ANALISIS PERBANDINGAN PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN KEBIJAKAN OFFICE CHANNELING PADA BNI SYARIAH Erika Amelia dan Ayodhya Dwi Kurnianto ABSTRAK
A. Latar Belakang Masalah Kelahiran bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bunga merupakan riba, sehingga dilarang oleh agama. Dari aspek hukum, yang mendasari perkembangan bank syariah di Indonesia adalah UU no. 7 tahun 1992. dalam UU tersebut prinsip syariah masih samar dan hanya dinyatakan sebagai bank dengan prinsip bagi hasil. Prinsip perbankan syariah secara tegas dinyatakan dalam UU no.10 tahun 1998, yang kemudian diperkuat dengan UU no.23 tahun 1999 tentang bank Indonesia dan UU no.3 tahun 2004. Dalam perkembangannya, bank syariah di Indonesia memiliki berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terbatasnya jaringan kantor bank syariah sehingga masyarakat yang akan mengakses bank syariah tidak menemukan kantor yang melayani jasa perbankan ini1, tak terkecuali Bank BNI syariah. Bank BNI syariah adalah salah satu Unit Usaha syariah yang ada di Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah terbatasnya jaringan kantor bank syariah, maka BI telah membuat berbagai kebijakan dan regulasi. Antara lain dengan mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/3/2006 pada tanngal 31 januari 2006 dan diperbaharui dengan PBI no.9/7/PBI/2007 tanggal 4 mei 2007. Regulasi ini ditujukan untuk memberikan peluang bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) untuk membuka layanaan syariah melalui outlet konvensional atau lebih dikenal dengan istilah office channeling.2 Istilah office channeling mempunyai pengertian layanan syariah yang dilakukan 1
Dahlan siamat, manajemen lembga keuangan, (jakarta: Lembaga Penerbit FEUI,2004), p. 182. U. Saefudin Noer, menimba Strategi Pengembangan Jaringan Bank Syariah, artikel, (Shariabusiness, edisi 40, 2006), p. 32
2
oleh cabang konvensional, nasabah tidak perlu lagi mencari cabang syariah dan cukup datang ke kantor cabang konvensional.3 Deputi Gubernur BI, Maulana Ibrahim, mengatakan bahwa office channeling dimaksudkan sebagai salah satu cara memperbesar pangsa pasar bank syariah. Karena pangsa pasar bank syariah saat ini baru mencapai 1,56 %, bila merujuk pada blue print pengembangan bank syariah. Diakhir 2008, BI menargetkan share bank syariah mencapai 5 %. Selain itu, pola ini juga mempermudah nasabah dalam mengakses layanan perbankan syariah karena mereka bisa datang ke kantor bank konvensional untuk membuka rekening syariah.4 Menurut Maulana, office channeling memang diusulkan untuk mengatasi kelangkaan outlet layanan bank syariah di Indonesia.5 Saat ini jumlah outlet bank syariah baru mencapai 507 kantor. Sementara jumlah kantor bank konvensional hampir 8.000 kantor. Sementara itu Ma’aruf Amin, ketua DSN- MUI, mengatakan bahwa dengan office channeling, akses masyarakat pada bank syariah juga meningkat sehingga, tidak ada masyarakat yang tidak dapat menjangkau perbankan syariah.6 Sejak April 2006 BNI syariah mengembangkan program office channeling, sehingga makin memudahkan nasabah untuk bertransaksi syariah dimanapun. Dengan office channeling, pembukaan rekening syariah bisa berlangsung di cabang- cabang konvensional BNI. Hingga Mei 2007 jumlah office channeling yang dimiliki BNI syariah sebanyak 424 kantor. Menurut Bien Subiantoro, Direktur Usaha Syariah dan Komersial BNI, layanan syariah amat potensial mendorong bisnis BNI syariah. Alasannya, semakin tinggi DPK (dana pihak ketiga) semakin tinggi pula pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.
3
www.lampungpost.com/ekonomisyariah, Unggul dengan Office Channeling BNI Syariah, 2 oktober 2006 www.republika.co.id, BI Kaji Office Channeling, 18 November 2005. 5 www.republika.co.id, Ibid, 18 November 2005. 6 www.republika.co.id. BNI Proyeksi Kenaikan DPK Rp 500 Miliar semester II, 18 Juli 2006. 4
B. PERUMUSAN MASALAH Pembahasan mengenai dampak dari penerapan kebijakan office channeling mempunyai cakupan yang luas, maka penelitian hanya dibatasi pada penerapan kebijakan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga saja. Adapun pembatasan masalah penelitian sebagai berikut : 1. Adakah perbedaan rata- rata kuantitas penghimpunaan dana pihak ketiga BNI syariah sebelum dan sesudah penerapan kebijakan office channeling? 2. Bagaimana penghimpunaan dana pihak ketiga sebelum dan sesudah penerapan kebijakan office channeling pada BNI syariah? C. HIPOTESIS
DANA PIHAK KETIGA Dana adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.7 Dana sangat menetukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan.8 Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak digunakan untuk kemudian menyalurakannya kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang- undang No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi yang dimaksud dengan dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank dari pihak ketiga atau dalam hal ini masyarakat. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berupa giro, tabungan dan deposito, sama halnya dengan penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah, hanya saja
7 8
Sinungan Muchdarsyah, Manajemen Dana Bank, (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), p. 26 Thomas Suyatno, Op Cit, p.29.
yang membedakan penghimpunan dana antara bank konvensional dengan bank syariah adalah pada akadnya.
Giro Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip- prinsip syariah.9
Tabungan Tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat- syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsipprinsip syariah.10
Deposito Deposito adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.11
Layanan Syariah atau Office Channeling
1. Sejarah Perkembangan Office Channeling Salah satu tugas dari Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Dalam mengatur dan mengawasi tersebut, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk membuat peraturan- peraturan, peraturan tersebut tertuang dalam
9
Adiwarman Karim, Bank Islam Anlisis Fiqih dan Keuangan, edisi ketiga (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), p.291.
10 11
Adiwarman Karim,Ibid, p.297. Adiwarman Karim,Ibid, p. 303.
Peraturan bank Indonesia (PBI). Office channeling adalah salah satu Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pada umumnya, office channeling didefinisikan sebagai layanan yang terdapat di cabang. Dalam perbankan syariah, Office Channeling berarti setiap bank konvensional berkesempatan
memiliki
cabang
layanan
syariah
di
cabang-cabangnya
yang
konvensional. Layanan syariah melalui office channeling ini tertuang dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/2006. Pada Bab I pasal 1 ayat 20 dijelaskan bahwa layanan syariah merupakan kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Kantor Cabang dan atau Kantor di bawah Kantor Cabang untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank yang sama. Jadi, nasabah atau masyarakat tidak perlu lagi mencari-cari cabang syariah, tetapi cukup datang ke kantor cabang konvensional di bank yang bersangkutan. Sejak 4 Mei 2007, layanan syariah atau office channeling mengalami perubahan dengan diterbitkannya PBI No.9/7/2007. layanan syariah atau office channeling diperluas tidak hanya di satu wilayah kerja kantor BI, tapi provinsi. Hal ini memberi ruang lebih leluasa kepada UUS untuk mengembangkan sayap. Selain perluasan wilayah, cakupan kerja UUS juga diperluas. Yang semula hanya melakukan kegiatan penghimpunan dana, diperluas dengan melakukan seluruh transaksi perbankan yaitu penghimpuan dan penyaluran dana serta jasa transaksi perbankan syariah lainnya. Bank konvensional
yang induknya
memiliki UUS juga diwajibkan
mencantumkan logo industri perbankan syariah di setiap kantornya.12
Tujuan Office Channeling Menurut Deputi Gubernur BI, Maulana Ibrahim, office channeling memiliki beberapa tujuan diantaranya, sebagai berikut:13 1. Office channeling dimaksudkan sebagai salah satu cara memperbesar pangsa pasar bank syariah. 2. Pola office channeling juga mempermudah nasabah dalam mengakses layanan perbankan syariah. Karena, mereka bisa datang ke kantor bank konvensional. 12 13
Siti Ch. Fadjrijah. Dua Kado di Bulan Mei. (Artikel, Sharing, Edisi 8 tahun I-Juni). www.republika.co.id. BI Kaji Office Channeling. 18 November 2005.
3. Office channeling dimaksudkan untuk mengatasi kelangkaan outlet layanan bank syariah di Indonesia.
2. Ketentuan Layanan Syariah Berdasarkan PBI No. 9/7/2007 1. Layanan Syariah adalah kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pemberian jasa perbankan lainnya yang dilakukan di Kantor Cabang dan atau di Kantor Cabang Pembantu untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank yang sama 2. Rencana Layanan Syariah wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank yang telah mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia. 3. Layanan Syariah dapat dibuka: a. Di satu wilayah yang sama dengan Kantor Cabang Syariah Induknya dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia atau dalam satu wilayah propinsi; b. Dengan menggunakan pola kerjasama antara Kantor Cabang Syariah induknya dengan Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu; c. Dengan menggunakan sumber daya manusia bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah; d. Dengan didukung oleh kesiapan teknologi sistem informasi yang memadai; e. Dengan didukung oleh sistem pengendalian yang memadai dari Kantor Cabang Syariah induknya; f. Dicatat dan dibukukan secara terpisah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu dimana Layanan Syariah berlokasi; g. Menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah. 4. Kantor cabang atau kantor cabang pembantu konvensional yang menjadi lokasi Layanan Syariah wajib mencantumkan logo industri perbankan syariah dan/atau kata-kata Layanan Syariah di tempat yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas oleh masyarakat.
5. Pembukaan alamat Layanan Syariah yang dilakukan di jalan yang sama atau di lokasi yang berdekatan, atau di dalam kotamadya yang sama dengan lokasi Layanan Syariah sebelumnya berada, wajib memenuhi persyaratan: a. Diumumkan di lokasi dimana Layanan Syariah sebelumnya berada selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat; b. Dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat. 2. Pemindahan alamat Layanan Syariah yang dilakukan keluar kotamadya atau ibukota kabupaten dimana lokasi Layanan Syariah sebelumnya berada, wajib memenuhi: a. Melaporkan rencana pemindahan alamat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan alamat; b. Melampirkan persyaratan: a. Alasan pemindahan alamat; b. Rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Layanan Syariah; c. Melaksanakan pemindahan alamat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia; d. Melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat Layanan Syariah di koran lokal atau di lokasi dimana Layanan Syariah sebelumnya berada paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat. BNI Syariah Channeling Outlet Sejak bulan April 2006 BNI syariah telah membuka layanan syariah di cabang-cabang BNI. Berdasarkan Peraturan BI No.8/3/2006, kini pembukaan Tabungan Syariahplus, THI Syariah, Giro Syariah dan Deposito Syariah dapat dilayani kantor cabang utama BNI. Untuk transaksi penyetoran atau penarikan uang dapat dilakukan
diseluruh kantor cabang BNI. Namun layanan office channeling hanya sebatas untuk transaksi Funding saja, tidak untuk transaksi pembiayaan. Walaupun Peraturan BI no.8/3/2006 telah dirubah dengan Peraturan BI no.9/7/2007 yang membolehkan melakukan kegiatan penyaluran dana dan pemberian jasa perbankan lainnya, namun BNI syariah belum menerapkannya. Office channeling (layanan syariah) BNI syariah sampai saat ini belum memberikan layanan untuk kegiatan pembiayaan maupun jasa- jasa perbankan. Pada awal pembukaan layanan syariah (office channeling) pada bulan April 2006, BNI syariah baru memiliki 29 kantor layanan syariah. Hingga mei 2007 jumlah kantor layanan syariah yang dimiliki BNI syariah berjumlah 424 kantor. SDM yang ditempatkan di Kantor Layanan Syariah (Office Channeling) adalah karyawan BNI konvensional yang telah di trainning terlebih dahulu mengenai produk- produk syariah. BNI syariah menjamin dana yang dihimpun di kantor layanan syariah tidak akan tercampur dengan dana yang ada di cabang utama BNI karena sistem pembukuannya dilakukan secara terpisah dan langsung dibukukan di cabang syariah pada hari yang sama. Dan tentunya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah terus dilakukan, jadi kepatuhan terhadap aspek syariah Insya Allah tetap terjaga. Berikut ini merupakan alur Proses office channeling pada BNI Syariah.
Gambar 4.3. Alur Proses Office Channeling
3 BNI Syariah
1 Kirim form aplikasi, buku dan bilyet
Entry Data Nasabah
1
3
BNI 2
Sumber: BNI Syariah
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Sebelum dan Sesudah Penerapan Kebijakan Office Channeling Pada BNI Syariah Penghimpunan dana pihak ketiga yang dilakukan oleh BNI Syariah melalui tiga macam produk yaitu Giro, Tabungan dan Deposito. Untuk mengetahui bagaimana penghimpunan dana pihak ketiga pasca penerapan kebijakan office channeling, gambaran mengenai penghimpunan dana pihak ketiga pada BNI syariah dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu penghimpunan sebelum office channeling dan penghimpunan dana pihak ketiga sesudah office channeling.
Gambar 4.5. Grafik Penghimpunan DPK BNI Syariah Sebelum dan Sesudah Office Channeling
GIRO TABUNGAN DEPOSITO
FE A B'0 PR 5 L JU '05 A N G '0 U 5 ST O '05 K T D '05 ES FE '05 A B' PR 06 IL JU '06 N A I'0 G 6 U S O '06 K T D '06 ES FE '06 A B' PR 07 IL '0 7
700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0
Diagram garis diatas (Gambar 4.5) adalah diagram yang menggambarkan penghimpunan dana pihak ketiga sebelum dan sesudah penerapan kebijakan office channeling pada BNI Syariah. Secara kasat mata dapat dilihat penghimpunan dana pihak
ketiga untuk produk giro sebelum penerapan office channeling bisa dikatakan flat atau tidak mengalami peningkatan atau penurunan secara signifikan, penghimpunan Giro tertingggi terjadi pada bulan Februari 2006 sebesar 77,303 Milyar. Sedangkan penghimpunan Giro terendahnya adalah 54,376 Milyar yang terjadi di bulan Maret 2005. Setelah diterapkannya office channeling pada bulan April 2006, penghimpunan Giro pada BNI Syariah tidak mengalami kenaikan secara langsung. Bahkan mengalami penurunan pada bulan pertama kebijakan tersebut diterapkan sebesar 9,432 Milyar dari 64,996 Milyar turun menjadi 55,564 Milyar. Penghimpunan Giro tertinggi setelah penerapan kebijakan office channeling pada bulan Juli 2006 sebesar 271,499 Milyar. Tetapi penghimpunan Giro pada BNI Syariah selama 14 bulan pasca penerapan office channeling justru mengalami fluktuatif, bahkan mengalami penurunan tepat 14 bulan pasca office channeling yaitu 134,791 Milyar. Sedangkan Grafik Penghimpunan DPK melalui produk tabungan pada BNI Syariah mengalami peningkatan secara terus-menerus, hal ini dapat dilihat pada diagram diatas, bahwa pada bulan Februari 2005, penghimpunan Tabungan sebesar 341,438 Milyar dan 391,522 pada bulan Maret 2006. Penghimpunan untuk produk tabungan ini terus meningkat, apalagi pada saat office channeling mulai diterapkan pada bulan April 2006 sebesar 398,446 Milyar. Penghimpunan tertinggi untuk produk giro ini terjadi pada bulan Mei 2007 sebesar 585,146. Untuk produk deposito, penghimpunan dana pihak ketiga periode sebelum office channeling mengalami penurunan dari 429,229 Milyar pada bulan Februari 2005 menjadi 742,223 Milyar pada bulan Maret 2006. Sedangkan penghimpunan tertinggi periode sebelum office channeling terjadi pada bulan Juli 2005 sebesar 949,577 Milyar. Penghimpunan pasca office channeling untuk produk deposito mengalami peningkatan secara terus menerus. Penghimpunan pada bulan pertama office channeling sebesar 741,441 Milyar dan penghimpunan ini terus meningkat sampai pada bulan Mei 2007 sebesar 572,106 Milyar.
Penghimpunan DPK Sebelum Office Channeling Penghimpunan dana pihak ketiga melalui BNI Syariah sebelum Office Channeling diambil 14 bulan sebelum penerapan kebijakan Office Channeling dengan
nilai rata-rata untuk setiap penghimpunan dana pihak ketiga. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga bisa dilihat dari Giro, Tabungan, Deposito. Ilustrasi penghimpunan dana pihak ketiga melalui BNI Syariah bisa dilihat dibawah ini: Tabel 4.4 Penghimpunan DPK Periode Sebelum Penerapan Kebijakan Office Channeling Keseluruhan Cabang (dalam jutaaan rupiah) Bulan Feb '05 Mar '05 April'05 Mei '05 Jun '05 jul '05 Agust '05 Sep '05 Okt '05 Nov '05 Des '05 Jan '06 Feb '06 Mar '06 Jumlah Rata-rata DPK
Giro 63,236 54,376 55,390 54,395 68,856 76,336 66,597 75,680 65,549 54,818 71,832 72,454 77,303 64,996 921,818 65,844
Tabungan 341,438 348,793 366,211 361,452 370,289 389,056 389,936 391,549 383,742 390,136 374,329 395,413 399,190 391,522 5,293,056 378,075
Deposito 429,229 447,285 451,559 458,423 463,400 484,185 483,916 441,362 433,417 420,066 370,754 353,775 314,864 285,705 5,837,940 416,996
Total DPK 833,903 850,454 873,160 874,270 902,545 949,577 940,449 908,591 882,708 865,020 816,915 821,642 791,357 742,223 12,052,814 860,915
Gambar 4.6. Grafik Rata-rata Penghimpunan DPK Sebelum Office Channeling 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
860.915
Rp 378.075
416.996
Tabungan
Deposito
65.884
Giro
Total DPK
Jenis Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
Penghimpunan DPK Sesudah Office Channeling Penghimpunan dana pihak ketiga melalui BNI Syariah sesudah Office Channeling diambil 14 bulan sesudah penerapan kebijakan Office Channeling dengan nilai rata-rata untuk setiap penghimpunan dana pihak ketiga. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga bisa dilihat dari Giro, Tabungan, Deposito. Ilustrasi penghimpunan dana pihak ketiga melalui BNI Syariah bisa dilihat dibawah ini:
Tabel 4.5 Penghimpunan DPK Periode Sesudah Penerapan Kebijakan Office Channeling Keseluruhan Cabang (dalam jutaaan rupiah)
Bulan April '06 Mei '06 Jun '06 Jul '06 Agust '06 Sep '06 Okt '06 Nov '06 Des '06
giro 55,564 67,895 259,058 271,499 211,825 229,322 202,636 206,529 221,898
tabungan 398,446 401,337 414,584 417,424 422,884 435,167 457,476 474,223 513,362
deposito 260,431 262,859 269,685 279,966 295,606 318,021 334,279 355,407 389,249
Total DPK 714,441 732,091 943,327 968,889 930,315 982,510 994,391 1,036,159 1,124,509
Jan '07 Feb '07 Mar '07 April '07 Mei '07 Jumlah Rata-rata
225,744 221,525 220,228 148,622 134,791 2,677,136 191,224
522,883 534,127 554,313 557,603 585,146 6,688,975 477,784
434,346 451,264 469,854 557,106 572,106 5,250,179 375,013
1,182,973 1,206,916 1,244,395 1,263,331 1,292,043 14,616,290 1,044,021
Gambar 4.7. Grafik Rata-rata Penghimpunan DPK Sesudah Office Channeling 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
1.044.021 477.784 375.013 191.22 4
Giro
Tabungan
Deposito
Total DPK
Jenis Penghimpunan
Kedua grafik tersebut diatas menggambarkan penghimpunan dana pihak ketiga melalui BNI Syariah sebelum dan sesudah penerapan kebijakan Office Channeling. Melihat dari kedua grafik tersebut, rata- rata giro sebelum office channeling sebesar Rp.65.884, sedangkan rata-rata giro sesudah office channeling sebesar Rp.191.224. ratarata tabungan sebelum office channeling sebesar Rp.378.075, sedangkan rata-rata tabungan setelah office channeling sebesar Rp.447.784. untuk rata-rata deposito sebelum office channeling sebesar Rp.416.996, sedangkan rata-rata deposito sesudah office channeling sebesar Rp.375.013. total perolehan DPK sebelum office channeling sebesar Rp. 860.915, sedangkan total perolehan DPK sesudah office channeling sebesar Rp. 1.044.021.
Seberapa besar Perubahan Penghimpunan DPK Sebelum dan Sesudah Penerapan Kebijakan Office Channeling?
Secara umum penghimpunan dana pihak ketiga melalui BNI syariah mencerminkan adanya kenaikan dalam penghimpunan dana pihak ketiga (lihat Tabel 4.6). Kenaikan tersebut terdapat pada giro Rata-rata sebesar Rp.125.380 (Rp. 191.224Rp.65.884), selain itu kenaikan terjadi pada penghimpunan pada produk tabungan sebesar rata- rata Rp.99.709 (Rp.447.784-Rp.378.075). tetapi untuk produk deposito justru mengalami penurunan perolehan sebesar rata-rata Rp. 41.983 (Rp.375.013-Rp.416.996). Namun demikian secara keseluruhan penghimpunan dana pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp.183.105 (Rp. 1.044.021-Rp.860.915). Berikut ini tabel kenaikan atau besarnya perubahan penghimpunan Dana Pihak ketiga.
Tabel 4.6 Kenaikan atau Perubahan Penghimpunan DPK (dalam jutaan rupiah) Jenis Produk
Sesudah OC
Sebelum OC
Kenaikan
Persentase
Giro
191.224
65.884
125.380
190%
Tabungan
447.784
378.075
99.709
26%
deposito
375.013
416.996
(41.983)
(10%)
Total DPK
1.044.021
860.915
183.105
21%
Dari tabel diatas perubahan yang paling besar adalah pada produk giro, sebesar 190%, sedangkan produk tabungan mengalami kenaikan sebesar 26%. Penurunan penghimpunan DPK melalui produk deposito sebesar 10%. Namun secara keseluruhan besarnya kenaikan penghimpunan Dana Pihak Ketiga melalui BNI syariah sebesar 21%. Hal ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana pihak ketiga pada BNI syariah sesudah penerapan kebijakan office channeling lebih baik dibandingkan sebelum penerapan kebijakan office channeling dengan adanya kenaikan total rata-rata penghimpunan DPK sebesar 21%. Walaupun hasil penelitian ini menunjukkan adanya kenaikan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 21%, namun kontribusi layanan syariah (office channeling) dalam menghimpun dana pihak ketiga di BNI syariah baru mencapai 5,25% dari total
penghimpunan dana pihak ketiga. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi perubahan penghimpunan dana pihak di BNI syariah. Berikut ini adalah analisis kontribusi Layanan Syariah terhadap penghimpunan DPK di BNI syariah.
Kontribusi Layanan Syariah (office channeling) BNI Syariah Pada bulan April 2006 BNI syariah telah membuka layanan syariah di kantorkantor cabang yang dimiliki oleh BNI konvensional, kantor layanan syariah yang dimiliki pada saat itu adalah 29 kantor. Pada bulan Mei 2007 kantor layanan syariah yang dimiliki oleh BNI Syariah meningkat menjadi 424 kantor layanan syariah. Direktur Usaha Syariah dan Komersial BNI, Bien Subiantoro (2006), menyebutkan hingga Juni lalu, DPK yang dihimpun melalui 29 titik tercatat Rp. 4,5 miliar. Ia mengungkapkan rata- rata penghimpunan sati titik layanan syariah sekitar Rp. 100 juta per bulan.14 Bagaimanakan kontribusi layanan syariah di BNI syariah terhadap penghimpunan dana pihak ketiga setelah 14 bulan diterapkan? Penulis ingin mencoba mendeskriptifkan bagaimana dan seberapa besar kontribusi layanan syariah yang dimiliki oleh BNI Syariah. Berikut ini adalah tabel perolehan dana pihak ketiga terhitung dari april 2006 sampai Mei 2007 atau penghimpunan DPK sesudah penerapan office channeling.
Tabel 4.7 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Sesudah Penerapan Kebijakan Office Channeling (dalam ribuan rupiah)
14
www.republika.com, republika, 18 Juli 2006
Bulan April '06 Mei '06 Jun '06 Jul '06 Agust '06 Sep '06 Okt '06 Nov '06 Des '06 Jan '07 Feb '07 Mar '07 April '07 Mei '07 Jumlah Rata-rata
giro 55,564,000 67,895,000 259,058,000 271,499,000 211,825,000 229,322,000 202,636,000 206,529,000 221,898,000 225,744,000 221,525,000 220,228,000 148,622,000 134,791,000 2,677,136,000 191,224,000
tabungan 398,446,000 401,337,000 414,584,000 417,424,000 422,884,000 435,167,000 457,476,000 474,223,000 513,362,000 522,883,000 534,127,000 554,313,000 557,603,000 585,146,000 6,688,975,000 477,783,929
deposito 260,431,000 262,859,000 269,685,000 279,966,000 295,606,000 318,021,000 334,279,000 355,407,000 389,249,000 434,346,000 451,264,000 469,854,000 557,106,000 572,106,000 5,250,179,000 375,012,786
Total DPK 714,441,000 732,091,000 943,327,000 968,889,000 930,315,000 982,510,000 994,391,000 1,036,159,000 1,124,509,000 1,182,973,000 1,206,916,000 1,244,395,000 1,263,331,000 1,292,043,000 14,616,290,000 1,044,020,714
Dari tabel 4.7 diatas rata- rata giro yang yang dihimpun pasca penerapan office channeling sebesar Rp. 191.224.000. sedangkan rata- rata tabungan sebesar Rp. 477.783.929. Untuk produk deposito sebesar Rp. 375.012.786. Namun
secara
keseluruhan, total rata-rata penghimpunan dana pihak ketiga pada BNI syariah sebesar Rp. 1.044.020.714. Dibawah ini adalah tabel kontribusi atau perolehan dana pihak ketiga yang dihimpun dari kantor layanan syariah (office channeling).
Tabel 4.8 Penghimpunan DPK dari Kantor Layanan Syariah (dalam ribuan Rupiah)
Bulan
giro
tabungan
deposito
Total DPK
April '06 Mei '06 Jun '06 Jul '06 Agust '06 Sep '06 Okt '06 Nov '06 Des '06 Jan '07 Feb '07 Mar '07 April '07 Mei '07 Jumlah Rata-rata
981 937 2,874 3,667 42,053 179,042 92,097 186,798 277,003 545,806 683,597 2,014,855 143,918
188,950 227,543 773,274 2,761,815 5,349,579 8,227,734 10,821,458 13,556,994 34,088,769 24,912,026 27,147,724 31,122,434 34,777,077 38,705,456 232,660,833 16,618,631
449,500 3,104,500 6,012,221 8,126,390 13,947,461 17,885,489 25,328,957 40,317,864 46,938,404 50,108,114 53,755,550 133,126,700 133,606,404 532,707,554 38,050,540
188,950 677,043 3,877,774 8,775,017 13,476,906 22,178,069 28,710,614 38,928,004 74,585,675 71,942,527 77,442,636 85,154,987 168,449,583 172,995,457 767,383,242 54,813,089
Dari tabel 4.8 diatas rata-rata penghimpunan dana pihak ketiga dari produk giro yang diperoleh dari layanan syariah (office channeling) sebesar Rp. 143.918. sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga layanan syariah dari produk tabungan sebesar Rp. 38.050.540. sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga dari layanan syariah dari produk deposito sebesar Rp. 38.050.540. Namun secara keseluruhan, rata-rata kontribusi layanan syariah terhadap penghimpunan dana pihak ketiga pada BNI syariah sebesar Rp. 54.813.089. Kontribusi layanan syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga tidak mencapai 1% untuk produk giro. Sedangkan kontribusi layanan syariah dalam menghimpun dana untuk produk tabungan mencapai 3%. Kontribusi terbesar layanan syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga terdapat pada produk deposito, yaitu mencapai 10%. Namun kontribusi layanan syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga secara keseluruhan sebesar 5%. Secara sederhana penjelasan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.9 Prosentase kontribusi Office Channeling/Kantor Layanan Syariah (Rata-rata DPK) BNI Syariah (dalam ribuan rupiah)
Jenis Produk
DPK seluruh
DPK seluruh
Persentase
Cabang
Layanan Syariah
Giro
191.224.000
143.918
0,08%
Tabungan
477.783.929
16.618.631
3,48%
deposito
375.012.786
38.050.540
10,15%
Total DPK
1.044.020.714
54.813.089
5,25%
Kontribusi Layanan Syariah Terhadap Perolehan Dana Pihak Ketiga Pada BNI Syariah
5%
95%
Gambar 4.8
Dari tabel 4.9, diatas dapat dilihat penerapan kebijakan office channeling memberikan kontribusi yang cukup baik sebesar 5,25%. Namun menurut Dirut Bank Muamalat Indonesia, A. Riawan Amin, dampak office channeling memang cukup signifikan terhadap ekspasi perbankan syariah. Tapi, itu belum cukup untuk mengejar target akselerasi (market share) pada 2008 sebesar 5%.15 Menurut Boediono, Mentri Kordinator Perekonomian, target itu bisa dicapai asal ada kerja keras dan kerjasama dengan semua pihak.16
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Berdasarkan perhitungan uji beda dua rata-rata (uji t), adanya perbedaan penghimpunan dana pihak ketiga sebelum dan sesudah penerapan kebijakan 15 16
Siti Ch. Fadjrijah. Dua Kado di Bulan Mei. (Artikel, Sharing, Edisi 8 tahun I-Juni). www.tempointeraktif.co.id. Target Perbankan Syariah 5 Persen Dinilai Ambisius. 24 oktobe 2007.
office channeling pada BNI syariah. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya thitung dibanding ttabel, yaitu t3,546 > t2,056. 2. Penghimpunan dana pihak ketiga pada BNI syariah sebelum penerapan kebijakan office channeling mempunyai rata- rata penghimpunan (terdiri atas giro, tabungan dan deposito) sebesar Rp. 860.915, sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga pada BNI syariah sesudah penerapan kebijakakn office channeling mempunyai rata- rata penghimpunan sebesar Rp. 1.044.021. hal ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana pihak ketiga pada BNI syariah sesudah penerapan kebijakan office channeling lebih baik dibandingkan penghimpunan dana pihak ketiga sebelum penerapan kebijakan office channeling dengan adanya kenaikan total rata-rata penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 21%. 3. Meskipun kebijakan office channeling ini belum berpengaruh besar terhadap market perbankan nasional, namun kontribusi office channeling terhadap perolehan dana pihak ketiga pada BNI syariah cukup baik, yaitu mencapai angka 5%.
DAFTAR PUSTAKA
Amirin, Tatang M. (1990). Menyusun Rencana Penelitian, Cetakan 2, Rajawali Press, Jakarta.
Ch. Fadjrijah, Siti. (2007). Dua Kado di Bulan Mei: Pertama adalah legislatif mulai membahas intensif RUU Perbankan Syariah. Kedua, Office Channeling diperluas. Artikel, Sharing, Edisi 8, tahun I- Juni. Gozali, Ahmad. (2004). Halal Berkah Bertambah. Cetakan 2, PT. Gramedia, Jakarta. Insukindro, (1993). Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman Indonesia, BPFEYogyakarta, Yogyakarta. Karim, Adiwarman. (2007). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mas,adi, Ghufron A. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Muchdarsyah, Sinungan. (1993). Manajemen Dana Bank, PT. Gramedia, Jakarta. Muslehuddin , Muhammad. (2004). Wacana Baru: Manajemen & Ekonomi Islam. IRCiSoD, Yogyakarta. Syafi’I Antonio, Muhammad. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik,Gema Insani Press, Jakarta. Saefudin Noer, U. (2006). Menimba Strategi Pengembangan Jaringan Bank Syariah, artikel, Shariabusiness, edisi 40. Siamat, dahlan. (2004). Manajemen Lembga Keuangan, Edisi keempat, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta. Sudarsono, Heri. (2003). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi kedua, Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta. Sugiyono, (2001), Metode Penelitian Bisnis, Bandung. Susilo, Sri Y. (2000). Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta.
Suyatno, Thomas. (1994) dkk, Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. S.Harahap, Sofyan. (2003). Akuntansi Perbankan Syariah, cetakan 1, LPFE-Usakti, Jakarta. Riyadi , Selamet. (2004). Banking Assets and Liability Management, , Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
Wijaya, Taufik. (2005). Metodologi Penelitian, Modul Kuliah, Jakarta. Winardi, (1992). Kamus Ekonomi:Inggris-Indonesia, Cetakan IX, :CV. Mandar Maju, Bandung www.bi.go.id www.bni.co.id www.lampungpost.com www.republika.co.id www.tempointeraktif.co.id. www.eramuslim.com.
