BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Pembangunan
Jangka
(SPPN) Panjang
mengamanatkan (RPJP);
Rencana
penyusunan Pembangunan
Rencana Jangka
Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah
(RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Dalam melaksanakan amanat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun dokumen RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025 dan RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016. RPJMD Kota Balikpapan Tahap I (20062011) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006, sedang RPJMD Tahap II (2011-2016) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016. Penyusunan
RPJMD
mengacu
kepada RPJPD 2005-2025, yang
memuat : visi, misi dan program prioritas Wali Kota terpilih dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Wali Kota terpilih yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui
program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana
Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016 ini merupakan tahun akhir I-1
pelaksanaan RPJMD 2011-2016 dan akan menjadi tahun transisi bagi penyusunan RPJMD periode selanjutnya yaitu 2016-2021. RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan RKPD; b. penyusunan rancangan awal RKPD; c. penyusunan rancangan RKPD; d. pelaksanaan musrenbang RKPD; e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan f.
penetapan RKPD.
Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan
demikian,
menyempurnakan
penyusunan
rancangan
awal
rancangan melalui
RKPD proses
bertujuan
untuk
pengintegrasian
dan
harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2016, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah. Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program dan Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan I-2
muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada SKPD terkait.
I-3
Proses perumusan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:
I-4
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2016 ini adalah: 1. Undang-Undang
Nomor
17
tahun
2003
tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 9. Peraturan
Presiden
Nomor
15
tahun
2010
tentang
Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan; 10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); I-5
11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 13. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018; 15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 20112016. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD kota yang berpedoman pada RPJMD kota tersebut juga mengacu pada RPJMD provinsi dan
RPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kota Balikpapan tahun 2016
disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 20112016, mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014–2018, serta RPJM Nasional Tahun 2015–2019. Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah, yaitu sebagai berikut: 1) RPJM Nasional RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 5 2010, yaitu: Buku I dengan judul: ”Agenda
Pembangunan
Nasional”,
Buku
II
dengan
judul:
”Agenda
Pembangunan Bidang”, dan Buku III dengan judul: ”Agenda Pembangunan Wilayah”.
I-6
RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional. 2) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014. Berdasarkan RPJMD tersebut pembangunan Kota Balikpapan memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan diantaranya: a. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2016, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2014 dan mengacu Rancangan Awal
RKPD
Provinsi
Kalimantan
Timur
Tahun
2016
bagi
Kabupaten/Kota. b. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018, tahun 2016 merupakan Tahun ketiga dari tahapan Mewujudkan Kalimantan Timur sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agro industri dan energi ramah lingkungan. 3)
RPJMD Kota Balikpapan
RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-206 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016; memuat visi, misi dan program prioritas Wali Kota terpilih; dan rancangan rencana teknokratik, untuk periode perencanaan 5 tahunan. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016 ini merupakan tahun kelima pelaksanaan
RPJMD
Kota
Balikpapan
2011-2016.
Tema
dasar
pada
perencanaan tahun 2016 tersebut adalah Penuntasan Target Kinerga RPJMD 2011-2016. 4) RENJA – SKPD Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 sebagai bahan untuk penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:
I-7
a. mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2016, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2016, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2016; b. mengacu
pada
Renstra
SKPD
Tahun
2011-2016,
sebagai
acuan
penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD; c.
mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;
d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; e.
memasukan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
1.4. Sistematika RKPD Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: PERATURAN WALIKOTA DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen I-8
RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi,
pencapaian
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan,
dan
permasalahan pembangunan. BAB III RANCANGAN
KERANGKA
EKONOMI
DAERAH
DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015, Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016, serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang antara lain mencakup
indikator
pendapatan dan
pertumbuhan
ekonomi
daerah,
kebijakan pemerintah daerah yang
sumber-sumber
diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. BAB IV PRIORITAS
DAN
SASARAN
PEMBANGUNAN
KOTA
BALIKPAPAN Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah
yang
disusun
berdasarkan
evaluasi
pembangunan
tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. BAB VI PENUTUP Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kota Balikpapan, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat. LAMPIRAN
I-9
1.5. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk: a. menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. b. sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016. 2. Tujuan Tujuan Balikpapan
Penyusunan adalah
untuk
Rencana
Kerja
menciptakan
Pembangunan
sinergisitas
dalam
Daerah
Kota
pelaksanaan
pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
I - 10
