SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

SUMBER PENELITIAN SEJARAH

DOKUMEN / ARSIP

BENDA / PRASASTI

PELAKU SEJARAH

SISTEM PRA KEMERDEKAAN

SEJARAH KETATANEGARAAN

SISTEM PASCA KEMERDEKAAN

SISTEM ERA REFORMASI

PENJAJAHAN BELANDA PENJAJAHAN JEPANG

1. UUD 1945 (1945-1949) 2. RIS ( 1949-1950) 3. UUDS 195 (1950-1959) 4. Orde Lama (1959-1965) 5. Orde Baru (1966-1998)

PENJAJAHAN BELANDA PENJAJAHAN BELANDA

PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

INDONESIA = HINDIA BELANDA (BAGIAN KERAJAAN BELANDA)

UUD KERAJAAN BELANDA

INDISCHE STAATSREGELLING (IS)

PENJAJAHAN BELANDA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (MASA BERLAKUNYA IS)

1.

WET

2.

ALGEMENE MAATSREGELEN VAN BESTUUR (AmvB)

3.

ORDONANTIE

4.

REGGERING VERORDENINGEN (RV)

DISEBUT “ALGEMENE VERORDENINGE” (PERATURAN UMUM)

ADA JUGA LOCAL VERORDENINGEN ( PERATURAN LOKAL ) DIBUAT OLEH GUB, BUPATI, WEDANA, CAMAT

PENJAJAHAN BELANDA WET

DIBENTUK OLEH BADAN PEMBENTUK UU NEGERI BELANDA YAITU : MAHKOTA DAN PARLEMEN

ALGEMENE MAATSREGELEN VAN BESTUUR (AmvB) DIBENTUK OLEH MAHKOTA SENDIRI ORDONANTIE DIBENTUK OLEH GUBERNUR JENDRAL BERSAMA VOLKSRAAD REGGERING VERORDENINGEN (RV)

PERATURAN YANG DIBENTUK OLEH GUB. JENDRAL

PENJAJAHAN BELANDA SISTEM KETATANEGARAAN HINDIA BELANDA KEKUASAAN EKSEKUTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN PENGAWAS KEUANGAN

GUBERNUR JENDRAL DENGAN KEWENAGAN SANGAT LUAS & DIBANTU OLEH BADAN PENASEHAT

ADA PADA MAHKAMAH KEHAKIMAN

DILAKUKAN OLEH ALGEMENE REKEN KAMER

PENJAJAHAN JEPANG PENGUASA PENDUDUKAN KEDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA MENJANJIKAN KEMERDEKAAN

BPUPKI

14 AGUSTUS 1945 JEPANG MENYERAH PADA SEKUTU

PPKI

PENJAJAHAN JEPANG

PERANG DUNIA KE - II

SEBAGAI PENGUASA PENDUDUKAN

MENJANJIKAN KEMERDEKAAN BAGI INDONESIA

SIDANG : 1. 28 MEI – 1 JUNI 1945 (RANCANGAN DASAR NEGARA) 2. 1 JULI – 17 JULI 1945 (RANCANGAN UNDANGUNDANG DASAR) SEBELUM PPKI MELAKSANAKAN SIDANG, JEPANG MENGUMUMKAN DEKLARASI JEPANG MENYERAH KEPADA SEKUTU

BPUPKI

PPKI 11-08-1945

PENJAJAHAN JEPANG 1.

PENDUDUKAN JEPANG

JEPANG TIDAK DIBENARKAN MENGUBAH SUSUNAN KETATANEGARAAN / HUKUM DI HINDIA BELANDA

2.

JEPANG HANYA MENERUSKAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN BELANDA

3.

KEKUASAAN TERTINGGI ADA PADA BALA TENTARA JEPANG BUKAN PEMERINTAHAN BELANDA

DIBAGI MENJADI 3 WILAYAH BESAR

PENJAJAHAN JEPANG

DAERAH SELEBIHNYA

PULAU SUMATERA

PULAU JAWA

SISTEM PASCA KEMERDEKAAN PASCA PEMBERLAKUAN UUD 1945 ( 18 AGUSTUS 1945)

IR. SOEKARNO & MOH. HATTA

3 UNSUR PROKLAMASI

1. KEDAULATAN PENUH DALAM MENGATUR/MENATA SISTEM KETATANEGARAAN SENDIRI 2.

PEMINDAHAN KEKUASAAN DISELENGGARAKAN DALAM WAKTU SINGKAT

3.

PEMBERITAHUAN KEPADA SELURUH RAKYAT & INTERNASIONAL

SISTEM PASCA KEMERDEKAAN PROKLAMASI ( NORMA PERTAMA DARI TATA HUKUM INDONESIA) 1. 2. 3. 4. 5.

KNIP

MENETAPKAN UUD NRI PENETAPAN SOEKARNO & MOH.HATTA PEMBENTUKAN DEPARTEMEN OLEH PRESIDEN PENGANGKATAN ANGGOTA KNIP PEMBENTUKAN PROVINSI OLEH PPKI

LEGISLATIF

GBHN

SISTEM PASCA KEMERDEKAAN NORMA TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA

TIDAK DIBENTUK OLEH NORMA YANG LEBIH TINGGI

STAAT FUNDAMENTAL NORM

BERSIFAT PRE-SUPPOSED/DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU OLEH MASYARAKAT

MERUPAKAN NORMA TEMPAT BERGANTUNGNYA NORMA-NORMA HUKUM DIBAWAHNYA

STAAT FUNDAMENTAL NORM (HANS NAWIASKY)

CONSTITUTION (CARL SCHMITT)

DASAR PEMBENTUKAN KONSTITUSI / UUD TERMASUK NORMA PENGUBAHANNYA

KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG & BENTUK KESATUAN POLITIK YANG DISEPAKATI OLEH BANGSA

PROKLAMASI & STAAT FUNDAMENTAL NORM MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN

TERTUANG DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT BELANDA MASIH TETAP INGIN MENGUASAI INDONESIA YANG MERDEKA & BERDAULAT TERJADI PERJANJIAN

PERSETUJUAN LINGGARJATI 25 MARET 1947

HASIL :

1.

BELANDA MENGAKUI RI BERKUASA SECARA DE FACTO ATAS JAWA, MADURA DAN SUMATERA. DI WILAYAH LAINNYA YANG BERKUASA ADALAH BELANDA

2.

BELANDA&INDONESIA AKAN BEKERJASAMA MEMBENTUK REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

KONFERENSI MEJA BUNDAR

BERUBAHNYA DARI NEGARA KESATUAN KE NEGARA SERIKAT

UUDS 1950 1. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT 2. MENTERI-MENTERI BERTANGGUNGJAWAB ATAS SELURUH KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH

3. PRESIDEN BERHAK MEMBUBARKAN DPR

UNCLEARLY CHARACTERISTIC PARLIAMENT SYSTEM

ORDE LAMA DEKRIT PRESIDEN 5 JULY 199

1. BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945 2.

DIBUBARKANNYA KONSTITUANTE 3.

PEMBENTUKAN MPRS DAN DPAS

BANYAK TERJADI PENYIMPANGAN PEMBERONTAKAN G30SPKI

ORDE BARU KERUSUHAN

1.

DIAWALI DENGAN SUPERSEMAR

2.

ORBA BERTEKAT MENJALANKAN UUD 1945 & PANCASILA SECARA MURNI & KONSEKUEN

3.

DEMOKRASI PANCASILA DIBAWAH KEPEMIMPINAN SOEHARTO (SISTEM PRESIDENSIAL)

4.

PEMILU 5 TAHUN SEKALI TAPI TIDAK DEMOKRATIS

5.

KUATNYA KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MENOPANG & MENGATUR SELURUH PROSES POLITIK, TERJADI SENTRALISTIK KEKUASAAN PADA PRESIDEN

6.

PEMBANGUNAN EKONOMI TERLAKSANA TAPI TIDAK BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN

7.

INDIKATOR DEMOKRASI TIDAK TERLAKSANA YAITU ROTASI KEKUASAAN EKSEKUTIF TIDAK ADA, REKRUTMEN POLITIK TERTUTUP, PEMILU JAUH DARI SEMANGAT DEMOKRASI, HAM TERBATAS, KEBEBASAN POLITIK DIBATASI, KKN MERAJALELA

ERA REFORMASI

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA BERDASAR UUD 1945 SETELAH DIAMANDEMEN (1999 – 2002) 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

BENTUK NEGARA KESATUAN DENGAN PRINSIP OTONOMI YANG LUAS BENTUK PEMERINTAHAN ADALAH REPUBLIK. MPR BUKAN LEMBAGA TERTINGGI LAGI. PRESIDEN ADALAH KEPALA NEGARA SEKALIGUS KEPALA PEMERINTAHAN. KABINET ATAU MENTERI DIANGKAT OLEH PRESIDEN DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN. KEKUASAAN LEGISLATIF LEBIH DOMINAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT PRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBUBARKAN DPR