Topik II: Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Pengantar Kebijakan pembiayaan kesehatan di tahun 2010 ditandai oleh beberapa perkembangan menarik. Salah satunya adalah target Universal Coverage 2014 (100 persen penduduk terjamin) telah ditetapkan. Ini merupakan tantangan berat karena saat ini baru sekitar 50% penduduk yang terjamin asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan lainnya, itupun lebih dari 75% terdiri dari warga miskin yang dijamin oleh pemerintah lewat dana pajak. Universal coverage sudah ditargetkan untuk dicapai namun pada saat yang sama penerapan UU SJSN masih belum dilakukan. Walaupun demikian, ada satu langkah menarik yang dianggap sebagai “pembuka jalan” untuk tercapainya Universal Coverage, yaitu Jampersal (jaminan kesehatan persalinan) yang, berbeda dengan Jamkesmas, juga ikut menjamin ibu non miskin yang bersalin asal mau dirawat di klas 3 RS Pemerintah atau swasta tertentu. Juga pada tahun 2010, hampir semua kabupaten/kota juga sudah mencanangkan program Jaminan Kesehatan Daerah dengan berbagai variasinya. Pada tahun 2010 sebenarnya ditargetkan untuk diundangkannya UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, namun kenyataannya belum juga terlaksana akibat tarik ulur antara eksekutif dan legislatif mengenai jumlah BPJS. Isu besar lain saat ini juga adalah masalah adekuasi dan sustainabilitas dari pembiayaan kesehatan di Indonesia, khususnya pembiayaan pemerintah. Diskusi tentang “apakah anggaran saat ini cukup? Atau kurang?, menjadi perdebatan yang hangat. Jika melihat kebutuhan akan dana program dari pemerintah yang digulirkan melalui APBN (Pusat) dan atau APBD (Propinsi dan Kabupaten Kota), maka bisa dikatakan bahwa anggaran kesehatan Indonesia relative sangat kecil (hanya 1.7% dari total belanja pemerintah). Tetapi isu menarik berikutnya adalah adanya sisa anggaran yang tidak terserap di kementrian kesehatan. Data pasti belum terkumpul, namun kejadian sudah terlihat bertahun-tahun. Isu sustainablitas yang muncul adalah masalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang menjadi input system kesehatan sebagai dana bantuan program, dimana istilah “bantuan” menimbulkan pertanyaan tentang sustainabilitas dari program tersebut. Ada perkembangan menarik bahwa BOK ini nantinya akan menjadi Dana Tugas Pembantuan (TP) untuk kesehatan melalui PKM, ini juga menjadi perhatian penting karena dalam perundangan, TP dan Dekonsentrasi ini sifatnya hanya dana pelimpahan wewenang pusat ke propinsi dan nanti selanjutnya akan dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK). Muncul pertanyaan penting, kenapa tidak langsung dari BOK ke DAK? Isu menarik lain adalah mengenai ekuitas pelayanan kesehatan antara daerah miskin dan kaya, pedesaan dan perkotaan. Disinyalir bahwa kebijakan Jamkesmas/Jamkesda atau Jampersal hanya akan menguntungkan masyarakat perkotaan di daerah yang relatif kaya seperti Jawa dan Sumatera mengingat ketersediaan pelayanan kesehatan di daerah tersebut relatif lebih merata. Di samping permasalahan mengenai pembiayaan kesehatan kuratif di atas, juga terdapat masalah pembiayaan kesehatan di aspek promotif dan preventif. Saat ini bergulir wacana akan adanya pengalihan sebagian hasil cukai rokok untuk promosi dan prevensi di bidang kesehatan.
Namun di sisi lain, pasal “anti rokok” di UU Kesehatan yang baru malah “menghilang”. Selain itu, banyak ahli kesehatan masyarakat saat ini juga memandang seolah ada dikotomi antara kuratif dan preventif/promotif; dengan menyebutkan bahwa pemerintah sekarang terlalu cenderung membiayai kuratif dan mengabaikan pembiayaan preventif dan promotif. Berbagai perkembangan dan isu ini perlu diantisipasi oleh semua pihak karena akan menentukan kebijakan yang akan diambil. PMPK akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan ilmiah untuk memberi masukan kepada para pengambil kebijakan terkait dengan pembiayaan kesehatan. Rangkaian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: Januari 2011 Outlook Kebijakan Pembiayaan 2011- 2014 dan Diskusi Universal Coverage 2014 dengan atau tanpa BPJS Jakarta, Senin 17 Januari 2011, Pukul 13.00 sd 16.00
Februari 2011 Lunch seminar Review Anggaran Kesehatan Kementrian Kesehatan RI: - Mengapa terjadi sisa anggaran? - Apakah valid melakukan dikotomi anggaran preventif dan kuratif? Jakarta, Selasa 14 Februari 2011
Maret 2011 Seminar: Evaluasi Lembaga Penjamin/Asuransi Kesehatan Saat ini: Hasil Analisis Data Susenas/IFLS 2002-2009 Jakarta, Selasa 15 Maret 2011
April 2011 Lunch seminar Metode evaluasi dan monitoring Bantuan Operasional Kesehatan; “Apakah BOK dapat berkelanjutan?” Yogyakarta, Selasa 12 April 2011
Maret 2011 Seminar Tema: Pemerataan pelayanan kesehatan: Apakah Kebijakan untuk Peningkatan Cakupan Universal Pelayanan Kesehatan nantinya sudah menggunakan konsep equity dan equality? Bagaimana Implikasinya secara vertical dan horizontal? Jakarta 9 Mei 2011
Workshop dan Pelatihan Regional Inequity and Equity in Health Care Financing, Pelatihan menggunakan konsep analisis geographical in-equity analysis diikuti Pelatihan menggunakan data equity pembiayaan kesehatan untuk pengambilan kebijakan pembiayaan kesehatan di daerah (UNICEF/Litbangkes) Jakarta 10 – 11 Mei 2011 Workshop Penggunaan data sosio-ekonomi dalam analisis Equity dan Equality sebagai dasar pengambilan keputusan untuk Strategi Pembiayaan Kesehatan dan Analisis penggunaan data Sekunder untuk mengamati in-equity dalam Status Kesehatan secara Geografis. (Using Equity Analyses as an Evidence to support the Health Financing Strategy and Geographical In- Equity Analyses on Health system and health status ) Yogyakarta, 12 – 14 Mei 2011
Juni 2011 Jaringan Kebijakan Pembiayaan: Makassar. District Health Account: - Manfaat untuk SPM dan Investment untuk Kesehatan “Apakah masih relevan dikerjakan?” Selasa 14 Juni 2011 Workshop: Potensi Penerimaan Pembiayaan Kesehatan di masa mendatang: Studi Kasus cukai rokok.
