BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA, PERLINDUNGAN HUKUM DAN TENAGA KONTRAK
2.1 Perjanjian Kerja 2.1.1 Pengertian Perjanjian Kerja Secara yuridis, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Selanjutnya perjanjian yang dalam bahasa belanda disebut arbeldsoverenkoms, mempunyai beberapa pengertian, Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syaratsyarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”. Wirdjono Prodjodikoro sesuai Pasal 1601 huruf a menyebut tentang perjanjian perburuhan30. Sedangkan Soebekti ada menyebut tentang Perjanjian Perburuhan yang sejati31. Pengertian perjanjian kerja yang umum, dapat dilihat dalam Pasal 1601 huruf a KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah
30
Wirjono Prodjodikno, 1981, Hukum Perdata Tetang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Cet. VII, Sumur-Bandung. h. 67. 31
Soebekti, 1960, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. V, Penerbit CV. Pembimbing Masa, Jakarta. h. 131.
30
31
perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain (simajikan) untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Selanjutnya, Pasal 1601 KUH Perdata huruf b, menentukan tentang Persetujuan pemborongan kerja adalah “suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan”. Selain pengertian normatif seperti di atas Imam Soepomo berpendapat, bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (pekerja/buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dan pihak kedua yakni majikan/pengusaha mengikatkan diri untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah32. 2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat (1) menyatakan: Perjanjian kerja dibuat atas dasar: a. Kesepakatan kedua belah pihak; b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
32
Zainal Asikin. op.cit. h. 51.
32
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan. Selanjutnya KUH Perdata juga mengatur syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Kausa yang halal. Pasal 1338 KUH perdata juga berkaitan dengan suatu perjanjian yaitu berbunyi: “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 2.1.3 Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Pasal 52 ayat (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Suatu Perjanjian harus mempunyai pekerjaan yang diperjanjikan. Hal tersebut mengandung makna bahwa yang diperjanjiakan dalam suatu perjanjian kerja harus mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah33.
33
Hidayat Muharam, 2006, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4.
33
1. Adanya unsur work atau pekerjaan Suatu perjanjian kerja tersebut haruslah ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut, pekerjaan mana yaitu yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja. Pasal 1603 a KUHPer menyatakan “Buruh Wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”. 2. Adanya Service atau pelayanan Pasal 1603 b KUHPer, Pekerja wajib melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan di bawah perintah orang lain, si majikan. Dengan adanya ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa si pekerja dalam melaksanakan pekerjaanya berada di bawah wibawa orang lain yaitu si majikan. 3. Adanya unsur upah Dilihat dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang 13 Tahun 2003 menyatakan definisi dari Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemeberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarakan menurut
suatu perjanjian kerja,
kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan
34
bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 2.1.4 Pembagian Perjanjian Kerja Pada dasarnya perjanjian kerja dibuat tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertentu apakah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Jadi seperti perjanjian lainnya, bentuk perjanjian kerja adalah bebas. Perjanjian lisan lazimnya dilakukan di masyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana, misalnya perjanjian “pengadasan ternak” sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan di masyarakat yang sudah modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya kompleks. Perjanjian tertulis untuk hubungan bisnis lazimnya disebut dengan kontrak. Selanjutnya perjanjian kerja dapat dibagi menjadi: a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu; Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terdapat di Pasal 1603 e ayat (1) KUH Perdata yang mengatur mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu: “Hubungan kerja berakir demi hukum jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian atas peraturan-peraturan atau dalam peraturan perundang-undangan atau jika semua itu tidak ada menurut kebiasaan”. Jelaslah bahwa yang dinamakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibagi pula menjadi 3 yaitu:
35
1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja tertulis untuk waktu 2 tahun dan sebagainya atau sampai proyek selesai. 2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut undang-undang, misalnya bila pengusaha mempekerjakan tenaga asing, dalam perjanjian kerja tertulis untuk waktu sekian tahun dan sebaginya menurut ijin yang diberikan oleh menteri tenaga kerja atas dasat Undang-Undang Nomor 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga kerja asing. 3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut kebiasaan, misalnya diperkebunan terdapat pekerja pemetik kopi, jangka waktu perjanjian kerja ditentukan oleh musim kopi. Musim kopi hanya berlangsung beberapa bulan dan setelah musim kopi selesai maka perjanjian kerja dianggap telah berakhir. b. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu Perjanjian kerja untuk waktu tertentu diatur dalam Pasal 1603 huruf q ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika waktu lamanya hubungan kerja tidak ditentukan baik dalam perjanjian atau peraturan majikan, maupun dalam peraturan perundang-undangan ataupun pula menurut kebiasaan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu. Dengan dimikian yang dinamakan
36
perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja dimana waktu berlakunya tidak ditentukana baik dalam perjanjian, undang-undang ataupun dalam kebiasaan.
2.2 Perlindungan Hukum 2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut34. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek-subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada karya ilmiah ini akan lebih difokuskan pada perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan dan kesalamatan tenaga kontrak sebagai mana telah diatur dalam Undng-Undang. 2.2.2 Pengertian Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja, untuk memberi keharmonisan dalam bekerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hakhak dasar pekerja dan menjamin kesetaraan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja
34
Satijpto Raharjo, 2003, Sisi–sisi lain dari hukum di indonesia, Kompas, Jakarta, h. 121.
37
dan keluarganya, dengan tetap melihat perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan perusahaan. Menurut Kartasapoetra dan Indraningsih sebagaimana dikutip Asikin maka perlindungan pekerja ini mencakup35: a. Norma Keselamatan Kerja: yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan; b. Norma Kesehatan Kerja dan Heigiene Kesehatan Perusahaan yang meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit; c. Norma Kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, system pengupahan, istirahat, cuti, kerja, wanita, anak, kesusilaan menurut agama keyakinan masingmasing
yang
diakui
oleh
pemerintah,
kewajiban
sosial
kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral; d. Norma Kecelakaan Kerja meliputi: Tenaga Kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan
35
Zainal Asikin, op.cit. h. 96.
38
dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian. Sedangkan menurut Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu: a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan seharihari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja
sesuatu
diluar
kehedaknya.
Perlindungan ini disebut jaminan sosial. b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannnya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut dengan kesehatan kerja. c. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan; atau yang biasa disebut dengan keselamatan kerja36.
36
Zainal Asikin, Loc.Cit.
39
Berdasarkan pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Imam Soepomo meliputi lima bidang hukum perburuhan, yaitu37: a. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum ia menjalani hubungan kerja. Masa ini sering disebut dengan masa pra penempatan atau pengerahan. b. Bidang hubungan kerja Masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja itu didahului oleh perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja tetap. c. Bidang kesehatan kerja Selama menjalin hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatan tubuhnya dalam jangka waktu yang relatif lama. d. Bidang keamanan kerja Adanya perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja. Dalam hal ini negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja.
37
Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Surabaya, h. 11.
40
e. Bidang jaminan sosial buruh Telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 2.2.3 Jenis Perlindungan Hukum Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu38: 1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban. 2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 2.3 Tenaga Kontrak 2.3.1 Pengertian Tenaga Kontrak Penegertian Tenaga kontrak adalah tenaga kontrak yang bekerja pada suatu instansi dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau kontrak dapat juga disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Pengaturan lebih lanjut PKWT dijabarkan di dalam Keputusan
38
Musrihah, loc.it.
41
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat
Kepmenakertrans):
KEP.100/MEN/VI/2004
Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 2.3.2 Syarat Kerja Kontrak Adapun syarat-syarat untuk melakukan kerja kontrak adalah sebagai berikut: 1. Perjanjian Kerja Kontrak harus ditulis dan harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: ”perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin.” 2. Perjanjian Kerja Kontrak yang tidak dibuat tertulis dianggap sebagai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan demikian pekerja menjadi pekerja tetap di perusahaan tersebut sesuai dalam Pasal 57 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. 3. Perjanjian Kerja Kontrak tidak mempersyaratkan adanya masa percobaan sesuai dalam Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: ”perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.”
42
4. Apabila dalam Perjanjian Kerja Kontrak ditetapkan masa percobaan maka akan batal demi hukum sesuai dalam Pasal 58 ayat 2 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: ”dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.” 5. Perjanjian Kerja Kontrak tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat terus-menerus atau tidak terputus-putus, sesuai dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: ”perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: jangka waktu; atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.” Adapun ciri-ciri pekerjaan yang dapat dibuat Perjanjian Kerja untuk Kontrak adalah sebagai berikut: 1. Jangka waktu pekerjaan tersebut tertentu atau terbatas 2. Jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja/buruh adalah tertentu bersifat, jenisnya dan kegiatanya selesai dalam jangka waktu tertentu 3. Pekerjaan yang bukan merupakan kegiatan pokok dari suatu perusahaan atau hanya merupakan pekerjaan penunjang atau tambahan
43
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru atau kegiatan baru atau tambahan yang dalam percobaan atau penjajakan. Adapun masa berakhirnya Perjanjian Kerja untuk Kontrak adalah sebagai berikut: 1. Untuk Perjanjian Kerja untuk Kontrak adalah yang sekali selesai dan predictable maka perjanjian kerja untuk waktu tertentu diadakan untuk paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Pembaruan perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat diadakan satu kali dan paling lama dua tahun. 2. Apabila perjanjian kerja untuk kontrak diakhiri oleh salah satu pihak sebelum berakhirnya perjanjian kerja untuk kontrak, maka pihak yang mengakhiri harus mengganti rugi sebesar upah pekerja sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan sebaliknya jika kewajiban ganti rugi itu tidak terjadi apabila pekerjaan yang diprediksikan untuk jangka waktu tertentu lebih cepat diselesaikan. Bila demikian maka perjanjian kerja untuk kontrak dibuat akan berakhir dengan sendirinya sesuai dalam Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: ”apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak
44
yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.” Jika sampai perjanjian kerja untuk kontrak itu pekerjaan belum selesai juga selesai maka dapat dilakukan pembaharuan perjanjian kerja untuk kontrak¸ pembaharuan perjanjian kerja untuk kontrak tersebut dapat dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perjanjian kerja. Konsekuensinya selama 30 hari masa tenggang waktu tidak ada hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha.
