Opini | 35
RABU, 20 OKTOBER 2010 | MEDIA INDONESIA
Reshuffle, antara Evaluasi dan Kartelisasi Oleh Abd Rohim Ghazali Peneliti senior Pride Indonesia; Penasihat The Indonesian Institute
M
ENJELANG usia satu tahun Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, isu reshuffle kembali mengemuka. Rujukannya, selain laporan evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), juga persepsi publik yang dirilis sejumlah media mengenai kinerja anggota KIB II. Terlepas apakah kita setuju atau tidak dengan kemungkinan terjadinya reshuffle, yang pasti evaluasi terhadap kinerja kebinet merupakan keniscayaan. Di samping bisa memacu kinerja, hasil evaluasi (terutama untuk menteri yang berasal dari partai) bisa juga dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi rakyat untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan politik pada saat pemilu berlangsung. Partai-partai yang kinerja menterinya bagus, bukan tidak mungkin, akan mendapatkan apresiasi dari para pemilihnya, dan pada saat pemilu nanti, mereka punya alasan mengajak temannya untuk memilih partai itu kembali, atau minimal mereka sendiri tidak ‘pindah ke lain hati’. Pilihan terhadap partai politik benar-benar dilandasi basis kinerja, bukan semata karena hubungan emosional atau yang lainnya. Di samping itu, apabila reshuffle dilakukan, jika landasannya adalah hasil evaluasi yang benar-benar objektif, tentu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti kita tahu, para menteri KIB II sejak awal sudah menandatangani fakta integritas yang bisa dimaknai
sebagai bentuk perjanjian siap dievaluasi dan diganti kapan saja jika terbukti gagal menjalankan tugas. Selain fakta integritas, ada juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur secara jelas kapan menteri bisa diberhentikan dari jabatannya. Dengan landasan yang benarbenar objektif, reshuffle bisa menjadi alat evaluasi yang konstruktif. Penguatan kartelisasi Masalahnya, reshuffle juga bisa menjadi alat yang efektif untuk memperkuat proses kartelisasi politik. Bahasan akademis proses kartelisasi politik di Indonesia diperkenalkan Kuskrido Ambardi (2009) dengan merujuk pada Richard Kats dan Peter Mair (1994) yang ditandai dengan adanya koalisi antarelite partai. Bukan karena persamaan ideologi, tapi lebih didorong oleh keinginan untuk menjaga kepentingan kekuasaan dengan cara mengeliminasi kekuatan oposisi. Proses kartelisasi politik antara lain diindikasikan dengan hilangnya persaing an antarelite partai pada saat pemilu berakhir. Di Indonesia, proses kartelisasi terjadi pascaPemilu 1999. Partai-partai yang pada menjelang pemilu bersaing ketat, bahkan pada saat kampanye eliteelitenya saling menjelek-jelekkan partai lawan, tapi pada saat pemilihan presiden partai-partai ini bersatu, membuat kartel. Penyusunan kabinet
menjadi lahan bagi-bagi kekuasaan bagi anggota kartel. Sebagai implikasinya, pasca-Pemilu 1999 sama sekali tidak muncul kekuatan oposisi. Proses demokratisasi yang meniscayakan kekuatan oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan tidak berjalan. Karena tidak ada kontrol
yang berarti, praktik korupsi menjadi fenomena yang jamak. Antara eksekutif dan legislatif bekerja sama dalam politik kartel yang kontraproduktif bagi demokratisasi. Proses kartelisasi berlanjut pascaPemilu 2004, yang ditandai dengan
jalinan koalisi pada pemilu presiden tahap kedua, antara pendukung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid yang dipelopori Partai Golkar dengan partai-partai pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang dipelopori Partai Demokrat. Pasca-Pemilu 2009, meskipun sudah muncul kekuatan oposisi yang dimo tori PDIP, kar telisasi tetap menguat dan dominan ka rena pendukung SBY-Boediono terdiri dari koalisi dua partai dengan perolehan suara terbesar (Golkar dan De mokrat), ditambah PKS, PAN, PPP, dan PKB. Dengan demikian, parlemen praktis dikuasai ke kuatan koalisi pendukung SBY-Boediono. Kontrol parlemen menjadi semakin tak efektif. Upaya mengontrol penyimpangan kekuasaan yang ditandai dengan kemenangan partai penentang kebijakan bailout Bank Century pada saat Rapat Paripurna DPR, Maret 2010, menjadi layu sebelum berkembang karena kertelisasi kembali diperkuat dengan membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) PATA AREADI Partai-Partai Koalisi. Diakui atau tidak, sekber menjadi alat yang efektif untuk meredam bibit-bibit perlawanan, terutama yang diperlihatkan Partai Golkar dalam kasus Century. Kontrol civil society Karena skandal Bank Century sudah
Kuba Pasca-Fidel Castro Oleh Martin H Hutabarat Ketua Fraksi Gerindra MPR
K
UBA adalah negara kepulauan terbesar di kawasan Karibia, yang berpenduduk 11,5 juta orang. Sejak Fidel Castro berkuasa pada 1959, Kuba berubah menjadi negara sosialismekomunisme. Dengan perubahan itu, sistem pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial warganya didasarkan pada ideologi sosialisme dan komunisme. Ketika tiga tahun lalu Fidel Castro jatuh sakit dan diganti adiknya, Raul Castro, sebagai presiden, orang mulai bertanya bagaimana nasib Kuba ke depan tanpa Fidel Castro? Apakah sistem sosialisme-komunisme Kuba ini masih dapat bertahan dan terus berlanjut ataukah akan mengikuti langkah balik negara-negara komunis sekarang ini?
PARTISIPASI OPINI
Kirimkan ke email:
[email protected] atau
[email protected] atau fax: (021) 5812105 (Maksimal 7.100 karakter tanpa spasi. Sertakan nama. alamat lengkap, nomor telepon dan foto kopi KTP).
Sosialis–komunis Sistem yang dikembangkan secara ketat oleh pemerintah Kuba selama 51 tahun ini menarik untuk disimak. Di bidang politik, satu-satunya partai politik yang boleh hidup hanya partai komunis. Partai lain dilarang dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan. Partai Komunis Kuba (Partido Comunista de Cuba/PCC) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara dan bersama dengan Dewan Negara, PCC melaksanakan kekuasaan pemerintahan sehari-sehari. Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba sampai saat ini masih dipegang Fidel Castro dan jabatan sekretaris kedua diduduki adiknya, Raul Castro. Dalam perekonomian yang berdasar pada sosialis-komunis ini, seluruh aspek kegiatan ekonomi dikendalikan
Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Rahni Lowhur-Schad Direktur Pemberitaan: Saur M. Hutabarat Dewan Redaksi Media Group: Elman Saragih (Ketua), Ana Widjaya, Andy F.Noya, Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Djafar H. Assegaff, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur M. Hutabarat, Sugeng Suparwoto, Suryopratomo, Toeti Adhitama Redaktur Senior: Elman Saragih, Laurens Tato, Saur M. Hutabarat Kepala Divisi Pemberitaan: Usman Kansong Deputi Kepala Divisi Pemberitaan: Kleden Suban Kepala Divisi Artistik, Foto & Produksi: Syahmedi Dean Kepala Divisi Content Enrichment: Gaudensius Suhardi Sekretaris Redaksi: Teguh Nirwahjudi Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar, Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Ono Sarwono, Rosmery C.Sihombing Asisten Kepala Divisi Foto: Hariyanto
negara secara terpusat. Tidak ada perusahaan swasta dan asing yang diperbolehkan hidup. Negara atau pemerintahlah yang menentukan segala-galanya. Seluruh badan usaha adalah milik negara. Perusahaan asing hanya bisa masuk melalui seleksi yang ketat sebatas joint venture dengan negara. Itu pun jumlah dan bidang usahanya dibatasi. Dalam sistem sosialis-komunis ini, pemerintah Kuba menerapkan sistem penjatahan kepada rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang jumlahnya sangat terbatas, antara lain beras, minyak goreng, gula, dan sabun. Pelaksanaan distribusi bahan pokok itu diawasi secara ketat melalui penjatahan kupon. Toko atau warung yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari sulit ditemukan. Di bidang sosial, negara juga memberikan pendidikan, kesehatan, dan perumahan secara gratis pada rakyat. Kalaupun ada sebagian kecil rakyatnya yang dipungut bayaran, jumlahnya dinilai sangat murah. Di bidang pendidikan, setiap anak usia sekolah diwajibkan sekolah atau memperoleh pendidikan tanpa biaya. Kuba sejak 2003 telah melaksanakan program seorang guru untuk tiap 20 murid SD dan 15 murid sekolah menengah. Akibatnya jumlah sarjana di Kuba sangat berlimpah, tak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Di bidang kesehatan, terdapat 74.880 dokter, lulusan dari sekolah-sekolah Kedokteran Amerika Latin (ELAM) di Havana. Sebagian di antaranya adalah dokter-dokter spesialis untuk melayani 11.242.648 orang penduduk. Obat-obat yang diperlukan bagi pemeliharaan warganya lebih 90% diproduksi negara, termasuk obat untuk penyakit kanker dan demam berdarah. Di bidang politik dan pemerintahan, sistem satu partai yang dipraktikkan
Redaktur: Agus Mulyawan, Agus Wahyu Kristianto, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Fitriana Siregar, Gantyo Koespradono, Hapsoro Poetro, Henri Salomo Siagian, Ida Farida, Jaka Budisantosa, Lintang Rowe, Mathias S. Brahmana, Mochamad Anwar Surachman, Sadyo Kristiarto, Santhy M. Sibarani, Soelistijono Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Ahmad Punto, Andreas Timothy, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Asep Toha, Basuki Eka Purnama, Bintang Krisanti, Clara Rondonuwu, Cornelius Eko, David Tobing, Denny Parsaulian, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edwin Tirani, Edy Asrina Putra, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Eri Anugrah, Fardiansah Noor, Gino F. Hadi, Handi Andrian, Heni Rahayu, Heru Prihmantoro, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iis Zatnika, Intan Juita, Irana Shalindra, Irvan Sihombing, Jajang Sumantri, Jerome Eugene, Jonggi Pangihutan M., K. Wisnu Broto, Kennorton Hutasoit, M. Soleh, Maya Puspitasari, Mirza Andreas, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Ratna Nuraini, Rina Garmina, Rommy Pujianto, Selamat Saragih, Sica Harum, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Sitria Hamid, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalati Yani, Tutus Subronto, Wendy Mehari, Windy Dyah Indriantari, Zubaedah Hanum
Kuba secara konsisten sejak 51 tahun yang lalu membuat media massa dan pers dikuasai, dikelola, dan dikontrol negara secara ketat. Demo atau semacam pernyataan pendapat dari rakyat, yang umum kita jumpai setiap hari di Indonesia, di sana merupakan hal tabu yang hanya dapat dilihat rakyatnya terjadi di negara-negara lain melalui televisi asing secara sembunyisembunyi. Peranan pers dan media massa di Kuba secara efektif dilakukan
Bagi Indonesia, Kuba dan rakyatnya adalah sahabat sejati. Sebagai sahabat dekat, alangkah terpujinya apabila Indonesia membagi pengalaman dalam proses reformasi 12 tahun lalu, guna membantu negara tersebut tetap kukuh menghadapi arus perubahan.” pemerintah untuk menyebarluaskan propaganda dan indoktrinasi kepada rakyat mereka guna mempertahankan legitimasi mereka. Menyongsong perubahan Sewaktu pimpinan MPR RI diundang mengunjungi Kuba dan bertemu dengan pimpinan PCC, parlemen, dan pemerintahan di sana dua minggu lalu, pertanyaan terbesar di benak kami adalah berapa lama lagi sistem sosialiskomunis Kuba ini bisa bertahan?
Biro Redaksi: Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) MICOM Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo, Victor J.P. Nababan Redaktur: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Patna Budi Utami, Widhoroso Staf: Abadi Surono, Abdul Salam, Alfani T. Witjaksono, Charles Silaban, M. Syaifullah, Nurtjahyadi, Panji Arimurti, Prita Daneswari, Rani Nuraini, Ricky Julian, Widjokongko, Wisnu Arto Subari. PUBLISHING Asisten Kepala Divisi: Jessica Huwae Staf: Adeste Adipriyanti, Regina Panontongan CONTENT ENRICHMENT Asisten Kepala Divisi: Yohanes S. Widada Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Radi Negara Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Mahmudi, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto
Beberapa orang yang sempat ditanya di Hotel Melia Coniba dan Hotel Nacional di Havana hanya geleng-geleng kepala sambil angkat bahu, tidak terlihat antusias membicarakannya. Duta Besar RI untuk Kuba Banua Radja Manik memprediksi apabila ‘Pak Jenggot’ (julukan akrab dari rakyat di sana kepada Fidel Castro) sudah ‘check out’ karena usianya, Kuba tidak lama lagi pasti akan mengalami perubahan. Negara-negara tetangga Kuba di Karibia seperti Bahama, Haiti, Jamaika, dan Dominika sudah mulai khawatir apabila Kuba mengalami perubahan, dampaknya diyakini akan luas pada kehidupan pariwisita di negara mereka sebab sebagian besar turis asing akan beralih ke Kuba karena alam dan pantainya yang indah. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila pengusahapengusaha di Miami, Amerika Serikat, yang sebagian besar di antaranya adalah penduduk asal Kuba sudah bersiapsiap untuk masuk dan berinvestasi di Kuba, menunggu kapan saatnya Kuba berubah. Perubahan yang diperkirakan banyak orang akan terjadi dalam waktu dekat di Kuba rasanya tidaklah mengada-ada lagi. Pemerintah Kuba pun tampaknya sudah menyadari itu. Kuba di bawah pemerintahan Presiden Raul Castro secara perlahan mulai melakukan langkah reformis sejak dua tahun terakhir ini, antara lain terlihat dari kesediaan Kuba menandatangani dua instrumen HAM internasional, yaitu Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan HAM. Sebagai konsekuensi perubahan itu, atas dorongan Vatikan dan Dewan Gereja-Gereja Dunia, pemerintah Kuba telah membuka peluang bagi pen-
ARTISTIK Redaktur: Diana Kusnati, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Annette Natalia, Bayu Wicaksono, Budi Haryanto, Budi Setyo Widodo, Dharma Soleh, Donatus Ola Pereda, Endang Mawardi, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Permana, Tutik Sunarsih, Warta Santosi, Winston King Manajer Produksi: Bambang Sumarsono Deputi Manajer Produksi: Asnan Direktur Pengembangan Bisnis: Alexander Stefanus Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Asisten Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Marketing Support & Publishing: Andreas Sujiyono Asisten Kepala Divisi Sirkulasi-Distribusi: Tweki Triardianto Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Medan: A Masduki Kadiro (061) 4514945; Padang: Yondri (0751) 811464; Pekanbaru: Ferry Mustanto (0761) 856647; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Bogor: Arief Ibnu (0251) 8349985, Denpasar: Pieter Sahertian (0361) 239210, Lampung: Muharis (0721) 773888; Semarang: Desijhon (024) 7461524; Yogyakarta: Andi
mewarnai wacana publik sebagai bentuk penyimpangan kekuasaan, kelemahan kontrol parlemen pun telah menyulut kekecewaan publik yang semakin tinggi terhadap kinerja pemerintah dan parlemen. Kekuatan kontrol pun beralih dari Gedung Parlemen ke arena publik, terutama diwakili ormas-ormas yang menjadi kantong-kantong kekuatan civil society. Oleh karenanya, pada saat terjadi proses pergantian kepemimpinan dalam ormas-ormas, terdapat indikasi yang kuat adanya upaya-upaya intervensi pemerintah, terutama dalam muktamar dua organisasi Islam mainstream, NU dan Muhammadiyah. Upaya itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Sebagai kekuatan yang gagal diintervensi, Muhammadiyah menjadi satusatunya elemen civil society (selain Nasional Demokrat) yang menjadi tumpuan bagi kekuatan kontrol terhadap pemerintah. Pertemuan tokohtokoh bangsa yang berlangsung di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jumat (8/10), menjadi bukti adanya kekuatan oposisi di luar parlemen yang cukup meresahkan sehingga dituduh sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintah. Sangat mungkin munculnya wacana reshuffle kabinet yang terutama didukung elite-elite Partai Demokrat dan Partai Golkar dijadikan alat bargaining baru, bukan hanya bagi kekuatan partai politik, tapi juga bagi kekuatankekuatan civil society. Jika dalam reshuffle kabinet menteri-menteri baru direkrut dari elemen ormas-ormas yang menjadi simpul kekuatan civil society, tak ayal reshuffle benar-benar menjadi wahana penguatan (kembali) kartelisasi politik. Jika ini terjadi, rakyat akan semakin lemah di hadapan pemerintah. Kebijakan-kebijakan politik yang lahir akan semakin mengabaikan kepentingan rakyat. Kontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan korupsi pun akan semakin melemah. Masa depan demokratisasi akan semakin suram. Wallahualam!
duduk untuk menyampaikan keluhan, yang dimanfaatkan warganya untuk mengadukan nasib keluarga mereka yang masih dalam tahanan politik. Begitu juga kehidupan beragama tidak lagi diawasi secara ketat sehingga kebebasan beragama dan beribadah semakin marak sekarang. Persahabatan RI-Kuba Kunjungan tingkat tinggi pimpinan MPR/ketua fraksi yang berjumlah lima orang disambut hangat dan terhormat oleh pimpinan pemerintahan, parlemen dan Partai Komunis Kuba. Pejabat-pejabat terpenting di Kuba mengacarakan untuk bertemu dengan delegasi parlemen Indonesia karena dirasakan pertemuan antara pemerintah dan parlemen kedua negara sangat jarang terjadi, dan Kuba sangat mengharapkan dukungan pemerintah Indonesia dalam melawan embargo ekonomi Amerika. Penerimaan yang begitu bersahabat itu tidaklah mengherankan sebab Indonesia adalah negara yang sangat dihormati pemerintah Kuba. Soekarno adalah kepala negara pertama yang mengunjungi negara itu sesudah Fidel Castro berkuasa pada 1959. Bagi Indonesia, Kuba dan rakyatnya adalah sahabat sejati. Sebagai sahabat dekat, alangkah terpujinya apabila Indonesia membagi pengalaman dalam proses reformasi 12 tahun lalu, guna membantu negara tersebut tetap kukuh menghadapi arus perubahan sambil tetap dapat melaksanakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang murah kepada rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah yang kita praktikkan sejak reformasi tentu dapat menjadi pelajaran bagi Kuba dalam mengapresiasi perubahan. Begitu juga sistem demokrasi dan kepartaian yang begitu subur perkembangannya di negara kita dalam 10 tahun terakhir, sesudah Indonesia mengubah undang-undang dasar, dapat menjadi perbandingan bagi Kuba ke depan dalam menata kepentingan nasional.
Yudhanto (0274) 7497289; Palembang: Andi Hendriansyah (0711)317526, Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Reke-ning Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812102, 5812105 (Redaksi) e-mail:
[email protected], Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN
