Tindak Pidana Korupsi 1. Apa korupsi itu? Korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan yang dimaksud adalah: a. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2) b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / perekonomian Negara ( Pasal 3 ) c. Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11) d. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10) e. Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12) f. Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7 ) g. Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C) Dalam ukuran umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. 2. Apakah korupsi harus diberantas? Ya, korupsi harus diberantas karena merugikan semua orang. 3. Sulitkah memberantas korupsi? Tidak sulit, karena semuanya bergantung pada diri kita sendiri. 4. Dari mana kita harus mulai memberantas korupsi? Kita harus memulai dari diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar kita.
Tindak Pidana Korupsi
1
5. Pernahkah Anda melakukan korupsi? Pernah, karena sepertinya tidak mungkin untuk tidak korupsi pada saat sekarang ini. Banyak kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan tanpa menyadari bahwa kebiasaan tersebut adalah korupsi atau benih-benih korupsi. 6. Apa penyebab orang melakukan korupsi? Banyak hal yang menyebabkan orang melakukan korupsi. Setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu, orang melakukan korupsi karena terdesak oleh kondisinya (karena terdorong pola hidup konsumtif/boros) dan orang yang melakukan korupsi karena sifat serakah dan rakus terhadap harta. 7. Apakah koruptor harus dihukum? Ya, karena koruptor melanggar UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001. Selain itu, semua pelaku korupsi harus dihukum agar mereka tidak mengulanginya lagi dan dapat mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. 8. Apakah hukuman yang tepat dijatuhkan bagi koruptor? Koruptor harus dihukum sesuai dengan kadar perbuatannya yang dapat diwujudkan dalam bentuk hukuman mengembalikan semua harta hasil korupsi, membayar ganti kerugian, membayar denda, kurungan, penjara, bahkan dalam kondisi tertentu koruptor harus dijatuhi hukuman mati sebagaimana disebutkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 9. Apakah akibat korupsi yang Anda rasakan? Akibat korupsi yang paling nyata adalah meningkatnya biaya hidup karena setiap melakukan aktivitas selalu dituntut untuk membayar lebih, misalnya membayar biaya pengurusan KTP meski seharusnya gratis, biaya tambahan untuk sekolah, membayar uang damai saat melanggar peraturan lalu lintas, dan biaya untuk mempercepat pengurusan surat-surat kendaraan. 10. Tindakan apakah yang harus dilakukan untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi? Mulai sekarang harus berani untuk tidak melakukan semua tindakan yang termasuk korupsi. Mulai mengajak orang-orang terdekat untuk berperilaku jujur dan tidak melakukan korupsi.
2
Tindak Pidana Korupsi
11. Tindakan apakah yang pernah dilakukan sebagai bentuk partisipasi Anda dalam pemberantasan korupsi? Tidak memberikan uang damai saat terkena tilang oleh Polisi lalu lintas. Tidak memberikan uang lebih, dalam pengurusan KTP atau dokumen administrasi lainnya. Mengingatkan orang lain untuk bertindak jujur dalam melaksanakan pekerjaannya. 12. Perbuatan korupsi apa yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Banyak, antara lain, memberikan hadiah untuk seorang guru agar anak kita selalu mendapatkan perhatian lebih. Memberikan uang tambahan kepada seorang petugas administrasi, untuk mempercepat pengurusannya. Membayar uang damai kepada Polisi saat terkena tilang. Memberikan hadiah pada atasan, menerima hadiah dari bawahan. 13. Pernahkah membaca Undang-Undang Anti Korupsi? Pernah, yaitu UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atau UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 14. Apakah bentuk-bentuk perbuatan korupsi yang Anda ketahui? a. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2) b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / perekonomian Negara ( Pasal 3 ) c. Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11) d. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9,dan Pasal 10) e. Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12) f. Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7) g. Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C) 15. Perlukah sikap anti korupsi disebarluaskan/ditularkan di lingkungan kita? Sangat perlu, agar negara kita terbebas dari korupsi dan dapat maju seperti negara lainnya.
Tindak Pidana Korupsi
3
16. Tindakan apa yang sudah Anda lakukan untuk menanamkan nilai anti korupsi di keluarga, lingkungan rumah/tempat kerja? Selalu jujur, mentaati peraturan, memperhatikan kepentingan orang lain dan tidak mengharapkan imbalan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanatkan kepada saya. 17. Korupsi hanya dilakukan oleh pegawai negeri. Benarkah demikian? Tidak, semua orang bisa dan memiliki peluang untuk melakukan korupsi. 18. Mengapa korupsi sulit diberantas? Korupsi sulit diberantas karena semua orang tidak mau bekerja secara jujur dan semuanya menikmati tindakan dari hasil korupsi tersebut. 19. Apakah hukuman mati dapat memberantas korupsi dengan tuntas? Hukuman mati tidak akan dapat memberantas korupsi secara tuntas, misalnya di Cina, sudah banyak yang dihukum mati tetapi korupsi masih tetap ada. Yang diperlukan adalah sikap anti korupsi dari semua orang dengan berbagai lapisan masyarakat (masyarakat umum, Penegak Hukum, Pegawai Negeri, pejabat, dsb). 20. Apakah korupsi harus selalu menimbulkan kerugian keuangan negara? Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, korupsi selalu dikaitkan dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Tetapi korupsi yang sesungguhnya adalah tidak selalu menimbulkan kerugian keuangan negara, karena pada dasarnya korupsi merupakan perbuatan yang memberikan keuntungan pada diri dan orang lain dengan memanfaatkan jabatan yang berakibat pada terabaikannya hak-hak orang lain. Dalam ketentuan Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC) yang sudah diratifikasi Indonesia, korupsi tidak selalu harus menimbulkan kerugian keuangan negara. 21. Siapakah yang paling dirugikan dengan adanya korupsi? Masyarakat. 22. Beranikah Anda melaporkan korupsi yang terjadi di sekitar kita? Harus berani agar tindakan korupsi dapat segera hilang dari negara kita. 23. Kepada siapa/kemanakah kita dapat melaporkan adanya korupsi? Kita dapat melaporkan adanya korupsi kepada aparat Kepolisian, Aparat Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 4
Tindak Pidana Korupsi
Sikap Anti Korupsi 1. Apakah memberi uang pada petugas kelurahan pada saat mengurus KTP merupakan perbuatan korupsi? Ya, korupsi karena memberikan uang kepada Pegawai Negeri yang berhubungan dengan jabatannya bertentangan dengan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Pembuatan KTP sudah menjadi tanggung jawab dan kewajibannya sehingga tidak perlu memberikan uang karena dapat menimbulkan perlakuan khusus dalam layanan yang diberikan yang seharusnya sama bagi setiap orang. Ucapan terimakasih tidak perlu diwujudkan dalam bentuk uang atau barang. 2. Apakah memberi uang pada saat mengurus SIM merupakan perbuatan korupsi? Ya karena memberi uang lebih kepada pegawai negeri yang merupakan tanggung jawab/wewenangnya bertentangan dengan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Kita tidak perlu memberikan uang lebih karena dapat menimbulkan perlakuan khusus dalam layanan yang diberikan yang seharusnya sama bagi setiap orang. Ucapan terimakasih tidak perlu diwujudkan dalam bentuk uang atau barang. 3. Apakah memberi “uang damai” pada petugas kepolisian saat ditilang merupakan perbuatan korupsi? Ya, karena menyuap petugas Polisi lalu lintas agar tidak terkena sanksi tilang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Apakah perbuatan memberi hadiah/kenang-kenangan kepada guru yang telah meluluskan/memberi nilai baik merupakan perbuatan korupsi? Memberi hadiah/kenang-kenangan kepada guru berpotensi menimbulkan perlakuan khusus dari guru kepada murid yang memberikan hadiah padahal tugas guru, menilai sesuai kemampuan murid tanpa bergantung pada Sikap Anti Korupsi
5
pemberian apapun. Apabila menjadi kebiasaan, maka kedepannya guru yang bersangkutan akan meluluskan/memberi nilai baik, hanya apabila ada pemberian saja dan hal ini potensial menjadi perbuatan korupsi. 5. Apakah mencontek merupakan perilaku korupsi? Menyontek, potensial menyebabkan korupsi karena anak yang menyontek telah berbuat curang dengan merugikan temannya yang sudah belajar keras dan mendapatkan nilai yang tidak seharusnya. Yang dikorupsi adalah ilmu. 6. Apakah tidak mengembalikan kembalian uang belanja kepada ibu, merupakan perilaku korupsi? Kebiasaan tidak jujur adalah bibit korupsi, sehingga sejak dini harus dihindari. Esensi dasar dari perbuatan korupsi adalah berbuat tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk meraih keuntungan. 7. Apakah sikap boros merupakan perilaku korupsi? Sikap boros dapat menimbulkan korupsi karena menyebabkan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, sehingga ada tekanan kebutuhan ekonomi yang tinggi yang mendorong seseorang melakukan segala cara, termasuk berbuat korupsi untuk memenuhi kebutuhannya. 8. Apakah menyerobot antrian merupakan perilaku korupsi? Kebiasaan menyerobot antrian dapat menimbulkan korupsi karena kebiasaan berbuat tidak jujur untuk meraih keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan/hak orang adalah bibit korupsi. 9. Apakah perbuatan tidak membayarkan uang sekolah yang telah diberikan oleh orangtua, merupakan perilaku korupsi? Kebiasaan berbuat tidak jujur dengan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan untuk meraih keuntungan, apabila dibiasakan akan menjadi bibit korupsi, sehingga sejak dini harus dihindari. 10. Apakah membolos sekolah merupakan perilaku korupsi? Membolos adalah korupsi. Anak yang membolos telah berbuat tidak jujur dan curang karena tidak menjalankan tugasnya sebagai pelajar untuk masuk kelas, belajar dengan baik dan benar. Yang dikorupsi adalah waktu pembelajaran dan kepercayaan orang tua.
6
Sikap Anti Korupsi
11. Apakah memberi uang kepada fakir miskin merupakan perilaku korupsi? Bukan apabila perbuatan ini dilakukan kepada orang yang benar membutuhkan dan tidak ada hubungannya dengan posisi/jabatan yang dimiliki atau mengharapkan sesuatu imbalan. 12. Apakah memberi uang kepada tetangga, yang tidak mampu dan sedang membutuhkan biaya untuk membayar biaya berobat ke dokter merupakan perilaku korupsi? Bukan apabila perbuatan ini dilakukan kepada orang yang benar membutuhkan dan tidak ada hubungannya dengan posisi/jabatan yang dimiliki atau mengharapkan sesuatu imbalan. 13. Apakah memberi buah-buahan hasil kebun kepada tetangga merupakan perilaku korupsi? Bukan apabila pemberian dilakukan kepada orang yang tidak memiliki hubungan strategis dengan posisi/jabatan yang anda atau tetangga anda miliki serta tidak mengharapkan sesuatu imbalan. 14. Apakah membiarkan teman mencontek merupakan perilaku korupsi? Membiarkan teman mencontek berarti membiarkan atau memberikan kesempatan teman berbuat tidak jujur. Padahal menyontek berpotensi untuk korupsi. Anak yang menyontek telah berbuat curang dengan merugikan temannya yang sudah belajar keras dan mendapatkan nilai yang tidak seharusnya. Yang dikorupsi adalah ilmu. 15. Apakah memberi contekan kepada teman merupakan perilaku korupsi? Memberikan teman contekan berarti membiarkan teman berbuat tidak jujur atau memberikan keuntungan pada teman/orang lain. Dengan demikian memberi contekan adalah korupsi. Anak yang menyontek telah berbuat curang karena mendapatkan nilai yang tidak seharusnya, kedepannya ia juga tidak akan belajar dengan keras untuk mendapatkan nilai yang baik. Yang dikorupsi adalah ilmu.
Sikap Anti Korupsi
7
Peran Serta Masyarakat 1. Menurut Anda, perlukah sosialisasi anti korupsi dilakukan di lingkungan tempat tinggal kita? Sangat perlu karena dapat membantu kita dan lingkungan sekitar untuk mengenali dan menghindari perilaku-perilaku korupsi, karena seringkali kita melakukan korupsi namun tidak menyadarinya. 2. Siapakah yang berkewajiban melakukan sosialisasi anti korupsi di lingkungan tempat tinggal kita? Siapa saja yang mampu dan mau melakukannya, khususnya para ibu dan perempuan karena berperan penting dalam pendidikan keluarga sejak dini. 3. Apakah pemberantasan korupsi dapat dilakukan (efektif) tanpa bantuan dan peran serta masyarakat? Tidak dapat, karena saat ini begitu banyak perkara korupsi yang ditangani penegak hukum namun korupsi masih saja terjadi. Hal ini dikarenakan korupsi telah melekat di masyarakat. Oleh karena itu kita harus membantu pemberantasan korupsi dengan mengenali, menghindari dan melakukan sikap anti korupsi. 4. Bagaimanakah cara menciptakan lingkungan yang anti korupsi? Beberapa cara/tips untuk menciptakan lingkungan anti korupsi: 1. Selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada keluarga dan orang-orang terdekat 2. Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal-hal yang kecil, contoh: tertib lalu lintas, kebiasaan mengantri, tidak buang sampah sembarangan, dsb. 3. Mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur, menghindari perilaku korupsi, contoh: tidak membayar uang lebih ketika mengurus dokumen administrasi seperti KTP, kartu sehat, tidak membeli SIM, dsb.
8
Peran Serta Masyarakat
4. Menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis maupun hubungan bertetangga; 5. Melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi contoh: diperas oleh petugas, menerima pemberian/hadiah dari orang yang tidak dikenal atau diduga memiliki konflik kepentingan, dsb. 5. Apakah sikap anti korupsi dapat ditularkan kepada orang lain di sekitar kita? Dapat, terutama suami, anak dan anggota keluarga lainnya, serta orang-orang di lingkungan sekitar kita. 6. Sikap anti korupsi apa yang telah Anda lakukan untuk memberi contoh kepada lingkungan tempat tinggal kita? Sikap anti korupsi yang dapat dijadikan contoh diantaranya: 1. Selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada keluarga, orang-orang terdekat serta lingkungan sekitar; 2. Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal-hal yang kecil, contoh: tertib lalu lintas, kebiasaan mengantri, tidak buang sampah sembarangan, dsb; 3. Mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur, menghindari perilaku korupsi, contoh: tidak membayar uang lebih dalam pembuatan dokumen administrasi seperti KTP, kartu sehat, tidak membeli SIM, tidak membayar uang damai ketika kena tilang, tidak menggunakan “joki” pada sidang tilang, dsb; 4. Menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis maupun hubungan bertetangga. 7. Apakah sikap anti korupsi dapat kita tunjukkan melalui tertib di jalan raya? 1. Mentaati lampu lalu lintas; 2. Tidak membayar “uang damai” pada Polisi lalu lintas apabila terkena tilang; 3. Berhenti atau parkir di tempat yang diperbolehkan, menggunakan jalan sesuai jalurnya; 4. Tidak melintas di bahu jalan, atau menggunakan jalur busway; 5. Memasang seatbelt ketika naik mobil; 6. Tidak menggunakan trotoar apabila menyetir motor; 7. Menggunakan jembatan penyebrangan, dsb.
Peran Serta Masyarakat
9
8. Apakah sosialisasi anti korupsi melalui media massa dapat efektif memberantas korupsi? Sosialisasi anti korupsi melalui media massa hanya efektif apabila setiap orang mempraktekan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Masingmasing orang juga harus menyebarkan virus anti korupsi di keluarganya dan lingkungan sekitarnya agar dapat membantu memberantas korupsi. 9. Apakah pemberitaan media mengenai kasus-kasus korupsi berdampak dalam menanamkan sikap anti korupsi? Berdampak, terutama bahwa korupsi dapat merugikan orang lain bahkan diri sendiri dan keluarga. 10. Perlukah kita ikut serta mengawasi perilaku penegak hukum? Penegak hukum adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undangundang untuk menegakkan hukum. Jadi mereka seharusnya menjadi contoh dan bukan menjadi pelaku. Kita semua berhak dan perlu mengawasi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari, karena peran-serta kita dibutuhkan untuk menciptakan penegak hukum yang jujur dan bebas dari korupsi sesuai dengan Pasal 41 UU No. 31 Tahun 999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10
Peran Serta Masyarakat
Gratifikasi 1. Apakah gratifikasi itu? Menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 2. Apakah dasar hukum gratifikasi? Dasar hukum gratifikasi adalah; a. Pasal 12 dan Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atau UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan c. Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Siapakah yang tidak boleh menerima gratifikasi? Yang tidak boleh menerima gratifikasi adalah setiap Pegawai Negeri dan penyelenggara negara. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 1 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian). a. Pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Inodnesia. (Pasal 2 ayat 1 UU No. 43 Tahun 1999); Gratifikasi
11
b. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme); c. Penyelenggara Negara meliputi: 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3) Menteri; 4) Gubernur; 5) Hakim; 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Mengapa menerima gratifikasi tidak diperbolehkan? Menerima gratifikasi tidak diperbolehkan karena akan mempengaruhi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang mendapatkannya, sehingga hanya akan menguntungkan orang yang memberikannya dan melanggar hak orang lain. Selain itu juga akan menyebabkan seorang pejabat melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya dalam melayani masyarakat. 5. Apakah memberi kado mahal kepada atasan yang berulang tahun merupakan gratifikasi? Memberi kado mahal kepada atasan yang berulang tahun merupakan gratifikasi, terlebih lagi pemberian tersebut didasari oleh keinginan agar mendapatkan perhatian lebih sehingga pada suatu saat akan memberikan keuntungan bagi orang yang memberikannya. 6. Apakah perbedaan gratifikasi dengan suap? Suap dalam Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 1980 diartikan: “menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.” 12
Gratifikasi
Gratifikasi berbeda dengan suap. Dalam suap ada unsur “mengetahui atau patut dapat menduga” sehingga ada niat atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas dan tidak termasuk “janji”. Gratifikasi dapat dianggap sebagai suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 7. Apakah cara yang harus dilakukan untuk menghindar dari ancaman hukuman akibat menerima gratifikasi? Cara yang harus dilakukan adalah; a. Melaporkan setiap pemberian yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b. Tidak menerima semua pemberian yang dilakukan oleh orang yang patut diduga akan mendapatkan keuntungan, akibat kedekatannya dengan seorang pejabat; c. Tidak menerima semua pemberian yang berkaitan dengan jabatan yang sedang diembannya. 8. Kemana kita harus melaporkan penerimaan gratifikasi? Kita harus melaporkan penerimaan gratifikasi kepada: a. Pimpinan instansi tempat kita bekerja; b. Komisi Pemberantasan Korupsi. 9. Bolehkan istri/anak menerima gratifikasi, mewakili ayahnya yang pejabat? Istri atau anak tidak boleh mewakili ayahnya yang pejabat untuk menerima gratifikasi. 10. Apakah seorang Hakim yang telah mengadili perkara dengan obyektif, boleh menerima pemberian dari pihak berperkara yang menang? Seorang Hakim dilarang untuk menerima pemberian dari pihak yang berperkara maupun tidak berperkara karena melanggar sumpah jabatan dan Pedoman Perilaku Hakim. 11. Apakah menerima parsel dari bawahan/anak buah pada saat perayaan hari besar agama merupakan gratifikasi? Ya, menerima parsel dari bawahan atau anak buah pada saat perayaan hari besar, merupakan gratifikasi.
Gratifikasi
13
Pencucian Uang 1. Apakah pencucian uang itu? Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pencucian uang adalah kegiatan menyamarkan asal usul harta yang diduga berasal dari hasil tindak pidana melalui kegiatan yang sah atau legal agar menghasilkan harta yang sah. Kegiatan menyamarkan tersebut terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: i. Penempatan (placement), menempatkan harta hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang sah; ii. Menyamarkan (layering), tindak memecah atau membagi harta hasil kejahatan ke dalam beberapa instrumen keuangan agar tidak diketahui oleh aparat penegak hukum; iii.Menggabungkan (integration), memasukkan hasil transaksi keuangan yang legal ke dalam harta sah yang dimiliki oleh pelaku kejahatan sehingga tidak diketahui lagi asal usul harta yang dimilikinya. 2. Apakah dasar hukum tindak pidana pencucian uang? Dasar hukum tindak pidana pencucian uang adalah UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3. Apakah kita boleh menerima begitu saja pemberian atau titipan suatu barang atau uang dari seseorang? Kita tidak boleh menerima begitu saja pemberian atau titipan suatu barang atau uang dari seseorang yang tidak kita ketahui asal usul kepemilikan hartanya, terlebih lagi barang atau uang yang diberikan atau dititipkan itu, tidak sesuai dengan profil orang yang memberikannya. 4. Perlukah kita mengetahui/mengenali orang yang memberi barang atau uang kepada kita? Ya, kita perlu mengetahui atau mengenali setiap orang yang memberikan 14
Pencucian Uang
barang atau uang kepada kita, terlebih lagi dalam jumlah yang tidak wajar. Wajar yang dimaksud adalah sesuai dalam hal jumlah dan kemungkinan kepemilikan harta dari orang yang memberikannya. 5. Haruskah kita menanyakan asal-usul barang atau uang yang diberikan atau dititipkan kepada kita? Kita harus mengetahui asal usul setiap barang atau uang diberikan atau dititipkan kepada kita, baik dengan menanyakannya langsung orang yang memberikannya atau kepada orang lain yang mengetahui sang pemberi. 6. Apakah seorang istri harus mengetahui pekerjaan dan penghasilan suaminya? Seorang istri harus mengetahui pekerjaan dan penghasilan suaminya, agar tidak mendapatkan harta dari cara-cara melanggar hukum. 7. Apakah seorang istri harus bertanya apabila suami memberikan uang atau barang yang nilainya jauh melampaui penghasilan suaminya? Ya, seorang istri harusnya menanyakan asal usul uang atau barang yang diberikan kepadanya, terlebih lagi bila nilainya melampaui batas kewajaran penghasilan suaminya. 8. Apakah sikap yang harus ditunjukkan apabila suami tidak mampu menjelaskan asal-usul pemberian barang atau uang yang nilainya jauh melampaui penghasilannya? Sikap yang harus ditunjukan adalah meminta suami untuk mengembalikan barang atau uang yang nilainya jauh melampaui penghasilannya, kepada orang yang memberikan sebelumnya, atau melaporkannya kepada pihak aparat penegak hukum. 9. Apakah alasan tidak tahu asal muasal pemberi dan pemberiannya dapat menghindarkan kita dari resiko hukum? Memberikan alasan tidak tahu asal muasal pemberi dan pemberiannya tidak dapat menghindarkan kita dari resiko hukum. Karena UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahawa setiap orang harus mengetahui atau patut menduga setiap pemberian yang di luar batas kewajaran sebagai hasil tindak pidana. Hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pencucian Uang
15
10. Sikap apakah yang harus kita kembangkan untuk terhindar dari tindak pidana pencucian uang? Sikap yang harus dikembangkan untuk terhindar dari tindak pidana pencucian uang adalah selalu teliti dan waspada terhadap setiap harta yang didapatkan diluar kewajaran dari pemberi ataupun pemberiannya.
16
Pencucian Uang
