TEGAKNYA (marwah) SUMATERA KAMI - The Samdhana Institute

SEKARANG Saatnya Politisi Berpikir Waras

TEGAKNJA [marwah] SUMATERA KAMI

TEGAKNYA (marwah) SUMATERA KAMI SEKARANG Saatnya Politisi Berpikir Waras

Zainuri Hasyim, Datu Usman Gumanti, Herbet L.R. Panggabean, Def Tri, Sunarni Widyastuti, Uslaini, Sigid Widagdo

Tim Penyunting Arief Wicaksono, Ambrosius Ruwindrijarto, Bob Christian Purba, Khalid Saifullah, Laksono Adi Wibowo (infografis)

Diterbitkan oleh Samdhana Institute

i


ii




tentang suatu masa di mana keselamatan dan ruang hidup warga dan masyarakat adat Sumatera menuju terjamin, tentang berbagai upaya dan cara menegakkan keselamatan dan ruang hidup, merebut ruang kelola, mengklaim tanah dan memperjuangkan hak, memanfaatkan berbagai skema kelola rakyat sebagai pendekatan ad hoc tentang pengalaman berproses, berjumpalitan terhimpit, di atas dan di bawah, dengan aspek-aspek legal, kapasitas teknis manajerial, pasar, modal, sejarah, budaya, identitas saat berjuang untuk keselamatan dan ruang hidup sebuah inspirasi dan ajakan untuk bersama membangun negeri, agar Sumatera tegak kembali

iii


iv




“sebab pada akhirnya kami sendirilah yang menentukan roboh atau tegaknya masyarakat kami” (kolektif, 2015)

v


vi




SEKAPUR SIRIH DARI TIM PENYUNTING DAN PENYELARAS Sekapur sirih dan pinang dalam wadah daun pandan Mereka hantarkan sebagai pengingat silaturahmi, tanda takjim nan tinggi seikhlas hati, Sebagai hikmah dan bertahun-tahun pembelajaran Dirangkum ke dalam Robohnja Sumatera Kami, #SolusiTandingJokowi dan buku ketiga ini. Meskipun serupa kumpulan asa mereka yang warga Pulau Sumatera Tidaklah mereka berkehendak bagai Melayu mati karena angan-angan Menjadi Bupati, Gubernur, anggota DPRD dan anggota DPD RI. Sungguhlah niat nak menjadi rajo tuk mengabdi Condong yang akan menopang kan, roboh yang akan menegak kan. Ditumbuk gabah boleh nak jadi beras Meskipun lewatlah pendaftaran Pilkada Serentak 2017 namun asa tak jua lepas. Beras ditanak pun menjadi nasi, enak dimakan selagi panas Tegas dan percaya diri, kerana kan datang Pemilu Legislatif 2019. Sungguhkah? Tidak sungguhkah? Sementara sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh hanya kata semata Yang dapat menyesatkan jiwa. Bukan paku sembarang paku Paku dipasak kuat teruji, Bukan buku sembarang buku Buku ditulis untuk membangun janji. Saat letih badan menanti menanti gadis kampung dengan cinta sejati Hanya pungguk yang terbang mendekati, Hanya satu penulis dari Lampung yaitu Sunarni Widyastuti Yang betul-betul berkehendak mengajukan diri

vii



Ingin melamar dan melobi Seperti kebiasaan politik masa kini Agar Partai Nasdem mau menjadikannya calon Anggota DPRD Provinsi Semoga ada waktu dan kesempatan suatu saat nanti Harap anggap buku ini permintaan maaf jika kurang berkenan di hati Sekaligus perkenalan dan tawaran dini dari kami. Ada pula Chaus lengkapnya Uslaini Dari Sumatera Barat disingkat Sumbar, Mau jadi Anggota DPRD Provinsi Lewat Partai Hijau Indonesia yang bervisi pengelolaan sumber daya alam adil dan lestari, meski untuk 2019 belum terdaftar. Bapak, ibu, tuan dan puan puan majelis pembaca yang kami hormati, yang kecik tak disebut nama, yang besar tidak dihimbau gelar, yang betuah dengan marwahnya, yang terhormat dengan berkatnya, yang bijak dengan amanahnya, yang tua dengan petuahnya, yang muda dengan tatahnya. Keduanya kami haturkan di buku ini, Sunarni dan Uslaini Beserta calon-calon independen Herbet dan Def Tri Zainuri dan Datu Usman Gumanti Gabak di hulu sebagai tando, Bawa perkutut naik kudo Bagian pendahulu oleh Arif Wicaksono Ditutup oleh Sigid Widagdo. Rumah panggung berbilik bilik Surau bak mahkota di atas bukit, nampak megah istano rajo berlapis emas, Buat siapapun Anda pelaku politik Sila kutip dan tiru, ambil hikmah dan inspirasi dari buku ini, tak perlu ragu dan cemas.

viii



Mencari harta tebanglah pohon sialang, tuk membuka lahan perkebunan Sudah terasa malang di badan, hilanglah madu, hidup pun carut-marut, Kalau ada salah fakta, salah sebut, atau apapun yang kurang berkenan Tanggung jawab ada di para penulis, bukan Samdhana Institute. Batang Hari airnya tak jernih Takut orang mencari ikan, Cukup sekian dan terima kasih Kalau ada salah mohon dimaafkan.

Bogor, 31 Oktober 2016 Tim Penyunting dan Penyelaras Arief Wicaksono Ambrosius Ruwindrijarto Khalid Saifullah Christian Bob Purba Laksono Adi Widodo

ix


x




Kompas Moral Dalam Berpolitik di Tengah Ketidakpastian dan Kesimpangsiuran Sarwono Kusumaatmadja Politik adalah seni untuk mewujudkan apa yang mungkin dengan mengingat batasan-batasan nyata yang berlaku. Di sisi lain, moralitas adalah keharusan untuk berbuat sesuatu yang benar ketika apa yang benar telah menjadi pertaruhan. Dalam situasi di mana ketidakpastian dan kesimpangsiuran menciptakan dorongan dan godaan untuk menyisihkan kebenaran, maka moralitas politik menjadi penting. Seseorang dalam situasi seperti ini bisa merasa terpanggil untuk tidak membatasi perbuatannya dalam batasan kemungkinan semata namun juga berbuat demi keharusan moral. Pemahaman ini yang menjadi acuan saya dalam mencoba memahami buku berjudul Tegaknya Sumatera Kami: Sekarang Saatnya Politisi Berpikir Waras. Para penyunting buku sepertinya membidik beberapa politisi yang akan bersaing menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tahun 2017 dan 2018, serta Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019. Buku ini sangat menarik. Para aktivis pengorganisasian sosial dari beberapa daerah di Pulau Sumatera bekerja bersama masyarakat mendorong pewujudan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Based Forest Management) dengan memanfaatkan kebijakan Perhutanan Sosial (Social Forestry), serta kemudian mencoba berbagi hikmah dan pengalaman yang mereka petik selama enam tahun. Sekumpulan narasi hikmah dan pengalaman para aktivis memfasilitasi masyarakat merebut dan mendapatkan ruang kelola yang diakui Negara, yang mampu memberikan jaminan keselamatan dan produktivitas dengan mengupayakan terus xi



berlanjutnya fungsi-fungsi alam yang menjadi sumber kehidupan mereka. Para aktivis memaparkan hikmah, pengalaman dan pembelajaran tersebut menggunakan teknik bermain peran (roleplay) secara cerdik dan cerdas, di mana mereka menyajikan tulisan mereka dalam bentuk pesan-pesan kampanye terkait Pemilukada serentak tahun 2017 dan 2018, serta Pileg dan Pilpres tahun 2019. Para aktivis menyampaikan bahwa koridor kebijakan program Perhutanan Sosial yang disediakan Negara, seperti Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), terpaksa mereka perlakukan sebagai jalan keluar ad-hoc bagi masyarakat desa hutan karena kebijakan dan program ini belum mampu menjamin keamanan dan keselamatan tenurial. Masih banyak tumpukan masalah terkait tata-kelola (governance) terkait penggunaan lahan dan penataan ruang yang mengakibatkan lemahnya keamanan dan keselamatan tenurial masyarakat desa hutan. Namun demikian para aktivis gerakan sosial tersebut tetap memperlakukannya sebagai peluang yang harus direbut, dan berhasil meyakinkan masyarakat desa hutan di wilayah mereka untuk bekerja bersama sepanjang lima tahun sejak 2010. Mereka pun membuka kerjasama dengan kelompok lain untuk melakukan advokasi dan berkampanye tentang mendesaknya kebutuhan untuk mendorong reformasi kebijakan penggunaan lahan dan penataan ruang. Dengan percontohan di atas, maka para aktivis sosial dalam penggunaan teknik bermain peran hendak menyampaikan perlunya reformasi kebijakan penggunaan lahan dan tata ruang. Para politisi diserukan untuk masuk ke dunia politik tidak hanya sekadar melaksanakan apa yang mungkin, tetapi apa yang secara moral harus dilakukan. Ketidakpastian dan kesimpangsiuran bukanlah sesuatu yang perlu dinikmati atau diperlakukan sebagai apologi. xii



Ketidakpastian dan kesimpangsiuran perlu dipandang sebagai peluang untuk menciptakan kepastian tenurial sebagai tuntutan moral. Inilah seni berpolitik waras. Masuk ke ruang yang penuh kekacauan dan menjadikannya peluang untuk perbaikan yang tuntas. Yang perlu direnungkan adalah kemungkinan masa depan di mana kepastian tenurial sudah tampak di depan mata namun sumber kesimpangsiuran baru akan muncul sebagai puncak dari apa yang kita mulai rasakan saat ini yaitu perubahan iklim global. Sayangnya perihal gejala strategik ini tidak sempat menjadi bagian diskursus dalam buku ini. Mungkin dalam buku berikut. Selamat membaca dan menyimak. Semoga buku ini mampu mengilhami dan memotivasi.

xiii


xiv




TEGAKNYA (marwah) SUMATERA KAMI SEKARANG Saatnya Politisi Berpikir Waras Dengan ini menegakkan:

kami

menyatakan

desaknya

tuntutan

untuk

1. Pengakuan dan perlindungan hak setiap warga negara untuk hidup dan mengelola sumber-sumber penghidupannya, 2. Pengakuan dan perlindungan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya, 3. Penyelenggaraan hukum yang berkeadilan, 4. Kepengurusan negara yang hadir dan melayani kepentingan paling utama, ialah semua warga dan komunitas dalam keragamannya dan dalam ikatannya dengan tanah dan air, hutan dan pesisir, sebagai kesatuan dalam keseimbangan. Semua hal ini kami nyatakan, tawarkan, mohonkan restu dan dukungan agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita bersama melangkah menuju Tegaknya Sumatera. September 2016 Kami Yang Mengajukan Diri Sebagai Pemimpin Perubahan Uslaini, Sumatera Barat Herbet L.R. Panggabean, Riau Datu Usman Gumanti, Jambi Def Tri, Bengkulu Sunarni Widyastuti, Lampung Zainuri Hasyim, Riau

xv


xvi




DAFTAR ISI ■ PIDATO KAMPANYE USLAINI Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Partai Hijau Dapil 2: Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai ■ DEKLARASI PENCALONAN Menuju Pilkada Tebo 2017 DATU USMAN GUMANTI Calon Bupati Tebo dari Jalur Independen ■ DEKLARASI PENCALONAN HERBET L.R. PANGGABEAN Calon Anggota DPD RI dari Provinsi Riau ■ PLATFORM PERJUANGAN DEF TRI Calon Gubernur Bengkulu dari Jalur Independen “Ya’uwaika” SELAMATLAH KITA ■ PIDATO KAMPANYE SUNARNI WIDYASTUTI Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Partai NasDem Dapil 7: Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus ■ Marwah untuk Keselamatan Rakyat ZAINURI HASYIM Calon Gubernur Riau dari Jalur Independen ■ PENUTUP Menembus Batas Program dan Menegakkan Kembali Marwah Pulau Sumatera SIGID WIDAGDO

xvii



[infografik 1]

xviii



xix


xx




MENEGAKKAN MARWAH SUMATERA: MENGGALI HIKMAH DARI SEJARAH PENJAJAHAN Perjalanan Indonesia selepas rezim Orde Lama ditandai dengan serangkaian pemufakatan antara rezim Orde Baru dengan negaranegara industri maju menyangkut pertukaran antara bantuan penguatan kemampuan keuangan kepada Indonesia dengan akses mengeruk kekayaan alam demi kepentingan industrialisasi negaranegara maju tersebut. Beberapa telaah ekonomi-politik yang mengupas masa-masa transisional dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru umumnya menggambarkan Indonesia sebagai sebuah negara yang bangkrut karena defisit keuangan, angka pengangguran yang tinggi, merosotnya pasokan pangan untuk rakyat, dan beberapa tolok-ukur ekonomik lain. Masa transisional tersebut bagi negara-negara industri maju merupakan pintu masuk bagi mereka setelah Indonesia merdeka di tahun 1945 kembali menguasai kembali negeri kepulauan ini sebagai wilayah sumber keruk paling menjanjikan, karena keragaman jenis dan kelimpahan kekayaan alam hayati, nir-hayati serta sumber energi fosil. Maka serangkaian pemufakatan antara pengurus Negara baru Republik Indonesia dengan pengurus beberapa Negara industri maju dilakukan sebagai acuan dan landasan yang memiliki legitimasi kuat. Mengapa disebut sebagai usaha menguasai kembali? Karena pemufakatan-pemufakatan tersebut merupakan baju baru nan canggih dari bentuk penjajahan yang sudah dilakukan bangsabangsa Eropa atas wilayah-wilayah berlimpah kekayaan alam di sekujur pulau-pulau Nusantara sejak Abad ke-16. Pada 1602 Kerajaan Belanda memberikan hak monopoli untuk masa dua puluh xxi



satu tahun atas perdagangan rempah-rempah kepada Persatuan Badan usaha Hindia Timur atau Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Sejarah mencatat, VOC adalah badan usaha multinasional pertama di dunia yang juga pertama kali memberlakukan permodalan menggunakan saham1. VOC adalah badan usaha yang memiliki kekuasaan semi-pemerintahan, termasuk membentuk angkatan perang, menjalankan sistem peradilan2, menegosiasikan perjanjian antarnegara, memberlakukan mata uang sendiri, serta membangun wilayah jajahan atau koloni3. Jika kita merefleksikan dengan keadaan saat ini, agaknya bayangbayang kekuasaan VOC yang luar biasa itu sama sekali tidak luntur oleh zaman. Kita bisa melihatnya dengan jernih pada hegemoni lembaga-lembaga keuangan multinasional, seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, serta beragam bentuk perjanjian multilateral, termasuk yang diorganisir oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, serta Group of Seven atau G74 dan Group of Twenty atau G205. Kembali ke sejarah. Sejak dioperasikannya VOC di jazirah Nusantara beragam model penguasaan tanah dan kekayaan alam terus dikembangkan di atas wilayah jajahan, salah satunya adalah tata kelola perkebunan skala besar atau cultuurstelsel, yang oleh kalangan sejarawan disebut Sistem Tanam Paksa, untuk memasok pasar-pasar di Eropa. Model tersebut kemudian merambah ke sektor lain, dan diikuti oleh kelahiran beberapa bentuk badan usaha milik negara dan semi-partikelir. Badan-badan usaha tersebut di kemudian hari akan menjadi obyek nasionalisasi oleh pengurus Negara setelah Indonesia merdeka, yang xxii



meliputi sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, pertambangan, perminyakan, pelabuhan dan transportasi, yang merupakan cikal bakal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa BUMN, seperti Perhutani, Inhutani, Perusahaan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN), Pertamina, Aneka Tambang, PT. KAI, PELNI dan Pelindo, adalah turunan kesekian dari nasionalisasi pengurus Negara Indonesia pasca-kemerdekaan atas badan-badan usaha partikelir dan semi-partikelir yang dikendalikan Kerajaan Belanda. Hal yang penting dicermati dari sejarah, bahwa bentuk penjajahan atas wilayah-wilayah di Sabuk Tropika Planet Bumi yang berlimpah kekayaan alam mengalami perubahan drastik akibat pengaruh Revolusi Industri yang terjadi sepanjang periode 1750-1850. Revolusi Industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia. Salah satu tonggak sejarah Revolusi Industri adalah dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada 1769, yang selanjutnya mendorong rangkaian penemuan lain terkait usaha meningkatkan efisiensi produksi sandang dan pangan, sebagai respon terhadap terus menaiknya laju pertumbuhan penduduk dengan segala kebutuhan dasar yang harus dipenuhi (konsumsi). Revolusi Industri telah mengakibatkan terjadinya perubahan besarbesaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi Industri berhasil memberikan manfaat yang diinginkan seperti pesatnya perkembangan perdagangan yang didorong oleh semakin cepat dan praktisnya transportasi, melimpahnya barang-barang kebutuhan sehari-hari (consumer goods) dengan harga terjangkau. Namun di sisi lain terjadi bola salju perubahan negatif seperti bangkrutnya usaha-usaha skala kecil dan menengah karena kalah xxiii



bersaing dengan perusahaan besar yang mampu meraup laba besar secara sangat efisien. Efisiensi produksi skala besar pun menimbulkan keteganganketegangan sosial karena usaha meningkatkan laba oleh perusahaan skala besar dilakukan dengan mengutak-atik upah buruh. Hal tersebut memicu ketidakpuasan kalangan buruh akibat terus melebarnya senjang kemakmuran antara majikan dengan buruh. Gejolak dan gerakan sosial dan politik pun marak di Eropa sepanjang kurun Abad ke-18 hingga awal Abad ke-19. Tokoh gerakan sosialis paling populer adalah Karl Marx yang menuangkan pemikirannya tentang pergulatan kelas dalam bukunya Das Kapital. Pada kurun yang lebih kurang sama, gejolak dan gerakan sosial dan politik lahir dan tumbuh dalam bentuk demokrasi parlementariat di negaranegara di Eropa Barat melalui partai politik, yang menjadi ajang bagi kalangan buruh untuk memperbaiki nasib mereka. Revolusi Industri yang berhasil menciptakan sistem produksi yang efisien menjadi pemicu lahirnya Imperialisme Modern, di mana pengaruh kalangan pengusaha ke dalam pengurusan dan penyelenggaraan politik Negara semakin kuat demi kepentingan keberlanjutan dan peningkatan industri mereka. Secara umum Imperialisme Modern ditandai dengan maraknya usaha perluasan wilayah sasaran pemasaran hasil industri, wilayah keruk untuk mencari bahan mentah, penanaman modal yang surplus, serta wilayah baru untuk mendapatkan tenaga buruh yang murah. Dalam hal ini, Inggris yang menjadi pelopornya. Imperialisme Modern melahirkan cara membaca baru terhadap bentuk pendudukan dan penjajahan wilayah keruk kekayaan alam dan sumber buruh murah di Sabuk Tropika Planet yang telah berlangsung selama lebih dari tiga abad oleh bangsa-bangsa Eropa. xxiv



Bentuk tersebut dinilai kolot, tidak beretika, tidak efisien serta tidak efektif. Senjang antara kelompok penguasa dengan penduduk asli atau pribumi sangat mencolok memicu timbulnya pemikiran dan prakarsa Politik Etis atau Politik Balas Budi, yang menyatakan bahwa penyelenggara wilayah kolonial bertanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik cultuurstelsel Belanda pada akhir Abad ke-18 yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief di Amsterdam) dan C.Th. van Deventer (politikus). Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menegaskan bahwa Kerajaan Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan Politik Etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi irigasi (pengairan) dengan membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian, emigrasi berupa ajakan bagi penduduk pribumi bertransmigrasi, serta edukasi berupa perluasan kesempatan pengajaran dan pendidikan bagi penduduk pribumi. Kuatnya hegemoni Imperialisme Modern menyebabkan kebijakan Politik Etis hanya menguntungkan pihak penjajah ketimbang penduduk pribumi. Kebijakan pertama dan kedua telah diselewengkan dengan membangun irigasi untuk perkebunanperkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan tenaga buruh sangat murah. Mungkin hanya kesempatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang bermakna dan berarti bagi bangsa Indonesia. Kesempatan di bidang pendidikan dan pengajaran inilah yang menjadi motor awal marak dan meluasnya gerakan-gerakan

xxv



kebangsaan di Nusantara, yang kemudian mencapai titik puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Revolusi Industri juga telah memicu efektifitas dan efisiensi penguasaan teritori oleh bangsa-bangsa Eropa, yang didukung oleh modernisasi transportasi darat dan laut serta cikal bakal kompleks militer industrial yang bertumpu pada pengerukan minyak bumi, pembukaan wilayah-wilayah baru, pembangunan infrastruktur penghubung, yang bahkan sudah dimulai sejak awal Abad ke-19. Fenomena ini sangat nyata di Nusantara, di mana batas-batas terluar jazirah pulau-pulau relatif sudah terhubung satu sama lain, yang membuat aliran bahan mentah hasil keruk begitu mudah dikirim ke Eropa, dan saat yang sama juga mempermudah pengerahan tenaga buruh murah dari wilayah padat penduduk ke tempat-tempat keruk. Sebuah cikal bakal dari program transmigrasi yang digadanggadang rezim Orde Baru sebagai upaya pemerataan penduduk. Sebelum industrialisasi bertumpu pada batubara, lewat Revolusi Industri di Eropa pada kurun 1750-1850, setiap percepatan kenaikan produksi industrial akan dicapai dengan cara menurunkan produksi pertanian, baik dalam skala kuantitas maupun pada skala kualitas, yang telah memicu terjadinya Revolusi Agraria di Inggris. Menjelang terjadinya Revolusi Industri pertumbuhan tidak bisa lagi dipertahankan, karena percepatan dan kecepatan industrialisasi senantiasa membutuhkan biaya produksi sangat besar, baik itu menyangkut biaya finansial, biaya politik, biaya sosial dan biaya ekologik. Batubara telah mematahkan siklus itu dan mampu membuktikan selama beberapa ratus tahun ke depan bahwa biaya finansial dapat dikurangi pada skala gigantik dengan mengeksternalisasi biaya sosial, politik dan ekologik dari sistem produksi. Sebuah fenomena yang sekarang kita sebut pertumbuhan berkelanjutan, dengan promosi gencar tentang ilusi kehidupan xxvi



modern yang serba praktis dan serba cepat. Juga tentang terbukanya akses khalayak luas yang serba mudah terhadap barang-barang konsumsi industrial, yang merupakan mesin penting dari ekonomi berorientasi pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi adalah artefak peradaban modern yang bertumpu pada model produksi-konsumsi industrial dan bergantung sepenuhnya pada pengerukan kekayaan alam dan penggunaan bahan bakar fosil. Apa urusannya ulasan panjang lebar sejarah Revolusi Industri di atas dengan krisis kehidupan tak berkesudahan di Sumatera? Sumatera, bersama Jawa, adalah panggung sejarah yang dramatik di wilayah-wilayah keruk sumber kekayaan alam dan tenaga buruh murah sebagai implikasi langsung dan tidak langsung dari perubahan yang diakibatkan oleh Imperialisme Baru, anak kandung dari Revolusi Industri di Eropa. Bercermin pada sejarah panjang kolonialisme hingga bermetamorfosa menjadi rezim oligopoli keuangan global di negara-negara industri maju, sulit dibantah proses industrialisasi yang dimulai pada Revolusi Industri di Inggris dan Eropa masih terus berlangsung hingga saat ini di Indonesia. Sementara rezim oligopoli keuangan itu sendiri tidak hanya mengatur badan-badan usaha partikelir di lingkup planet, tetapi juga merecoki kebijakan Negara. Sedangkan proses industrialisasi yang masih terus berlangsung di Indonesia ternyata menunjukkan pola dan perilaku ekonomi-politik yang serupa dengan ekonomi-politik Revolusi Industri beberapa abad lalu. Kita akan tercengang menyadari bahwa, meskipun secara politik Indonesia sudah lepas dari penjajahan model pendudukan wilayah sejak Abad ke-16, tetapi secara ekonomi-politik jalannya penyelenggaraan Negara masih berada di bawah hegemoni kuat negara-negara bekas penjajah, yang saat ini bergabung dalam G7. Berhala pertumbuhan ekonomi menjadi semacam tolok ukur kunci bagi model yang canggih yang xxvii



mengatur beragam bentuk pertukaran keunggulan antara negara industri maju dengan negara-negara bekas jajahan di Sabuk Tropika. Angka-angka target pertumbuhan ekonomi sebagai unsur kunci rezim oligopoli tersebut sangat dipatuhi oleh penyelenggara Negara dari rezim ke rezim, baik pada masa Orde Baru maupun pascaReformasi. Target yang senantiasa diikuti oleh tindakan-tindakan perluasan dan percepatan industrialisasi ke sekujur pulau-pulau di Indonesia. Hal tersebut secara lugas telah dituturkan pada buku kedua, #SolusiTandingJokowi, yang menyorot Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi I hingga VII. Saat ini Paket Kebijakan Ekonomi sudah mencapai paket ke-13, mengusung kemasan citra tentang percepatan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi melalui penyederhanakan regulasi sekaligus menekan pajak bagi pengembang kawasan perumahan. Sementara paket lain, dari yang ke-8 hingga ke-12, semua berkisah tentang percepatan dan perluasan industrialisasi dengan segala syarat-syarat pemungkin (enabling conditions) yang harus dipenuhi. Perluasan dan percepatan industrialisasi yang tidak henti-hentinya menyajikan kisah-kisah lirih derita rakyat Sumatera, seperti yang telah disajikan pada buku pertama, Robohnja Sumatera Kami. Buku ketiga dari Trilogi Krisis Ruang Hidup Sumatera ini, Tegaknya Sumatera Kami: Sekarang Saatnya Politisi Berpikir Waras, ditujukan kepada kawan-kawan politisi di sekujur Pulau Sumatera, dari Aceh hingga Lampung, bahwa rakyat bukanlah sekedar sumber suara (votes) pada setiap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah pada siklus politik, dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Rakyat adalah unsur kunci dari falsafah bernegara secara beradab, di mana kedudukan penyelenggara Negara dan daerah hakekatnya adalah pihak yang wajib melindungi kepentingan dan keselamatan khalayak luas. Para xxviii



politisi daerah diimbau untuk belajar dari sejarah, dan secara kritis melakukan refleksi dan introspeksi diri guna merenungkan fenomena perilaku dan karakter kekuasaan penyelenggara Negara yang sejak kemerdekaan hingga saat ini tidak jauh berbeda dari perilaku dan karakter kekuasaan bangsa penjajah. Buku ketiga ini adalah sebuah potret imajiner kampanye politik di Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Bengkulu dan Sumatera Barat, yang merujuk pada pengalaman selama lima tahun, sejak 2010 hingga 2015, bekerja bersama masyarakat mengusung Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Based Forest Management), baik melalui koridor Kebijakan Perhutanan Sosial maupun model Hutan Adat. Di Lampung, Sunarni Widyastuti menyuarakan tentang pengelolaan kawasan hutan untuk masyarakat di Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus, dengan bingkai Kampanye untuk Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem). Sementara di Jambi, Datu Usman Gumanti menyuarakan tentang masa depan masyarakat adat dan warga pedesaan dengan bingkai Kampanye untuk Bupati Tebo dari jalur Independen. Hampir serupa dengan Datu Usman Gumanti, di Bengkulu, Def Tri menyuarakan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dengan bingkai Kampanye untuk Gubernur Begkulu sebagai calon independen. Bingkai Kampanye untuk Gubernur juga disuarakan oleh Zainuri Hasyim untuk Provinsi Riau sebagai calon independen, di mana dia berpidato tentang marwah Riau-Melayu guna memastikan keselamatan rakyat. Di provinsi yang sama, Herbet L.R. Panggabean menyuarakan tentang peran politik yang strategis untuk menghentikan pembakaran hutan dan lahan, menjamin keselamatan warga, dan meningkatkan kesejahteraan, dengan bingkai Kampanye untuk menjadi Anggota DPD dari Provinsi Riau. xxix



Dan terakhir dari Provinsi Sumatera Barat, Uslaini menyuarakan tentang ancaman industri pengeruk kekayaan alam yang memiskinkan dan menghancurkan martabat orang Minang, dengan bingkai Kampanye untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai calon dari Partai Hijau. Trilogi Krisis Ruang Hidup Sumatera menyorot paling sedikit tiga persoalan mendasar yang harus dituntaskan secara bertahap apabila marwah Sumatera ingin ditegakkan, ketimbang memaksakan mesinmesin pendongkrak pertumbuhan ekonomi di sekujur Pulau Sumatera. Ketiga persoalan mendasar tersebut meliputi, -

tunggakan masalah terkait pengelolaan tanah, air dan kekayaan alam, termasuk ketidakselamatan dan ketidakamanan tenurial, serta ketidakpastian tata-guna lahan, yang menghambat terwujudnya status keselamatan rakyat, produksi-konsumsi rakyat yang berdaya-pulih serta keberlanjutan fungsi-fungsi alam;

-

kualitas dan kinerja tata-pengurusan (governance) pemanfaatan dan perlindungan tanah, air dan kekayaan alam yang buruk, mencakup tumpang tindih perijinan atas lahan, yang telah mempercepat proses dehumanisasi dan degradasi fungsi-fungsi alam; serta,

-

kualitas kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih mengacu kepada kepentingan politik dan ekonomi kalangan elit politik dan kuasa kapital keuangan, serta tidak mengacu kepada data dan informasi keruangan (spasial) berikut inventarisasi kekayaan alam hayati dan nir-hayati termasuk proses-proses ekologi penting penopang fungsi-fungsi ekosistem. xxx



Imperialisme Modern terus berlangsung hingga hari ini. Indonesia, khususnya Sumatera, adalah wilayah jajahannya. Itulah yang menjadi penyebab kecenderungan menuju Robohnja Sumatera Kami, akibat pengerukan kekayaan alam, yang diperangkap sebagai sentra penyedia buruh murah, dan tempat cakar ujung jari kapital keuangan, tanpa mempertimbangkan keberadaan pulau ini yang merupakan wilayah yang rentan secara ekologik dan memiliki kerawanan bencana geologik dan vulkanologik yang tinggi. Itulah Sumatera yang menjadi sasaran percepatan dan perluasan industrialisasi, sumber bahan baku dan buruh, tapi sekaligus kini juga menjadi pasar semua produk industri global. Itulah Sumatera yang adalah korban Imperialisme Modern, serta orientasi pertumbuhan ekonomi yang mengambil tumbal keselamatan warga dan ruang hidupnya. Pada latar inilah Presiden Jokowi, beserta ketigabelas Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkannya, telah menjadi operator Imperialisme Modern, sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Meski-pun telah dimunculkan tandingan yang didesakkan, #SolusiTandingJokowi, tetapi niat baik mereka yang berada di lingkar terdalam kekuasaan untuk mengakomodasi usulan di buku kedua tetap tidak dapat diduga. Rupanya agenda politik praktis, mempertahankan citra dan popularitas untuk mempertahankan kekuasaan, terlalu nyata dan kuat ketimbang keberanian menuju perubahan yang mendasar dan mengakar.

xxxi



Dalam keseluruhan konteks dan kerangka historik dan ekonomipolitik ini lah buku ini hadir, karena sekaranglah saatnya politisi berpikir waras.

Arief Wicaksono Penasehat Tim Penyunting dan Penyelaras Trilogi Krisis Sumatera fellow Samdhana Institute

Catatan Situs Mondo Visione: Chambers, Clem. "Who needs stock exchanges?" Exchanges Handbook. Dikunjungi: 8 September 2016. 1

"Slave Ship Mutiny: Program Transcript". Secrets of the Dead. PBS. 11 November 2010. http://www.pbs.org/wnet/secrets/transcripts/slave-ship-mutiny-program-transcript/755/. Dikunjungi: 9 September 2016. 2

Ames, Glenn J. (2008). The Globe Encompassed: The Age of European Discovery, 1500–1700. Hal. 102–103. 3

The Group of 7 atau G7 adalah forum penyelenggara Negara dan gubernur-gubernur bank sentral dari tujuh negara industri maju, yakni Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. Uni Eropa juga memiliki perwakilan di G7. 4

The G20 (Group of Twenty) adalah forum internasional para penyelenggara Negara dan gubernur bank sentra dari 20 negara ekonomi yang tengah berkembang. Dibentuk pada 1999 dengan tujuan mempelajari, meninjau-ulang dan mempromosikan pembahasan tingkat tinggi tentang isu-isu kebijakan terkait stabilitasi keuangan dunia, yang beranggotakan Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika Serikat – termasuk perwakilan dari Uni Eropa, yakni Bank Sentral Eropa. 5

xxxii



xxxiii



[infografis 2]

xxxiv



xxxv


xxxvi




1



[infografik kampanye Uslaini]

2



Dari Sintuak ka Saniangbaka, urang mamukek di pagi hari, dari ujuang taruih ka pangka, dari tangah sampai ka tapi, indak baatok jo barompai, bukan bahinggo jo babateh, ketek indak basabuik namo, gadang indak basabuik gala, ujuik taucap nan tapanggia, nan hadir di tampek nan ko. Sairing balam jo barabah, balam lalu barabah mandi, sairing salam nan jo sambah, sambah lalu salam kumbali. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh... Pertama-tama ingin saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan Dunsanak semua atas kehadirannya dalam dialog politik pencalonan saya sebagai salah satu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Bak kata pepatah: “Tak Kenal Maka Tak Sayang, Tak Sayang Maka Tak Memilih.” Begitulah wajib hukumnya bagi saya untuk memperkenalkan diri kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Angku Datuk, Ninik Mamak, Ibu, Bapak, Dunsanak semua, Saya bernama USLAINI. Saya lahir dan dibesarkan di Kota Padang dari keluarga petani. Pendidikan terakhir saya adalah di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Sejak di bangku kuliah sampai akhir-akhir ini saya sebetulnya tidak pernah memiliki cita-cita dan keinginan untuk bekerja di dunia pemerintahan, baik sebagai Eksekutif ataupun Legislatif. Saya lebih memilih kegiatan-kegiatan dan pekerjaan di mana saya berusaha mengenal rakyat, membangun gagasan bersama rakyat, dan mewujudkan mimpi bersama rakyat.

3



Inilah yang mendorong saya aktif berorganisasi sejak dari bangku sekolah tersebut. Saya lebih memilih kegiatan-kegiatan pendampingan dan pemberdayaan rakyat sebagai pekerjaan. Bidang kegiatan yang pernah saya geluti adalah pendampingan petani, rakyat korban bencana, rakyat di sekitar lokasi pertambangan, rakyat yang terusir dari nagarinya karena pembangunan bendungan pembangkit listrik, rakyat yang lingkungannya rusak dan tercemar karena tambang dan perkebunan kelapa sawit, ataupun rakyat yang kehilangan ruang hidupnya karena keberadaan Taman Nasional dan Perusahaan pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman (IUPHHKHT). Dari tahun 2005 saya telah memiliki pengalaman dari berbagai pelatihan dan bekerja di LSM lokal, nasional dan internasional yang fokus pada isu lingkungan, pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, perhutanan sosial, dan hak asasi manusia. Inilah saya yang kini hadir di hadapan Ibu, Bapak, Dunsanak sekalian sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Hijau.

4



Partai Hijau Indonesia Partai Hijau didirikan 5 Juni 2012 oleh aktivis-aktivis lingkungan, petani, dan hak asasi manusia di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Jawa-Barat. Pendirian partai ini adalah pertanda munculnya “politik hijau” dengan visi mewujudkan Indonesia hijau, bersih dan lestari. Bagi Partai Hijau, politik hijau bukan politik yang mengejar kekuasaan atau yang biasa disebut “politik kekuasaan” melainkan politik yang mendorong pemberdayaan dan pemberian manfaat kepada khalayak. Inilah “politik daya-guna”. Dengan semangat berpolitik ini, tanpa menunggu berkuasa PHI harus sudah berdayaguna bagi publik. Partai Hijau juga bekerja dengan “etik”, yakni sebuah penggambaran pada cita-cita partai yang tegas, konsisten, dan secara aktif mempromosikan serta melindungi nilai-nilai yang diyakininya. Partai yang bekerja dengan etik inilah jawaban atas kejumudan (dan apatisme) publik terhadap perilaku politik atau inkonsistensi parpolparpol saat ini. Partai Hijau memiliki sifat non divisif, yaitu sebuah sikap yang melawan karakter khas yang mendominasi partai politik di seluruh dunia, yakni “pembedaan”, baik itu partai ideologis yang menyatakan dirinya inklusif maupun tidak. Berbeda dengan sifat

5



inklusif yang pada dasarnya hanya menekankan sikap penerimaan terhadap kelompok lain/perbedaan, sifat non divisif benar-benar mampu melampaui perbedaan agama, ras, etnik, kelas, nasionalisme dan ideologi apapun. Selain itu Partai Hijau memiliki keunggulan universality urgency, di mana siapapun dan dimanapun hari ini harus mengakui bahwa gerakan hijau (green movement), gaya hidup hijau (green lifestyle), budi hijau (green mind) dan nalar hijau (green reason) telah menjadi wacana utama di selueuh dunia (international grand narrative). Bahkan, meningkatnya bencana-malapetaka alam semakin menyadarkan dunia betapa mendesaknya politik hijau untuk berperan dalam menentukan kebijakan. Alamat : Jl. H No.4 Komplek Rawa Bambu I, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12520) Indonesia. Email : [email protected] P/F: +62 21 2270 8453 website : hijau.org

Angku Datuk, Ninik Mamak, Ibu, Bapak, Dunsanak yang berhadir, Pengalaman bekerja bersama rakyat telah membuat saya memahami bahwa persoalan yang dihadapi oleh rakyat utamanya disebabkan oleh kebijakan daerah yang masih belum pro-rakyat dan lingkungan. Di samping itu juga kebijakan-kebijakan yang juga belum membawa agenda yang dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Munculnya kebijakan-kebijakan tersebut karena masih lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan dari wakil-wakil rakyat. Kebijakan yang ada masih memberikan ruang dan memfasilitasi sekelompok orang untuk menguasai ruang hidup dan kekayaan alam dengan menempatkan rakyat sebagai komoditas pasar buruh murah dengan status yang tidak jelas. 6



Berangkat dari pemahaman ini, saya memutuskan bahwa sudah saatnya bagi saya untuk terlibat langsung untuk mendorong lahirnya kebijakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan lingkungan yang didukung kebijakan anggaran berkeadilan dan distributif. Untuk itu saya harus menjadi bagian langsung agar dapat melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan dan dilaksanakan sehingga sungguh-sungguh dapat memenuhi kebutuhan rakyat di Sumatera Barat. Inilah yang memantapkan langkah saya maju sebagai salah satu calon Anggota DPRD Sumatera Barat dari Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saya berkeputusan untuk menyediakan diri mewakili Ibu, Bapak, dan Dunsanak semua untuk mendorong perumusan dan mengawal pelaksanaan serta melakukan pengawasan terhadap kebijakankebijakan pembangunan yang akan dan telah dikeluarkan itu. Saya memilih untuk mewakili DAPIL 2, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena pada dasarnya saya memiliki hubungan emosional dan merasa perlu menyediakan diri untuk menerima mandat dari rakyat di dua kabupaten ini dan harus menjalankannya guna memastikan pengakuan dan perlindungan bagi ruang hidup rakyat dan lingkungan khususnya di dua kabupaten ini dan umumnya di Sumatera Barat. Penyediaan diri saya untuk menerima mandat dirasakan sejak pertama kali saya bekerja di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2009, yaitu di Nagari Sago Salido dan Nagari Surantih. Saya bekerja untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas rakyat yang hidup di zona bahaya tsunami. Kami membangun kapasitas dan sarana pendukung evakuasi saat bahaya dan menyiapkan rakyat di lokasi evakuasi untuk menerima dunsanaknya yang terpaksa berlari 7



menuju zona aman. Saya merasakan betapa sangat diperlukannya orang yang dapat menjembatani dan memastikan adanya kebijakankebijakan yang akan memberikan jaminan keselamatan bagi rakyat di sana. Pada saat mulai bekerja bersama WALHI Sumatera Barat saya juga merasakan hal yang sama ketika rakyat yang tanahnya terancam oleh keberadaan tambang batubara di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Batang Kapas. Kemudian, di Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama dengan Yayasan Citra Mandiri Mentawai saya merasakan bagaimana rakyat yang menolak pemberian izin kepada PT Biomass Andalan Energy atas nama pemenuhan energi listrik untuk menguasai dan mengambil ruang hidup rakyat di Mentawai dimana lokasi HTI sebagai sumber bahan baku Biomas tersebut sebahagian merupakan lahan tempat mereka memehuhi kebutuhan dasar mereka. Demikian juga dengan rencana proyek Restorasi Ekosistem, proyek dengan mengatasnamakan konservasi ini ternyata juga akan merebut ruang hidup rakyat Mentawai. Sementara pada sisi lain rakyat sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan kepastian dan perlindungan terhadap ruang hidup mereka. Ibu, Bapak dan Dunsanak yang baik, Mari kita melihat lebih luas lagi, yaitu di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Total luasnya lebih dari 4,2 juta hektar dengan 19 kabupaten dan kota. Jumlah penduduknya hampir 5 juta jiwa. Luas perairan lautnya diperkirakan lebih dari 18,6 juta hektar dengan panjang garis pantai lebih dari 2.000 km dan sebanyak 185 pulau besar dan kecil. Ini adalah sumber daya dan kekayaan alam yang melimpah. Sementara topografi wilayah provinsi ini meliputi 39,08% lahan yang berada pada kemiringan lebih dari 40%. Kemudian terdapat 8



606 sungai yang oleh pemerintah dikelompokkan ke dalam 9 Wilayah Satuan Sungai (SWS). Delapan puluh satu dari seluruh sungai yang ada tersebut merupakan sungai lintas kabupaten/kota. Beberapa sungai di Provinsi Sumatera Barat ini juga adalah hulu dari sungai-sungai di Provinsi Jambi, Bengkulu, dan Riau. Yang artinya jika tidak dikelola dan didukung kebijakan yang tepat akan mengacam keselamatan rakyat. Di samping itu perlu kita ketahui dan pahami bahwa Sumatera Barat ini berada di jalur cicin api (ring of fire), sehingga kita menjadi salah satu provinsi yang memiliki beberapa gunung api sedang aktif dan juga saat ini sedang tidak aktif seperti; Gunung Marapi, Gunung Talang, Gunung Tandikek, Gunung Kerinci, Gunung Talamau (Pasaman), dan Gunung Singgalang. Potensi sumber daya alam di Sumatera Barat cukup tinggi. seperti potensi kayu dan non kayu dari kawasan hutan seluas ± 2.600.286 hektar yang adalah 61,48% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi semenjak tahun 1970-an potensi tegakan kayu, terutama di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sudah dikuras oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin dari penyelenggara negara, bahkan sampai hari ini. Mirisnya, ternyata Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk kabupaten tertinggal dalam segala hal, dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat.

9



Angku Datuk, Ninik Mamak, Bundo Kandung, Bapak dan Dunsanak kito, Selain hutan, Sumatera Barat juga kaya akan kandungan bahan tambang mineral dan batubara. Saat ini, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikeluarkan pada Maret 2015, di Sumatera Barat telah terdapat 262 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimana 188 IUP di antaranya berstatus Operasi Produksi dengan komoditas emas, timah hitam, galena, bijih besi, tembaga, mangaan, batu kapur, kalsit, dan batubara. Akan tetapi, kita ketahui bersama juga bahwa selain yang berizin, aktivitas pengerukan sumber daya alam kita juga dilakukan tanpa izin atau illegal atas nama rakyat. Entahlah rakyat yang mana yang dimaksud itu.... Potensi sumber daya alam yang berada di daerah pegunungan, pesisir pantai dan laut jika dimanfaatkan secara hati-hati dan tepat akan mempunyai potensi wisata yang luar biasa di mana di daerah pegunungan menyimpan kekayaan hayati hutan tropis yang sangat besar, demikian juga dengan pesisir pantai dan laut memiliki potensi pasir, ombak dan ikan yang berlimpah. Namun kembali lagi, semua potensi tersebut masih belum bisa mendatangkan manfaat langsung kepada rakyat kecuali kepada sekelompok orang yang kemudian kembali mengatasnamakan untuk rakyat lagi. Angku Datuk, Ninik Mamak, Ibu, Bapak dan Dunsanak, Dari banyak perjalanan dan perkenalan saya dengan warga, jelaslah latar di mana kita berada saat ini di Provinsi Sumatera Barat. Latarnya adalah Hilangnya Tanah Nagari Nagari, seperti kata Ibu Syamsimarnis dan banyak sekali ibu-ibu lain di Nagari Tuik IV Koto, Nagari Tuik IV Koto Ilie, Nagari Koto nan 2 IV Koto Ile, Nagari Nan Tigo IV Koto Ilie, dan Nagari Taratak Tempatih yang harus

10



menyerahkan 2.635 hektar Hutan Nagari untuk pertambangan batubara. Demikian juga situasinya di Nagari Lunang Silaut dan Nagari Lunang Utara di Kabupaten Pesisir Selatan. Di sana, demi kemajuan PT. TRIPARABA, tanah-tanah nagari harus diserahkan kepada perusahaan tambang itu. Latar itulah yang mengakibatkan hilangnya pula sumber penghidupan, rusaknya daya dukung lingkungan dan daya pulih alam, dan lenyapnya ikatan adat dan tradisi berbasis pertanian kita, Orang Minang ini. Mengingat latar itu, dan akibat-akibatnya berupa krisis yang dahsyat ini, maka mau tidak mau selama ini sebagai aktivis dan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Barat, saya menyatakan menolak perampasan tanah nagari untuk perusahaan tambang, siapa pun pemiliknya, apapun jenis pertambangannya. Dunsanak kito, Saat ini terdapat 38 izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Barat. Perusahaan-perusahaan itu itu tergabung dalam beberapa kelompok konglomerat, yaitu Group Wilmar, Group Bakrie, PTPN, Tidar Kerinci Agung, Kencana Indonesia dan Incasi Raya. Ada juga perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang secara legal dan secara bisnis adalah perusahaan individu namun sebenarnya masuk ke dalam rantai pasok kelompok-kelompok perusahaan besar tersebut. Hal yang sama juga terjadi di kawasan hutan, dimana yang berkuasa atas sebagian besar kawasan hutan di Sumatera Barat hanyalah 4 perusahaan saja. Khusus untuk Kepulauan Mentawai, 81% kawasan 11



hutannya dikuasai oleh negara sebagai Taman Nasional Siberut, sisanya dikuasai 2 perusahaan HPH. Akibatnya paska tsunami di tahun 2010, untuk menyelesaikan pembangunan Hunian Tetap warga mengalami kesulitan bahan baku kayu dan kesulitan lahan untuk tempat tinggal yang aman dari ancaman tsunami. Sungguh ironis. Inilah penguasaan lahan dan sumber daya alam di Sumatera Barat oleh segelintir orang saja. Oleh karenanya tidak heran bahwa tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh rakyat langsung sebagai ruang hidupnya rata-rata hanya 0,3 hektar per Kepala Keluarga. Ibu, Bapak dan Saudara-saudara yang baik, Kita memang harus segera mendorong pembangunan agar Mentawai menjadi semakin baik, semakin maju dan semakin sejahtera. Program Bupati Mentawai yang menginginkan rakyatnya bebas buta huruf dan mendapat akses listrik melalui Program Mentawai Terang perlu kita dukung. Namun saya sangat tidak setuju program itu akan menyebabkan rakyat Mentawai kehilangan ruang hidupnya. Karena itu saya menentang keras dikeluarkannya IUPHHK-HT (izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu - hutan tanaman) seluas 28.000 hektar untuk PT. Biomas Andalan Energy, yang katanya nanti untuk menghasilkan biofuel untuk pembangkit listrik. Begitu juga dengan rencana pemberian izin pembangunan perkebunan kelapa sawit serta IUPHHK-HA (izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu - hutan tanaman). Penolakan saya ini semata karena saya telah mengetahui dari pengalaman di berbagai tempat selama ini bahwa ini akan menyebabkan rakyat Mentawai justru kehilangan sumber kehidupannya dan meningkatkan kerentanan bagi mereka.

12



Ibu, Bapak, Dunsanak, Atas semua itu, saya berketetapan hati untuk menyediakan diri sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan harapan saya akan berjuang sekuatnya untuk menghentikan aib luar biasa berupa beras miskin di Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana mungkin Sumatera Barat dengan budaya pertaniannya, Orang Minang dengan kemandirian dan kedaulatannya, ternyata adalah menjadi penerima raskin. Saya terhenyak betul dengan pernyataan seorang warga yang pernah saya dengar langsung, “Aib bagi kami saat memasak nasi di dapur, bau raskinnya tercium oleh orang yang lewat di jalan depan rumah.” Itulah sebabnya jika saya mendapatkan amanah sebagai anggota DPRD Provinsi nantinya maka saya akan menjalankan fungsi legislasi saya untuk memastikan pengakuan dan perlindungan bagi ruang hidup rakyat sebagaimana yang sudah diatur dan dimuat dalam konstitusi kita UUD 1945 dan peraturan perundangan yang ada saat ini, termasuk dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 (MK.35/2012). Dalam menjalankan fungsi anggaran saya akan memastikan pengalokasian anggaran yang akan memastikan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat bisa berjalan dan mendukung aktivitas produksi dan konsumsi rakyat serta meningkatkan kesejahteraan. Dalam fungsi kontrol dan pengawasan, saya akan menegur pemerintah daerah yang menyebabkan bahkan membanggakan aib bagi kita Orang Minang, yang bermain-main dengan kekuasaan dan birokrasi untuk kepentingan segelintir perusahaan swasta, dan yang merumuskan kebijakan berlandaskan kepentingan politik atau pribadi saja.

13



Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi, sairang salam nan jo sambah salam lalu sambah kumbali. Kabau gadang pandi lago, makan barulang ka ateh munggu, tarimolah salam dari ambo, kato bapulang ka nan tau. Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Padang, 23 Juni 2016 Uslaini Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

14



[infografik: Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Mentawai dengan gunung, laut, hutan, dan tanah-tanahnya sebagai kunci keselamatan ]

15


16




17



[infografik kampanye Datu Usman]

18



Menuju PILKADA TEBO 2017

DATU USMAN GUMANTI Calon Bupati Tebo dari Jalur Independen DEKLARASI PENCALONAN Assalamualaikum Wr. Wb., Salam sejahtera untuk kita semua, Salam Nusantara, Merdeka...!!! Yang kami hormati dan sayangi, Seluruh komunitas masyarakat adat di Kabupaten Tebo, Kaum petani, para pedagang, guru, tenaga kesehatan, para pegawai negeri di seluruh Kabupaten Tebo, Adik-adik pelajar dan mahasiswa, Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena atas rahmat dan ridhaNya kita dapat berkumpul pada hari ini di tempat ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bersedia untuk bersama-sama terlibat dalam sebuah momen yang sangat penting bagi masa depan kita di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ini. Semoga pertemuan kita hari ini dicatat Allah sebagai salah satu amal kebaikan kita, dan menjadi awal untuk manfaat yang sebesarbesarnya bagi kita semua, warga Kabupaten Tebo ini. Hadirin yang terhormat, Kami mengundang hadirin sekalian untuk hadir di sini dan bersama kami memulai satu langkah penting dalam sejarah kabupaten kita

19



ini, sejarah masyarakat adat, petani, rakyat kecil, bidan dan guru, dan semua kita ini.

71 tahun 59 tahun 17 tahun

Hadirin yang terhormat, Tahun ini Kabupaten Tebo telah berdiri 17 tahun lamanya, di dalam Provinsi Jambi yang kini telah berusia 59 tahun, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah merdeka 71 tahun lamanya. Ini artinya telah banyak sekali tahun, windu, dan dekade yang kita lalui melalui kesatuankesatuan organisasi kenegaraan itu: Kabupaten, Provinsi, Negara.

Hadirin yang terhormat, Marilah kita mengingat kembali bahwa kita yang ada di Kabupaten Tebo ini, di Provinsi Jambi ini, bersama-sama sebagai sebuah bangsa 71 tahun yang lalu menyatakan kehendak untuk memasuki pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan bahwa kita mau membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Baiklah kini kita merenungkan. Sudah benar-benar merdeka dan berdaulat kah kita sebagai masyarakat adat, sebagai petani, sebagai rakyat kecil di desa-desa? Sudah sejauh mana kita semua sebagai rakyat mencapai keadilan 20



dan kemakmuran? Dan apakah pemerintah kita, yaitu Pemerintah Negara Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Tebo telah melindungi kita ini, Warga Negara Indonesia, melindungi tanah-tanah, hutan, dan sungai, dan sumber air kita? Apakah mandat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa telah sungguhsungguh dijalankannya? Hadirin yang terhormat, Tahun ini usia Provinsi Jambi dimana kabupaten kita ini berada sudah mencapai 59 tahun. Sudah hampir 6 dekade kita bernaung di provinsi ini. Sudah sampai di mana kah pencapaian tujuan-tujuan mulia pembentukan provinsi kita ini dahulu? Benarkah kita, rakyat Jambi ini, sudah lebih menjiwai dan menyemangati Pancasila, sejak berdirinya provinsi kita ini pada 6 Januari 1957, sebagaimana di logo Provinsi Jambi yaitu bidang dasar segi lima? Masih adakah kini kepahlawanan dalam menentang penjajahan dan kezaliman, termasuk khususnya penjajahan dan penzaliman terhadap ruang hidup kita dan terhadap kita sebagai warga, sebagaimana makna gambar Keris Pusaka di logo provinsi kita? Sudah benar-benar hidupkah demokrasi kita, sebagaimana pepatah yang tertulis "bulek aie dek pambuluh, bulek kato dek mufakat" yang di Bahasa Indonesia kira-kira adalah "bulat air karena pembuluh, bulat kata dengan mufakat"? 21



Dan terakhir, bagaimana pula kita menjiwai dan melaksanakan semangat untuk "Sepucuk Jambi Sembilan Lurah", yang dilambangkan dengan satu pita yang bergulung tiga dan kedua belah ujungnya bersegi dua melambangkan kebesaran kesatuan wilayah geografis 9 Daerah Aliran Sungai dan lingkup wilayah adat dari Jambi. Inilah "Sialang Belantak Besi Sampai Durian Batakuk Rajo dan Diombak Nan Badabur, Tanjung Jabung"? Itulah pertanyaan-pertanyaan kita untuk sekali lagi memeriksa, apakah kita sudah di garis yang diidamkan saat dengan susah payah para pendahulu kita mendirikan Provinsi Jambi di mana Kabupaten Tebo kita ini berada di dalamnya. Hadirin yang terhormat, Tahun ini sudah 17 tahun Kabupaten Tebo terbentuk sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat dan akhirnya untuk mensejahterakan rakyat. Hari ini kami ingin mengajak hadirin sekalian untuk kembali melihat dan menilai, sudah sampai di mana kah tujuan terbentuknya kabupaten kita ini tercapai. Pertama-tama mari kita ingat sejarah yang telah mencatat bahwa sebagai bumi Kajang Lako, Kabupaten Tebo memiliki logo "Seentak Galah Serengkuh Dayung" yang asalnya adalah aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah tokoh masyarakat Tua Tengganai, Lembaga Adat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. 22



Baru kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati No. 16 tahun 2000 dan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Inilah sejarah yang sangat penting karena roh dan semangat Kabupaten Tebo ternyata tidak lari dari para Tua Tengganai dan Lembaga Adat. Di manakah kita kini pada saat memandang di dalam logo kabupaten kita ini, khususnya dalam tanda dan makna:  Keris berlengkuk tujuh yang tidak memakai ulu, yang melambangkan kepatuhan terhadap hukum serta semangat menolak yang bathil dan khufur?  Galah yang menunjukkan tekat untuk maju dan penolakan terhadap budaya asing yang negatif?  Dayung yang adalah tanda kekompakan, kebersamaan dan bahu membahu untuk mencapai tujuan bersama?  Dan sungai yang melambangkan bahwa Kabupaten Tebo didominasi oleh daerah aliran sungai dan juga merupakan sarana transportasi masyarakat? Hadirin yang terhormat, Mari kini kita pertimbangkan bersama-sama. Di manakah kepatuhan terhadap hukum dan semangat kita menolak yang bathil dan khufur apabila kini pemerintah kita sengaja mendatangkan perambah-perambah berupa perusahaan-perusahaan yang merusak wilayah adat dan hutan kita? Bukankah ada berita aparat negara, termasuk kepala desa, yang menganiaya warganya? Di mana pula kepatuhan terhadap hukum dan menolak yang bathil dan

23



khufur saat para pejabat pemerintahan terindikasi melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme? Bagaimana pula tentang semangat untuk menolak budaya asing yang negatif? Sedangkan budaya kita sendiri, adat kita sendiri, yang hingga kini hidup di 5 suku besar, yaitu Suku Petajen, Suku VII Koto, Suku IX Koto, Sumay, Maro Sebo/Muaro Tabir, dan di Suku Anak Dalam dan Talang Mamak Simarantihan di Kabupaten Tebo justru kita singkirkan dan kita hinakan? Jangan kata kita mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat itu, kita, justru kita semakin tertindas dan tersingkir oleh kebijakankebijakan dan proyek-proyek yang mengeksploitasi baik manusia maupun hutan yang adalah kita. Kemudian tentang dayung. Di manakah kini kekompakan dan kebersamaan kita, bahu membahu mencapai tujuan bersama? Sedangkan akhir-akhir ini di antara kita, masyarakat, saling berperang karena masalah lahan, kemungkinan kuat karena kepentingan perusahaanperusahaan penguasa hutan dan tambang! Ini lah yang terjadi dengan bentrok antara warga Pulau Temiang dengan warga Suku Anak Dalam di Kecamatan Sumay. Kenapa kini kita saling berperang di antara warga, sedangkan perusahaan-perusahaan dari luar jelas jelas merampas harta kekayaan dari hutan dan tanah-tanah kita? Kemudian yang terakhir, logo kabupaten kita meletakkan sungai sebagai asal muasal dan urat nadi transportasi masyarakat kita. Tapi apa yang terjadi kini? Dimulai dari 24



gagasan yang sungguh bertolak belakang, misalnya Pemerintah Provinsi yang suatu waktu pernah menyatakan ambisi membangun jalan tol dari Sungai Penuh, lewat Tebo, sampai Muara Sabak. Kemudian kita tahu belaka betapa proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Tebo yang dibangga-banggakan tak lain hanyalah pembangunan Islamic Center, pembangunan Stadion Utama Muara Tebo, dan pembangunan jalan dua jalur di dalam kota Tebo. Lalu di mana sungainya? Dimana kepatuhan kepada aspirasi dan sejarah yang menyatakan bahwa kabupaten kita ini pilarnya adalah sungai, anak sungai, dan daerah aliran sungai di mana peradaban masyarakat berkembang dan hubungan antar warga, antar masyarakat terjalin? Hadirin yang terhormat, Setelah 71 tahun menjadi Indonesia yang merdeka, kita masih sangat jauh dari cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Setelah 59 tahun mendirikan Provinsi Jambi, kita sama sekali tidak semakin dekat kepada pencapaian cita-cita dan penguatan semangat dan filosofi provinsi kita sendiri ini. Setelah 17 tahun Kabupaten Tebo ini, kita ternyata semakin jauh dari cita-cita saat kita menyatakan kehendak mengatur diri sebagai sebuah kabupaten baru, Kabupaten Tebo.

25



Hadirin yang terhormat, Untuk itulah, sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil sikap atas nasib rakyat, kita sendiri. Yaitu nasib masyarakat adat, petani, pedagang kecil, dan lapisan rakyat di pedesaan dan di pinggiran. Nasib kita sendiri ada di tangan kita, hari ini. Mari ingat bahwa hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri yang akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami, setelah bermusyawarah dan memperoleh restu dan mandat dari tetua-tetua adat, dari jajaran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dimana kita bernaung, dan doa dari anak istri dan keluarga kami, menyampaikan niat kami di hari ini, di tempat ini. Dengan mengucap Bismillahhirrohmanhirom, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, dengan restu para leluhur dan dorongan masyarakat adat di Jambi, kami menyatakan pencalonan sebagai Bupati Tebo dari jalur Independen. Inilah momentum yang sangat penting. Tahun 2017 nanti adalah saatnya seluruh warga dan masyarakat adat di Kabupaten Tebo memilih kepala daerahnya, memutuskan nasib dan masa depannya. Apakah kita akan membiarkan perampasan tanah, hutan, dan ruang hidup kita yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun ini? Apakah kita akan membiarkan terus berlangsungnya pemiskinan masyarakat adat dan petani di kabupaten Tebo, pengrusakan alam, dan penggerusan sistem adat dan sosial-budaya kita? Apakah kita akan membiarkan terus semua itu, yaitu paradigma pertumbuhan ekonomi dengan mesin-mesin pengeruk sumber daya alam sebagai andalannya, yang telah mengakibatkan perampasan tanah, pemiskinan, dan rusaknya adat-budaya kita ini.

26



ATAU, beranikah kita memilih dan menetapkan agenda pembangunan kita sendiri yang mengakui dan melindungi masyarakat adat, menggairahkan perekonomian perdesaan, dan menggencarkan program padat karya dalam pembangunan infrastruktur transportasi, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas. Inilah tantangan terbesar kita, masyarakat adat dan seluruh warga Kabupaten Tebo di Pilkada 2017 ini. Hadirin yang terhormat, Kini perkenankan kami sedikit banyak memperkenalkan diri. Nama kami Datuk Usman Gumanti. Kami lahir dan besar di Jambi, yaitu sebagai warga Masyarakat Adat Kampung Sungai Asam. Sampai saat ini saya dipercaya memegang amanah sebagai Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Wilayah Jambi. Sebagai pemimpin dan penggerak masyarakat adat di Provinsi Jambi, tanggung jawab kami adalah dalam memimpin dan mengembangkan program-program untuk pengakuan, perlindungan, dan kemajuan masyarakat adat, melayani dan mendukung seluruh komunitas masyarakat adat di Provinsi Jambi, meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat adat, memobilisasi dukungan baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab kami itu, kami telah memfasilitasi pemetaan wilayah adat di banyak komunitas masyarakat adat di Kabupaten Tebo, termasuk untuk Masyarakat Adat Orang Rimbo dan Talang Mamak Simarantihan serta Marga Sumay. Kami juga melakukan pembelaan dan bantuan hukum untuk warga masyarakat adat yang dikriminalisasi karena 27



mempertahankan tanah dan hutan adatnya, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kebijakan di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten di Jambi. Hadirin yang terhormat, Bekal kami mengajukan diri sebagai Calon Bupati adalah sedikit pengalaman kami mengurus masyarakat adat dengan berbagai aspek sosial-politik-ekonomi-hukum dan budayanya; sebagaimana telah kami uraikan di atas. Akan tetapi bekal yang lebih berharga bagi kami adalah niat sungguh-sungguh untuk menjawab tantangan dari pertanyaanpertanyaan tentang sudah sampai di manakah kita di 71 tahun Indonesia, 59 tahun Provinsi Jambi, dan 17 tahun Kabupaten Tebo. Ini lah niat untuk menghentikan laju kerusakan alam dan pemelaratan yang semakin kencang kita alami justru dengan semakin bertambahnya usia negara, provinsi, dan kabupaten kita. Bekal dan niat kami itu akan kami wujudkan ke dalam programprogram kebijakan yang langsung menyentuh akar permasalahan mendasar kita di Kabupaten Tebo, dan strategis dalam hal percepatan perubahan menuju keselamatan ruang hidup, hutan, air, tanah, dan lingkungan hidup kita, dan keselamatan kita sebagai warga masyarakat.

28


Menyelesaikan Tunggakan Masalah


Hadirin yang kami hormati, Prioritas kami dengan demikian adalah menuntaskan tunggakan masalah-masalah yang terus menumpuk sejak zaman kolonial Belanda dan tak pernah diselesaikan di usia 71 tahun republik, 59 tahun Provinsi Jambi, dan 17 tahun Kabupaten Tebo.

Inilah tunggakan masalah yang tak berkesudahan di kabupaten kita pada khususnya dan di Sumatera pada umumnya. Pulau Sumatera yang besar ini lah yang telah terpapar mesin-mesin ekonomi pertumbuhan sejak masa pendudukan badan usaha Hindia Timur Bersatu atau Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC, pada pertengahan abad ke-16 hingga akhir abad ke-17. Sejak itulah terjadinya Robohnja Sumatera Kami. Berbagai persoalan yang mencederai 17 tahun kabupaten kita ini pun, yang telah sebagian saya sebut, yaitu pemerintah yang sengaja memberi karpet merah untuk perusahaan-perusahaan perusak wilayah adat dan hutan, aparat negara yang bukannya melindungi dan melayani malahan menganiaya warganya, para pejabat pemerintahan yang terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian disingkirkan dan dihinakannya 5 kelompok besar masyarakat adat di Kabupaten Tebo oleh kebijakan-kebijakan dan proyek-proyek yang mengeksploitasi baik manusia maupun hutan, kelompok masyarakat yang kini saling berperang karena masalah lahan, dan proyek-proyek infrastruktur yang hanya 29



melayani ego dan nafsu pimpinan daerah dan hanya melayani kebutuhan industrial, tidak patuh kepada aspirasi dan sejarah kabupaten kita yang berpusat pada daerah aliran sungai. Persoalan-persoalan tersebut hanyalah akibat dari cengkraman mesin pertumbuhan ekonomi, dehumanisasi, dan degradasi fungsi alam yang semuanya dihalalkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Hadirin yang kami muliakan, program-program strategis yang kami tawarkan tak akan jauh-jauh dari penanganan persoalan-persoalan mendasar yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat dengan ruang hidupnya itu.

Mengakui dan Melindungi Hak Hak Masyarakat Adat

Hadirin yang terhormat, Situasi konflik dan permasalahan yang muncul di masyarakat adat kita tidak serta merta muncul tanpa penyebab atau yang melatarbelakangi permasalahan itu. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi konflik yang muncul di wilayah adat, khususnya akhir-akhir ini antara Suku Anak Dalam (SAD) dengan kelompok masyarakat lainnya.

SAD merupakan bagian dari keluarga besar kita, namun sayangnya nasibnya lebih buruk dari Orang Utan. Kalau beberapa waktu lalu muncul permasalahan kelaparan atau

30



krisis pangan, itu merupakan masalah yang krusial. Kebiasaan melangun pada SAD sudah menjadi tradisi dan tentunya mereka sudah mengenal areal yang akan ditujunya. Tidak sembarangan mereka melangun keluar batas teritorialnya. Dan kebiasaan melangun merupakan naluri bagi warga SAD untuk mencari rasa aman dan tentunya kedamaian dalam menyikapi berbagai musibah yang telah menimpa mereka. Saat ini teritorial melangun warga SAD telah dirusak dengan bergantinya fungsi hutan sebagai tempat tinggal menjadi ladang dan perkebunan, termasuk untuk lahan perusahaan PT LAJ di Kecamatan Sumay itu sebagai sebuah contoh langsung. Sedangkan warga SAD masih mengandalkan sistem berburu dan meramu dengan memanfaatkan tanaman liar tanpa mengenal sistem pasar. Di sisi lain masyarakat adat SAD berhadapan dengan perusahaan dan masyarakat yang sudah berorientasi pasar. Banyak lahan yang pernah diberikan kepada SAD telah beralih tangan, sehingga banyak diatara mereka telah melepaskan hak atas tanahnya kepada mereka yang berorientasi pasar. Sehingga ketika warga SAD ada di kota, mereka tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya (maladaptasi), banyak dari mereka yang menjadi pengemis atau mengambil sesuatu yang mereka temui. Sebelum mereka mandiri menghasilkan makanannya, mereka memerlukan jaminan hidup hingga mereka dapat hidup mandiri serta berbagai pendampingan lainnya guna menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan Sistem hidup SAD : Day to Day Life, dihadapkan dengan sistem kerja yang memberikan gaji bulanan, maka diibaratkan mereka 31



harus berpuasa selama sebulan dengan tidak berbuka dan sahur. Untuk mempersiapkan SAD untuk dapat beradaptasi dan berkembang mengimbangi kemajuan kehidupan. SAD tidak hanya harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, tetapi juga terus beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Selama ini kebutuhan makanan, air bersih dan obat-obatan tersedia cukup melimpah di alam/wilayah adat mereka. Konversi hutan menjadi perkebunan skala luas, terutama di tempat-tempat “melangun” SAD, menyebabkan sumber bahan makanan dan obat-obatan dari alam menjadi langka. Pemerintah harus hadir untuk melayani orang rimba dengan mengikuti cara dan pola hidupnya. Inilah kenapa sebagai bupati kami akan mengeluarkan kebijakan untuk penyelamatan dan pemulihan serta melindungi hak-hak masyarakat adat SAD dan masyarakat adat lainnya, khususnya dengan mengembalikan serta pengakuan dan perlindungan wilayah adat dan sumber-sumber kehidupan tersebut. Pada saat ini Negara mengakui 286.784,30 ha sebagai kawasan hutan yang dikuasainya. Termasuk didalamnya adalah kawasan hutan lindung Bukit Limau, kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga puluh (TNBT), kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), kawasan Taman Hutan Raya Bukit Sari, kawasan hutan produksi terbatas Sungai Sirih, kawasan hutan produksi terbatas Sungai Seragen Hulu Danau Bangko, kawasan hutan produksi 32



Pasir Mayang, kawasan hutan produksi Tabir Kejasung, dan kawasan hutan produksi Batang Tabir. Anehnya, hanya 1.263 ha yang dicatat sebagai hutan rakyat di Kabupaten Tebo ini. Pasti ada yang salah di sini dan inilah keadaan yang akan kami balikkan. Sebagai Bupati Tebo, Datuk Usman Gumanti akan: 1. Segera mengeluarkan Perda untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Tebo. 2. Berdasarkan Perda tersebut, segera mengeluarkan Keputusan-keputusan Bupati untuk identifikasi masyarakat adat dan pengakuan wilayah adatnya beserta seluruh hak pengelolaan sumber daya alam yang melekat padanya. 3. Memfasilitasi percepatan penuntasan pemetaan wilayah adat yang telah kami mulai dan terus jalankan sebagai Badan Pengurus Harian AMAN Wilayah Jambi, dan mendukungnya melalui kebijakan anggaran dan program Kabupaten Tebo. 4. Menjalankan dan mematuhi proses-proses Free and Prior Informed Consent (Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan) di wilayah-wilayah masyarakat adat dalam kaitannya dengan kegiatan investasi dan industri apapun, dan melakukan renegosiasi ulang atas kegiatan-kegiatan investasi dan industri yang sudah terlanjur berlangsung saat ini di wilayah-wilayah masyarakat adat tersebut.

33



Hadirin yang terhormat, Mengembalikan Atas izin Tuhan Yang Maha Esa dan restu para leluhur masyarakat adat, sebagai 200 ribu hektar Bupati kami akan: Tanah 1. Mencabut izin-izin konsesi yang telah Masyarakat mengancam dan menghancurkan Adat wilayah adat, terutama wilayah-wilayah adat yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup (pangan, air bersih dan obat-obatan). 2. Mereview RTRW/RTRWK dan Kajian Sosial Ekonomi tentang Masyarakat Adat yang berada di dalam wilayah-wilayah adat yang di dalamnya ada izin-izin konsesi tersebut. 3. Menjalankan proses FPIC di wilayah Masyarakat Adat berkaitan dengan kegiatan investor untuk kemudian renegosiasi ulang kegiatan investasi dan industri di sana. Kemudian, berdasarkan langkah-langkah di atas, kami memperkirakan dalam waktu 5 tahun sebagai Bupati, kami akan berhasil mengembalikan 200 ribu hektar wilayah masyarakat adat, berdasarkan hasil penelitian kami selama ini tentang wilayah masyarakat adat di Kabupaten Tebo. Pengembalian itu utamanya akan melalui jalur MK 35 tahun 2012, di mana hutan adat dikeluarkan dari Kawasan Hutan Negara, dan dengan demikian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhak mengeluarkan izin-izin konsesi

34



kepada perusahaan-perusahaan HPH, HTI, ataupun izin pinjam pakai untuk pertambangan. Termasuk dalam 200 ribu hektar ini adalah lahan-lahan yang selama ini diokupasi oleh puluhan perusahaan perkebunan kelapa sawit, dimana lahan-lahan tersebut sebetulnya adalah bagian dari wilayah adat Orang Rimba/Suku Anak Dalam, Marga Bathin XII (Marga Sumay), dan Talang Mamak Simarantihan.

Pelayanan Dasar untuk Masyarakat Adat dan Masyarakat Perdesaan

Hadirin yang terhormat, Setelah 71 tahun republik, 59 tahun Provinsi Jambi, dan 17 tahun Kabupaten Tebo, pada saat kami menjadi Bupati lah kami akan memprioritaskan program pembangunan untuk menyediakan layanan dasar bagi masyarakat adat dan masyarakat di perdesaan. Kami ulangi, kami tidak akan membangun stadion atau jalan raya dua jalur di tengah Kota Tebo melalui APBD Kabupaten Tebo. Kami mengutamakan program-program pendidikan, kesehatan, dan pemulihan lingkungan hidup di kampung-kampung dan di desa-desa.

Bergandengan dengan penyediaan layanan dasar tersebut, kami akan: 1. Mendukung Masyarakat Adat dalam membangkitkan dan menguatkan kembali sumber-

35



2.

3.

4.

5.

36

sumber penghidupannya yang sesuai dengan karakteristik wilayah adat dan budaya masingmasing kelompok masyarakat adat. Menyediakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik tokoh dan penggerak maupun pemuda-pemudi adat, dalam bentuk pelatihan dan pendampingan tentang keorganisasian, manajemen dan kewirausahaan, seni dan kebudaya, dan pengelolaan sumber daya alam. Merumuskan dan melaksanakan Roadmap Pengembangan Desa Yang Mandiri, Produktif dan Inovatif di Kabupaten Tebo Berperspektif Adat dan Kearifan Lokal. Mengeluarkan kebijakan pengadaan barang dan jasa, procurement policies, yang mengutamakan produk dan jasa dari masyarakat adat dan masyarakat perdesaan kita sendiri. Mendorong harmonisasi pola relasi antara masyarakat adat dan bukan masyarakat adat dalam bentuk dialog dan diskusi kampung, kecamatan, dan kabupaten.


75% Bebas Rawan Pangan, Banjir, 5 Penyakit. 100% Bebas Buta Aksara. 90% Bebas Keterisoliran.


Hadirin yang terhormat, Melalui program-program berorientasi Masyarakat Adat dan perdesaan sebagaimana diuraikan di atas, atas izin Allah SWT, apabila kami menjadi Bupati Tebo, kami mentargetkan dari seluruh desa di Kabupaten Tebo 75% BEBAS, yaitu bebas rawan pangan, bebas rawan banjir, bebas rawan 5 besar penyakit, serta 100% BEBAS buta aksara. Selanjutnya dari segi keterhubungan kami ingin mentargetkan dalam masa pemerintahan kami, apabila terpilih menjadi Bupati, 90 persen wilayah desa di Kabupaten Tebo bebas dari keterisoliran akses transportasi, akses kesehatan dan akses pendidikan.

37



Mengendalikan Alih Fungsi Lahan yang Meningkatkan Risiko Bencana

Hadirin yang terhormat, Bulan Februari yang lalu banjir besar melanda Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo. Banjir itu menggenangi ratusan rumah. Tinggi banjir ada yang sampai 3 meter. Tahun 2016 ini adalah salah satu tahun dengan bencana alam terparah di Kabupaten Tebo. Akan tetapi, itu bukan bencana alam. Itu adalah bencana buatan manusia. Karena manusia lah, tepatnya adalah kebijakan pemerintah dan oknumoknum perusahaan perusak hutan, perusak daerah aliran sungai, perusak sistem perairan, dan pengkorupsi proyek-proyek infrastruktur jalan dan selokan yang menyebabkan banjir itu.

Sebagai Bupati kami akan secara ketat mengendalikan, bahkan menghentikan, proses alih fungsi lahan. Ini adalah tantangan luar biasa karena proses alih fungsi lahan ini selama in iadalah lahan suap dan korupsi, termasuk yang akhir-akhir ini mencuat ke pemberitaan berkaitan dengan korupsi alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pimpinan pemerintahan di Kabupaten Tebo. Memang banyak yang ingin mengalihkan fungsi lahan, dari hutan menjadi perkebunan, dari hutan untuk pemukiman, dan lain-lain. Mereka siap dengan dana banyak untuk memuluskan keinginannya itu. Akan tetapi, Insya Allah, kami tak akan tergoda. Pengendalian alih 38



fungsi lahan bukan hanya demi menghentikan laju kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana, tapi juga untuk memastikan tidak terjadi pemiskinan tanah dan penghilangan ruang hidup bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan para petani di perdesaan. 1. Melakukan pengendalian alih fungsi lahan melalui peraturan yang melindungi keselamatan masyarakat adat dan warga perdesaan. 2. Mereview RTRW/RTRWK dan melakukan penegakan hukum berkaitan dengan pelanggaran dalam proses pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW/RTRWK.

Mendirikan 2 Pabrik CPO dan 2 Pabrik Karet

Hadirin yang terhormat, Sudah cukup banyak lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tebo. Apakah kita harus merasa bangga dengan fakta itu? Sama sekali tidak. Karena semua orang juga tahu bahwa keuntungan terbesar di industri kelapa sawit adalah pada pengolahan dan penjualan CPOnya. Para petani kita yang menjual tandan buah segar dan menyetornya ke 3 PKS yang berkuasa saat ini. Ini pada dasarnya tidak berbeda dengan situasi di zaman Belanda dahulu, saat rakyat menyetor lada ke pos-pos perdagangan VOC di Jambi dan VOC lah yang memperoleh manfaat terbesar dari perdagangan lada di dunia internasional,

39



manfaat yang asalnya adalah penindasan dan penjajahan petani Jambi. Inilah artinya bahwa pada hakikatnya, sampai hari ini pun penjajahan masih terus berlangsung, yaitu saat pribumi tidak berdaulat menentukan jenis tanaman yang akan ditanamnya, menetapkan harganya, dan memutuskan pasar mana yang akan dimasukinya. Di sektor industri kelapa sawit, semua hal itu ditentukan sepihak oleh perusahaan-perusahaan yang menguasai pabrik-pabrik pengolahan dan jalur pemasaran. Memang kita sadar bahwa pendirian pabrik dan lain-lain proses agroindustri membutuhkan faktor-faktor seperti modal, tenaga kerja, lahan, dan manajemen. Justru itulah tantangan kita. Kedaulatan dan kemandirian para petani berarti keberanian untuk menjawab tantangan mengatasi fator-faktor itu. Sebagai Bupati kami ingin mengajak para petani kelapa sawit dan para petani karet untuk memulai kembali perjuangan kemerdekaan ini, kemerdekaan agar berdaulat dan mandiri dalam mengelola produksi, distribusi, dan pemasaran produk-produk pertanian. Dalam perjuangan itulah kami akan mengupayakan pendiriaan 2 Pabrik Kelapa Sawit dan 2 Pabrik CrumRubber yang dimiliki dan dikelola langsung oleh para petani melalui koperasi-koperasi masyarakat pertanian, masyarakat perdesaan, dan masyarakat adat.

40



Selain itu, yang justru lebih penting, adalah kami berencana untuk membangun pabrik-pabrik pengolahan hasil hutan bukan kayu. Di sinilah justru kami harapkan perekonomian masyarakat adat yang berbasis hutan dan sumber daya alam, dengan kearifan dan keberlanjutannya, memperoleh dorongan dan penguatan demi keberlangsung masyarakat adat itu sendiri beserta kebudayaan dan alam lingkungannya.

Perusahaan Tambang Batubara Harus mendanai Upaya Pemulihan Sungai Batang Tebo

Hadirin yang terhormat, Kami ingin mengajak untuk mencermati berita yang dimuat di koran beberapa waktu yang lalu ini: “Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, Jambi, Supadi, mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup menilai tingkat pencemaran air sungai Batang Tebo memprihatinkan sehingga perlu mendapat penanganan serius. Menurutnya, Kementerian LH menilai kadar air sungai saat ini sudah sangat memprihatinkan. Supadi mengungkapkan, sejumlah kegiatan industri dan pertanian yang ada di sepan41



jang sungai menjadi penyebab utama pencemaran, di antaranya aktivitas penambangan tanpa izin dan penggergajian kayu (sawmill) di sepanjang sungai. Belum lagi limbah pabrik yang beraktivitas di daerah Tebo, katanya, limbahnya juga ikut mengalir ke aliran anak Sungai Batanghari itu. "Parahnya, banyak kandungan zat kimia mengalir ke air dari pestisida yang digunakan para petani," tandasnya. Ia berharap masyarakat bisa bersama-sama menjaga lingkungan di aliran Sungai Batang Tebo itu, karena jika pencemaran dibiarkan akibatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat.” Hadirin yang terhormat, Bisakah kita bayangkan bagaimana sang pejabat pemerintah Kabupaten Tebo ini: 1) Baru mau mengakui bahwa ada pencemaran parah di Sungai Batang Tebo setelah tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dari Jakarta melakukan penelitian dan menyatakan betapa parah keadaan Sungai Batang Tebo, 2) Tidak berani 42



menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa penyebab pencemaran yang paling utama adalah dari penambangan batu bara di sepanjang sungai ini, dan oleh karenanya 3) Berusaha menyalahkan petani yang memakai pestisida, dan menganggap pencemaran ini adalah tanggung jawab semua masyarakat. Padahal, kita semua sudah tahu belaka bahwa 1) Pencemaran di Sungai Batang Tebo yang adalah Sub-DAS Batanghari, sudah sangat parah sejak lama karena penambangan batubara dan emas yang menggunakan merkuri, dan 2) Yang bertanggung jawab adalah perusahaan-perusahaan yang mengelola, atau memodali, atau menampung hasil dari pertambangan batubara dan emas di Sungai Batang Tebo, dan oknum-oknum pemerintah daerah dan aparat negara yang membiarkan hal itu terjadi, bahkan memfasilitasi dan memperoleh keuntungan tidak halal dari pertambangan itu. Oleh karena itu, sebagai Bupati kami akan dengan tegas mengatasi pencemaran yang diakibatkan oleh pertambangan liar ini. Ini bukan hanya tentang keselamatan kita saat ini tapi juga anak cucu dan generasi penerus kita. Marilah kita ingat betapa buruknya dampak zat-zat kimia seperti merkuri itu terhadap perkembangan otak dan fisik anak-anak kita. Astagfirullah... Kami akan memaksa perusahaan-perusahaan, cukongcukong pertambangan liar, berhenti menambang dan merusak sungai, dan membayar biaya-biaya rehabilitasi sungai dan ganti rugi bagi korban-korban pencemaran 43



sungai. Cara apapun akan kami lakukan untuk memastikan hal ini terjadi, bila kami menjadi Bupati. Selain itu kami akan menggunakan skema yang sudah ada payung hukumnya, yaitu menyusun dan mengeluarkan Perda Kabupaten Tebo yang akan mengatur penyediaan dan pengelolaan dana-dana Corporate Social Responsibility, atau CSR. Dana-dana ini akan dikelola oleh organisasiorganisasi independen yang bertanggung jawab kepada publik, dalam rambu-rambu Perda ini.

Sungai Batang Tebo-Sungai Batanghari Menghubungkan Tebo dengan Kota Jambi

Hadirin yang terhormat, Berikutnya tentu saja adalah mengembalikan kesehatan ekosistem sungai dan membangkitkan kembali fungsinya sebagai penghubung dan sarana transportasi antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari dengan Kota Jambi. Dengan demikian kita benar-benar berusaha setia kepada semangat dan tradisi masyarakat kita yang berorientasi ke sungai. Inilah maksudnya ada gambar sungai di dalam logo Kabupaten Tebo.

Kenapa kita harus kembali menghidupkan sungai-sungai kita sebagai sarana transportasi penghubung desakecamatan-kabupaten? Karena di sanalah tergantung keselamatan jiwa dan ruang hidup kita. Karena seluruh

44



sejarah pertumbuhan peradaban di Jambi tidak terlepas dari hubungan hulu-hilir dan hubungan timur-barat. Inilah yang menentukan perkembangan politik, ekonomi, dan kebudayaan Jambi. Melalui sungai lah terbentuk hubungan yang dinamis antara Muara Tebo dengan Muaro Bungo, Muaro Tembesi, Muaro Bulian, Muaro Jambi dan banyak lagi. Sejarah pula yang telah menunjukkan bahwa saat kita membelakangi sungai adalah saat mereka mulai mengeruk kekayaan dari daratan pedalaman, yaitu hutan kemudian perkebunan dan pertambangan. Saat itu lah mereka meninggalkan sungai sebagai urat nadi kehidupan dan penyambung persaudaraan. Kemudian dibukalah hutan, dibangunlah jalan yang memotong hutan, dan kampungkampung, pemukiman, dan perambahan pun meruyak ke pedalaman, ke hutan hutan dan gunung-gunung. Sebagai Bupati, kami akan mengajak kita semua untuk kembali merawat dan menghargai sungai kita, terutama Sungai Batang Tebo. Kami akan melaksanakan programprogram untuk rehabilitasi ekosistem, mengarahkan perhatian dan pembangunan ke sungai, dan membangkitkan perekonomian yang berbasis sungai, termasuk pariwisata dan perikanannya.

45



Semua Proyek akan Dikerjakan secara Padat Karya

Hadirin yang terhormat, Sudah jelas dan pasti bahwa apabila kami menjadi Bupati, seluruh proyek-proyek pembangunan fisik yang didanai oleh APBD akan dilaksanakan secara padat karya. Ini terutama adalah untuk proyekproyek pekerjaan umum dan saranaprasarana pendidikan. Kami juga akan memberi peran dan ruang sebesar-besarnya bagi desa dan organisasi-organisasi di desa untuk mengusulkan proyek-proyek swakarsa, yang akan dikerjakan sendiri secara gotong-royong dan padat karya, dikelola sendiri keuangannya, dan diawasi seluruh kinerjanya oleh instansi yang berwenang di tingkat kabupaten.

Kami mentargetkan bahwa program-program padat karya ini akan menyerap 80% dari seluruh tenaga kerja produktif yang masih menganggur di Kabupaten Tebo.

46


Mendukung Bidan Desa, Dukun, Ahli Pengobatan Tradisional untuk Memperkuat Pelayanan Kesehatan Warga


Hadirin yang terhormat, Pokok ini barangkali akan didengar sebagai sangat aneh dan tidak masuk akal. Justru sebaliknya. Kami akan mendukung bidan desa, dukun-dukun di desa-desa, dan ahliahli pengobatan tradisional di seluruh Kabupaten Tebo. Kami akan mendukung mereka dengan pendataan, untuk kemudian diakui, dan kemudian kami siapkan fasilitas pelatihan dan pengembangan kemampuan diri, kemudahan perizinan untuk berpraktek, penghargaan untuk yang berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar hak dan merugikan warga.

Dibalik rencana program ini adalah keyakinan kami bahwa kita memiliki kearifan tradisional yang luar biasa kaya dalam bidang pengobatan dan kesehatan. Kearifan tradisional ini sudah lama disepelekan bahkan dimusuhi oleh sistem pengetahuan kedokteran yang berasal dari negara-negara barat. Inilah yang meminggirkan dan menyingkirkan sistem kesehatan masyarakat adat kita yang sebenarnya bersifat lebih holistik dan sistemik. Hal lain di balik rencana program ini adalah karena secara jujur kami akui bahwa kami pun seringkali lebih percaya kepada dukun dan ahli pengobatan tradisional untuk mengobati diri kami saat sakit dan mempertahankan kesehatan kami. Jadi kalau kami pun demikian, 47



sebagaimana keyakinan kami juga sebagian besar dari warga kita pun demikian, baiklah kita nyatakan secara tegas dukungan dan program kita untuk sistem dan tenaga kesehatan kita sendiri ini. Dengan demikian semoga akan semakin berkembanglah sistem pengetahuan kita tentang kesehatan, dan menguatlah pelayanan kesehatan di kabupaten kita ini. Langkah yang akan kami lakukan dalam bidang ini adalah upaya-upaya konret untuk memperkuat kerjasama antara dukun beranak dan atau Dukun “Orang Pintar” dengan petugas pelayanan kesehatan atau instansi terkait. Upayaupaya ini di antaranya adalah dengan menyiapkan regulasi dan mekanisme yang jelas dan mengedukasi masyarakat. Berkaitan dengan sistem kesehatan yang utuh dan terpadu ini, kami juga ingin membudidayakan berbagai tanaman pengobatan dan memasyarakatkan sistem pengobatan alami dan tradisional dari warisan para leluhur di Kabupaten Tebo.

48


Menggerakkan Modal Swadaya, Merebut DanaDana Pemerintah Pusat, dan Mengembangkan ProgramProgram Kerjasama dengan Lembaga NonPemerintah


Hadirin yang terhormat, Salah satu isu yang diperbincangkan saat ini adalah problem ketergantungan lembaga non-pemerintah terhadap dana asing. Problem ini dinilai sangat kronis dan berdampak pada citra dan efektivitas kerja lembaga-lembaga tersebut. Ini bak pisau bermata dua dimana dana asing dapat memberikan manfaat sekaligus masalah bagi bagi upaya pembenahan dan pembangunan pemerintah, masyarakat, dan lingkungan hidup. Karena dominannya peran dana asing ini, NGO kerap dituding sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan negara asing yang mendanainya. Kondisi tersebut juga membuat berbagai program dan perjuangan yang dilakukan juga tidak menjadi efektif karena tidak bisa menumbuhkan partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap program yang dijalankan. Akibatnya urgensi program yang dijalankan di mata masyarakat lokal juga berkurang karena pekerjaan NGO-NGO tersebut dilihat sebagai program yang digerakkan dan didanai dari negara luar.

Syukurlah bahwa dalam 5 tahun terakhir telah muncul kesadaran dari sejumlah NGO untuk melakukan penggalangan dana lokal. Kesadaran itu salah satunya 49



dipicu oleh terjadi berbagai krisis dan bencana serta musibah yang telah dialami Kabupaten Tebo khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya. Inisiatif untuk menggalang dana ini dipicu oleh kesadaran bahwa lembaga donor asing tidak selamanya akan membantu dan beroperasi di Tebo. Dengan pemahaman dan pengalaman yang luas yang kami beruntung miliki selama ini, kami akan mampu menyikapi ini secara bijaksana dan cerdas untuk kepentingan keselamatan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Tebo. Sebagai Bupati kami akan menggunakan secara maksimal segenap pengalaman kami bekerja dengan organisasiorganisasi sosial kemasyarakatan dalam upaya menggerakkan modal swadaya masyarakat untuk program-program pembangunan masyarakat sendiri, merebut dan mengelola dana-dana APBN dan pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan kesehatan lingkungan hidup dan pemulihan daya produksi warga, dan mengundang program-program kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah di bidang lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, perekonomian rakyat, dan pembangunan kebudayaan. Kami meyakini bahwa pengalaman kami selama ini sebagai aktivis AMAN dan jaringan ideologis dan profesional yang telah kami bangun selama ini, baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional, akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan program, 50



mempresentasikan di berbagai kalangan, melakukan lobi dan menggalang dukungan baik berupa masukan pemikiran dan keahlian maupun dana pelaksanaan kegiatan. Secara lebih luas, komitmen kami ini adalah sambutan terhadap Nawacita Presiden Jokowi. Pada kenyataannya nanti kami akan merevitalisasi eksistensi badan usahabadan usaha demokratis dan kerakyatan seperti koperasikoperasi yang kemudian membangun kerjasama dan mempromosikan dengan pihak luar negeri baik yang sifatnya bilateral maupun bersifat kerjasama dengan lembaga non-pemerintah di dalam negeri maupun luar negeri berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tebo.

Beasiswa dan Ikatan Dinas untuk Mengutamakan Pendidikan Vokasional bagi Anak-anak Tebo

Hadirin yang terhormat, Apabila terpilih sebagai Bupati kami akan memberikan perhatian khusus kepada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Tebo. Kami berkeyakinan bahwa aset terbesar kabupaten ini adalah manusia-manusianya. Oleh karena itu kami akan menyiapkan program menganggarkan secara signifikan fasilitas untuk memberi kesempatan anakanak Tebo melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebh tinggi. Kami ingin menekankan pada pendidikan vokasional,

51



yaitu pendidikan yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Dengan memprioritaskan pendidikan vokasi ini kita akan menciptakan kondisi pemungkin bagi masyarakat Tebo untuk merencanakan dan mengelola sendiri kekayaan alam Tebo, yaitu untuk keselamatan dan kesejahteraan warga. Beasiswa yang kami rencanakan akan diikuti dengan Ikatan Dinas, yaitu untuk mencegah brain drain, mengalir keluarnya SDM berkualitas, yang hanya akan menjadi pelayan administrasi dan teknis, bahkan buruh murah, di pusat-pusat industri dan jasa di kota-kota besar. Dalam bidang ini target kami adalah: 1. 1.500 beasiswa sarjana S1/S2 2. 500 orang sarjana S1/S2 didorong dan difasilitasi dalam hal enterpreneurship 3. 500 orang didorong untuk memenuhi kebutuhan tersedianya aparatur pegawai negara berkualitas di Kabupaten Tebo, 4. 500 disalurkan ke perusahaan yang ada di Kabupaten Tebo 5. 90% dari seluruh anak-anak Tebo telah lulus SMA/SMK/MA dan yang sederajat dan pendidikan alternatif lainnya termasuk Sekolah Adat, Sekolah Agama, serta Sekolah Berbasis Alam yang kreatif dan inovatif.

52


Memastikan bahwa Semua Kita adalah Warga Tebo yang Bersatu dan Harmonis


Hadirin yang terhormat, Komitmen pamungkas kami apabila terpilih sebagai Bupati adalah bahwa kami akan bekerja keras dengan seluruh daya dan upaya untuk memastikan bahwa apapun suku dan etnisnya, dari manapun asalnya, semua kita akan menjadi Warga Tebo yang Bersatu dan Harmonis. Meskipun ini adalah komitmen yang paling bontot, tidak berarti bahwa ini kurang penting. Ini barangkali adalah komitmen yang paling penting yang harus menjadi keutamaan siapa pun yang menginginkan kemajuan, keselamatan ruang hidup, dan kesejahteraan Tebo. Sebab apalah artinya kemajuan-kemajuan dalam upaya pengembalian tanah kepada masyarakat adat dan petani, apalah gunanya semakin pintar dan berpendidikan anak-anak Tebo, apabila kita gagal mengembalikan kedamaian, kerukunan, dan persatuan di antara kita sesama warga Tebo. Justru perpecahan kita selama ini, perang antar kampung dan antar masyarakat, adalah akibat dari musuh kita yang paling besar, yaitu pemberhalaan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan mesin-mesin pengeruk sumber daya alam yang rakus lahan, rakus bahan baku, rakus energi, dan rakus buruh murah. 53



Pada saat kami memimpin Kabupaten Tebo kami akan memastikan bahwa yang pertama-tama kita kejar dan upayakan adalah keselamatan ruang hidup warga, kebebasan dari penindasan dan pelanggaran hak asasi, lingkungan hidup yang sehat, dan pada akhirnya kedaulatan, kemandirian, dan martabat kita sebagai manusia dan sebagai masyarakat Kabupaten Tebo. Pada akhirnya, kami juga memandang bahwa salah satu kunci persatuan dan keharmonisan warga kita adalah dengan mengaktifkan dan menghidupkan aturan-aturan adat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Ini lah langkah-langkah penting agar seluruh warga Kabupaten Tebo bersatu dalam kehidupan yang damai dan harmonis.

54



Hadirin yang terhormat, Itulah semua yang bisa kami haturkan pada kesempatan ini, sepenuh-penuhnya, sejujur-jujurnya, dan seterang-terangnya. Inilah kami apa adanya, dengan kepedulian, pemahaman, pengalaman, dan gagasan kami. Apabila seluruh hadirin berkenan, kami menawarkan semua itu menuju Pilkada Tebo 2017. Semoga Allah SWT mengizinkan dan memberkati ikhtiar kita semua. Wassalamualaikum Wr. Wb. Datuk Usman Gumanti Di Muara Tebo, Jambi Pada hari ini, Juli 2016

55


56




57



[infografik kampanye Herbet L.R. Panggabean]

58



Deklarasi Calon Anggota DPD RI Provinsi Riau HERBET L.R. PANGGABEAN 1 Juli 2016 Pekanbaru, Riau Teks Lengkap: Duta untuk Keselamatan Alam dan Rakyat Riau Segala puji dan syukur untuk Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas anugerahNya lah kita bisa berkumpul di sini dan saya bisa hadir di depan Saudara-Saudari sekalian hari ini. Saya ingin memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Saudara-saudari yang telah berkenan hadir hari ini, sebagian saya tahu datang dari jauh, ada yang dari kampung-kampung di pelosok, ada rekan-rekan kerja di gerakan sosial dan lingkungan hidup, ada rekan-rekan pencinta alam, dan semua rekan dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih karena berkenan melakukan perjalanan yang jauh dan pasti cukup mahal untuk sampai di sini. Saya meyakini bahwa pasti ada alasan khusus di balik perjalanan jauh yang Bapak/Ibu, Kakak/Adik, Saudara-Saudari lakukan hari ini. Dan saya tahu betul bahwa alasan itu bukan sepenuhnya karena saya. Tapi tentu karena ada kegelisahan, sekaligus keyakinan dan harapan. Kehadiran di sini adalah wujud keyakinan dan harapan bahwa Provinsi Riau bisa menjadi lebih baik. Ada keyakinan dan harapan 59



bahwa ada keselamatan dan kesejahteraan untuk kita warga provinsi ini. Di saat menghadapi bencana kabut asap, kita percaya bahwa suatu saat udara harus bersih dan langit biru kembali. Di saat kita diserbu banjir dan longsor seperti di banyak tempat di Riau tahun ini, kita yakin bahwa suatu saat kita akan menuntaskan masalah-masalah mendasar atas alam dan lingkungan hidup kita ini. Di tengah-tengah konflik dan perseteruan tentang tanah dan ruang hidup antara kita dengan perusahaan-perusahaan itu, kita tahu bahwa suatu saat keadilan akan menang dan hak-hak kita akan pulih dan dihormati. Di saat kita muak dengan para politisi yang hanya tahu korupsi dan rebutan kekuasaan, kita percaya bahwa suatu saat akan muncul era baru, generasi baru politikus dan birokrat dan pemimpin yang betulbetul bekerja untuk rakyat. Kita masih yakin dan percaya dan kita masih berharap bahwa bangsa ini, negara ini, provinsi ini bisa menjadi lebih baik. Itulah yang saya yakin persis ada di balik kesediaan Bapak/Ibu, Kakak/Adik, Saudara/Saudari melakukan perjalanan dan berkumpul di sini bersama saya pada hari ini. Perkenankan saya juga menceritakan sedikit perjalanan hidup saya. Sebagaimana telah diketahui, saya bukan asli orang Riau. Saya ini suku Batak Aura Melayu. Tetapi saya lahir dan besar di Pekanbaru. Saya sekolah dari SD sampai perguruan tinggi di Pekanbaru. Saya telah menjadi orang Riau. Kenapa saya ini mengaku suku Batak Aura Melayu? Karena saya merasa telah ditahbiskan oleh Air Sungai Siak. Itulah yang menjadikan diri saya sebagai putra Riau. 60



Juga karena saya telah dan terus belajar banyak dari tunjuk ajar Melayu. Inilah saya, yang belajar sejak menjadi MAPALA di Universitas Riau, menjelajahi gunung, hutan, kampung, desa dan pantai di sekujur Riau. Sejak tahun 2007 juga saya bergiat di Yayasan Mitra Insani (YMI). Inilah kawah candradimuka tentang integritas pribadi, keberpihakan, dan ketekunan untuk bekerja bersama rakyat mengatasi persoalan-persoalannya. Bersama YMI pula saya terus menerus membangun komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan, pemerintah maupun nonpemerintah, di kampung-kampung maupun di ibukota. Dari Pelalawan, Siak, Kampar, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Rokan Hulu, sampai Pekanbaru, sampai Jakarta, bahkan sampai beberapa negara di benua Asia dan Eropa. Yang saya lakukan adalah belajar dan belajar dan belajar, kemudian bekerja, bekerja, bekerja bersama masyarakat desa-desa itu. Bersama-sama kami belajar dan bekerja untuk memperkuat diri, mempertahankan hak, dan membangun kehidupan yang lebih baik dan lestari. Bersama YMI saya telah menangani isu-isu seperti Hutan Desa, peningkatan produksi ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta membantu masyarakat dalam penyelesaian konflik-konflik agraria yang menderanya. Dengan rendah hati saya ingin katakan, inilah perjalanan hidup yang membuat saya menemukan marwah Riau yang harus kita utamakan, yaitu untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat Riau itu sendiri.

61



Perjalanan dan pemahaman ini, beserta desakan kepedulian dan mandat untuk perubahan yang saya rasakan demikian kuatnya, mendorong saya hari ini untuk mendeklarasikan pencalonan saya sebagai Calon Anggota DPD RI dari Provinsi Riau. Bapak/Ibu, Kakak/Adik, Saudara/Saudari… Sekali lagi saya ingin tegaskan: bekal saya bukan uang dan harta. Gaji saya di YMI hanya 5 juta rupiah/bulan selama 9 tahun ini. Paling-paling ada kenaikan 5% tiap tahunnya, sesuai inflasi… Saya masih sangat muda. Saya belum berkeluarga. Saya sedang mencicil rumah. Saya punya satu motor bebek. Itulah keadaan ekonomi saya, sejujurnya. Bekal saya juga bukan koneksi politik dan backing. Saya tidak punya pemodal untuk memasuki dunia politik ini. Sebenarnya, saya memang justru menolak pemodal politik. Saya menolak money politics, yaitunya berkuasanya uang dan modal kapital dalam politik. Saya sudah bertekad bulat sejak awal bahwa saya tidak akan membeli suara pemilih. Bukan karena keadaan ekonomi saya memang tidak memungkinkan, tapi karena keyakinan dan prinsip saya dalam berpolitik itu. Saya tidak akan membeli suara Anda, langsung ataupun tidak langsung. Justru, sebagaimana hari ini Saudara/Saudari alami sendiri, Anda lah yang membiayai perjuangan politik ini, yaitu dengan hadir di sini atas biaya sendiri. Jelas pula, bekal saya bukan nama besar, popularitas, atau ketokohan. Kalau di desa-desa yang 9 tahun ini saya kunjungi, iya, saya agak dikenal. Tapi saya bukan orang yang sering masuk koran atau televisi. Saya bukan selebriti. Tapi dalam hal ini saya justru merasa sangat beruntung juga.

62



Saya beruntung karena sebagai orang muda, penghasilan sekadarnya, pendidikan secukupnya, ternyata bekal yang saya miliki hanyalah pengalaman bekerja bersama rakyat, jaringan komunikasi dari tingkat kampung sampai Pekanbaru sampai Jakarta dan Eropa. Bekal saya juga adalah gagasan-gagasan menuju keselamatan dan kesejahteraan rakyat Provinsi Riau. Inilah saya apa adanya. Inilah yang saya tawarkan. Kemudian, Bapak/Ibu, Kakak/Adik, Saudara/Saudari… Kenapa secara khusus saya berkehendak menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD? Karena meskipun banyak yang menyepelekan DPD sebagai lembaga yang tidak punya pengaruh dan kewenangan, saya berpandangan bahwa bukan melulu lembaganya yang salah, tapi juga karena orang-orangnya yang salah. Lebih tepatnya lagi, karena anggotaanggota DPD, termasuk yang dari Riau, sendiri lah yang selama ini menyepelekan diri sendiri, menyepelekan tugas dan perannya, dan tidak sungguh-sungguh tergerak oleh tumpukan tunggakan masalah di daerahnya masing-masing. Mungkin mereka tidak tahu apakah itu tunggakan masalah di provinsinya! Jadi, selama ini AnggotaAnggota DPD menyepelekan diri sendiri. Jadilah seperti selama ini, dimana DPD kesannya seperti panti jompo bagi bagi mantan-mantan pejabat pemerintahan. Mereka tinggal duduk diam tenang-tenang tanpa mengerjakan banyak hal mendesak yang seharusnya dilakukan semua pihak, masing-masing pada porsi dan perannya, pada situasi krisis lingkungan, krisis ekonomi, krisis kewibawaan negara, dan krisis kebudayaan masyarakat kita saat ini.

63



Padahal: Sungguh betapa pentingnya DPD!!! Khususnya di Provinsi Riau, dimana peran dan pengaruh pemain-pemain tingkat nasional bahkan internasional demikian kuatnya. Pemain-pemain itu lah yang selama ini menentukan merah hijaunya Riau, kaya miskinnya, lestari atau rusaknya lingkungan, berasap atau tidak berasap setiap tahunnya. Pemain-pemain itu bukan hanya perusahaan-perusahaan raksasa nasional bahkan internasional, tapi juga para pengambil keputusan dan pemerintah di Jakarta. Khususnya lagi tentang land security bagi rakyat, yaitu keselamatan dan keamanan ruang hidup warga Provinsi Riau. Ternyata ini pun yang menentukan adalah para pemain di tingkat pusat tersebut. Belum lagi bicara tentang tunggakan masalah yang selain skalanya nasional, sejarahnya pun bermula sejak jaman penjajahan Belanda. Mungkin anggota-anggota DPD dari Riau sampai sekarang tidak juga paham apa tunggakan masalah di provinsi kita ini! Tunggakan masalah kita di Riau adalah persoalan agraria yang tak pernah dituntaskan. Ini lah tunggakan masalah yang dimulai sejak jaman kolonial Belanda, diteruskan paska kemerdekaan, pada zaman Orde Baru, dan sampai hari ini pun tidak terlihat kesungguhan siapa pun untuk menyelesaikannya. Tunggakan masalah agraria ini diawali dengan perampasan tanah masyarakat adat, tanah petani di desa-desa, gunung dan hutan. Tanah, gunung dan hutan itu dirampas oleh pemerintah kolonial, secara sepihak dinyatakan sebagai tanah negara atau kawasan hutan negara, kemudian dibagibagikan sesuka hatinya sebagai konsesi untuk perusahaanperusahaan pengeruk sumber daya alam. Tunggakan masalah ini ujungnya adalah situasi hari ini, yaitu petani yang tidak punya sawah dan ladang yang cukup untuk penghidupannya, masyarakat adat yang kehilangan wilayah dan hutannya, dan

64



terkonsentrasikannya penguasaan lahan kepada korporasi-korporasi raksasa yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari tangan saja. Kedua hal di atas, yaitu bahwa pemain dan permainan di pusat lah yang mengharu-biru Riau, dan tunggakan masalah yang skalanya nasional dan historikal, menunjukkan betapa sebenarnya DPD bisa sangat berperan, yaitu di tingkat pusat dan nasional tersebut. Kalau Anggota-Anggota DPD menyepelekan diri, jangan sampai pula kita warga Riau lalai dan gagal mengetahui nilai penting DPD ini dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan keselamatan dan kesejahteraan kita! Misal praktisnya: Apakah kita sudah ngomong dan didengarkan oleh senator DPD kita di Jakarta agar bisa terjadi perubahan di Riau? Saudara/Saudari, Di Provinsi Riau ini masalahnya adalah cara mengelola dan perlakuan kepada sumber daya alam. Karena hanya mengeruk, mengeruk, dan mengeruk… tinggal lah kita dengan kebakaran hutan, kabut asap, banjir, kekeringan, pencemaran air, pencemaran tanah. Berikutnya, masalahnya adalah keberadaan kita, Riau, di tengah Pulau Sumatera, di rangkaian gunung berapi dan lempengan patahan gempa, tidak pernah diterima sebagai realita untuk kemudian memandu seluruh perencanaan pembangunan, pembuatan proyek-proyek infrastruktur, dan rekayasa sosialekonomi agar sesuai dan siaga dalam kerawanan bencana di tempat kita ini, Provinsi Riau. Masalah tanah dan ruang hidup, masalah pengerukan sumber daya alam, dan kerawanan bencana ini pada akhirnya sebab musabab kita 65



tak jua beranjak dari kemiskinan dan kebodohan, selalu menjadi korban kriminalisasi, dan kehilangan lingkungan yang sehat untuk hidup kita dan anak-anak cucu kita. Akan tetapi, di balik masalah-masalah itu saya menemukan sumber dari segala sumber masalah. Ialah paradigma pembangunan yang memberhalakan pertumbuhan ekonomi, dengan nafsu tak terhingga untuk semakin kaya dan terus semakin kaya, mengakumulasi modal, rakus lahan, rakus air, rakus bahan mentah, rakus buruh murah. Inilah mesin pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya adalah musuh kita sejak awal. Inilah musuh yang tidak kelihatan jelas, makanya sungguh lebih berat untuk dikalahkan. Karena jelas lebih mudah mengalahkan Belanda yang kelihatan warna kulit dan bajunya, nyata senjata dan amunisinya. Karena itulah saya mendeklarasikan pencalonan ini, sebagai ajakan untuk kita semua, bersama-sama, mengenali dan melawan musuh yang susah dilihat ini, dan mengalahkannya. Sebagai Anggota DPD saya akan bisa secara optimal mendengarkan, berbicara, dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan dan tunggakan masalah ini. Setelah membicarakan dan menemukan masalah dan solusinya, kita bisa kemudian bersama-sama mendesakkannya kepada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Sebagai Anggota DPD saya tidak akan seperti Anggota-anggota DPD dari Riau selama ini, yang melulu hanya bicara tentang Dana Bagi Hasil. DBH itu hanya persoalan remeh temeh, tentang uang yang sebetulnya tidak seberapa, kalau dibandingkan skala permasalahan agraria, lingkungan hidup, dan pola pengerukan sumber daya alam yang kita hadapi di Provinsi Riau. 66



Sebagai Anggota DPD saya akan menjadikan urusan tata ruang sebagai urusan utama. Salah besar apabila ada anggota-anggota DPD itu berkata bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang rencana tata ruang wilayah. RTRWP Riau yang ada saat ini dirancang untuk memberi kepastian ruang bagi korporasi, bukan bagi rakyat dan masyarakat adat, dan bukan tentang pemerataan penguasaan lahan untuk keselamatan ruang hidup dan kesejahteraan sebagian besar rakyat. Pencadangan lahan di Riau kita ini sudah dipatok dari Jakarta! Dalam situasi ini DPD kita seharusnya melakukan intervensi pada RTRW Pulau, yaitu di tingkat Sumatera. Di situlah ruang politik DPD untuk berperan penting mendorong perubahan dan perbaikan tata ruang agar lebih mencerminkan kepentingan daerah dan melindungi ruang hidup dan ruang kelola warga Provinsi Riau. Anggota DPD punya corong yang besar untuk mengungkap masalah besar ini. Corong yang besar itu kalau digunakan secara cerdas dan dilandasi keberpihakan yang tegas, akan sangat bermanfaat dalam merevisi, memperbaiki, dan mengganti kebijakan tata ruang yang menyangkut warga provinsi kita ini. Sebagai Anggota DPD, saya akan mengawal proses-proses politik dan birokrasi di Jakarta tentang penguasaan lahan oleh korporasi. Ini sangat mendesak karena keterlanjuran ketidakadilan penguasaan lahan sudah sangat parah dan seumpama pendarahan maka ini harus dihentikan segera. Oleh karena itu saya juga akan langsung mendorong dan memastikan penegakan kebijakan moratorium perizinan baru, penghentian proses-proses perpanjangan izin, dan menghentikan kegiatan-kegiatan pembukaan lahan untuk industri skala besar, sampai tuntasnya penataan kuasa atas tanah dan hutan.

67



Saudara/Saudari, Masalah utama lain yang akan saya tangani sebagai Anggota DPD adalah masalah yang secara langsung dan nyata kita alami setiap tahun, bahkan lebih dari sekali dalam setahun, yaitu pencemaran asap. Sudah 18 tahun lebih kita hidup di dalam kabut pencemaran asap. Setiap tahun anak-anak kita terpapar polusi udara yang membahayakan kesehatan dan pertumbuhan kecerdasan anak. Bahkan sebagian besar korban jiwa adalah juga anak-anak. Seluruh aspek kehidupan kita terganggu saat kabut asap. Kerugian diperkirakan trilyunan rupiah. Terus apa gunanya semua angka-angka indikator perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengurangan kemiskinan, dan lain-lain, kalau kualitas kehidupan kita justru semakin memburuk dari tahun ke tahun. Bukankah yang paling berharga adalah kesehatan kita? Sekali lagi, masalah mendasarnya adalah karena kita salah meletakkan mana yang paling prioritas dan paling penting. Yang paling penting dan paling mendasar itu bukanlah pertumbuhan ekonomi yang harus dikejar sampai kalau perlu membakar hutan dan lahan seperti sekarang ini. Apabila saya terpilih, saya akan mengingatkan kembali melalui corong DPD, di Pekanbaru dan di Jakarta, bahwa capaian utama yang harus diupayakan oleh semua pihak, khususnya pemerintah, adalah keselamatan dan kesejahteraan warga. Artinya keamanan dan kepastian ruang hidupnya, kecukupan layanan dasar untuk warga, dan lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi seluruh warga. 68



Melalui corong itulah, setelah mendengarkan dan mendiskusikannya dengan seluas mungkin basis konstituen, DPD seharusnya bisa berperan penting menentukan arah pembangunan dan cara kerja pemerintahan, dalam hal ini adalah arah pembangunan dan cara kerja yang rendah karbon dan menghentikan kebijakan dan praktek industri yang membakar atau memungkinkan terbakarnya hutan dan lahan. Saudara/Saudari, Saya mencalonkan diri sebagai Anggota DPD yang muda, bersemangat, berjaringan luas, mampu bekerja optimal mendengarkan, mengolah gagasan, dan memperjuangkan kepentingan Provinsi Riau. Karakter Anggota DPD itu yang akan mampu menangani isu-isu mendesak bagi seorang Anggota DPD dari Provinsi Riau. Yang pertama adalah tentang kesenjangan pembangunan di Provinsi Riau. Daerah-daerah yang kaya sumber daya alam justru menjadi daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang paling besar. Kembali lagi, sumber persoalannya adalah di pilihan pengerukan sumber daya alam yang sudah saya jelaskan panjang lebar di atas. Sebagai Anggota DPD saya akan memperjuangkan di tingkat provinsi dan di tingkat nasional, pada tataran legislatif dan eksekutif, betapa pentingnya menangani kutukan sumber daya alam ini di kabupaten-kabupaten termiskin Provinsi Riau. Pengerukan sumber daya alam yang justru memiskinkan dan memperbesar ketimpangan ekonomi harus segera dihentikan.

69



Yang berikutnya adalah tentang konflik. Konflik agraria, konflik tentang sumber daya alam, konflik antara buruh dan majikan, sebenarnya adalah manifestasi dari kegagalan dan konsekuensi langsung dari pilihan mesin pertumbuhan yang rakus lahan, rakus sumber daya alam, rakus, rakus air, rakus bahan mentah, dan rakus buruh murah. Petani dan masyarakat adat yang dulunya berdaulat, kini tersingkir dari ruang hidupnya karena korporasi-korporasi raksasa hendak menguasai seluruh tanah yang ada, untuk perkebunan, HTI, tambang, atau komplek industri. Inilah yang harus diselesaikan kalau kita berharap menghindari atau paling tidak mengurangi terjadinya konflik baik horizontal maupun vertikal. Saya tidak menentang, bahkan saya siap mendukung, kelompokkelompok masyarakat yang melakukan pembangkangan sipil bahkan aksi-aksi langsung untuk mempertahankan hutan, tanah, dan ruang hidupnya. Bagi saya pembangkangan sipil dan aksi langsung adalah cara-cara terakhir apabila berbagai jalur penyelesaian konflik, misalnya mediasi, arbitrasi, atau litigasi, semuanya mentok. Kita mafhum belaka bahwa faktor-faktor pendukung untuk mediasi, arbitrasi, atau litigasi yang efektif memang tidak ada atau tidak diciptakan di provinsi kita ini, bahkan di negara kita ini. Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum, dan minimal penghormatan terhadap hukum dan hak-hak dasar warga negara, tidak bisa diharapkan bahwa konflik dan sengketa akan bisa diselesaikan secara adil dan bermartabat melalui jalur-jalur nonpengadilan bahkan pengadilan tersebut. Saya menyatakan niat sebagai Anggota DPD yang seharusnya akan cukup memiliki kewibawaan, pengaruh dan peran, untuk memediasi konflik. Tentu saja saya akan menjadi mediator yang

70



objektif dan berpihak kepada kebenaran. Artinya saya juga tidak akan segan atau ragu menyatakan bahwa rakyat harus didahulukan. Kemudian tentang lahan gambut. Di sini saya harus menyatakan pandangan yang berbeda dengan Presiden Republik Indonesia. Saya melihat Presiden Jokowi hanya memandang gambut hanya sebagai sumber asap. Saya berpendapat bahwa tidak demikian. Gambut memang menjadi sumber asap karena salah urus selama ini. Justru saya akan menandingi pandangan ini karena pemahaman menyeluruh dari pembelajaran selama ini bersama warga di kawasan gambut tentang berbagai aspek dan manfaat ekosistem gambut. Kemudian, sebagai Anggota DPD, saya akan membentuk kaukus gambut dengan anggota-anggota DPD dan DPR dari provinsiprovinsi gambut di Sumatera dan Kalimantan, di antaranya Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Melalui kaukus ini kami bisa membangun pemahaman yang utuh, bertukar informasi dan pembelajaran, dan secara efektif memformulasi kebijakan-kebijakan dan mendesakkannya ke pemerintah pusat, ke presiden dan para menteri, ke Badan Restorasi Gambut, juga ke gubernur-gubernur. Melalui kaukus ini pula kami bisa secara tegas mengawal setiap proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan Pemerintah agar benar-benar memperhitungkan karakter provinsi-provinsi kita ini sebagai provinsi gambut. Saudara/Saudari, Di tataran lebih lokal, sebagai Anggota DPD, saya akan bekerja secara khusus untuk mendorong pemekaran Kabupaten Kampar dan membentuk Kabupaten Kampar Kiri, dan pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Kabupaten Indragiri Hilir 71



Selatan. Kemudian pemekaran Kabupaten Bengkalis dengan menambahkan Kabupaten Mandau. Dalam hal ini kemampuan lobi dan jaringan yang saya miliki akan saya pergunakan secara optimal untuk mendorong pemekaran wilayah-wilayah tersebut. Semua ini adalah untuk memungkinkan fokus yang lebih tajam untuk daerahdaerah tersebut agar bisa diciptakan perubahan-perubahan yang menggerakkan perekonomian dan mensejahterakan warga setempat. Dalam kaitan menggerakkan perekonomian ini, sebagai Anggota DPD, saya akan mengambil peran sebagai Salesman Riau di tingkat nasional. Sebagaimana Presiden Jokowi menugaskan para Duta Besar di negara sahabat untuk menjadi salesman bagi Indonesia, saya akan menjadi salesman bagi Riau. Sebagai salesman, juru bicara dan juru pemasaran, saya akan mempromosikan dan memasarkan produk-produk komunitaskomunitas di Riau. Inilah produk ekonomi rakyat dan ekonomi pedesaan. Ada minyak goreng dan VCO dari petani di Kabupaten Inhil, ada ikan salai dari nelayan tradisonal di Kabupaten Pelawan dan Siak, ada produk-produk dari hutan seperti madu dan berbagai getah, ada produk-produk dari peternakan rakyat. Dan lain-lain hasil bumi dan karya warga provinsi kita. Demikian juga di sektor pariwisata, saya akan mempromosikan dan memasarkan wisata Bono di Kabupaten Pelalawan, wisata hutan dan air terjun di Kabupaten Kampar, dan dan wisata budaya melayu dari Provinsi Riau secara keseluruhan.

72



Bapak/Ibu, Kakak/Adik, Saudara/Saudari, Itulah seluruhnya niat dan rencana-rencana saya, kalau Tuhan mengizinkan dan Bapak/Ibu, Kakak/Adik, Saudara/Saudari semua merestui dan mendukung pencalonan saya sebagai Anggota DPD. Semoga, pencalonan saya sebagai Anggota DPD ini menandai munculnya generasi baru politik Riau pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Generasi inilah yang akan memastikan keselamatan ruang hidup dan kesejahteraan rakyat. Generasi yang baru inilah yang akan mencipta, berinovasi, dan mengembangkan industri-industri baru yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan warga sendiri, memperkuat modal sosial-budaya dan alam, dan mengejar perbaikan kualitas kehidupan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Herbet L.R. Panggabean Bakal Calon Anggota DPD

73


74




75



[infografik kampanye Def Tri]

76



“Ya’uwaika” SELAMATLAH KITA NAWAITU SAYA, DEF TRI, MEWAQAFKAN DIRI UNTUK MENJADI GUBERNUR BENGKULU Dalam keyakinan bahwa demokrasi adalah cara untuk membangun masyarakat yang selamat dan hidup berkeadilan demi kesejahteraan dan berkelanjutan, kita harus selalu bertanya: Apa mungkin membangun demokrasi bila kekuasaan terus digenggam dan dicengkeram erat oleh mereka yang gila harta-gila tahta? Tidak mungkin. Namun itulah kenyataan situasi kehidupan kita sekarang di Provinsi Bengkulu. Telah terlalu lama kita dijajah kekuatan dan kekuasaan politik dan ekonomi yang memeras, menghisap, dan menghancurkan harga diri kita, sendi kehidupan kita, yakni tanah, air dan kekayaan alam, serta keutuhan sosialbudaya dan adat kita. Telah terlalu dalam kita terperangkap dalam jerat pesona palsu mesin pertumbuhan ekonomi yang senantiasa berujung pada merosotnya martabat dan harga diri, serta menyusutnya ruang hidup yang menyediakan kita air, pangan dan energi. Selama hampir 15 tahun terakhir ini saya belajar secara langsung, merasakan bersama masyarakat, dan berjuang bersama masyarakat sipil dan warga Provinsi Bengkulu menghadapi kemerosotan dan krisis multi-dimensi di provinsi kita ini. Pada saat saya di WALHI Bengkulu saya belajar dan bekerja bersama petani, nelayan, mahasiswa, dan rakyat Bengkulu untuk terus memastikan Negara hadir dan memenuhi hak-hak serta mengakui kedaulatan rakyat 77



Bengkulu. Tinggal dan hidup bersama rakyat di Seluma, Kota Bengkulu, Kaur, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong, Mukomuko, Kaur, dan Bengkulu Tengah. Bersama mereka saya mendapatkan pembelajaran bagaimana bertahan, berkomitmen dengan kata-kata, berkeringat untuk memastikan Negara memenuhi kewajibannya. Paska di Walhi Bengkulu, saya menerima mandat dari komunitaskomunitas adat di Bengkulu untuk menjadi Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Bengkulu. Sebagai Ketua PW AMAN sampai hari ini saya memimpin perjuangan untuk memastikan negara untuk mengakui dan memberikan perlindungan atas kedaulatan masyarakat adat serta terus menyuarakan dan melawan sistem yang tidak berpihak kepada rakyat bersama Masyarakat Adat Rejang, Semende, Serawai, Enggano, Kaur, komunitas Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Minang dan suku bangsa-suku bangsa nusantara lainnya. Sepanjang periode ini saya diajari memegang prinsip teguh sebagai manusia, sekaligus menjadi manusia terbuka yang tidak membeda-bedakan suku bangsa akan tetapi tetap tanpa harus menghilangkan jati diri sendiri. Saya adalah pemuda penerus budaya, pemuda yang bangga dengan identitas sebagai Masyarakat Adat Nusantara, masyarakat timur, masyarakat Indonesia. Karena seluruh hikmah dan pembelajaran saya 15 tahun terakhir ini, berbekal mandat dan semangat untuk memimpin perubahan menuju keselamatan dan kesejahteraan rakyat Bengkulu, dan karena Insya Allah saya yang masih muda ini mampu mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin provinsi ini, saya mewaqafkan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Bengkulu.

78



Dan, saya mengajak kita semua bersatu dalam perjuangan membebaskan demi Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Bengkulu Menuju Masyarakat Yang Mandiri dan Bermartabat. Bapak, Ibu dan Saudara-saudaraku, Tahun ini Provinsi Bengkulu telah memasuki usia 48 tahun. Sebagai warga selama 48 tahun apa saja kah yang telah kita lihat, alami, dan rasakan? Yang kita lihat, alami, dan rasakan sepanjang kurun 48 tahun ini adalah, semakin tidak pasti masa depan kita akibat semakin berkurangnya lahan, air dan kekayaan alam yang dapat diolah untuk keberlanjutan kehidupan kita. Semakin sering kita bersengketa dengan perusahaan dan pemerintah menyangkut ruang hidup, air dan kekayaan alam. Semakin kabur keyakinan kita bahkan atas jati diri kita sendiri akibat tergerusnya adat dan budaya. Saya meyakini bahwa setiap warga Bengkulu harus diakui dan dilindungi haknya untuk hidup layak dan bermartabat agar mampu mengecap kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Warga Bengkulu harus diakui dan dilindungi haknya untuk menguasai serta mengelola tanah, air dan kekayaan alam sebagai sumber penghidupannya. Provinsi Bengkulu ini hanya memiliki luas 1.987.870 ha berupa daratan dan lautnya, jumlah penduduknya 1.818.357 jiwa (BPS Prov. Bengkulu 2013), dengan kekayaan alamnya berupa mineral dan batubara serta kawasan hutan + 920.000 ha. Yang artinya hampir 50% wilayah Provinsi Bengkulu dalam penguasaan penyelenggara negara. Penghambaan diri pada pertumbuhan ekonomi telah mendorong penguasaan ruang hidup rakyat yang masih tersisa diluar kawasan hutan dan bahkan yang dalam kawasan hutan oleh sekelompok 79



orang dalam bentuk izin eksplorasi 24 dan 36 izin eksploitasi tambang, 49 perusahaan mendapatkan HGU untuk perkebunan kelapa sawit, yang kemudian di terlantarkan seluas 300.000 hektar. Kesemua perusahaan tersebut ternyata hanya dimiliki oleh 10 orang saja dengan meninggalkan sedikit sekali remah-remah untuk sebagian besar rakyat di Provinsi Bengkulu. Ini memperlihatkan Provinsi Bengkulu bagaikan sebuah Lubuk Kecil tapi buayanya banyak. Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu di tahun 2011, berdasar ketersediaan data statistik, didominasi oleh besarnya kontribusi sektor pertanian (39,84%), diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa.. Sedangkan peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Provinsi Bengkulu relatif rendah. Hal itu terungkap dari kecilnya kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Bengkulu. Selama kurun waktu 2000-2010 peranan sektor industri pengolahan dalam PDRB ternyata kurang dari 5% per tahun. Penguasaan ruang hidup oleh penyelenggara Negara dan sekelompok orang dengan kedok investasi dengan argumentasi membuka lapangan pekerjaan, pendapatan bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat itulah yang membuat mBah Kardi di Desa Marga Bakti, Kabupaten Bengkulu Utara harus migrasi berkali-kali karena tergusur dari tanahnya. Ibu Yus di Desa pring Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma dipaksa menyerahkan tanah terakhir yang dimilikinya untuk perusahaan perkebunan milik negara. Perusahaan tambang pasir besi merusak tatanan sosial masyarakat Pasar Seluma, memecah belah masyarakat, menciptakan perselisihan diantara masyarakat, dan mengancam lingkungan hidup mereka.

80



81



Demikianlah juga adanya Masyarakat Adat Selupu Rejang di Kabupaten Rejang Lebong, Masyarakat Adat Banding Agung di Kabupaten Kaur, Masyarakat Adat Enggano dan ratusan komunitas masyarakat adat lainnya di Provinsi Bengkulu menjadi kelompok masyarakat yang semakin rentan akibat kehilangan ruang hidup, kehilangan identitas, pengetahuan, dan kebudayaannya, dan menurunya kualitas lingkungan hidup. Bapak, Ibu dan Saudara-saudaraku, Kondisi ini tidak hanya menjadikan semakin sempitnya ruang hidup bagi rakyat, menurunya kualitas lingkungan hidup, dan hilangnya identitas masyarakat adat akan tetapi juga telah menimbulkan konflik yang juga berujung pada kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Di Kabupaten Kaur sampai hari ini konflik antara Masyarakat Adat Semende di Dusun Lamo Banding Agung dengan pihak kehutanan tidak pernah ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Kaur dengan alasan kebijakan di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) bukan menjadi kewenangan dari Kabupaten. Konflik masyarakat Tambang Sawah Kabupaten Lebong dengan Taman Nasional Kerinci Seblat, perlawanan masyarakat Desa Nyiur Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap Balai Konservasi Sumber daya Alam diwilayah Taman Buru Semidang Bukit Kabu, dan konflik penetapan kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba diwilayah tanah adat Bermani Kepahiang dan Tanah Lembak Kabupaten Rejang Lebong adalah daftar panjang permasalahan terkait pengelolaan kawasan konservasi di Propinsi Bengkulu. Konflik yang terjadi antara Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan warga masyarakat di banyak tempat di Bengkulu adalah tidak ditanggapinya tuntutan dan keluhan masyarakat. 82



Konflik yang terjadi tidak hanya dengan penyelenggara negara akan tetapi konflik-konflik juga terjadi pada setiap wilayah yang dikuasai oleh 10 orang konglomerat dengan berbagai aktifitas seperti tambang dan perkebunan kelapa sawit. Bapak, Ibu dan Saudara-saudaraku, Keluarnya putusan MK No. 35/2012, yang menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara dan kini sudah memasuki 4 tahun berlalu sejak Putusan MK 35/2012 terkait pengembalian hak masyarakat adat berupa hutan adat. Disamping itu ada kebijakan strategis dan teknis pemerintah pusat yang kemudian dikeluarkan dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam memberikan jaminan keselamatan rakyat dan ruang hidup bagi rakyat adalah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) penyelenggara negara sudah mentargetkan alokasi kawasan hutan untuk rakyat seluas 12,7 juta hektar, termasuk di dalamnya mengeluarkan hutan adat dari hutan negara. Namun ini belum mendapat sambutan yang positif dari pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu. Bapak, Ibu dan Saudaraku, Oleh karena itu saya terpanggil dan bersungguh-sungguh untuk mewaqafkan diri saya bersama-sama dengan rakyat Bengkulu membebaskan diri kita demi terjaminnya keselamatan warga Bengkulu, melalui ketangguhan produksi yang berbasis kemampuan setempat dan beralaskan tatanan sosial budaya masyarakat serta terpenuhinya konsumsi dan keberlanjutan fungsifungsi alam untuk lingkungan lebih baik. Untuk itu jika saya diberikan amanah untuk menjadi Gubernur Provinsi Bengkulu, saya akan menjalankan TIGA KERJA utama yang 83



akan menjawab krisis Provinsi Bengkulu sebagaimana yang saya uraikan di atas yaitu dengan : 1. Memulihkan Hak-hak Rakyat Bengkulu, Mengurai dan menyelesaikan Konflik Agraria; a. Sesuai tugas dan kewenangan yang ada maka Putusan MK 35 ini akan menjadi dasar untuk mengembalikan hak, mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat adat, wilayah adat, dan hutan adatnya di Provinsi Bengkulu dengan mengeluarkan kebijakan yang akan mendukung pelaksanaan putusan tersebut, serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memanfaatkan ruang dalam bentuk skemaskema perhutanan sosial yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk membangun kesejahteraan rakyat b. Untuk penyelesaian konflik-konflik agraria akan dibentuk tim khusus yang akan memfasilitasi penyelesaian konflik yang akan diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang akan memastikan keselamatan dan keberlanjutan penguasaan dan pengelolaan ruang hidup rakyat Bengkulu, kemudianmendesak Pemerintah Pusat dan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional untuk memprioritaskan Bengkulu dalam program reforma agraria nasional. Di tingkat provinsi dan kabupaten, kami akan menjalankan sebaikbaiknya fungsi koordinasi yang melekat pada Pemerintah Provinsi untuk memastikan bahwa permasalahanpermasalahan agraria ini memperoleh prioritas program dan anggaran untuk diselesaikan secara menyeluruh. c. Memaksimalkan peluang-peluang kebijakan afirmatif untuk menghormati, melindungi, memberdayakan perempuan, dan mencegah anak-anak dari perangkap perburuhan, kejahatan seksual, dan pembunuhan jiwa dan fisik secara sistematik oleh sistem pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Memastikan dinas terkait untuk menjadikan Pendidikan yang berbasiskan 84



budaya Bengkulu yang bersinergi dengan kekayaan budaya nusantara akan untuk menjadi kekuatan utama kita, dalam melakukan proses pembangunan masa depan. d. Memaksimalkan peluang-peluang kebijakan afirmatif untuk menghormati, melindungi, memberdayakan perempuan, dan mencegah anak-anak dari perangkap perburuhan, kejahatan seksual, dan pembunuhan jiwa dan fisik secara sistematik oleh sistem pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. 2.

Mempercepat Penguatan Kemampuan Wilayah Perdesaan menuju Pemerataan Ekonomi a. Pedesaan merupakan ujung tombak dan leading dalam menentukan kemajuan Provinsi Bengkulu. Untuk itu sektor pertanian yang berada di pedesaan berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena merupakan sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar pada pedapatan daerah. Untuk itu dalam rangka mendorong pemerataan dan peningkatan ekonomi di wilayah pedesaan maka; Memperkuat kapasitas petani dan nelayan dengan dukungan saprodi serta infrastruktur pendukung pertanian dan nelayan akan menjadi prioritas saya. b. Percepatan industrialisasi perdesaan dengan pemenuhan teknologi dan kemudahan modal serta menggalakkan kelompok-kelompok ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong yakni koperasi-koperasi di perdesaan. Proses industrialisasi desa ini juga ditandai oleh kepekaan pada pengelolaan lingkungan, orientasi padat karya (menyerap banyak tenaga kerja) dan bukan padat modal, penggunaan teknologi menengah, serta berorientasi pada kebutuhan jangka panjang. Untuk mendukung proses itu akan kami alokasikan 10% dari APBD khusus untuk permodalan dan

85



penguatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi di Provinsi Bengkulu. c. Tanah kita dianugerahkan oleh ALLAH SWT, sebagai provinsi yang kaya dengan wilayah-wilayah yang sangat indah, memiliki seluruh syarat-syarat daerah tujuan wisata yang dimiliki dunia. Kita memiliki garis pantai panjang terlurus dan terbaik di Sumatera. Kita memiliki Pulau Enggano yang sangat kaya akan potensi wisata. Kita memiliki gua, air terjun, danau, hutan, gunung, dan lembah terbaik. Kita memiliki semuanya. Dengan kekuatan adat dan budaya yang kita miliki, kita percaya akan bersama-sama bangkit dan membangun pariswisata menuju Bengkulu sebagai simbol swarnadwipa. Sebagai Gubernur di Provinsi Bengkulu maka kebijakan yang akan mendorong dan memfasilitasi rakyat Bengkulu dalam mengelola potensi wisata yang ada di daerah pedesaan akan termasuk dalam agenda prioritas saya nantinya. 3.

Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Bermartabat. Semua agenda prioritas yang dimuat dalam RPJMD tidak akan bisa berjalan dengan baik ketika birokrasi di Provinsi Bengkulu tidak mendukung dalam pelaksanaanya. Maka reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang memastikan penuh keterlibatan masyarakat desa dalam mengambil kebijakan menjadi penting. Transparansi, akuntabailitas dan integritas penyelenggara daerah menjadi penting untuk terus ditingkatkan. Nilai-nilai luhur dari budaya masyarakat adat di Bengkulu akan menjadi salah satu landasan dan peganggan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara daerah.

86



Bapak, Ibu dan Saudaraku, Selanjutnya adalah kerja keras kita untuk membangun Provinsi Bengkulu yang lebih bermartabat, mandiri dan berkelanjutan menjadi tanggungjawab bersama yang didukung oleh pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Semua program prioritas dan agenda kerja saya sebagai nantinya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dan keterlibatan kita semua, rakyat dan penyelenggara daerah saling bahu membahu dalam mewujudkan cita-cita Provinsi Bengkulu yang berdaulat, mandiri, sejahtera dan bermartabat.

“Masyarakat Pasar Seluma mengajari saya untuk mempertahankan kedaulatan rakyat. Bertahan dari intimidasi Negara, bertahan dari bujuk rayu penguasa dan pengusaha, mempertahankan pendapat dan memperjuangkan keyakinan. Dengan keuletan dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai pemegang kedaulatan, masyarakat Pasar Seluma berhasil mempertahankan hak-haknya dari ancaman pertambangan pasir besi yang menghantui kehidupan mereka. Masyarakat Pering Baru, Lubuk Lagan dan Lunjuk mengajari saya 87



untuk mengingatkan Negara akan tugas dan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak rakyat. Sampai hari ini masyarakat tanpa kenal rasa takut, mempertahankan hak atas tanahnya dari rampasan perusahaan kelapa sawit walaupun penjara dan ancaman senjata terus menghantui. Masyarakat Adat Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dan Masyarakat Adat Banding Agung Kabupaten Kaur mengajari saya untuk mempertahankan kehidupan dan hutan dari rampasan Negara, untuk tak takut mempertahankan hak walau darah dan ancaman penjara. Kaum petani Tangsi Baru, Bandung Baru, Sindang Dataran, Sengkuang Kabupaten Kepahiang mengajari saya keuletan dalam menjalani hidup, membangun organisasi rakyat yang kuat dalam mempertahankan hak atas tanah dari kesewenangan Negara dan Modal, dan membangun sendisendi ekonomi dalam berjuang 88



menuntut Negara hadir dalam menyelesaikan persoalan agraria. Masyarakat Adat Enggano mengajari saya untuk membangun masyarakat yang terbuka, menerima perbedaan, membangun kesatuan dan memperjuangkan hak-hak sebagai rakyat dan sebagai masyarakat adat. -Deff Tri. 2016-

89



REKAM JEJAK DEF TRI Menjadi mahasiswa di masa yang hangat dengan gelora reformasi, menjadikan diri saya sebagai pribadi pembebas jauh dari keterkekangan. Bersama kawan-kawan saat itu, di tahun 2000 kami mendirikan Forum Studi Mahasiswa Merdeka (Forsmad) Yogyakarta. Ini adalah forum gerakan mahasiswa yang gelisah dengan sistem pendidikan-keselamatan rakyat saat itu. Bersama kawan mahasiwa lainnya, buruh, kaum miskin kota, dan petani kami mengingatkan pemerintah untuk menjalankan perintah konstitusi. Selain aktif dalam forum gerakan mahasiswa yang bergumul dengan dunia sosial-politik yang baru, saya juga aktif sebagai mahasiswa pecinta alam. Inilah yang membentuk jiwa korsa saya sebagai pemuda yang wajib peduli dan bertanggung jawab terhadap keluarga-kawan-lingkungan-masyarakat dan tuhannya. Begitu lulus sarjana, saya kembali ke Bengkulu dan beraktivitas di di Wahana Lingkungan Hidup Bengkulu selaku Deputi Direktur. Setelah itu saya menerima mandat sebagai Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Bengkulu. Ini lah jabatan dan pekerjaan saya sampai detik ini. Hari ini, saya bangga tetap berada di garis rakyat Bengkulu. Kepada seluruh Rakyat Bengkulu, izinkan saya memulai pemberontakan konstitusional ini untuk mencapai rakyat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Amin.

90



[halamankiri] [infografik: lubuk atau kolam kecil tapi dikelilingi dan dipenuhi cukup banyak buaya besar---perusahaan-perusahaan sawit dan tambang. Tampilkan luas provinsi, luas hutan, kekayaan alam yang ada –Terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan, luas wilayah Provinsi Bengkulu adalah 1.987.870 hektar dengan jumlah penduduk 1.818.357 jiwa (BPS Prov. Bengkulu 2013). Kondisi lahan tahun 2010, total luas areal hutan di Provinsi Bengkulu adalah 920.320,5 hektar yang terdiri atas: hutan lindung sebesar 251.269,7 hektar, suaka alam sebesar 443.964,80 hektar, hutan produksi terbatas sebesar 182.210 hektar, hutan produksi tetap sebesar 36.011 hektar, dan hutan fungsi khusus sebesar 6.865 hektar. Luas kawasan hutan dan perairan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan tahun 2009 di Wilayah Bengkulu tercatat sekitar 920.964 hektar atau 0,68 persen dari total nasional. Proporsi penggunaan kawasan hutan dan perairan terluas adalah hutan dan pelestarian alam seluas 419.582 hektar atau sekitar 45,6.persen dari total kawasan hutan di Bengkulu dan Hutan lindung seluas 252.042 (27,37%), dan hutan produksi terbatas seluas 189.075 hektar ( 20,53 %). (Bappenas-2013).]

91


92




93



[infografik kampanye Nani]

94



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh... Tabik pun, Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-Saudari atas kehadirannya dalam dialog politik pencalonan saya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya SUNARNI WIDYASTUTI, biasa dipanggil NANI. Dari nama saya, pastilah Bapak dan Ibu langsung tahu bahwa saya keturunan suku Jawa. Memang betul, ayah saya dari Jawa Tengah, dan Ibu saya dari Jawa Timur. Kedua orangtua saya sekarang telah tiada, maka mohon doa Bapak dan Ibu, semoga amal ibadah beliau berdua diterima Allah SWT, dilapangkan kuburnya, diampuni semua dosanya. Aaamiiin. Saya dilahirkan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan sejak tahun 1985, bersama keluarga saya pindah ke Provinsi Lampung. Saya lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Satu Nusa Bandar Lampung, Jurusan Ekonomi Manajemen. Sejak saya sekolah menengah atas (SMA), menjelang kelulusan, tahun 1991, saya sudah tergabung dalam sebuah lembaga yang bergerak di bidang cinta alam dan lingkungan hidup, yaitu WATALA di Bandar Lampung, dan dipercaya mendampingi masyarakat untuk pengolahan limbah sampah kota. Sehingga ruang kegiatan saya adalah mewakili WATALA dalam mendampingi masyarakat untuk berpartisipasi dan menjadi pelaku utama dalam upaya menjaga lingkungan bersih, melestarikan hutan sebagai sumber kehidupan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Sejak tahun 1992, pendampingan yang saya lakukan dikhususkan pada masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan negara. Kemudian, sejak tahun 1997, saya dan teman-teman WATALA, 95



pemerintah, serta para pihak lainnya, berupaya agar terbit izin bagi masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan negara. Alhamdulilah, pada akhirnya masyarakat mendapatkan izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) tersebut. Bapak, Ibu dan Saudara-Saudari, tentunya sebagian besar sudah paham mengenai HKm, karena untuk wilayah Tanggamus dan Lampung Barat telah banyak kelompok HKm yang telah mendapatkan izin dan yang sedang dalam proses perizinan. HKm adalah salah satu kebijakan pemerintah pusat, memberikan izin kepada kelompok masyarakat untuk melakukan usaha pemanfaatan kawasan hutan negara, dengan tetap menjaga dan melestarikan hutan. Bapak, Ibu dan Saudara-Saudari yang Insha Allah dimuliakan Allah, Dalam perjalanan waktu, komitmen saya semakin tinggi untuk terus memperjuangkan terwujudnya lingkungan sehat, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Saya berpandangan bahwa hutan adalah untuk kemakmuran masyarakat. Namun banyak pula para pengusaha yang juga memanfaatkan hutan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Namun risiko akan kerusakan hutan dan lingkungan, tentunya akan ditanggung oleh masyarakat sekitar hutan. Saya menyadari bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan menggarap hutan karena adanya tuntutan kepentingan ekonomi yang harus dipenuhi. Namun saya juga menyadari bahwa hutan harus selalu terjaga dan tetap lestari agar dapat secara terus menerus dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu gerakan mendorong perubahan dalam tatanan 96



pemanfaatan sumber daya hutan, yang selalu memperimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Selama ini, mendapatkan dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi target utama perjuangan saya. Tentu saja yang terutama bagi saya adalah tetap memberikan semangat kepada kelompok masyarakat, mencarikan dukungan dari pemerintah dan para pihak lain untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, kelola usaha, dan kelola lahan garapannya. Saya dididik oleh WATALA untuk selalu berupaya memperjuangkan keberlangsungan kelestarian kawasan hutan dan lingkungan, termasuk keselamatan hidup masyarakatnya. Maka saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan bukan semata pada kepentingan rencana program lembaga pada batasan waktu tertentu, namun harus diletakkan pada komitmen pribadi saya. Karena saya yakin, suatu perubahan amat tergantung pada komitmen masingmasing pribadi kita. Yang kemudian komitmen banyak pribadi tersebut akan terajut dalam jalinan komunikasi dan koordinasi untuk saling mendukung dan melengkapi keterbatasan masing-masing. Mungkin karena komitmen pribadi inilah banyak yang meminta saya untuk selalu konsisten mendampingi masyarakat sekitar hutan dan kerja melalui pendekatan multi pihak. Sejak di bangku SD, kalau ditanya cita-cita saya, tidak pernah saya jawab seperti pada umumnya anak kecil yang ingin menjadi dokter, presiden, guru, dan lain-lain. Saya selalu menjawab: ingin menjadi orang yang berguna untuk negara, agama, dan keluarga. Jadi dalam perjalanan hidup saya sejak kecil belum pernah ada keinginan untuk bekerja sebagai pegawai negeri di eksekutif, apalagi untuk menjadi anggota DPRD. Namun karena pengalaman selama 25 (dua puluh lima) tahun dalam mendampingi masyarakat itulah maka saya hadir di hadapan Bapak, Ibu dan Suadara-Saudari sekalian untuk 97



memberanikan diri menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Nasdem. Dalam pemikiran saya, dukungan utama dalam perjuangan menuju terwujudnya lingkungan sehat, hutan lestari, dan rakyat sejahtera harus diawali dengan adanya dukungan kebijakan yang bisa menjawab kebutuhan rakyat. Oleh sebab itu, untuk menjalankan komitmen saya yang selalu tak jera memperjuangkan kepentingan rakyat, lingkungan dan hutan maka mohon dukungan dan doa Bapak dan Ibu sekalian agar niat saya untuk menjadi Anggota DPRD tercapai dan menjadi amanah. Aamiiin. Bapak, Ibu dan Saudara-Saudari yang Insha Allah dimuliakan Allah, Provinsi Lampung merupakan provinsi gerbang Sumatera. Luasnya lebih dari 3.500 hektar, berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Lampung memiliki garis pantai yang cukup panjang, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, di sebelah timur dengan Laut Jawa, dan sebelah barat dengan Samudra Hindia. Provinsi ini terdiri dari 13 kabupaten, 2 kota, 225 kecamatan, 205 kelurahan, dan 2.435 desa, dengan jumlah penduduk 8.117.268 jiwa. Itu artinya, Lampung merupakan wilayah yang dilintasi daratan antar kepulauan sumatera dengan kepulauan Jawa. Salah satu wilayah yang dilalui lintas antar provinsi Sumatera adalah Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Tanggamus. Hamparan kawasan hutan dan bentangan lautan merupakan kekayaan alam yang menjadi kebanggaan ketiga kabupaten kita ini. Repong Damar di Pesisir Barat adalah hamparan hutan agroforestry warisan nenek moyang yang sudah terkenal hingga ke manca negara. Sejak tahun 1993-an, telah banyak para peneliti dan wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara yang 98



datang untuk mempelajari repong damar. Banyak pula para pihak yang membantu masyarakat petani repong damar untuk kepentingan kelestarian repong damar dan lembaga adat di Pesisir Barat ini. Kawasan Hutan Negara di Provinsi Lampung berdasarkan SK. Menhutbun No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 adalah seluas 1.004.735 hektar atau sekitar 28,47% dari total luas daratan Lampung luasnya 3.528.835 hektar itu. Kawasan hutan ini terdiri dari Kawasan Konservasi (termasuk Cagar Alam Laut) seluas 462.030 hektar, Kawasan Hutan Lindung seluas 317.615 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 33.358 hektar, dan Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 191.732 hektar (sumber data: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Juni 2015). Sayangnya, kerusakan hutan dan lahan kritis telah mencapai 65% dari total luas kawasan hutan. Selama periode 2009-2013, Lampung juga kehilangan tutupan hutan alam sekitar 12.800 ha1. Lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola telah mengakibatkan kawasan hutan produksi di Lampung semakin rusak dan berubah menjadi peladangan dan lahan kritis. Maraknya perambahan, penyalahgunaan fungsi hutan, penebangan liar, pembakaran atau kebakaran hutan, adalah faktor penghancur sumber daya hutan kita. Padahal kita juga tahu bahwa penerima langsung dampak kerusakan hutan berupa bencana alam, adalah masyarakat sekitar kawasan hutan. Di lain pihak, masyarakat penggarap di sekitar hutan yang selalu dipersalahkan, dianggap sebagai perambah, meskipun keterpaksaan karena tuntutan ekonomi.

1

Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2014

99



Dengan demikian ada ironi yang mendalam ketika pemerintah daerah mengeluarkan sebuah kebijakan pemanfaatan lahan. Misalnya Peraturan Daerah No. 06 tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan, yang mengubah Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 145.125 hektar. Walaupun tujuan yang dinyatakan adalah untuk memberikan akses kelola bagi masyarakat namun faktanya lahan-lahan tersebut kemudian diserahkan untuk investasi korporasi rakus ruang. Pada akhirnya masyarakat tetap saja kekurangan lahan, baik sebagai ruang hidup maupun untuk menyambung hidup mereka seharihari. Karena ini semua menjadi penting sekali untuk mencari solusi bersama. Situasi ini pula yang mendorong saya bersama-sama dengan penggiat lingkungan lainnya, baik di tingkat daerah Lampung maupun di tingkat nasional, agar pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk memberikan solusi bagi masyarakat. Salah satunya adalah mendesakkan terbitnya kebijakan untuk memfasilitasi kelompok masyarakat sekitar kawasan hutan agar mendapatkan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan melalui izin HKm, Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan. Atas upaya ini, saya dapat melaporkan bahwa pada saat ini hanya ada 58.222 hektar yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan IUPHKm, dan seluas 110.139 hektar yang dialokasikan melalui izin Penetapan Areal Kerja HKm (PAK) 2.

2

#SolusiTandingJokowi, 2016

100



101



Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang Insha Allah dimuliakan Allah, Target pertumbuhan ekonomi Lampung adalah sebesar 5,5%. Target ini adalah wujud paradigma pembangunan yang memberhalakan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan mesin-mesin penggenjot yang rakus lahan, rakus air, rakus bahan mentah, cenderung mengeksploitasi buruh murah tak-trampil, serta senantiasa memicu konflik dan tindak kekerasan oleh aparat. Kemudian kriminalisasi terhadap warga pun terjadi ketika pemerintah ingin mengembalikan fungsi hutan dan memanfaatkannya sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Karena kriminalisasi inilah label “Perambah Hutan” menjadi sangat kuat dilekatkan pada masyarakat. Inilah tantangan berat yang dihadapi masyarakat sekitar hutan. Dan justru di sini pula ketimpangan penguasaan lahan justru akan diperparah dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi yang akan mempermudah dan mempermurah penguasaan lahan oleh investor dan perusahaan-perusahaan besar. Saya prihatin ketika pemerintah memberikan karpet merah, berupa seluruh kemudahan dan pengutamaan, bagi investasi berbasis lahan dan industri pengerukan kekayaan alam yang rakus ruang itu -HPH, HTI, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit -- tanpa diimbangi oleh kebijakan pengaman dan penjamin keselamatan hidup warga, khususnya keselamatan ruang kelola masyarakat. Berbagai konsesi lahan dan industri pengerukan kekayaan alam itu telah merusak daya dukung dan daya pulih lingkungan tempat kita semua hidup, sekaligus menggusur dan merampas ruang kelola masyarakat di sekitar hutan dan juga wilayah-wilayah adat3.

3

#SolusiTandingJokowi, 2016

102



Coba kita bandingkan dengan berapa banyak kawasan hutan yang dicadangkan untuk masyarakat?? Tidak lebih dari 10% bila dibandingkan dengan total lahan kawasan hutan. Mungkin hanya sekitar 5% yang aktif beroperasi. Ironis memang…..!! Ini yang harus diubah ke depannya, bila saya terpilih sebagai Anggota DPRD. Harus ada perubahan sehingga masyarakat tidak hanya sebagai penonton tapi harus berdaya, mandiri, berdaulat dalam mengelola sumber daya hutan untuk kehidupan mereka. Saya ingin memastikan bahwa kebijakan-kebijakan daerah ke depan akan pro rakyat. Tidak hanya itu, saya juga akan memfokuskan terbitnya kebijakan-kebijakan yang menjamin Bapak, Ibu dan Saudara-Saudari yang tinggal di sekitar hutan untuk mendapatkan akses yang seluasluasnya dalam mengelola sumber daya hutan kita. Insha Allah tidak akan ada lagi cerita tentang warga yang digusur, dituding sebagai perambah hutan akibat ingin memanfaatkan sumber daya hutan untuk kebutuhan hidup mereka. Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang Insha Allah dimuliakan Allah, Mengingat skema Perhutanan Sosial dalam bentuk HKm di Tanggamus dan Lampung Barat yang di kawasan Hutan Lindung, HTR dan repong damar di Pesisir Barat di kawasan Hutan Produksi, serta kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang wilayahnya lintas Kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat, maka saya mengajukan diri untuk menjadi Calon Anggota DPRD dari ketiga kabupaten ini, yaitu Dapil 7. Saya memahami bahwa perjalanan HKm selama 15 (lima belas) tahun di Lampung telah memberi bukti keberhasilan kelompok masyarakat. Pada aspek ekonomi telah terjadi peningkatan pendapatan di tingkat masyarakat. Ini adalah upaya untuk menekan angka kemiskinan yang pada akhirnya juga akan menghemat 103



anggaran negara untuk melaksanakan progam pemberdayaan masyarakat. Pada aspek ekologi, adanya swadaya masyarakat untuk melakukan rehabilitasi telah mengubah tutupan lahan sehingga menjadi lebih baik; mengurangi erosi, banjir longsor, menjaga ketersediaan air pada musim kemarau, menjaga iklim mikro, memproduksi humus dan menjaga kesuburan tanah/keseimbangan ekosistem lahan, menyediakan dan menjaga kembali ruang hidup satwa. Upaya swadaya ini bukan saja menghemat anggaran negara tapi juga menghemat anggaran penanganan bencana. Pengamanan hutan oleh kelompok HKm/PAM swakarsa/ Banpolhut berkontribusi menghemat anggaran negara dalam menyediakan tenaga penjaga hutan/polisi hutan; pemanfaatan air kawasan hutan untuk penyediaan air bersih masyarakat telah mnghemat anggaran negara dalam pelayanan hidup sehat; serta pemanfaatan energi listrik melalui pikohydro/mikrohydro adalah penghematan anggaran negara dalam penyediaan penerangan. Pada aspek sosial, program HKm telah menumbuhkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan petani hutan. Ini kemudian berdampak positif bagi pendidikan anak, kesehatan keluarga, kepastian berusaha, mereduksi konflik, terbebas dari pungli oknum, memunculkan kebersamaan, membaiknya hubungan pemerintah dan masyarakat, meningkatkan partisipasi pihak lain, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis. Bukti keberhasilan seperti ini yang seharusnya harus direplikasi kepada kelompok HKm lainnya di Lampung. Sedangkan para pendatang dari provinsi luar Lampung saja belajar pengalaman pelaksanaan HKm di Lampung.

104



Pada saat ini saya masih dipercaya menjadi Manajer Advokasi dan Lingkungan WATALA. Pada posisi itu saya akan berusaha menyampaikan kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa semestinya kelompok HKm tidak perlu lagi dipungut Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Hal ini mengingat kontribusi yang begitu besar telah diberikan kepada Kelompok HKm terhadap perbaikan ekologi kawasan hutan dan ekonomi masyarakat. Penghapusan PSDH mestinya adalah sebentuk insentif atau jasa lingkungan kepada masyarakat. Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang Insha Allah dimuliakan Allah, Di wilayah lintas kabupaten ini terdapat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), dengan luas seluas 355.511 ha serta Blok Pengelolaan Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan seluas +17.280,75 ha yang menjadi satu kesatuan pengelolaannya dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Secara administratif kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung seluas ± 10.500 ha, Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat Provinsi Lampung seluas ± 280.300 ha dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu seluas ± 64.711 ha. Ada 124 desa yang berada di sekitar TNBBS, di mana masyarakatnya bergantung pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti damar, dan jasa lingkungan air, wisata. Namun untuk skema perhutanan sosial/pemberdayaan masyarakat untuk kawasan konservasi sampai dengan saat ini masih dalam proses pembahasan aturannya. Penting bagi kelompok masyarakat di sini untuk juga mendapatkan legalitas dalam pemanfaatan kawasan TNBBS, sama seperti kelompok masyarakat di penyangga Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dengan tetap memegang 105



prinsip konservasi. Pemanfaatan kawasan konservasi memang tidak serupa dengan pemanfaatan di kawasan HL dan HPT. Tetapi sudah seharusnya TNBBS di sini tidak saja bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup flora dan fauna, namun juga memiliki tanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar TNBBS. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat yang memanfaatkan sumber daya di TNBBS, maka TNBBS telah berkontribusi pada pembangunan daerah. Ketergantungan masyarakat kepada TNBBS, tentunya harus diimbangi dengan kepedulian masyarakat pada keberlanjutan ekosistem TNBBS. Maka peran pemda sangat dibutuhkan menjadi penyeimbang antara kepentingan mutualisme tersebut. Demi keberlangsungan flora, fauna, dan fulan (manusia) sebagai penerima manfaat dari kawasan TNBBS, maka saya akan berupaya mendorong terjalinnya komunikasi dan koordinasi melalui kelembagaan para pihak. Dengan keberadaan lembaga ini, maka pemda dan Balai Besar TNBBS bisa secara intensif memfasilitasi masyarakat sekitar kawasan TNBBS. Saya juga akan berupaya agar kelompok masyarakat mendapatkan izin-izin pemanfaatan kawasan TNBBS. Izin tidak sebatas pada izin pemanfaatan jasa lingkungan, namun juga Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), bahkan tidak menutup kemungkinan untuk kerjasama dalam peningkatan dan atau pelestarian populasi satwa, termasuk membangun model penanganan satwa liar sehingga meminimalisir terjadinya konflik manusia dengan satwa liar. Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang Insha Allah dimuliakan Allah, Kita ketahui bersama bahwa repong damar merupakan kekayaan alam warisan nenek moyang yang menjadi kebanggaan Lampung. 106



Repong damar seluas ± 29 ribu hektar berada pada kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan Hutan Lindung (HL). Di tahun 1997, repong damar ditetapkan sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 47/Kpts-II/1998, dengan maksud agar masyarakat petani repong saja lah yang dapat mengelola kawasan repong damar tersebut. Dalam SK menhut tersebut, masyarakat diberikan Hak Pengusahaan Repong Damar (HPRD) kepada Masyarakat adat pengelola repong damar. Namun hingga saat ini, proses perizinan apalagi izin usaha secara resmi belum pernah teralisasi. Meskipun demikian masyarakat secara praktik di lapangan masih tetap menjalankan pengelolaan repong damar. Repong damar di HPT ini telah dikembangkan melalui pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di beberapa lokasi. Namun sebagian besar masyarakat belum bersedia menjalani pola ini, bahkan menolak untuk HTR, HKm, dan lain lain, karena tidak mau dipusingkan dengan urusan persyaratan administrasi yang dianggap merepotkan. Di sisi lain, repong damar ini keberadaannya sudah mulai berkurang karena beberapa faktor, antara lain; repong damar yang berada di tanah milik, dijual oleh masyarakat untuk kebutuhan pembelian kendaraan, atau sekolah di luar provinsi Lampung, bahkan untuk biaya kerja ke luar negeri. Faktor alam terjadinya angin kencang juga merobohkan pohon damar dalam jumlah besar. Adanya tuntutan ekonomi yang semakin tinggi, membuat petani repong damar melakukan pemanenan dalam jangka waktu pendek, sehingga kualitas getah damar menjadi tidak baik, dan berdampak pada rendahnya harga getah damar. Fluktuasi harga getah damar yang tidak menentu dan cenderung semakin menurun, menyebabkan petani mulai berkeinginan untuk mengganti komoditas damar dengan komoditas lainnya yang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan damar. 107



Saya akan merasa amat sedih jika repong damar kebanggaan kita ini pada akhirnya nanti akan punah dan hanya tinggal cerita. Untuk itu, demi keberlanjutan pengelolaan repong damar oleh petani repong, maka saya akan memfasilitasi petani repong damar ini untuk bertemu Ibu Menteri LH-K agar merevisi kebijakan penetapan KDTI menjadi lebih operasional. Sehingga kemudian skema pemberian izin yang tertuang dalam SK-KDTI ini dapat segera dilaksanakan oleh pemda. Saya juga akan mendorong pemda untuk memiliki program prioritas membangun kembali peremajaan repong damar, serta meningkatkan nilai jual damar. Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang Insha Allah dimuliakan Allah, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan salah satu skema perhutanan sosial yang telah diterapkan di saat wilayah ini masih berada di Kabupaten Lampung Barat, dan saat ini telah menjadi Kabupaten Pesisir Barat. Peta Pencadangan areal HTR Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan SK. 47/Menhut-II/2010 tanggal 15 januari 2010, seluas 24.835 hektar, tumpang tindih arealnya dengan areal Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 47 Tahun 1998, yang pengelolaannya diperuntukkan untuk masyarakat adat Pesisir. Dengan demikian hak kelola Masyarakat Adat Pesisir Krui yang selama ini mengelola repong damar akan terancam diambil alih oleh koperasi pemegang izin HTR. Tujuan pelaksanaan HTR adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi. Tapi tampaknya tujuan tersebut sulit terwujud jika izin HTR tidak sepenuhnya diberikan kepada kelompok masyarakat sekitar kawasan. Hingga kini belum ada kepastian terhadap keberlanjutan pelaksanaan HTR di wilayah Pesisir Barat ini. Sedangkan 108



masyarakat sekitar kawasan hutan masih terus berjuang untuk mendapatkan haknya mengelola secara penuh lahan garapannya yang selama ini sudah dikelolanya. Dengan demikian dampak dari pola perhutanan sosial HTR sepertinya akan banyak dinikmati oleh pihak yang bukan masyarakat sekitar kawasan. Agar pelaksanaan HTR menjadi program pemberdayaan kemandirian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan HPT, maka saya akan berupaya mendorong pemerintahan daerah untuk menghentikan sementara pemberian izin HTR baru, mengevaluasi perizinan HTR yang ada agar dapat mengembalikan hak penuh kepada kelompok masyarakat sekitar sebagai pengelola utamanya, dan memberikan fasilitasi kepada kelompok untuk keberhasilan pelaksanaan HTR. Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang Insha Allah dimuliakan Allah, Dengan melihat kekritisan Lampung dan perjuangan bertahan hidup masyarakat di sekitar hutan, maka saya merasa terpanggil untuk mengabdi di provinsi kita ini dengan melakukan beberapa langkah perubahan. Oleh karena itu maka izinkan saya bisa berjuang bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara-Saudariku yang saya hormati. Berjuanglah bersama saya…..!! Berjuang merebut lahan-lahan yang dialokasikan pemerintah untuk memberikan “Jaminan ketersediaan lahan dan kepastian ruang hidup bagi warga”. Apabila tidak sekarang, maka para makelar-makelar lahan dengan setia menunggu untuk merampas hak kita. Sebagai bagian dari platform perjuangan maka saya akan menawarkan inisiatif, sebagai berikut: 1). pemberian penghargaan kepada masyarakat penyelamat hutan, 2). pengembalian hak masyarakat sebagai aktor pengelola hutan, 3). penyelamatan keberlangsungan ruang hidup bagi semua mahkluk hidup. 109



Tentu platform perjuangan ini tidak bisa dilakukan sendiri, karena saya sadar, bahwa saya hanyalah manusia biasa. Saya bukanlah orang yang memiliki harta benda dan dekat dengan poros kekuatan politik, namun yang saya yakini adalah bahwa saya memiliki tekat bulat agar masyarakat di sekitar hutan bisa hidup sejahtera tanpa harus takut digusur dari ruang hidupnya. Modal utama yang saya dan kita miliki adalah KEYAKINAN dan KEMAUAN yang kuat. Karena hanya Bapak-Ibulah yang mampu menyelamatkan ruang hidup Bapak-Ibu. Pemerintah dan pihak lain, hanya dapat membantu mewujudkan keyakinan dan kemauan masyarakat. Pada akhirnya, saya berkeyakinan, bahwa masyarakat adalah aktor utama yang dapat menyelamatkan ruang hidup semua makluk. Maka dengan kerendahan hati, saya mohon doa restu dan dukungan agar berkenan memilih saya pada pesta demokrasi yang sebentar lagi kita selenggarakan. Agar tercapai platform perjuangan tersebut, maka persoalan utama yang segera saya benahi bila terpilih sebagai wakil rakyat adalah mendorong kebijakan-kebijakan daerah yang bisa menyelesaikan tunggakan masalah terkait kepastian pemanfaatan lahan, kriminalisasi, produktivitas warga di sekitar hutan di provinsi Lampung. Dengan cara memberikan landasan hukum kuat bagi hakhak masyarakat untuk memiliki atau mengelola kawasan hutan, serta memberikan dukungan secara intensif bagi petani hutan. Saya akan memaksimalkan skema-skema pengelolaan hutan yang disediakan pemerintah, HKm, HTR, Repong Damar, Kemitraan dengan Taman Nasional, walaupun saya sadar bahwa skema seperti ini masih bersifat ad hoc. Namun setidaknya warga di sekitar hutan mendapatkan kepastian akses untuk mengelola hutan. Di samping itu, saya juga akan mendorong kebijakan-kebijakan baru yang memastikan keberlajutan ekosistem hutan di Provinsi Lampung.

110



Prasyarat yang harus dibutuhkan agar platform perjuangan saya dapat tercapai, maka saya akan berupaya untuk meningkatkan kredibilitas kepemerintahan, terutama di lingkup legislatif, melalui: o Pembenahaan tata kelola – melalui kebijakan-kebijakan terkait pemanfaatan lahan dan kawasan hutan yang lebih adil, termasuk dalam hal mencegah korupsi di sektor sumber daya hutan dan lahan. o Penyiapan data dan informasi yang valid, sehingga kebijakan yang akan diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang Insha Allah dimuliakan Allah, Dengan mengucap Bismillah, maka jika saya terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Nasdem, saya akan berupaya melakukan program kerja sebagai berikut: 1. Menyediakan peraturan daerah tentang pemberian insentif (jasa lingkungan) kepada kelompok masyarakat yang telah terbukti berkontribusi terhadap perubahan kawasan hutan yang lebih baik. Pemberian insentif dapat berupa nominal tertentu, pemberian kemudahan fasilitas, maupun penghapusan Provisi Sumber Daya Hutan. 2. Memfasilitasi adanya kerjasama antara Balai Besar TNBBS dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TNBBS, dan memberikan izin kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam pemanfaatan air, energi air, ekowisata, hasil hutan bukan kayu, pelestarian, dan perlindungan di kawasan TNBBS. Model kerjasama ini dapat di replikasi pada kawasan konservasi lainnya di Lampung. 3. Meminta Bupati Lampung Barat untuk mencabut perizinan HTR di kawasan HPT Pesisir Barat, dan berkoordinasi dengan 111



Bupati Pesisir Barat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan HTR sebagai acuan untuk pemberian izin agar sasarannya tepat kepada kelompok masyarakat petani repong damar. 4. Meminta Gubernur untuk menetapkan keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Repong Damar (HPRD) kepada masyarakat adat pengelola repong damar, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 47/Kpts-II/1998, tanggal 23 Januari 1998, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 29.000 hektar di kelompok hutan pesisir, di kabupaten Dati I Lampung, Propinsi Dati I Lampung, yang merupakan wilayah repong damar dan diusahakan oleh masyarakat hukum adat sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI). 5. Menyediakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pelaksanaan Perhutanan Sosial Di Lampung. Perda ini akan mengatur: (a) latar belakang, maksud dan tujuan pentingnya ada Perhutanan Sosial, lingkup Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Kemitraan Kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat (HA), dan Hutan Repong Damar; (b) fasilitasi perizinan, (c) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pada aspek kelola lahan, kelola usaha, kelola kelembagaan; (d) hak dan kewajiban pemberi dan penerima izin, (e) tata cara perizinan dan kerjasama para pihak dalam pelaksanaan perhutanan sosial, (f) pemberian sanksi dan insentive jasa lingkungan kepada kelompok masyarakat, (g) mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan perhutanan sosial.

112



Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang Insha Allah dimuliakan Allah, Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang intinya bahwa penyelamatan kawasan hutan hanya akan berhasil bila dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Akhir kata saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu dan Saudara-saudari, yang berkenan hadir dan sepenuh hati mendengarkan pidato pencalonan saya. Semoga Allah SWT mendengarkan keinginan dan kerinduan kita untuk sebuah perubahan, menjadikan Provinsi Lampung yang kita cintai ini, dapat memberikan jaminan keselamatan bagi warganya. Terimakasih. Wasalamualaikum Warohmatullahhi Wa Barokattuh. Salam Lestari...!! Sunarni Widyastuti Mencalonkan Diri sebagai Wakil Rakyat Lampung di DPRD Provinsi

113


114




115



[infografik kampanye Zainuri]

116



MARWAH UNTUK KESELAMATAN RAKYAT Zainuri Hasyim Calon Gubernur Riau dari Jalur Independen Bismillahirrahmanirrahim… Kalau tidak kerana siasat, Tak akan siput menang berlari, Kalau tidak demi keselamatan rakyat, Tak akan saya mencalonkan diri. Datang bahtera dari hulu sampai pekan, Singgah sebentar ambil rambutan juga semangka, Salam marwah Riau saya hulurkan, Tuk warga dari Bukit Barisan hingga Selat Melaka. Assalamu’alikum Wr.Wb., Salam sejahtera untuk kita semua, Yang dihormati Tuan dan Puan, tetua yang arif lagi bijaksana, barisan muda yang semangat lagi bahagia, seluruh warga Riau yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih pertama-tama kami haturkan atas kesediaan membaca niat dan pokok-pokok kampanye ini. Sejalan dengan seruan Presiden Joko Widodo untuk melakukan Revolusi Mental, kami meyakini bahwa seorang pemimpin haruslah menjadi sumber tauladan bagi seluruh rakyatnya, membuka seluasluasnya ruang bagi keterlibatan warga dalam pembangunan, serta 117



meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongannya. Seorang calon pemimpin juga harus memberi gambaran tegas dan jelas tentang masa depan yang dapat dipahami rakyat, yaitu melalui pilihan-pilihan kebijakan dan program yang akan dilaksanakannya. Maka demikianlah Platform Kampanye kami ini, yang berisi rangkuman rencana kami untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga Provinsi Riau dengan bekerja menjamin pulihnya kekayaan alam sebagai sumber penghidupan. Kami berharap bahwa buku singkat ini juga akan memancing diskusi dan dialog, dan kemudian Hadirin-Hadirat akan berkenan berkenalan dengan kami dan memberikan masukan atau pendapat. Karena kini adalah saatnya kita menjadi tauladan dan inspirasi bagaimana membangun pemerintahan provinsi yang sungguhsungguh bekerja sebagai pelayan dan pengurus warganya. Kita mengetahui belaka apa yang sedang kita pertaruhkan di Pilkada kali ini, yaitu apakah kita akan terus mengalami bencana kabut-asap, banjir, kekeringan, dan hama tanaman yang telah menjadi sajian tahunan bagi kita? Apakah kita akan terus membiarkan terjadinya konflik yang sudah tak terhitung jumlahnya antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan di provinsi kita ini? Krisis airpangan-energi yang semakin mengancam? Kesenjangan mayoritas miskin dan segelintir kaya yang terus melebar? Cita-cita generasi-generasi pendahulu kita, angan dan harapan kita sebagai orang tua, sebagai pemuda-pemudi, sebagai remaja dan anak-anak, nyatalah kini semakin sulit untuk diraih. Tidak pernah sampai seperti sekarang ini rusaknya kualitas kehidupan kita, dengan hilangnya tanah-tanah dan sumber penghidupan, dengan 118



redupnya marwah kita sebagai warga yang memiliki adat-istiadat. Yang paling dahsyat juga akhir-akhir ini adalah hilangnya kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin pemerintahan, rajo kito, yang telah terbukti mengutamakan kepentingan diri sendiri, mengejar kekayaan pribadi dan pertumbuhan ekonomi yang justru menghasilkan ketidakadilan luar biasa dan merosotnya sumbersumber kehidupan berupa kekayaan alam wilayah kita. Oleh karenanya kita harus merebut kesempatan untuk bangun dan bangkit. Maka dengan rendah hati dan penuh takzim, kami hadir menawarkan diri untuk memimpin kebangkitan menuju perubahan yang sungguh bermakna. Kami adalah calon gubernur yang akan mengajak seluruh warga provinsi untuk bergotong royong: 1. Mengatasi kemerosotan dan kebangkrutan fungsi alam sebagai sumber penghidupan kita semua, 2. Menangani ketimpangan ekonomi, 3. Membangkitkan kembali sungai sebagai andalan transportasi, urat nadi ekonomi, dan sumber kebudayaan, dan 4. Mereformasi birokrasi. Inilah Catur Cita Marwah Kita. Marwah kita inilah yang akan membalikkan kebencanaan rutin kita, menyelesaian tunggakan masalah mendasar tentang keselamatan warga, menghentikan degradasi fungsi alam, dehumanisasi, dan rentetan kebijakan pemerintah yang tidak kredibel dan berpihak pada kapital finansial belaka. Dengan Catur Cita Marwah Kita ini pula kita akan kembali kepada sungai yang adalah akar budaya Melayu, urat nadi perdagangan dan perekonomian, dan orientasi peradaban kita. Inilah bakalan revolusi 119



mental kita menuju kemajuan peradaban, mulai dari sikap dan nilainilai terbaik di pemerintahan sebagai pelayan masyarakat yang bermartabat, dan di seluruh sektor dan lapisan masyarakat. Jadi jiwa dan semangat dari semua perubahan tersebut tak lain tak bukan adalah nilai-nilai terbaik budaya Melayu kita sendiri. Nilainilai inilah yang harus bangkit kembali di pemerintahan, di sektor pendidikan, perekonomian, dan sosial kemasyarakatan kita. Itulah Marwah Riau demi keselamatan dan kesejahteraan kita semua. Hadirin dan Hadirat, Pilkada ini lah momentum kita. Terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb., Zainuri Hasyim

120



“Pulau Sumatera seperti sebuah surau yang roboh karena pondasinya digerus habis-habisan sedangkan dari atasnya terbebani oleh atap dan mahkota yang terlalu berat. Pondasi itu perumpamaan untuk kesehatan hutan dan lingkungan hidup, keadilan agraria, keutuhan sosialbudaya, kecukupan air-panganenergi, dan ketersediaan layanan dasar. Atap dan mahkota itu perumpamaan untuk target pertumbuhan ekonomi dan laju investasi yang demikian mentereng dan mewah.” -#SolusiTandingJokowi; Setumpuk Keselamatan Ruang Hidup. 2016-

Tagihan

121



[halaman kanan]

POTRET KRISIS RIAU [INFOGRAFIS BERSUMBER DARI FILE-FILE TERLAMPIR: INFOGRAFIS Zainuri KRISIS RIAU, INFOGRAFIS Zainuri MARWAH, INFOGRAFIS Zainuri SUNGAI, dan INFOGRAFIS Zainuri KRISIS BIROKRASI]

122



RENCANA ZAINURI MENGATASI KEBANGKRUTAN EKOLOGIS Rencana Tindakan Mencegah dan Mengurangi Potensi Kebangkrutan Sosial-Ekologis Riau Menyelesaikan Tunggakan Masalah Sejak dari Zaman Belanda sampai hari ini Provinsi Riau sebenarnya tak lebih tak kurang adalah diperas untuk melayani mesin pertumbuhan ekonomi dan penumpukan kekayaan di segelintir orang saja, yaitu dahulu di Belanda dan kini di pusat-pusat keuangan global, di Jakarta, dan juga segelintir di ibukota provinsi. Oleh karena itu, sebagai Gubernur, saya akan: 1. Mengajak semua warga untuk membahas dan menyepakati sebuah kontrak sosial-politik-ekonomi yang baru tentang paradigma pembangunan yang mengutamakan keselamatan ekologik dan kesejahteraan warga provinsi ini; yang kemudian akan menjadi acuan dari seluruh program kerja pemerintah provinsi, dan menjadi semangat kolektif seluruh warga Provinsi Riau. 2. Redistribusi penguasaan lahan. Dalam cita-cita keadilan agraria, kami akan bekerja keras dalam bentuk lobi, tekanan, dan pengaruh kepada Pemerintah Pusat dan DPR sebagai pembentuk perundangan nasional tentang pertanahan, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, kehutanan dan lingkungan hidup. Pemerintah Provinsi sendiri tidak akan tinggal diam karena sesungguhnya banyak kewenangan yang harus diambil secara optimal, yaitu dalam memfasilitasi identifikasi dan pemetaan wilayah kelola rakyat dan masyarakat adat, mendukung upaya-upaya pembangunan sistem kelola berbasis masyarakat, dan menciptakan atmosfer 123



perizinan yang kondusif bagi pengelolaan hutan dan lahan oleh masyarakat. 3. Menegakkan hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Praktisnya adalah mendayagunakan Biro Hukum dan Satpol PP untuk mengawasi dan mencegah perusakan lingkungan; secara langsung yang dalam jurisdiksi Perda, dan dengan kerjasama dengan Polri dan Kejaksaan dalam hal kejahatan lingkungan menurut Undang-Undang RI. Kami tidak akan menciptakan institusi atau proyek baru tentang ini karena keyakinan kami bahwa yang diperlukan adalah kepemimpinan yang tegas dan bervisi lingkungan, keteladanan, dan dimunculkannya praktik-praktik yang benar dan sesuai aturan.

Audit Lingkungan dan Perizinan dalam Pengerukan Sumber Daya Alam Sebagai gubernur kami akan memulai dengan melakukan audit sosial dan lingkungan hidup yang menyeluruh atas semua korporasi penguasa hutan dan lahan, dan terhadap semua proses perizinan di tingkat pemerintah provinsi. Audit ini akan menghasilkan neraca penguasaan lahan, termasuk khususnya lahan gambut yang menjadi penyumbang terbesar kabut asap, mengevaluasi proses kebijakan dan perizinan penggunaan dan pengelolaan hutan dan lahan, dan menemukan titik-titik permasalahan dalam seluruh rerantai pengerukan sumber daya alam yang mengakibatkan kebangkrutan ekologik di Provinsi Riau.

Menerapkan Prinsip Pencemar Harus Membayar Ini adalah konsep yang akan kami bangun dan terapkan melalui Perda bekerjasama dengan DPRD Provinsi Riau. Dalam prinsip ini setiap pihak, perusahaan atau perorangan, yang melakukan pencemaran, apakah itu pencemaran udara atau air atau tanah, akan 124



dipaksa untuk membayar ke negara dalam jumlah yang sangat signifikan untuk memberi efek jera dan membiayai kegiatankegiatan pembersihan, rehabilitasi lingkungan, dan penanganan korban. Dengan demikian perusahaan-perusahaan raksasa yang selalu melarikan keuntungan luar biasa ke Jakarta atau Singapura, dan meninggalkan bencana di Kampar atau Bengkalis atau Indragiri, akan dipaksa untuk bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan Pemerintah Provinsi Riau.

Memadukan Perencanaan dan Tata Ruang Wilayah Provinsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau harus segera dirombak untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat minimal keselamatan ekologik, jaminan ruang kelola rakyat, dan pemerataan kesejahteraan. Sebagai gubernur kami akan segera memulai prosesproses bottom-up untuk perencanaan ruang ini, memanfaatkan teknologi geospasial berdasarkan data dan peta yang akurat, dan mendorong proses politik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional untuk menetapkan dan memberlakukan RTRWP ini. Selanjutnya kami akan memfasilitasi pemerintah kabupatenpemerintah kabupaten di Provinsi Riau agar menjalankan proses yang sama, yaitu partisipatif dan berbasis data dan teknologi yang valid, dalam menghasilkan RTRW Kabupatennya.

Menghentikan Seluruh Proses Alih Fungsi Hutan dan Lahan Gambut Berubahnya tutupan hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan, pertambangan, kawasan industri, dan pemukiman adalah sebab utama degradasi fungsi-fungsi alam di Provinsi Riau. Oleh karena itu, berdasarkan wewenang yang ada meskipun terbatas di 125



pemerintah provinsi, kami pertama-tama akan menstop mesin pengerukan sumber daya alam itu melalui audit, penghentian rekomendasi atau proses perizinan HPH, HTI, perkebunan dan tambang, dan mengatur ulang alokasi tata guna lahan berdasarkan RTRWP yang telah terpadu dengan rencana pembangunan yang bervisi keselamatan dan kesejahteraan warga. Dengan demikian sejak masa kepemimpinan kami di Provinsi Riau tidak akan ada lagi hutan dan lahan gambut yang beralih fungsi menjadi peruntukan industrial.

Merehabilitasi dan Merestorasi Hutan dan Lahan Gambut Kami memiliki rekam jejak yang sangat kuat dalam hal pemahaman dan jejaring di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk program-program pelestarian lingkungan dan rehabilitasi-restorasi hutan dan lahan gambut. Dengan pemahaman dan jaringan yang kuat tersebut, sebagai gubernur kami akan: 1. Menggalang partisipasi warga setempat dan dukungan nasional-internasional untuk program-program penghutanan kembali dan penataan kanal-kanal dan restorasi di lahan gambut. 2. Menguatkan Badan Restorasi Gambut Provinsi Riau agar memiliki otoritas kuat, dimana fungsinya tidak sekedar kordinasi, tapi juga eksekusi. Badan Restorasi Gambut Provinsi Riau ini akan bekerjasama dan berkordinasi dengan Badan Restorasi Gambut di tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 3. Menjalankan program yang secara sistematis mendukung dan menyebarluaskan praktek-praktek terbaik dalam restorasi dan pengelolaan lahan gambut oleh masyarakat, seperti misalnya yang telah dibuktikan oleh Desa Harapan Jaya di Kabupaten Indragiri Hilir, ke seluruh desa gambut di Provinsi Riau. 126



Gotong royong Menghadapi Pencemaran Kabut Asap Sebagai gubernur, kami akan menggunakan sebaik-baiknya kepemimpinan secara sosial-politik di Riau untuk menggairahkan, memobilisir, dan menggerakkan seluruh warga tanpa kecuali, kelompok-kelompok pecinta alam, pramuka, karang taruna, dan pemuda-pemudi untuk gotong royong, kerja bakti mencegah pembakaran dan memadamkan asap serta bencana ikutannya. Meskipun dalam segala keterbatasan, dalam kesederhanaan, kita pasti bisa menghentikan bencana rutin tahunan ini.

“Kita tidak banyak omong, kita tidak banyak rapat, kita tidak perlu banyak komentar dan analisis dan kritik sana kritik sini. Kita akan terjun ke lapangan bersama seluruh warga, dari semua elemen, dan memadamkan titik api satu demi satu, sampai yang kesepuluh, keseratus, kalau perlu yang keseribu atau kesepuluh ribu. Kita akan gotong royong menyapu dan menyisir dan memadamkan semua.” -Zainuri Hasyim. 2016-

Kita juga perlu gotong royong untuk menyiapkan sarana-prasarana pencegahan, mitigasi, dan evakuasi bencana. Kita semua harus bergotong royong menyumbangkan tempat kita untuk evakuasi, kendaraan-kendaraan kita untuk kegiatan pemadaman atau

127



evakuasi, bahkan kalau perlu termasuk juga bahan pangan dan pakaian. Kenapa gotong royong yang sesungguhnya adalah marwah kita orang Melayu ini penting? Karena penuntasan tunggakan masalah dan menangani krisis multi-dimensi tidak akan serta merta beres dalam lima tahun kepemimpinan kami sebagai gubernur. Padahal kita harus menghentikan pembakaran hutan dan lahan sekarang juga. Tidak boleh lagi sejak tahun pertama kami warga Riau terpapar kabut asap! Gotong royong ini juga bukan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah dan korporasi-korporasi penyebar bencana. Akan tetapi ini adalah langkah darurat kita sebagai korban bencana, mengantisipasi fakta betapa lembaga-lembaga pemerintah, proyekproyek dan kelompok-kelompok siaga bencana asap, yang kenyataannya terus menerus kedodoran.

Menggencarkan Investasi yang Ramah Lingkungan dan Sosial Kami tidak anti investor. Tapi kami menolak investasi yang merusak keselamatan lingkungan hidup dan ruang kelola rakyat. Kami tidak menolak modal. Tapi kami mensyaratkan permodalan yang memperhitungkan dan memadukan modal sosial, modal budaya, modal alam-lingkungan bersama dengan modal finansial. Inilah mantra investasi yang akan kami gencarkan sebagai Gubernur Provinsi Riau. Sebagai gubernur kami akan melakukan pengkajian yang mendalam dan konsultasi publik yang meluas untuk menghasilkan Daftar Hitam dan Biru Investasi di Provinsi Riau. Daftar hitam akan menjadi dasar kami menolak dan mencegah investasi yang merusak, memiskinkan, dan menimbulkan konflik sosial. Daftar biru akan 128



mengundang investasi baru yang berkualitas, yang memulihkan daya lenting alam, memperkuat produktivitas petani-nelayanmasyarakat adat, dan menciptakan lapangan kerja yang bermartabat bagi generasi muda Provinsi Riau.

[poster kampanye berupa infografik: Gubernur Zainuri Mengatasi Krisis Ekologis Riau]

129


130




Rencana Tindakan Zainuri Mengatasi Ketimpangan Sosial-Ekonomi 2 Juta Hektar untuk Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Kemasyarakatan Kami telah memetakan dan menghitung peluang perhutanan sosial yang bisa diwujudkan di Provinsi Riau. Sebanyak 800 ribu hektar saat ini bisa berasal dari hutan produksi yang belum dibebani izin, dan 1,2 juta hektar berasal dari izin pengusahaan hutan yang habis masa berlakunya atau akan segera habis dan konsesi yang harus dicabut karena banyaknya pelanggaran oleh pemegang izinnya. Nampaklah bahwa rencana tindakan ini juga sangat berkesesuaian dengan arah kebijakan nasional untuk Reformasi Agraria. Kita di Provinsi Riau mesti memanfaatkan peluang ini untuk keselamatan dan keamanan pertanahan kita, yaitu dengan mengurus hutan di wilayah baru, bukan yang di daerah-daerah cadangan. Syaratnya adalah menemukenali kembali praktik-praktik terbaik masyarakat dalam mengelola hutan, diiringi dengan pendampingan yang efektif serta dukungan anggaran yang memadai. Ini akan membangkitkan kembali kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam secara baik, terlibat secara aktif dalam pengelolaannya, dan memastikan masyarakat mendapatkan keuntungan dari pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Masyarakat adat telah hidup dan membuktikan keberadaannya jauh sebelum republik ini berdiri. Masyarakat adat memberikan sumbangsih yang tidak sedikit terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun ironisnya, kelompok

131



masyarakat ini dinafikan dalam pengelolaan sumberdaya alam, bahkan kerapkali menjadi korban darinya. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara menguatkan landasan yuridis atas keberadaan masyarakat adat. Untuk itu, diperlukan upayaupaya revitalisasi terhadap praktik-praktik terbaik masyarakat adat dalam mengelola sumberdaya alam yang telah terbukti jauh lebih baik, bermanfaat, dan bermartabat. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat akan dilakukan melalui pendataan kelompok-puak-suku yang ada di provinsi ini, menuliskan kembali aturan-aturan adat yang selama ini terserak dan sebagian besar masih terlingkup dalam budaya tutur, serta memastikan keberadaan dan kepastian wilayah adat yang akan memberikan jaminan atas hidup dan kehidupan masyarakat adat.

Setengah Juta Hektar Hutan Adat Kajian kami mendapatkan informasi bahwa setidaknya 500 ribu hektar hutan adat dapat dipastikan dalam bentuk SK Gubernur pada masa kepemimpinan kami. Pemetaan secara partisipatif terhadap hutan adat ini dilakukan sebagai landasan pengakuan dan penetapannya. Inilah komitmen kami sebagai gubernur nanti.

Industri Pengolahan Hasil Hutan, Perkebunan, Pertanian, dan Pertambangan yang Lestari dan Kerakyatan Iklim investasi di Provinsi Riau terpusat pada pengolahan hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Industri ini yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh elemen ekologi, karena yang menjadi kunci dalam usaha ini adalah lahan. Rendahnya akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi seolah menjadi pembenar praktik pengelolaan sumberdaya alam 132



secara besar-besaran tanpa mengakomodir praktik-praktik kearifan masyarakat yang telah teruji selama ini. Kondisi ini dapat kita baca telah menuai banyak permasalahan, mulai dari permasalahan lingkungan hingga bermuara pada masalah sosial-budaya. Bencana kabut-asap, banjir, kekeringan, dan hama tanaman merupakan sajian bencana tahunan bagi kita. Telah tak terhitung konflik antara masyarakat dengan perusahaan terjadi. Oleh karenanya juga, industri pengelolahan hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan akan dipastikan berjalan tanpa mengorbankan keselamatan lingkungan. Warga dan masyarakat akan didorong untuk menjadi pemilik dan pengelola industri-industri ini. Penghargaan dan ‘denda/hukuman’ (reward & punishment) atas kinerja industri akan diterapkan melalui metode dan tim yang kredibel.

Menggalakkan Investasi di Masyarakat Perdesaan Kita ketahui belaka bahwa investasi pemerintah selama ini biasanya adalah pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang tidak bisa atau tidak boleh dilakukan oleh swasta. Untuk Provinsi Riau, investasi pemerintah ini menjadi semakin penting karena tingkat investasi swasta masih rendah. Sayangnya selama ini komitmen Pemerintah Daerah di Provinsi Riau dalam memprioritaskan investasi publik yang ditunjukkan melalui rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah, 20,91% di tahun 2014, sangat tidak memadai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain rasio belanja investasi yang tidak memadai, arah investasi juga tidak menggambarkan respon yang tepat atas kebutuhan riil dan keadaan lapangan di Provinsi Riau. Sebagai gubernur, kami akan memastikan bahwa belanja investasi Pemerintah Daerah akan diutamakan di perdesaan dengan karakter133



karakter kunci: perencanaan berbasis data dan metode yang memadai, mengutamakan Badan Usaha Milik Desa, dan menjawab kebutuhan spesifik setiap desa.

Membangun Infrastruktur Transportasi, Komunikasi, dan Energi Perdesaan Sebagai gubernur, mantra kami dalam pembangunan infrastruktur adalah: pengutamaan proyek-proyek di pedesaan, orientasi pada sungai sebagai infrastruktur transportasi, mempercepat konektivitas desa-desa melalui radio komunitas dan internet pedesaan, dan berlandaskan pada perhitungan cermat atas neraca kebutuhan dan ketersediaan energi di masing-masing desa.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Progresif atas Industri Pengeruk Sumber Daya Alam Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah provinsi dapat memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Sebagai gubernur, kami akan secara cerdas memanfaatkan hak ini untuk memungut retribusi progresif, dimana semakin besar penguasaan lahan dan skala usahanya, semakin besar retribusi yang harus dibayarkan kepada daerah. Dengan kerjasama yang baik dengan DPRD Provinsi untuk mengeluarkan Perda yang diperlukan, dan kordinasi dengan kementerian terkait di Jakarta, kami akan menerapkan retribusi dalam golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Hal ini mengingat industri pengerukan sumber daya alam di Provinsi Riau tersebut telah dan akan memanfaatkan kekayaan daerah dan menikmati jasa pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang dan penggunaan sumber daya alam. Oleh karena itu retribusi ini perlu dan harus 134



karena pemerintah harus menyiapkan barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pendapatan Asli Daerah dari retribusi progresif atas industri pengerukan sumber daya alam ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk pemerataan manfaat bagi masyarakat perdesaan, masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, kaum petani dan buruh tani, kaum nelayan, dan komunitas-komunitas masyarakat adat. Bentuk penyaluran yang kami rancang adalah investasi dan dana bergulir untuk perekonomian pedesaan, beasiswa pendidikan vokasi dan lanjutan, dan penguatan kesiagaan bencana bagi seluruh warga Provinsi Riau.

135



“Hutan Desa ini akan mengembalikan marwah kami sebagai masyarakat yang hidupnya tak bisa lepas dari hutan namun sesungguhnya saat ini tak memiliki hutan.” -Jasman, Kepala Desa Pelalawan, Juli 2011-

136

Serapung,

Kabupaten



137



Rencana Tindakan Zainuri Memulihkan Orientasi Peradaban Sungai Reorientasi Sungai dalam Pembangunan Transportasi, Perdagangan, Pariwisata Sebagai gubernur, kami akan mengajak seluruh jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, juga seluruh lapisan warga masyarakat, untuk mengalihkan cara pandang yang selama ini berpaku pada hutan dan daratan menjadi ke arah sungai dan pesisir. Orientasi pada sungai ini selain adalah kebangkitan kembali akar peradaban dan marwah Riau, tapi juga sebuah pilihan yang strategis dan bervisi jangka panjang. Jadi ini bukan sekedar kerinduan akan masa lalu, sebuah nostalgia tentang orang tua kita dahulu yang berperahu ke sana ke mari, mandi di sungai, menangkap ikan untuk makan setiap hari, dan seterusnya. Pada saat Provinsi Riau mengembalikan orientasi pembangunannya ke sungai, pada saat itu pula tekanan dan ancaman yang luar biasa besar selama ini dari alih fungsi lahan secara masif atas hutan dan gambut untuk perkebunan, pertanian dan industri, dan pertambangan akan berkurang. Sebagai gubernur kami akan: 1. Mengarahkan proyek-proyek infrastruktur ke sungai-sungai di Provinsi Riau sebagai penghubung dan jaringan transportasi lintas kecamatan dan lintas kabupaten, sekaligus: 2. Menghilangkan atau mengurangi secara besar-besaran proyek-proyek jalan, apalagi jalan tol, pengadaan mobil, dan terminal. 3. Mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh aliran orang dan barang yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Provinsi 138



Riau dan didanai oleh APBD Provinsi Riau akan dilakukan melalui angkutan sungai (sejauh memungkinkan) 4. Mengembangkan pariwisata sungai secara serius dan profesional. Faktanya adalah bahwa selama ini pelaku utama dalam moda transportasi darat adalah perusahaan-perusahaan multinasional pemilik merek di Jepang, Korea, Eropa, Amerika Serikat seperti Toyota, Isuzu, Kia, Ford, dan seterusnya; kemudian perusahaanperusahaan raksasa yang mensuplai semen, aspal, dan lain-lain bahan tambang sebagai material pembangunan jalan; dan perusahaan-perusahaan kontraktor pembangun jalan dan jembatan. Di lain pihak, pengembangan angkutan sungai akan mampu dilakukan secara berdaulat dan mandiri oleh warga dan perusahaanperusahaan Riau sendiri. Memang motor penggerak dan perlengkapan navigasi masih harus impor, akan tetapi kita jelas memiliki sumber daya manusia, bahan baku, pengalaman dan teknologi pembuatan perahu-perahu dan kapal-kapal untuk melintas sungai-sungai kita.

Membangun Industri Perahu dan Perkapalan Program aksi ini akan secara langsung terpadu dengan program pembangunan kehutanan yang lestari dan kerakyatan, yang tidak lagi sekedar memanen kayu dan mengirim keluar provinsi dalam bentuk mentah atau setengah jadi, atau memprosesnya menjadi bubur kertas. Kita akan membangun kehutanan kita agar kembali menjadi sumber bahan baku untuk industri perahu dan kapal. Pertama-tama untuk kebutuhan di dalam provinsi sendiri, berikutnya untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan dari provinsi-provinsi bahkan dari negara lain.

139



1. Menyiapkan dukungan permodalan dan teknologi untuk industri perahu dan kapal 2. Kebijakan anggaran yang memprioritaskan angkutan sungai 3. Mendorong berkembangnya keilmuan dan keahlian sungai, pesisir, perikanan dan perkapalan melalui sekolah-sekolah vokasional dan pendidikan tinggi. 4. Menjalankan program-program khusus untuk integrasi langsung antara industri kehutanan dan industri perahuperkapalan.

Pengaturan dan Penataan Pertambangan Liar di Sungai Sebagai gubernur kami akan bekerja sungguh-sungguh dalam wewenang hukum-sosial-politik dan anggaran yang kami miliki untuk mengatasi persoalan PETI di sepanjang sungai-sungai di Provinsi Riau. PETI di Sungai Kuantan dan Sungai Indragiri, misalnya, telah sangat merusak tatanan masyarakat dan merusak kesehatan ekosistem sungai. Oknum dan jaringan mafia di balik PETI-PETI itu akan kami hadapi. Ini sangat parah karena pada akhirnya PETI itulah menjadi ancaman langsung terhadap orientasi sungai dalam peradaban Melayu, terhadap Marwah Riau.

Memindahkan Pasar, Pertokoan, dan Perkantoran ke Tepi Sungai Program ini akan menjadi langkah taktis untuk segera melakukan reorientasi pembangunan ke sungai, yaitu dengan menetapkan bahwa proyek-proyek pembangunan pasar, pertokoan, dan perkantoran sejak saat kepemimpinan kami akan dilakukan di tepi sungai. Pasar, pertokoan, dan perkantoran yang sudah ada akan dijajagi kemungkinan dan analisis biaya-manfaatnya untuk dipindahkan ke tepi sungai.

140



Mendukung Kegiatan Sosial-Budaya dan Adat yang Berkaitan dengan Sungai dan Pelestarian Sungai Dalam hal ini kami akan mendukung lembaga-lembaga adat, kelompok-kelompok seni-budaya, dan berbagai kelompok masyarakat peduli lingkungan agar memberi perhatian dan melakukan kegiatan-kegiatan yang secara umum mengembalikan marwah sungai dan secara khusus melestarikan lingkungan sungai, menggairahkan pariwisata dan perikanan sungai, dan menyemarakkan sungai sebagai orientasi peradaban Riau.

Rehabilitasi dan Restorasi Daerah Aliran Sungai dan Daerah Tangkapan Air Seluruh sungai dan rawa gambut di Provinsi Riau sebetulnya adalah suatu kesatuan sistem kehidupan yang saling terkait dan saling pengaruh. Oleh karenanya pelestarian sungai dan reorientasi peradaban sungai tidak akan terlepas dari kebutuhan untuk melakukan rehabilitasi dan restorasi lahan gambut, daerah aliran sungai, dan daerah tangkapan air untuk keseluruhan sistem perairan tersebut. Oleh karenanya sebagai gubernur, pemahaman kami yang utuh dan terpadu tentang kehutanan, pesisir-perikanan, sistem dan pengelolaan air, dan pengelolaan lahan gambut, akan sangat penting agar kami mampu memimpin secara lintas sektoral dalam sebuah harmoni menuju kembalinya kesehatan dan kualitas sungai-sungai di Provinsi Riau, sejalan dengan orientasi peradaban sungai provinsi kita ini.

141


142




143



Rencana Tindakan Zainuri Memulihkan Kepercayaan Publik kepada Birokrasi Zero Tolerance to Corruption Sebagai gubernur, kami akan memastikan diri tidak korupsi, bertahan hidup dalam kesederhanaan dan sesuai kebutuhan layak dan wajar. Lebih dari itu, kami tidak akan mentolerir tindakan atau indikasi tindakan korupsi sekecil apapun di jajaran pemerintahan. Dalam batas wewenang penuh kami, setiap pejabat yang terindikasi korupsi akan langsung kami skors atau berhentikan.

Perampingan Organisasi dan Kepegawaian Sebagai gubernur kami akan merampingkan organisasi pemerintah provinsi melalui pengurangan jumlah dinas dan kantor, sekaligus meningkatkan dan memperkuat kapasitas masing-masing dinas dan kantor agar lebih produktif dan berkinerja lebih tinggi sebagai pengurus dan pelayan masyarakat. Kami meyakini bahwa karakter kuat Marwah Melayu adalah kewirausahaan dan keperintisan. Orang Melayu dari dulu tidak suka berbondong-bondong jadi pegawai apalagi pegawai negeri. Oleh karenanya kami akan mengurangi jumlah pegawai pemerintah provinsi dengan cara tidak melakukan pengangkatan pegawai baru kecuali untuk bidang-bidang kekhususan profesi seperti guru dan tenaga kesehatan.

Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dengan jumlah pegawai yang ramping, kami akan memastikan bahwa setiap pegawai pemerintah provinsi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, ketrampilan, dan pendidikannya. Dengan demikian setiap pegawai akan meningkat 144



kapabilitasnya, dan produktivitas kerja yang lebih tiinggi. Fasilitas ini akan berupa pelatihan, pendidikan lanjutan, dan sistem promosi berdasarkan integritas dan kemampuan setiap pegawai.

Memperbaiki Relasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Kami akan mengandalkan bukan hanya kewenangan yang diatur oleh undang-undang, akan tetapi terutama kekuatan silaturahmi dan otoritas sosial-politik dalam membangun hubungan yang efektif dan bermanfaat dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pokok-pokok kewenangan yang secara optimal akan kami berdayakan dalam hubungannya dengan pemerintah kabupaten/kota di antaranya adalah: perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota, pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, dan penanaman modal. Dalam kaitan kordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota ini pula kami akan mengkondisikan agar pemerintah kabupaten/kota menyiapkan anggaran bagi programprogram reforma agraria untuk penyelamatan dan pengamanan lahan rakyat.

Membebaskan Pemerintahan dari Penguasaan Pemerasan Kelompok dan Partai Politik Tertentu

dan

Ini adalah tugas yang sangat berat yang akan kami perjuangkan apabila kami menjadi gubernur. Karena komitmen membersihkan pemerintahan dari tarik menarik kepentingan kelompok dan partai politik ini lah kami mengajukan diri sebagai calon gubernur dari jalur independen.

145



Memancarkan Marwah Melayu menuju Marwah Indonesia Dengan kembali dan patuh kepada nilai-nilai terbaik Marwah Melayu, kami berkeyakinan bahwa sebagaimana Bahasa Melayu telah menyumbang kepada terbentuknya Bahasa Indonesia, Marwah Melayu yang terpancar dari Provinsi Riau pun akan menyumbang kepada terbentuknya Marwah Indonesia. Keyakinan ini hanya akan terjadi pada saat kerja keras kami bergayung sambut dengan kerja keras seluruh aparat pemerintah daerah dan kerja keras seluruh warga masyarakat Provinsi Riau untuk mengatasi kebangkutan ekologis saat ini, mengatasi ketimpangan ekonomi, kembali kepada orientasi peradaban sungai, dan merevolusi mental birokrasi agar menjadi pengurus dan pelayan warga yang terbaik.

146



Zainuri Hasyim

REKAM JEJAK Pengalaman kami dalam bidang pengorganisasian masyarakat sejak 2007 dikhususkan pada aspek penelitian, pelatihan, dan fasilitasi. Kami adalah pelatih yang ahli untuk bidang partisipatori bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Pemetaan kebutuhan, perencanaan partisipatoris, penilaian potensi desa, dan evaluasi partisipatif adalah keahlian dasarnya. Keahlian di atas telah membawa kami pada pentas nasional untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk prakarsa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di tingkat internasional, kami menjadi peserta dan pemateri pada berbagai kegiatan yang terkait dengan pembangunan, kehutanan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat, semisal yang dilakukannya di Manila-Philippines (2005), Brussels-Belgia (2009), Helsinki-Finland (2010), Tokyo-Jepang (2011), Vietnam (2011), Marseille-Prancis (2012), Myanmar (2012), London-Inggris (2013), Tokyo-Jepang (2013), Uni Eropa (2014-2016). Berbagai organisasi, peran, dan tanggung jawab dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup telah kami lalui sebagai wadah meruahkan cita-cita untuk membuat keadilan dalam pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan untuk penyelamatan ruang hidup masyarakat marjinal. Keprihatinan terhadap kondisi masyarakat petani dan nelayan di sekitar hutan dan pesisir menjadikan kami menggagas pemenuhan ruang kelola masyarakat atas hutan. Sebuah insiatif yang 147



membuahkan hasil berupa Hutan Desa pertama di Riau, yang menjadi bukti keberpihakan kami terhadap masyarakat. Inilah panggilan kami, untuk turut menyumbangkan pemikiran, tenaga, dan waktu untuk mengembalikan marwah Riau melalui teladan kepemimpinan, perubahan mendasar, keadilan ekologiekonomi-sosial, dan investasi generasi penerus yang bermartabat.

RIAU, 2016 ZAINURI HASYIM

148



149


150




151



[infografik perangkum semua kampanye]

152



PENUTUP: Menembus Batas Program dan Menegakkan Kembali Marwah Pulau Sumatera Menutup rangkaian kampanye imajiner yang bersumber dari pembelajaran dan hikmah yang dipetik dari pengalaman bekerja bersama sepanjang lima tahun terakhir melalui program bersama, Kewaspadaan Masyarakat Menghadapi REDD (Community REDD Preparedness) yang didukung Samdhana Institute, dengan fokus pada simpul belajar Rebut Ruang Kelola (RRK) di beberapa wilayah dari Aceh sampai Lampung, sebagai usaha bersama masyarakat menemukan solusi ad-hoc melalui koridor kebijakan Perhutanan Sosial dan prakarsa Hutan Adat, kami ingin menyampaikan rasa syukur yang luar biasa. Hikmah dan pembelajaran kami petik sebagai bagian dari proses bekerja secara berjejaring dengan kawankawan eksekutif daerah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dari beberapa provinsi, serta simpul lain yang fokus pada kebijakan terkait katup pengaman (safeguard) sosial dan ekonomi yang tersebar di seluruh Sumatera. Kami di ketiga simpul belajar Sumatera, bersama dengan Samdhana Institute, sedari awal sudah menyepakati bahwa program ini hakikatnya adalah kerja-kerja konsolidasi dan penguatan kapasitas (capacity building) terkait isu ketidakselamatan tenurial dan ketidakpastian tata-guna lahan di Pulau Sumatera. Mungkin banyak kalangan bakal tercengang apabila mengetahui relatif kecilnya nilai pembiayaan yang dikerahkan untuk mendukung kerja-kerja panjang penyelamatan Sumatera. Hikmah dan pembelajaran yang dipetik dari program ini sangat membantu kami dalam melakukan pekerjaan lain yang juga berurusan dengan usaha menemukan jalan 153



keluar bagi isu ketidakselamatan tenurial dan ketidakpastian tataguna lahan di Pulau Sumatera. Senada hikmah dan pembelajaran dengan karya Ernst Friedrich Schumacher berjudul “Small is Beautiful” (1973), sebuah telaah ekonomi yang terpusat pada aspek manusia dan kemanusiaan. Sebagai bagian dari proses peningkatan kapasitas, Samdhana Institute menghadirkan Forest Watch Indonesia (FWI) dan Sekretariat Nasional Forum Transparasi Anggaran (Seknas FITRA) sebagai lembaga yang memberikan dukungan teknis bagi simpul RRK. FWI yang memiliki kompetensi pada telaah dan kampanye berdasarkan aspek geospasial kehutanan, telah menguatkan kapasitas kami dalam hal perijinan pada koridor kebijakan Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh kementerian ini, maka menjadi penting halnya pengawalan intensif oleh pihak lain, mulai dari tahap pra verifikasi, verifikasi, sampai paska verifikasi bagi sebuah ijin HKm atau Hutan Desa yang sedang diusulkan oleh masyarakat. Sedangkan FITRA telah memberikan dukungan penguatan kapasitas terkait hak warga negara atas anggaran dan bagaimana cara mengakses anggaran Negara untuk mempercepat gerak dari perebutan ruang kelola warga. Terlepas dari perdebatan yang masih terus berlangsung terkait penggunaan anggaran Negara, bagi kami hak adalah hak, alergi dengan alasan strategi kerja merupakan persoalan lain. Kesadaran akan hak terhadap anggaran tersebut yang kemudian kami bawa ke masyarakat yang bekerja merebut ruang kelola mereka. Pada sisi lain, ketidakseriusan penyelenggara Negara dan Daerah mendukung prakarsa Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) tercermin jelas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini harus segera diperbaiki agar dapat menepis beragam retorika pejabat daerah. 154



Simpul belajar RRK mempunyai dua warna besar gerakan, yaitu para pegiat yang memperjuangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) sebagai upaya ad hoc dalam situasi legal-politik kehutanan dan pengelolaan lahan, dan satu lagi terdiri dari para pegiat di gerakan masyarakat adat yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dengan karakter dan strategi perjuangan untuk meraih pengakuan dan perlindungan atas wilayah adatnya. Keberagaman ini harus kami syukuri sebagai sebuah anugerah, walaupun tidaklah mudah untuk seiring bersama di dalam sebuah gerbong. Namun kami berkeyakinan bahwa apa yang kami lakukan selama ini, semata-mata hanya untuk memperjuangkan pemenuhan kebutuhan warga atas lahan dan adanya kepastian ruang hidup bagi mereka. Berbagi pengalaman, menemukenali pembelajaran serta mengambil hikmah dari kerja-kerja bersama kami jadikan sebagai arahan dan sekaligus amunisi untuk menegakkan kembali Sumatera kami yang hampir roboh4, dan bagaimana kemudian memunculkan solusi tanding untuk berbagai tunggakan masalah keselamatan warga dan kebobrokan birokasi (buruknya tata kepemerintahan) yang mendera Sumatera kami ini5. Inilah esensi usaha bersama ini dalam mencari dan menawarkan solusi untuk merespon penghancuran sosial dan ekologi, kehancuran produksi-konsumsi rakyat, ketimpangan penguasaan lahan oleh investasi rakus ruang, dan adanya ketidakberpihakan kebijakan bagi ruang hidup warga. Salah usaha penting adalah dengan merebut dan melindungi ruang-ruang kelola bagi warga, dengan memanfaatkan kebijakan nasional Perhutanan Sosial ataupun mendorong terbitnya kebijakan yang mengakui dan mengatur wilayah-wilayah adat.

4 5

Baca Robohnja Sumatera Kami, Samdhana Institute, 2014 Baca #SolusiTandingJokowi, Samdhana Institure, 2015

155



Krisis Pulau Sumatera adalah tentang ketidakselamatan tenurial dan ketidakpastian tata-guna lahan akibat masifnya pencaplokan lahan oleh industri skala besar yang rakus ruang. Dan krisis ini belum berakhir hingga detik ini. Bahkan krisis ini sudah dimulai sejak masa penjajahan berabad-abad lalu hingga masa kepemimpinan Jokowi, di mana Pulau Sumatera sekedar dijadikan sebagai wilayah keruk untuk mengejar target pendapatan Negara dari beberapa sektor sumber daya alam. Laju pertumbuhan ekonomi sebagai panglima pembangunan yang cenderung terpusat, fokus pada percepatan dan ekspansif, tidak akan pernah bisa menghindari dampak negatifnya terhadap kebutuhan hakiki rakyat atas lahan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Memang benar Negara sudah mengalokasikan 12,7 juta hektar lahan Kawasan Hutan untuk dikelola oleh rakyat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Terkesan besar, namun bila dibandingkan dengan jumlah keluarga yang membutuhkan lahan, angka tersebut seperti ungkapan pergaulan saat ini, Pemberi Harapan Palsu (PHP). Selain itu, progam populis seperti ini perlu diperiksa silang dengan keadaan di lapangan. Apakah pengalokasian lahan-lahan tersebut sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat?. Apakah juga telah mempertimbangkan demografi dan kekhasan suatu wilayah? Sejujurnya kondisi di lapangan jauh berbeda dibandingkan PHP di atas kertas, karena saat ini kita kesulitan menemukan wilayahwilayah yang clear and clean, dengan kejelasan hak dan peruntukannya. Selama tergabung di dalam simpul belajar RRK, kami yang berasal dari Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung, memberanikan diri bekerja di puluhan kabupaten dan ratusan desa. Kami menyadari, akan banyak timbul 156



pertanyaan khalayak apabila dibandingkan antara kekuatan sumber daya yang dikerahkan dengan magnitudo isu dan masalah yang dihadapi terkait kepastian wilayah kelola rakyat. Namun semangat untuk belajar dan berjuang bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat membuat kami masih terus bekerja hingga saat ini, dan terus mencoba kreatif menggalang beragam dukungan, baik sosial, politik dan logistik dari pihak-pihak yang sejalan dan visi dan misi kami. Proses bekerja bersama masyarakat akan terus kami lakukan. Penguatan sampai kepada pengoperasian unit-unit usaha masyarakat akan menjadi agenda berikutnya untuk mengisi wilayah-wilayah kelola yang telah mereka rebut. Kami berkeyakinan, proklamasi atas wilayah kelola rakyat adalah penting, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan setalah proklamasi adalah hal yang juga sangat penting. Selama bekerja bersama masyarakat, pembelajaran dan hikmah yang dipetik tidak hanya menguntungkan kami, tetapi juga masyarakat. Satu pembelajaran kunci itu ternyata adalah bahwa masyarakat hanya butuh jaminan Negara atas keselamatan hidup mereka. Mereka hanya ingin tidak dikriminalisasi, tidak digusur, dan mendapatkan lingkungan yang sehat. Sebuah permintaan yang tidak muluk-muluk, namun mendasar bagi mereka untuk terus dapat bertahan hidup secara berkelanjutan. Mereka merumuskan indeks keselamatan bagi mereka sendiri, tanpa harus percaya dengan indeks pembangunan yang disusun pemerintah. Sekecil apapun peluang yang ada, mereka selalu bejuang untuk merebut lahan-lahan untuk keberlanjutan kehidupan mereka. Walaupun peluang itu hanya bersifat ad hoc, karena bila tidak, akan diserobot oleh industriindustri rakus ruang ataupun kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas pemerintah.

157



Buku ini merupakan buku ketiga dari Trilogi Krisis Ruang Hidup Sumatera. Buku pertama, Robohnja Sumatera Kami yang berisi sekumpulan surat permohonan maaf aktivis pengkampanye keselamatan ruang hidup dan lingkungan hidup kepada masyarakat korban. Buku kedua berisi permintaan kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Paket Kebijakan untuk Keselamatan Rakyat, sebagai tandingan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi, #SolusiTandingJokowi. Pada buku ketiga ini kami ingin mengajak para pelaku politik di daerah-daerah bersungguh-sungguh belajar dari sejarah panjang pengerukan Pulau Sumatera untuk menegakkan marwah masyarakat Sumatera atas kehidupan yang beradab dan pantas, dengan menuntaskan secara bertahap isu dan masalah ketidakselamatan tenurial dan ketidapastian tata-guna lahan. Menggunakan pendekatan kampanye imajiner, kami mengemas hikmah dan pembelajaran selama lima tahun terakhir menjadi sebuah deklarasi politik yang mengedepankan keselamatan rakyat, kepastian produksi dan konsumsi rakyat yang tangguh dan berdayapulih, serta keberlanjutan fungsi-fungsi alam penopang kehidupan untuk generasi sekarang dan masa depan. Ini adalah ajakan yang menggunakan momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2007, dan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden di tahun 2019 mendatang.

158



Buku ini sekaligus ingin menegaskan bahwa saatnya telah tiba bagi kita untuk berpikir waras bila ingin melihat Sumatera keluar dari krisis multi-dimensi, dan kembali tegak marwahnya sebagai ruang hidup yang menjamin keselamatan rakyat untuk generasi saat ini dan masa depan.

Palembang, Oktober 2016 Sigid Widagdo Wahana Bumi Hijau

159


160




Buku ini terbit berkat dukungan pembiayaan dan pendampingan teknikal dari Samdhana Institute melalui Program Kewaspadaan Masyarakat terhadap REDD+ (2010-2015)

161


162




163



[cover belakang]

164

TEGAKNYA (marwah) SUMATERA KAMI - The Samdhana Institute

Recommend Documents