PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Kasus pada DPPKAD Kota Gorontalo)
ABSTRAK Wahyuni oktaviani masloman1,Sahmin Noholo2,Mahdalena3 Jurusan Akuntansi universitas Negeri Gorontalo Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada DPPKAD Kota Gorontalo. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner adapun sample dalam penelitian ini berjumlah 58 0rang yang terdiri dari bagian akuntansi,bagian aset bagian pendapatan dan bagian anggaran . Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi Sederhana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah bberpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada DPPKAD Kota Gorontalo
Kata Kunci: sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas publik
1
Wahyuni Oktaviani Masloman, Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. 2 Sahmin Noholo, SE, MM, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. 3 Mahdalena, SE.,M.Si, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.
Era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas, mengakibatkan semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah yang baik menuju pada terwujudnya good governance, sebab good governance telah menjadi suatu paradigma baru yang sangat didambakan oleh masyarakat. Pemerintah yang baik atau good governance antara lain ditandai oleh dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar utama yang saling terkait satu sama lain. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, (Halim dan Iqbal, 2012: 35). Diungkapkan oleh Uwadiyyah (2011: 34) bahwa semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Agar akuntabilitas sektor publik dapat dilaksanakan, diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas, transparansi, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah menghasilkan suati sistem akuntansi keuangn daerah (SAKD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diharapkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai, (Halim, 2007: 35). Hal ini juga telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001, dalam perturan tersebut menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan keharusan bagi pemerintah daerah, karena dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel kepada publik. Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana yang dijelaskan Halim, dkk (2010: 36) yang terdapat pada pasal 232 ayat 3 menyatakan bahwa sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer.
Darise (2008) menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Pentingnya sistem akuntansi keuangan daerah ini juga dijelaskan dalam UU No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsi Negara kesatuan RI. Sistem akuntansi keuangan daerah sebagai sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi kauangan, asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pusat, yang meghasilkan informasi akuntansi dan laporan yang diperlukan oleh badan-badan diluar pemerintah pusat sebagai lembaga eksekutif, antara lain DPR, maupun oleh berbagai tingkat manejemen pada pemerintah pusat. Akuntabilitas
dapat
diartikan
sebagai
bentuk
kewajiban
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik, (Stabury dalam Febriani, 2011). Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Alim (2013) dengan judul penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan aset daerah pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Lebih lanjut dalam kesimpulannya Alim (2013) menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan pertanggungjawaban keuangan kepada publik, pemerintah daerah harus merancang dan menjalankan sistem akuntansi dengan baik sehingga akan menjamin dilakukannya
prinsip
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban
dengan
baik
pula.Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukan bahwa dengan adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan tercipta akuntabilitas publik pada Pemerintah Daerah tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik yang akan dilakukan pada pemerintah Kota Gorontalo. Adapun permasalah yang terjadi pada pemerintah Kota Gorontalo terkait dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Didalam Ihtisar hasil pemeriksaan BPK pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2010-2012 terdapat beberapa kelemahan sistem akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah.
Adapun masalah-masalah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1: Permasalahan yang ditemukan BPK Atas LKPD Pemerintah Kota Gorontalo Thn. 2010-2012 No
Temuan BPK Untuk Kota Gorontalo
2010
2011
2012
1
Kelemahan Sistem Akuntansi dan pelaporan
5
-
6
2
Sistem pelaksanaan anggaran dan belanja
8
4
2
3
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern
-
3
2
Sumber: Ihtisar Hasil Pemeriksaan BPK, 2010, 2011, 2012 Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat hsil pemeriksaan BPK untuk tiga tahun terakhir BPK masih menemukan adanya kasus terkait dengan sistem akuntansi dan pelaporan, kasus terkait sistem pelaksanaan anggaran dan belanja dan kasus strukut pengendalian intern. Adapun kelemahan didalam sistem akuntansi dan pelaporan tersebut antara lain berupa pencatatan akuntansi yang tidak akurat, aset yang belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib, Mekanisme Pencairan Dana SP2D-LS Tidak Menunjuk Kepada Nomor Rekening Penerima Pihak Ketiga, Penyusunan APBD Pemerintah Kota Gorontalo Tidak Mempertimbangkan Potensi Kemampuan Daerah, Aktiva Tetap Tanah Belum Didukung Bukti Kepemilikan yang Sah, Mekanisme Pengelolaan Kas Belum Dilakukan Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Yang Berlaku, Pajak Penghasilan atas Realisasi Belanja Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Belum Disetor, Permasalah-permasalahan sistem tersebut yang meyebabkan salah satu penilaian terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun tahun 2012 masih mendapatkan
opini
Wajar
dengan
pengecualian
(WDP),
(Sumber:
www.gorontalo.bpk.go.id). Masalah lainnya adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum, ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan
tersebut tidak dapat secara
langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Alim (2013) dengan judul penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni lokasi penelitian yang berbeda tempat dan dengan jumlah sampel yang berbeda, selain itu dalam penelitian ini menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik sedangkan pada penelitian terdahulu menguji pengaruh pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah transaparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, dari teori dan pengukuran juga berbeda pada penelitian terdahulu indikator sistem akuntansi yang digunakan yang digunakan adalah tentang pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri sdangkan pada penelitian ini indikator sistem akuntansi yang digunakan adalah mengenai prosedur sistem akuntansi keuangan daerah.
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif.Pada Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini yakni menganalisis dan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel X (sistem akuntansi keuangan daerah) Y (akuntabilitas publik) Pada DInas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan menggunakan data primer berupa kuisioner yang dibagikan kepada responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala Likert. Data yang telah dikumpulkan kemudian di uji dengan regresi linier sederhana yang rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:
Y = a + bx Teknik analisis data dalam pengujian instrumen penelitian ini meliputi: (1) pengujian validitas dan reliabilitas pernyataan, (2) konversi data ordinal menjadi data interval dengan menggunakan MSI, (3) pengujian normalitas dan (4) pengujian regresi sederhana. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka diperlukan pengujian hipotesis yang meliputi: (1) uji T atau uji parsial dan (2) interprestasi koefisien determinasi
HASIL PENELITIAN Pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas.koefisien reliabilitas atas pernyataan-pernyataan pada variabel bebas dan terikat
adalah reliabel, artinya pernyataan tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabelvariabel bebas dan terikat dengan tingkat konsistensi yang sangat baik. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data dengan skala ukur ordinal, oleh karena itu dikonversi kedalam data skala ukurnya interval dengan menggunakan metode MSI (Method of Successive Interval). Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak, Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut: Tabel 2: Hasil Pengujian Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sistem
Keuangan Daerah
Publik
58
58
20.4931
27.8359
Std. Deviation 4.82833
4.80400
N Normal Parametersa
Most
Akuntansi Akuntabilitas
Mean
Extreme Absolute
.124
.152
Positive
.097
.126
Negative
-.124
-.152
Kolmogorov-Smirnov Z
.948
1.158
Asymp. Sig. (2-tailed)
.330
.137
Differences
a. Test distribution is Normal. Sumber: Data Olahan , 2014 Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel
di atas, diperoleh nilai
Kolmogorov-Smirnov Z untuk variabel X (sistem akuntansi keuangan daerah) adalah sebesar 0.948 dan variabel Y (akuntabilitas publik) adalah sbesar 1.158 dengan tingkat signifikan diatas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel ini mengikuti distribusi normal. Hasil analisis regresi dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut:
Tabel 3 : Hasil Analisis Regresi a
Coefficients
Unstandardized Coefficients Model 1
(Constant)
B
Std. Error
10.738
1.524
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .834
.072
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik Sumber: Data Olahan 2014 Berdasarkan hasil analisis di atas, model regresi linear sederhana yang bangun adalah: Ŷ = 10,738 + 0,834X
Berdasarkan model persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan hal-hal sebagai berikut: Nilai constanta sebesar 10.738 menunjukan Jika tidak terdapat pengaruh dari variabel sistem akuntansi keuangan daerah (pengaruhnya tidak signifikan), maka rata-rata akuntabilitas publik adalah sebesar 10.738 satuan. Nilai Koefisien Regresi Variabel X (Sistem akuntansi keuangan daerah), menunjukan setiap perubahan variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 1 satuan akan mempengaruhi akuntabilitas publik sebesar 0,834 kali satuan. Nilai Koeisien regresi dengan arah postif menunjukan terdapat pengaruh yang positif sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik. Hasil pengujian dengan menggukan SPSS adalah sebagai berikut:
Tabel 4 : Hasil Uji Hipotesis a
Coefficients
Standardize d Unstandardized
Coefficient
Coefficients
s
Model
B
Std. Error Beta
t
Sig.
1
10.738
1.524
7.044
.000
.834
.072
11.519
.000
(Constant) Sistem
Akuntansi
Keuangan Daerah
.839
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Public Publik Sumber: Data Olahan , 2014
Hasil analisis pada tabe 16 menunjukan bahwa nilai t-hitung untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah diperoleh sebesar 11.519, sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signfikansi 5% dan derajat bebas n-k-1 =58-2-1= 55 sebesar 1.673. Jika kedua nilai t ini dibandingkan maka nilai t-hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel (11.519>1.673) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima artinya signifikan. Selain itu apabili kita membandingkan nilai signifikan (Pvalue), maka dapat dilihat bahwa nilai Pvalue dari pengujian ini lebih kecil dari 0.05. Dengan kata lain pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Gorontalo. Koefisien determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel independen dalam menjalankan perubahan pada variabel dependen secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang besarnya berkisar antara 0% - 100%. Semakin besar nilai koefisien determinasi suatu model regresi menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel bebas yang terdapat dalam model terhadap variabel tidak bebasnya juga semakin tinggi. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5: Koefisien Determinasi Model Summaryb Adjusted Model R 1
.839a
R Std. Error of
R Square
Square
the Estimate
.703
.698
2.64045
a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah b. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik Sumber: Data Olahan 2014 Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan besarnya koefisien determinasi atau angka R Square adalah sebesar 0.703. Nilai ini menunjukan bahwa sebesar 70.3% variabilitas akuntabilitas publik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Gorontalo dapat dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan sisanya sebesar 29.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
PEMBAHASAN Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sutu proses akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan transaksi, penafsiran transaksi peringkasan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan
APBD
guna untuk
mempertanggungjawabkan kepada publik, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsipprinsip akuntansi yang diterima umum, dan yang dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan aplikasi. Penelitian ini membuktikan penelitian yang pernah dilakukan oleh Firmansyah (2008) yang menunjukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berperan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil yang sama juga dibuktikan oleh Alim (2013) Hasil penelitiannya menunjukan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) mempengaruhi transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas laporan keuangan. Hasil Peneltian Febriani (2011) juga membuktikan hasil yang sama dimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Publik.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta beberapa peneliti terdahulu, hal ini semakin memperkuat teori yang menjelaskan bahwa sistem akuntasi keuangan daerah dapat menunjang dan mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas, Hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukan bahwa besarnya pengaruh dari sistem akuntasi keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo adalah sebesar 70.3%. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk membantu proses pencatatan serta pelaporan transaksi atau kejadian yang terjadi karena adanya pelaksanaan program-program suatu entitas pelaporan yang nantinya informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban responen mengenai sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Gorontalo ada dalam kategori sangat baik baik. Dari semua indikator tersebut yang memiliki presentase terendah adalah indikator prosedur sistem akuntansi selain kas. Hasil ini juga menunjukan kondisi yang sama yang ditemukan dilapangan, bahwa masih ada masalah-masalah yang ditemukan oleh BPK terkait dengan adanya prosedur sistem akuntansi selain kas diantaranya pencatatan akuntansi yang tidak akurat, aset yang belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib dan Mekanisme Pencairan Dana SP2D-LS Tidak Menunjuk Kepada Nomor Rekening Penerima Pihak Ketiga. Sehingga itu diperlukan pembenahan terkait dengan prosedur sistem akuntansi selain kas, seperti dalam hal pencatatan transaksi selain kas, dimana dalam melakukan pencatatan kedalam jurnal ataupun kedalam buku besar harus berdasarkan tanda bukti yang sah dan harus akurat, kemudian dalam hal pencatatan persediaan barang milik daerah harus dicatat atau diinventarisasi secara tertib. selain itu untuk mendukung pembenahan tersebut, diharpkan lebih meningkatkan lagi kualitas dan pemahaman SDM tentang prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah melalui pelatihan-pelatihan terkait dengan sistem akuntansi pemerintah.
SIMPULAN Berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban responen mengenai sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
daerah Kota Gorontalo ada dalam kategori sangat baik baik. Dari semua indikator tersebut yang memiliki presentase terendah adalah indikator prosedur sistem akuntansi selain kas. Sedangkan untuk variabel akuntabilitas berdasarkan hasil analisis jawaban responden secara keseluruhan akuntabilitas publik pada DPPKAD Pemerintah Kota Gorontalo ada dalam kategori sangat baik. Dari Hasil pengujian hipotesis juga menunjukkan bahwa hipotesis (H0) yang diuji ditolak, dan sebaliknya hipotesis penelitian (H1) yang diajukan diterima. Hal ini terlihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari nilai ttabel baik pada taraf signifikan α sebesar 5%. Ini mengindikasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo. Semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik akuntabilitas pada DPPKAD Kota Gorontalo.
SARAN Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran bagi pihak DPPKAD Kota Gorontalo diharapkan lebih meningkatkan lagi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo, melalui peningkatan SDM yang berperan penting dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, yaitu dengan melakukan pengembangan atas pemahaman pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan sistem akuntansi kuangan daerah. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat lebih memperdalam analisis mengenai hubungan dan pengaruh pengendalian sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan mencakup pada seluruh pengelola keuangan daerah, serta mengembangkan perspektif yang diteliti lebih luas lagi misalnya faktor -faktor lain yang mempengaruhi akuntabiliyas publik seperti penerapan sistem pengendalian intern, anggaran berbasis kinerja dll.
DAFTAR PUSTAKA Alim. Husni. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). Skripsi. Universitas Pasundan.
Widyaningsih. Aristansi, Alvian Triantoro dan Lili Sugeng Wiyantoro.2011. Hubungan Efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan kualitas informasi laporan keuangan sebagai variable intervening. Jurnal SNA 14 Aceh 2011. Darise, Nurnal. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi sektor publik). PT Index. Jakarta. Febriani, Reny. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi. Universitas Pasundan. Firmansyah, irman (2008). Peran sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (survai pada bagian keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat). Skripsi. Universitas Widyatama. Halim, Abdul & Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah (seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah). UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Halim. Abdul. 2007. Akuntansi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah (seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah). UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Halim, Abdul. Yanuar Restianto & I Wayan Karman. 2010. Sistem Akuntanso Sekotor Publik. (seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah). UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Indah mustika febriani, Fifi Anggraini dan Yeasy Darmayanti. 2013. Pengaruh Efektivitas Sistem Akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variable intervening. Jurnal Akuntansi. Vol 1. Bunghatta. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, Bandung: Penerbit Alfabeta. Widyaningsih. Aristansi, Alvian Triantoro dan Lili Sugeng Wiyantoro.2011. Hubungan Efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan kualitas informasi laporan keuangan sebagai variable intervening. Jurnal SNA 14 Aceh 2011. www.gorontalo.bpk.go.id
