BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) PROVINSI BALI Jl. D.I. Panjaitan No. 1 Telp. 225663, Fax. 245444 Denpasar 80233
I.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) SKALA PROVINSI
BIDANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Latar Belakang a. Lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan; b. Dengan
meningkatnya
pembangunan
di
segala
bidang,
khususnya
pembangunan dibidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan
termasuk
yang
berbahaya
dan
beracun
yang
dapat
membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia; c. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain; d. Kegiatan pengelolaan limbah B3 meliputi: penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan dan dumping. Setiap komponen kegiatan tersebut wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri sesuai kewenangannya; e. Kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 skala Provinsi merupakan bagian dari pengelolaan limbah B3 yang dilakukan hanya sebatas pada satu Provinsi, sehingga perlu mendapat izin dari Gubernur.
II. Tujuan a. Untuk mengetahui tahap-tahapan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 skala Provinsi; b. Sebagai acuan dalam proses pemeriksaan dan penilaian permohonan izin dan rekomendasi secara administratif.
III. RUANG LINGKUP a. Membentuk Tim Teknis, yang berasal dari instansi lingkungan hidup dan melibatkan instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Provinsi Bali dan instansi teknis terkait di Kabupaten/Kota; b. Melakukan penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon; c. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan; d. Penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan e. Menerbitkan Surat Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi; f.
Melaksanakan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Instansi terkait dalam pelaporan pengelolaan limbah B3.
IV. DEFINISI
Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan
dan/atau
merusak
lingkungan
hidup,
dan/atau
dapat
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
Pengumpulan limbah B3 skala provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 lintas kabupaten/kota dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
V. REFERENSI/KEBIJAKAN 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
VI. INDIKATOR KUNCI KEBERHASILAN Diterbitkannya Surat Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi oleh Gubernur Bali melalui BPMP.
VII. PROSEDUR/DIAGRAM ALIR PENILAIAN Digram alir dan jangka waktu penilaian yang dibutuhkan pada penilaian permohonan Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi oleh BLH Provinsi Bali sebagaimana terlampir.
DIAGRAM ALIR PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA PROVINSI OLEH BLH PROVINSI BALI Unit kerja/Pelaksanan Kegiatan No
Uraian kegiatan
1
2
1
Permohonan Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi
2
Pemeriksaan Permohonan Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Pemeriksaan Administrasi
3
Pemohon
Sekretaris
Ka. BLH
BIDWASDAL
SUBBID. DAL
BPMP
3
4
5
6
7
8
Durasi (hari)
Dokumen
9
10
1
1
Tidak Lengkap
Lengkap
1
4
Peninjauan Lapangan Bersama tim teknis
1
5
Perbaikan berdasarkan hasil Pemeriksaan dan tinjauan lapangan Penyerahan surat penyempurnaan permohonan izin Penyerahan perbaikan hasil tinjauan lapangan
2
Penyusunan Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi
7
6
7
8
Kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan PermenLH No. 30 Tahun 2009 Jika tidak lengkap secara adminstrasi berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon Di lokasi kegiatan
1
Perbaikan berkas permohonan beserta lampirannya - 7 hari dari tanggal penyerahan perbaikan berkas permohonan
- Koordinasi dengan Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Bali 9
Penyerahan Izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi kepada pemohon
1
