Sifat dan Arti Ilmu Politik sent by Weldan Firnando Smith
Perkembangan Ilmu Politik Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang sudah jelas maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke19. Tetapi apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasionil dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya, malahan sering dinamakan “ilmu sosial tertua” di dunia. Pada taraf perkembangan itu ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat : •
Yunani kuno (pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 SM, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodutus atau filsuf-filsuf seperti : Plato dan Aristoteles.)
•
Asia (ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain : India dan China yang telah mewariskan tulisan-tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesusastraan Dharmasastra dan Arthasastra yang berasal dari masa kira-kira 500 SM. Di antara Filsuf China yang terkenal, seperti : Confucius atau Kung Fu Tzu (500 SM), Mencius (350 SM) dan mazhab Legalists (antara lain Shang Yang 350 SM)
•
Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulisan yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti : Negara Kertagama (yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan 15 M) dan Babad Tanah Jawi. Namun sayang di negara-negara Asia tersebut kesusastraan yang mencakup bahasan politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran
Barat yang dibawa oleh negara-negara, seperti : Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan Belanda dalam rangka imperialisme. Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan Umumnya dan terutama dalam ilmu-ilmu eksakta dianggap bahwa ilmu pengetahuan disusun dan diatur sekitar hukum-hukum umum yang telah dibuktikan kebenarannya secara empiris (berdasarkan pengalaman). Menemukan hukum-hukum ilmiah inilah yang merupakan tujuan dari penelitian ilmiah. Kalau definisi yang tersebut di atas dipakai sebagai patokan maka ilmu politik serta ilmu sosial lainnya tidak / belum memenuhi syarat. Oleh karena itu sampai sekarang belum menemukan hukum-hukum ilmiah itu. Mengapa demikian? Karena objek yang diteliti adalah manusia dan manusia adalah makhluk yang kreatif yang selalu menemukan akal baru yang belum pernah diramalkan dan malah tidak dapat diramalkan. Para Sarjana Ilmu Sosial pada mulanya cenderung untuk mengemukakan definisi yang lebih umum sifatnya, seperti yang terlihat pada pertemuan-pertemuan sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenal pokok pemikiran tertentu ( the sum of coordinated knowledge relative to determine subject) Definisi yang serupa pernah dikemukakan oleh seorang ahli Belanda yang mengatakan “Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun, sedangkan pengetahuan adalah pengamatan yang disusun secara sistematis”. Akan tetapi ternyata bahwa banyak sarjana ilmu politik tidak puas dengan perumusan yang luas ini, oleh karena tidak mendorong para ahli untuk mengembangkan metode ilmiah. Dalam proses politik untuk dijadikan dasar bagi penyusun generalisasi, diharapkan oleh mereka agar ilmu politik menggunakan cara-cara baru untuk meneliti gejala-gejala dan peristiwa politik secara lebih sistematis, bersandarkan pengalamanpengalaman empiris dengan menggunakan kerangka teoritis yang terperinci dan ketat.
Pendekatan baru ini terkenal dengan nama “pendekatan tingkah laku / behavioral approach” Pendekatan tingkah laku ini timbul dalam masa sesudah perang dunia II, terutama dalam dekade 50-an sebagai gerakan pembaruan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik. Gerakan ini terpengaruh oleh karya-karya sarjana Sosiologi Max Weber dan Talcott Parsons di samping penemuan-penemuan di bidang psikologi. Sarjana ilmu politik yang terkenal karena pendektan tingkah laku politik ini ialah Gabriel A. Almond (structural functional analysis), David Easton (general system analysis), Karl W. Deustch (communication theory), David Truman dan Robert Dahl. Salah satu pemikiran pokok dari para pelopor “pendekatan tingkah laku” adalah bahwa tingkah laku politik lebih menjadi fokus daripada lembaga-lembaga politik / kekuasaan / keyakinan politik. Konsep-konsep pokok dari kaum behavioralis dapat disimpulkan sebagai berikut : •
Tingkah laku politik memperlihatkan keteraturan (regularities) yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi.
•
Generalisasi-generalisasi ini pada asasnya harus dibuktikan kebenarannya dengan menunjuk pada tingkah laku yang relevan.
•
Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik penelitian yang cermat.
•
Untuk mencapai kecermatan dalam penelitina diperlukan pengukuran dan kwantifikasi.
•
Dalam membuat analisa politik nilai-nilai pribadi si peneliti sedapat mungkin tidak berperan (value free).
•
Penelitian politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep-konsep, teori dan ilmu sosial lainnya. Dalam proses interaksi dengan ilmu sosial lainnya dimasukkan istilah baru, seperti : sistem politik, fungsi, peranan, struktur, budaya politik dan sosialisasi politik di samping istilah lama, seperti : negara, kekuasaan, jabatan, institut, pendapat umum dan pendidikan kewarganegaraan.
Pendekatan tingkah laku mempunyai beberapa keuntungan, seperti : memberi kesempatan untuk mempelajari kegiatan dan susunan politik di beberapa negara yang berbeda sejarah perkembangannya, latar belakang kebudayaan dan ideologi, dengan mempelajari bermacam-macam mekanisme yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang memang merupakan tujuan dari setiap kegiatan politik di mana pun terjadi. Perbedaan antara kaum tradisonalis dan behavioralis dapat dirumuskan sebagai berikut : Kaum tradisionalis menekankan : •
Nilai dan norma-norma
•
Filsafat
•
Ilmu terapan
•
Historis yuridis
•
Tidak kwantitatif
Kaum behavioralis menekankan : •
Fakta
•
Penelitian empiria
•
Ilmu murni
•
Sosiologis – psikologis
•
Kwantitatif
Timbulnya “revolusi post behavioralisme” timbul di Amerika pada pertengahan dekade 60-an dan mecapai puncak pada akhir dekade 60 ketika pengaruh berlangsungnya perang Vietnam dan kemajuan-kenajuan teknologi, antara lain : di bidang persenjataan dan diskriminasi ras melahirkan gejolak-gejolak sosial yang luas. Gerakan protes ini dipengaruhi oleh tulisan-tulisan cendikiawan, seperti : Herbert Marcuse, C. Wright Mills, Jean Paul Sartre dan banyak dukungan di kampus-kampus universitas. Reaksi dari kelompok ini berbeda daripada kelompok tradisonil : yang pertama lebih memandang masa depan dan kedua lebih memandang ke masa lampau.
Reaksi post behavioralisme terutama ditujukan kepada usaha untuk merubah penelitian dan pendidikan ilmu politik menjadi suatu ilmu pengetahuan yang murni, sesuai dengan pola ilmu eksakta. Pokok-pokok dapat diuraikan sebagai berikut : •
Dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kwantitatif ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi. Padahal relevan dianggap lebih penting daripada penelitian yang cermat.
•
Karena penelitian terlalu bersifat abstrak, ilmu politik kehilangan kontak dengan realitas-realitas sosial. Padahal ilmu politik harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis-krisis yang dihadapi manusia.
•
Penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas ilmu politik.
•
Para cendikiawan mempunyai tugas yang historis dan unik untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah-masalah sosial. Pengetahuan membawa tanggung jawab untuk bertindak harus “engage” / “commited” untuk mencari jalan keluar dari krisis yang dihadapi.
Definisi Imu Politik Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan individu. Unsur yang diperlukan sebagai konsep pokok yang dipakai untuk meneropong unsurunsur lainnya, yaitu : •
Negara (suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya)
•
Kekuasaan (kemampuan seseorang / kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang / kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku)
•
Pengambilan keputusan (Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif ; Pengambilan keputusan adalah menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu terjadi)
•
Kebijaksanaan umum (Kebijaksaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku / kelompok politik dalam usaha memilih tujuantujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut)
•
Pembagian atau alokasi (pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat)
Sarjana-sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formilnya. Definisi ini bersifat tradisionil dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan institusionil. Definisi ilmu politik menurut beberapa tokoh : •
Roger F. Soltau dalam introduction to politics (ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negaranegara lain)
•
J. Barents dalam Ilmu Politika (ilmu politik adalah mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat ; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya)
Bidang-bidang Ilmu Politik
Dalam Contemporary Political Science, terbitnya Unesco 1950, Ilmu Politik dibagi dalam empat bidang : 1. Teori Politik: •
Teori politik
•
Sejarah perkembangan ide-ide politik
2. Lembaga-lembaga politik: •
UUD
•
Pemerintah Nasional
•
Pemerintah Daerah dan Lokal
•
Fungsi Ekonomi dan Sosial dari Pemerintah
•
Perbandingak lembaga-lembaga politik 3.
Partai-partai, Golongan-golongan (groups) dan pendapat umum :
•
Partai-partai politik
•
Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi
•
Partisipasi warganegara dalam pemerintah dan administrasi
•
Pendapatan Umum 4.
Hubungan Internasional :
•
Politik Internasional
•
Organisasi-organisasi dan Administrasi Internasional
•
Hukum Internasional
SIFAT DAN ARTI ILMU POLITIK
Perkembangan Ilmu Politik Ilmu politik jika dipandang sebagai cabang ilmu sosial yang mempunyai dasar, rangka, focus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena lahir pada akhir abad ke- 19. Berdampingan dengan perkembangan cabang- cabang ilmu sosial yang lain seperti Sosiologi, Anthropologi dan Psikologi. Ilmu Politik jika dipandang dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik sudah tua usianya ( ilmu sosial yang tertua). Pada taraf perkembangannya banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. • Di Yunani, pemikiran tentang negara sudah dimulai sejak 450 S.M : Plato, Aristoteles dll. • Di Asia, telah mewariskan tulisan- tulisan politik yang bermutu sejak tahun 500 S.M Cina : Confucius atau K’ung Fu Tzu, Mencius, Mazhab Legalist ( Shang Yang). India : Dharmasastra dan Arthasastra. Indo : Negarakertagama ( Mpu Prapanca). Namun perkembangan pemikiran politik di Asia mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat dalam rangka imperialisme. Di benua Eropa seperti Jerman, Austria dan Perancis bahasan mengenai politik dalam abad 18 dan 19 banyak dipengaruhi oleh hokum ( karena focus perhatiannya negara semata- mata ). Di Inggris permasalahan politik di anggap termasuk filsafat ( terutama moral philosophy) dan bahasanya tidak dapat dilepaskan dari sejarah. Di Amerika Serikat, mula- mula tekanan ilmu hokum mempengaruhi bahasan dalam ilmu politik. Tetapi lama- lama muncul hasrat kuat untuk membebaskan diri dari pengaruh tersebut, dan lebih mendasarkan diri pada data empiris. Sesudah Perang Dunia II perkembangan Ilmu Politik sangat pesat. Terutama setelah badan internasional UNESCO, mengadakan survey ke 30 negara untuk mengetahui
kedudukan ilmu politik tersebut. Hasilnya buku Contemporary Political Science.
Definisi Ilmu Politik Politik berasal dari bahasa Yunani, barasal dari kata politeae. Terdiri dari kata : Polis, artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri ( negara). Teae artinya, urusan. Dalam bahasa Inggris istilah politik mengandung dua pengertian yaitu politic dan policy. Politic artinya asas, alat, cara, prinsip untuk mencapai tujuan atau cita- cita tertentu. Policy artinya kebijakan, pertimbangan- pertimbangan untuk lebih menjamin tercapainya tujuan cita- cita tersebut. Dalam pengertian umum politik berarti : Bermacam- macam kegiatan dalam suatu system politik ( negara) yang menyangkut proses menentukkan tujuan- tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan- tujuan itu. Kegiatan tersebut meliputi. • Pengambilan keputusan ( decision making ) : menyangkut apa yang menjadi tujuan system tersebut • Kebijakan- kebijakan umum ( public policy ) : menyangkut distribusi dan alokasi nilainilai di dalam masyarakat. • Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan kekuasaan ( power) dan wewenang ( authority) untuk membina kerjasama dan mengatasi konflik yang muncul. Dari pembahasan di atas, berarti bahwa dalam politik terkandung konsep- konsep pokok : - Negara ( state) - Kekuasan ( power) - Pengambilan keputusan ( decision making) - Kebijaksanaan ( policy; beleid) - Pembagian ( distribusi) atau alokasi ( pengaturan) NEGARA ( STATE) Negara adalah ”suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan
ditaati oleh rakyatnya”. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti politik yang memusatkan perhatian pada lembaga- lembaga kenegaraan serta bentuk formilnya ( tradisionil) disebut dengan pendekatan institusional. Definisi dari para ahli : Roger F. Soltau dalam Introduction To Politics : Ilmu politik mempelajari negara, tujuan- tujuan negara hubungan antar negara dengan warga negaranya serta dengan negara- negara lainnya. J. Barents dalam ilmu politika : Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara … yang merupakan bagian dari kehidupan masyaarkat ; ilmu politik mempelajari negara- negara itu melakukan tugas- tugasnya. KEKUASAAN ( POWER) Kekuasaan adalah “Kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keingainan pelaku”. Para sarjana menekankan kekuasaan sebagai inti politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan ( perjuangan kekuasaan) Definisi dari para ahli : Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam Power and Society : Ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. W.A. Robson dalam The University Teaching of Social Sciences : Ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat… yaitu sifat- sifat hakiki, dasar, proses- proses, ruang lingkup dan hasil- hasil. Focus perhatian sarjana ilmu politik… tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh orang lain atau menentang oelaksanaan kekuasaaan itu. Dellar Noer dalam Pengantar Ke Pemikiran politik :
Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan negara sejauh negara merupakan organisasikekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala- gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempngaruhi negara. PENGAMBILAN KEPUTUSAN ( DECISION MAKING) Keputusan ( decision) adalah membuat pilihan diantara beberapa altenatif. Sedang istilah Pengambilan Keputusan ( decision Making) menunjukkan proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep politik menyangkut keputusan- keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. Keputusan tersebut : Tujuan masyarakat dan kebijaksanaan- kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu. Definisi para ahli : Harold Laswell dirumuskan sebagai : “Who gets what, when, how.” Joyce Mitchell dalam Political Analysis and Public Policy : Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya. Karl. W. Deutsch : Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. KEBIJAKSANAAN UMUM ( PUBLIC POLICY) Kebijaksanaan ( policy) adalah : “Suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan- tujuan dan cara- cara untuk mencapai tujuan- tujuan itu”. Para sarjana yang menekankan aspek kebijaksanaan umum menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita- cita tersebut dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu diperlukan rencana yang mengikat yang dituangkan dalam kebijaksanaan- kebijaksanaan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah.
PEMBAGIAN ( DISTRIBUTION) Pembagian (distribution ) adalah: “ Pembagian dan penjatahan dari nilai- nilai dalam masyarkat.” Para sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai- nilai secara mengikat. Yang ingin ditekankan disini adalah pembagian sering tidak merata sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat. *) Biography Writer Weldan is Widyaiswara on Religious Training Center of Palembang. Born in Palembang, October 27, 1978. S1 Economic Accounting Education in the Faculty of Teacher Training and Education University of Sriwijaya. S2 Masters in Public Administration. STIA-LAN RI Jakarta
