Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 , Mei 2012
DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI: SEBUAH KERANGKA KONSEPTUAL UNTUK MEMAHAMI DINAMIKA SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA Oleh: Heru Nugroho
Abstrak Keruntuhan komunisme pada tahun 1989 menjadi momentum yang krusial bagi demokrasi sebagai sebuah sistem politik untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia. Sebagai sebuah konsep, demokrasi mempunyai makna yang luas dan juga kompleksitasnya sendiri. Artikel ini ingin menjelaskan varian dari demokrasi terutama debat antara demokrasi liberal dengan demokrasi sosial. Selain itu, penulis juga menjelaskan praktek demokrasi di Indonesia setelah era reformasi 1998 dan menunjukkan masalah yang dihadapi oleh negara ini dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Sebagai kesimpulan, artikel ini ingin menjelaskan bahwa demokratisasi di Indonesia masih dalam proses dan masih banyak hal yang perlu dibenahi.
Kata kunci: demokratisasi, liberal, sosial, akselerasi, Indonesia
Abstract The collapse of communism in 1989 became an important moment for democracry as a political system to spread its influences all over the world. As a concept, democracy has wide meanings and its complexities. This article wants to explain the variant of democracy especially the debate between liberal democracy and social democracy. I would also like to explain the practice of democracy in Indonesia after reformation 1998 and showing the problem that faced by this country to create democratic society. In conclusion, this article wants to tell that the democratization in Indonesia is still in process and there are lots of things that needs to be fixed.
Keywords: democratization, liberal, social, acceleration, Indonesia.
1
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia
A. Pendahuluan
dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu metode penataan kelembagaan untuk
Istilah demokrasi pada dua dasawarsa terakhir,
sampai pada keputusan politik, dimana individu
khususnya di berbagai negara berkembang kian
meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan
populer, baik pada tingkat wacana maupun aras
melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara.
gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik,
Namun demikian, proses kompetisi itu harus tetap
demokrasi telah menempati stratum teratas yang
dibingkai oleh etika normatif yang mengarah pada
diterima oleh banyak negara karena dianggap
terjadinya equlibrium sosial.
mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan
Dalam demokrasi kesantunan politik harus tetap
antar individu dalam masyarakat, hubungan antar
dijaga. Konsep liberalisasi yang melekat pada
masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar
ideologi demokrasi musti diartikan sebagai sebuah
negara di dunia. Ambruknya ideologi komunisme
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab,
Uni Soviet tahun 1989, setidaknya telah menjadi
yaitu masyarakat yang memiliki aturan main yang
momentum penting bagi perluasan demokrasi
jelas sehingga si kuat tidak menindas si lemah. Ini
sebagai wacana pilihan sistem politik. Kepopuleran
dapat terjadi kalau ada hukum yang mengatur segala
demokrasi sebagai ideologi politik secaracepat
bentuk permainan, baik politik, ekonomi, dan kebudayaan. Aturan main itu hendaknya menjamin
menyebar oleh berkembangnya wacana kritis yang
pemberian ruang gerak atau kesempatan yang sama
sebagian besar mengungkapkan kegagalan praktek
bagi setiap warga negara untuk melakukan aktifitas
otoritarianisme. Hadirnya demokrasi seakan telah
kehidupannya. Aturan main yang sudah dirumuskan
menjadi hal berarti dan nyata mengatasi masalah
dan dituangkan dalam bentuk hukum tersebut
sosial politik yang selama ini diderita berbagai
seyogyanya dihormati oleh setiap aktor sosial dalam
negara.
segala tingkat dan kapasitas. Dengan kata lain, baik
Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna
itu penguasa, pemerintah, pengusaha dan rakyat
luas dan mengandung banyak elemen yang
kebanyakan semuanya harus hormat dan tunduk
kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik,
pada hukum (aturan main). Barang siapa yang
sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin
menyimpang dari aturan main atau barang siapa
politik. Warga negara diberi kesempatan untuk
yang mencoba memanipulasi aturan main dapat
memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik
yang
bersaing
meraih
suara
ditindak melalui lembaga peradilan tanpa pandang
(David
bulu.
Lechmann, 1989). Kemampuan untuk memilih
Kalau kesadaran akan logika demokasi seperti itu
diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa
sudah melembaga dan diinternalilasi oleh individu
pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Jadi
setiap anggota masyarakat, maka liberalisme 2
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia
sebagai “roh demokrasi” justru akan mendatangkan
aspirasi masyarakat lapis bawah dapat mencuat ke
harmoni dan kemajuan peradaban. Kebebasan
permukaan
berusaha (free enterprise), kebebasan bersaing
kebijakan pemerintah demi kemakmuran nasional.
(free fight), kebebasan bersuara dan kebebasan
Institusi politik yang liberal merupakan syarat
memilih
akan
mutlak dari negara yang menyebut dirinya sebagai
mendatangkan kekacauan tetapi kesejahteraan
negara demokratis. Liberalisasi atau demokratisasi
sosial. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa kemajuan
merupakan dua hal yang secara total hidup dan
masyarakat terjadi kalau semua aktor sosial sadar
berkembang di masyarakat. Demokrasi tidak dapat
akan aturan main tersebut. Seandainya salah satu
berjalan in vacuum, maksudnya demokrasi tidak
pihak melanggar aturan main dalam praktekpolitik
dapat terjadi hanya pada sektor kehidupan politik
khususnya penunjang kekuasaan maka konsep
saja, sementara sektor-sektor kehidupan lainnya
liberalisme
faham
tidak demokratis. Atau liberalisasi tidak dapat hanya
Darwinisme (Mangunwijaya,1994). Dalam faham
berlaku dalam bidang ekonomi saja, sementara
Darwinisme tersebut konsep liberalisme dimaknai
bidang politik tidak mengalami liberalisasi (David
sebagai kebebasan yang tanpa batas, barang siapa
Held, 1987).
afiliasi
politik
akan
justru
tereduksi
tidak
dalam
yang kuat maka dialah yang akan eksis atau “survival
Jadi
of the fittest”. Dalam faham ini orang boleh ngomong semaunya
sendiri,
partai
boleh
kewajiban
responsifitas
dalam
memberikan
peluang
dan
kesempatan bagi warganya untuk: (1) Merumuskan
chaos. Dalam konteks masyarakat yang sedang
preferensinya, (2) Menunjukkan preferensi- nya
membangun dan memberdayakan rakyatnya bukan
pada warga negara dan pemerintah melalui
konsep liberalisme dalam pengertian Darwin ini
tindakan pribadi dan kolektif dan (3) memberikan
yang perlu di introdusir, namun pengertian kesantunan
demokrasi
landasan
pijakannya, oleh karena itu maka negara memiliki
muncul bukan equilibrium sosial tapi kondisi yang
bingkai
ideologi
sebagai
yang setara secara politis harus menjadi dasar
politik boleh bertindak apa saja. Sehingga yang
dalam
digunakan
pemerintah terhadap preferensi warga negaranya
melakukan
demagogi hingga kapasitas maksimum, kekuatan
liberalisme
dalam
dan
bobot
dan
yang
sama
pada
preferensinya,
yang
dilakukan oleh warga negara (MacPherson. C.B.,
kemaslahatan yang harus diadopsi dan dipelajari.
1997). Ketiga kesempatan yang harus dimiliki oleh
Dengan suasana liberalisasi yang kondusif ini maka
semua warga negara di atas, akan dapat berjalan
negara
ideologi
secara optimal apabila ada sejumlah jaminan
demokrasinya secara lebih tertata dan konstruktif.
kelembagaan. Jaminan itu diantaranya adalah: (1)
Negara demokrasi ini akan dapat mengambil
kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota
keputusan-keputusan dasar pemerintahannya yang
organisasi, (2) kebebasan mengeluarkan pendapat,
tergantung sepenuhnya pada persetujuan bebas dari
(3) hak memilih, (4) kesempatan menjadi pejabat
yang diperintah. Keterbukaan akan kritik juga
pemerintah, (5) hak bagi pemimpin politik untuk
merupakan syarat dari negara tipe ini, sehingga
bersaing dalam mencari dukungan, (6) hak bagi
akan
dapat
menjalankan
3
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia
pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih
semakin menguatnya hak-hak warga negara dalam
suara, (7) sumber-sumber informasi alternatif, (8)
mengekspresikan aspirasinya. Hak-hak warga yang
lembaga yang membuat kebijakan pemerintah
harus diperjuangkan dan diakomodasi dalam sistem
tergantung
dan
politik yang demokratis adalah: (1) perjuangan
pengungkapan preferensi lainnya (George Sorensen,
untuk mendapatkan otoritas bagi parlemen terpilih
2003). Kedelapan kondisi itu adalah merupakan
untuk
elemen dasar bagi berlangsungnya iklim demokrasi
perjuangan untuk memperoleh perluasan atas hak
yang sehat. Secara singkat kedelapan elemen dasar
memilih, (3) perjuangan untuk membuat subyek
demokrasi itu dapat diringkas dalam tiga dimensi
penguasa berhubungan dengan kehendak para
yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan politik.
pemilih, (4) perjuangan untuk mengadakan pemilu
kepada
perolehan
suara
dan
kebebasan
maka
bagi
proses
politik
yang
dan
sebagai
peserta
pemilu,
(6)
sekelompok masyarakat yang secara personal masih
paling esensial yaitu jalan yang terfokus pada
bergantung pada kelompok dominan agar mereka
kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi.
juga memiliki hak memilih pemerintah mereka.
Meningkatnya partisipasi (atau inklusifitas) berarti negara
partai-partai
perjuangan bagi terciptanya emansipasi bagi
demokratis), dapat dilakukan dengan dua jalan yang
warga
diterimanya
legitimasi
bentuk non demokratis ke bentuk yang lebih
jumlah
(2)
terorganisir sebagai aktor sosial yang memiliki
demokratisasi (perubahan sistem politik dari
meningkatnya
keputusan/kebijakan,
berdasarkan perhitungan yang jujur, (5) perjuangan
Ketika demokrasi diartikan sebagai kompetisi, partisipasi
mengambil
Apabila suatu negara dapat menegakkan pilar
yang
demokrasi secara stabil dan kuat, maka bukan suatu
memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Rezim
hal
non-demokratis mungkin saja menjauhkan sebagian
yang
mustahil
bagi
negara
itu
untuk
merealisasikan kondisi yang menjadi parameter
besar masyarakatnya dari partisipasi. Pada rezim
berlangsungnya sistem politik yang bercorak
demokratis, seluruh penduduk dewasa memperoleh
poliarki. Adapun parameter yang harus dimiliki
hak kebebasan secara penuh. Kompetisi (atau
pemerintahan yang bersifat poliarki adalah: (1) para
liberalisasi) menyangkut tersedianya hak-hak dan
pemimpinnya tidak menggunakan koersi kekerasan,
kebebasan, paling tidak bagi beberapa anggota
yaitu polisi dan militer untuk meraih atau
sistem politik. Meningkatnya liberalisasi berarti
mempertahankan
meningkatnya peluang bagi oposisi politik dan
kekuasaannya,
(2)
adanya
organisasi masyarakat pluralis yang modern dan
meningkatnya kompetisi untuk meraih kekuasaan
dinamis, (3) potensi konflik dalam pluralisme
pemerintahan.
struktural dipertahankan pada tingkat yang masih
Dengan adanya tiga dimensi demokrasi yaitu
dapat ditoleransi, (4) dalam masyarakat, khususnya
kompetisi, partisipasi dan kebebasan di suatu
yang aktif dalam politik ada budaya politik dan
negara maka akan lebih membuka peluang bagi
sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi
berseminya proses demokratisasi. Terciptanya iklim
dan lembaga poliarki (John Markoff, 2002).
demokratis yang optimal akan berdampak pada 4
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia
Jadi praksis demokrasi yang paling substansial
umum dan hak-hak individu rakyat akan tetap
adalah negara wajib melindungi rakyat, utamanya
terjaga. Karena itu wewenang negara demokrasi
dalam
adalah terbatas, yaitu sejauh mandat yang diberikan
merepresentasikan
hak-hak
kewargaan
mereka, lebih utama lagi dalam menyelenggarakan
rakyat
terciptanya hak-hak dasar hidup yang layak. Untuk
pencapaian
itu maka negara berkewajiban mengendalikan dan
tujuannya (Muji Sutrisno, 2000). Dengan demikian
mengatur gejala kekuasaan yang asosial. Negara
jelaslah bahwa di satu pihak sistem negara
juga
dan
demokratis membutuhkan penataan kelembagaan
mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan
sebagai mekanisme pembagian kekuasaan demi
ke arah tercapainya tujuan negara. Jadi secara
kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak bila
umum bagi negara yang demokratis kebijakan
mekanisme kelembagaan sudah dibuat dan terus
negara adalah kebijakan dalam rangka mewujudkan
berproses, tidak otomatis bisa dikatakan demokrasi
kesejahteraan warga. Dukungan dari warga akan
telah berjalan optimal. Demokrasi baru dapat
diperoleh
dikatakan
harus
mampu
manakala
mengorganisasi
anggota
warga
merasa
melalui
pemilu
dan
kesejahteraan
berhasil
sejauh
bersama
apabila
praksis menjadi
tujuan
society
kehendak dan kepentingannya mendapat saluran
mendirikan state telah dicapai. Tujuan yang harus
yang wajar. Agar tidak terjadi penyimpangan
diupayakan
demokrasi maka yang diperlukan adalah penegasan
kesejahteraan masyarakat, yang secara hukum
perlunya keseimbangan yang kuat di antara elemen-
berarti terjaminnya hak hidup dan martabat masing-
elemen negara untuk pencapaian kesejahteraan
masing warga negara di negara tersebut.
terwujudnya
adalah
adanya
masyarakat, dimana masyarakat secara efektif terlayani
melalui
sarana
dan
perlengkapan
B. Demokrasi Liberal Versus Demokrasi Sosial
pemerintah. Untuk itu maka harus ada penguatan paradigma di kalangan rakyat ke arah “high trust society”
yaitu
masyarakat
yang
Pada lingkup global saat ini terdapat dua tipe
memiliki
demokrasi
kepercayaan dan rasa hormat akan kredibilitas tingkat
kepercayaannya
bertarung
memperebutkan
dominasi politik dan spirit, yaitu demokrasi
pemerintah yang berkuasa. Dalam masyarakat yang rendah
yang
libertarian dan sosial. Keduanya mengaku strategi
kepada
tepat untuk menyelenggarakan kebebasan dan
pemerintahannya akan sangat sulit membangun dan
keadilan lembaga dan memberikan pemahaman
membangkitkan partisipasi. Kondisi ini tentu saja
yang berbeda tentang konsep kebebasan dan
akan menjadi batu sandungan bagi penguatan iklim
keadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya
demokrasi di negara itu.
dan
politik.
Konsep
demokrasi
libertarian
Kontrol atas kekuasaan sebuah “state” dalam
dikelompokkan berdasar kenyataan bahwa negara
menjalankan sistem pemerintahannya agar tidak
pemerintah meskipun merupakan bagian dari
berlaku totaliter dilakukan oleh rakyat. Dengan
struktur demokratis dalam koridor undang-undang,
kontrol ini maka ketertiban bersama, kesejahteraan
namun sebagian besar kondisi sosial ekonomi tetap 5
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia
dianggap sebagai wilayah pribadi yang lepas dari
hak kewarganegaraan berupa hak sipil dan politik.
campur tangan dan struktur politik. Tuntuan atas
Oleh sebab itu demokrasi libertarian dianggap akan
keseluruhan tanggung-jawab pemerintah untuk
cenderung menjadi sebuah tipe demokrasi elit atau
membentuk
mengatur
delegatif. Tipe demokrasi ini akan membatasi
kebijakan
kesempatan partisipasi demokrasi yang penuh pada
penyebaran ulang guna melaksanakan nilai dasar
sebagian besar anggota masyarakat dan hanya akan
kebebasan dan keadilan bagi pihak yang mampu,
memberi kesempatan itu pada sekelompok kecil
akan dianggap sebagai sebuah invasi tidak sah oleh
masyarakat atau hanya pada warga negara tertentu
negara ke dalam wilayah pribadi kebebasan warga
saja (Richard Falk, 1981).
struktur
perekonomian
dan
sosial,
menjalankan
negara. Kebebasan demokratis dan hak-hak warga
Berdasarkan kenyataan itu, ketika demokrasi liberal
negara dalam bidang politik, sosial dan ekonomi
membawa kekurangan dan kontradiksi dalam
adalah suatu hal yang tidak boleh dikendalikan oleh
praktek pelaksanaannya pada abad 19 di Eropa,
pemerintah dan idealnya justru memberikan
maka setelah pengalaman krisis ekonomi dunia
peluang terjadinya otonomi swasta, kontak yang
tahun 1920-an dan terutama setelah perang Dunia II
dilakukan sendiri pihak swasta serta pasar yang
di sebagian besar negara Eropa menerapkan
mengatur dirinya sendiri (Meyer, 2005).
praktek demokrasi sosial. Hal ini dilakukan sebagai
Pada pelaksanaannya selama dua abad terakhir,
upaya perbaikan terhadap praktek demokrasi
demokrasi
munculnya
liberal yang banyak akses negatifnya tersebut.
perbedaan cukup besar dalam prasyarat sosial,
Landasan dari konsep demokrasi sosial modern
pendidikan dan personal. Di dalam kehidupan sosial
adalah konvensi hak-hak dasar PBB tahun 1966,
ekonomi, hasilnya adalah kesenjangan besar dan
dokumen ini merupakan bagian yang sah dari hak
sering terus berkembang dalam kesempatan dan
internasional. Pada dokumen ini diatur dan
pilihan bagi kelas masyarakat berbeda. Sebagian
dilindungi lima hak asasi yang harus dimiliki
besar masyarakat akan tersisihkan dan kemudian
manusia yaitu hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan
tidak memiliki barang sosial untuk hidup layak.
budaya (Meyer, 2005).
Sebagian
liberal
besar
menyebabkan
populasi
akan
terjerat
Gagasan dibalik lima dimensi konsep hak asasi
ketergantungan kebutuhan ekonomi dan sosial serta
tersebut pada dasarnya adalah jaminan terciptanya
berdampak kepada tersisihnya dari dinamika
peluang bagi setiap individu warga negara untuk
kehidupan masyarakat, sosial, dan budaya secara
memperoleh
layak. Ketergantungan ekonomi dan kebutuhan
kebebasan
dan
kesempatan
pengembangan personal serta membuka peluang
sebagian besar anggota masyarakat ini berujung
adanya
pada hilangnya kesempatan dan peluang mereka
ruang
bagi
setiap
individu
untuk
berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosialnya.
untuk menggunakan hak sipilnya secara demokratis.
Semua itu haruslah dijamin tanpa memandang
Dari kenyataan ini akan muncul suatu tipe
status sosial, ekonomi, latar belakang etnis, agama,
demokrasi defektif yang menyangkal dan mengerosi
budaya, dll. Konvensi perlindungan lima hak asasi 6
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia
manusia yang merupakan pondasi bagi terwujudnya
pertumbuhan ekonomi serta kohesi sosial dan
demokrasi sosial ini diratifikasi oleh 148 negara
kestabilan
dengan aneka latar belakang budaya dan tingkat
ketidakstabilan sosial, politik dan ekonomi negara
sosial ekonomi.
harus mampu meredam goncangan itu agar tidak rasa
sosial dituntut untuk menawarkan perlindungan
kapitalisme
pelanggaran hak asasi. Disamping itu, negara juga
terdapat
bagi
warganya akibat
pasar.
dari
kondisi
dominasi
sistem
Disamping
itu,
untuk
pada suatu negara, maka negara tersebut harus
supaya berkesempatan memperoleh dan menikmati memadai.
kondisi
pengoptimalan aplikasi konsep demokrasi sosial
harus mampu memberikan jaminan pada warganya yang
aman
ketidakberdayaan
sosial pada warganya dari kemungkinan terjadinya
pendidikan
Pada
berlarut-larut. Negara juga harus dapat memberikan
Suatu negara yang menjalankan konsepsi demokrasi
fasilitas
politik.
dapat menyediakan pendapatan minimum untuk
Warga
individu
masyarakat tidak hanya sekedar dimungkinkan
dan
keluarga,
juga
menawarkan
perlindungan efektif terhadap penyakit, kemiskinan
memperoleh ketrampilan, tetapi juga diarahkan
di usia tua dan pengangguran. Selain itu juga
agar dapat turut ambil bagian dalam dinamika
dituntut untuk menyediakan sejumlah pelayanan
kehidupan kebudayaan yang lebih luas. Tidak kalah
sosial seperti pengawasan anak dan perawatan
pentingnya, bagi negara yang menjalankan konsep
terhadap lanjut usia.
demokrasi sosial harus dapat menjaga harkat dan martabat warganya dalam konteks ekonomi dan
Demokrasi sosial di negara maju ada tiga tipe yaitu
sosial. Oleh karena itu negara wajib dapat mengelola
negara sosial keuniversalan dalam pola skandinavia,
dan mengendalikan dominasi iklim kapitalis agar
negara sosial konservatif dijalankan pada negara
tetap berjalan pada koridor yang tidak merugikan
Eropa kontinental dan negara sosial model liberal
warga.
dan
yang ada di negara Anglo Saxon. Tipe negara sosial
memberdayakan ruang publik secara optimal
ini dapat dibedakan berdasarkan pada tingkat
sebagai instrumen warga dalam menyalurkan
kedalaman dan keseriusan negara tersebut dalam
aspirasinya (Myron Weiner, 1987).
melindungi
Negara
juga
harus
membuka
mengetahui
yang mempraktekkannya agar selalu memiliki
tidak disertai kepastian hukum yang menjamin kepastian pelaksanaan hal ini pada masyarakat
hidup yang adil. Negarapun dituntut harus mampu keberhasilan
dalam
memiliki ketentuan pengentasan kemiskinan namun
dapat
mempertahankan sebuah penyebaran kesempatan jaminan
negara
pelayanan sosialnya. Di negara sosial liberal yang
dimiliki oleh semua individu sebagai warga
memberikan
suatu
negara itu atas hak kewarganegaraan dalam
perlindungan atas hak-hak dasar yang semestinya untuk
keseriusan
ada tidaknya jaminan dalam undang-undang dasar
Jaminan sosial itu harus mampu memberikan
diwajibkan
hak-hak
melaksanakan demokrasi sosial dapat dilihat pada
jaminan sosial atas warganya secara menyeluruh.
Negara
melembagakan
kewarganegaraan sosial. Sebuah parameter untuk
Konsep demokrasi sosial menuntut setiap negara
negaranya.
dan
penerimanya,
atas 7
akan
gagal
memenuhi
kriteria
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia
demokrasi sosial. Sementara dua tipe yang lain telah dengan
jelas
melembagakan
jaminan
C. Akselerasi Proses Demokratisasi
atas
Agar terjadi percepatan proses demokratisasi di
pelaksanaan hak-hak kewarganegaraan sosialnya. Namun
pelaksanaan
kondusif. Ada sejumlah hal yang dapat menjadi pra
demokrasi sosial pada suatu negara tidak semata-
kondisi bagi terciptanya akselerasi demokratisasi
mata hanya ditangan pemerintahannya. Warga
suatu negara. Ada yang beranggapan bahwa faktor
negara juga memiliki kewajiban tertentu yang dapat
ekonomi adalah merupakan prasyarat utama bagi
melengkapi hak-hak dasar mereka. Warga negara
berlangsungnya proses demokratisasi di suatu
tidak semata-mata menunggu untuk menerima hak
negara.
kewarganegaraan sosialnya, namun juga memiliki
diasumsikan memiliki tingkat kemampuan ekonomi
peran secara aktif dalam memikul tanggung jawab
yang tinggi akan lebih mudah menciptakan suatu
atas hidup mereka sendiri. Setiap warganegara
negara yang demokratis. Asumsi itu didukung oleh
berkewajiban untuk meminta bantuan hanya ketika
pernyataan seorang ahli politik yang bernama
usahanya sendiri yang telah dikelola secara serius
Seymour M. Lipset yang menyatakan bahwa
untuk memperoleh penghasilan sendiri tidak
semakin kaya suatu bangsa maka akan semakin
berhasil. Hal ini adalah sebuah persyaratan untuk
besar
pemeliharaan seluruh sistem keamanan sosial
melangsungkan
(Meyer, 2004).
Pendapat Lipset ini didukung kenyataan bahwa
Di
demikian
dalam
praktek
keberhasilan
suatu negara membutuhkan suatu kondisi yang
demokrasi
sosial,
demokrasi
yang
tersebut
untuk
(Sorensen,
1993).
demokrasi yaitu meningkatnya tingkat melek huruf dan
keadilan bagi setiap warganya. Kesetaraan dan
tingkat
pembangunan
keadilan itu tidak hanya dalam bidang politik
pendidikan, media
urbanisasi
massa.
dan
Kesejahteraan
masyarakat yang tinggi juga akan menyediakan
semata, tetapi juga dalam bidang sosial dan
sumberdaya yang dibutuhkan untuk meredakan
ekonomi. Negara harus memberi jaminan atas
ketegangan yang ditimbulkan oleh konflik politik.
ketersediaan kesempatan dasar dalam kehidupan
Pernyataan Lipset itu juga didukung oleh hasil
warga. Agar dapat melakukan itu semua, negara
penelitian yang dilakukan pengamat politik yang
harus memiliki jaminan berupa kepastian hukum
lain yaitu Robert Dahl, yang menyebutkan bahwa
dalam bentuk undang-undang, sehingga negara memberikan
negara
modern
dengan sejumlah faktor yang kondusif bagi
menjamin adanya kesetaraan kesempatan dan
dapat
peluang
industri
modernisasi dan kesejahteraan akan selalu disertai
setiap
pemerintahan dituntut memiliki komitmen untuk
benar-benar
Masyarakat
semakin tinggi tingkat sosial ekonomi suatu negara
jaminan
akan semakin mungkin bagi masyarakat untuk
kesejahtaraan berbasis hak bagi warganya. Hal ini
menjadi demokratis.
merupakan tanggung jawab politik suatu negara demokratis yang dapat mengakomodasi kebutuhan
Namun pendapat dan argumen yang dilontarkan
hajat hidup warganya.
Lipset dan Robert Dahl itu terbantahkan oleh kenyatan empiris yang terjadi di sejumlah negara. Di 8
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia
Argentina
pernah
terjadi
praktek
politik
pengertian yang lebih luas, sejumlah budaya lebih
otoritarianisme selama bertahun-tahun padahal
menekankan pada hirarki, otoritas dan intoleransi
tingkat pendapatan perkapita rakyatnya relatif
dibandingkan budaya yang lain. Jadi dapat dikatakan
tinggi, bangsa ini pada saat itu cukup makmur secara
bahwa budaya-budaya itu kurang kondusif bagi
ekonomi. Demikian pula kasus yang sama terjadi di
pelaksanaan
Taiwan dan Korea Selatan. Bahkan pada kasus yang
termasuk
terjadi di Korea Selatan pembangunan ekonomi
Konfusionisme (Sorensen, 1993).
yang cepat disertai dengan distribusi pendapatan korelasi
yang
paralel
dengan
suatu
jaminan
absolut
akan
adalah
Islam
dan
privalensi demokrasi, ada hal-hal yang bersifat relatif.
masyarakat,
Sistem
budaya
merupakan
subyek
perubahan yang bersifat dinamis. Hal ini nampak
kesejahteraan ekonomi suatu bangsa tidak dapat menjadi
ini
negara,
sistematis dan pasti antara pola budaya tertentu dan
Jadi menurut pengamatan beberapa ilmuwan politik kemakmuran
hal
suatu
bahwa sulit untuk melihat suatu hubungan yang
berlangsungnya praktek akselerasi demokratisasi. bahwasannya
dalam
di
Namun demikian memang diakui oleh banyak ahli
yang cukup merata, namun hal itu tidak disertai dengan
demokratisasi
pada ideologi Katolisisme, pada satu kurun waktu
terjadinya
tertentu dalam perjalanan sejarah, ideologi ini
pelaksanaan konsep demokrasi di negara-negara
menghambat demokrasi di Amerika Latin, tetapi
ekonomi maju itu.
pada sisi lain gereja Katolik juga memainkan
Pendapat yang lain mengatakan bahwa akselerasi
peranan penting dan aktif dalam oposisinya
demokratisasi di suatu negara disebabkan oleh
terhadap pemerintah otoriter di tahun 1980-an.
prakondisi yang berupa budaya politik dari suatu
Demikian juga dengan ideologi Islam, di beberapa
bangsa. Menurut asumsi ini lebih lanjut dijelaskan
negara di Timur Tengah ideologi ini mungkin
bahwasanya sistem nilai dan keyakinan akan
menghambat proses demokratisasi, namun di
menjelaskan konteks dan makna dari tindakan
Indonesia pada masa reformasi ini, kelompok-
politik. Namun tesis ini memunculkan suatu
kelompok partai yang berspesifikasi pada ideologi
pertanyaan
politik
Islam sangat mendukung pada terjadinya proses
berhubungan dengan sistem budaya yang lebih luas
demokratisasi yang sedang berlangsung dengan
dalam masyarakat, mungkinkah diidentifikasi akan
marak di Indonesia.
baru;
apabila
budaya
menjadi nilai dan keyakinan budaya yang kondusif
Prakondisi lain yang dianggap dapat menjadi
bagi demokrasi. Salah satu jawaban yang muncul
pemicu dan pemacu bagi tegaknya iklim demokrasi
dari pertanyaan itu adalah apa yang terjadi pada
di suatu negara adalah struktur sosial masyarakat.
gerakan Protestantisme. Ideologi Protestantisme
Prakondisi ini berupa faktor-faktor internal yang
mendukung terjadinya praktek demokrasi di suatu
berupa sistem pelapisan sosial yang ada di
negara, namun bagi ideologi yang lain yaitu
masyarakat. Diartikan bahwa kelas sosial tertentu
Katolisisme dalam banyak kasus terutama di
akan memberikan dukungan yang signifikan bagi
Amerika Latin justru menghambat demokrasi dalam
terjadinya proses demokratisasi namun kelas sosial 9
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia
yang lain justru menentangnya. Namun demikian
demokrasi di negara-negara dunia ketiga. Namun
lagi-lagi kita dihadapkan pada adanya unsur
pendapat inipun disangkal kebenarannya, teoritisi
relatifitas di dalamnya. Pada struktur kelas yang
dependensi menarik kesimpulan yang bertolak
dianggap mendukung proses demokratisasi itu pada
belakang. Ketimpangan dan distorsi ekonomi yang
situasi dan kondisi lain yang berbeda ternyata
terjadi di masyarakat dunia ketiga disebabkan oleh
adakalanya justru menjadi faktor penghambat
karena
terjadinya proses demokratisasi, demikian pula
ekonomi
sebaliknya. Kelas yang selama ini diposisikan
demokratisasi
sebagai faktor penghambat proses demokratisasi
diwujudkan.
pada situasi dan kondisi yang berbeda mereka justru
adanya dunia. di
ketergantungan Hal
ini
negara
pada
membuat dunia
sistem praktek
ketiga
sulit
Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan
memberikan dukungan yang besar bagi terciptanya
bahwasanya sulit sekali untuk merumuskan suatu
iklim demokrasi. Hal ini terlihat pada kajian historis
model yang absolut untuk dapat dijadikan rujukan
yang dilakukan oleh seorang pengamat politik
bagi terjadinya akselerasi untuk pelaksanaan
Barrington Moore dalam bukunya Sorensen, Moore
demokrasi di suatu negara. Prakondisi yang
menyimpulkan bahwa kaum borjuis dalam kadar
nampaknya kondusif bagi implementasi ideologi
tertentu bekerja untuk proses demokratisasi suatu
demokrasi di suatu negara ternyata di dalamnya
bangsa, namun thesis Moore ini dibantah oleh
juga terdapat hal-hal yang kontra produktif bagi
pengamat politik yang lain yaitu Goran Thurbon,
berlakunya iklim demokrasi. Namun demikian
menurut pendapat Thurbon, di banyak negara,
pengakuan terhadap pentingnya prakondisi di atas
demokratisasi muncul sebagai bentuk perjuangan
bagi terlaksananya suatu proses demokratisasi di
masyarakat melawan dominasi dan hegemoni kaum
suatu negara bukan suatu hal yang percuma.
borjuis.
Setidaknya pemahaman akan prakondisi di atas
Faktor lain yang dapat dijadikan modal bagi
seperti dijadikan sebagai bahan pertimbangan
berlangsungnya iklim demokratis suatu masyarakat
untuk memperjuangkan berlangsungnya suasana
adalah faktor eksternal. Kondisi ekonomi politik,
sistem politik yang demokratis di suatu negara.
ideologi dan elemen lain dalam skala global akan
Namun demikian para aktor politik juga tetap harus
mempengaruhi praktek demokrasi di suatu negara.
kritis untuk memperhatikan prakondisi lain yang
Menurut beberapa kalangan faktor eksternal itu
terjadi sebelumnya. Pelaksanaan demokrasi di suatu
akan sangat mempengaruhi tingkat akselerasi
negara tidak dapat lepas dari struktur dan
kesadaran masyarakat khususnya di negara-negara
prakondisi yang merupakan hasil pembangunan dan
berkembang, akan pentingnya penerapan ideologi
aktifitas elit politik di masa lampau. Oleh karena itu
demokrasi dalam sistem politiknya. Pengamat
kita harus melihat bahwasanya terlaksananya atau
modernisasi
faktor-faktor
tidak terlaksananya proses demokratisasi di suatu
eksternal itu akan mempengaruhi bagi upaya
negara dipengaruhi dan ada kaitannya dengan
pengembangan dan penguatan penerapan doktrin
prakondisi ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain,
berpendapat
bahwa
10
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia
yang terbentuk pada periode sebelumnya dan
yang memiliki latar belakang ideologi, aspirasi dan
tentunya itu harus menjadi bahan pertimbangan dan
tradisi politik yang bervariasi. Demikian pula terjadi
rujukan para elit politik di suatu negara pada saat
liberalisasi media massa yang sangat luas, media
ini.
sangat leluasa dalam mencari dan menyebarkan informasi pada publik. Rakyat tidak dihalanghalangi ketika hendak menyampaikan aspirasinya.
D. Praktik Demokrasi di Indonesia
Keterbukaan bagi seluruh elemen masyarakat
Tahun 1998 adalah merupakan babak baru dalam
didalam melontarkan kritik dan saran kepada
dinamika sistem politik di Indonesia, pada tahun itu
penguasa di ruang publik.
dimulailah tradisi demokrasi dalam semua proses
Hal positif lain yang dicapai dengan adanya
politik di negara ini. Setelah hampir 32 tahun
reformasi di segala bidang di Indonesia adalah
terdominasi dan terhegemoni sistem politik yang
partisipasi sipil meningkat, masyarakat politik
sangat militeristik dan bersifat sentralistik, maka
tumbuh subur, berbagai upaya pemulihan dan
era ’98 melepaskan proses politik Indonesia dari
pembangunan
jeratan dan pasungan intervensi politik negara yang
ekonomi
diselenggarakan,
desentralisasi dan otonomi daerah diterapkan,
sangat dominatif. Angin perubahan bertiup kencang
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
menyapu debu-debu praktek otoritarianisme di
dilakukan dengan sungguh-sungguh dan transparan,
masa lampau diganti dengan iklim yang segar bagi
kampanye perlindungan HAM semakin marak,
berseminya tunas-tunas demokrasi di segala bidang
reformasi sektor pertahanan dan keamanan menjadi
kehidupan.
agenda yang diprioritaskan. Tuntutan bagi suatu
Reformasi politik yang telah berlangsung selama
negara yang demokratis juga berhasil diwujudkan,
lebih dari 10 tahun memberikan manfaat yang besar
yaitu terselenggaranya pemilihan umum yang
bagi dinamika sistem politik di Indonesia. Fenomena
dilandasi semangat penegakkan prinsip keadilan
kebebasan politik ini diharapkan dapat menjadi
dan kejujuran.
sarana bagi terbangunnya suatu tata pemerintahan
Musim semi demokratisasi di Indonesia terlihat juga
yang bersih, adil dan berwibawa. Dengan terjadinya proses
demokratisasi
diharapkan
akan
di
Indonesia
terbentuk
suatu
pada
tentunya
terjadinya
desakralisasi
lembaga
kepresidenan. Pada masa orde baru yang bercorak
negara
absolut, presiden adalah penguasa tunggal dan tidak
demokratis yang memiliki kredibilitas tinggi dan
dapat
terwujudnya suatu masyarakat sipil yang sejahtera.
tersentuh
oleh
hukum.
Tetapi
ketika
reformasi bergulir presiden dapat ditumbangkan
Banyak keuntungan dan kemanfaatan yang diraih
dari tampuk kekuasaannya melalui mekanisme
sebagai dampak terjadinya gelombang perubahan di
konstitusional oleh rakyat. Ini adalah suatu
Indonesia. Keberhasilan dari arus reformasi ini
fenomena kemajuan dalam sistem politik di
diantaranya adalah terbentuknya puluhan partai
Indonesia. Hal lain yang dapat menjadi parameter
yang digalang oleh aneka kelompok masyarakat
keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia 11
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia
adalah terselenggaranya tiga kali pemilu yang relatif
politik dalam meraih dan mewujudkan hasrat
lancar yaitu pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009.
pribadi
Bagi sebuah negara demokrasi, pelaksanaan pemilu
menyejahterakan rakyat.
adalah merupakan momentum dalam mempertegas arah
konsolidasi
demokrasi
dan
dan
ambisi
yang
jauh
dari
upaya
Boleh dikatakan bahwa proses demokratisasi yang
penguatan
terjadi di Indonesia baru sebatas meningkatkan
kelembagaan politik. Dengan terlaksananya pemilu
kebebasan politik dan penghargaan atas hak asasi
di Indonesia itu, maka transisi demokrasi di
manusia,
Indonesia dapat berjalan sesuai rencana dan mampu
tetapi
pembangunan
mendorong Indonesia sebagai negara “South East
ekonomi
memberdayakan
Asia’s only fully functioning Democracy”. Proses
belum
membawa yang
ekonomi
rakyat
kepada
cepat
dan
yang
bisa
mengentaskan dari jerat kemiskinan. Demokratisasi
demokratisasi di Indonesia akan menjamin semakin
di Indonesia masih direcoki dengan tindakan-
kokohnya sistem demokrasi sosial yang berlanjut
tindakan anarkis dan menyulut kekacauan sosial.
(suistainable constitutional democracy), dimana hal
Hal ini disebabkan karena iklim demokratis yang
ini sangat dibutuhkan guna menempatkannya
seharusnya mengedepankan tatanan dan ketertiban
sebagai instrumen efektif yang bekerja bagi
serta moralitas dalam berpolitik, namun dalam
terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
prakteknya
yang
terjadi
adalah
merebaknya
Namun demikian kita juga tidak boleh menutup
fenomena dimana pemimpin dan masyarakat dapat
mata, bahwa sebagai bangsa yang baru saja
melakukan apapun sesuai dengan yang mereka
menjalankan
inginkan dan sistem hukum (aturan) dilecehkan
roda
demokrasi
dalam
praktek
penyelenggaraan negara, masih banyak ditemui kelemahan
dan
kekurangan.
Kelemahan
serta tidak dihormati.
itu
Meskipun proses
diantaranya adalah sektor kehidupan masyarakat baik
dalam
bidang
ekonomi,
sebagai bagian pembelajaran bagi pelaksanaan demorasi di Indonesia. Pemilu 2009 di Indonesia
jauh dari apa yang diangankan masyarakat.
meskipun secara umum berlangsung kondusif,
Pemaksaan kehendak, kekerasan politik, korupsi
namun
dan keculasan yang dilakukan aparat legislatif, dan
yudikatif
bukannya
tahun 2009 dapat
terselenggara, namun ada hal yang cukup signifikan
pendididkan,
kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup dll, masih
eksekutif
pemilu
banyak
terjadi
kelemahan
dan
kesemrawutan. Hal ini terjadi karena Komisi
semakin
Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara
menyusut namun menunjukkan eskalasi yang
tidak
meningkat, munculnya puluhan partai baru pada
dapat
melaksanakan
tugasnya
secara
profesional. Hal ini ditandai dengan Daftar Pemilih
pemilu 2009 tidak memberikan rasa optimisme
Tetap (DPT) yang kacau, surat suara yang salah
pada masyarakat, namun justru menciptakan rasa
alamat, penghitungan suara yang melebihi tenggat
pesimis, skeptis bahkan sikap sinis. Anggapan yang
waktu yang ditetapkan (tidak konsisten dan
berkembang pada masyarakat, partai politik hanya
berubah-ubah) instrumen teknologi informasi (IT)
akan dijadikan kedok dan kendaraan bagi petualang
yang dipergunakan KPU untuk penghitungan suara 12
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia
secara cepat namun hasilnya tidak seperti yang
konsep demokrasi ini. Adapun upaya-upaya itu
diharapkan, padahal piranti itu dibeli dengan dana
diantaranya adalah:
rakyat yang besarnya milyaran rupiah, dugaan adanya
kecurangan
pemilu
berupa
Pertama, pemahaman nilai-nilai demokrasi secara
praktek
individual. Nilai-nilai yang mendorong terwujudnya
penggelembungan suara pada salah satu parpol dll.
kompetisi,
Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan kacaunya sistem
managemen
dan
tidak
KPU
ini
akan
dapat
diartikan
mengakibatkan
sebagai
perilaku
saling
memaki,
dimaknai sebagai kemauan yang bebas tanpa batas. Tiga nilai tersebut harus menjelma dalam perilaku
di Indonesia.
sosial masyarakat Indonesia dan diharapkan akan lemahnya
tata
kerja
KPU
dalam
membangun ketertiban sosial.
penyelenggaraan pemilu 2009, hal yang tidak kalah
Kedua,
pentingnya bagi terjadinya cacat moral dan politik di
1999)
ini para elit politik di Indonesia masih memandang
masyarakat
yang
sadar
akan
solusi tanpa campur tangan kekuasaan negara melalui tangan-tangan aparatnya. Apabila hal ini
sebagainya. Sehingga jangan heran kalau rakyat
dapat terwujud di Indonesia maka masyarakat yang
menjadi skeptis dan apatis terhadap hasil pemilu
memiliki tipe ini akan menjadi kekuatan pengontrol
2009. Rakyat menjadi malas untuk berpartisipasi
bagi kebijakan publik dan pembentukan hukum
dalam kegiatan lima tahunan ini, hal ini terlihat pada
karena ia akan mengontrol kinerja lembaga
tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan
pemerintah, legislatif dan yudikatif dengan sikap
haknya (golput). Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan,
kritisnya. Agar tercipta masyarakat yang tertib dan
kedepan harus ada penyempurnaan baik pada
kritis itu maka diperlukan adanya penguatan
institusi pe- nyelenggara KPU maupun kualitas
kapasitas kelembagaan masyarakat yang dapat
intelektual dan moral dari para calon legislatif. Indonesia
yaitu
melalui dialog dan negosiasi dalam rangka mencari
(tidak hanya politis) tetapi juga sosial, ekonomi dan
di
mensyaratkan
dihadapi oleh masyarakat harus diselesaikan
sebagai
legitimator dan pengakses sumber-sumber kuasa
demokratisasi
dan
cara kekerasan. Segala persoalan yang timbul dan
jabatan amanah untuk memperjuangkan aspirasi kekuatan
Demokrasi
sipil
terbentuknya ketertiban sosial tanpa melalui cara-
bahwa menjadi anggota legislatif adalah bukan merupakan
sosial.
masyarakat
adanya masyarakat sipil yang mandiri (Chandoke,
(money politics). Hal ini menampakkan bahwa saat
tetapi
pembentukan
kelembagaan
Indonesia adalah maraknya praktek jual beli suara
Akselerasi
perlu
menghujat dan menjatuhkan, partisipasi tidak
mencederai berlangsungnya proses demokratisasi
rakyat,
kebebasan
terwujud tata tertib sosial. Perilaku kompetisi tidak
terjadinya cacat moral dan politik yang sangat
Disamping
dan
diinternalisasi pada tingkat individual sehingga
kompetennya
personel KPU yang memperihatinkan. Carut marut kinerja
partisipasi
dijadikan
masih
sebagai
sarana
untuk
perjuangan
masyarakat.
panjang dan berliku, masih dibutuhkan upaya-upaya
Ketiga,
yang konkret di dalam mengimplementasikan
perbaikan
kinerja
parlemen,
yaitu
peningkatan kapasitas lembaga legislatif sebagai 13
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia
institusi
politik
yang
mewakili
kepentingan
harus menunggu masalah muncul ke permukaan.
masyarakat baik di tingkat lokal, regional dan
Sebelum
nasional dirasa sangat mutlak diperlukan. Mereka
kebijakan departemen yang terkait pemerintah
yang telah terpilih dan duduk di DPR baik pusat,
harus bersikap terbuka dan sekaligus aktif mencari
tingkat I dan II seyogyanya tidak lagi sekedar
masukan, kritik dan saran dari masyarakat. Ini
menyuarakan kepentingan kelompoknya tetapi
merupakan langkah pemerintah dalam mendorong
harus menyatu dan menyuarakan kepentingan
partisipasi dalam pembuatan perundangan dan
masyarakat
untuk
kebijakan publik. Sebab semakin tinggi tingkat
menghindari kesan bahwa demokrasi perwakilan
partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan
hanya memberi kesempatan partisipasi lima tahun
dan perundangan maka akan semakin absah
sekali kepada masyarakat ketika negara sedang
pemerintahan itu di mata rakyatnya.
secara
luas.
Ini
semua
menyelenggarakan pemilu. Setelah terbentuk wakil-
dilakukan. Kalau tidak ada perubahan maka
legislatif bekerja sendiri untuk mengeluarkan dan
hukum
apatisme publik akan semakin menguat, tingkat
dengan
partisipasi
meninggalkan masyarakat di belakangnya. Untuk meningkatkan
partisipasi
masyarakat
DPR
harus
aktif
yang
hanya
menunggu
dinamika yang terjadi. Aparat penyelenggara negara baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif harus
dari
berani
masyarakat dan kemudian menampung aspirasi itu.
menegakkan mensejahterakan
umum
keadilan kehidupan
pemerintah dan segenap
koreksi
untuk
the failled state dapat dihindari dan bangsa ini dapat
Keempat, peningkatan kepekaan pemerintah, hal ini secara
langkah
cara inilah maka frozen democracies dapat dicegah,
masyarakat pada lembaga yang terhormat ini.
bila
melakukan
penyempurnaan secara signifikan. Hanya dengan
Situasi ini akan menghasilkan ketidakpercayaan
terjadi
dan
dihindari. Semua pihak harus arif dalam merespon
mendatangi
masukan
melemah
hal yang tidak kita inginkan dan sekuat tenaga harus
masyarakat. Jangan mengulang kegagalan DPR masa lalu
semakin
gagal” (the failled state) tentu hal ini adalah suatu
perundang-undangan tidak ada cara lain kecuali anggota
politik
dampaknya tidak mustahil akan terjadi “negara yang
dalam
pengambilan kebijakan publik dan pembuatan para
melalui
Indonesia adalah suatu hal yang masih harus
membentuk kabinet, mereka kaum eksekutif dan kebijakan
perundangan,
Upaya penyempurnaan proses demokratisasi di
wakilnya di DPR dan setelah presiden terpilih
berbagai
mengusulkan
lolos dari ujian demokrasi.
bisa
sekaligus
Kesimpulan
lapisan
kehidupan segenap lapisan masyarakat yang ada di
Demokrasi adalah konsep politik yang menjadi
negara Indonesia. Indikator yang paling komplit
pilihan sistem politik di berbagai negara dunia
adanya pemerintahan yang memiliki kepekaan
ketiga pada dua dasawarsa terakhir. Ambruknya
adalah pemerintahan yang secara aktif mengambil
ideologi komunisme Uni Soviet di tahun 1989,
peran dalam pembentukan undang-undang tanpa
semakin menambah popularitas demokrasi sebagai 14
Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia
ideologi politik. Konsep demokrasi dianggap mampu
Macpherson. C. B, 1997. The Life and Times of Liberal Democracy. Oxford: Oxford University Press. Markoff, John, 2002. Gelombang Demokrasi Dunia (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Meyer. T., 2005. Demokrasi Sosial dan Libertarian. Jakarta: Friederich Ebert Stiftung. ________, 2004. Politik Identitas. Jakarta: Friederich Ebert Stiftung. Sutrisno, Muji, 2000. Demokrasi Semudah Ucapankah? Yogyakarta: Penerbit Kanisius Sorensen George, 1993. Democracy and Democratization,Process and Prospect in a Changing World. Oxford: Westview Press Inc. Weiner, Myron and Samuel P. Huntington. 1981. Understanding Political Development. Boston: Little Brown.
dan nyata untuk mengatasi masalah sosial politik yang dihadapi berbagai negara. Agar akselerasi
praktek demokratisasi
dapat
ditingkatkan, maka perlu upaya-upaya konkrit yang harus dilakukan, diantaranya adalah penanaman atas pemahaman nilai-nilai demokrasi secara individual ditingkatkan, pembentukan masyarakat sipil dan kelembagaan sosial, perbaikan kinerja parlemen dan peningkatan kepekaan pemerintah. Bangsa Indonesia yang masih dalam taraf belajar berdemokrasi harus selalu belajar dan melakukan pembenahan di segala bidang. Kelemahan yang terjadi selama satu dekade proses reformasi digulirkan sebaiknya terus dikoreksi dan diperbaiki. Dengan cara ini maka praktek demokrasi untuk kesejahteraan
rakyat
dapat
direalisasi
dan
kegagalan demokrasi dapat dihindari.
Daftar Pustaka Berger, Peter. L and Richard Neuhauss.1977.To Empower People, the Role of Mediating Structure in Public Policy.Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research. Chandoake, Neera, 1995. State and Civil Society: Exploration in Political Theory. London: Sage Publication Falk, Richard, 1981, Human Right and State Sovereignty, New York: Holmes and Meier. Held, David. 1987. Models of Democracy. Cambridge: Polity Press. Lechman, David, 1989, Democracy and Development in Latin America, Cambridge: Polity Press. Mangun Wijaya, 1994. Dalam Sidney Hook, Sosok Filsuf Humanisme Demokrasi Dalam Tradisi Pragmatisme. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 15