ANALISIS KESIAPAN RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. V.L. RATUMBUYSANG PROVINSI SULAWESI UTARA PADA ASPEK KINERJA PELAYANAN, KEUANGAN DAN LAPORAN KEUANGAN POKOK DALAM RANGKA MENUJU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Kartika Devi Tanos*, Grace D. Kandou**, A.M. Joy Rattu* *Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Unsrat ** Fakultas Kesehatan Masyarakt Unsrat ABSTRAK Rumah sakit pemerintah merupakan institusi pemerintah yang memainkan peran yang penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Rumah sakit pemerintah memerlukan penilaian masyarakat untuk membuat layanan yang lengkap dan memberikan kualitas yang lebih baik. Dalam rangka peningkatan pendapatan, banyak masalah dapat terjadi seperti keterbatasan dana, inefeketif layanan dan kesulitan dalam penilaian kinerja rumah sakit. Melalui BLUD, rumah sakit pemerintah diharapkan dapat meningkatkan prefesionalisme, entrepreneurship, transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Instrumen penelitian digunakan melalui survey, observasi dan wawancara secara mendalam. Data diperoleh dari beberapa dokumen RSJ Prof. dr. VL. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah kunjungan dan BOR mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2014. Selanjunya, laporan keuangan tersedia di RS. Dengan BLUD, SDM diberikan motivasi untuk bekerja secara efektif dan efesien karena BLUD merupakan organisasi non-profit. Rumah sakit dapat berkembang dengan baik jika pendapatan diatur secara efektif dengan berorientasi pelaporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dalam standar layanan dari SPM. RSJ Prof. dr. VL. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara belum siap menuju BLUD. Banyak halhal eksternal yang bisa merekomendasikan terwujudnya BLUD di RSJ Prof. dr. VL. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini bisa terwujud jika syarat menuju BLUD disiapkan dengan benar. Kata kunci: BLUD, kinerja layanan, kinerja keuangan dan laporan keuangan pokok
ABSTRACT The government hospital is public institution that plays important role for improvement the public health. Government hospitals are required to serve community, to be able to complete and give better quality. With the increasing demand, lots of problems have appeared which are limited budget, ineffectiveness of bureaucracy and difficulties in measuring performance. Through Local Public Service Agency, government hospitals are expected to increase professionalism, entrepreneurship, transparency and accountability. Research use qualitative study. The instruments consist of surveys, observations, and in-depth interview. Data are also gathered from documents of Prof. dr. V.L. Ratumbuysang Mental Hospital North Sulawesi. The number of visits and Bed Occupancy Rate has significant decrease in 2014. Furthermore, the basic financial report has been exist. With BLUD, human resource is encouraged to work effectively and efficient because BLUD is non-profit entity. Hospitals can only thrive when income can be managed effectively with oriented budgeting in the improving quality services on standard quality of SPM Prof. dr. V.L. Ratumbuysang Mental Hospital North Sulawesi has not been ready towards to Local Public Service Agency based on service, financial performance and basic financial report aspects. Many external parties have recommended studying Local public service agency in Prof. dr. V.L. Ratumbuysang Mental Hospital. It is a form of recognition that Local public service agency has been established correctly. Keywords : Local public service agency, service performance, financial performance and basic financial report
35
PENDAHULUAN
praktek
Sejak diberlakukannya UU Nomor 32
meningkatkan
tahun
Pemerintahan
masyarakat dalam rangka memajukan
Daerah telah menimbulkan perubahan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan
pada sistem pemerintahan yang awalnya
kehidupan bangsa. PPK-BLU menjadi
menganut
pola
penting karena pengelolaan keuangan
terpusat
berubah
2004
tentang
pertanggungjawaban menjadi
pola
bisnis
yang
sehat
pelayanan
untuk kepada
Badan Layanan Umum (BLU) memiliki
desentralisasi. Dalam hal ini pemerintah
perbedaan
daerah diberikan wewenang luas untuk
keuangan negara pada umumnya (Putra,
mengelola
2016).
dan
bertanggung
jawab
secara nyata atas potensi daerah yang
dengan
Sebagai
pengelolaan
penjabaran
dari
PP
dimiliki. Dengan adanya sistem otonomi
Nomor 23 Tahun 2005, pemerintah
daerah
mengeluarkan
tersebut,
mengakibatkan
Peraturan
Menteri
pergeseran orientasi pemerintah yaitu
Keuangan No.92/PMK.05/2011 tentang
berorientasi
dan
Rencana Bisnis dan Anggaran serta
kebutuhan publik. Tujuan dari otonomi
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan
daerah
memperkuat
Umum. Pada peraturan ini diatur alur
ekonomi daerah dan nantinya untuk
perencanaan BLU yang dimulai dari
menunjang
nasional.
suatu dokumen, yaitu Rencana Bisnis
Salah satu cara untuk mewujudkan hal
dan Anggaran (RBA). Rencana Bisnis
tersebut
adanya
dan Anggaran BLU adalah dokumen
sektor
perencanaan bisnis dan penganggaran
daerah
yang berisi program, kegiatan, target
pada
adalah
tuntutan
untuk
perekonomian
adalah
perwujudan
dengan reformasi
publik/reformasi
keuangan
(Puspadewi dan Rosidi, 2016). Pemerintah mengeluarkan Nomor
23
kemudian
Peraturan tahun
kinerja, dan anggaran suatu BLU. Penyusunan RBA berasal dari BLU itu
Pemerintah
2005
sendiri.
Setiap
BLU
harus
dapat
tentang
merencanakan apa-apa saja yang akan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
dijadikan praktek bisnis serta anggaran
Umum. Pola Pengelolaan Keuangan
yang menunjangnya dalam satu tahun ke
Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
depan (Putra, 2016).
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas
Rumah sakit (RS) pemerintah
berupa
merupakan institusi pelayanan publik
keleluasaan untuk menerapkan praktek-
yang memegang peranan penting bagi 36
peningkatan
derajat
kesehatan
keseluruhan syarat tersebut terpenuhi
masyarakat. Dengan semakin tingginya
melalui surat keputusan dari pemda atau
tuntutan bagi RS pemerintah untuk
provinsi
meningkatkan
pelayanan
pelayanannya,
banyak
maka
sebuah
publik
organisasi
dikatakan
dapat
permasalahan muncul terkait dengan
menjadi BLU. BLU mencoba untuk
terbatasnya anggaran yang tersedia, alur
menyelesaikan masalah efisiensi dan
birokrasi
efektivitas
yang
pengelolaan
panjang,
aturan
keuangan
yang
pemerintah
menjanjikan
dengan
fleksibilitas
dalam
menghambat kelancaran pelayanan dan
pengelolaan keuangan. Melalui hal ini
sulitnya mengukur kinerja (Riawati,
diharapkan organisasi pelayanan sektor
2016).
publik yang bernaung dibawah payung
Penelitian dari Trianasari dan
BLU dapat memanfaatkan pendapatan
Idrus (2012) yang melakukan evaluasi
yang didapatkannya untuk memberikan
strategi pada RSUD Dr. Saiful Anwar
peningkatan
(RSSA) Malang sebelum dan sesudah
organisasi
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
prinsip
yaitu dari tahun 2007 sampai dengan
Perubahan sebuah organisasi publik
2011.
menjadi BLU tidak hanya berdampak
Penelitian
termasuk
jenis
pelayanan dengan
efisiensi
dan
tidak dan
mutu
melupakan
produktivitas.
penelitian deskriptif eksploratif dengan
terhadap
desain penelitian kualitatif (naturalistik).
keuangan, tetapi juga harus diikuti oleh
Metode pengumpulan
peningkatan
data yang
fleksibilitas
pengelolaan
pelayanan.
Peningkatan
digunakan adalah studi kasus. Metode
pelayanan disini tercermin pada adanya
pengolahan
standar
data
menggunakan
pelayanan
minimal
yang
Balanced Scorecard dengan strategi
merupakan sebuah bukti adanya tuntutan
pengumpulan
ganda
peningkatanan pelayanan yang mutlak
Hasil
harus
data
secara
(triangulasi).
dimiliki
oleh
sebuah
BLU.
penelitian menunjukkan
Pemenuhan terhadap kebutuhan atas
bahwa perubahan status menjadi BLUD
peningkatan pelayanan organisasi publik
telah mempengaruhi kondisi dan kinerja
mendorong organisasi tersebut untuk
RSSA, baik pengaruh baik maupun
melakukan
kurang baik.
berdampak terhadap peningkatan biaya
Persiapan untuk menjadi BLU tidak
mudah,
meliputi
inovasi-inovasi.
Hal
ini
produksi pelayanan yang disediakan
pemenuhan
oleh organisasi tersebut. Peningkatan
syarat-syarat substantif, syarat teknis,
biaya produksi tersebut secara otomatis
maupun syarat administratif. Setelah 37
akan berdampak terhadap penentuan
RSJ
tarif pelayanan (Putra, 2016).
Prof.
Dr.
V.
L.
Ratumbuysang Sulawesi Utara sebagai
Berdasarkan
PMK
Satuan
Kerja
Pemerintah
Daerah
No.92/PMK.05/2011, BLU diharuskan
(SKPD) Provinsi Sulawesi Utara, dalam
menyusun
Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan
Rencana
Bisnis
dan
Anggaran (RBA) berdasarkan basis
menjadi
kinerja dan perhitungan akuntansi biaya
sebagai Unsur Penunjang Pemerintah
menurut layanannya serta menyusun
Provinsi Sulawesi Utara yang bertugas
standar biaya, menggunakan standar
menyelenggarakan dan melaksanakan
biaya tersebut, dimana salah satu unsur
pelayanan kesehatan secara paripurna
utama
(promotif,
dalam
RBA
merupakan
Lembaga
Teknis
preventif,
Daerah
kuratif,
dan
perhitungan biaya satuan dalam rangka
rehabilitatif). Jika dilihat dari sejarah
penentuan tarif pelayanan (Widiprana,
berdirinya, Rumah sakit ini didirikan
2012).
sekitar tahun 1934 oleh Prof. Dr. V.L.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Ratumbuysang
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Doorgangshuis
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
(Rumah Putih atau Witte Huis). Pada
Layanan Umum Daerah menyebutkan
Tahun 1951 berubah nama menjadi RSJ.
bahwa RBA antara lain harus memuat
RSJ Manado menjadi Rumah Sakit Jiwa
analisis dan perkiraan biaya satuan serta
Manado
perkiraan harga dalam rangka penentuan
Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal
tarif
Pelayanan
layanan.
Dengan
adanya
dengan Voor
Kelas
A,
nama
Krankzinnigen
sebagai
Medik
Unit
Departemen
perhitungan unit cost secara terperinci,
Kesehatan RI, dengan kapasitas 250
maka
tempat tidur (Profil RS Prof. dr. VL.
peran
pemerintah
sebagai
pengawas sekaligus regulator dapat
Ratumbuysang, 2015).
lebih dijalankan dengan efektif. Selain
Tahun
2000
RSJP
Manado
itu, adanya perhitungan unit cost yang
diserahkan kepada Pemerintah Provinsi
pasti akan lebih memudahkan dalam
Sulawesi Utara sebagai tindak lanjut
keputusan
dan
pemberlakuan otonomi daerah. Dalam
apabila BLU tersebut nantinya dapat
Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 15
memiliki daya saing yang bagus dalam
tahun 2002 yang mengatur legalitas
persaingan dengan sektor swasta, maka
lembaga
kedepannya dapat mengurangi beban
Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi
anggaran
Sulawesi
anggaran
(subsidi)
pemerintah
sendiri
(Widiprana, 2012).
ini
sebagai
Utara
Satuan Kerja
maka
ditetapkan
nomenklatur Badan Pengelola Rumah 38
Sakit Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang.
Ratumbuysang Sulawesi Utara menuju
Tahun 2008 nama rumah sakit berubah
badan layanan umum daerah.
kembali sesuai Perda No.4 Tahun 2008 menjadi Rumah Sakit Khusus Daerah
METODE PENELITIAN
Kelas A Provinsi Sulawesi Utara. Pada
Jenis penelitian yang digunakan yaitu
Tahun 2011 melalui Peraturan Daerah
penelitian kualitatif,dilaksanakan di RSJ
No.6 Tahun 2011 berubah nama kembali
Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang Sulawesi
menjadi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Utara.
V.L. Ratumbuysang Sulawesi Utara.
metode
Hasil observasi awal, diperoleh bahwa
pengambilan
RS ini telah 2 kali mengajukan penilaian
“penilaian” peneliti mengenai siapa-
yaitu pada tahun 2013 dan 2014. Hasil
siapa saja yang pantas (memenuhi
penilaian masih dibawah harapan yaitu
persyaratan) untuk dijadikan sampel
masuk kategori kurang sehat. Ada
oleh Kuntoro (2009) yang dikutip oleh
beberapa hal yang menjadi akar masalah
Nasir (2011). Berdasarkan hal tersebut
seperti pelaporan keuangan dan jumlah
maka
kunjungan pasien (Profil RSJProf.dr. V.
sebanyak 6 orang,
L.
Ratumbusyang
Sulawesi
Penelitian
ini
purposive
sampling,
sampel
peneliti
menggunakan yaitu
berdasarkan
mengambil
Informan
Utara,
2016).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hal tersebut, terlihat
1. Analisis kesiapan RSJ Prof. dr. V.
bahwa perubahan status rumah sakit
L. Ratumbuysang Sulawesi Utara
menjadi badan layanan umum daerah
pada aspek kinerja dalam rangka
bisa
menuju
menciptakan
kualitas
layanan
rumah sakit menjadi lebih baik. Hal
badan
layanan
umum
daerah
inilah yang akan dilakukan oleh RSJ Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Sulawesi Utara.
Namun,
untuk
dengan indikator jumlah kunjungan dan
melengkapi persyaratan BLUD terlebih
BOR maka terlihat terjadi penurunan
dulu. Persyaratan tersebut terdiri dari
tajam
persyaratan
substantif,
kunjungan baru untuk tahun 2011-2014
teknis, dan administratif. Berdasarkan
mengalami trend peningkatan sejak
latar belakang ini maka penulis tertarik
2011-2013, namun terjadi penurunan
untuk
yang tajam dari 2013 ke 2014 khususnya
kesiapan
RS
dituntut
Berdasarkan aspek kinerja layanan
administrasi
melakukan penelitian tentang RSJ
Prof.
Dr.
V.
L.
pada
tahun
2014.
jumlah
untuk pasien umum yaitu 13.801 (2013) menjadi 4341 (2014). 39
jumlah kunjungan lama untuk tahun
DPRD Kota Bandung. Data primer
2011-2014 semua jenis pasien (jiwa,
diperoleh dari wawancara mendalam,
umum dan gigi) mengalami penurunan.
data skunder diperoleh dari pengamatan
Namun,
terhadap
penurunan
yang
signifikan
terlihat pada jumlah kunjungan pasien
mengalami
peningkatan.
dibutuhkan
penurunan
kunjungan. Berdasarkan asumsi tersebut dapat dinyatakan bahwa RSUD Kota Bandung terhadap persyaratan BLUD
pelayanan rumah sakit yang jelek namun
diasumsikan baru mencapai 66,67%.
karena adanya Permenkes 54/2014.
Penelitian dari Melani (2011) yang
Peraturan ini melarang rumah sakit
melakukan analisis kesiapan BLUD
khusus termasuk rumah sakit jiwa untuk
pada
melayani pasien umum.
Belitung.
jumlah kunjungan 37,09%. Kendala
2011 menjadi 8.65 pada tahun 2014.
yang dihadapi justru dari masalah SDM,
BOR untuk pasien jiwa cenderung
laporan
meningkat dari 77,08 menjadi 81,42.
keuangan
pembayaran
Penelitian dari Dadan (2007) yang
di
dan RS.
sistem Hal
ini
menyebabkan kesiapan RS menunju
melakukan penelitian tentang kesiapan
BLUD
RSUD Kota Bandung dalam rangka
harus
dipersiapkan
dengan
strategi khusus.
menuju Badan Layanan Umum Daerah
Trianasari dan Idrus (2008) dalam
keuangan.
penelitiannya yang berjudul “ Evaluasi
Penelitian ini merupakan kajian studi
Strategi
kasus dengan menggunakan metode secara
Kabupaten
2010 mengalami peningkatan 63,3% dan
pasien non jiwa yaitu 65,92 pada tahun
deskriptif
RSUD
Berdasarkan indikator BOR tahun 2006-
BOR mengalami penurunan untuk
analisis
telah
trend meningkat seperti BOR, jumlah
ini bukan disebabkan karena kualitas
akuntansi
yang
pelayanannya setiap tahun menunjukkan
tajam
26.970 pasien “hilang” sejak 2013. Hal
dari
hasil
bahwa RSUD Kota Bandung kinerja
dibandingkan tahun 2013. Ada sekitar
ditinjau
serta
dicapai. Hasil penelitian menunjukkan
Hal
sebaliknya terjadi pada tahun 2014 yang mengalami
administrasi
keuangan dan dokumen lainnya yang
total kunjungan pada tahun 20112013
dokumen
RSUD
Dr.
Saiful
Anwar
(RSSA) Malang Sebelum dan Sesudah
kualitatif.
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Subjek penelitian ini adalah: Direktur,
Tujuan : Mengetahui evaluasi strategi
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,
RSUD
Kepala Urusan Keuangan, Koordinator
Dr.
Saiful
Anwar
(RSSA)
Malang sebelum dan sesudah Badan
Penyusunan Program, Bendaharawan,
Layanan
staf keuangan, pejabat pemda dan 40
Umum
Daerah
(BLUD)”
menemukan bahwa Perubahan status
Kinerja keuangan dilihat dari capaian
menjadi BLUD telah mempengaruhi
realisasi pendapatan dan belanja RS.
kondisi dan kinerja RSSA, pengaruh
laporan realisasi pendapatan mengalami
baik maupun kurang baik. Sebagai
penurunan capaian sejak 2012-2014
BLUD masalah yang dihadapi RSSA
yaitu dari 93,0% pada tahun 2012
antara lain keefektifan, keefisienan dan fleksibilitas
masih
terkendala,
menjadi
alur
Berdasarkan
birokrasi/ administrasi yang lama belum
cenderung
yang
mengalami
97,2% pada tahun 2012 menjadi 92,0%
dan prasarana serta kuantitas tenaga
pada tahun 2014. Jika dilihat dari jumlah
masih kurang memadai. Namun dengan
uang
segala keterbatasan dan tantangan yang
yang
dibelanjakan
terjadi
peningkatan sebesar Rp. 25,8 M dari
harus dihadapi secara garis besar RSSA
tahun 2012-2014. Penurunan capaian
cukup siap dan dapat melaksanakan
belanja
BLUD.
dan
menunjukkan hasil
penurunan
capaian sejak 2012-2014 yaitu dari
melakukan perencanaan strategi; sarana
dari
yang
laporan belanja rumah sakit mengalami
dilakukan oleh bagian lain, bukan oleh
Perbedaan
yang
sebesar Rp. 3,7 M.
secara menyeluruh; evaluasi strategi
dengan
2014.
mengalami penurunan pada tahun 2014
bawah; keramahan belum diterapkan
sama
jumlah
tahun
yang kurang lebih Rp. 5,8 M namun
berasal dari golongan menengah ke
yang
pada
diperoleh terlihat terjadi peningkatan
tuntas teratasi; pelanggan mayoritas
bagian
61,4%
penelitian
keuangan
dengan penelitian ini yaitu pada ketiga
pendapatan bahwa
RS
pengelolaan
yang belum
efektif
dan
efisien.
RS yaitu RSUD Kota Bandung, RSUD
Asmoko
Kabupaten Belitung dan RSSA Malang terjadi peningkatan jumlah kunjungan dan BOR. Hal ini menyebabkan kedua
(2006)
dalam
hasil
penelitiannya
menunjukan
bahwa
penganggaran
berbasis
kinerja
berpengaruh positif secara signifikan
RS sudah bisa menjadi BLUD.
terhadap
2. Analisis Kesiapan RSJ Prof. dr. V.
efektifitas
pengendalian
keuangan dan efektifitas pengendalian
L. Ratumbuysang Sulawesi Utara
kinerja pada Pemerintah daerah. Hasil
Pada Pelayanan Keuangan Dalam
pengujian ini juga berhasil mendukung
Rangka Menuju Badan Layanan
penelitian
Umum Daerah
menunjukkan penyusunan
41
Arifin
(2012)
yang
bahwa
partisipasi
anggaran
berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja aparat
menunjukkan tren yang positif dan
pemerintahan.
pemanfaatan
Rosalin (2012) meneliti Faktor-
timeliness
badan
pelaporan
layanan
komitmen
umum
organisasi
berpengaruh
Jahra (2013) yamg meneliti di Rumah Sakit Daerah Kalisat yang telah
menunjukan
mengimplentasikan Pola Pengelolaan
secara
positif
Keuangan
keandalan
keuangan.
menunjukkan
terus
keuangan
terhadap
pelaporan
yang
meningkat.
faktor yang mempengaruhi keandalan dan
pelayanan
Hal
bahwa
Badan
Layanan
Umum
Daerah (PPK BLUD) sejak tahun 2010.
ini
Berdasarkan analisis didapatkan bahwa
komitmen
secara
keseluruhan
PPK
BLUD
organisasi yang dimiliki Badan Layanan
berpengaruh secara signifikan terhadap
Umum dapat meningkatkan keandalan
kinerja keuangan, kinerja pelayanan
pelaporan
serta kinerja mutu dan manfaat bagi
keuangan
pada
Badan
Layanan Umum yang harus dipenuhi. Puspadewi tentang
(2012)
implementasi
keuangan
meneliti
BLUD.
pengelolaan
penelitian
diatas
menunjukkan bahwa kinerja keuangan
Daerah yang telah diterapkan oleh
dari Rumah Sakit Daerah Kalisat dan
Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk
Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk
RSUD Nganjuk telah menyusun dan
RSUD Nganjuk mengalami peningkatan
mengimplementasikan
semua
setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan
persyaratan administratif PPK-BLUD
RS tersebut siap menjadi BLU. RSJ
yang
Kelola,
Prof. dr. V.L. Ratumbuysang Sulawesi
Rencana
Utara pada tahun 2014 mengalami
Bisnis Anggaran, Standar Pelayanan
penurunan seiring dengan menurunnya
Minimal, dan Laporan Keuangan. Hasil
jumlah kunjungan dan BOR.
meliputi
Rencana
Layanan
Beberapa
Umum
dari
Badan
masyarakat sesudah penerapan PPK
Pola
Strategis
penelitian
tahunnya
Bisnis,
ini
rumah
Tata
adalah
sakit
setiap
Untuk menjadi BLU yang memiliki
berpotensi
kontribusi kepada keuangan Negara
mengalami kenaikan dalam pendapatan.
serta
Hasil
bermutu,
IKM
menunjukkan
setiap
menyediakan BLU
pelayanan dihadapkan
yang pada
tahunnya mengalami peningkatan dan
beberapa tantangan berikut. Pertama,
pada tahun 2012 sasaran mutu telah
perlu
tercapai.
Hasil
dilakukan
peningkatan
indikator
penilaian
kemampuan manajerial para pimpinan
efisiensi pelayanan setiap
tahunnya
eksekutif BLU agar mampu membawa
dan
BLU menjadi organisasi sektor publik
menunjukkan
peningkatan
42
dengan kinerja sektor swasta. Hal ini
Keuangan Badan Layanan Umum secara
sangat
adanya
explisit menjelaskan, BLU tidak hanya
perubahan budaya kerja dari yang
sebagai format baru dalam pengelolaan
sebelumnya
administrator
keuangan Negara namun juga sebagai
menjadi manajer. Profesi yang pertama
wadah baru bagi pembaruan manajemen
lebih
keuangan sektor public (public sector
penting
mengingat
sebagai
mengutamakan
ketaatan
pada
aturan dan prosedur kerja (process
reform
oriented)
Strategi
sementara
in
financial
managements).
yang
kedua
pencapaian
hasil
mereformasi organisasi sektor publik
(outcome oriented) dengan skill dan
melalui pembentukan Badan Layanan
kepemimpinan yang mumpuni. Peran
Umum serta tantangan dan isu-isu
kepemimpinan menjadi sangat penting
strategisnya.
mengutamakan
untuk mengkomunikasikan sasaran dan tujuan
organisasi
Maksud
pusat
pembentukan
dalam
Badan
seluruh
Layanan Umum Badan Layanan Umum
anggota organisasi agar semua elemen
(BLU) adalah instansi di lingkungan
organisasi dapat bersinergi secara aktif
Pemerintah
dalam pencapaian tujuan organisasi.
memberikan
Dengan budaya kinerja, para manajer
masyarakat berupa penyediaan barang
tidak lagi menunggu perintah dari atasan
dan/atau
karena semua urusan teknis operational
mengutamakan mencari keuntungan dan
organisasi adalah merupakan tanggung
dalam
jawab pribadinya. Dengan kata lain,
didasarkan pada prinsip efisiensi dan
akuntabilitas seorang manajer diukur
produktivitas (Pasal 1 ayat 23 UU No. 1
dari seberapa cakap dia memimpin
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
organisasi dalam memenuhi target yang
Negara). Selanjutnya pasal 68 ayat (1)
ditetapkan.
menyatakan tujuan pembentukan BLU
Demi
kepada
pemerintah
dibentuk
pelayanan
jasa
yang
kepada
dijual
melakukan
untuk
tanpa
kegiatannya
kualitas
yaitu meningkatkan pelayanan kepada
pelayanan rumah sakit di Indonesia,
masyarakat dalam rangka memajukan
salah satu upaya pemerintah adalah
kesejahteraan umum dan mencerdaskan
memberlakukan sistem Badan Layanan
kehidupan bangsa. Dengan kata lain
Umum (BLU). Sehingga rumah sakit
pemerintah
pemerintah di seluruh Indonesia dituntut
sebagai
untuk menerapkan sistem badan layanan
oriented, not-for-profit oriented dan
umum ini. Penjelasan umum PP 23
outcome-oriented.
Tahun
2005
meningkatkan
yang
tentang
Pengelolaan 43
ingin
organisasi
menjadikan yang
BLU
costumer-
Costumer oriented adalah suatu
yang dihasilkan. Ketiga, BLU dikelola
organisasi yang peka atas kebutuhan
untuk
pelanggan sehingga produk dan atau
bermutu sebagai sumber pendapatan
jasa yang dijual selalu ditujukan untuk
operasional.
meningkatkan
pelanggan.
pengelolaan keuangan BLU didukung
Organisasi not-for-profit-oriented yaitu
dengan pendelegasian wewenang yang
organisasi yang dikelola bukan dalam
luas
rangka mencari laba dimana pendapatan
managers manage’. Dengan privilese
yang
untuk
tersebut, diharapkan para manajer BLU
peningkatan mutu pelayanan sehingga
dengan diskresinya mampu mengelola
bermanfaat
akhir
sumber-sumber daya baik keuangan
layanan, sedangkan outcome-oritented
maupun non-keuangan secara sinergi
adalah suatu pengelolaan organisasi
untuk mencapai hasil yang diharapkan.
kepuasan
diperoleh
bagi
semata-mata
pengguna
yang dikelola yang lebih mengutamakan pencapaian
hasil
yang
meningkatkan
Ketiga
melalui
dimana
dalam
utama
‘let
manajemen
BLU
yang
prinsip
paradigma
Aspek
diharapkan.
layanan
the
organisasi
melaksanakan
Secara konsep, pembentukan BLU telah
praktek-praktek bisnis yang sehat perlu
dilandasi prinsip yang tepat untuk
melakukan pengelolaan dan pengukuran
memajukan kesejahteraan umum dan
kinerja. Ada sebuah pandangan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa.
„jika tidak dapat mengukur sesuatu,
Aspek
pengelolaan
kamu tidak dapat mengelolanya‟ yang
keuangan
dimana pemerintah pusat secara khusus
mungkin
mengatur pola pengelolaan keuangan
pengelolaan kinerja BLU. Semua output
Badan Layanan Umum. Asas utama
kinerja BLU perlu diukur untuk melihat
pengelolaan
bagaimana
keuangan
BLU
ialah
sangat
cocok
organisasi
telah
dengan
bekerja
fleksibilitas dimana BLU diharapkan
dalam mencapai targetnya. Selain itu,
menerakpan praktek-praktek bisnis yang
pengelolaan
sehat
dalam
professional melalui alat pengedalian
organisasi.
managemen meskipun bisnisnya tidak
(best
penyelenggaraan
practice) fungsi
BLU
Lebih jauh, BLU dapat memungut biaya
mengutamakan
atas
Sehingga
bisnisnya
kepada
pengguna
dilakukan
mencari
dalam
keuntungan. ini
diharapkan
memperhitungkan efisiensi biaya dalam
perencanaan
setiap kegitan operasionalnya. Artinya
diterapkan oleh sektor swasta dalam
BLU wajib melakukan
mengelola kinerjanya dalam pengukuran
akuntansi biaya atas setiap unit produk
kinerja 44
yang
mengadopsi
sangat
layanan. Kedua, BLU dikelola dengan
perhitungan
BLU
hal
secara
management
lebih
alat yang
komprehensif.
Dengan
pengelolaan
kinerja
komprehensif,
BLU-BLU
meningkatkan
pelayanan
masyarakat
berikutnya yang akan dijadikan dasar
selain
penilaian
oleh
kepada
Dengan
adanya
penyedia
anggaran.
informasi
kinerja
meningkatkan
(performance information) yang lengkap
kompetensi utama para pegawainya,
diharapkan penetapan anggaran akan
mereka juga akan mampu mencapai
lebih rasional.
sasaran
dan
yang
jangka
pendek
dan
dapat
Di
satu
sisi,
diskresi
yang
bersaing untuk mencapai tujuan jangka
diberikan dapat menjadi sebuah dilema
panjangnya. Sehingga dalam hal ini,
bagi eksistensi BLU. Apabila manager
kepala eksekutif BLU perlu memiliki
memiliki integritas yang tinggi, maka
tingkat manajerial yang tinggi yang
dia akan mampu menggerakkan mesin
bertanggung jawab atas pencapain hasil
organisasi dan mengelola sumberdaya
yang tertuang dalam kontrak kinerja.
manusia untuk mencapai tujuan yang
Penganggaran (performance
berbasis
budgeting).
kinerja
diharapkan,
Dalam
pemimpin
namun BLU
jika
sebaliknya
memanfaatkan
penganggaran berbasis kinerja, BLU
kekuasaanya untuk kepentingan pribadi
diharapkan menjadi prototype satuan
ataupun
kerja instansi pemerintah lainnya dengan
kemungkinan besar organisasi BLU
model rencana bisnis anggaran yang
tidak jauh berbeda dengan organisasi
dilaksanakan
proses
birokratif dan hierarkis yang lambat
pelaksanaan
dalam pengambilan keputusan tanpa
anggaran. Hal ini didasari pemikiran
inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu,
bahwa
mampu
kementerian terkait perlu menetapkan
mendefinisikan visi dan misi organisasi
sistem pengendalian yang tepat agar
ke dalam sasaran dan tujuan organisasi
para manager bekerja pada koridor yang
yang
target
diharapkan. Kemudian terdapat beberap
kinerjanya. Sehingga dalam melakukan
isu strategis yang perlu dikelola dalam
penganggaran, BLU dapat lebih baik
penyempurnaan
dalam menghubungkan jumlah anggaran
pertama nomeklatur kelembagaan BLU
yang akan dialokasikan untuk mencapai
perlu ditetapkan lebih jelas posisinya
target sasaran yang akan dicapai. Selain
agar tidak terjadi kebingungan dan
itu dalam proses penganggaran, BLU
kesalahpahaman baik oleh masyarakat
perlu menyediakan informasi kinerja
sebagai pengguna layanan maupun oleh
sebagai salah satu penilaian dalam
para stakeholder yang terkait dalam
penetapan program BLU pada tahun
pembinaan BLU. Tanpa identitas yang
dalam
penganggaran
dan
BLU
akan
dicapai
akan
dalam
45
golongan
tertentu,
kelembagaan.
maka
Yang
jelas, BLU akan terperangkap dengan
pokok seperti realisasi anggaran, neraca
sistem pengelolaan yang birokratis,
dan arus kas telah tersedia di RS. PP No.
hierarkis dan lambat serta jauh dari
23/2005
menegaskan
bahwa
setiap
aspek professionalitas. Konsekuensinya,
transaksi
keuangan
BLU
harus
BLU akan terpengaruh dengan politik
diakuntansikan
organisasi
mewabah
pendukungnya dikelola secara teratur,
dalam organisasi pemerintah sehingga
laporan keuangan BLU diselenggarakan
secara langsung akan mempengaruhi
sesuai Standar Akuntansi Keuangan
kelincahan (agility) manajement BLU.
(SAK). Untuk anggaran berdasarkan
Dalam hal ini, kementerian terkait perlu
Permendagri
melepaskan keegoannya sehingga rela
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
memberikan kewenangan yang lebih
yang mengharuskan setiap Satuan Kerja
luas dan proporsional bagi para manajer
Perangkat
Daerah
BLU untuk membawa BLU kepada
terkecuali
RSJ
maksud dan tujuannya. Apabila isu-isu
Ratumbuysang Sulawesi Utara untuk
dimaksud tidak dapat ditangani secara
membuat
arif, pelayanan publik yang bernilai
(Laporan realisasi anggaran operasional
tinggi akan sangat sulit dicapai. Yang
keuangan, laporan arus kas, catatan atas
kedua, perlunya pengaturan kompensasi
laporan keuangan). Hal inilah yang
atas
belum ditemukan di RSJ Prof. dr. V. L.
yang
kinerja
biasanya
BLU
dalam
bentuk
remunerasi yang tepat sesuai dengan
dan
dokumen
No.13/2006
(SKPD)
Prof.
laporan
tentang
dr.
tidak V.
keuangan
L.
pokok
Ratumbuysang Sulawesi Utara
keahlian dan resiko yang ditanggung.
Melani
(2011)
mengidentifikasi
Karena secara akal sehat, tidak mungkin
tentang kesiapan Badan Layanan Umum
mengharapkan individu bekerja secara
di
professional tanpa memberi kompensasi
menunjukan laporan keuangan Realisasi
yang
anggaran,
seturut
dengan
tingkat
keahliannya.
Rumah
Sakit
neraca
Daerah
dan
Belitung
arus
kas,
sedangkan Rencana Strategis belum
3. Analisis Kesiapan RSJ Prof. dr. V.
mengacu
rencana
strategi
bisnis.
L. Ratumbuysang Sulawesi Utara
Dokumen standar pelayanan minimal
Pada Laporan Keuangan Pokok
belum lengkap dan belum ditetapkan
Dalam
melalui Keputusan Kepala Pemerintah
Rangka
Menuju
Badan
Layanan Umum Daerah
Kabupaten Belitung. Dari penelitian ini diketahui rumah sakit bahwa rumah
Hasil observasi di RS ditemukan bahwa
dokumen
laporan
sakit kekurangan staf keuangan guna
keuangan
mendukung 46
sistem
manajemen
keuangan rumah sakit yang menuju
Perangkat Daerah (SKPD). RSUD H.
basis aktual. Adanya dukungan positif
Padjonga Daeng Ngalle Takalar telah
dari stakeholder untuk mengubah status
mempunyai laporan keuangan pokok,
rumah sakit ini dari RSUD menjadi
yaitu:
BLUD.
operasional keuangan, laporan arus kas,
Meidyawati
(2010)
dalam
Laporan
realisasi
anggaran
catatan atas laporan keuangan. Ditinjau
penelitannya yang berjudul “Analisis
dari
Implementasi
keuangan pokok dengan nilai bobot 20%
Pola
Pengelolaan
kesiapan
dokumen
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-
sesuai
BLUD) Pada Rumah Sakit Stroke
Dalam Negeri untuk Laporan Keuangan
Nasional Bukit Tinggi” dengan tujuan
Pokok ini RSUD H. Padjonga Daeng
untuk mengetahui implementasi semua
Ngalle Takalar telah memenuhi nilai
persyaratan administratif PPK-BLUD di
bobot sebesar 20% (Jaya, 2014).
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi.
Hasil
menunjukkan
kebijakan
dari
laporan
Simpursiang
Departemen
(2009)
meneliti
bahwa
tentang Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit
Umum Daerah Sawerigading Polopo
Tinggi
Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan
telah
menyusun
dan
mengimplementasikan
semua
Keuangan
Badan
persyaratan administratif PPK-BLUD
Daerah
yang
persyaratan
meliputi
Rencana
Pola
Strategis
Tata
menunjukkan
Umum
bahwa
subtantif
dari RSUD
Rencana
Sawerigading Palopo telah memenuhi
Bisnis Anggaran, Standar Pelayanan
syarat untuk menjadi BLUD, dari
Minimal,
persyaratan
dan
Implementasi
Bisnis,
Kelola,
Layanan
Laporan pola
Keuangan.
tata
kelola
teknis
aturan
tata
PERMENDAGRI
akuntabilitas,
serta
transparansi.
yang
didapatkan
No.
penelitian Jaya
juga
kesiapan
persyaratan yang ditetapkan.
dari
pengelola keuangan RSUD H. Padjonga
belum
dalam 61/2007.
sebagai
lengkap
agensifikasi.
berdasarkan tentang
memenuhi
seluruh
Badan Layanan Umum dibentuk
Daeng Ngalle Takalar pada saat ini telah
No.13/2006
ditetapkan
Demikian pula persyaratan administratif
Penelitian oleh (2014)
dapat
memenuhi seluruh persyaratan sesuai
diwujudkan dalam bentuk organisasi dan laksana,
belum
Permendagri
pengejawantahan Secara
umum,
teori teori
Pedoman
agensifikasi adalah adanya pemisahan
Pengelolaan Keuangan Daerah yang
antara fungsi kebijakan (regulator)
mengharuskan
dengan fungsi pelayanan publik dalam
setiap
Satuan
Kerja 47
struktur organisasi pemerintah. Fungsi
keuangan. Hasil pengujian hipotesis ini
pertama dilakukan oleh kantor pusat
juga berhasil mendukung penelitian
kebijakan sedangkan yang kedua adalah
Armando
kantor-kantor yang melaksanakan tugas
pengawasan
pelayanan. Menurut teori dimaksud,
berpengaruh signifikan positif terhadap
idealnya Menteri/Pimpinan Lembaga
nilai informasi laporan keuangan pada
memberi mandat dalam sebuah bentuk
pemerintahan. Serta mendukung hasil
kontrak kinerja kepada kepala eksekutif
penelitian
badan
dalam
memperoleh hasil bahwa pengawasan
atau
keuangan daerah berpengaruh positif
pelayanan
melaksanakan
umum
satu
program
(2011)
bahwa
penerapan
keuangan
daerah
Indrawati
et
signifikan
dikelola secara professional.
pelaporan keuangan pemerintah daerah.
pelaporan
dipengaruhi
Dimana
semakin
nilai
(2013)
beberapa program sejenis yang akan
Sistem
terhadap
al
baik
informasi
penerapan
beberapa aspek seperti perencanaan
pengawasan keuangan daerah maka
anggaran,
semakin baik pula
pengendalian
intern,
nilai
informasi
Pengawasan Keuangan dan teknologi
laporan keuangan pemerintah daerah.
inforamasi
manusia.
Pengawasan dan pengendalian keuangan
Pengawasan merupakan upaya yang
secara simultan berpengaruh positif dan
sistematik untuk menetapkan kinerja
signifikan terhadap good governance
standar
(Bulutoding, 2012).
sumberdaya
pada
perencanaan
merancang
sistem
informasi,
untuk
umpan
untuk balik
Alifah
membandingkan
perencanaan
(2014)
menunjukkan
anggaran,
pengendalian
kinerja aktual dengan standar yang telah
intern,
ditentukan, untuk menetapkan apakah
teknologi
telah terjadi suatu penyimpangan, serta
positif
untuk mengambil tindakan perbaikan
pelaporan keuangan (H=< 0,05). Hal ini
yang diperlukan untuk menjamin bahwa
berarti penganggaran menjadi sangat
sumber
atau
penting karena anggaran yang tidak
pemerintahan telah digunakan seefektif
efektif dan tidak berorientasi pada
dan seefisien mungkin guna mencapai
kinerja
tujuan organisasi atau pemerintahan.
perencanaan
data
organisasi
Husna (2013) dalam penelitiannya menyatakan
bahwa
pengawasan
nilai
informasi
Keuangan
inforamasi. terhadap
akan
Perencanaan
berpengaruh
nilai
dapat yang
dan
informasi
menggagalkan sudah
anggaran
disusun. merupakan
bentuk upaya untuk mencapai efisiensi,
keuangan berpengaruh yang signifikan terhadap
Pengawasan
efektivitas,
pelaporan 48
produktivitas
kinerja,
transparansi,
dan
akuntabilitas
pengelolaan keuangan. Indriasari dan Nahartyo (2008) yang
menyatakan
bahwa
berpengaruh
positif
terhadap
informasi
pelaporan
nilai
keuangan.
Pemanfaatan teknologi informasi dapat
kapasitas
mempercepat proses pengolahan data
sumber daya manusia tidak mempunyai
transaksi,
pengaruh
yang
perhitungan serta menghasilkan output
keandalan
pelaporan
ketepatwaktuan
signifikan
terhadap
keuangan
pelaporan
dan
keakurasian
dalam
lainnya lebih tepat waktu (Arfianti,
keuangan.
2011).
Hal tersebut mungkin dikarenakan tidak
Berdasarkan
informasi
semua staf pelaporan keuangan Badan
dikumpulkan,
Layanan Umum di Universitas Negeri
Ratumbuysang Sulawesi Utara telah 2
Surabaya
kali
memiliki
basic
keilmuan
RSJ
mengajukan
Prof.
yang
dr.
penilaian
V.L.
menuju
akuntansi dan hal ini terlihat dari data
BLUD yaitu pada tahun 2013 dan 2014.
demografi responden. Oleh karena itu,
Ruang lingkup evaluasi yang dilakukan
untuk
kemampuannya
meliputi kinerja keuangan, pelayanan
seorang staf pelaporan keuangan Badan
dan kinerja mutu layanan diperoleh skor
Layanan Umum harus ikut serta dalam
kinerja sebesar 42,95 dengan predikat
pelatihan-pelatihan tentang akuntansi
B+ dengan kategori ”kurang sehat”.
dan
Badan
Hasil ini mengalami penurunan skor dari
Layanan Umum demi meningkatkan
tahun 2013 yaitu sebesar 55, 55.
keandalan pelaporan keuangan. Semakin
Beberapa hal yang menjadi ganjalan
besar
dan
yaitu penurunan jumlah kunjungan yang
keahlian seorang staf maka staf tersebut
disebabkan oleh perbelakuan Permenkes
semakin berkualitas dalam menjalankan
56/2014 yang menyatakan bahwa rumah
tugasnya.
sakit hanya dapat menyelenggarakan
meningkatkan
pengelolaan
pendidikan,
keuangan
pengalaman
Winidyaningrum dan Rahmawati
pelayanan
kesehatan
sesuai
(2010) memperoleh bukti empiris bahwa
kekhususannya. Untuk RSJ Prof. dr.
pemanfaatan
informasi
V.L. Ratumbuysang Sulawesi Utara
berpengaruh secara signifikan terhadap
pelayanan kesehatan jiwa. Selain itu,
keandalan pelaporan keuangan. Hasil
pelaporan
pengujian
konsisten
sepenuhnya menerapkan PPK BLUD
dengan hasil penelitian Rosalin dan
yang menjadi salah satu syarat penting
Kawedar
(bobot 20%) menuju BLUD.
teknologi
hipotesis
(2011)
juga
dan
penelitian
Indrawati et al (2013) yang menyatakan bahwa pemanfatan teknologi informasi 49
keuangan
yang
belum
e. Sistem
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian maka
berbasis
disimpulkan yaitu:
1. Berdasarkan
remunerasi
yang
indikator
dan
bersifat evidance based aspek
kinerja
pelayanan, keuangan, dan laporan
KEPUSTAKAAN
keuangan pokok, RSJ Prof. dr. V.L.
Alifah, S. 2014. Faktor-Faktor Yang
Ratumbuysang
Sulawesi
Utara
Mempengaruhi Nilai Informasi
belum siap menuju BLUD.
Pelaporan
Keuangan
Badan
Layanan Umum (Studi pada PK
2. Beberapa hal yang menjadi masalah yaitu pelaporan keuangan belum
BLU
mengacu pada PPK-BLU, adanya
Surabaya). Sekolah Tinggi Ilmu
penurunan realisasi anggaran dan
Ekonomi Indonesia (STIESIA)
jumlah pendapatan dalam rupiah.
Surabaya. Jurnal Ilmu & Riset
Selain
Akuntansi Vol. 3 No. 12.
itu,
dengan
adanya
Permenkes 56/2014 menyebabkan
Universitas
Negeri
Arfianti, D., dan W. Kawedar. 2011.
rumah sakit jiwa sudah tidak bisa
Analisis
melayani pasien umum.
Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah
SARAN
Daerah
a. Peningkatan sarana/ prasarana
Kerja
rumah sakit yang canggih
b. Menerapkan
anggaran
berbasis
subsidi
Satuan
Daerah
Batang).
Akuntansi.
Di
Jurnal
Universitas
Diponegoro Semarang. harus Armando, G. 2013. Pengaruh Sistem
berbasis akuntansi biaya bukan hanya
Pada
Perangkat
Kabupaten
pengelolaan
berdasarkan PPK BLUD
c. Penyusunan
(Studi
Pengendalian Intern Pemerintah
dari
dan
pemerintah.
Pengawasan
Daerah
d. Menyusun laporan keuangan
Keuangan
Terhadap
Nilai
sesuai dengan PSAK 45 yang
Informasi Laporan Keuangan
disusun oleh organsisasi profesi
Pemerintah di Kota Bukittinggi.
akuntan dan siap diaudit oleh
Skripsi.
Kantor
Universitas Negeri Padang
Akuntan
Independen
bukan diaudit dari pemerintah
Asmoko,
H.
Fakultas
2006.
Ekonomi
Pengaruh
Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap 50
Efektivitas
Pengendalian. Jurnal Akuntansi
Pertanggungjawaban
dan
Pemerintah Volume 2.
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
Bulutoding,
L.
2012.
Pengaruh
Anggaran
Pengawasan dan Pengendalian Anggaran
Terhadap
Belanja
Good
dan
ASSETS Volume 2 No 1.
Pengawasan Sistem
Pengendalian
Pemerintah
Terhadap
dan
Carolina. 2013. Analisis Faktor-
Intern Nilai
Faktor
yang
Mempengaruhi
Nilai
Informasi
Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi Empiris Satuan Kerja
(Studi
Perangkat Daerah Kota Padang Jurnal
Pendapatan
Indrawati, Dwi A., M. Djasuli, dan A.
dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah
Panjang).
Perhitungan
Belanja Daerah
Manusia,
Keuangan,
Pelaksanaan
Penyusunan
Anggaran
Husna, F. 2013. Pengaruh Kualitas Daya
Daerah,
dan
Tata Usaha Keuangan Daerah
Governance. Jurnal Akuntansi
Sumber
Pendapatan
pada
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah di Kabupaten
Akuntansi.
Sampang).
Fakultas Ekonomi Universitas
Jurnal
Akuntansi.
Universitas Trunojoyo
Negeri Padang Nasir, A., A. Muhith., dan M.E. Indriasari, D., dan E. Nahartyo. 2008. Pengaruh Daya
Kapasitas
Manusia,
Teknologi
Sumber
Pemanfaatan
Informasi
dan
Ideputri.
2011.
Metodologi
Penelitian
Kesehatan,
Cetakan
Pertama,
Mulia
Medika,
Yogyakarta.
Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap
Nilai
Informasi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Pelaporan Keuangan Pemerintah
2015. Profil RS Prof. dr. VL.
Daerah (Studi pada Pemerintah
Ratumbuysang. Manado
Kota Palembang dan Kabupaten Puspadewi D, dan Rosidi. 2016. Analisis
Ogan Ilir). Simposium Nasional Akuntansi Pontianak.Kementerian Negeri.
Implementasi
XI.
2002.
Keuangan
Dalam
Pengelolaan BLUD
dan
Dampaknya terhadap Kinerja
Keputusan
pada
Menteri Dalam Negeri Nomor
Rumah
Sakit
Umum
Daerah Nganjuk. Tesis. Prodi
29 tahun 2002 tentang Pedoman
Magister Manajemen
Pengurusan, 51
Rumah
Sakit. Universitas Brawijaya.
Sekretariat
Malang
Negara.
2009.
Undang-
Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Putra, T.O. 2016. Formulasi Unit Cost Layanan Kesehatan Puskesmas Dalam
Rangka
Trianasari, E dan M.S. Idrus. 2012.
Penyusunan
Evaluasi Strategi Rsud Dr. Saiful
Rencana Bisnis dan Anggaran
Anwar (RSSA) Malang Sebelumdan
(RBA) Badan Layanan Umum.
Sesudah Badan Layanan Umum
Tesis. Universitas Brawijaya.
Daerah
Malang
Manajemen Fakultas Ekonomi
(BLUD).
Dan Riawati, R. 2016. Analisis Implementasi Pola
Pengelolaan
Tesis.
Bisnis
Prodi
Universitas
Brawijaya Malang
Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah
Widiprana, R.B. 2012. Formulasi unit
di Rumah Sakit Panembahan
cost layanan pendidikan dan
Senopati Bantul. Tesis. Prodi
pengajaran perguruan tinggi
Magister Manajemen
dalam
Rumah
penyusunan
rencana
Sakit. Universitas Muhamadiyah
bisnis dan anggaran (RBA)
Yogyakarta.
Badan Layanan Umum (studi kasus
Rosalin, F., dan W. Kawedar. 2011. Faktor-Faktor
pada
fakultas
X
universitas Y). Tesis. Jurusan
yang
Akuntansi
Mempengaruhi Keandalan dan
FE
Universitas
Brawijaya.
Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi
Winidyaningrum,
Celviana
pada BLU di Kota Semarang).
Rahmawati.
Jurnal Akuntansi. Universitas
Sumber
Diponegoro Semarang.
Pemanfaatan
2010.
Daya
dan
Pengaruh
Manusia
dan
Teknologi
Informasi terhadap Keterandalan Sekretariat
Negara.
2004.
Undang-
dan Ketepatwaktuan Pelaporan
undang Nomor 1 Tahun 2004
Keuangan Pemerintah Daerah
tentang Perbendaharaan Negara
dengan
Variabel
Intervening
Pengendalian Intern Akuntansi
Sekretariat Negara. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
(Studi
di
Pemda
2005
Subosukawonosraten).
SNA
tentang
Keuangan
Badan
Pengelolaan
Empiris
XIII. Purwokerto
Layanan
Umum 52
