ANGGARAN DASAR PEMUDA PANCASILA MUKADIMAH

ANGGARAN DASAR PEMUDA PANCASILA MUKADIMAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka penjajahan dalam segala bentuk dan manifestasinya di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bahwa Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia sejak berabad-abad dicapai dengan korban jiwa, raga, airmata dan harta benda yang tak ternilai. Bahwa cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat madani yang demokrati adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan PANCASILA sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa oleh karena itu, sadar sepenuhnya terhadap panggilan sejarah dan tanggung jawabnya sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa, kami masyarakat warga Negara Indonesia yang bersemangatkan Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945, berideologi Pancasila, berjiwa patriotik dan militan, setia dan konsekuen kepada Negera Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasial dan UUD 1945, dengan ini mempersatukan diri dalam wadah Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama PEMUDA PANCASILA Pasal 2 Organisasi Pemuda Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober 1959 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan Pasal 3 Organisasi Pemuda Pancasila berkedudukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 4 Organisasi PEMUDA PANCASILA berazaskan Pancasila

Universitas Sumatera Utara

Pasal 5 Organisasi Pemuda Pancasila bertujuan untuk melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 BAB III STATUS DAN SIFAT Pasal 6 Status Organisasi Pemuda Pancasila adalah Independen Pasal 7 1. Organisasi Pemuda Pancasila bersifat terbuka tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, golongan, serta latar belakang sosial politik kemasyarakatan. 2. Organisasi Pemuda Pancasila memiliki sifat mandiri, perjuangan/pergerakan yang militan, persaudaraan, patriotik, inovatif, kreatif dan kepemimpinan yang konsekuen. BAB IV POKOK-POKOK PERJUANGAN Pasal 8 Organisasi Pemuda Pancasila memiliki pokok-pokok perjuangan yang merupakan misi perjuangan organisasi di berbagai bidang seperti: 

Di Bidang Organisasi dan Kaderisasi

a. Memajukan peran dan program Pemuda Pancasila sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. b. Membangun iklim yang harmonis dan kondusif serta taat dan menjunjung tinggi aturan-aturan organisasi. c. Menciptakan SDM yang berkualitas sebagai kader-kader bangsa. d. Mengokohkan basis dan menguatkan eksistensi Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang mengakar, modern, maju, mandiri serta bermoral. 

Di Bidang Ideologi dan Politik

a. Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. b. Merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. c. Memupuk kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat nusantara sebagai kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial-budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan. 

Di Bidang Ekonomi

a. Membangun kedaulatan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.


    

Di Bidang Agama, Sosial dan Budaya Membangun masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti luhur, terampil dan cerdas. Memajukan kebudayaan daerah secara nasional. Membangun solidaritas dan kesetiakawanan nasional. Membangun etika moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Di Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional

a. Mewujudkan Indonesia yang nyaman, aman, tenteram dan damai. b. Mewujudkan pertahanan keamanan rakyat semesta. 

Di Bidang Alam dan Lingkungan Hidup

a. Mewujudkan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan berwawasan alam dan lingkungan hidup. b. Menciptakan kesadaran alam dan lingkungan hidup dalam kehidupan masyarakat. c. Menciptakan keseimbangan alam dan lingkungan hidup. 

Di Bidang Hubungan Luar Negeri

a. Mendukung kesetaraan bangsa Indonesia dalam tatanan kehidupan Internasional ataupun era globalisasi. b. Mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan melalui penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. b. Mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. c. Mewujudkan kepastian hak-hak warga negara BAB V IKRAR, TEKAT, SEMBOYAN SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN Pasal 9 Ikrar, Tekat, Semboyan, Salam Perjuangan dan Lagu Perjuangan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VI LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 10 Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai lambang yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


Pasal 11 Organisasi Pemuda Pancasila memiliki atribut yang merupakan identitas organisasi berupa: pataka, panji-panji, Kartu Tanda Anggota (KTA), pakaian seragam, papan nama, kop surat, stempel dan kelengkapan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 12 1. Anggota Pemuda Pancasila ialah warga negara Indonesia yang setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Keanggotaan Organisasi Pemuda Pancasila terdiri dari:   

Anggota Biasa Anggota Kehormatan Anggota Luar Biasa

3. Ketentuan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BAB VIII KEDAULATAN Pasal 13 Kedaulatan Organisasi Pemuda Pancasila di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya oleh perwakilan dalam Musyawarah Besar. BAB IX MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 14 Musyawarah dan rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Nasional terdiri dari:     

Musyawarah Besar (MUBES) Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) Rapat Pimpinan Paripurna (RAPIMPUR) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Rapat Pleno

Pasal 15 Musyawarah dan rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Wilayah terdiri dari:    

Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILLUB) Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) Rapat Pleno


Pasal 16 Musyawarah dan rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Cabang terdiri dari:    

Musyawarah Cabang (MUSCAB) Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSWILCAB) Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) Rapat Pleno

Pasal 17 Musyawarah dan rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Anak Cabang terdiri dari:  

Musyawarah Anak Cabang (MUSANCAB) Rapat Pleno

Pasal 18 Musyawarah dan rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Ranting terdiri dari:  

Musyawarah Ranting (MUSRAN) Rapat Pleno

Pasal 19 Musyawarah dan rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Anak Ranting terdiri dari:  

Musyawarah Anak Ranting (MUSANRAN) Rapat Pleno Pasal 20

1. Kekuasaan tertinggi dalam organisasi adalah Musyawarah Besar (Mubes). 2. Kekuasaan, wewenang musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB X QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 21 1. Quorum musyawarah dan rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah unsur utusan yang hadir. 2. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat pada azasnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. 3. Apabila pengambilan keputusan dalam musyawarah atau dalam rapat-rapat tidak dapat tercapai mufakat maka keputusan diambil melalui voting yang berdasarkan suara terbanyak. 4. Sistem dan mekanisme pengambilan keputusan diatur dalam peraturan organisasi. 5. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah unsur utusan yang hadir.


6. Khusus Quorum tentang perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan pembubaran organisasi harus dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah unsur utusan yang hadir yakni Majelis Pimpinan Wilayah dan Majelis Pimpinan Cabang yang definitif. Dan pengambilan keputusan untuk hal ini diambil dengan persetujuan sekurangkurangnya dua pertiga dari jumlah unsur utusan anggota musyawarah yang hadir.

BAB XI SUSUNAN, PIMPINAN DAN KEDUDUKAN Pasal 22 Kedudukan Organisasi Pemuda Pancasila di setiap jenjang dan tingkatan sebagai berikut:      

Tingkat Nasional, keberdudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional. Tingkat Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi dipimpin oleh Majelis Pimpinan Wilayah. Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dipimpin oleh Majelis Pimpinan Cabang. Tingkat Kecamatan berkedudukan di daerah Kecamatan dipimpin oleh Majelis Pimpinan Anak Cabang. Tingkat Kelurahan/Desa berkedudukan di daerah Kelurahan/Desa dipimpin oleh Majelis Pimpinan Ranting. Tingkat RW atau yang setingkat dipimpin oleh Majelis Pimpinan Anak Ranting. Pasal 23

1. Organisasi Pemuda Pancasila di tingkat Nasional, tingkat Propinsi, tingkat Kabupaten/Kota mempunyai Majelis Pertimbangan Organisasi. 2. Di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dan RW mempunyai Penasehat. 3. Susunan dan Komposisi kepimpinan, wewenang dan tugas pokok Majelis Pimpinan, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Majelis Pertimbangan dan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XII LEMBAGA DAN BADAN Pasal 24 1. Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai atau dapat membentuk Lembaga-lembaga sesuai kebutuhan organisasi seperti: LPPH, Tani dan Nelayan, Pekerja, Pelajar dan Mahasiswa, Perempuan/Srikandi, Koti Mahatidana dan lain-lain serta Badan-badan sesuai kebutuhan seperti: Pendidikan, Sosial, Keagamaan, Seni dan Budaya dan lainlain. 2. Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai dan dapat membentuk badan-badan usaha. 3. Lembaga-lembaga sesuai peran sektoral dan kekhususannya berada baik di tingkat nasional, wilayah dan cabang. 4. Badan-badan sesuai kekhususannya berada di tingkat nasional atau tingkat wilayah atau di tingkat cabang.


5. Hubungan lembaga dan badan dengan Organisasi Pemuda Pancasila diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI Pasal 25      

Keuangan Organisasi Pemuda Pancasila diperoleh dari: Iuran wajib anggota Sumbangan yang tidak mengikat Usaha-usaha yang syah Iuran sukarela pengurus Iuran wajib anggota diatur dalam peraturan organisasi Pasal 26

1. Kekayaan Organisasi Pemuda Pancasila adalah semua barang yang bergerak dan barang tidak bergerak yang tercatat dan terdaftar sebagai asset dan investaris. 2. Kekayaan Organisasi Pemuda Pancasila setelah dibubarkan akan ditentukan di dalam Musyawarah Besar yang membubarkan organisasi sesuai Bab X Pasal 21 Anggaran Dasar. BAB XIV KETENTUAN KHUSUS Pasal 27 1. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa. 2. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu, atas permintaan sekurang-kurangnya ¾ dari MPW dan atau 2/3 MPC. BAB XV PERATURAN PERALIHAN Pasal 28 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini, dan dapat dievaluasi dalam Rapat Pimpinan Paripurna. 2. Apabila timbul perbedaan tafsiran mengenai sesuatu ketentuan Anggaran Dasar ini diselesaikan oleh Rapat Pimpinan Paripurna dan dievaluasi dalam Musyawarah Besar/ Musyawarah Besar Luar Biasa.


BAB XVI PENUTUP Pasal 29 1. Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan. 2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.


ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA PANCASILA BAB I LAMBANG, IKRAR,TEKAD, SEMBOYAN SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN Pasal 1 1. Lambang Organisasi Pemuda Pancasila ialah lambang Pancasila di dalam perisai dan dibagian atas bertuliskan Pemuda Pancasila. 2. Warna Dasar lambang adalah merah darah yang mengandung arti gagah perkasa dan kesatria. 3. Perisai Pancasila sesuai dengan Perisai yang terlukis dalam lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. 4. Warna lambang Pancasila sesuai dengan aslinya.    



Bintang berwarna kuning dengan dasar warna hitam melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rantai berwarna kuning dengan dasar warna merah, melambangkan kemanusiaan yang adil beradab. Pohon Beringin berwarna hijau dengan dasar warna putih melambangkan persatuan Indonesia. Kepala Banteng berwarna hitam dengan warna dasar warna merah melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Padi berwarna kuning, Kapas berwarna hijau/putih dengan dasar warna putih melambangkan keadialn sosial bagi rakyat Indonesia.

5. Stempel  

Bentuk bulat di dalamnya terdapat lambang Pemuda Pancasila dengan diameter 4,5 cm. Tinta stempel berwarna merah.

6. Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Pengurus dengan atau menyertakan warna merah putih serta dicantumkan lambang Pemuda Pancasila. 7. Panji-panji kebesaran dan pataka dengan ukuran perbandingan panjang dan lebar 3 (tiga) dan 2 (dua) dengan:   

Warna merah dasar. Ditengah-tengah perisai Pancasila. Disamping kanan kiri bertuliskan Pemuda Pancasila.

8. Papan nama dengan ukuran perbandingan panjang dan lebar 3 (tiga) dan 2 (dua) dengan:   

Warna dasar merah. Ditengah-tengah perisai Pancasila. Tulisan putih.


9. Seragam Organisasi terdiri dari:     

Safari warna biru gelap dan loreng berwarna dasar oranye dengan kombinasi warna hitam coklat. Baju lengan pendek dan lengan panjang loreng berwarna dasar oranye dengan kombinasi waran hitam coklat. Baju lengan panjang hitam. Celana biru gelap, hitam, jeans hitam, dan loreng berwarna dasar oranye dengan kombinasi hitam coklat. Baret berwarna merah darah les putih, topi pet loreng berwarna dasar oranye dengan kombinasi hitam coklat.

Pengaturan lebih lanjut tentang seragam organisasi diatur dalam peraturan organisasi. 10. Lencana disesuaikan dengan ukuran perbandingan 3 ( tiga) dan 2 (dua). 11. Kelengkapan seragam organisasi teridiri dari: Jaket memakai 4 (empat) tanda yaitu: - Lengan kanan : Badge Bhinneka Tunggal Ika di dalam bulatan hitam, dasar putih. : Nama wilayah/menurut jenjangnya dan tanda ciri wilayah sesudah - Lengan kiri dilaporkan kepada DPP. Dua benderah merah putih yang bersilangan. - Dada kanan : Nama Anggota. - Dada kiri : Lambang Pemuda Pancasila. Pasal 2 Ikrar Organisasi Pemuda Pancasila adalah: - Bertanah air satu, tanah air Indonesia. - Berbangsa satu, bangsa Indonesia. - Berideologi satu, ideologi Pancasila. Pasal 3 Tekad Organisasi Pemuda Pancasila adalah “Pancasila Abadi” Pasal 4 Semboyan Organisasi Pemuda Pancasila “Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang” Pasal 5 Salam perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila adalah: “Merdeka” 1x dijawab “Merdeka” 1x “Pancasila” 3x dijawab “Abadi” 3x Pasal 6 Lagu perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila adalah Mars Pemuda Pancasila dan Putra/i Indonesia.


BAB II KEANGGOTAAN Pasal 7 Yang dapat diterima menjadi calon anggota biasa adalah: 1. Setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 15 tahun. 2. Menyatakan persetujuannya dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, misi perjuangan dan semua peraturan-peraturan dan ketentuan Organisasi Pemuda Pancasila. 3. Mengajukan dan mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota biasa. 4. Setiap calon anggota dinyatakan sah sebagai anggota apabila telah mendapatkan Kartu Tanda Anggota Organisasi Pemuda Pancasila yang secara tehnis diatur dalam Peraturan Organisasi. 5. Keanggotaan Lembaga dan badan Organisasi Pemuda Pancasila diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 8 Anggota Luar Biasa adalah anggota yang telah memperlihatkan/membuktikan kesetiaannya terhadap organisasi minimal dalam waktu 10 (sepuluh) tahun dan dianggap berjasa dan menaruh perhatian dalam pemgembangan organisasi. Pasal 9 Anggota Kehormatan bukan anggota biasa dan luar biasa dari pejabat dan tokoh masyarakat yang banyak bantuannya terhadap organisasi, berideologikan Pancasila dan bertindak menguntungkan organisasi. BAB III KADER Pasal 10 1. Kader adalah kekuatan inti organisasi, selaku pengerak, pemikir, penggagas dan pelaksana tugas organisasi yang dipersiapkan menjadi pemimpin dalam kehidupan organisasi, masyarakat, bangsa dan negara. 2. Kader Organisasi Pemuda Pancasila ialah anggota Pemuda Pancasila yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kaderisasi formal Pemuda Pancasila dan dinyatakan lulus dengan sertifikat/piagam sebagai kader dan merupakan pengerak inti organisasi. 3. Kader Organisasi Pemuda Pancasila terdiri dari:    

Kader Pratama Kader Madya Kader Ulama Kader Kecabangan

4. Kaderisasi adalah proses terus menerus dalam rangka mendewasakan, memandirikan dan mengakarkan Pemuda Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. 5. Ketentuan mengenai Kaderisasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.


BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 11 1. Setiap anggota mempunyai hak:      

Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan kader, bimbingan dan pembinaan dari organisasi. Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif baik secara lisan maupun tertulis. Dipilih. Membela diri. Terkecuali untuk memilih dan menjadi pengurus, harus mematuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan organisasi.

2. Setiap anggota berkewajiban:          

Menghayati, mentaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua ketentuan serta peraturan organisasi. Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Besar. Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi dan misi organisasi. Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi. Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi. Melaksanakan tugas-tugas organisasi. Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi. Khusus bagi kader wajib menghadiri setiap acara organisasi. Membayar iuran wajib anggota. Menjaga kerahasiaan, keharmonisan dan kehormatan organisasi. Pasal 12

1. Anggota Luar Biasa berhak mengajukan dan atau memberikan pendapat, saran yang bertalian dengan organisasi baik lisan maupun tertulis kepada semua tingkat organisasi dengan mengindahkan tata hubungan kerja organisasi. 2. Anggota Kehormatan berhak memberikan pendapat serta mengajukan saran-saran dan atau nasehat baik diminta ataupun tidak, secara lisan dan tertulis. BAB V SANKSI DAN BERHENTINYA ANGGOTA Pasal 13 1. Sanksi terhadap anggota atau fungsionaris terdiri dari:    

Teguran lisan. Teguran tertulis. Pemberhentian sementara. Pemecatan.


2. Sanksi yang berupa teguran lisan danteguran tertulis serta pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Majelis Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan organisasi. 3. Teguran lisan dan tertulis dapat dilakukan kepada jenjang kepemimpinan organisasi oleh Majelis Pimpinan Nasional atau kepemimpinan setingkat diatasnya serta kepada anggota dilakukan oleh kepemimpinan sesuai tingkatannya. 4. Pemberhetian sementara dilakukan oleh Majelis Pimpinan Nasional atas usul Majelis Pimpinan Wilayah atau oleh Majelis Pimpinan Wilayah atas usul Majelis Pimpinan Cabang. 5. Khusus sanksi berupa pemecatan hanya dapat diberikan oleh Majelis Pimpinan Nasional setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan forum Musyawarah Besar. 6. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan pertimbangan kepentingan organisasi dan hak anggota atas kebenaran argumentasinya yang diverifikasi oleh sesuatu komisi yang dibentuk. Pasal 14 1. Anggota dinyatakan berhenti apabila:   



Meninggal dunia. Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis. Dipecat oleh Majelis Pimpinan Nasional atas usul Majelis Pimpinan Wilayah dan atau karena yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan organisasi dan atau beberapa kali membuat kesalahan yang merugikan nama baik secara sengaja. Lepas dari kewarganegaraan Indonesia.

2. Sanksi terhadap anggota didasarkan pada:  

Melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang dianggap cukup berat. Melakukan tindakan yang merugikan organisasi.

3. tata cara pemberhentian sementara atau pemecatan anggota adalah sebagai berikut:    

Terlebih dulu memberikan teguran lisan. Memberikan teguran tulisan. Jika tidak dijawab atau terdapat keterangan, maka diadakan rapat untuk mengambil keputusan pemberhentian sementara. Keputusan yang diambil oleh Majelis Pimpinan Nasional atau Majelis Pimpinan Wilayah dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Besar.

4. Mengenai pemberhentian sementara dan pemecatan yang dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Besar dengan pemberian kesempatan membela diri akan diambil keputusan dalam bentuk:   

Membatalkan pemberhentian sementara. Menetapkan pemberhentian sementara untuk masa waktu tertentu. Memecat.


BAB VI KEDAULATAN, KEKUASAAN, WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 15 1. Musyawarah Besar emuda Pancasila adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam lima tahun danberwenang:         

Menetapkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan program umum organisasi. Menilai dan menetapkan laporan pertanggungjawaban laporan Majelis Pimpinan Nasional. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional dan menyusun komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti lima tahun. Menetapkan Majelis Pertimbangan. Menetapkan keputusan pemberhentian sementara, pemecahan an atau merehabilitasi anggota yang terkena sanksi pemberhentian sementara. Menetapakan lembaga dan badan organisasi Pemuda Pancasila atau keputusankeputusan lainnya yang dianggap perlu. Menetapkan badan verfikasi keuangan dan kekayaan organisasi. Menetapkan kebijakan dan pemikiran organisasi dalam menghadapi persoalan nasional maupun internaisonal.

2. Musyawarah Besar dihadiri oleh:      

Majelis Pimpinan Nasional. Majelis Pimpinan Organisasi Tingkat Nasional. Majelis Pimpinan Wilayah. Majelis Pimpinan Cabang. Lembaga/ Badan tingkat Nasional Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasioanl.

3. Penyelenggaraan Musyawarah Besar dilakukan oleh Majelis Pimpinan Nasional. 4. Bahan, acara dan tata tertib Musyawarah Besar dipersiapkan oleh Majelis Pimpinan Nasional untuk dimajukan ke Musyawarah Besar. 5. Majelis Pimpinan Nasional memberikan pertanggungjawabannya kepada Musyawarah Besar dan disampaikan oleh/melalui Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional. 6. Musyawarah Besar dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional. 7. Tempat Musyawarah Besar ditentukan oleh Majelis Pimpiana Nasional. Pasal 16 1. Musyawarah Besar Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan Musyawarah Besar. 2. Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan atas dasar rekomendasi Rapat Pimpinan Paripurna (Rapimpur) Majelis Pimpinan Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:


 

Sebagai permintaan Majelis Pimpinan Nasional apabila kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam atau karena ada hal-hal yang mendasar. Sebagai permintaan 2/3 (dua pertiga) Majelis Pimpinan Wilayah dan ½ (setengah) ditambah satu Majelis Pimpinan Cabang. Pasal 17

1. Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Wilayah yang diadakan sekali dalam waktu lima tahun dan berwenang:      

Menetapkan program wilayah dalam rangka pelaksanaan program umum Pemuda Pancasila. Menilai dan menetapkan laporan pertanggung jawaban Majelis Pimpinan Wilayah. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah dan menyusun komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti lima tahun. Menetapkan Majelis Pertimbangan. Menentukan pendirian/ sikap organisasi di tingkat wilayah dalam menghadapi persoalan wilayah. Mensahkan atau menolak pemberhentian sementara terhadap anggota yang telah diberhentikan sementara oleh Majelis Pimpinan Wilayah.

2. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:      

Majelis Pimpinan Nasional. Majelis Pimpinan Wilayah. Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah. Majelis Pimpinan Cabang. Lembaga/ Badan tingkat Wilayah. Undang-undangan lainnya yang detentuksn oleh Majelis Pimpinan Wilayah. Pasal 18

1. Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan Musyawarah Wilayah. 2. Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan atas dasar keputusan/ instruksi Majelis Pimpinan Nasional apabila kelangsungan hidup organisasi dianggap dalam keadaan terancam atau karena ada hal-hal yang mendasar yang memaksa di Majelis Pimpinan Wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:   

Sebagai permintaan Majelis Pimpinan Nasional. Sebagai permintaan Majelis Pimpinan Wilayah. Sebagai permintaan 2/3 (dua pertiga) Majelis Pimpinan Cabang dan atau ½ (setengah) ditambah satu Pimpinan Anak Cabang. Pasal 19

1. Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila adalah pemegang kekuasaan tertinggi Cabang yang diadakan sekali dalam empat tahun dan berwenang:


    

Menetapkan program Cabang dalam rangka pelaksanaan program umum Pemuda Pancasila. Menilai dan menetapkan laporan pertanggung jawaban Majelis Pimpinan Cabang. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pimpinan Cabang dan komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti empat tahun. Menetapkan Majelis Pertimbangan. Menentukan pendirian/sikap organisasi di tingkat cabang dalam menghadapi persoalan cabang.

2. Musyawarah Cabang dihadiri oleh:      

Majelis Pimpinan Wilayah. Majelis Pimpinan Cabang. Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang. Majelis Pimpinan Anak Cabang. Lembaga/ Badan tingkat Cabang. Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang. Pasal 20

1. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan Musyawarah Cabang. 2. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan atas dasar keputusan/ instruksi Majelis Pimpinan Wilayah apabila kelangsungan hidup organisasi dianggap dalam keadaan terancam atau karena ada hal-hal yang mendasar yang memaksa di Majelis Pimpinan Cabang dengan ketentuan sebagai berikut:   

Sebagai permintaan Majelis Pimpinan Wilayah. Sebagai permintaan Majelis Pimpinan Cabang. Sebagai permintaan 2/3 (dua pertiga) Majelis Pimpinan Anak Cabang. Pasal 21

1. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan berwenang:   

Menilai dan menetapkan laporan pertanggung jawaban Majelis Pimpinan Anak Cabang. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pimpinan Anak Cabang dan komposisi kepengurusan personalia funsionaris kolektif untuk masa bakti tiga tahun. Menetapkan Penasehat Anak Cabang.

2. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh:    

Pimpinan Anak Cabang. Majelis Pimpinan Cabang. Pimpinan Ranting. Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Anak Cabang.


Pasal 22 1. Musyawarah Pimpinan Ranting adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Kelurahan/ Desa yang diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun dan berwenang:   

Memilih dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting. dan komposisi kepengurusan personalia funsionaris kolektif untuk masa bakti dua tahun. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting dan komposisi kepengurusan personalia funsionaris kolektif untuk masa bakti dua tahun. Menetapkan Penasehat Ranting.

2. Musyawarah Pimpinan Ranting dihadiri oleh:     

Pimpinan Ranting. Pimpinan Anak Cabang. Penasehat Ranting. Anggota Ranting. Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting. Pasal 23

1. Rapat Pimpinan Paripurna Pemuda Pancasila yang hendak merekomendasikan Mubeslub adalah forum rapat tertinggi organisasi di tingkat nasional yang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Majelis Pimpinan Nasional apabila: 



Ketua umum berhalangan tetap/ meninggal, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya sehingga menganggu/mengancam kelangsungan hidup organisasi. Organisasi mengalami keadaan genting yang memaksa.

2. Rapat Pimpinan Paripurna adalah forum rapat tertinggi organisasi di tingkat Nasional hanya mempunyai kekuasaan dan wewenang mengevaluasi dan menetapkan rekomendasi dan keputusan-keputusan lainnya yang tidak bertentangan dengan kekuasaan dan wewenang Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa. 3. Rapat Pimpinan Paripurna berwenang merekomendasikan pemikiran kebijakan organisasi yang akan dibahas dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa. 4. Rapat Pimpinan Paripurna dihadiri oleh:      

Majelis Pimpinan Nasional. Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional. Majelis Pimpinan Wilayah. Lembaga/ Badan tingkat Nasional. Majelis Pimpinan Cabang. Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional. Pasal 24

1. Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila adalah forum rapat kerja organisasi di tingkat Nasional yang diadakan minimal sekali dalam satu periode masa bakti untuk


mengevaluasi dan mencanangkan program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang akan dilaksanakan Majelis Pimpinan. 2. Rapat Kerja Nasional Pemuda Pancasila dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Nasional. 3. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:     

Majelis Pimpinan Nasional. Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional. Majelis Pimpinan Wilayah. Lembaga/ Badan tingkat Nasional. Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional. Pasal 25

1. Rapat Kerja Wilayah Pemuda Pancasila adalah forum rapat kerja organisasi di tingkat Wilayah/ Propinsi yang diadakan minimal sekali dalam satu periode masa bakti untuk mengevaluasi dan mencanangkan program kerja jangka pendek dan jangka menengah yang akan dilaksanakan Majelis Pimpinan Wilayah. 2. Rapat Kerja Wilayah Pemuda Pancasila diselenggarakan oleh Majelis Pimpinan Wilayah. 3. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh:      

Majelis PimpinanWilayah. Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah. Majelis Pimpinan Nasional. Majelis Pimpinan Cabang. Lembaga/ Badan tingkat Wilayah. Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah. Pasal 26

1. Rapat Kerja Cabang Pemuda Pancasila adalah forum rapat kerja organisasi di tingkat Cabang yang diadakan minimal sekali dalam satu periode masa bakti untuk mengevaluasi dan mencanangkan program kerja jangka pendek dan jangka menengah yang akan dilaksanakan Majelis Pimpinan Cabang. 2. Rapat Kerja Cabang Pemuda Pancasila diselenggarakan oleh Majelis Pimpinan Cabang. 3. Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh:     

Majelis Pimpinan Cabang. Majelis Pimpinan Wilayah. Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang. Lembaga/ Badan tingkat Cabang. Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang.

Pasal 27 Rapat Pleno Majelis Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan ialah forum internal di masingmasing Majelis Pimpinan yang dihadiri oleh:


a. Kolektif Majelis Pimpinan. b. Ketua-Ketua Lembaga dan badan. c. Undangan yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan apabila diperlukan. Pasal 28 Rapat Harian Majelis Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan ialah forum rapat internal di masing-masing Majelis Pimpinan yang dihadiri oleh: a. Unsur Harian Majelis Pimpinan. b. Undangan yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan apabila diperlukan. Pasal 29 Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang ialah forum rapat Internal di masing-masing Pimpinan Anak Cabang yang dihadiri oleh Pimpinan Kolektif Anak Cabang. Pasal 30 Rapat Ranting ialah forum internal di masing-masing Pimpinan Ranting yang dihadiri oleh Pimpinan Kolektif Ranting. BAB VII HAK BICARA DAN HAK SUARA Pasal 31 Pelaksanaan Hak Bicara dan Hak Suara para utusan Musyawarah dan rapat-rapat yang diatur dalam Bab VI Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam peraturan organisasi dan tata tertib persidangan. BAB VIII SUSUNAN DAN KOMPOSISI KEPEMIMPINAN Pasal 32 Susunan dan Komposisi Kepemimpinan Majelis Pimpinan, adalah sebagai berikut: Majelis Pimpinan Nasional: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

1 (satu) orang Ketua Umum. 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum. 10 (sepuluh) orang Ketua-Ketua. 1 (satu) orang Seketaris Umum 10 (sepuluh) orang Sekretaris. 1 (satu) orang Bendahara Umum. 2 (dua) orang Bendahara. 3 (tiga) orang anggota Masing-masing bidang. Ex-Officio Lembaga/Badan. Pasal 33 Majelis Pimpinan Wilayah:

a. 1 (satu) orang Ketua. b. 2 (dua) orang Wakil Ketua. c. 9 (sembilan) orang Ketua Bidang.


d. e. f. g. h. i.

1 (satu) orang Seketaris. 9 (sembilan) orang Wakil Sekretaris. 1 (satu) orang Bendahara. 2 (dua) orang Wakil Bendahara. 4 (empat) orang anggota masing-masing bidang. Ex-Officio Lembaga/ Badan. Pasal 34 Majelis Pimpinan Cabang:

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

1 (satu) orang Ketua. 2 (dua) orang Wakil Ketua. 9 (sembilan) orang Ketua Bidang. 1 (satu) orang Seketaris. 9 (sembilan) orang Wakil Sekretaris. 1 (satu) orang Bendahara. 2 (dua) orang Wakil Bendahara. 4 (empat) orang anggota masing-masing bidang. Ex-Officio Lembaga/ Badan. Pasal 35 Pimpinan Anak Cabang:

a. b. c. d. e. f. g.

1 (satu) orang Ketua. 6 (enam) orang Wakil Ketua. 1 (satu) orang Seketaris. 2 (dua) orang Wakil Sekretaris. 1 (satu) orang Bendahara. 2 (dua) orang Wakil Bendahara. 3 (tiga) orang anggota masing-masing bidang. Pasal 36 Pimpinan Ranting:

a. b. c. d. e.

1 (satu) orang Ketua. 1 (satu) orang Wakil Ketua. 1 (satu) orang Seketaris. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris. 1 (satu) orang Bendahara. Pasal 37 Pimpinan Anak Ranting:

a. b. c. d. e.

1 (satu) orang Ketua. 1 (satu) orang Wakil Ketua. 1 (satu) orang Seketaris. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris. 1 (satu) orang Bendahara.


Pasal 38 1. Bidang-bidang Majelis Pimpinan Nasional terdiri dari:          

Organisasi dan Keanggotaan Ideologi dan Politik Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas) Litbang dan Kaderisasi Ekonomi Agama, Sosial dan Budaya Hukum dan HAM Pengembangan Usaha Alam dan Lingkungan Hidup Hubungan Luar Negeri

2. Untuk bidang-bidang Majelis Pimpinan Wilayah dan Majelis Pimpinan Cabang terdiri dari point (a) sampai point (i) ayat 1 Pasal 38 di atas yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkatan dan untuk bidang-bidang di tingkat anak cabang disesuaikan kebutuhan. Pasal 39 Majelis Pimpinan Cabang kota administratif akan diatur dalam peraturan tersendiri. BAB IX SUSUNAN DAN KOMPOSISI MAJELIS PERTIMBANGAN DAN PENASEHAT Pasal 40 Majelis Pertimbangan terdiri dari: a. Tokoh-tokoh yang mempunyai wibawa dan pengaruh, baik di tingkat pusat, Dati I, dan Dati II. b. Unsur-unsur permintaan yang memangku jabatan yang mempunyai ruang lingkup dan atau hubungan pembinaan serta pengembangan generasi muda. c. Ketua dan atau pengurus sebelumnnya. d. Anggota-anggota lainnya yang dianggap perlu oleh musyawarah. Pasal 41 Penasehat terdiri dari: a. Tokoh-tokoh yang mempunyai wibawa dan pengaruh, baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. b. Unsur-unsur permintaan yang memangku jabatan yang mempunyai ruang lingkup dan atau hubungan pembinaan serta pengembangan generasi muda. c. Ketua dan atau pengurus sebelumnya. d. Anggota-anggota lainnya yang dianggap perlu oleh musyawarah. Pasal 42 Majelis Pertimbangan di tingkat Nasional , Wilayah dan Cabang terdiri dari:


a. b. c. d.

1 (satu) orang Ketua 1 (satu) orang Wakil Ketua 1 (satu) orang Sekretaris Sejumlah anggota sesuai keperluan Pasal 43 Penasehat Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting terdiri dari:

a. b. c. d.

1 (satu) orang Ketua 1 (satu) orang Wakil Ketua 1 (satu) orang Sekretaris Sejumlah anggota sesuai keperluan BAB X WEWENANG DAN TUGAS POKOK Pasal 44 Wewenang Majelis Pimpinan Nasional ialah:

1. Pimpinan Organisasi tertinggi dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokokpokok perjuangan organisasi. 2. Bersifat kolektif, dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi. 3. Memimpin dan mengendalikan jajaran Pemuda Pancasila dalam melaksanakan pokok-pokok perjuangan untuk pencapaian tujuan dan pengembangan Pemuda Pancasila. 4. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya-upaya organisasi khususnya dalam hal ini memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan/pihak-pihak eksternal organisasi lainnya. 5. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani situasi yang mengancam dan atau mengancam kelangsungan hidup organisasi Pemuda Pancasila. Pasal 45 Wewenang Majelis Pimpinan Wilayah ialah: 1. Pimpinan Organisasi tertinggi di tingkat wilayah dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi. 2. Menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan dan pedoman-pedoman organisasi di tingkat wilayah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi. 3. Bersifat kolektif, dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat wilayah untuk pencapaian tujuan organisasi di tingkat wilayah. 4. Memimpin dan mengendalikan jajaran Pemuda Pancasila di tingkat wilayah dalam melaksanakan pokok-pokok perjuangan untuk pencapaian tujuan dan pengembangan Pemuda Pancasila. 5. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya-upaya organisasi di tingkat wilayah, khususnya dalam hal ini memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan/ pihak-pihak eksternal organisasi lainnya.


Pasal 46 Wewenang Majelis Pimpinan Cabang ialah: 1. Pimpinan Organisasi tertinggi di tingkat cabang dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi. 2. Menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan dan pedoman-pedoman organisasi di tingkat cabang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi. 3. Bersifat kolektif, dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat cabang untuk pencapaian tujuan organisasi di tingkat wilayah. 4. Memimpin dan mengendalikan jajaran Pemuda Pancasila di tingkat cabang dalam melaksanakan pokok-pokok perjuangan untuk pencapaian tujuan dan pengembangan Pemuda Pancasila. 5. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya-upaya organisasi di tingkat cabang, khususnya dalam hal ini memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan/pihak-pihak eksternal organisasi lainnya. Pasal 47 Wewenang Pimpinan Anak Cabang ialah: 1. Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kecamatan. 2. Mengambil keputusan-keputusan di tingkat kecamatan. Pasal 48 Wewenang Pimpinan Ranting ialah: 1. Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kelurahan. 2. Mengambil keputusan-keputusan di tingkat kelurahan. Pasal 49 Wewenang Pimpinan Anak Ranting ialah: 1. Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat RW. 2. Mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan tingkatannya Pasal 50 Majelis Pimpinan Nasional memiliki tugas pokok: 1. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Mubes, Rapat Pimpinan Paripurna, Rakernas, Rapat Pleno MPN dan Peraturan Organisasi. 2. Merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi yang diperlukan guna pencapaian tujuan organisasi. 3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan pembinaan terhadap Majelis Pimpinan Wilayah maupun Lembaga/Badan di tingkat Nasional. 4. Menjalin hubungan yang serasi dengan pemerintah, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, TNI/ Polri maupun badan-badan/ pihak-pihak eksternal oeganisasi lainnya yang saling mendukung dan bermanfaat.


5. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan seluruh jajaran organisasi guna mengembangkan, meningkatkan, memantapkan kesinambungan keberadaan organisasi utamanya dalam upaya mewujudkan cita-cita Pemuda Pancasila. 6. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan/ atau nasehat Majelis Pertimbangan Organisasi tingkat Nasional. 7. Melantik Pimpinan Kolektif Majelis Pimpinan Wilayah. 8. Menjalankan usaha-usaha pendidikan kader dan pengembangan organisasi. 9. Merencanakan, menggali sumber-sumber keuangan organisasi. 10. Memberikan pertanggungjawaban dalam Mubes. Pasal 51 Majelis Pimpinan Wilayah memiliki tugas pokok: 1. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Mubes, Rapat Pimpinan Paripurna, Rakernas, Keptusan MPN, Muswil, Rakerwil, Rapat Pleno MPW dan Peraturan Organisasi. 2. Merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi yang diperlukan guna pencapaian tujuan organisasi di tingkat Wilayah. 3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan pembinaan terhadap Majelis Pimpinan Cabang maupun Lembaga/Badan di tingkat Wilayah. 4. Menjalin hubungan yang serasi dengan pemerintah, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, TNI/ Polri maupun badan-badan/pihak-pihak eksternal organisasi lainnya di tingkat Wilayah yang saling mendukung dan bermanfaat. 5. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan seluruh jajaran organisasi guna mengembangkan, meningkatkan, memantapkan kesinambungan keberadaan organisasi utamanya dalam upaya mewujudkan cita-cita Pemuda Pancasila. 6. Memberikan pertanggungjawaban dalam Muswil. 7. Melantik Pimpinan Kolektif Majelis Pimpinan Cabang. 8. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan/atau nasehat Majelis Pertimbangan Organisasi tingkat Wilayah. 9. Menjalankan usaha-usaha pendidikan kader dan pengembangan organisasi di tingkat Wilayah. 10. Merencanakan, menggali sumber-sumber keuangan organisasi di tingkat Wilayah. Pasal 52 Majelis Pimpinan Cabang memiliki tugas pokok: 1. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Mubes, Rapat Pimpinan Paripurna, Rakernas, Keptusan MPN, Muswil, Rakerwil, Keptusan MPW, Muscab, Rakercab, Rapat Pleno MPC dan Peraturan Organisasi. 2. Merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi yang diperlukan guna pencapaian tujuan organisasi di tingkat Cabang. 3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan penbinaan terhadap Majelis Pimpinan Anak Cabang maupun Lembaga/Badan di tingkat Cabang. 4. Menjalin hubungan yang serasi dengan pemerintah, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, TNI/ Polri maupun badan-badan/pihak-pihak eksternal organisasi lainnya di tingkat Cabang yang saling mendukung dan bermanfaat. 5. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan seluruh jajaran organisasi guna mengembangkan, meningkatkan, memantapkan kesinambungan keberadaan organisasi utamanya dalam upaya mewujudkan cita-cita Pemuda Pancasila. 6. Memberikan pertanggungjawaban dalam Muscab.


7. Melantik Pimpinan Kolektif Majelis Pimpinan Anak Cabang. 8. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan/atau nasehat Majelis Pertimbangan Organisasi tingkat Cabang. 9. Menjalankan usaha-usaha pendidikan kader dan pengembangan organisasi di tingkat Cabang. 10. Merencanakan, menggali sumber-sumber keuangan organisasi di tingkat Cabang. Pasal 53 Pimpinan Anak Cabang memiliki tugas pokok: 1. Melaksanakan program kegiatan. 2. Melaksanakan perintah dan petunjuk jenjang kepemimpinan organisasi di atasnya. 3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan pembinaan terhadap Majelis Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting dan Anggotanya. 4. Menjalin hubungan yang serasi dan seimbang dengan institusi masyarakat, Pemerintah, TNI dan Polri di tingkat Kecamatan. 5. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anak Cabang. Pasal 54 Pimpinan Ranting memiliki tugas pokok: 1. Melaksanakan program kegiatan. 2. Melaksanakan perintah dan petunjuk jenjang kepemimpinan organisasi di atasnya. 3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan pembinaan terhadap Majelis Pimpinan Anak Ranting, Pimpinan dan Anggotanya. 4. Menjalin hubungan yang serasi dan seimbang dengan institusi masyarakat, Pemerintah, TNI dan Polri di tingkat Kelurahan/Desa. 5. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Ranting. Pasal 55 1. Melaksanakan perintah dan petunjuk jenjang kepemimpinan organisasi diatasnya. 2. Memberikan pengayoman, pengawasan, pengarahan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan terhadap anggotanya. 3. Menjalin hubungan yang serasi dan seimbang dengan institusi masyarakat, Pemerintah di tingkat RW. Pasal 56 1. Majelis Pertimbangan di setiap jenjang dan tingkatan organisasi adalah merupakan wahana konsultatif organisasi sesuai tingkatannya, yang memiliki hak tugas:   

Memberi nasehat, saran dan pertimbangan yang bersifat konstruktif, positif baik diminta maupun tidak diminta. Apabila dianggap perlu, Majelis Pertimbangan Organisasi dapat meminta Majelis Pimpinan untuk berdialog. Mengetahui kebijakan organisasi dan dapat meminta penjelasan terhadap setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh Majelis Pimpinan didalam mengemban tugastugas organisasi.


  

Penyusunan pertimbangan, saran dan nasehat Majelis Pertimbangan diatur dalam mekanisme Rapat Majelis Pimpinan Organisasi. Mendampingi Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya. Mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

2. Majelis Pertimbangan berkewajiban menjaga nama baik, kewibawaan dan keharmonisan organisasi. Pasal 57 1. Penasehat adalah merupakan penasehat organisasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa, yang memiliki hak tugas:   

  

Memberi nasehat, saran dan pertimbangan yang bersifat konstruktif, positif kepada Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Ranting baik diminta maupun tidak diminta. Apabila dianggap perlu, Penasehat dapat meminta Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Ranting untuk berdialog. Mengetahui kebijakan organisasi dan dapat meminta penjelasan terhadap setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh Pimpinan Anak Cabang di dalam mengemban tugas-tugas organisasi. Penyusunan saran dan nasehat Penasehat diatur dalam mekanisme Rapat Penasehat. Mendampingi Pimpinan Anak Cabang dan atau Pimpinan Ranting. Mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

2. Penasehat berkewajiban menjaga nama baik, kewibawaan dan keharmonisan organisasi. Pasal 58 Fungsi dan tugas pokok Lembaga dan Badan ialah: 1. sebagai pelaksana-pelaksana program organisasi yang bersifat khusus/sektoral. 2. sebagai media/sarana pendukung perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila. BAB XI PERSYARATAN DASAR ORGANISASI Pasal 59 1. Tingkat Nasional sekurang-kurangnya telah mempunyai setengah ditambah satu dari jumlah tingkat Propinsi se-Indonesia. 2. Tingkat Wilayah sekurang-kurangnya telah mempunyai setengah ditambah satu dari jumlah tingkat Kabupaten/ Kota di Propinsi. 3. Tingkat Cabang sekurang-kurangnya telah mempunyai setengah ditambah satu dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten/ Kota. 4. Tingkat Anak Cabang sekurang-kurangnya telah mempunyai setengah ditambah satu dari jumlah Kelurahan/ Desa yang ada di kecamatan. 5. Tingkat Ranting sekurang-kurangnya telah mempunyai 40 orang anggota. 6. Tingkat Anak Ranting (RW/ Dusu/ Desa) harus ada minimal 10 (sepuluh) orang anggota.


BAB XII MASA BAKTI Pasal 60 Masa Bakti Majelis Pimpinan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Majelis Pimpinan Nasional 5 (lima) tahun. Majelis Pimpinan Wilayah 5 (lima) tahun. Majelis Pimpinan Cabang 4 (empat) tahun. Pimpinan Anak Anak Cabang 3 (tiga) tahun. Pimpinan Ranting 2 (dua) tahun. Pimpinan Anak Ranting 2 (dua) tahun. BAB XIII LEMBAGA DAN BADAN

Pasal 61 Susunan, ruang lingkup keneradaan, komposisi, keanggotaan dan mekanisme Lembaga dan Badan diatur dalam peraturan organisasi. BAB XIV HUBUNGAN LEMBAGA DAN BADAN DENGAN MAJELIS PIMPINAN PEMUDA PANCASILA Pasal 62 1. Kebijakan strategis yang menyangkut kondisi eksternal organisasi, menjadi wewenang Majelis Pimpinan yang dikoordinasikan kepada Lembaga dan Badan sesuai tingkatannya. 2. Menyangkut program internal, Lembaga dan Badan melakukan koordinasi dan kemitraan dengan Majelis Pimpinan sesuai dengan tingkatannya. 3. Majelis berwenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga dan Badan dapat mengancam atau merugikan Organisasi Pemuda Pancasila. 4. Hubungan Lembaga dan Badan dengan Majelis Pimpinan Organisasi Pemuda Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1, 2, dan 3, dirinci lebih lanjut dalam peraturan organisasi. BAB XV PERATURAN PERALIHAN Pasal 63 1. Mengenai pergantian antar waktu kepemimpinan organisasi di semua tingkatannya akan diatur dalam peraturan organisasi. 2. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian didalam peraturan organisasi, peraturan pusat, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemuda Pancasila, dan dapat dievaluasi dalam Rapat Pimpinan Paripurna.


3. Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan. 4. Segala peraturan organisasi sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BAB XVI PENUTUP Pasal 64 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


PERATURAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA Nomor: 001/PO/MPN-PP/1/2002 Tentang MUSYAWARAH –MUSYAWARAH ORGANISASI PEMUDA PANCASILA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan: a. Musyawarah-musyawarah ialah: Musyawarah-musyawarah organisasi sosial kemasyarakatan Pemuda Pancasila, sebagaimana yang diatur dalam Anggran Dasar Pemuda Pancasila, Bab IX, Pasal 14 butir a dan b, Pasal 15 butir a dan b, Pasal 16 butir a dan b, Pasal 17 butir a, Pasal 18 butir a, Pasal 19 butir d dan Pasal 20 serta Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila Bab VI, Pasal 15 s/d Pasal 22. b. Majelis Pertimbangan Organisasi ialah: Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Bab IX Pasal 40 dan Pasal 42. c. Penasehat ialah: Penasehat Organisasi Pemuda Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Bab IX, Pasal 43. d. Lembaga-lembaga dan Badan-Badan ialah: lembaga-lembaga dan badan-badan Pemuda Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Bab IX, Pasal 24 ayat 1 s/d 5. BAB II KELENGKAPAN Pasal 2 1. Musyawarah Besar/Mubeslub, Musyawarah Wilayah/Muswillub, Musyawarah Cabang/Muscablub Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai kelengkapan yang terdiri dari: 1. Penanggung jawab dan penyelenggara. 2. Pantia Pelaksana (OC) dan Panitia Pengarah atau nara sumber (SC). 3. Peserta. 4. Pimpinan Musyawarah/ Sidang Pleno dan Rapat-rapat. 5. Formatur. 6. Materi Bahasan, Jadwal Acara dan Tata Tertib. 7. Surat-surat Keputusan. 8. Tempat/ sarana/ perlengkapan. 9. Pendukung Acara. 10. Sidang dan Rapat-rapat 11. Komisi-komisi.


2. Semua kelengkapan sebagaimana tercantum dalam BAB II Pasal 2 ayat 1 butir b s/d k disiapkan/diadakan oleh Penyelenggara Musyawarah Besar, Muswil dan Muscab. 3. Musyawarah PAC, Ranting dan Anak Ranting Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila hanya mempunyai kelengkapan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1, dari butir a sampai dengan j. 4. Semua kelengkapan Musyawarah PAC, Ranting dan Anak Ranting sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 butir b sampai dengan i, disiapkan/diadakan oleh penyelenggara Musancab, Musran, Musanran.

BAB III PENANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARA Pasal 3 1. Penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Besar/ Mubeslub adalah Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pnacasila. 2. Penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Wilayah/Muswillub adalah Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila 3. Penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Cabang/Muscablub adalah Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila 4. Penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Anak Cabang adalah Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila 5. Penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Ranting adalah Pimpinan Ranting Pemuda Pancasila 6. Penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Rapat Anak Ranting adalah Pimpinan Anak Ranting. Pasal 4 Penaggung jawab/Penyelenggara Musyawarah-musyawarah di masing-masing tingkatan, mempunyai tugas: a. Bertanggung jawab agar musyawarah berlangsung lancar, aman dan tertib. b. Mempersiapkan/memandu setiap acara yang terjadwal agar berjalan dalam suasana kebersamaan dalam hikmal kebijaksanaan permusyawaratan. BAB IV PANITIA Pasal 5 Panitia Pelaksana (OC) dan Panitia Pengarah (SC) Musyawarah-musyawarah dibentuk dengan surat keputusan oleh Penanggung jawab/penyelenggara musyawarah sesuai dengan tingkatannya.


BAB V PESERTA Pasal 6 Peserta Musyawarah-musyawarah Pemuda Pancasila terdiri dari: 1. Utusan 2. Peninjau Pasal 7 1. Utusan Musyawarah Besar/ Mubeslub Pemuda Pancasila ialah: 1. Majelis Pimpinan Nasional. 2. Majelis Pimpinan Wilayah dengan mandat tertulis. 3. Majelis Pimpinan Cabang dengan mandat tertulis. 2. Utusan Musyawarah Wilayah/ Muswillub Pemuda Pancasila ialah: 1. Majelis Pimpinan Nasional dengan mandat tertulis. 2. Majelis Pimpinan Wilayah. 3. Majelis Pimpinan Cabang dengan mandat tertulis. 3. Utusan Musyawarah Cabang/ Muscablub Pemuda Pancasila ialah: 1. Majelis Pimpinan Wilayah dengan mandat tertulis. 2. Majelis Pimpinan Cabang. 3. Pimpinan Anak Cabang dengan mandat tertulis. 4. Utusan Musyawarah Anak Cabang Pemuda Pancasila ialah: 1. Majelis Pimpinan Cabang dengan mandat tertulis. 2. Pimpinan Anak Cabang. 3. Pimpinan Ranting dengan mandat tertulis. 5. Utusan Musyawarah Ranting Pemuda Pancasila ialah: 1. Pimpinan Anak Cabang dengan mandat tertulis. 2. Pimpinan Ranting. 3. Pimpinan Anak Ranting dengan mandat tertulis. 6. Utusan Musyawarah Anak Ranting Pemuda Pancasila ialah: 1. Pimpinan Ranting dengan mandat tertulis. 2. Pimpinan Anak Ranting. 3. Anggota Anak Ranting Pemuda Pancasila se-rukun warga/ dusun. 7. Musyawarah Anak Ranting sebagaimana dimaksud dalam Bab VI, Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila adalah hanya musyawarah untuk menyusun dan menetapkan Pimpinan Kolektif Anak Ranting.


8. Jumlah peserta utusan Musyawarah-musyawarah pada masing-masing tingkatan ditentukan oleh penyelenggara musyawarah. Pasal 8 1. Peninjau Musyawarah-musyawarah Organisasi Pemuda Pancasila ialah: 1. Majelis Pertimbangan/ Penasehat sesuai tingkatannya. 2. Lembaga/ badan sesuai tingkatannya. 3. Undangan-undangan yang ditetapkan oleh penyelenggara Musyawarah-musyawarah. 2. Jumlah peserta peninjau musyawarah-musyawarah pada masing-masing tingkatannya ditentukan oleh penyelenggara musyawarah. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 9 Peserta Utusan Musyawarah-musyawarah mempunyai hak sebagai berikut: a. Mengeluarkan pendapat, saran, tanggapan, mengajukan usul perubahan, baik secara lisan maupun tulisan yang sifatnya positif, konstruktif dan membangun. b. Mengajukan pertanyaan denga seijin Pimpinan Sidang. c. Mengajukan interupsi untuk hal-hal yang bersifat substantif. d. Memilih yang pengunaan hak pilihannya secara teknis diatur lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2. e. Dipilih. f. Mendapat pelayanan, akomodasi, konsumsi, kesehatan dan materi bahasan. Pasal 10 Terkecuali hak untuk memilih, peninjau musyawarah-musyawarah mempunyai hak yang sama dengan utusan. Pasal 11 Semua Peserta Musyawarah-musyawarah dimasing-masing tingkatan berkewajiban: a. Menjaga dan menciptakan ketertiban dan keamanan. b. Mengikuti semua acara sesuai jadwal acara. c. Mentaati/ mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Panitia Penyelenggara dan Penanggung Jawab Musyawarah-musyawawah. d. Mensukseskan Musyawarah-musyawarah. e. Wajib menjadi salah satu anggota komisi. BAB VII SIDANG DAN RAPAT-RAPAT Pasal 12 1. Sidang dan Rapat-rapat dalam Musyawarah-musyawarah dimasing-masing tingkatan terdiri dari:


1. 2. 3. 4.

Sidang Pleno. Sidang Komisi-komisi. Rapat Formatur. Rapat pimpinan.

2. Pada prinsipnya sidang-sidang dan rapat-rapat bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup oleh Pimpinan Musyawarah/ Sidang Pleno. BAB VIII KOMISI-KOMISI Pasal 13 Komisi-komisi dalam Musyawarah-musyawarah organisasi Pemuda Pancasila di masingmasing tingkatan Majelis Pimpinan terkecuali Pimpinan Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting terdiri dari: a. b. c. d.

Komisi A (Organisasi). Komisi B (Program). Komisi C (Pokok-pokok Pikiran) Sub Komisi apabila diperlukan. BAB IX PIMPINAN SIDANG DAN RAPAT-RAPAT Pasal 14

1. Pimpinan Sidang dan Rapat-rapat Musyawarah-musyawarah Pemuda Pancasila terdiri dari: 1. 2. 3. 4.

Pimpinan Musyawarah atau Pimpinan Sidang Pleno. Pimpinan Sidang Komisi. Pimpinan Formatur. Pimpinan Sidang Sementara.

2. Pada Musyawarah Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting tidak mempunyai Pimpinan Sidang Komisi. Pasal 15 1. Pimpinan Musyawarah atau Sidang Pleno berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota 3 (tiga) orang anggota 2. Pimpinan Musyawarah/ Sidang Pleno di masing-masing tingkatan dipilih dari dan oleh peserta yang di pimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara Musyawarah/ Sidang Pleno.


Pasal 16 1. Pimpinan Sidang Komisi berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang anggota 2. Pimpinan sidang komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi. Pasal 17 Pimpinan Rapat Formatur Musyawarah-musyawarah Pemuda Pancasila di masing-masing tingkatan adalah: a. Mubes/ Mubeslub adalah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional terpilih. b. Muswil/ Muswillub adalah Ketua Majelis Pimpinan Wilayah terpilih. c. Muscab/ Muscablub adalah Ketua Majelis Pimpinan Cabang terpilih. Pasal 18 Sebelum Pimpinan Musyawarah/ Sidang Pleno dipilih, Penanggung jawab dan/atau penyelenggara musyawarah selaku Pimpinan sementara musyawarah memimpin Sidang Pleno untuk membahas dan menetapkan: a. Jadwal Acara b. Peraturan Tata Tertib c. Pemilihan Pimpinan Musyawarah/ Sidang Pleno BAB X TUGAS-TUGAS PIMPINAN MUSYAWARAH, SIDANG DAN RAPAT Pasal 19 Tugas Pimpinan Sidang-sidang dan rapat-rapat pada asasnya bersifat kolektif. Pasal 20 Pimpinan Musyawarah/Sidang Pleno mempunyai tugas sebagai berikut: a. Mengabsen Peserta, mengesahkan quorumnya persidangan, membuka, menskorsing dan menutup jalannya persidangan. b. Memimpin, mengarahkan jalannya acara persidangan sesuai dengan jadwal acara. c. Mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, agar tetap berada dalam suasana permusyawaratan untuk mencapai mufakat. d. Mendudukan persoalan serta mengembalikan jalannya sidang sesuai pokok pembicaraan. e. Menyimpulkan semua pembicaraan. f. Membacakan surat keputusan dan menandatanganinya. g. Membentuk komisi-komisi/ terkecuali dalam Musyawarah Anak Ranting. h. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban Majelis Pimpinan, hasil komisi, hasil formatur.


i. Memimpin pemilihan Ketua Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya atau Ketua PAC, Ranting, Anak Ranting. j. Membentuk Formatur, terkecuali Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Ranting, Musyawarah Anak Ranting. k. Menyerahkan semua dokumen hasi-hasil keputusan Musyawarah-musyawarah kepada penyelenggara musyawarah sesuai dengan tingkatannya. Pasal 21 Pimpinan Sidang Komisi-komisi, mempunyai tugas: a. b. c. d. e. f. g.

Mengabsen anggota komisi Mengesahkan quorumnya persidangan-persidangan komisi. Membuka, menskorsing dan menutup jalannya sidang komisi. Memimpin jalannya sidang komisi sesuai dengan ruang lingkup bahasannya. Menandatangani hasil sidang komisi. Melaporkan hasil kerja komisi dalam Sidang Pleno. Memimpin Sidang komisi agar dalam suasana kebersamaan, persaudaraan, demokratis, terbuka dalam hikmat kebijaksanaan permusyawaratan, aman, lancar dan tertib.

Pasal 22 Pimpinan dan anggota formatur dengan mandat penuh mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Komposisi Majelis Pimpinan sesuai tingkatannya. b. Memilih Ketua dan menyusun Komposisi Majelis Pertimbangan Organisasi sesuai tingkatannya. c. Menandatangani dan melaporkan hasil kerjanya dalam Siang Pleno. d. Memimpin Rapat Formatur agar berjalan dalam suasana kebersamaan, permusyawaratan untuk mufakat, aman, lancar dan tertib. BAB XI QUORUM Pasal 23 1. Musyawarah-musyawarah dinyatakan sah atau quorum, apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah unsur peserta sebagaimana yang tercantum dalam ART Bab VI Pasal 17 ayat 2 point a s/d e atau Pasal 19 ayat 2 point a s/d e. 2. Sidang-sidang dan Rapat-rapat alam musyawarah-musyawarah dinyatakan sah/quorum untuk mengambil keputusan, apabila dihadiri ½ (setengah) ditambah satu dari jumlah peserta yang sudah hadir. 3. Apabila Quorum tidak terpenuhi, sidang-sidang atau Rapat-rapat ditunda selama 30 menit atau untuk kemudian apabila setelah ditunda sesuai waktu, quorum tidak terpenuhi, maka sidang atau rapat dibuka dan dilangsungkan tanpa mengadakan quorum dan keputusannya sah serta mengikat.


BAB XII HAK SUARA Pasal 24 Rincian hak suara dalam musyawarah-musyawarah Pemuda Pancasila di masing-masing tingkatannya sebagai berikut: 1. Mubes/ Mubeslub: 1. Majelis Pimpinan Nasional = 1 (satu) hak suara. 2. Majelis Pimpinan Wilayah, masing-masing = 1 (satu) hak suara. 3. Majelis Pimpinan Cabang, masing-masing = 1 (satu) hak suara. 2. Muswil/ Muswillub: 1. Majelis Pimpinan Nasional = 1 (satu) hak suara. 2. Majelis Pimpinan Wilayah = 1 (atu) hak suara. 3. Majelis Pimpinan Cabang se-propinsi, masing-masing = 1 (satu) hak suara. 3. Muscab/ Muscablub: 1. Majelis Pimpinan Wilayah = 1 (satu) hak suara. 2. Majelis Pimpinan Cabang = 1 (satu) hak suara. 3. Majelis Anak Cabang se-kota/ kab, masing-masing = 1 (satu) hak suara. 4. Muscancab: 1. Majelis Pimpinan Cabang = 1 (satu) hak suara. 2. Pimpinan Anak Cabang = 1 (satu) hak suara. 3. Pimpinan Ranting se-kecamatan, masing-masing = 1 (satu) hak suara. 5. Musran: 1. Pimpinan Anak Cabang = 1 (satu) hak suara. 2. Pimpinan Ranting = 1 (satu) hak suara. 3. Pimpinan Anak Ranting se-kelurahan, masing-masing = 1 (satu) hak suara. 6. Musanran: 1. Pimpinan Ranting = 1 (satu) hak suara. 2. Setiap anggota, masing-masing = 1 (satu) hak suara. Pasal 25 1. Pemberian hak suara dalam pemilihan Ketua MPW atau Ketua MPC dilakukan oleh yang mewakili atau dilakukan secara langsung oleh Ketua Delegasi dari masingmasing unsur sebagaimana yang ditetapkan dalam Bab XII Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3.


2. Pemberian hak suara dalam pemilihan Ketua PAC, Ranting, Anak Ranting sesuai dengan tingkatan musyawarah dilakukan oleh yang mewakili dari masing-masing unsur sebagaimana yang ditetapkan dalam Bab XII Pasal 23 ayat 4, 5 dan 6. BAB XIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 26 1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah-musyawarah Pemuda Pancasila di masing-masing tingkatan pada azasnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 2. Jika cara musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara Voting melalui pemungutan suara terbanyak. 3. Apabila menyangkut orang, maka pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara dilakukan secara rahasia, tertulis dan tertutup. 4. Apabila pemungutan suara (menyangkut orang) hasil suara sama banyak, maka pemungutan suara diulang kembali hanya untuk satu kali. 5. Apabila setelah diulang hasil suaranya masih tetap sama banyak, maka keputusan selanjutnya tentang hal ini diserahkan kepada Pimpinan musyawarah bersama jenjang kepemimpinan organisasi setingkat diatasnya dan keputusan ini bersifat mengikat serta tidak dapat diganggu gugat. BAB XIV LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN Pasal 27 1. Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan sesuai tingkatannya, disampaikan dalam sidang Pleno, melalui Ketua sesuai tingkatanOrganisasi Pemuda Pancasila. 2. Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan dinilai melalui Pandangan Umum dalam Sidang Pleno. 3. Ketua sesuai tingkatan Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai hak jawab atas Pandangan Umum. BAB XV PERSYARATAN, KRITERIA CALON PENGURUS DAN TATA CARA PEMILIHAN Pasal 28 1. Persyaratan administrasi: 1. Warga Negara Indonesia dengan bukti Kartu Tanda Penduduk. 2. Memiliki Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila. 3. Pernah atau saat ini sedang menjadi fungsionaris minimal satu periode, masa bakti dengan bukti surat keputusan. 4. Membuat surat pernyataan kesediaan disertai biodata. 5. Menyatakan pengunduran diri dari jabatan pada jenjang tingkatan internal organisasi Pemuda Pancasila lainnya bilamana terpilih.


2. kriteria: 1. 2. 3. 4. 5.

Bertaqwa terhadap Tuhan Ynag Maha Esa. Setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Terpercaya dan visioner. Memiliki integritas moral. Tidak tercela atau tidak sedang terkena vonis hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 6. Tidak atau sedang terkena sanksi organisasi berupa schorsing atau pemecatan, terkecuali telah mendapat rehabilitas Mubes. 7. Memiliki sikap yang tegas, konsisten, serta mampu secara moril dan materil mengemban amanat keputusan-keputusan musyawarah. 8. Mendapat dukungan suara dari utusan dengan jumlah yang disepakati oleh Muswil atau Muscab. Pasal 29 1. Pada hakekatnya pemilihan Ketua dalam musyawarah sesuai tingkatannya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pemilihan Ketua dilakukan secara langsung melalui pemberian suara dalam dua tahapan sebagai berikut: Tahap I (memilih bakal calon tetap menjadi calon tetap): a. Bakal Calon dinyatakan sah menjadi calon tetap apabila telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan. b. Bakal Calon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a di nyatakan gugur. c. Pemilihan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah dibantu dengan dua orang sanksi. d. Sebelum pemilihan setiap bakal calon wajib menyapaikan pidato pemikirannya. e. Setiap bakal calon dinyatakan sebagai calon tetap yang sah apabila mendapat dukungan suara yang disepakati dari yang berhak memilih. f. Apabila seorang bakal calon tidak mendapat dukungan suara sebagaimana yang dimaksud pada butir e maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur. g. Untuk pemilihan Majelis Pimpinan Wilayah, calon tetap dipilih oleh unsur yang diwakili MPN, MPW Demisioner dan MPC, yang masing-masing mempunyai satu hak suara dan hanya dapat memilih satu nama dari pada bakal calon yang sah. h. Untuk pemilihan Majelis Pimpinan Cabang, Calon tetap dipilih oleh unsur yang mewakili MPW, MPC Demisioner dan PAC, yang masing-masing mempunyai satu hak suara dan hanya dapat memilih satu nama dari pada bakal calon yang sah. i. Sebelum pemilihan dilakukan, jumlah suara yang akan memilih terlebih dahulu dihitung banyaknya. j. Pemilihan dilakukan secara tertulis di atas lembar kertas dapat berupa nama atau nomor urut. k. Setelah ditulis, kertas suara dimasukan ke dalam kotak suara yang tersedia. l. Bakal calon yang dinyatakan sebagai calon tetap yang diumumkan oleh Pimpinan Sidang dan selanjutnya dimajukan ke tahap II. m. Bakal Calon yang sah dapat dinyatakan sebagai Ketua MPW atau Ketua MPC yang sah, jika jumlah bakal calonnya hanya satu atau tunggal.


Tahap II: a. Calon tetap yang sah dapat dinyatakan sebagai Ketua MPW atau Ketua MPC apabila jumlah calon tetapnya hanya satu atau tunggal. b. Calon tetap dapat dinyatakan sah sebagai Ketua apabila mendapatkan dukungan jumlah suara terbanyak. c. Apabila calon yang dipilih mendapat dukungan jumlah suara yang sama banyak, maka pemilihan akan diulang hanya untuk satu kali. d. Apabila setelah pemilihan diulang hasil suaranya masih tetap sama banyak, maka calon-calon yang bersangkutan diserahkan kepada Pimpinan musyawarah bersama jenjang kepemimpinan organisasi setingkat diatasnya dan keputusan ini bersifat mengikat serta tidak dapat diganggu gugat. e. Perhitungan suara dilakukan secara terbuka dipimpin oleh Pimpinan Sidang dibantu oleh dua orang saksi dan peserta. f. Ketua terpilih secara otomatis menjadi Ketua Formatur. BAB XVI FORMATUR Pasal 30 1. Formatur Musyawarah Wilayah atau musyawarah Cabang Pemuda Pancasila bejumlah ganjil (Schap Langsung), yang terdiri dari: 1. Ketua Terpilih (sebagai Ketua formatur merangkap anggota). 2. MPW atau MPC Pemuda Pancasila demisioner sebagai sekretaris merangkap anggota. 3. Majelis Pimpinan Cabang atau Anak Cabang sebagai anggota. 2. Jumlah dan mekanisme, pemilihan formatur disepakati dalam Sidang Komisi dan dilakukan melalui mekanisme Sidang Pleno. BAB XVII RISALAH Pasal 31 1. Risalah Sidang dan rapat-rapat dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (OC) dan dilaporkan kepada kepemimpinan organisasi yang sudah terbentuk sesuai tingkatannya. 2. untuk setiap Sidang dan Rapat, dibuat risalah, seperti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tempat dan Agenda Sidang/ Rapat. Hari dan Tanggal. Absensi yang hadir. Catatan Perubahan/ Penyempurnaan dokumen yang terbatas. Agenda materi yang dibahas. Materi pembicaraan selama Sidang/ Rapat. Hasil/ Keputusan/ Kesimpulan Sidang/ Rapat. Keterangan lain yang dianggap perlu dicatat an direkam.


BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi tetang Musyawarahmusyawarah Organisasi Pemuda Pancasila ini akan diatur lebih lanjut oleh Majelis Pimpinan Nasional. 2. Sejak ditetapkannya Peraturan Organisasi ini maka, Peraturan Organisasi sebelumnya yang mengatur tentang Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila dinyatakan tidak berlaku. 3. Peraturan Organisasi tentang Musyawarah-musyawarah Organisasi Pemuda Pancasila ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


PERATURAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA Nomor: 002/PO/MPN-PP/1/2002 Tentang TATA KERJA MAJELIS PIMPINAN PEMUDA PANCASILA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Organisasi: 1. Tata Kerja ialah penataan rincian dan mekanisme pelaksanaan tugas fungsionaris Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila. 2. Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila ialah jenjang kepengurusan organisasi di tingkat nasional, wilayah dan cabang sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga Bab VIII Pasal 32, 33, 34. 3. Lembaga dan Badan ialah sayap perjuangan dan pelaksana program organisasi sebagaimana yang tercantumdalam Anggaran Dasar Pemuda Pancasila Bab XII Pasal 24 ayat 1. 4. Penyebutan MPN adalah singkatan dari Majelis Pimpinan Nasional, MPW adalah singkatan Majelis Pimpinan Wilayah, MPC adalah singkatan dari Majelis Pimpinan Cabang. 5. Penyebutan Wakum adalah singkatan dari Wakil Ketua Umum, Waka adalah singkatan dari Wakil Ketua, Kabid adalah singkatan dati Ketua Bidang, Sekum dari Sekretaris Umum serat Bendum dari Bendahara Umum. BAB II MAJELIS PIMPINAN Pasal 2 Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila di setiap tingkatan terdiri dari: 1. Pimpinan Harian. 2. Bidang-Bidang. 3. Lembaga/ Badan sebagai ex-officio pleno. Pasal 3 1. Pimpinan Harian Majelis Pimpinan Nasional terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ketua Umum Wakil-wakil Ketua Umum Ketua-ketua Sekretaris Umum Sekretaris-sekretaris Bendahara Umum Bendahara-bendahara

1 orang 2 orang 10 orang 1 orang 10 orang 1 orang 2 orang


2. Pimpinan Harian Majelis Pimpinan Nasional 27 (dua puluh tujuh) orang. Pasal 4 1. Pimpinan Harian Majelis Pimpinan Wilayah/ Majelis Pimpinan Cabang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ketua Wakil-wakil Ketua Ketua-ketua Bidang Sekretaris Wakil-wakil Sekretaris Bendahara Wakil-wakil Bendahara

1 orang 2 orang 9 orang 1 orang 9 orang 1 orang 2 orang

2. Pimpinan Harian Majelis Pimpinan Wilayah/ Majelis Pimpinan Cabang berjumlah 2 (dua puluh lima) orang. Pasal 5 1. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila Bab VIII, Pasal 38, ayat 1 point a s/d j. Bidang-Bidang Majelis Pimpinan di masing-masing tingkatan terdiri dari: 1. Organisasi dan Keanggotaan 2. Ideologi dan politik 3. Ekonomi 4. Sosial dan Budaya 5. Pertahanan dan Keamanan Nasional 6. Hukum dan HAM 7. Lingkugan Hidup 8. Pengembangan Usaha 9. Litbang dan Kaderisasi 10. Hubungan Internasional/ Luar Negeri 2. Terkecuali bidang-bidan di Majelis Pimpinan Wilayah dan Majelis Pimpinan Cabang tidak terdapat bidang-bidang Hubungan Luar Negeri. Pasal 6 Bidang-bidang Majelis Pimpinan Wilayah yang dikoordinir Wakil Ketua Umum I/ II pada MPN serta Wakil Ketua I/ II pada MPW dan MPC adalah:

1. Wakil Ketua I atau Wakil Ketua II, mengkoordinir: 1. 2. 3. 4. 5.

Bidang Organisasi dan Keanggotaan Bidang Litbang dan Kaderisasi Bidang Hankamnas Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia Bidang Ideologi dan Politik


2. Wakil Ketua Umum I atau Wakil Ketua Umum II, mengkoordinir: 1. 2. 3. 4. 5.

Bidang Alam dan Lingkugan Hidup Bidang Ekonomi Bidang Agama, Sosial dan Budaya Bidang Pengembangan Usaha Bidang Hubungan Internasional

Pasal 7 Majelis Pimpinan di masing-masing tingkatan mempunyai wewenang dan tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Bab X, Pasal 44, 45, 46, Pasal 50, 51, 52. BAB III RAPAT-RAPAT Pasal 8 Rapat-rapat Majelis Pemuda Pancasila, terdiri dari: 1. 2. 3. 4.

Rapat Pleno Rapat Pimpinan Harian Rapat Koordinasi Bidang-Bidang I atau Bidang-Bidang II Rapat Bidang Pasal 9

1. Rapat Pleno Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila di masing-masing tingkatan ialah rapat Majelis Pimpinan yang mempunyai wewenang unuk pengambulan keputusan. 2. Rapat Pleno dihadiri oleh: 1. Semua Fungsionaris Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila 2. Majelis Pertimbangan Organisasi 3. Ketua dan Sekretaris Lembaga-lembaga dan Badan-badan (ex-officio). Pasal 10 1. Rapat Pimpinan Harian Majelis Pimpinan di masing-masing tingkatan ialah yang mempunyai wewenang: 1. Menetapkan agenda-agenda kegiatan Mjelis Pimpinan. 2. Membuat kebijakan sesuai wewenang yang diberikan oleh rapat Pleno Majelis Pimpinan. 3. Mengambil keputusan yang bersifat mendesak dan selanjutnya harus dilaporkan dalam Rapat Pleno Majelis Pimpinan. 2. Rapat Pimpinan Harian MPN dihadiri oleh: 1. Ketua Umum 2. Wakil-wakil Ketua Umum 3. Ketua-ketua Bidang


4. 5. 6. 7.

Sekretaris Umum Sekretaris-Sekretaris Bendahara Umum Bendahara-bendahara.

3. Rapat Pimpinan Harian MPW atau MPC dihadiri oleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ketua Wakil-wakil Ketua Ketua-ketua Bidang Sekretaris Wakil-wakil Sekretaris Bendahara Wakil-wakil Bendahara.

4. Rapat Koordinasi Bidang-bidang adalah mekanisme dan sarana untuk mengkoordinasikan dan mengimplementasikan tugas bidang-bidang. 5. Rapat koordinasi Bidang-Bidang di masing-masing tingkatan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum I/ II atau Wakil Ketua I/ II. 6. Rapat Koordinasi Bidang-Bidang dihadiri oleh: 1. 2. 3. 4.

Bendahara Fungsionaris bidang Sekretaris Umum/ Sekretaris, apabila diperlukan Lembaga/ Badan terkait, apabila diperlukan

7. Rapat Bidang adalah rapat masing-masing bidang yang dihadiri fungsionaris bidang untuk mengkonsumsikan dan menyelaraskan bidang tugasnya serta dapat mengundang lembaga/ badan terkait, apabila diperlukan. BAB IV URAIAN TUGAS FUNGSIONARIS MAJELIS PIMPINAN Pasal 11 Ketua Umum mempunyai tugas: 1. Memimpin seluruh jajaran organisasi secara nasional untuk melaksanakan keptutusankeputusan Mubes VII, Rapimpur, Rakernas, Rapat Pleno, Rapat Pimpinan Harian Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila. 2. Memberikan arah bagi pelaksanaan program organisasi secara nasional. 3. Menandatangani surat-surat penting, berharga baik yang bersifat keuangan, perjanjian, kerjasama baik yang ditujukan kedalam maupun kekuar. 4. Memimpin dan mengawasi fungsionaris kolektif Majelis Pimpinan Nasional dalam melaksanakan tugasnya baik yang bersifat kedalam maupun keluar. 5. Menetukan Alokasi pembiayaan program. 6. Mencari dan mengelola sumber keuangan organisasi. 7. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum dibantu oleh 2 (dua) Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.


Pasal 12 Wakil Ketua Umum I mempunyai tugas: 1. Membantu dan melaksanakan tugas Harian Ketua Umum serta mengkoordinasikan sesuai dengan bidang yang ditentukan. 2. Memimpin Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Bidang Litbang dan Kaderisasi, Bidang Hankamnas, Bidang Hukum dan HAM, Bidang Ideologi dan Politik. 3. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua Umum I (pertama) dibantu/didampingi oleh 5 (lima) orang ketua-ketua Bidang, 5 (lima) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan 15 (lima belas) orang anggota-anggota Bidang. 4. Menandatangani surat keputusan, surat mandat dan rekomendasi yang bersifat ke dalam dan ke luar. 5. Dapat menandatangani surat-surat penting/berharga, perjanjian kerjasama apabila Ketua Umum berhalangan atau atas nama seizinnya. 6. Mewakili Ketua Umum dalam kegiatan yang bersifat internal dan eksternal sesuai bidang atau penugasan yang ditentukan. 7. Melaporkan tugas-tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 13 Wakil Ketua Umum II mempunyai tugas: 1. Membantu dan melaksanakan tugas Harian Ketua Umum serta mengkoordinasikan sesuai dengan bidang yang ditentukan. 2. Memimpin Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Bidang Litbang dan Kaderisasi, Bidang Hankamnas, Bidang Hukum dan HAM, Bidang Ideologi dan Politik. 3. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua Umum II dibantu/ didampingi oleh 5 (lima) orang ketua-ketua Bidang, 5 (lima) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan 15 (lima belas) orang anggota-anggota Bidang. 4. Menandatangani surat keputusan, surat mandat dan rekomendasi yang bersifat ke dalam dan ke luar. 5. Dapat menandatangani surat-surat penting/ berharga, perjanjian kerjasama apabila Ketua Umum berhalangan atau atas nama seizinnya. 6. Mewakili Ketua Umum dalam kegiatan yang bersifat internal dan eksternal sesuai bidang atau penugasan yang ditentukan. 7. Melaporkan tugas-tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 14 Ketua MPW, Ketua MPC mempunyai tugas: 1. Memimpin seluruh jajaran organisasi di tingkat wilayah, cabang untuk melaksanakan keptutusan-keputusan Mubes VII, Muswil, Muscab, Rapimpur, Rakernas, Rakerwil, Rakercab, Rapat Pleno, Rapat Pimpinan Harian Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila. 2. Memberikan arah bagi pelaksanaan program organisasi secara di tingkat wilayah, cabang. 3. Menandatangani surat-surat penting, berharga baik yang bersifat keuangan, perjanjian, kerjasama baik yang ditujukan ke dalam maupun ke luar.


4. Memimpin dan mengawasi fungsionaris kolektif Majelis Pimpinan Wilayah, Majelis Pimpinan Cabang dalam melaksanakan tugasnya baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar. 5. Menetukan Alokasi pembiayaan program. 6. Mencari dan mengelola sumber keuangan organisasi. 7. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua MPW, Ketua MPC dibantu oleh 2 (dua) Wakil Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara. Pasal 15 Wakil Ketua I MPW, MPC mempunyai tugas: 1. Membantu dan melaksanakan tugas Harian Ketua MPW, Ketua MPC serta mengkoordinasikan sesuai dengan bidang yang ditentukan. 2. Memimpin Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Bidang Litbang dan Kaderisasi, Bidang Hankamnas, Bidang Hukum dan HAM, Bidang Alam dan Lingkungan Hidup. 3. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua I (pertama) dibantu/didampingi oleh 5 (lima) orang ketua-ketua Bidang, 5 (lima) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan 20 (dua puluh) orang anggota-anggota Bidang. 4. Menandatangani surat keputusan, surat mandat dan rekomendasi yang bersifat kedalam dan keluar. 5. Dapat menandatangani surat-surat penting/berharga, perjanjian kerjasama apabila Ketua MPW, Ketua MPC berhalangan atau atas nama seizinnya. 6. Mewakili Ketua MPW, Ketua PMC dalam kegiatan yang bersifat internal dan eksternal sesuai bidang atau penugasan yang ditentukan. 7. Melaporkan tugas-tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Ketua MPW, Ketua MPC. Pasal 16 Wakil Ketua II MPW, MPC mempunyai tugas: 1. Membantu dan melaksanakan tugas Harian Ketua MPW, Ketua MPC serta mengkoordinasikan sesuai dengan bidang yang ditentukan. 2. Memimpin Bidang Ekonomi, Bidang Ideologi dan Politik, Bidang Agama, Sosial dan Budaya serta Bidang Pengembangan Usaha. 3. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua II dibantu/didampingi oleh 4 (empat) orang ketua-ketua Bidang, 4 (empat) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan 16 (enam belas) orang anggota-anggota Bidang. 4. Menandatangani surat keputusan, surat tugas, surat mandat dan rekomendasi yang bersifat ke dalam dan ke luar. 5. Dapat menandatangani surat-surat penting/berharga, perjanjian kerjasama apabila Ketua MPW, Ketua MPC berhalangan atau atas nama seizinnya. 6. Mewakili Ketua MPW, Ketua PMC dalam kegiatan yang bersifat internal dan eksternal sesuai bidang atau penugasan yang ditentukan. 7. Melaporkan tugas-tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Ketua MPW, Ketua MPC.


Pasal 17 Ketua-ketua di masing-masing tingkatan mempunyai tugas: 1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua Umum/ Wakil-wakil Ketua Umum atau Ketua/ Wakil wakil Ketua. 2. Mewakili Ketua Umum/ Wakil-wakil Ketua Umum atau Ketua/ Wakil-wakil Ketua, sesuai penugasan. 3. Melaksanakan keptutsan Rapat Pleno. 4. Mempersiapkan dan merekomendasikan rancangan kebijakan organisasi sesuai ruang lingkupbidang tugasnya. 5. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawab bidang masing-masing. Pasal 18 Sekretaris Umum mempunyai tugas: 1. Mengkomunikasikan, menselaraskan, mengintegrasikan dan mengarahkan kebijakankebijakan Majelis Pimpinan Nasional, baik yang bersifat sektoral, teritorial maupun regional dan Internasional. 2. Menandatangani surat menyurat baik yang bersifat ke dalam maupun yang bersifat keluar. 3. Mengatur dan mengelola kesekretariatan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. 4. Mengatur Tata Administrasi organisasi. 5. Mengatur agenda kegiatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. 6. Mengambil langkah-langkah preventif dalam mengatasi permasalahan organisasi. 7. Memimpin dan bertanggung jawab atas agenda kegiatan organisasi. 8. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris umum dibantu oleh 10 (sepuluh) orang sekretaris dan staff kesekretariatan Majelis Pimpinan Nasional. 9. Bersama Ketua Umum, Wakil-wakil ketua Umum atau Bendahara Umum membuat/ merumuskan policy keuangan organisasi. 10. Bersama Ketua Umum atau wakil-wakil ketua umum atau bendahara umum menandatangani administrasi keuangan organisasi. 11. Mengatur tata administrasi organisasi, baik yang masuk maupun yang ke luar. 12. Mendampingi Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum atau Ketua-Ketua Bidang menghadiri undangan dari internal maupun eksternal organisasi. 13. Mendampingi Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum memimpin Rapat Pleno atau Rapat Pimpinan Harian Majelis Pimpinan Nasional. 14. Mendampingi Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya. 15. Bersama Ketua-Ketua Bidang dan Sekretaris-sekretaris/ wakil-wakil sekretaris membuat dan merumuskan peraturan-peraturan organisasi. 16. Setiap saat berkoordinasi dengan Ketua Umum dan Wakil-Wakil Ketua Umum. Pasal 19 Sekretaris MPW, Sekretaris MPC mempunyai tugas: 1. Mengkomunikasikan, menselaraskan, mengintegrasikan dan mengarahkan kebijakankebijakan Majelis Pimpinan, baik yang bersifat sektoral, teritorial maupun regional. 2. Menandatangani surat menyurat baik yang bersifat ke dalam maupun yang bersifat ke luar.


3. Mengatur dan mengelola kesekretariatan Majelis Pimpinan Wilayah/Cabang Pemuda Pancasila. 4. Mengatur tata administrasi organisasi. 5. Mengatur agenda kegiatan Ketua dan Wakil Ketua. 6. Mengambil langkah-langkah preventif dalam mengatasi permasalahan organisasi. 7. Memimpin dan bertanggung jawab atas agenda kegiatan organisasi. 8. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris umum dibantu oleh 9 (sembilan) orang wakil sekretaris dan staff kesekretariatan Majelis Pimpinan Wilayah/ Cabang. 9. Bersama Ketua, Wakil-wakil ketua atau Bendahara membuat/merumuskan policy keuangan organisasi. 10. Bersama Ketua atau wakil-wakil ketua atau bendahara menandatangani administrasi keuangan organisasi. 11. Mengatur tata administrasi organisasi, baik yang masuk maupun yang keluar. 12. Mendampingi Ketua atau Wakil Ketua atau Ketu-Ketua Bidang menghadiri undangan dari internal maupun eksternal organisasi. 13. Mendampingi Ketua atau Wakil Ketua memimpin Rapat Pleno atau Rapat Pimpinan Harian Majelis Pimpinan Wilayah/ Cabang. 14. Mendampingi Ketua atau Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya. 15. Bersama Ketua-Ketua Bidang dan wakil-wakil sekretaris membuat dan merumuskan peraturan-peraturan organisasi. 16. Setiap saat berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua. Pasal 20 Sekretairs-sekretairs MPN/ wakil-wakil sekretaris MPW, MPC mempunyai tugas: 1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris Umum atau sekretaris. 2. Menandatangani surat tugas, surat mandat, surat dispensasi dan surat keputusan apabila sekretaris umum/sekretaris berhalangan atau atas dan seizin sekretaris umum atau sekretaris. 3. Membantu tugas Ketua-ketua Bidang. Pasal 21 Bendahara Umum mempunya tugas: 1. Membantu tugas-tugas Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Ketua-ketua Bidang dalam hal manajemen keuangan organisasi. 2. Mencari sumber keuangan untuk pendanaan kegiatan organisasi. 3. Menandatangani surat berharga, surta-surat yang bersifat keuangan organisasi. 4. Mengatur tata administrasi keuangan organisasi. 5. Membuat laporan keuangan secara periodik untuk diketahui oleh Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum dan Sekretaris Umum. 6. Memberikan bimbingan administrasi keuangan kepada lembaga-lembaga/ badan Tingkat Nasional. 7. Menghadiri Rapat Pleno, Rapat Pimpinan Harian, acara-acara internal maupun eksternal organisasi.


Pasal 22 Bendahara-bendahara MPN menpunyai tugas: 1. Mewakili Bendahara Umum, menandatangani surat berharga, surat-surat yang berhubungan dengan masalah keuangan organisasi atau nama atau atas seizinnya. 2. Membantu tugas Bendahara Umum. 3. Membantu wakil-wakil Ketua Umum dalam hal administrasi pendanaan program organisasi. 4. Menghadiri Rapat Pleno, Rapat Pimpinan Harian dan acara-acara internal maupun eksternal organisasi. Pasal 23 Bendahara MPW, MPC mempunya tugas: 1. Membantu tugas-tugas Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris dan Ketua-ketua Bidang dalam hal manajemen keuangan organisasi. 2. Mencari sumber keuangan untuk pendanaan kegiatan organisasi. 3. Menandatangani surat berharga, surta-surat yang bersifat keuangan organisasi. 4. Mengatur tata administrasi keuangan organisasi. 5. Menbuat laporan keuangan secara periodik untuk diketahui oleh Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Sekretaris. 6. Memberikan bimbingan administrasi keuangan kepada lembaga-lembaga/badan pelaksana kegiatan Tingkat Wilayah/Cabang. 7. Menghadiri Rapat Pleno, Rapat Pimpinan Harian, acara-acara internal maupun eksternal organisasi. Pasal 24 Wakil-wakil Bendahara menpunyai tugas: 1. Mewakili Bendahara, menandatangani surat berharga, surat-surat yang berhubungan dengan masalah keuangan organisasi atau nama atau atas seizinnya. 2. Membantu tugas Bendahara. 3. Membantu wakil-wakil Ketua dalam hal administrasi pendanaan program organisasi. 4. Menghadiri Rapat Pleno, Rapat Pimpinan Harian dan acara-acara internal maupun eksternal organisasi. Pasal 25 Anggota-anggota Bidang mempunyai tugas: 1. Membantu tugas Ketua-Ketua Bidang 2. Menghadiri Rapat Pleno dan kegiatan internal an eksternal organisasi. Pasal 26 1. Fungsionaris Bidang-bidang Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang Anggota. 2. Fungsionaris Bidang-bidang Majelis PimpinanWilayah, Cabang Pemuda Pancasila terdiri dari: Ketua, Wakil, Sekretaris dan 4 (empat) orang Anggota.


Pasal 27 Bidang Organisasi dan Keanggotaan mempunyai tugas: 1. Menjalankan konsolidasi Organisasi. 2. Merumuskan peraturan organisasi, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis tetang Lembaga-lembaga atau Badan-badan sesuai kebutuhan Pelaksanaan Program kerja di bidangnya. 3. Membuat perencanaan/ konsep program bidang organisasi. 4. Bersama-sama dengan bidang-bidang lainnya membuat peraturan organisasi tentang kebutuhan program kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. 5. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Lembaga-lembaga dan Badanbadan Pemuda Pancasila. 6. Melaporkan tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua I untuk tingkat wilayah dan cabang. Pasal 28 Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional mempunyai tugas: 1. Membuat perencanaan/ konsep program kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Melakukan/ menjalin hubungan atau kerjasama dengan TNI/ POLRI, lembagalembaga tinggi negara, instansi pemerintah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan nasional. 3. Bersama dengan bidang-bidang terkait lainnya dan lembaga/ badan Pemuda Pancasila memprakarsai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konteks Hankamnas melalui seminar, sarasehan, dialog interaktif dan diskusi. 4. Melaporkan tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua I tingkat wilayah dan cabang. Pasal 29 Bidang Litbang dan Kaderisasi mempunyai tugas: 1. Merumuskan dan menyusun sistem, garis-garis besar kurikulum pendidikan dan pelatihan kaderisasi organisasi. 2. Membuat perencanaan/ konsep program kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kaderisasi formal Pemuda Pancasila. 4. Membentuk badan pendidikan an pelatihan kaderisasi tingkat pusat. 5. Melakukan analisa, penelitian, kajian, pendataan anggota dan pengembangan organisasi. 6. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang terkait dengan bidangnya untuk peningkatan dan pengembangan organisasi. 7. Bersama lembaga-lembaga atau badan-badan melakukan kegiata-kegiatan pendidikan kaderisasi, penelitian dan pengembangan melalui pelatihan, seminar, lokakarya, simposium, diskusi dan lain-lain. 8. Melaksanakan koordiansi dengan jajaran organisasi dibawahnya sesuai ruang lingkup bidang tugasnya. 9. Melaporkan tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Wakil ketua umum I, Wakil Ketua I untuk tingkat wilayah dan cabang.


Pasal 30 Bidang Ideologi dan politik mempunyai tugas: 1. Membuat perencanaan konsep program sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Melakukan, menjalin hubungan atau kerjasama dengan lembaga-lembaga tinggi negara, instansi pemerintah yang berkaitan dengan pembinaan ideologi dan politik denga TNI/ POLRI, institusi politik formal yang ada dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 3. Bersama dengan bidang-bidang terkait lainnya dan lembaga/ badan memprakarsai kegiatan-kegiatan seminar, dialog interaktif, pelatihan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan konteks kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, memberikan pembinaan, bimbingan, pemahaman, pendidikan terhadap jajaran organisasi Pemua Pancasila tentang hal-hal yang menyangkut ideologi dan politik. 4. Melakukan koordinasi dan pertemuan secara berkala dengan kader-kader Pemuda Pancasila yang tersebar diberbagai elemen masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. 5. Melaporkan tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum I untuk tingkat wilayah dan cabang. Pasal 31 Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas: 1. Membuat perencanaan/ konsep Program Bidang Hukum dan HAM. 2. Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum terhadap anggota Pemuda Pancasila, serta kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa menafikan aspek profesionalismenya. 3. Mengimplementasikan kebijakan-kebijakan organisasi Pemuda Pancasila di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yudikatif, khususnya dengan catur wangsa dalam upaya penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5. Bersama dengan lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila, Lembaga SAPMA Pemuda Pancasila, melaksanakan seminar, dialog interaktif, lokakarya mnegenai Hukum dan Hak Asasi Manusia. 6. Menghadiri Rapat-rapat. 7. Melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Pleno. 8. Melaporkan tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua I untuk tingkat wilayah dan cabang.

Pasal 32 Bidang Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas: 1. Membuat perencanaan/ konsep program Bidang Alam dan Linkungan Hidup. 2. Memprakarsai terbentuknya lembaga-lembaga pelaksana program Alam dan Lingkungan Hidup. 3. Bersama Bidang-Bidang terkait lainnya serta Badan-Badan Usaha Pemuda Pancasila, melakukan penelitian tentang amdal, koservasi alam, seminar, diskusi panel tentang thema-thema alam dan lingkungan hidup.


4. Mendorong dan menanamkan kesadaran jajaran terhadap kelestarian ekosistem, sebagai tempat kehidupan seluruh makhluk. 5. Menghadiri Rapat-rapat. 6. Melaksanakan Keputusan-Keputusan Rapat Pleno. 7. Melaporkan tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Wakum II, Wakil Ketua II untuk tingkat wilayah dan cabang. Pasal 33 Bidang Ekonomi mempunyai tugas: 1. Membuat perencanaan/ konsep Program Bidang Ekonomi. 2. Bersama Bidan Litbang dan Kaderisasi, merumuskan, melakukan Penelitian, Kajian, penelitian tentang masalah-masalah perekonomian nasional, sebagai kontribusi pikiran organisasi ke pihak-pihak eksternal terkait. 3. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak eksternal untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga/ badan-badan ekonomi organisasi Pemuda Pancasila. 4. Menghadiri, mengikuti rapat-rapat Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila. 5. Melaksanakan keptusan-keputusan Rapat Pleno. 6. Melaporkan tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Wakum II, Wakil Ketua II untuk tingkat wilayah dan cabang. Pasal 34 Bidang Agama, Sosial dan Budaya mempunyai tugas: 1. Membuat perencanaan/ konsep Program Bidang Agama, Sosila dan Budaya. 2. Memprakarsai pembentukan lembaga-lembaga dan badan-badan Pemuda Pancasila sesuai kebutuhan untuk melaksanakan program Agama, Sosial dan Budaya. 3. Menggalakan, melestarikan kebudayaan daerah, membina kerukunan antar umat beragama, memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat. 4. Mengimplementasikan kebijakan-kebijakan organisasi Pemuda Pancasila di Bidang Agama, Sosial dan Budaya. 5. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, lembaga-lembaga adat, kebudayaan, sosial, serta lembaga-lembaga keagamaan di dalam masyarakat. 6. Bersama dengan lembaga/ badan-badan Pemuda Pancasila, melaksanakan program dalam ruang lingkup keagamaan, sosial, budaya. 7. Menghadiri Rapat-rapat. 8. Melaksanakan Keputusan-Keputusan Rapat Pleno. 9. Melaporkan tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II, Wakil II untuk tingkat wilayah dan cabang. Pasal 35 Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas: 1. 2. 3. 4.

Membuat perencanaan/ konsep Program Bidang Pengembangam Usaha. Memprakarsai, mengusulkan pembentukan Badan-Badan Usaha. Memotivasi dan mendorong jajaran organisasi untuk berwirausaha, berwiraswasta. Bersama Bidang-Bidang terkait lainnya serta Badan-Badan Usaha Pemuda Pancasila mensosialisasikan program bidang pemgembangan usaha. 5. Menjalin hubungan dengan pihak eksternal terkait untuk melakukan kerjasama dengan badan-badan usaha Pemuda Pancasila.


6. Menghadiri Rapat-rapat. 7. Melaksanakan Keputusan-Keputusan Rapat Pleno. 8. Melaporkan tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Wakum II, Wakil Ketua II untuk tingkat wilayah dan cabang. Pasal 36 Bidang Hubungan Luar Negeri/ Internasional mempunyai tugas: 1. Membuat perencanaan/ konsep Program kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Melakukan/ menjalin hubungan dengan badan-badan kemanusiaan internasional, badan-badan donor internasional baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri guna bekerjasama dengan organisasi Pemuda Pancasila. 3. Bersama Bidang-Bidang terkait lainnya dan Lembaga/ Badan Pemuda Pancasila melaksanakan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan badan internasional. 4. Melaporkan tugasnya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Wakum II. Pasal 37 Uraian tugas dan ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga/ Badan diatur dalam peraturan/ ketentuan tersendiri. BAB V TATA HUBUNGAN MAJELIS PIMPINAN DENGAN LEMBAGA/ BADAN PELAKSANA KEGIATAN PEMUDA PANSACILA Pasal 38 Tata hubungan Majelis Pimpinan dengan Lembaga/ Badan Pelaksana Kegiatan Pemuda Pancasila adalah sebagaimana dimaksud dalam AD Bab XII Pasal 24 dan ART Bab XIV Pasal 62 dan Peraturan Organisasi. BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 39 1. Pengambilan keputusan di dalam Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila dilakukan melalui mekanisme Rapat Pleno. 2. Pengambilan keputusan dalam Rapat Pimpinan Harian Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila berupa agenda kegiatan organisasi, kebijakan organisasi setelah mendapatkan persetujuan Pleno maupun keputusan yang bersifat mendesak yang di pertanggung jawabkan dalam Rapat Pleno. 3. Keputusan yang tertinggi dalam Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila adalah keputusan Rapat Pleno.


BAB VII KOORDINATOR WILAYAH Pasal 40 1. Koordinator Wilayah, Kordinator Cabang, Koordinator PAC adalah alat kelengkapan Majelis Pimpinan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 2. Pembagian tugas koordinator diatur melalui Surat Keputusan Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya. BAB VIII KESEKRETARIATAN Pasal 41 1. Kesekretariatan di masing-masing tingkatan adalah alat kelengkapan tugas Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila. 2. Fungsi, tugas, mekanisme kerja Kesekretariatan di masing-masing tingkatan diatur melalui Surat Keputusan Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila. BAB IX KETENTUAN KHUSUS Pasal 42 Jabatan lowongan dapat ditetapkan bagi fungsionaris yang tidak melaksanakan tugasnya atau tidak hadir Rapat Pleno Majelis Pimpinan tanpa alasan ynag jelas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut serta kemudian dilakukan pengisian jabatan lowong. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Kerja ini akan lebih lanjut diatur lebih lanjut oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. 2. Peraturan Organisasi tentang Tata Kerja Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


PERATURAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA Nomor: 003/PO/MPN-PP/1/2002 Tentang LEMBAGA/ BADAN PELAKSANA KEGIATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA PANCASILA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga/Badanbadan Pelaksana Kegiatan Organisasi Pemuda Pancasila ialah: Lembaga Komando Inti (Koti) Mahatidana Lembaga Mahasiswa, Lembaga siswa dan pelajar, Lembaga Cedikiawan, Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH), Lembaga Buruh dan Pekerja, Lembaga Kelestarian dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup, Lembaga Perempuan, Lembaga Olahraga, Lembaga Pengajar, Lembaga Kerukunan Umat Beragama, Lembaga Kesenian dan Budaya, Lembaga Tani dan Nelayan, Lembaga Pengembangan Usaha, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader, Badan Sarana dan Prasarana, Badan Pendidikan Masyarakat (Badikmas), Badan Pelayanan Kesehatan (Bapelkes). 2. Penyelenggaraan program lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan keterjangkauan organisasi dalam kehidupan masyarakat serta sebagai pelayanan terhadap kebutuhan anggota Pemuda Pancasila sesuai orientasi dan sektor kekhususannya. 3. Penyelenggaraan kegiatan badan dimaksudkan sebagai pelayanan terhadap kebutuhan struktur kepemimpinan atau Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai spesifikasinya. 4. Lembaga adalah instrumen organisasi yang memiliki muatan penggalangan sesuai orientasi dan sektor kekhususannya. 5. Badan adalah instrumen organisasi yang bersifat penugasan tetap ke dalam, tetapi tidak berdampak langsung terhadap penggalangan masyarakat. 6. Penyelenggaraan secara otonom dalam pengertian memiliki otoritas sendiri untuk urusan manajemen program dan pemilihan kepengurusannya. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 1. Kedudukan Lembaga organisasi Pemuda Pancasila di masing-masing tingkatan berada di: 1. Tingkat Nasional 2. Tingkat Propinsi 3. Tingkat Kabupaten/ Kota 2. Kedudukan Badan Organisasi Pemuda Pancasila sesuai kebutuhan hanya berada di tingkat Nasional atau di tingkat Wilaya/ Propinsi atau di tingkat Kabupaten/ Kota.


3. Jika diperlukan sesuai kebutuhan, kedudukan lembaga dapat berada di Tingkat Kecamatan. BAB III FUNGSI Pasal 3 Lembaga/ Badan Organsiasi Pemuda Pancasila mempunyai fungsi: 1. Sebagai sarana/ media pendukung perjuangan organisasi. 2. Sebagai pelaksana program kerja pemuda Pancasila secara otonom. 3. Sebagai sarana rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan kreatifitas anggota Pemuda Pancasila. 4. Sebagai wadah untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota. 5. Sebagai sarana dan sumber rekrutmen kader untuk kepemimpinan Majelis Pimpinan di semua tingkatan. BAB IV WEWENANG DAN TUGAS Pasal 4 Lembaga/Badan Organisasi Pemuda Pancasila mempunyai wewenang: 1. Membuat dan memberlakukan kebijakan atau aturan dalam ruang lingkup internalnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi Pemuda Pancasila. 2. Mengambil keputusan berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya selaku pelaksana program organisasi Pemuda Pancasila. 3. Selaku ex-officio pleno Majelis Pimpinan, Lembaga/Badan berwenang menyampaikan hak suara dalam forum Rapat-rapat Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila. Pasal 5 Lembaga/ Badan organsasi Pemuda Pancasila mempunyai tugas: 1. Melaksanakan program sesuai dengan orientasi dan sektor kekhususannya. 2. Melaksanakan segala keputusan (Musyawarah dan Rapat-rapat) Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya. 3. Melaksanakan rekrutmen dan pembinaan terhadap anggotanya. 4. Menjaga Citra dan nama baik Lembaga dan Organisasi Pemuda Pancasila. 5. Mengadakan konsolidasi dan mengembangkan peran Lembaga baik dalam kehidupan internal organisasi Pemuda Pancasila maupun dalam kehidupan masyarakat umum. 6. Mengadakan Laporan aktifitasnya secara berkala kepada Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila alam jangka waktu yang ditentukan oleh masing-masing Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila.


BAB V HUBUNGAN ORGANISASI MAJELIS PIMPINAN DENGAN LEMBAGA/ BADAN PELAKSANA KEGIATAN Pasal 6 1. Lembaga/Badan adalah bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Organisasi Pemuda Pancasila. 2. Penyelengara Lembaga/ Badan bersifat ke dalam dan ke luar. 3. Lembaga dapat mengadakan apresiasi terhadap berbagai kondisi dan fenomena eksternal organisasi sesuai orientasi dan sektor kekhususannya yang terlebih dahulu melaksanakan koordinasi dengan Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatnya. 4. Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila disemua tingkatan wajib mensubsidi penyelenggaraan program Lembaga/ Badan untuk satu periode kepengurusannya dengan terlebih dahulu menetapkan program Lembaga/ Badan yang akan disubsidi melalui forum Rakernas atau Pleno MPN pada tingkat nasional, Rakerwil atau Pleno MPW pada tingkat Wilayah, Rakercab atau Pleno MPC pada tingkat Cabang. 5. Lembaga/ Badan mempunyai satu hak suara dalam proses pengambilan kebijakan pada forum Rapat-rapat Majelis Nasional Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya (Rapimpur, Rakernas, Rakerwil, Rakercab, Rapat Pleno). 6. Bagi hal-hal yang bersifat teknis dan operasional dalam rangka pelaksanaan program, Lembaga/ Badan mengadakan koordinasi administrasi dengan Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 7 1. Lembaga dapat mengadakan rekrutmen anggota sesuai orientasi dan sektor kekhususannya dengan kriteria dan prosedur yang ditentukan oleh masing-masing Lembaga. 2. Pada prinsipnya anggota Lembaga adalah anggota organisasi Pemuda Pancasila yang akan diatur kemudian dalam perturan organisasi tersendiri. 3. Setiap anggota Lembaga/ Badan Pemuda Pancasila mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Bab IV, Pasal 11 ayat 1 dan 2. 4. Penetapan sanksi keanggoataan dalam Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila, Bab V, Pasal 13 dan Pasal 14. 5. Lembaga dapat mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang akan diatur kemudian dalam Peraturan tersendiri. BAB VII PEMBENTUKAN Pasal 8 1. Pembentukan Lembaga-lembaga pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan secara defenitif ditingkat Wilayah dibetuk oleh Lembaga Tingkat Nasional bersama MPW Pemuda Pancasila.


2. Pembentukan Lembaga-lembaga pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan secara definitif ditingkat Cabang dibentuk oleh Lembaga Tingkat Wilayah bersama MPC Pemuda Pancasila. 3. Pembentukan Badan secara defenitif dilaksanakan sesuai kebutuhan oleh masingmasing Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila. 4. Pembentukan Badan bersifat penugasan tetap dalam satu periode kepengurusan oleh Majelis. BAB VIII KONFERENSI DAN RAPAT Pasal 9 1. Lembaga di masing-masing tingkatan mempunyai konferensi dan rapat-rapat dengan agenda: menghasilkan program kerja, susunan dan komposisi kepengurusan, implementasi program kerja maupun langkah-langkah operasional. 2. Mekanisme Konferensi dan rapat-rapat dimaksud diatur tersendiri oleh masingmasing Lembaga. 3. Dalam melaksanakan proses Konferensi sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila serta unsur Lembaga setingkat diatasnya dilibatkan dalam unsur Panitia dan agenda/ acara seremonial. 4. Dalam pelaksanaan proses Konferensi sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas Pimpinan Konferensi/ Sidang patut mencerminkan unsur perwakilan setiap kepengurusan Lembaga. BAB IX PENGESAHAN DAN PELANTIKAN Pasal 10 1. Pengesahan kepengurusan Lembaga dalam bentuk surat keputusan pada tiap tingkatan diadakan oleh: 1. MPN Pemuda Pancasila bagi Lembaga tingkat nasional sebagai hasil Konferensi skala nasional masing-masing Lembaga. 2. Lembaga tingkat nasional bagi lembaga tingkat wilayah sebagai hasil Konferensi skala wilayah masing-masing Lembaga dan tertanda diketahui oleh MPW Pemuda Pancasila. 3. Lembaga tingkat wilayah bagi lembaga tingkat cabang sebagai hasil Konferensi skala cabang masing-masing Lembaga dan tertanda diketahui oleh MPC Pemuda Pancasila. 2. Pengesahan kepengurusan Badan dalam bentuk surat keputusan diadakan oleh masing-masing Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila. Pasal 11 Pelantikan terhadap kepengurusan kolektif Lembaga/Badan yang definitif dilakukan oleh Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.


BAB X MASA BAKTI Pasal 12 1. Masa bakti kepengurusan lembaga di masing-masing tingkatan disesuaikan dengan ketentuan masing-masing lembaga. 2. Masa bakti kepengurusan Badan di masing-masing tingkatan disesuaikan dengan periode masa bakti Majelis Pimpinan. BAB XI KEUANGAN Pasal 13 1. Keuangan lembaga/ organisasi Pemuda Pancasila diperoleh dari: 1. 2. 3. 4.

Iuran anggota Lembaga/ Badan Usaha-usah yang sah Sumbangan yang tidak mengikat Subsidi

2. Ketentuan subsidi disesuaikan dengan kebijakan/ kemampuan setiap tingkatan Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila. 3. Terkecuali yang bersifat internal, perolehan keuangan Lembaga/ Badan dari usahausaha yang sah ataupun dari sumbangan yang tidak mengikat melalui proposal dan bersifat eksternal harus mendapat persetujuan dari Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya. BAB XII KELENGKAPAN Pasal 14 1. Setiap lembaga organisasi Pemuda Pancasila mempunyai kelengkapan yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kop surat Stempel Kantor Sekretariat Plank/Papan Nama Atribut/ Seragam Bendera dan pataka Kartu Tanda Anggota (KTA)

2. Pada prinsipnya penggunaan kelengkapan lembaga/ badan ini untuk keperluan internal lembaga/ badan yang berlaku dalam ruang lingkup keorganisasian Pemuda Pancasila dan dapat dipergunakan dalam ruang lingkup eksternal keorganisasian Pemuda Pancasila dan terlebih dahulu berkoordinasi kepada serta mendapatkan Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.


3. Bentuk dan penggunaan kelengkapan lembaga/badan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan organisasi sendiri. BAB XIII KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 15 Representasi organisasi Pemuda Pancasila dalam aktifitas wadah organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan fungsi diperankan oleh lembaga-lembaga. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Tata kerja dan mekanisme kepengurusan serta manajemen penyelenggara program lembaga/ badan diatur oleh masing-masing lembaga/ badan Pemuda Pancasila. BAB XV PENUTUP Pasal 17 1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan ditentukan lebih lanjut oleh MPN Pemuda Pancasila. 2. Setelah peraturan Organisasi ini ditetapkan maka peraturan organisasi sebelumnya yang serupa mengatur Lembaga/Badan Pemuda Pancasila dinyatakan tidak berlaku. 3. Peraturan organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO INTI MAHATIDANA Ketua Wakil Ketua

Sekretaris Wakil Sekretaris

Bendahara Wakil Bendahara

Ketua Organisasi & Keanggotaan Ketua Ideologi & Politik Ketua Pertahanan & Keamanan Ketua Hubungan Masyarakat Ketua Litbang & Kaderisasi Ketua Ekonomi, Pengembangan Usaha & Lapangan Kerja Ketua Agama, Sosial & Budaya Ketua Alam & Lingkungan Hidup Komandan Kompi Wakil Komandan Kompi Anggota Bidang Organisasi & Keanggotaan Anggota Bidang Ideologi & Politik Anggota Bidang Pertahanan & Keamanan

Anggota Bidang Hubungan Masyarakat

Anggota Bidang Litbang & Kaderisasi Anggota Bidang Ekonomi, Pengembangan Usaha & Lapangan Kerja Anggota Bidang Agama, Sosial & Budaya Anggota Bidang Alam & Lingkungan Hidup

Herry Simanjuntak Pendi Kesi Sugianto Situmeang, SH Surya Kalfin Abdi Marbun Hisar Sitanggang Saman Lie Ridwan Pohan Ibnu Abbas, SE Sabar Pasaribu M. Syafi’i Simbolon Rasadi Nasution Drs. Parlindungan Sinaga Ferry Dhalmy Amin, SE Awang Syahputra Ir. Polma Sianturi Marihot Awaluddin Nainggolan M. Puly Lubis Jhoni Manik, SH Adian Ruslan Lubis Darwin Sitepu Chairum Lubis, SH Sofyan Asril Nasution Nurdin Koto Mukhlis Denny Boy Deddy Ahmad Husin Divo M. Nasril Suwandi Wewen Rusli Steyen Partahi Hasibuan Vernando Agus Hakim, SH Suwandi Lubis Amru Lubis, S.Sos Martua Lumban Tobing Juanda Purba, Se Wahyudi Juwanda Purba, SE Ruslan Lubis Yakob Khiarul Saleh Masnal Rudiansyah Lubis



STRUKTUR ORGANISASI LPPH PEMUDA PANCASILA SUMUT Direktur Wakil Direktur

: :

Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Wakil Bendahara Kepala Divisi Litgasi Anggota Kepala Divisi Litgasi

: : : : : :

Kepala Divisi Non Litgasi Anggota Kepala Divisi Non Litgasi

: :

Kepala Divisi Penyuluhan Hukum : Anggota Kepala Divisi Penyuluhan Hukum :

Kepala Divisi Perlindungan Anak Anggota Kepala Divisi Perlindungan Anak

: :

Dewan Penasehat Dewan Pakar LPPH Pemuda Pancasila

: :

MARWAN, SH Bukhari, SH. SpN H. SYAIFUDDIN NASUTION, SH ALFAHMI KHAIRI MANURUNG, SH AMELIA SYAHRENI, SH SOEKATNO, SH M. ARSUL, SH KUMALA SAKTI NASUTION, SH BUDI UTOMO, SH EDI SIPAYUNG, SH H. HASANUDDIN BATUBARA, SH. Mhum RIMAN SURBAKTI, SH MUHAMMAD FAISAL LUBIS, SH MARASAMIN RITONGA, SH YAN CHONDRO INGGIH, SH ABDUL MANAN, SH EDI SUPRASETIO, SH YULHANDRIZA, SH M. REZA AL ANSHORI IRWAN JASA TARIGAN, SH WENDY MELANDA TANJUNG, SH RULI AFFANDI, SH PRIHATIN, SH ANDY RINALDY, SH MUHENDRA ROZA, SH BAMBANG HENDARTO, SH AULIA PAHLAWAN SITEPU, SH EDI RAHMAD, SH SUKIRAN, SH JHONTUA HUTAPEA, SH SYAHMON PINEM, SH BACHTIAR BATUBARA, SH PUTRA GUNAWAN, SH IRWANSYAH GULTOM, SH Anuar Shah MARZUKI, SH. MHum H. EFDI BOY NASUTION, SH ABDUL HAKIM SIAGIAN, SH. MHum ALDIAN PINEM, SH. MH Ir. H. DJAILI AZWAR, M.Si VINCENT WIJAYA Drs. H. DARWIN NASUTION, SH DR. JANUARI SIREGAR, SH. MHum ANDI NATANAEL MANIK, SH RICARDO SIMANJUNTAK, SH,LLM,ANZIF KODRAT SHAH Prof. DR. TAN KAMELO, SH AHMAD ARIEF, SE. MM


STRUKTUR ORGANISASI MPO PEMUDA PANCASILA SUMUT Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota

H.B. HORAS HUTAHAEAN H. AJIB SHAH NURDIN SIREGAR, SH HAMDAN YUS SIREGAR SAPTO HUDOYO Drs. TUANI LUMBAN TOBING Ir. T. ERRY NURAIDI, MBA H. YAN BUSTAMI Drs. H. IBRAHIM SINIK RIPPI HAMDANI M. SYAFII NASUTION, SE Dr. ROSIHAN ARBIE VINCENT WIJAYA SUSANTO AMAT HASAN WIJAYA H. WAGIRIN ARMAN Drs. BAHRUM HARAHAP MIMBAR TARIGAN H.M. KOSASIH Drs. HUKUASA NDRURU Ir. BINSAR SITUMORANG, MSi dr. ROBERT VALENTINO ANWAR KONGO H. RAJAB NAPOLIS TANJUNG SYAHRIAL POHAN H. RUSDI LUBIS, SH, MAP Drs. H. ESWIN S. SUKARAJA H. BUYUNG BAHIB ARITONANG H. RAMADHAN SIREGAR, SH BAKTIAR EFFENDI PARLAHUTAN SIBARANI DR. SUPRIANTO RADJOKI NAINGGOLAN, SE, MA MUKTADIN HARAHAP, SH H. ABDUL RASYID HASIBUAN H. MUKHLIS HASIBUAN H. SYAHRUL PASARIBU H. TUTUR PARAPAT FARIZAL, SH H. KHAIRUDDINSYAH SITORUS, SE H. SULAIMAN ARIFIN HARAHAP, BA MANOSOR PURBA Drs. SUPARDI Drs. ARIFAY TAMBUNAN, MM Ir. BONDET DAMANIK MUSLIM SIMBOLON, SAg RAHMAD YUSRI SIMATUPANG Drs. H. ADI MUNASIB, MM


STRUKTUR ORGANISASI MPW PEMUDA PANCASILA SUMUT

MPO

KETUA

SEKRETARIS

Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II Wakil Sekretaris III Wakil Sekretaris IV Wakil Sekretaris V Wakil Sekretaris VI Wakil Sekretaris VII Wakil Sekretaris VIII Wakil Sekretaris IX Wakil Sekretaris X Wakil Sekretaris XI Wakil Sekretaris XII Wakil Sekretaris XIII

KETUA I

KETUA II

Bidang Organisasi dan Keanggotaan

Bidang Peranan Wanita

Bidang Litbang dan Kaderisasi

Bidang Ideologi dan Politik

Bidang Hukum dan HAM

Bidang Agama, Sosial & Budaya

Bidang Pemuda, Mahasiswa Pelajar & Olah Raga

Bidang Ekonomi & Pengembangan Usaha

Bidang Alam dan Lingkungan Hidup

Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang Ketahanan Nasional

Bidang Dana

BENDAHARA

Wakil Bendahara I Wakil Bendahara II

Bidang Sarana dan Prasarana


KETUA

ANUAR SHAH, SE

WAKIL KETUA

Taufik Edi Zulkarnaini, SE H. Hardi Mulyono, SE, MAP H. M. Junaidi Pangaribuan

KETUA BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN KETUA BIDANG LITBANG DAN KADERISASI KETUA BIDANG HUKUM DAN HAM KETUA BIDANG IDEOLOGI DAN POLITIK KETUA BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA KETUA BIDANG PEMUDA, MAHASISWA PELAJAR DAN OLAH RAGA KETUA BIDANG PERANAN WANITA KETUA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI KETUA BIDANG KETAHANAN NASIONAL KETUA BIDANG ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP KETUA BIDANG EKONOMI DAN PENGEMBANGAN USAHA KETUA BIDANG DANA KETUA BIDANG SARANA DAN PRASARANA SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS

BENDAHARA WAKIL BENDAHARA Anggota Bidang Organisasi dan Keanggotaan

Anggota Bidang Litbang dan Kaderisasi

Ir. Yumansyah, MBA, MT Dahnialsyah, MBA, MT Hendra DS Dr. H. Azhar Sitompul Drs. H. Zulhifzi Lubis Rosda Affan Bay Mbelgah Tarigan Drs. H. Ismael Hasibuan, MM H. M. Dahriel Siregar Nanda Berdikari Batubara, SH Iskandar Z. Sembiring, SE H. FIRDAUS NASUTION Wempy Saragih M. Said Siregar, SE Ir. Hotman Marpaung Roy Nainggolan Hidayat Tanjung Budi Syahputra, S.Pd Bahtiar Ahmad Sibarani Ir. Sukarelawanto Ir. Frans Pardede Drs. OK Ashfihan Efrizal Rustam, SH Drs. HM. Joharis Lubis, MM, MPD Herli Pranata H. ALI M. MADHY Rudi Sujadi, SE Zulham Jasrul Lubis Irwan Gamal Go Kok Peng Nurdin Nasution Affandi Widya Parulian Siregar Hadi Khairul Sinaga Zainal Abidin Omar Arafat Sujono, ST DR. Milzam Rafdi Asmara


Anggota Bidang Hukum & HAM

Anggota Bidang Ideologi & Politik

Anggota Bidang Agama, Sosial & Budaya

Anggota Bidang Pemuda, Mahasiswa Pelajar & Olahraga

Anggota Bidang Peranan Wanita

Anggota Bidang Informasi & Komunikasi

Anggota Bidang Ketahanan Nasional

Anggota Bidang Alam & Lingkungan Hidup

Anggota Bidang Ekonomi & Pengembangan Usaha

Israel Silaban Parulian Sihombing Radian Alfin, SH. MH Ahmad Kamil Lubis, SPD.i Bahri Pasaribu, SH Restu Kurniawan Sarumaha, SE Said Budi syafri Wira Abdi Dasopang, MSP Ben Auza, SE Mhd. Yahya Nasution, SE Jack Haris Tobing Arifin Riffi H.M. Idris Lutfi, SH, MSi Ali Akbar Syamsuddin, NST Kobul Siregar, SE. SPd Edi Syahputra Aulia Rahman, SE Fitri Nurhayati Novita Sari Sihombing Sri Hastuti, SS Hj. Jamilah, SH Firdaus Nasution, SH Joko Susilo Cow Arifin Syah Nazaruddin Nasution, ST. MA Muhammad Dalil, ST Parlindungan Hutabarat Sumbul Sembiring Ardiansyah Lubis Syafrizal Al Muhammadin Yoes Bikrul Munawar, S.Sos, MSi Rajali Ibrahim Vincent Apandi M. Iqbal, SH Ir. Taufik Siregar Yusra Tampubolon ST M. Idris Jambak


STRUKTUR ORGANISASI POKJA HUMAS PEMUDA PANCASILA SUMUT Koordinator Wakil Koordinator Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Wakil Bendahara Ka. Bid. Pemberitaan & Media Massa Angg. Bid. Pemberitaan & Media Massa Ka. Bid. Litbang & SDM Angg. Bid. Litbang & SDM Ka.Bid. Usaha & Tenaga Kerja Angg. Bid. Usaha & Tenaga Kerja Ka.Bid. Pemerintahan & Lembaga Angg.Bid. Pemerintahan & Lembaga Ka.Bid. Riset & Dokumentasi Angg.Bid. Riset & Dokumentasi Ka.Bid. Olah Raga Angg.Bid. Olah Raga

H.IDRUS DJUNAIDI INDRA GUNAWAN SUBONO AT Yulinda Dinata ABDUL SALIM Zaki Zahri Budiman Amin Tanjung, SH Irvan Sugito Arfan Abdillah Supriadi. SE.MM Jimmy Febry Firdaus Nasution. SH Mirza Syahpoetra. SE Hasto Agus Rion Aritonang Syafruddin Lubis Ryan Hakim Harahap Khairul Putra Harahap Suhery Sasmita Lilik Riadi Zainal Ishak Nasution Tatang Zakaria Danil Rusli Dedi Murfhi Nauli Siregar. S.Sos


STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELAJAR & MAHASISWA PEMUDA PANCASILA SUMUT Ketua Wa. Ketua I Wa. Ketua II Wa. Ketua III Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ketua Bidang Litbang & Kaderisasi Ketua Bidang Kemahasiswaan & Kepemudaan Ketua Bidang Siswa & Pelajar Ketua Bidang Peranan Wanita Ketua Bidang Pengembangan Minat & Bakat Ketua Bidang Alam & Lingkungan Hidup Ketua Bidang Informasi & Komunikasi Ketua Bidang Hukum & HAM Ketua Bidang Kerohanian Sekretaris Wa. Sekretaris 1 Wa. Sekretaris 2 Wa. Sekretaris 3 Bendahara Wa. Bendahara 1 Wa. Bendahara 2 Anggota Bidang Organisasi dan Keanggotaan

Anggota Bidang Litbang & Kaderisasi

Anggota Bidang Kemahasiswaan & Kepemudaan

Anggota Bidang Siswa & Pelajar

Anggota Bidang Peranan Wanita

Anggota Bidang Pengembangan Minat & Bakat

Anggota Bidang Alam & Lingkungan Hidup

IKBAL HANAFI HASIBUAN, S.Hi Zuhairian Syahputra, S.Pd Muhammad Ziad Ananta, S.Sos Muhammad Firman Shah Johan Samosir Muhammad Amin Lubis Muhammad Effendi Senangin Muhammad Iqbal Utama Nur Khalishah, S.Ei Kemal Idris Nasution Syaiful Amri Sambas, A.Md Kristop Ferri Simalango, A.Md Mardan Hanafi Hasibuan Zulfikar Simangunsong, S.pd ZUHRI HIMAWAN SIRAIT Jolis Siregar, S.Pd Bahreen Rambe, S.Hi Kahfi Aulia Gunawan MUTHI 'ULLAH, S.Hi Maradona Tarigan, SH Muhammad Sahroyan Siregar Nugroho Ahmad Tanjung Muhammad Adrian Siddik Abdul Halim Hasonangan Hasibuan Robi Fahrizal Roby Ariansyah Saragih Arif Fadli Nasution Wisnu Suhendra Siregar Mhd. Agus Syahrial Yoni Syuhrawardi Hasibuan Evan Arisandi Pinem Rinaldi Satria Siregar Boni Pangaribuan Kevin Aries Ciano Sona Sulistika, S.Ei Merry Christin Pardede Ega Nurhuda Bobby Loy A. Turangan Teguh Ade Kaisa Benry Gunawan Sitorus T. Irdian Arya Bobby Ardiansyah, A.Md Afrio Landra Ayunin Nura Fitri Yanti


Anggota Bidang Informasi & Komunikasi

Anggota Bidang Kerohanian

Tombos Sitanggang Angga Efraimta Ginting Afriandi Gultom Hendra Heriadi S. Siagian Rael Antonio Sinurat


STRUKTUR ORGANISASI SRIKANDI PEMUDA PANCASILA SUMUT Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Wakil Bendahara Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan Ketua Bidang Kajian Study Gender Ketua Bidang Pembinaan & Ketrampilan SDM Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan Anggota Bidang Organisasi & Keanggotaan

Anggota Bidang Kajian Study Gender

Anggota Bidang Pembinaan & Ketrampilan SDM

Anggota Bidang Sosial Kemasyarakatan

Hj. Umi Kalsum, SH Ratnawati, SE Hj. Irmayani S. Btbr, SE Defi Yarnila AR Hj. Aidah Fitri Hj. Gemawati Lubis Hj. Rita Nasution Hj. Erlina, SH Hj. Habibah, SP.d Risdawati Saragih Hj. Duma Lumongga Nasution Ronauli Pinem Elly Arsida Fatimah Hasan Tri Wahyuni Sekar Yuli Harahap Fitri Nurhayati Mahli Hayani Irlin Dani Zein Maimunah Dr. Novindy F Lubis Dr. Desy Aswira Dr. Kartika Puji Astuti


Lampiran 15 Catatan Ringkas Perjalanan Karir Politik Syamsul Arifin Syamsul Arifin lahir di Medan, Sumatera Utara, 25 September 1952. Anak dari H. Hasan Perak ini, awalnya dikenal sebagai pengusaha yang mengikuti profesi ayahnya. Ayahanda Syamsul Arifin adalah seorang pejuang veteran yang aktif di organisasi sosial di Kabupaten Langkat. Selain berprofesi sebagai pengusaha, Syamsul Arifin aktif di organisasi kepemudaan di Sumatera Utara. Sumber kehidupannya sebagai pengusaha tidak begitu dikenal oleh masyarakat Sumatera Utara. Justru, Syamsul lebih menekuni aktivitasnya sebagai pekerja organisasi pemuda. Berawal dari anggota Pemuda Pancasila kemudian menjadi pengurus FKPPI di Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Utara serta terpilih menjadi Ketua KNPI Sumatera Utara pada masa Orde Baru (1998-2001). Syamsul Arifin juga aktif di organisasi tinju dan menjadi Ketua Pengurus Cabang Pertina Kabupaten Langkat tahun 1976-1979. Pada saat itu, para pemuda yang menjadi anggota Pemuda Pancasila memiliki hubungan yang cukup baik dengan kalangan militer. Para pemuda tersebut diberikan bantuan untuk mengurusi cabang olah raga tertentu yang dapat mengembang minat dan bakat pemuda di daerah. Cabang tinju di Kabupaten Langkat menjadi salah satu cabang olah raga yang aktif dan sering mengirim atlet tinju untuk mengikuti pelatihan tingkat daerah maupun nasional. Aktivitas organisasi Syamsul Arifin lebih banyak dilakukan di Kabupaten Langkat karena ia tinggal di daerah tersebut. Langkat adalah salah satu daerah di Indonesia penghasil minyak terbesar yang berada di Pangkalan Berandan. Di daerah tersebut, Pertamina mendirikan pabrik minyak terbesar di luar Pulau Jawa. Fasilitas untuk para manajer Pertamina yang bertugas di Langkat sangat baik dan terkadang menimbulkan kesenjangan dengan warga sekitar. Syamsul Arifin menjadi salah satu pemborong pengadaan barang dan jasa untuk Pertamina. Sumber ekonomi Syamsul Arifin, pada saat itu, berasal dari kegiatan usahanya di Pertamina Langkat. Selain minyak, sektor perkebunan menjadi potensi yang dimiliki di Kabupaten Langkat. Perusahan perkebunan negara seperti PTPN II, PTPN III, PTPN IV, dan milik swasta lainnya memiliki lahan perkebunan sawit di Kabupaten Langkat. Sebagai Bupati Langkat, Syamsul Arifin, sangat diperlukan dukungan politiknya untuk perusahaan perkebunan tersebut terutama bagi sektor swasta. Dukungan tersebut terkait dengan izin pengelolaan tanah dan dukungan masyarakat di sekitar lokasi perkebunan. Syamsul Arifin dikenal oleh masyarakat Langkat sebagai sosok yang mudah bergaul, senang membantu warga sekitar, dan aktif dalam organisasi sosial, politik, dan bisnis di Kabupaten Langkat. Karir organisasi politik Syamsul Arifin dikenal secara nasional ketika menjadi Ketua KNPI Sumatera Utara (1998-2001) dan pengurus Golkar Kabupaten Langkat. Selain itu, dia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Langkat selama 3 periode. Hubungan Syamsul Arifin dengan para tokoh di Sumatera Utara maupun di Jakarta tejalin dengan sangat baik. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari lintas partai, agama, etnis maupun profesi


(politisi, tentara, birokrat) dan lain sebagainya. Modal sosial yang dimiliki Syamsul Arifin, menjadikannya sebagai tokoh di Sumatera Utara yang disegani oleh para elit. Aktivitas organisasi Syamsul Arifin lainnya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) dan memiliki gelar TYT Dato’ Seri Lilawangsa H. Syamsul Arifin. Sebagai pimpinan organisasi etnis di Sumatera Utara, sosok Syamsul Arifin disegani oleh kelompok adat etnis Melayu dan etnis lainnya. Meskipun masyarakat Sumatera Utara yang multikultural, tetapi etnis Melayu dianggap sebagai etnis yang paling tua di antara etnis lainnya. Profesinya sebagai politisi Golkar dan anggota DPRD Kabupaten Langkat, membuatnya terpilih menjadi Bupati Langkat pertama pasca reformasi yang berasal dari organisasi pemuda. Syamsul Arifin sangat dekat dengan masyarakat di Kabupaten Langkat karena masyarakat tidak begitu sulit untuk bertemu dengan Bupati. Hampir setiap hari, kelompok masyarakat Langkat bertemu dengan Syamsul Arifin di kantor bupati untuk meminta bantuan dan menceritakan masalah-masalah kesehariannya. Setiap kelompok masyarakat yang bertemu dengan Syamsul Arifin selalu ada yang diberikan bantuan walaupun tidak mencukupi jumlah yang diminta. Perlakuan seperti itu pula yang membuat Syamsul Arifin harus menyediakan sejumlah dana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Setelah memimpin Kabupaten Langkat selama 2 periode (1998-2008), Syamsul Arifin mencalonkan diri sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008. Didukung oleh 11 partai politik dan tidak mendapat dukungan dari Partai Golkar, Syamsul, berpasangan dengan Gatot Pudjonugroho (kader PKS). Pada pemilihan gubernur tersebut, Syamsul berhasil meraih suara sebanyak 28,3% mengungguli 4 pasangan calon gubernur. Syamsul Arifin adalah Gubernur Sumatera Utara pertama yang dipilih secara langsung melalui pemilu sejak 16 Juni 2008 hingga diberhentikan pada 21 Maret 2011. Setelah terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, ia dipilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara pada Musyawarah Golkar Sumatera Utara tahun 2009. Pada saat menjadi Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Syamsul Arifin, dilaporkan oleh kelompok masyarakat ke penegak hukum (kejaksaan, KPK, dan kepolisian) tentang korupsi terhadap APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007 yang dilakukan Syamsul Arifin pada saat menjabat sebagai Bupati Langkat. Dalam proses persidangan, Syamsul Arifin telah mengembalikan sejumlah uang lebih dari Rp. 67 miliar ke kas daerah dan Rp 8,4 miliar ke KPK. Sebelum kasus tersebut ditangani oleh KPK, Syamsul Arifin, sudah berkonsultasi dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Medan dan Anwar Nasution selaku Ketua BPK Republik Indonesia. Pengembalian uang tersebut dilakukan Syamsul Arifin setelah berkonsultasi dengan pihak BPK. Selama menjalani proses persidangan, Syamsul Arifin mengalami sakit yaitu multy organ function disorder pasca serangan jantung. Syamsul Arifin juga pernah menjalani operasi pembedahan lambung akibat pencernaan yang sangat parat.


Syamsul Arifin divonis bersalah dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat yang merugikan negara senilai Rp 98,7 miliar dalam penggunaan APBD 2000-2007. Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi adalah 2 tahun 6 bulan serta denda uang sebesar Rp 150.000.000. Hukuman yang masih ringan dari keputusan hakim tersebut, membuat jaksa Tipikor mengajukan banding terhadap keputusan hakim Tipikor. Dalam persidangan berikutnya, keputusan hakim Tipikor bertambah menjadi 4 tahun serta denda Rp 200.000.000. Atas hukuman tersebut, Syamsul Arifin mengajukan permohonan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Namun, permohonan kasasi ditolak dan MA menambahkan denda yang harus ditanggung sebesar Rp 500.000.000 serta harus membayar ganti rugi sebesar Rp 8 milyar. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono akhirnya memberhentikan Syamsul Arifin sebagai Gubernur Sumatera Utara. Pemberhentian dilakukan menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung terkait kasus hukum Syamsul Arifin. Pemberhentian tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden No. 95/P Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Pemberhentian H Syamsul Arifin SE sebagai Gubernur Sumatera Utara masa jabatan tahun 2008-2013. Sedangkan pertimbangan hukum yang dijadikan landasan, yakni tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung No 472/K/Pid.Sus/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana korupsi. Penyerahan Keppres tersebut disampaikan Dijen Otonomi Daerah, Djoehermansyah Djohan, kepada Ketua DPRD Sumatera Utara, H Saleh Bangun, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nurdin Lubis, di Kementrian Dalam Negeri Jakarta, Kamis 1 November 2012. Sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah. Hal itu berlangsung sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden. DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat segera menggelar rapat paripurna yang telah diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf C PP Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Aturan menyatakan bahwa rapat paripurna memenuhi kourum apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan disetujui suara terbanyak. Diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut, maka Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur kemudian dilantik sebagai gubernur hingga 16 Juni 2013 atau tepatnya pada saat Gubernur Sumatera Utara terpilih akan dilantik.

Riwayat Organisasi Syamsul Arifin: 1. Ketua KAPPI Rayon SMEP Negeri 1966-1969 2. Pengurus Senat Mahasiswa Kom. FE UISU Pangkalan Berandan 1973-1974. 3. Pengurus Pertina Sumut 1974-1976. 4. Ketua Pengcab Pertina Langkat 1976-1979. 5. Ketua FKPPI Cabang Kabupaten Langkat 1980-1988.


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Wakil Ketua Kerukunan Usahawan Menengah (KUKMI) Kab. Langkat 19811984. Pembina DP HIPPI Kab. Langkat 1983-1986. Wakil Ketua DPD Golkar Dati II Langkat 1983-1988. Bendahara Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Sumatera Utara 19851988. Wakil Sekretaris DPD KNPI Tk. I Provinsi Sumatera Utara 1985-1988. Wakil Ketua DPD Kukmi Sumatera Utara 1987-1992. Wakil Ketua DPD KNPI Tk. I Sumatera Utara 1988-1991. Wakil Ketua DPD Golkar Dati II Kabupaten Langkat 1990-1993. Dewan Penasehat DPD AMPI Sumatera Utara 1989-1994. Wakil Ketua Dewan Penasehat Bidang Sospol PD II FKPPI Tk. I Sumatera Utara 1991-1994. Ketua Majelis Pemuda Indonesia KNPI Tk. I Sumatera Utara, 1998-2001. Ketua Umum KONI Langkat 2001-2008. Ketua Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas 2001-sekarang. Ketua PB MABMI, 2005-sekarang. Ketua Pembina Yayasan Pesantren Ulumul Qur’an Stabat 2003-sekarang.


LAMPIRAN 16 Transkrip Wawancara Narasumber Tanggal Waktu Tempat

: H. Syamsul Arifin : 17 September 2011, : 09.00 Wib : Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta.

P: Awal konflik dengan Pak Gatot itu apa? N: Dia bilang Tersinggung sama aku, hari pertama aku masuk penjara dia datang, hari keempat dia datang ngajak bicara. aku jawab dengan bahasa medan, “ Kau pulang aja, urus medan tu baek-bek, biar kuhadapi dulu pekaraku sebulan ne. Kau pigi sana aja urus medan, diangggapnya aku tidak meladeni dia. Itulah dia tersinggung, Itulah awalnya dia memutuskan hubungan. P: Diawal dulu pertama sehabis Pilkada, seingat saya Pilihan terakhir itu kan di Gatot waktu kita di BM3 N: Tapi datang orang tu jam 9 utusan PKS ke rumah, aku bilang silahkan keluar dari rumah saya. Saya sudah putus. Wakil saya sudah komit. “jangan gitulah bang, kita kan dulu dah komit”,kan udah dilonte kemana-mana. Gak kurang lebih cakapku. P: Orang tu gak suka ke Gatot. N: Heeh (iya) Lutfi, Idris Siregar Anshari kalok gak salah tiga tu. Aku waktu mau nyusun itu ku tanyak (siapa dititipkan) si ini, terus dia naik haji (gatot) bang ini saya dengar mau ada mutasi? (Siapa bilang saya bilang?) itukan namanya jugak isu. Kelen kan datang ama aku kelen datang dong ke aku itu sudah jadi gubernur. Udah ada titipan Gatot ini?, ini titipan Gatot punya atau PKS punya? Oh ini dah benar . tadinya nurlisakan mau ku tarok di BAPPEDA, si Gatot mintak tarok dia di Pariwisata. Tu kan orang PKS. P: Padahal waktu zaman Datuk dia mundur itu (Nurlisa) kan jadi wakil.? N: Ya. Kubilang Jangan kau maju gak menang ini Sigit Percayalah. Sudah saya putuskan Mak. Saya pun sudah bilang pak sudah siap jadi pejabat. Tentu ada peraturannya. Mundur dia orang USU kembalikan dia ke USU. Aku gak pernah sampai ini hari pin merasa kehilangan jabatan, fasilitas, kawan. Kawan yang sejati ini kan yang diluar. Kalau kawan-kawan yang di PNS itu gak sejati, siapa saja baca 5 ke atas atau 10 ke atas. Siapa saja mau Bupati , Camat , Gubernur, Panglima. Gak ada kesetiaan. Kalau ada 200 anak buahnya 5 yang ingat dah bagus itu. P: 10 Ke atas itu maksudnya siapa? N: 10 ke atas itu artunya aku. Rudolph, Raja Inal. Siapa lagi? Rizal Nurdin (Gubernur sebelumnya) dimana aja bukan hanya di SUMUT. Itulah yang bahaya bangsa ini. Rasa setia kawan. Padahal KORPRI itu kan cepat tiap senin itu hapal pas zaman aku. P: Jadi awal pertama soal konflik itu apa? N: Gak ada, Masakan dia kalah pamor sama aku. Mulai dia mau muncul-muncul, mulai marah sama si edi, kok Gubernur aja yang muncul aja (di Koran). Padahal dimana ada gambar ber dua yang muncul, mana ada SBY foto berdua sama wapres. Karena dia gak mengerti posisinya, dan aku sudah bilang

1


“Gatot kau urus didalam waktu itu, di awal kepemimpinan aku main diluar, 2 tahun terakhir baru kau muncul main diluar. Jadi kau gak sasaran tembak Karena Proses aku kalau dia jadi sasaran tembak karena dia tak punya pengalaman di Pemerintahan. Buktinyakan ini mutasi Eselon dua itu batal demi hukum loh. P: Teringatnya Golkar Kok Abstain? N: Ya udahlah gak usah kau tanyak sama aku. Kan gak levelku kau tanyak itu sama aku, kok itu kau tanyak. Aku ini Guru Besar belum terajari kau. Annas tupun belom bisa ngajarin aku. Kan baru kau bekawan sama dia. Kalau aku lagi selera bercakap, cerita yang benar kita, bercakap yang bagus ajalah, kalau becanda becanda. P: Kalau Golkar Abstain dah benar lah itu. N: Ialah dah pas itu. P: Nanti ada yang tejebak, ini hak interplasi ini macam da kiamat dunia tu, padahal dia kasih, dia jawab selesai dia, sekarang kan apa, interplasi ini, kan makin menjelekkan dia, itulah orang yang kurang pengalaman jam kerja bos. P: Supri, mana supri, tidur enggak kan?.buatkan bubur datuk. N: Baik Interplasi, angket dan hak jawab itu tidak menjatuhkan N: Jadi apa ne wak yang mau ditanyak, Ngeri lah sumut tu. Soalnya bukan hanya di SUMUT, udah Nasional. Kalok tak percaya kau tengoklah berita di tv, kalau tak berita cinta, lawak, kalau gak dunia dah mau kiamat. Ceritanya. Kalianlah orang kampus, apa sih dasar kelen berpegang atas kemajuan sesuata, jawabannya adalah data P: Iya Data. N: Sekarang data aja tak dipercaya orang. Dibilang dah ada penurunan kemiskinan, tapi banyak jugak banyak orang ngantri-ngantri. Apa itu ukurannya? Ekonomi naik orang gak percaya. P: Tidak berbanding lurus antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan N: Kelen lah orang kampus, aku tak ngerti-ngerti aku gitu, apa benar ini bisa nipu-nipu gitu. Tapi pemain saham Cuma 3 di lihat Dunia, Cina, India, dan Indonesia. Tapi kalau keadaannya begini, apa kah betul, demokrasi kita ini. Bebas demokrasi ini. Bikin The Bapak-bapak ne. P: Ini ajalah awak makan bubur, sama sambal tumis udah apa lagi.? N: Apa bisa datuk makan (makan kambing) P: Apa aja pun bisa. Boleh makan kambing .Cuman resikonya naik gemuk N: Kalau naik Gemuk, sesak pulak. N: 21 Kilo aku dah turun ne wak, Ini lah awak makan apa susah-susah, Orang nengok makan gini aja udah takut. Masak gini aja susah hidup awak, pakek sarung makan bubur, tak usah menantu awak, anak awak aja sanggup menghidupi awak ngapain susah-susah mintak sama orang. Aku lihat kau terngat aku sama monyet itu (Zul ), hanya sms aja tak bisa, Kita berkelahi, bukan pernah kumintak proyek, mintak duit sama dinas-dinas itu. Panggil 1 kalo ada, atau nanyak-nanyak proyek berapa

2


paket sama kau berapa jumlah kau, kok begitu sih? Aku melayu jugak Melayu ini kita gedekkan loh bukan orang kampong, aku ini orang kampong, kau melayu. Kapan mau menang yang berantam Islam yang Muhaimin di hantam PKB jugak, kan gak benar tuh. PDS kek ngantam siapa gitu, Panda Nababan.ikut pulak Menyiarkan live. Kau pikir Cerita Nazaruddin itu bohong 100 % itu? 80 % itu betol tu. N: Cemana negeri ini tak ada berita yang baik. Cobak kau carik diberita, presiden kesana-kesini, mentri kesana kesini. Panen ini panen itu, penemuan ini, itu. Teros kalau hancur Negara ini senang kau macam Libya Semua hancur, apa ukurannya Libya itu> ah Khadapi kan karena Korupsi, alah kau kan karena tak bisa kayak dia. Semua bangsa manusia ni punya bibit untuk korupsi, masak gaji Gubernur 10 juta. N: Itulah tadi munafik itu, bangsa munafik. Gaji Bupati 6.500.000. N: Seluruh rakyatnya matinya, Dari mulai pejabat sampa rakyatnya, cariklah penyakit Bupati tu, Begitu ditangkap satupun tak ada yang mau nengok. Jangan heran, mangkanya kasian sama orang baik itu, kenak Ketiban sial aja paling itu, Iya kan pen.? P: Jadi itu awal-awa konflik sama Gatot. N: Sama Gatot tak ada masalah prinsip kalok ku bilang, dulu waktu awal-awal kepemimpinan sering datang aku ke tempat dia, kau ambil jadual aku, kau awasi jadual aku, supaya kita tak tabrakan, P: Seingatku dulu tu kan pernah kalo PKS menghantam diawal awal di sidang Paripurna awal itu tahun 2008. Itu gak datuk konfimasi sama Gatot, N: Oh banyak kali. Gak ada ku bilang, gak mau aku. Orang gak ada apa-apa P: Tapi kan gak harmonis jadinya dilihat N: MEREKA ITUKAN PENCITRAAN, Mereka kan kejar target mereka, Sekian tahun dua tahun paling lama jatuh. P: Oh, memang di desain mereka (PKS)? N: Iya, Punya data aku. P: Balik kita lagi ke awal bagaimana Datuk memutuskan?, alas an Datuk memutuskan? N:Terpaksa jam 9 malam, sama si monyet Sahkiran Jandi itulah sama aku itu dia 24 jam. P: Artinya alasan datuk memutuskan malam tu? N: Ya Lingkungan juga sudah di tanam orang tu. Strategi mereka jago. Track of the record lah kallok kita bilang. P: kalau gak salah mereka kan minta jugak kan 5 M kalau tak salah? N: Iya 5 M P: Artinya kalau sederhana kita memandang. Uang dapat, jabatan dapat.? N: Iya, Merampok lagi, Kau tau hasil LPJ ini sekarang untuk 2010 Bansos itu 67 % untuk binaan PKS.

3


P: Mangkanya Shakira Jandi di tarok jadi kepala disitu. N: 67 % DI maenkan orang tu. P: Itu kesepakatan? N: Dimaenkan jugak sama orang tu? P: Karena itukan tak sampai sama aku tu. Ketua panitia anggaran kan sekda. Penanggung jawab anggaran kan sekda sekarang. N: Bermainlah Riyadil, Kepala keuangan, Kepala keuangan itu sadis itu. makanya di tukarnya aku diam aja anak Batubara iya si Syafii. Dia bilangnya di Sapi dari zaman aku tu.. (Datuk memperkenalkan Ketua PAN SUMUT yang mau masuk Kuliah di MSP Gak jadi.) Cuman ditanyak ada berapa orang aja yang mengaku, yang lain gak ngaku . Jadi persis seperti da Korupsi. N: Dari mulai awal. Inilah dia pusing mau gantinya, dia mimpi mau jadi Wagub P: Jadi gini ceritanya ketemu orang tu. Pk milwan, gatot, sama pak Hugu. Ceritalah Muri tentang Interpilasi N: Tapi isu deal diluar isunya Wagub. Kau jujur lah sekarang, masyarakat SUMUT sukak atau tidak sama Gatot. P: Abis tu sekarang sama Gatot tetap biasa aja bos, sekarang gak pernah datang lagi sekarang? N: Mau jawab apa ini sekarang? P: Gak ada komunikasi lagi sekarang, sudah putus komunikasi? N: Gak ada lagi. Kalau aku melihat itu situasinya P: Desain PKS itu? Y: Ya, itu Desain PKS. P: Kalau Golkar di atas PKS di bawah dimaenkan itu ya? N: Terakhir datang 3 orang tu lagi, yang datang malam itu. Ingin membuka komunikasi. Udah saya, Kalian itu kan orang Islam. Warak kali Kaum Muhabib. Saya ini masih Jin Islam, kadang-kadang saya Jin kadang-kadang saya Islam. Cuman kubilang apalah guna lagi. Saya mengganggu (kata mereka) tidak saya jawab. Cuman saya ini tong sampah tempat orang muntah. Melibatkan diri tidak. Saya seumpama di Golkar disuruh mundur bayar 5 Miliar saya mau, disuruh mundur dari Ketua Golkar. Cuman cara kemaren aku tidak sukak Itu aja kubilang. Aku dimintak, dipaksa,gara-gara itu aku masuk penjara. Kalau aku penuhi kemauan Andi Malaranggeng itu waktu Demokrat datang ke Medan. Tak usah ceritalah KPK tu, kalau tak di setel. P: Cerita pertama tentang Kekuasaan dan Politik Lokal. Bagaimana kita melihat peran PP dalam Pilkada. N: Banyak. Kalau di daerah PP tukan kuat jujur aja kita. P: Cerita awalnya Peran PP dalam pemilihan Gubernur?

4


N: Artinya dulu peran nya kuat.karena OUT OF THE RECORD Sekarang ini kan PP ini tau kau. Orangnya harus apaya. Dia tumbuh dari dalam.sekarang orang msuk PP karena berhitung, karena PP kuat orang masuk PP. P:Kalo dulu enggak ya? N: Out of the record lah macam keluarga Anif Shah. Itukan terlindungi besar dia dengan PP P: Berarti dia memanfaatkan PP? N: mangkanya pecah sekarang PP itu di Medan, yang PP asli ini kan lain jadi kan susah. Jadi secara umum PP berperan besar dalam pilkada-pilkada. Secara umum PP berperan besar didalam Pilkadapilkada. PP itu berpihak kepadaku itu. P: Peran PP seperti apa? N: Minimal mengawal di bawah. Kotak suara, jangan ada manipulasi. P: PP itu dilibatkan jugak ? N: Ya ialah. P: Ketua TS kan Darwin saat itukan sekretaris PP. Apakah dia di Plot oleh PP menjadi Ketua TS N:Oh tidak karena dia ketua Partai Pendukung, karena di Ketua Patriot, dipilih orang tu jadi ketua SYAMPURNO. P: Waktu kita masih dilijatri. Bukan karena di Push PP N: Oh tidak,Darwin itukan PP asli itu kan PP nya dari Kota maksum itu. Kalo medan itu kan pusat PP nya Kota Maksum, itu benar-benar PP tu. Dulu kalo merampok PP siapa itu yang Batak itu yang ke Bulek. Ah inilah salah satu konseptornya itu si Tobing Ketua PP nya. Dirampok dikasihlah sama si Yapto, Poskonya di Arya dutha tu, orang ne maennya di Ancol. Ini pelaku sejarah besar ne. P: Keluarga bang Anif. Anif ketua PP kan tidak , Aweng..Berarti keuarga Anif berlindung disitu. N: Ya tapi tak usah dibilang. Ajib seumpama berhenti di tengah jalan kenapa, karena gak didukung sama Anif. Ajib itu ngeluh sama aku P: Berhenti di tengah jalan gimana? N: Berhenti di PP.Mundur dia, Gak bisa bergerak, Aweng manuvernya lebih OK P: Apakah isu tu masuk gak?, misalkan Rahmadsyah katanya dengan MPI ikut-ikut memanasi di KPK agar BOS diangkat?, . Dulu Apakah ada janji politik dengan PP? N: oh tidak, aku tidak pernah ada janji politik dengan siapapun, termasuk dengan partai pendukung tak ada. Mana ada partai pendukung yang marah samaku. Aku sama kemek ne da 13 tahun aku fight P: Kasus Rahmad yang datuk ceritakan sama aku tanah Negara Gedung Pemuda N: Aku bilang bikin pekara, Pemda itu harus kalah di sidang, tu petunjuk dari KPK. Kalu gak ya tetap Pemda punya.

5


P: Jadi tidak ada deal politik diawal? N:Tidak ada. Mereka merasa, kenapa sih kawan kita jadi Gubernur gak mau bantu kita soal tanah itu. Bantu itu kan bukan hitam putih. Abu-abu aja da bantu. Itu lah jam terbang itu jugak. P: Ada gak kemungkinan Rahmad dengan Gatot join, bekerja sama dengan satu target yang sama. N: Sekarang gini, Ku kasih tahu sama kau. Sutradara nya itu PKS. Memanage perselisihan itu jagonya PKS P: Siapa sih aktor intelektualnya ini? N: Lebih jago eks – eks Libya itu. Ini PKS bukan di Lokal tapi dari Pusat. Gatotnya pun terbuang nanti dari PKS. P:Ku dengar jugak gitu untuk 2013 Gatot Tidak di pakek lagi. N: Dan yang lain, lihat Sigit wakil kalah di Medan, Batu bara Rasahidin telantang, kami menang (golkar) di Batubara . Berarti gak berakar PKS itu. Indah di cerita aja. Indah di penampilan aja, sekarang makin rame terbukak Muhaimin. Baik kita kaji secara inteligen. Bos kita ini RI 1, mukul orang, selalu mukul ular selalu tak masuk. Yang kambing hitam kan sekarang golkar. Seolah-olah Golkar yang mempermaikan democrat adalah golkar. Tidak, PKS dong, dasarnya sepanjang mata kita lihat, semalam kan PKS kan dimaenkan sebentar. P: Di Pusat? N: ia. Soal Sapi, udah itu yang melaporkan korupsi uang pemilihan Pilkada pendiri PKS terus ilang aja. Dijawab orang itu di tv si Anis mata segala macam, terus diam aja RI 1, PKS pun diam di manage orang tu perselisihan yang ada. P: Kalau begitu di SUMUT begitu juga di design dari Jakarta ? N: Ia. Siapa yang selisih sama aku dia manage ini (dilaga) , dia gak mampu fight jadi dia manage ini P: Tapi Bos paham ini kan N: sangat paham. Terlambat aja aku tahu PKS, AKU GAK TAHU SIAPA PKS, apa itu PKS. Aku tahunya Gatot itu anak FKPPI, Dia masuknya dari Aljhoni Munir. Kau tengok Aljhoni Munir jadi anjing aja teros., P: Gatot yang bawak dari Aljhoni Munir ya? N: Iya sama aku, dikasihnya angin surga mau jadi SEKDA, si bulek kan nanyak. Ini bos aku ngajukan nama sahyan masuk lima orang. Cobak tengok nama Gatot yang calon kelen bilang dah Oke. Gak masuk nama Syahyan. Baru sahyan tahu sama aku ke bang kau yang kasar tapi suci, murni. Mangkanya selamat aja aku di kasih Tuhan.kalok gak dah mati aku kubilang, kau tahu berapa kali dia satu hari ne dtang nengok aku yang punya rumah sakit ne paling sikit 2-3 kali yang punya sakit ne datang. Jadi mereka yang memanage ini, jadikalok ku kembangkan terus ngeri ne. mau dibagi dua Indonesia ini sama PKS P: kalian tahu opsus gak?

6


N: pernah dengar PKS itu geng Opsus. Geng Opsus yang tidak bisa bermain lagi di tataran orde baru Setelah reformasi mereka tidak punya peran mereka bentuk PKS P: Ada yang namanya Pak Nawi Ramli Demokrat Intel , dia dulu pernah ditugaskan 10 tahun di Arab untuk melihat pergerakan kelompok fundamentalis, nah orang yang dilihat itu sekarang banyak ditemukan di PKS, yang tidak menerima Pancasila dan sebagainya. N:Betol itu. Kalau aku paparkan disini sudah 3 kali tu. Datang anak DI. Panjaitan yang Polkam. Termasuk pergeseran penarikan ke pusat ini, itu ada maksudnya. Indonesia ini mau dibagi 2, mulai dari Aceh nanti itu Ikhwanul Muslimin (WAHABI) arab Saudi, PKS lebih cendung ke Mesir mangkanya tokohnya LQ semua tamatan dari AL-AZHAR, Itu bahaya jugak tuh Tifathul Ngeri orang tu. Dulu berpakaian koko aja, semua be koko, mau carik obat dia da tak bekoko, bekas koko nya da di pakek untuk obat kata dukun. Datang tifa orang tu kemari dah pakek Jas. P: Yang tiga tu siapa? N: Idris, itu pemikir, Lutfi, Nawi itu FK PPI P: Aku teringat waktu dulu datuk pernah bilang dalam Hadist haram kalau aku tidak salah haram memakai tali leher, hingga datuk tidak pernah pakai tali leher, betul itu. Tapi Pak Gatot selalu pakai dasi dan jas N:Jarang sekali aku memakai leher. Karena kalau dia pakai sehari tak pas dia, badannya. Tongkrongannya macam kau dulu pas pakek batik, sekarang tak pas tongkrongannya P: Datuk apakah akan balek lagi ke Golkar N: Maunya begitu, cumin kan capek, paling tidak korban 10 Miliar. Aku betul-betul demi Alloh tak pandai aku jual jabatan, mintak proyek. P: tapi isu-isu yang tersebar, datuk mintak ini, mintak itu. N: Itu sah-sah saja.itu kan dari PKS isu itu. Isunya tau kau, waktu aku mau narik PLT Medan, ada yang ku tukar? Tak ada, yang mana cobak tunjukkan, PKS itu jago, sistemnya kencang P: Iya seperti Mara Pinta sekian M N: Si umar disini dia cakap, Melapor dia udah menang, mau dilantik 2 atau 3 minggu lagi. Pak semalam tinggi aku di rapat kami Rapat dikantor Gubernur sama pak Gatot, sama kawan-kawan dinas, diakan orang Gatot tu, kalian ini bilang Datuk tu begini, saya saksi dunia akhirat. Pernah rupanya kita dimintak duit, bawak kesana-kesini. Jadi orang kalau tukang periksa, kalau bahasa gampangnya dah tau dia tuh, tipikalnya, si nazar tu bagaimana, si ripin tu bagaimana. Jadi kalau di isukan sah-sah saja, kalau tak percaya, kau tanyaklah si Zul, ada dia bayar, nge sms selamat hari raya aja tak mau dia. Kenapa aku marah dia tak kirim sms hari raya, cuman itu aja diapun tak mau lagi.Kata siondim nanti ada tempatnya tu penghianat, dimainkan si ondim ikan impor menjerit, bukan tak tahu awak permainan orang tu. Cuman sudahlah nikmati saja hidup ini. Dulupun tak pernah awak macam begini. Ini dari zero aku bekawan sama dia ne (Y2 TOMMY) dah 24 tahun kawin, baru 30 thn kami bekawan, kau umur kau berapa (muri 35 tahun), kau masih 5 tahun kami udah lajang. P: Jadi kalau Pak anif.?

7


N: Pak Anif baik, semua sama ku baik,Gaot baik, kau ambil alquran, aku ambil wudhu biar bersumpah aku kalau pernah aku marah dan sakit hati sama dia. Kecewa iya, karena awal kuangkat dia dekat, apa sih bencinya sama aku . salah satu staff Darma Wangsa Hotel pernah ngomong di depan gatot. Gatot Kau kerja baik-baik, nanti kau gantikan aku, kau belajar dulu baik-baik. P: Katanya Gatot tidak pernah diberikan peran. Menurut Pak Gubernur bagaimana idealnya Peran Gubernur dan Wakil Gubernur? N: Saya setuju Wakil Gubernur ditunjuk oleh Gubernur. Kalau tidak berbagi matahari 2, sedangkan matahari gak dua aja berkelahi. Ya harus disetujui dewan, melalui mekanisme dewan, tetapi ada kewenangan Gubernur disitu, sedang tidak matahari dua aja berkelahi. Tugasnya kan pembantu. Ditugaskan dia baru kerja. P: Kekuasaan dan politik lokal N: Mau buat apa ne? mayor dan mergernya apa? P: Tentang PP, bagaimana peran PP alam pilkada. N: Aku pikir bicara tentang otonomi, sudah salah dari konsepnya, sesuatu yang tidak cocok dengan Negara Republik coba diterapkan danpa ada proses uji coba terlebih dahulu.misalkan orang Medan suruh datang ke Jawa, mau dipakek perilaku orang Medan di jawa.tidak cocok toh, Orang jawa yang” lembut” (engge,) sementara orang medan yang “kasar “ (sudah makan kau).maksudnya mungkin sama tapi cara pencapaiannya berbeda, ya begitulah konsep yang namanya otonomi daaerah, sesuatu yang dia pelajari belum matang, (maaf-maaf statifwir joel hermansyah yang bergelar professor seorang konseptor bisa salah )mencari proses berjualan, dimana negara yang dalam kebimbangan, kekacauan memakai itu.salah penerapannya , bagaimana seorang professor menyalahkan DPR?, waktu itu kami tidak bermaksud seperti itu, berargumen dong di DPR kan ada naskah akademik disitu dipertegas , diperjuangkan, ini kalau kita bicara otonomi daerah, akibatnya semua elemen masyarakat bermain P: Disentralisasi itu menyebabkan Politik lokal itu bisa maju dan tumbuh subur di daerah, terutama dalam proses-proses pilkada, kita mau lihat ini bagaimana proses OKP berperan, kemaren selain PP, FK PPI apa lagi yang mendukung. N: Aku ada PP, FKPPI, IPK, hamper 80 % semua OKP mendukung aku. P: Dari sekian itu PP yang lebih dominan? N: Sama rata semua. Aku patriotnya yang kencang main P: Tapi bapak (Datuk) ini kalau tidak ada otonomi tidak bisa jadi Bupati. N: Kerja Bupati Swasta pertama. P: Yang ngolah siapa, kita lah yang mengolah sama Sarwan Hamid, kalau tidak mana bisa masuk barang ne. P: Undang2 nya berpengalaman di bidang Pemerintahan, ABRI dan PNS aja waktu itu yang jadi Bupati. Betol tu UU Otonomi Daerah perlu dikaji Ulang N: Kesana nanti arahnya politik lokal ne.

8


N: Sampai kapanpun konflik ini tak akan selesai, malah akan meyebabkan perpecahan bangsa aja ne. N: Itu kan kasus Pilkada aja yang menyebabkan konflik. N: Semua lah, kan itu sumbunya, pemicunya. N: Pemilihan anggota DPR DPRD kan arahnya kesana.maaf ya saya tiga periode anggota DPR selama orde baru karena kami sudah disiapkan, proses untuk jadi anggota DPR sudah disiapkan. Saya tidak mengatakan kami berkualitas, tapi begitu kami duduk di DPR kami sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang partai-partai carik orang untuk duduk disitu, tidak ada orientasinya akhirnya jadi perampok semua yang duduk di DPR. Kemaren itu ada tiga jalur. P: Tiga jalur maksudnya? Itu kan di Golkar, apakah ada di PPP? N : semua sama aja tidak hanya di Golkar, ppp juga mengalami yang sama, Liksus itu juga melihat dan dibidik dulu, ketiga jalur itu sama semua juga, ada rekam jejaknya, siapa ini anak, apa aja track recordnya waktu masuk di Liksus, semua dilihat track recordnya, jadi yang mau anggta DPR adalah orang yang sudah matang. P: Bachtiar CHamsyah dulu kan waktu diangkat jadi ketua PPP SUMU Gantung tak bertali dia, tak diakui dia sama Raja Inal. N: maaf-maaf aja, Sutan Batugana dulu jadi apa di Golkar di Medan (Gak jelas Gak tau aku kata datuk) di Golkar itu tak terpakai masih dibawah,Termasuk Ruhut itu jadi apa (Ruhut itu dibawah dia ini kata Datuk). Di Golkar itu dia tak terpakai, Berturut-turut saya kadi anggota DPR, Saya sekertaris Golkar di DKI, inilah kalau kita bicara soal mayor kalau bicara lebih minorini adalah proses beliau megola dan mengolah beliau jadi Gubernur kita berbicara ada payungnya. P: Misalnya ada kasus ada SKPD, Proyek atau sebagainya? N: Umpamanya kita ada janji ada SKPD, aku tanyak, aku mau tukar SKPD bagaimana pandangan kau, kebetulan kau ketua partai ini dan itu tapi tidak secara formal aku tanyak sama kau. P: Berarti tidak ada dalam proses pendukungan kemaren dalam Pilkada N: Oh tidak ada komitmen proyek, bagi-bagi korupsi. Tidak ada itu P: Maksud saya itu bisa jadi pemicu konflik N: Karena aku kan hari tu gak di hitung, Nama aku kan gak ada masuk, Umri yang masuk, Tri Tamtomo P: Nomor 4 datuk, berdasarkan hasil survey semua lembaga N: Berdasarkan survey jugak datuk itu nomor 4, Abdillah nomor 1 N: Tadinya Abdillah yang mau jadi Gubernur, dan Presiden dah setuju, Bachtiar manggil aku, nanti ente dukung Abdillah, ku bilang aku setuju aja kalau dia. Tau-tau ikut Umri memainkan dia (memasukkan kepenjara), Umri ikut berperan mainkan dia, aku pun Umri ikut juga, tapi aku ketawak-ketawak aja, inilah hasil reformasi ni. Jadi sistem ini harus dirubah dibetulkan lagi, kalau gak sia-sia. : Sekarang RUU Pilkada lagi dibahas,RUU itu rancangannya Gubernur dipilih oleh DPRD

9


:N Mau??, Mau?? Sekarang kita cakap adik abang aja. Apa partai-partai yang lain mau? Orang kan berhitung N: Itu jawabannya, kalau itu masuk, kan lokal itu, yang main lokal. Orang inikan istilahnya mana mau partai-partai itu lepas, uang mas kawinnya itu kan bayarnya ke pusat berapa miliar. P: Kalau Rahmadsyah udah terlibat itu? Untuk memasukkan Abdu Wahluyo N: Apa ? Gak tahu aku, tapi dia bercokol kan, kalau dia bikin di Koran kan, buat sukuran dia P: dia buat hajatan waktu bos ketangkap buat sukuran N: Kita kan gak tau apa hajatannya untuk syukuran, P: kudengar da dikuasainya apa tu da dipasangnya plang apa tu. N: Itu yang kubilang ,Mangkanya itu pun Kita sedih P: aku baca dikoran ptun itu dikalahkan N: Kalahlah kalau dah dibayar. N: kan dari dulu itu yang kusuruh, kenapa dia gak mau? P: di pengadilan prosesnyakan, bukan di Gubernur masalahnya itu,dipengadilan, saran Datuk itu tu di pesawat tu N: Masih ingat kau itukan N: Main itu kan harus cantik. P:Dia marah-marah, mau cepat, dia mau kapabilitas dari Gubernur. N: Nanti terjebak awak N: Oh itu ada surak KPK loh P: Dulu dia dukung siapa Tuk waktu Plkada? N: Dia dukung Wahab. P: Orang tu Pecah, bang Anif dukung sini, siapa dukung sana tapi itu-itu jugaknya tu. N: hai, Kalian berpolitik, itu namanya mainan para Toke. Toke kalau belanja beli nomor dia. Siapa kau, kau pasang siapa, kau pasang siapa, ini keluarga juga begitu, ini pasang ini, siapa pun jadi yang penting masih dalam lingkaran ini, Semua toke-toke disini begitu belanja dia semua, ada 4 calon semua belanja untuk Gubernur P: Waktu itu begitu juga di SUMUT, Bang anif gitu jugabanyak orang tu belanja? N: Rahmad syah disini, ini disini, misalkan kepentingan disini, jadi siapapun yang jadi bisnisnya tetap jalan, . Itulah hebatnya reformasi ini, akibatnya siapapun yang terjadi dia sudah tergadai. Jadi kalau konflik bicara PP, ini itu elemen pendukung

10


P: Sambungan nya itu kesitu dia, ternyata ada tokenya kan gitu dia N: Dan itulah ripen, itulah orang yang benci sama aku. Tergadai itu aku gak ada. Biar aku hancur, aku gak suka di dikte, bleh kita diskusi walaupun kau musuh aku, itu tipikal aku, tipikal dia (kawan datuk) aku bisa terima ide kau.Kita dulu waktu sidang pukl-pukul meja, Tapi dah keluar bekawan kita. P: Semalam Pak Milwan tu ku tes dia, Dia tu kalau jumpa orang kan gaguk dia, Datuk tu kubilang kalau da jumpa orang , musuh pun semua bisa dia. (Apa kabar kau, dah lama tak jumpa dicontohkan dengan lawakan Datuk) N: ;Lama kali kau tak datang sama aku ?, apa aja marah hati kau sama aku, hajab kali rupanya hidup ini.. P: Dia kan jumpa di medan Salting dia kan P: Bang, abang dah kalok dah abang anggap musuh terus abang anggap musuh, sama Rahudman dia gak cocok, sama Amri tak cocok, macammana abang ini, biasa aja lah N: Dia yang parah kali tu takut kali sama biniknya P: Tapi sekarang gak lagi, dah agak berubah, kemaren waktu tu pas umroh sama aku, dibentaknya biniknya didepan aku. Karena biniknya komplain soal daging tu. Jangan begitu, sampai biniknya nangis P: Dia taku istri, tapi dah agak berubah, N: Istri tu harus disayang, dipuja bukan ditakuti, P: Itu pengalaman berharga sama dia T. Milwan N: Aku kan dah bilang, jangan bang, jangan bang, Pokoknya kau kasih aja Golkar sama aku. Dah ambil ku bilang. Orang kan benci sama dia, karena biniknya dicalonkannya pilkada. Dua-dua ini, Asahan sama ini, datang lah mendiang Rasuydin. Datang lah dia, naek helikopter lah aku untuk mengkampanyekan biniknya, (istri T.Milwan )keluarpun dia tidak dari kamarnya. N: Rasyudin dah meninggal, kapan? P: Rayudin? N: Biniknya. N: Habis Pilkada, kalah Pilkada naik gulanya. P: Tu. Ani gitu jugakkan? N: Tu. Ani gak parah kali, biniknya masih bisa manuver, oh peran biniknya lebih paten, memang dia lebih menonjol biniknya, istilahnya biniknya berperanlah, kalau binik pak Milwan inikan aneh dia Manuvernya N: Aku bantu dia , kasus rasuden tuh, waktu perkaranya tu sampai bisa bebas dia. N: Itu lah udah bebas udah dua kali habis bebas itukan maju menang lagi, udah lah bos. Kubilang. Waktu pertama tu aku yang maju jual dia hadir aku di lumbung padi. Gak siaplah eceknya anak buah lari, kalah binik. Dia tu gulanya tinggi itu.

11


N: Itu berpolitik payah itu kalau gak mau keluar duit. N: Kalau tak biasa di pasaran kata orang jangan berpolitik. N: Untung ketemunya aku dia,aku bantu, bantu aja. Bukannya aku gak butuh duit. Tapi bukan duit intinya, Ya aku bantu dia dengan apa yang aku punya ku telpon bisa bebas keluar dia. Gak ada keluar duit dia, jangan salah. N: Kapan pulang Pen? N: Hari ini lah tok. N: Kau ke Medan? P: Iya, kalau gak hari ne, besok pagi N: Cepat kali. N: Aku cuman niat itu aja biar siap Doktor. Udah N: Kau yang ambil Doktor tu? P: Iya sama kami. P: Jadi kubilang sama dia, jangan macam katak dalam tempurung, jangan di USU aja, keluar awak sekali.

12


ANGGARAN DASAR PEMUDA PANCASILA MUKADIMAH

Recommend Documents