MAMMINASATA
B4
SENIN, 11 OKTOBER 2010
FAHMI ALI (TEMPO)
Tersisa Lima Persen Warga Buta Huruf Makassar dan Sulawesi Selatan memperoleh penghargaan karena sukses memberantas buta aksara. MAKASSAR — Pemerintah pu-
sat melalui Kementerian Pendidikan Nasional memberikan penghargaan Anugerah Aksara Tingkat Nasional kepada pemerintah Makassar dan Sulawesi Selatan. Pemberian penghargaan ini dilakukan di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Daerah ini meraih penghargaan karena Kementerian Pendidikan Nasional menilai persentase buta aksara berhasil diturunkan hingga hanya tersisa lima persen warga yang belum tahu membaca dan menulis. “Malam ini, Kementerian Pendidikan Nasional akan memberikan penghargaan penanganan buta aksara ke Gubernur Sulawesi Selatan bersama daerah lainnya, seperti Maluku dan Nusa Tenggara Barat,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Patabai Pabokori.
Sulawesi Selatan menargetkan penanganan buta aksara pada 2011 mencapai 100 persen. Untuk itu, pemerintah akan meningkatkan pengawasan pelaksanaan nota kesepahaman terhadap tujuh kabupaten yang belum tersentuh program penanganan buta aksara. Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Wajo, Takalar, Gowa, dan Jeneponto. Patabai menyebutkan, pada 2008, ada 479.465 orang yang belum melek huruf. Angka ini menurun pada 2009 sebanyak 417.932 orang. “Sementara tahun ini masih terdapat 36.257 orang yang belum melek huruf di 17 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan,”ujarnya. Penuntasan buta aksara, menurut Patabai, akan dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dan pengawasan serta pelaporan kegiatan pada 200 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, lembaga swadaya ,masyarakat pemerhati pendidikan, serta satuan pendidikan nonformal yang ada di daerah. “Selain itu, pelibatan Babinsa di daerah akan lebih ditingkatkan karena memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menyukseskan program ini,” ujar Patabai. Sa-
yangnya, ia enggan memerinci kebutuhan serta realisasi anggaran untuk penuntasan buta aksara di Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Makassar Mahmud B.M. mengungkapkan, pelaksanaan program penuntasan buta aksara di Makassar masih terkendala oleh kurangnya minat warga untuk melek huruf. Mereka terutama adalah warga yang berdomisili di kawasan pesisir dan pinggiran kota. Alasannya, masyarakat masih cenderung memprioritaskan kebutuhan ekonomi dibanding pendidikan. “Masyarakat yang belum melek huruf lebih cenderung memilih waktu untuk bekerja atau menyuruh anak mereka bekerja dibanding harus belajar membaca. Faktor kesulitannya di situ,” Mahmud menerangkan. Mahmud menambahkan, dari 14 kecamatan yang ada di Makassar, Kecamatan Manggala, Ujung Tanah, dan Mariso merupakan kecamatan dengan jumlah buta aksara yang cukup besar. Meski demikian, ia menambahkan, tahun ini persentase pengentasan buta aksara di Makassar telah mencapai 90 persen sejak dicanangkan pada 2007. Saat ini angka buta aksara di Makassar masih tersisa sebanyak 4.785 orang. ● MUH SOPHIAN AS
Masuk Asrama
Sebanyak 355 calon haji asal Kota Makassar yang tergabung dalam kelompok terbang 1 embarkasi Hasanuddin, Makassar, masuk asrama haji Sudiang sebelum diberangkatkan ke Jeddah, Arab Saudi, kemarin.
Unhas Janji Pembongkaran Kelar Dua Bulan GOWA — Pembongkaran ge-
dung bekas pabrik kertas Gowa akan dilaksanakan mulai besok oleh pihak Universitas Hasanuddin (Unhas). Penanggung jawab pembongkaran ini disepakati pada pertemuan antara pihak Unhas dan Pemerintah Kabupaten Gowa di kantor Bupati Gowa, Jumat pekan lalu. “Kami yang akan melakukan pembongkaran gedung bekas pabrik tersebut. Ini yang disepakati kedua belah pihak,”kata Dwia Aries Tina, Pembantu Rektor IV Universitas Hasanuddin, kemarin. Proses pembongkaran akan dilakukan selama dua bulan. Proses pembongkaran
dengan memindahkan besi tua yang ada di area paket I, tempat pembangunan Fakultas Teknik Unhas, ke area yang tidak mengganggu pembangunan. Setelah dua bulan, kata Dwia, proses selanjutnya akan dilakukan oleh pemerintah Gowa. Besi hasil pembongkaran tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah Gowa. “Sebab, itu adalah aset mereka.” Unhas, kata Dwia, menyiapkan anggaran pembongkaran gedung tua sebesar Rp 2 miliar. Juru bicara Pemerintah Kabupaten Gowa, Arifuddin Saeni, mengatakan bagian yang dibongkar Unhas hanya
yang merupakan milik pemerintah daerah Gowa. Selebihnya akan dibongkar oleh pihak Yayasan Al-Markas. “Unhas akan melakukan pengawasan selama proses pembongkaran.” Selanjutnya, Gowa akan menjaga aset itu hingga ada investor yang bersedia membayar lunas besi tua tersebut. “Besi yang dikumpul oleh Unhas akan dipisahkan dengan hasil pembongkaran pihak Yayasan Al-Markas,” kata Arifuddin. Sebelumnya, Unhas dan Pemerintah Gowa sempat saling lempar tanggung jawab soal kelanjutan pembongkaran. ● SAHRUL IKLAN
Makassar Bisa Seperti Jakarta, Macet dan Banjir MAKASSAR — Sejumlah kalangan mengingatkan Pemerintah Kota Makassar agar bersungguh-sungguh dalam menata daerahnya supaya tidak seperti Jakarta: macet dan dilanda banjir. Kuncinya, pembangunan harus mengacu pada keseimbangan. “Jika lalai atau sengaja lupa dari konsep seimbang, Makassar bisa seperti Jakarta sekarang ini, selain macet, sering dilanda banjir,” kata Batara Surya, Bendahara Ikatan Ahli Perencanaan, saat diskusi di Makassar, Sabtu lalu. Letak Kota Makassar yang berada di tepi laut, katanya, kondisinya saat ini diperparah oleh buruknya sistem drainase. Barata menganggap pengelola kota belum menerapkan konsep keseimbangan. “Keseimbangan itu juga pemberian hak kepada rakyat kecil di samping memberi akses pemilik modal.”
Makassar, menurut Batara, siapa pun mengakui pembangunannya pesat. Namun masalah resapan air kurang diperhatikan. Amal Natsir, Asisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mengatakan konsep pembangunan Kota Makassar bertumpu pada keadilan untuk mencapai kesejahteraan. “Kami harap ada persamaan persepsi mengenai pembangunan ini bagi semua pihak yang terkait,”ucap Amal. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi Selatan Syarief Burhanuddin menambahkan, persoalan paling mendasar adalah pengaturan kendaraan besar di tengah kota. “Selain menimbulkan kemacetan, kendaraan jenis tronton membawa beban berat yang mudah merusak jalan,”katanya. Menurut Syarief, aturannya, setiap daerah memiliki
rencana detail tata ruang dan lingkungan. Rencana itu bertumpu pada pertumbuhan kendaraan dan penataan jalan.“Kota Makassar sudah saatnya memiliki aturan pembatasan jenis kendaraan yang beroperasi di tengah kota berdasarkan tonasenya,”katanya. Rata-rata ketahanan jalan di Makassar, menurut Syarief, hanya sanggup menahan beban seberat 8 ton. Sedangkan truk tronton yang setiap saat lalu lalang bebannya mencapai 20 ton.“Jika ini tidak diatur, akan berdampak negatif terhadap investasi,”katanya. Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia Sulawesi Selatan Lambang Basri Said mengungkapkan, kemacetan di Makassar menimbulkan kerugian Rp 100 juta per hari. Dari sekitar 4.500 kendaraan setiap hari, daya tampung jalan hanya sekitar 2.000 unit. ● FADHILAH NAZIFP | MUH SOPHIAN AS
