstein, Peter. 1996. Introduction: Alternative Perspectives on National Security’, in The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia University Press Paris, Roland. 2001. Human Security: Paradigm Sift or Hot Ai?, International Security, Vol. 26, No. 2 pp 87-102 Plano, Jack C., Olton, Roy. 1999. Kamus Hubungan Internasional versi Indonesia. Jakarta:Putra A bardin Mansfield, ED & Milner. 1999. The New Wave of Regionalism, Vol. 53, No. 3, pp 589-627 Tarling, Nicholas. 2006. Regionalism in Southeast Asia, to foster the political will. New York: Routledge United nations Development Program. 1994. Human Development Report 1994 Vayrynen, Raino. 2003. Regionalism: Old and New, International Studies Review, 5, pp 25-51 White, Little, and Smith. 1997. Issues in World Politics. London: Macmillan Press LTD Wendt, Alexander. 1992. Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics Website:   

http://www.aseansec.org/about_ASEAN.html http://www.undp.or.id/ http://maritimenews.id/