SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR ... laboratorium atas zat pencemar yang dikandung dalam air limbah industri ... Pengendalian Mutu Air Pada Sumber-sumber Air;...
Menimbang. : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintahan. De
dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan penyelenggaraan program ... Koordinasi Pelayanan dan ... SOP. e. Akses penetapan biaya pelayanan
sekolah, Skenario kejadian/tahapan aksi, Sumberdaya dan kebutuhan, Prosedur standar pelaksanaan tanggap darurat, Penutup, dan dilampiri dengan : Denah/ lokasi aman dan jalur evakuasi, Alur protap pelaksanaan tanggap darurat. 3. Dalam pelaksanaannya d
Download Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi ... 8. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang ... Pendidikan Inklusi;. 15. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan. Pend
Download Pelaksanaan mutasi PNS di daerah menjadi tugas dari Badan. Kepegawaian ... Didalam jurnal ini, penulis masih menggunakan Undang-undang. Nomer 43 ...
Download Kepemimpinan Kepala Daerah (Studi Kasus Walikota Surabaya, Tri. Rismaharini dalam Perspektif Emotional Intelligence). PURWATI AYU RAHMI. Mahasiswa ...
Bagaimana Freies Ermessen Kepala Daerah dalam batasan penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi ? 2. Bagaimana konsep pengaturan Freies Ermessen Kepala Daerah dan penerapannya dalam praktek penyelenggaraan Negara. C. TINJAUAN PUSTAKA. 1.
1 Sep 2015 ... a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perlu mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO. 9001:2008 dari Lembaga Standar Pelayanan lnternasional yang resmi ; b. Bahwa
belum mempunyai penghasilan sendiri serta tidak kawin atau belum pernah kawin, ... http://contoh.in 6 SURAT PERNYATAAN ... SURAT KEPUTUSAN.doc
15 Jun 2017 ... tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja. Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega;. 7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 172 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Raimuna Tingkat Nasional. XI Tahun 2017;. 8. Pro
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 ... Acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana ... Angka Provinsi Partisipasi Kasar di Provinsi Lampung
lingkungan Pemerintahan Propinsi sesuai kewenangan dan ketcntuan ... pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. g. penetapan sistem ... dan penilaian terhadap
Download 10 Des 2015 ... ABSTRAK Penelitian dengan menggunakan metode magnetotelurik telah dilaksanakan di daerah potensi panasbumi Blawan, Bondowoso,. Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem panasbumi di daerah penel
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ... berisi 100 (seratus) item soal, dengan alokasi waktu pengerjaan 120
30 Okt 2012 ... 040/UNIMUS/SK.PP/2012. Tanggal. : 22 OKTOBER 2012. Tentang. : LULUSAN PROGRAM PROFESI, SARJANA DAN DIPLOMA PADA. WISUDA KE-17 ..... Aman. G2A210062. L. 31 Agustus 2012. 3.50. 141. Joko Winarno. G2A210069. L . 15 September 2012. 2.88.
Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : ... Alamat (Sesuai KTP) : ... SEBAGAI APOTEKER DI INDUSTRI FARMASI DAN PEDAGANG BESAR FARMASI
Download 10 Des 2015 ... ABSTRAK Penelitian dengan menggunakan metode magnetotelurik telah dilaksanakan di daerah potensi panasbumi Blawan, Bondowoso,. Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem panasbumi di daerah penel
Download bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pada indikator kinerja, target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelaya
Download bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pada indikator kinerja, target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelaya
Download bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pada indikator kinerja, target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelaya
Download bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pada indikator kinerja, target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelaya
Kesantunan dalam masyarakat Jawa didominasi oleh ... berbahasa, berkomunikasi, dalam mengambil keputusan ... Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dapat
Download 2 Mar 2016 ... Kabupaten Cibaliung sebagai pemekaran dari Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten; c. bahwa salah satu kewenangan Dewan Perwakilan ...
Download 2 Mar 2016 ... Kabupaten Cibaliung sebagai pemekaran dari Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten; c. bahwa salah satu kewenangan Dewan Perwakilan ...
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR : 658.31/SK.1718/BKPMD/1992 TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM PENGUJI KUALITAS AIR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT Menimbang : a. bahwa data analisa laboratorium tentang kualitas air limbah industri dan kualitas air sungai sangat diperlukan untuk identifikasi dan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat industri; b. bahwa kasus-kasus pencemaran yang memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum memerlukan bahan bukti yang akurat, berupa data analisa laboratorium atas zat pencemar yang dikandung dalam air limbah industri dan air sungai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menunjuk laboratorium penguji kualitas air limbah industri air sungai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Pemerintahan di Daerah;
5
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan; 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Usaha-usaha Bagi Umum; 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Undang-undang No.6 Tahun 1968; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air Pada Sumber-sumber Air; 13. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP.02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan; 14. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-03/MENKLH/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Yang Sudah Beroperasi; 15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 660.31/Sk/624/BKPMD/82 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Kriteria Pencemaran Lingkungan Akibat Industri; 16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peruntukan Air Dan Baku Mutu Air Pada Sumber di Jawa Barat; Memperhatikan : Hasil Evaluasi Kegiatan Perbandingan Pengujian Antar Laboratorium (Inter Laboratory Checking) di Jawa Barat pada bulan Agustus sampai bulan Oktober 1991. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk Laboratorium Penguji Kualitas Air pada Instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA : Tugas Laboratorium Penguji sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengujian terhadap kualitas air sungai, kualitas air limbah dari kegiatan industri. 2. Menyampaikan data analisa yang akurat sebagai bahan yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat pada kasus-kasus pencemaran. 3. Melaporkan hasil pengujian dan penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat/Wakil Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan tembusan kepada Dinas/Instansi teknis terkait. KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pengujian sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua, Laboratorium Penguji wajib: a. Melakukan konsultasi dengan laboratorium instansi lain yang lebih tinggi kemampuan serta kualitas teknisnya apabila mengalami kesulitan di luar kemampuannnya. b. Melaksanakan pekerjaan analisa sesuai dengan prosedur/metoda dan tata cara analisa contoh air atau air limbah yang telah ditetapkan dalam kegiatan Pembandingan Pengujian Antar Laboratorium (ILC). KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pengujian menjadi tanggung jawab dan beban Perusahaan/Industri yang bersangkutan atau yang memberikan pekerjaan. KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 10 Oktober 1992 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
H. R. MOH. YOGIE S.M
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR : 658.31/SK.1718/BKPMD/1992 TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM PENGUJI KUALITAS AIR TANGGAL 10 OKTOBER 1992 NAMA INSTANSI BERDASARKAN ABJAD
LINGKUP TUGAS PENGUJIAN
1.
Balai Besar Penelitian dan Pengembagan Industri Bahan dan Barang Teknik, Departemen Perindustrian
Kualitas air limbah industri logam, kulit dan bahan mineral
Jl. Sangkuriang No. 14 Telp. 82028 Bandung
2.
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa, Departemen Perindustrian
Kualitas air limbah industri selulosa
Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Telp. 502980, 502971 Bandung
3.
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil, Departemen Perindustrian
Kualitas air limbah industri tekstil
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 390 Telp. 71213 Bandung
4.
Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jawa Barat
Kualitas air yang langsung digunakan masyarakat dan air limbah domestik
Jl. Sederhana No. 3A Telp. 83517 Bandung
5.
Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Teknologi Industri IPB
Toxisitas air anak sungai sesuai peruntukan
Jl. Dermaga Kampus Telp (0251) 21810 Bogor
6.
Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat
Kualitas air anak sungai sesuai peruntukan
Jl. Raya Timur Ujung Berung No. 117 Telp. 73370 Bandung
7.
Lembaga Penelitian PPSDAL Universitas Padjajaran Bandung
Toxisitas air terhadap biota air
Jl.Sekeloa Telp. 84982 Bandung
8.
Perum Otorita Jatiluhur Purwakarta
Kualitas air sungai danau di daerah Otorita Jatiluhur
