LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 11 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR,
Menimbang
a.
bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di Kota Denpasar, maka akan semakin bertambah pula kemungkinan dampak yang ditimbulkan terhadap pencemaran Iingkungan;
b.
bahwa untuk adanya ketertiban serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan guna mendukung bagi terpenuhinya Kota Denpasar yang Bersih,
Aman, Lestari, dan Indah, maka dipandang
1
perlu
untuk
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah -Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) ;
4.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Keell (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor
3611) ; 5.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrlbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1997 Nom a r 41, Ta m b ah a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penge!olaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 119, Ta m b a h a n Nom 0 r Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4139); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TEiv'iPAT USAHA GANGGUAN
TENTANG IZIN DAN IZIN
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 5
9.
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang dijalankan secara tetap dan terus menerus untuk memperoleh keuntungan.
10. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk meneari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan retribusi Daerah. 7
BABII! TATA CARA DAN SYARAT-SYARATPEMBERIAN IZIN Pasal
3
(1)
Untuk memperoleh Izin Tempat Usaha dan atau Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan mengisi formulir yang tersedia.
(2)
Permohonan Izin Tempat Usaha dan atau Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus meiampirkan persyaratan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
j. k.
l
KTP atau surat keterangan Domisili atau Dokumen Kependudukan lainnya; akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum ; surat Keterangan Kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing (WNA) ; status tanah dan atau bangunan yang dipakai tempat usaha (dilegalisasi); izin Mendirikan Bangunan ; persetujuan prinsip mendirikan usaha bagi usaha dibidang kepariwisataan ; persetujuan Prinsip Penanaman Modal dari BKPMj BKPMD bagi Perusahaan PMA; surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding; denah lokasi tempat usaha; bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; daftar Aktiva dan Jumlah Modal; dan pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar (berwarna).
9
(2)
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
(3)
ApabHa hasi! verifikasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2)( Walikota dapat menerbitkan Izin Tempat Usaha dan atau Surat Keterangan Izin Gangguan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal se!esainya verifikasi. Pasal 7
(1)
Pengusaha yang memindahkan tempat usaha ke lokasi yang lain wajib mengajukan permohonan kepada Walikota.
(2)
Pengusaha yang menerima pengalihan izin wajib mengajukan permohonan kepada Walikota.
(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(4)
Perusahaan yang karena sesuatu hal menutup usahanya, terus menerus seiama 1 (satu) tahun harus melaporkan secara tertulis kepada Walikota.
(5)
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud padav ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal ini tidak dipenuhi, maka Walikota dapat mencabut izin yang telah diterbitkan. Pasal 8
(1)
Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diperpanjang.
11
BAB V GOLONGAN RETRIBUSI
Pasai 12 Retribusi Izin Tempat Usaha golongan retribusi lainnya atau Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.
BAB VI DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI Pasal 13
• Dasar pengenaan tarif retribusi adalah setiap pemberian Ijin Tempat Usaha dan atau Ijin Gangguan. BAS VII PRINSIP DAN SASARAN D.A.LAfv'lPENETAPAN TARIF
Pasal 14 (1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sarna dengan biaya penyelenggaraan pemberian Ijin Tempat Usaha dan atau Ijin Gangguan.
(2)
Biaya sebagaimana dmaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei, lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 18 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2)
Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata
cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BABXII TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20 (1)
Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagi awal tindakan pelaksanaan 15
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan daiam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasa! 22
(1) Permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan menyebutkan : a. nama dan alamat wajib retribusi ; b. masa retribusi ; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas.
(2)
Permohonan pengembalian pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3)
Bukti Penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti sa at permohonan diterima oleh Walikota. Pasal 23
(1) pengem balian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Retribusi.
Surat Perintah
17
fV1embayar Kelebihan
a. diterbitkan Surat Teguran, atau ; b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib pajak Retribusi baik langsung maupun tidak langsung; BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi admnistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pasal 27 (1) Apabila perusahaan yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ternyata sesuai hasil pemeriksaan Tim Izin Gangguan ternyata telah menimbu!kan pencemaran terhadap lingkungan maka
perusahaan
tersebut
diwajibkan
menetralisir
pencemaran tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya hasil pemeriksaan Tim Izin Gangguan. (2) Jika pencemaran tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai ambang batas yang membahayakan, Walikota dapat memerintahkan untuk menutup sementara kegiatan usaha tersebut sampai dapat mengatasi pencemaran tersebut (3)
Usaha yang beroperasi tanpa memiliki Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dapat menutup perusahaan tersebut sampai memperoleh ijin.
19
f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
g. Menyuruh berhenti dan I atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ; i.
;
J'
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan ;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29 (1)
Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasa! 2, Pasal 8 dan Pasa! 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ).
(2) Tindak pidana pelanggaran.
dimaksud
21
pada ayat (1)
adalah
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.
Ditetapkan di 0 e n pas a r pada tanggal 22 September
2005
WALIKOTA DENPASAR,
PUSPAYOGA
Diundangkan pada tanggal
di Denpasar 27 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
MADE WESTRA
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2006 NOMOR 11
23
Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf 9 Cukup jelas. Huruf h bahwa surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding diberikan oleh penyanding yang bersebelahan dan atau berbatasan langsung dengan tempat dan atau kegiatan usaha yang dimohonkan ijin. Keberatan oleh penyanding atas kegiatan usaha dan atau tampat usaha harus dinyatakan secara tertuiis dengan alasan-alasannya. 25
Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal
15
Ayat (1) Perusahaan Besar, Perusahaan menengah dan Perusahaan keeil adalah Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591 / MPP / KEP / 10 / 1999 yaitu: a.
Perusahaan besar adaiah perusahaan yang memiliki modal di atas Rp
500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah)
b.
Perusahaan Menengah adalah Perusahaan yang memiliki modal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah)
C.
Perusahaan Keeil adalah- Perusahaan modal dibawah Rp. yang memiliki 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Ayat ( 2 ) Cukup Jelas. 27
Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup Jelas. Pasaf 31 Cukup Jelas. Pasal
32
Cukup Jelas.
29
