BOKS I DILEMA INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang memiliki potensi alam yang luar biasa mulai dari potensi pertambangan, potensi pertanian, dan potensi perikanan. Dengan berbagai potensi tersebut tentunya menjadi lahan yang subur bagi investor untuk menanamkan dananya. Akan tetapi isu yang menjadi perhatian dan keprihatinan para investor adalah ketersediaan dan jaminan infrastruktur di Sulawesi Tenggara yang masih dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Salah satu infrastruktur yang menjadi akses pertama pengembangan potensi alam tersebut adalah infrastruktur jalan. Jika ditelaah lebih jauh, kondisi eksisting infrastruktur jalan secara khusus jalan provinsi saat ini di Sulawesi Tenggara yaitu : a. Kondisi jalan yang baik : 73,00 Km (6,3%) b. Kondisi jalan yang sedang : 182,52 Km (15,4%) c. Kondisi jalan rusak ringan : 236,58 Km (19,9%) d. Kondisi jalan rusak : 694,13 Km. (58,4%) Keadaan jalan tersebut tentunya menjadi sebuah kendala bagi perkembangan perekonomian di Sulawesi Tenggara. Dengan kondisi jalan yang rusak ringan hingga rusak yang berkisar 78,3% tentunya akan menjadi cost bagi jasa transportasi, baik transportasi barang maupun transportasi penumpang. Kenaikan harga sebagai trade off untuk mencapai daerah-daerah dengan kondisi jalan tersebut sudah menjadi hal yang lumrah, dan salah satu efeknya tentunya akan membuat investor berpikir dalam menginvestasikan modalnya karena additional cost dari trade off kerusakan jalan. Berdasarkan tingkat pelayanan (service ability), kondisi jalan provinsi dapat dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut : Service Ability
SA>2,5 2,5
Tabel 1 Service Ability Jalan Provinsi VOC Rp/Km Kondisi Jenis . Kendaraan Terendah Tertinggi Passenger Car 3240 6748 Bus/Med Truck 5398 8657 Rusak Truck 7406 12871 Passenger Car 2207 2789 Bus/Med Truck 4196 4875 5765 6671 Rusak Ringan Truck Passenger Car 1886 2021 Bus/Med Truck 3898 4004 Truck 5364 5510 Sedang Passenger Car 1795 Bus/Med Truck 3873 Baik Truck 5315
(%)
58.40% 19.90% 15.40% 6.30%
Usaha untuk mengembangkan infrastruktur jalan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah provinsi
Sulawesi
Tenggara,
namun
minimnya
dana
menjadi
kendala
akselerasi
pengembangan tersebut. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Dinas Pemukiman Prasarana dan Wilayah perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk penanganan jalan provinsi dapat dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 2 Kebutuhan Biaya Penanganan Jalan Provinsi Kebutuhan Biaya Uraian Panjang (Km) Keterangan (Juta Rp) Ruas dengan penanganan rutin 14.82 444.6 pertahun Ruas yang baru dirintis 269.36 47138 Ruas yang telah berfungsi 903.45 1. Pembangunan 449.77 544560 2. Berkala 221.58 213588 3. Rutin 232.1 11266 pertahun
Dengan asumsi target penyelesaian selama lima tahun maka biaya yang dibutuhkan setiap tahun untuk penanganan jalan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3 Proyeksi 5 Tahun Kebutuhan Biaya Penanganan Jalan Provinsi
Jenis Biaya Investasi berdasarkan benefit Kebutuhan biaya Pembangunan dan Berkala Kebutuhan biaya Penanganan Rutin Kebutuhan Biaya Perintisan Jalan Jumlah
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 67.1 67.1 67.1 152.2 152.2 152.2 11.7 11.7 11.7 9.42 9.42 9.42 173.32 173.32 173.32
Tahun-4 Tahun-5 67.1 67.1 152.2 152.2 11.7 11.7 9.42 9.42 173.32 173.32
Total biaya yang dibutuhkan untuk penanganan jalan tersebut ±Rp800 Milyar, dan dengan target penyelesaian 5 tahun maka setiap tahunnya dibutuhkan biaya sebesar Rp173,32 Milyar. Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk penanganan infrastruktur tidak sebanding dengan alokasi dana untuk pengembangan jalan provinsi setiap tahun. Alokasi dana dari APBD Provinsi untuk pengembangan jalan yaitu sebesar Rp20,00 Milyar . Budget ini tentunya tidak cukup untuk mengakomodir perbaikan jalan yang diproyeksikan dalam 5 tahun. Sehingga harapan berbagai pihak akan membaiknya kondisi infrastruktur akan sulit tercapai. Hal ini tentunya menjadi dilema baik bagi pemerintah sendiri maupun investor. Concern untuk menempatkan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam program pengembangan daerah oleh pemerintah menjadi sesuatu yang menjadi ekspektasi berbagai pihak. Namun pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara saat ini lebih fokus kepada kesejahteraan rakyat dalam bentuk pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur menjadi prioritas ke lima.
Pada
tahun-tahun
mendatang
penempatan
infrastruktur
menjadi
prioritas
pengembangan daerah diharapkan dapat terwujud untuk memperlancar akses terhadap
29
PE
PERKEMBANGAN PERBANKAN
potensi-potensi yang dimiliki Sulawesi Tenggara sehingga perkembangan ekonomi dapat terakselerasi.
30
