TRANSPARANSI PELAYANAN ADMINISTRATIF DI KANTOR KELURAHAN UNER KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA Marvela Berlian Suoth Florence Daicy Lengkong Very Y Londa Abstract As a neighborhood, in a pattern of providing much-needed administrative services of openness (transparency) service to the community, where as the Government wards in the tasks and functions should provide administrative services to the community particularly in the making of a recommendation letter family card in this case have been set forth in a government regulation of the Republic of Indonesia Number 73 year 2005 about wards where the duties and functions of the village government apparatus must provide adsministrasi services to the community of openness so that the ministries can be a maximum of , as seen from the indicator of openness expressed by Dwiyanto (2006:242) which has an indicator regarding information disclosure requirements-pesrsyaratan, cost in the management of the Administration and the openness of the process of settlement/period required and in the theory of transparency expressed by the Mardiasmo in the Kristianten (2006:45), which mentioned the transparency is openness of the Government in providing information related to the activities of the management of public resources to those who need the IE community. Purpose in writing this is divided into two to qualify as needed in order to holds a Bachelor and other purposes i.e. to know the problems raised in this thesis. This research is descriptive research with qualitative approach. Data analysis technique used is a data analysis technique of the model of data i.e. Huberman & Miles reduction, data display and drawing conclusion/verification. Based on the research results obtained that can be seen is still the lack of openness of Government wards against requirements, costs and time in the management of the administration which caused the service to the community did not go well, as is still the lack of supporting facilities in the management of the Administration, and the formation of a national structure is not complete. Because of it's peneiti neighborhood suggested that the Government should be more open in providing service to the community, and there should be supporting facilities complete formation service and fill in the structure of national order for service to the community can be run well. Keywords: Transparency Of Administrative Services
berlaku.
PENDAHULUAN
Melayani
dan
mengayomi
masyarakat merupakan fungsi utama dari Pelayanan
merupakan
aktivitas
seseorang, sekelompok orang dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan merupakan tugas yang sangat penting yang harus didapati dari sosok aparatur pemerintah sebagai abdi dari masyarakat yaitu bahwa pemerintah harus melaksanakan
tugasnya
yang
senantiasa
berusaha melayani kepentingan masyarakat dan
memenuhi
setiap
kebutuhan
dari
masyarakat sesuai dengan peraturan yang
setiap
aparatur
pemerintah
dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan. Seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
maka
menimbang
bahwa
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat
melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan demikian
penyelenggaraan pemerintah harus terlaksana
masih ada keluhan dari masyarakat seperti
sesuai undang-undang yang di tetapkan.
pada persyaratan yang tidak diketahui, berbelit-belit dan juga ketidakpastian jangka
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dilakukan pada setiap sektor publik karena menerapkan prinsip-prinsip dalam mengatur pemerintah yang memungkinkan pelayanan administrasi yang efisien dan transparan sehingga dalam pengurusannya
waktu dalam pengurusan administrasi serta sikap aparatur pemerintah yang kurang responsif
terhadap apa yang menjadi
kebutuhan dari setiap masyarakat. Dengan hal yang demikian menimbulkan citra yang buruk kepada aparatur pemerintah.
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan
sehingga
Kelurahan
merupakan
unit
penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan
pemerintahan yang langsung berhubungan
dengan baik.
Penyelenggaraan pemerintah
dengan masyarakat. Kelurahan memiliki hak
yang menetapkan prinsip transparansi seperti
mengatur wilayah lebih terbatas, seperti dalam
informasi yang mudah di pahami dan dapat
Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005
langsung diakses oleh penerima, merupakan
tentang Kelurahan dan disebutkan dalam pasal
hal yang penting dalam keterbukaan mengenai
3 mengenai kedudukan dan tugas dari
persyaratan yang harus di penuhi dalam
kelurahan. Adapun tugas dari kelurahan yaitu
kegiatan proses pelayanan administrasi, hal ini
menyelenggarakan
juga
utama
pembangunan dan kemasyarakatan serta
mewujudkan kebutuhan masyarakat yang
urusan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai
prima dalam kegiatan pelayanan. Sehingga
dengan kebutuhan dari kelurahan dengan tetap
aparatur pemerintah haruslah memberikan
memperhatikan
sebuah pelayanan yang maksimal dan sesuai
peningkatan dalam memberikan pelayanan
dengan
dalam
kepada masyarakat. Salah satu kewenangan
melaksanakan fungsi kepemerintahan yang
dari kelurahan yaitu memberikan pelayanan
baik,
administrasi kepada warganya seperti Surat
merupakan
prinsip
prasyarat
transparansi
jujur, bersih dan profesional sesuai
urusan
prinsip
efisien
Rekomendasi
tidak melakukan praktek KKN (Korupsi,
keluarga) dan bentuk administrasi lainnya.
Kolusi dan Nepotisme), pemerintah yang baik
Dalam pembuatan surat-menyurat seperti ini
harus
yang tidak adanya keterbukaan informasi
objektif
dan
tidak
diskriminatif.
pemerintah kepada masyarakat harus sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya. Kenyataan yang terjadi sampai dengan saat ini
(Kartu
persyaratan dan kesediaan dokumen dari aparatur
Pelayanan yang diberikan oleh aparatur
KK
dan
dengan tugas yang diembannya dalam artian
betindak
Pembuatan
pemerintahan,
kelurahan
kepada
masyarakat,
begitupun keterbukaan proses jangka waktu penyelesaian
dalam
menyurat tersebut,
pembuatan
surat-
untuk itu dikatakan
berbelit-belit karena tidak adanya transparansi
akses bagi masyarakat terhadap proses
pelayanan dari petugas yang bewenang dalam
penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan
pengurusan administrasi. Demikian juga
informasi
halnya seperti tempat informasi yang tidak
memberikan pengaruh untuk mewujudkan
memadai mengenai persyaratan-persyaratan
berbagai indikator lainnya. Adapun indikator
apa
transparansi
yang
harus
membuat
dipenuhi
masyarakat
masyarakat,
penyelenggaraan
yang
pemerintahan
dikemukakan
oleh
bertanya-tanya
Dwiyanto (2006:242) mengemukakan ada tiga
mengenai persyaratan dalam pengurusan
indikator transparansi yang dapat digunakan:
administrasi
indikator pertama adalah mengukur tingkat
seperti
surat
rekomendasi
pembuatan KK (Kartu Keluarga).
keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
transparansi
pelayananan
administratif di Kantor Kelurahan Uner Kecamatan Kaangkoan Utara? Penelitian mengetahui
ini
termasuk
didalamnya
adalah persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan, serta cara pelayanan. Persyaratan yang harus dipenuhi harus terbuka dan mudah diketahui
oleh
para
pengguna.
Penyelenggaraan pelayanan harus berusaha
bertujuan
tranparansi
publik,
untuk
pelayananan
menjelaskan kepada para pengguna mengenai persyaratan didalam proses pelayanan.
administratif di Kantor Kelurahan Uner Indikator
Kecamatan Kawangkoan Utara
yang
kedua,
dari
transparansi menujuk kepada seberapa mudah TINJAUAN PUSTAKA
peratur an dan prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang
Pengertian Tranparansi
lain. Maksud dipahami disini bukan hanya Menurut
dalam
dalam arti literal semata tetapi juga makna
menyebutkan
dibalik semua prosedur dan peraturan ini.
“transparansi adalah keterbukaan pemerintah
Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur,
dalam memberikan informasi yang terkait
biaya,
dengan aktifitas pengelolaan sumber daya
sebagaimana adanya merupakan hal yang
publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu
paling penting bagi para pengguna. Jika
masyarakat” Menurut Hari sarbano (2007:38)
rasionalitas dari semua hal itu dapat diketahui
transparansi merupakan salah satu aspek
dan diterima oleh para pengguna, maka
mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan
kepatuhan terhadap prosedur dan aturan akan
pemerintahan yang baik. Perwujudan tata
mudah diwujudkan.
Kristianten
(2006:
Mardiasmo 45),
pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan
dan
waktu
yang
diperlukan
Indikator transparansi
yang
adalah
ketiga,
akta
kelahiran, akta nikah, akta kematian,
untuk
setifikat tanah, izin usaha, Izin Mendirikan
memperoleh informasi mengenai berbagai
Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), izin
aspek penyelenggaraan pelayanan publik.
mengambil air tanah,
Semakin
minum, listrik dan sebagainya. Berdasarkan
mudah
informasi
kemudahan
dari
pengguna
mengenai
memperoleh aspek
Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009
penyelenggaraan pelayanan publik, semakin
tentang pelayanan publik yaitu: pelayanan
tinggi
ketika
publik adalah segala bentuk kegiatan dalam
memperoleh
rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan,
informasi mengenai persyaratan, biaya dan
penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
dilaksanakan
pelayanan publik itu dapat dinilai memiliki
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada
transparansi yang tinggi.
masyarakat sesuai perundang-undangan yang
transparansi.
pengguna
dengan
berbagai
berlangganan air
Misalnya, mudah
oleh
aparatur
pemerintah
berlaku. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulakn bahwa
Pengertian Pemerintah Kelurahan
transparansi adalah keterbukaan dalam setiap
Pemerintah kelurahan merupakan ujung
pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah
tombak
kepada masyarakat.
dikatakan ujung tombak pemerintahan karena
penyelenggaraan
pemerintah,
pada kelurahan, aparatur pemerintah akan dapat
langsung
berhadapan
dengan
masyarakat secara nyata, hal ini lebih dijelaskan lagi dalam uraian berikut : Kelurahan adalah wilayah kerja lurah
Pengertian pelayanan Publik
sebagai perangkat Daerah Kabupaten/kota Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah
dalam wilayah kerja Kecamatan ( Peraturan
kepentingan umum yang menjadi asal-usul
pemerintah Nomor. 73 tahun 2005 pasal 1)
timbulnya istilah pelayanan publik.
dalam
rangka peningkatau
penyelenggaraan Dwiyanto
(2006:136),
pelayanan
publik
adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh
birokrasi
publik
untuk
memenuhi
keutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan
peralatan
publik,
seperti
pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk),
kelancaran
pemerintahan
maka
ditetapkan susunan dan tata kerja pemerintah kelurahan yang terdiri dari: 1.
Kepala Kelurahan
2.
Sekertariat Kelurahan
3.
Kepala-Kepala Urusan
4.
Kepala Lingkungan yang jumlahnya
b.
Sekertaris Kelurahan
: 1 orang
disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan
c.
Kepala lingkungan
: 1 orang
yang bersangkutan
2. Masyarakat umum
kemudian jumlah urusan Sedikitnya 3 urusan, yaitu:
: 5 orang
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1.
Urusan pemerintahan
2.
Urusan perekonomian dan pembangunan
3.
Urusan keuangan dan urusan umum
Kemudian sebanyak-banyaknya 5 urusan, yaitu:
1. Teknik Wawancara 2. Teknik Observasi 3. Teknik Study Kepustakaan
1.
Urusan pemerintahan
2.
Urusan perekonomian dan pembangunan
3.
Urusan kesejahteraan rakyat
4.
Urusan keuangan
5.
Urusan umum
Dalam
penelitian
ini,
peneliti
menggunakan metode analisis data model Miles & Huberman (dalam Sugiono, 2012). Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
METODE PENELITIAN
interaktif dan berlangsung secara terus
Peneliian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2012).
Penelitian
ini
berfokus
pada
Transparansi Pelayanan admnistratif yaitu: 1. Keterbukaan
informasi
persyaratan-persyaratan,
biaya
dalam
waktu yang diperlukan
penarikan kesimpulan dan verifikasi.
HASIL
WAWANCARA
DAN
Hasil Wawancara 1.
Informan dalam penelitian ini adalah orangorang yang dapat memberikan informasi tentang transparansi pelayanan administratif Kelurahan
Uner
Utara,
dengan
Kawangkoan
yaitu reduksi data, penyajian data dan
PEMBAHASAN
2. Keterbukaan proses penyelesaian / jangka
Kantor
sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data,
tentang
pengurusan administrasi
di
menerus sampai tuntas, sehingga datanya
Kecamatan informan
Keterbukaan kepada masyarakat
dalam proses pelayanan administratif lebih khusus terhadap persyaratan-persyaratan yang di perlukan dalam pengurusan admnistrasi
(
surat
rekomendasi
pembuatan Kartu Keluarga) Berdasarkan
sebanyak 8 orang, yaitu:
hasil
wawancara
bersama dengan aparat kelurahan yaitu 1. Pemerintah Kelurahan : a.
Lurah
Kepala : 1 orang
Kelurahan
Uner
kecamatan
Kawangkoan
Utara,
beliau
mengatakan
persyaratan dalam pengurusan administrasi
bahwa “ Untuk masalah terbuka kepada
bahwa “ saya sebagai aparat kelurahan kalau
masyarakat
persyaratan-
berbicara keterbukaan dalam memberikan
persyaratan yang harus dipenuhi dalam
pelayanan kepada masyarakat sudah cukup
pembuatan administrasi saya pikir kami
baik sudah sesuai dengan apa yang menjadi
sebagai aparat kelurahan sudah cukup baik
kebutuhan
dalam hal tersebut, kami selalu memberi tahu
dikelurahan kami tidak ada papan informasi
apa-apa saja yang harus di penuhi oleh
mengenai persyaratan-persyaratan ataupun
masyarakat, kami sudah menjalankan tugas
informasi-informasi lain dalam memberikan
dan
aparat
pelayanan kepada masyarakat yang harus
kelurahan dengan baik dan sudah sesuai
masyarakat ketahui dan penuhi tetapi kami
dengan aturan yang berlaku begitupula sudah
juga menyediakan dokumen-dokumen yang
sesuai dengan apa yang diembankan dari
cukup
kecamatan kepada kami. Keterbukaan juga
masyarakat dalam pengurusan administrasi
mengenai biaya saya rasa sampai sekarang
di kantor kelurahan, namun dengan hal itu
masyarakat sudah cukup mengetahui bahwa
tidak menjadi penghalang bagi kami dalam
di kelurahan kami sudah tidak ada pungutan
memberikan pelayanan kepada masyarakat,
apa-apa lagi dalam setiap pengurusan
karena
administrasi karena semuanya sudah gratis
menyampaikan secara lisan, masyarakat
sekarang. Pelayanan yang kami berikanpun
sudah dengan cepat mendapatkan informasi
kami rasa sudah sesuai dengan apa yang
tersebut.
terhadap
wewenang
kami
sebagai
dari
lengkap
masyarakat.
agar
tidak
walaupun
hanya
Memang
menyulitkan
dengan
menjadi kebutuhan dari masyarakat. Oleh karena itu saat ini saya pikir masyarakat sudah cukup mudah mendapatkan inrformasiinformasi mengenai persyaratan-persyaratan maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan keterbukaan pelayanan kami kepada masyarakat,
Juga
lewat
kepala-kepala
lingkungan dan aparatur yang lainnya mereka
sudah
dengan
cepat
dapat
Hal
yang
senada
juga
mengenai
keterbukaan persyaratan-persyaratan dalam pengurusan administrasi disampaikan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa ”saya selama mengurus administrasi di kantor kelurahan uner tidak ada kendala apa-apa, saya pikir aparatur pemerintah kelurahan sudah cukup baik melakukan tugasnya, kebetulan waktu saya mengurus
memperoleh informasi tersebut.
administrasi bulan lalu kalau tidak salah, Informasi
serupa
juga
saya mengurusnya lancar-lancar saja tidak
disampaikan oleh seorang informan yaitu
ada kendala, semua dokumen sudah saya
Sekertaris Kelurahan yang menyampaikan
lengkapi oleh karena itu tidak berbelit-belit,
mengenai
mereka juga sudah menyampaikan kepada
keterbukaan
yang
persyaratan-
saya apa saja yang harus saya penuhi, juga
masyarakat, dari kepala kalurahan juga
mengenai biaya saya tidak memberikan biaya
kurang memberitahu kepada kami mengenai
apa-apa karena yang saya tahu ssetiap
persyaratan-persyaratan
pengurusan administrasi saat ini sudah tidak
sebagai kepala lingkungan jadi kami juga
ada pungutan apa-apa, oleh karena itu juga
sering kurang memahami setiap masyarakat
apa yang menjadi kebutuhan saya sebagai
bertanya kepada kami pada saat mereka
penerima layanan di penuhi dengan baik oleh
mengurus administrasi di kantor kelurahan.
aparatur kelurahan”
Oleh karena itu ada beberapa masyarakat
kepada
kami
yang banyak kali bertanya-tanya mengenai Dari hasil wawancara dengan informan dengan beberapa informan diatas sebagai
persyaratan-persyaratan dalam pengurusan administrasi di kantor kelurahan.”
aparat kelurahan dan seorang informan masyarakat dapat diketahui bahwa dalam
Adapun
yang
dikatakan
seorang
proses memberikan pelayanan administrasi
informan yang mengatakan bahwa “ menurut
(Surat rekomendasi kartu keluarga) sudah
saya dari pemerintah kelurahan juga harus
termasuk
dalam
menyediakan papan informasi, supaya kami
persyaratan-
sebagai masyarakat mengetahui persyaratan-
persyaratan dalam pengurusan administrasi,
persyaratan yang harus kami penuhi, karena
namun di lain pihak mengatakan bahwa dalam
kalau berbicara terbuka, hanya dengan
proses memberikan pelayanan administrasi
menyampaikannya dengan lisan saja tidak
khususnya pembuatan surat rekomendasi
cukup, karena seringkali apa yang dikatakan
kartu keluarga belum dikatakan maksimal,
pemerintah kelurahan tidak sesuai dengan
seperti yang diungkapkan oleh beberapa
pada saat kami melakukan pengurusan di
informan sebagai berikut,
kantor kelurahan, karena papan informasi
baik
keterbukaan
dikatakan
terlebih
khusus
mengenai
oleh
salah
seperti yang kepala
sangat dibutuhkan dalam setiap pengurusan
lingkungan di Kelurahan Uner yang peneliti
administrasi agar membuat kami sebagai
wawancarai, yang mengatakan bahwa “dalam
masyarakat tidak bertanya-tanya dokumen-
proses
dokumen apa saja yang harus kami penuhi
memberikan
keterbukaan
seorang
pelayanan
mengenai
terlebih
persyaratan-
dalam setiap pengurusan administrasi ”
persyaratan yang harus masyarakat penuhi dalam pengurusan administrasi saya juga sebagai kepala lingkungan sudah cukup terbuka memberitahu kepada masyarakat tetapi yang saya sampaikan juga hanya yang saya tau, karena saya juga sering keliru terhadap apa yang menjadi kebutuhan
Hal senada juga dikatakan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa: “ saya lihat, malahan yang ada terpamapang dikantor kelurahan hanya data kependudukan saja itupun sudah data yang lama, papan informasi mengenai persyaratan-persyaratan yang harus kami penuhi dalam pengurusan
administrasi tidak ada. Oleh karena itu
Hal tersebut disampaikan oleh salah
pemerintah kelurahan uner belum dikatakan
seorang
adanya
hal-hal
mengatakan “ memang saya belum lama
tersebut, karena tidak ada kejelasan informasi
menjabat sebagai pemerintah kelurahan
menganai pesyaratan-persyaratan tersebut,
disini, tetapi berbicara mengenai keterbukaan
kalau mau dipikir itu hanya satu hal yang
jangka waktu dalam pengurusan administrasi
mudah saja untuk dilakukan oleh pemerintah
sudah cukup terbuka, kami melaksanakan
kelurahan tetapi dapat dilihat pemerintah
tugas sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
kelurahan kurang peduli terhadap hal-hal
jadi
tersebut yang mempermudah masyarakat
menyelesaikannya sesuai dengan kebutuhan
dalam pengurusan administrasi, karena kami
masyarakat. Oleh karena itu kami langsung
lihat juga yang ada hanya struktur dan data
menyampaikan kapan akan diselesaikan
kependudukan yang lama yang ada di kantor
pengurusan administrasi yang dipercayakan
kelurahan, kalau mengenai persyaratan-
masyarakat kepada kami, karena kami juga
persyaratan
sudah sebaik mungkin mengatur waktu kami
keterbukaan
dan
terhadap
lain-lain
tidak
ada
terpampang.”
pemerintah
mengenai
kelurahan
waktu
kami
yang
juga
dalam memberikan pelayanan, memang yang ada disini hanya saya dan sekertaris, tetapi
2.
Keterbukaan
mengenai
jangka
waktu penyelesaian dalam pengurusan administrasi
penyelesaian dalam pengurusan administrasi penting
dalam
menunjang
penyelenggaraan
pemerintahan.
kegagalan
sering
yang
diperlukan masyarakat kami sudah dengan sebaik mungkin memenuhinya berdasarkan
Keterbukaan mengenai jangka waktu
sangat
kami pikir kalau berbicara waktu yang
terjadi
Namun dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat disebabkan karena kurangnya keterbukaan dari aparatur pemerintah kelurahan, dengan hal yang demikian menghambat apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat sebagai penerima layanan yang sudah seharusnya pemerintah kelurahan melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu dengan adanya keterbukaan dari pemerintah kelurahan masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
kebutuhan masyarakat“ Juga informan lain mengatakan: “ kalau berbicara jangka waktu menurut saya pemerintah kelurahan sudah cukup baik, karena
waktu
yang
lalu
saya
sempat
mengurus administrasi dikantor kelurahan dan penyelesaiannya tidak terlalu lama, mamang kebetulan pada saat saya di kantor kelurahan lurah dan sekertarisnya ada di tempat, jadi mereka langsung melayani apa yang menjadi kebutuhan saya, pada saat saya menanyakan boleh diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat atau lama, mereka langsung mengatakan menunggu saja tidak terlalu lama dan mereka menyelesaikannya sesuai dengan
apa yang mereka sampaikan dan memang
berapa kali saya pergi ke kantor kelurahan
kebetulan lurah dan sekertarisnya ada
untuk mengurus tidak ada orang. Oleh karena
ditempat. Jadi saya pikir mereka sudah
itu
terbuka mengenai jangka waktu dalam
membutuhkan keterbukaan dari pemerintah
penyelesaian administrasi.
kelurahan mengenai hal tersebu.,
kami
sebagai
masyarakat
sangat
Berdasarkan hasil wawancara dengan
Hal mengenai kurangnya keterbukaan
beberapa informan diatas bahwa mengenai hal
mengenai jangka waktu penyelesaian juga
keterbukaan
jangka
waktu
penyelesaian
dijelaskan oleh salah seorang informan yang
pemerintah
sudah
cukup
baik
mengatakan bahwa “ mestinya harus ada
melaksanakan tugasnya dan menyelesaikan
kepastian dari aparatur pemerintah, agar
waktu dalam pengurusan administrasi sesuai
kami tidak bolak-balik mengecek apakah
dengan
sudah selesai atau belum. Dan mungkin
aparatur
kebutuhan
masyarakat.
Namun
berbeda dengan beberapa informan yang
karena
peneliti teliti yang mengatakan bahwa“ setiap
menggunakan mesin ketik jadi membuat
saya melakukan pengurusan administrasi di
pekerjaan dari aparatur pemerintah menjadi
kantor kelurahan, selalu saja bertanya-tanya
lambat, juga struktur organisasi yang tidak
kapan dapat di selesaikan setiap pengurusan
tertata dengan baik, karena yang kami lihat
kami, namun dari pemerintah kelurahan tidak
aparatur yang bekerja mengurus administrasi
memberikan kejelasan mengenai hal itu,
dikelurahan hanya 2 orang yaitu kepala
selalu membuat kami sebagai penerima
kelurahan dan sekertaris kelurahan karena
layanan menunggu tanpa ada kepastian
sempat juga saya bertanya kenapa di
jangka waktu. Hal tersebut juga timbul dari
kalurahan kami hanya 2 (dua) pegawai saja
bagaimana
pemerintah
berbeda dengan kelurahan yang lain, tetapi
memberikan pelayanan sehingga membuat
aparatur kelurahan hanya menjawab kami
aparatur pemerintah tidak terbuka mengenai
juga
jangka
temui
kecamatan hanya memberikan 2 pegawai di
dengan
kelurahan ini. Sehingga dengan hal yang
handphone atau hal lain yang tidak penting
demikian membuat mereka sering lambat
sehingga
dalam
cara
waktu.
pemerintah
aparatur
Ada
yang
membuat
yang
hanya
saya sibuk
pelayanan
kepada
tidak
kurang
adanya
komputer
mengetahui
memberikan
masih
karena
pelayanan
dari
kepada
masyarakat terbengkalai. Juga waktu lalu
masyarakat. Itu juga salah satu yang
saya lagi sempat mengurus di kantor
menyebabkan
kelurahan kosong, tidak ada aparatur yang
mengenai kepastian jangka waktu dalam
bekerja di kantor kelurahan, jadi harus di
penyelesaiain administrasi”.
telepon dulu baru mereka datang di kantor kelurahan melaksanakan tugas mereka, sudah
Pembahasan
tidak adanya
keterbukaan
Pemerintah Kelurahan Uner sebagai
kepada pihak yang membutuhkan yaitu
ujung tombak dalam memberikan sebuah
masyarakat
pelayanan publik kepada warga masyarakat
administratif
yang sedang mengurus keperluan administrasi
persyaratan-persyaratan yang di perlukan
seperti halnya surat rekomendasi kartu
dalam
keluarga,
rekomendasi pembuatan Kartu Keluarga)
sangat
dimana
pemerintah
berperan
penting
kelurahan
proses
lebih
pengurusan
pelayanan
khusus
terhadap
admnistrasi
(
surat
proses
sangatlah penting dalam setiap pelayanan
membantu menyediakan keperluan-keperluan
yang diberikan oleh pemerintah, kurangnya
administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
keterbukaan akan menjadi kendala misalnya
sesuai Peraturan Pemerintah No 73 tahun
dalam setiap pengurusan administrasi dan
2005 tentang kelurahan, sehingga dengan
juga akan membuat masyarakat tidak merasa
acuan tersebut pemerintah kelurahan harusnya
dilayani dengan baik oleh aparatur pemerintah
dapat
yang ada di Kelurahan Uner Kecamatan
memberikan
pelayanan masyarakat
yang
dalam
dalam
cerminan
transparan
yang
sebuah
bagi
sedang
warga
Kawangkoan Utara.
mengurus
Dapat dilihat bahwa keterbukaan
administrasi di kantor kelurahan. Dalam
mengenai
mencerminkan pelayanan publik yang baik
pengurusan administrasi yang harus dipenuhi
dikantor kelurahan Uner bukan hanya semata-
oleh masyarakat terlebih khusus dalam
mata untuk berorientasi pada keuntungan
pengurusan surat rekomendasi pembuatan
semata dimana memberikan pelayanan yang
kartu
seadanya saja tidak melihat kebutuhan-
maksimal dikarenakan pemerintah kelurahan
kebutuhan yang di perlukan warga masyarakat
kurang terbuka dalam memberikan informasi
untuk mendapatkan sebuah pelayanan yang
pelayanan yang jelas kepada masyarakat
transparan dengan hasil yang baik dan
mengenai pesyaratan-persyaratan yang harus
maksimal. Keterbukaan dalam memberikan
dipenuhi oleh dalam
pelayanan yang maksimal seperti keterbukaan
pengurusan administratif di Kantor Kelurahan
mengenai
Uner Kecamatan Kawangkoan Utara.
persyaratan-persyaratan
dalam
persyaratan-persyaratan
keluarga
dapat
dikatakan
setiap
dalam
belum
melakukan
pengurusan administrasi dan keterbukaan mengenai jangka waktu yang diperlukan oleh warga
masyarakat
administrasi
yang
dalam
pengurusan
langsung
dilakukan
pemerintah kelurahan kepada masyarakat.
Begitupun mengenai biaya-biaya dan hal-hal yang lain dalam setiap pengurusan administrasi
yang
masih
belum
dapat
dimengerti oleh masyarakat karena yang sebenarnya sudah tidak ada pungutan apa-apa
Keterbukaan
pemerintah
dalam
tetapi masyarakat masih tetap memberikannya
memberikan informasi yang terkait dengan
karena sudah menjadi kebiasaan memberikan
aktifitas pengelolaan sumber daya publik
pada saat selesai melakukan pengurusan
ataupun
disertakan
dengan
dokumen-
berpengaruh
dalam
setiap
pengurusan
dokumen dalam pengurusan administrasi di
adminitrasi yang langsung dirasakan oleh
Kantor
masyarakat.
Kelurahan
Uner
agar
setiap
pengurusannya menjadi cepat dan mudah namun
dengan
hal
yang
menyebakan kebanyakan warga masyarakat banyak
bertanya-tanya
mengenai
biaya
tersebut karena sudah menjadi pemikiran masyarakat
bahwa
kalau
tidak
memberikannya pekerjaan akan menjadi lambat, hal tersebut disebabkan karena dari aparatur
pemerintah
tidak
memberikan
penjelasan mengenai hal tersebut yang sudah seharusnya dijelaskan dengan baik oleh aparatur pemerintah kelurahan masyarakat yang
Maka dapat dikatakan berdasarkan
demikian
kepada
mengurus administrasi (
surat rekomendasi pembuatan kartu keluarga)
hasil observasi serta wawancara dengan beberapa masyarakat yang sedang mengurus surat rekomendasi kartu keluarga di kantor kelurahan Uner kecamatan Kawangkoan Utara yang dilakukan oleh penulis, diketahui dari petunjuk terhadap keterbukaan mengenai persyaratan-persyaratan
dalam
mengurus
surat-surat rekomendasi dapat dikatakan belum cukup baik dilakukan oleh aparatur pemerintah kelurahan, karena dapat dilihat dari ketikapedulian aparatur dari segi media informasi, karena yang ada terpampang di kantor kelurahan hanya data kependudukan
Dapat dilihat pemerintah kelurahan
dan itupun sudah data kependudukan yang
juga tidak membuat papan informasi seperti
lama serta yang ada hanya struktur organisasi
baliho atau banner tentang persyaratan
dari pada persyaratan-persyaratan dalam
ataupun waktu penyelesaian dalam melakukan
pengurusan administrasi yang harus diketahui
administrasi
oleh masyarakat.
agar
lebih
memudahkan
masyarakat dalam mengetahui persyaratanSehingga dalam hal ini dibutuhkan
persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus
administrasi
dan
informasi-
informasi yang lain yang terkait dengan keterbukaan pelyanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kelurahan. Hal tersebut juga
sudah
seharusnya
dilakukan
agar
terhindar dari pengurusan yang berbelit-belit, dan juga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat mengenai kepedulian dari pihak yang berwenang dalam melayani masyarakat, karena setiap tugas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kelurahan sangat
sebuah keterbukaan untuk dapat memberikan sebuah
kejelasan
informasi
mengenai
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat dan harus tepat sehingga adanya kemudahan
dalam
proses
pemenuhan
terhadap setiap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat
dalam
setiap
pengurusan
administrasi juga harus disediakannya media informasi guna memudahkan masyarakat dalam
pengurusan
administrasi,
terlebih
khusus dalam pengurusan surat rekomendasi pembuatan kartu keluarga.
Begitupun
keterbukaan
mengenai
penyelesaian
dalam
setiap
pengurusan
jangka waktu penyelesaian dalam pengurusan
administrasi, sehingga membuat masyarsakat
administrasi,
karena
dalam
memberikan
banyak kali bertanya-tanya kapan akan
keterbukaan
jangka
waktu
penyelesaian
diselesaikannya
setiap
pengurusan
sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari
administrasi begitupun dengan waktu istirahat
aparatur pemerintah kelurahan, agar supaya
yang tidak digunakan dengan sebaik mungkin
setiap pengurusan administrasi dapat berjalan
oleh
dengan begitu baik, karena keterbukaan
menggunakan jam kerja sebagai waktu
merupakan tugas yang sangat penting bagi
istirahat
pemerintah
memberikan
berkurang ataupun pada saat istirahat mereka
informasi yang terkait dengan aktifitas
keluar kantor dan kembali pada saat sudah
pengelolaan sumber daya publik kepada pihak
lewat jam kerja setelah istirahat yang
yang membutuhkan yaitu masyarakat.
sebenarnya atau kembali sudah sore, sehingga
seperti
dalam
aparatur
pemerintah,
sehingga
jam
mereka
kerja
menjadi
membuat pekerjaan menjadi lambat dan Berdasarkan
data
yang
diperoleh
dilapangan maka dapat dilihat dari segi jangka waktu
penyelesaian
dalam
pengurusan
administrasi pemerintah kelurahan belum melaksnakannya dengan baik. Masih ada kendala-kendala yang terjadi sehingga dari masyarakat belum merasakan secara langsung keterbukaan pemerintah kelurahan mengenai jangka waktu penyelesaian. Dapat dilihat dari hasil wawancara yang penulis teliti , informasi dari
masyarakat
yang
mengurus
surat
rekomendasi kartu keluarga mengenai jangka waktu penyelesaian dalam kategori penilaian belum begitu baik berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, karena tidak adanya kepastian mengenai kapan selesainya
meresahkan masyarakat yang menunggu pada saat mengurus administrasi, karena waktu istirahat juga berpengaruh dalam kinerja dari aparatur pemerintah kelurahan, juga membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya kapan akan
diselesaikannya
setiap
pengurusan
administrasi yang dilakukan oleh masyarakat, namun hal-hal yang demikian juga seringkali kurang
direspon
baik
oleh
pemerintah
kelurahan, bolak-balik menjadi pengeluhan masyarakat karena tidak adanya kejelasan dari aparatur pemerintah. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak akan dirasakan dengan
baik
oleh
masyarakat
sebagai
penerima layanan karena ketidakterbukaan aparatur pemerintah tersebut.
setiap pengurusan administrasi di kantor Kelurahan Uner. Dalam pengurusan administrasi masih ada masyarakat yang sering mengeluhkan hal itu karena membuat masyarakat menunggu dengan tidak adanya kejelasan jangka waktu
Faktor
lain
yang
menyebabkan
kurangnya keterbukaan mengenai jangka waktu
penyelesaian
dalam
pengurusan
administrasi yang diketahui bahwa tidak adanya fasilitas yang menunjang dalam
pengurusan
administrasi
komputer,
labtop,
penunjang
lainnya
printer yang
yaitu
seperti
Utara, juga seringkali ditemukan aparatur
dan
alat-alat
pemerintah tidak memperhatikan apa yang
menyebabkan
menjadi
kebutuhan
masyarakat
sering
pekerjaan dari setiap aparatur pemerintah
ditemukan aparatur pemerintah yang lebih
menjadi lambat karena diketahui bahwa di
sibuk dengan kepentingan pribadi di luar
kantor Kelurahan Uner masih menggunakan
kantor ataupun hanya bermain handphone dari
mesin ketik, hal ini juga dikarenakan
memperhatikan
kuranganya
kepedulian
dari
aparatur
masyarakat ataupun pegawai yang tidak
pemerintah
mengenai
fasilitas-fasilitas
menetap di kantor karena harus di telepon
penunjang dalam pengurusan administrasi
dulu baru pewagai kelurahan datang di kantor
membuat aparatur tidak terbuka dalam hal
kelurahan dan meayani masyarakat. Dan juga
jangka waktu penyelesaian sehingga membuat
yang terlebih khusus terhadap kurangnya
masyarakat sebagai penerima layanan tidak
keterbukaan dalam memberikan informasi
merasa nyaman dalam setiap mengurus
mengenai
administrasi.
pengurusan
kebutuhan-kebutuhan
persyaratan-persyaratan administrasi
dalam
begitupula
kurangnya keterbukaan mengenai jangka Dapat dikatakan pula bahwa petugas yang ada tidak konsisten dalam memberikan pelayanan,
adakalanya
baik
dalam
waktu yang diperlukan sehingga banyak pengeluhan-pengeluhan
dari
masyarakat
dalam setiap pengurusan administrasi.
memberikan pelayanan namun seringkali juga kurang
maksimal
ketika
memberikan
Juga dikarenakan tidak adanya media
pelayanan, dan salah satu faktor yang
informasi
menyebabkan pekerjaan menjadi lambat
kelengkapan-kelengkapan
karena struktur organisasi yang tidak tertata
begitu pula sikap petugas yang kurang
dengan baik, karena di ketahui pegawai yang
merespon keperluan-keperluan masyarakat
bertugas di kantor Kelurahan Uner Kecamatan
terhadap
Kawangkoan Utara hanya 2 (dua) pegawai
persyaratan dalam pengurusan admnistrasi
yaitu lurah sebagai kepala kelurahan dan
sehingga hal-hal demikian yang sering
sekertaris kelurahan, hal ini yang perlu
menjadi kendala dan cerminan pelayanan
menjadi perhatian oleh pihak pemerintah
yang buruk terhadap pemerintah kelurahan
kelurahan, dari segi fasilitas dan struktur
dalam memberikan sebuah pelayanan yang
organisasi agar terciptanya keterbukaan dari
transparan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan
aparatur
pemerintah
yang
berhubungan
kelengkapan
persyaratan-
dalam
keterbukaan
kepada
warga
kelurahan dalam hal jangka waktu, juga
masyarakat yang sedang mengurus di kantor
fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan
kelurahan Uner Kecamatan Kawangkoan
dalam setiap memberikan pelayanan kepada
pelayanan
aparatur
administrasi,
kelurahan
memberikan
dari
dengan
pemerintah
masyarkat, karena hal tersebut juga sangat
2. Transparansi pelayanan administratif di
berpengaruh terhadap proses pelayanan yang
kantor
kelurahan
Uner
Kecamatan
diberikan oleh pemerintah kelurahan. Juga
Kawangkoan Utara dalam hal Keterbukaan
sebagai penyelenggaraan pelayanan harus
dalam hal jangka waktu penyelesaian
berusaha menjelaskan kepada para pemerima
dalam pengurusan administrasi belum
layanan mengenai persyaratan didalam proses
cukup baik dilaksanakan oleh aparatur
pelayanan agar supaya masyarakat merasakan
pemerintah dapat dilihat dari saat melayani
kepuasan dari aparatur pemerintah yang
seringkali ditemukan pegawai yang hanya
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
sibuk dengan kepentingan pribadi diluar kantor dari pada melakukan pengurusan
PENUTUP
yang
diperlukan
oleh
masyarakat,
Kesimpulan
begitupun waktu istirahat yang seharusnya
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,
di atur dengan baik oleh pemerintah
maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
kelurahan karena dapat dilihat jam kerja
1. Transparansi pelayanan administratif di
seringkali
kantor
kelurahan
Uner
Kecamatan
digunakan
sebagai
waktu
istirahat, juda durasi waktu yang diberikan
dapat
dalam pengurusan administrasi pemerintah
dilaksanakan dengan baik oleh aparatur
tidak terbuka sehingga masyrakat bolak-
pemerintah kelurahan dapat dilihat dari
balik dan banyak bertanya-tanya kapan
informasi pelyanan yang kurang adnya
akan
kejelasan, dokumen-dokumen yang tidak
administrasi dan struktur organisasi yang
lengkap dalam pengurusan administrasi,
tidak tertata dengan baik.
Kawangkoan
Utara
belum
diselesaikan
setiap
pengurusan
biaya yang tidak adanya kejelasan dari pemerintah kelurahan, aparatur pemerintah yang melayani masyarakat kurang adanya keterbukaan
pada
setiap
pengurusan
Saran
administrasi dan kurangnya kepedulian
Berdasarkan
kesimpulan
yang
terhadap
dikemukakan
sebelumnya
dan
pengeluhan-pengeluhan
dari
telah dengan
masyarakat dan juga tidak adanya media
berbagai peluang dan tantangan yang ada,
informasi
maka penulis berupaya memberikan saran-
yang
seharusnya
dapat
diperhatikan oleh aparatur pemerintah
saran sebagai berikut.
kelurahan agar mempermudah masyarakat
1. Pemerintah harus lebih terbuka dalam hal
dalam setiap pengurusan administrasi di
informasi pelayanan maupun biaya, harus
Kantor
menyediakan media informasi seperti
Kelurahan
Kawangkoan Utara..
Uner
Kecamatan
baliho atau banner yang langsung dapat di baca oleh masyarakat.
2. Pemerintah
kelurahan
harus
lebih
Mardiasmo, 2004. Perwujudan Transparansi
transparan lagi dalam melaksanakan tugas
dan
yang
akuntansi Sekor Publik: Suatu Sarana
diembankan
terlebih
transparan
dalam jangka waktu penyelesaian, harus
Akuntabilitas
Publik
Melalui
Good Governance.
menyediakan fasilitas yang memadai agar mempermudah setiap pekerjaan yang
Moenir, 2006. Manajemen Pelayanan Umum
dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan
di Indonesia. Jakarta:PT Bumi Aksara.
juga
pemerintah
harus
mengusulkan
Maleong, L. 1996. Metodologi Penelitian
formasi pegawai agar diisi secara lengkap
Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
di Kantor Kelurahan Uner Kecamatan
Ratminto
Kawangkoan Utara.
dan
Winarsih,
A.S.
2006.
Manajemen Pelayanan. Yagyakarta: Pustaka Pelajar.
DAFTAR PUSTAKA Sarbano, H. 2007, Memandu Otonomi Daerah Adrianto,
2007.
Good
Governance:
Transparansi dan Akuntabilitas Publik
Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafik.
Melalui E-Government. Bayumedia, IKAPI Jatim.
Sinambela, L.P. 2011. Reformasi Pelyanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi.
Dwiyanto, A. 2006. Mewujudkan Good Governance
Melayani
Jakarta: Bumi Aksara.
Publik.
Yogyakarta: UGM Press.
Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif
Hardiyansyah, 2011.
Kualitas Pelayanan
R&D. Bandung: CV
Alfabeta.
Publik Konsep, Dimensi, indikator, dan Implementasinya. Yogyakarata: Gava Media.
Syafiie, I.K. 1999. Ilmu Adnimistrasi Publik. Jakarta: PT.Rineka Cipta. Tjiptono, F. 2000. Manajemen Pemasara. .
Kristianten, 2006. Transparansi Anggaran
Yogyakarta: andi Offset.
Pemerintah. Jakarta:Rineka Cipta. Lalolo, L. 2003. Indikator dan alat ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi,
Sumber lain : Keputusan menteri Pendayagunaan Apratur
dan Partisipasi. Jakarta Sekretariat:
Negara
Good Governanc, Badan Perencanaan
/7/2003.
Pembangunan Nasional.
Nomor.
63/KEP/M.
PAN
Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan.
UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan
UU No. 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan
Publik.
daerah.
