EVALUASI KEBERHASILAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

EVALUASI KEBERHASILAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM MENGGERAKKAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN (Studi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pekutatan) Oleh: Pera Sundarianingsih Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Malang E-mail : [email protected] Abstract This study aimed to evaluate the success of Village Credit Institutions in moving the social economy of rural communities. The indicator that shows the success Village Credit Institutions observed from three (3) aspects, namely Management, Financial Performance, and the role of socio-economic Village Credit Institutions in mobilizing rural communities. The results of this study can be concluded that Village Credit Institutions Management Pekutatan Village People is good enough. Financial performance Village Credit Institutions Village People Pekutatan terms of aspects Capital, Assets, Earnings, and Liquidity obtained by total final value respectively by 100, it is given a healthy predicate. Traditional Village Pekutatan Village Credit Institutions role in moving the social economy of rural communities is not a financial institution that is solely for the benefit / pure business concept but as a socially minded funding institutions regilius. Keywords: Evaluation, Management, Performance, Social Economy, Village Credit Institutions. Abstrak Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam menggerakkan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Indikator yang menunjukkan keberhasilan LPD diamati dari 3 (tiga) aspek, yaitu Pengelolaan, Kinerja Keuangan, dan Peran LPD dalam mengerakkan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan LPD Desa Adat Pekutatan sudah cukup baik. Kinerja keuangan LPD Desa Adat Pekutatan ditinjau dari aspek Permodalan,Aktiva Produktif, Earning, dan Likuiditas diperoleh dengan total nilai akhir masing-masing sebesar 100, maka diberi predikat sehat. Peran LPD Desa Adat Pekutatan dalam menggerakkan sosial ekonomi masyarakat pedesaan bukanlah suatu lembaga keuangan yang semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan / konsep bisnis murni melainkan sebagai lembaga pendanaan yang berjiwa sosial regilius. Kata kunci : Evaluasi, Pengelolaan, Kinerja, Sosial Ekonomi, Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Evaluasi Keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa ..... Pera Sundaria Ningsih

suatu badan usaha milik desa berupa

PENDAHULUAN Provinsi Bali yang terkenal

LPD yang bergerak dalam usaha

dengan adat istiadat yang diatur

simpan pinjam. LPD adalah nama

dalam desa adat tentunya mempunyai

bagi usaha simpan pinjam milik

hak

mengatur

masyarakat desa pakraman (desa

kehidupan sosial ekonomi termasuk

adat) yang berada di Provinsi Bali dan

didalamnya

merupakan

otonom

untuk

mengatur

mengenai

pengelolaan kekayaan desa. Dalam

sarana

perekonomian

masyarakat desa.

hal ini, salah satu kelembagaan

Tahap permulaan ditetapkan 8

keuangan milik masyarakat tingkat

(delapan) Desa Adat, yaitu Desa Adat

desa adalah LPD Sesuai dengan pasal

Lukluk

1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi

(Karangasem), Ekasari (Jembrana),

Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang

Jullah (Buleleng), Kubu (Bangli),

Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Manukaya

menyatakan bahwa : LPD adalah

(Tabanan), dan Penasan (Klungkung).

Lembaga

Pada Juli tahun 2012 jumlah LPD di

Perkreditan

di

Desa

(Badung),

(Gianyar),

Selumbung

Buahan

Pakraman (desa adat) dalam Wilayah

Bali mencapai 1422 buah

Provinsi Bali.

tersebar di

yang

1.482 desa pakraman.

LPD di Bali mulai berkembang

Dari jumlah tersebut terdapat 60 desa

sejak tahun 1985 berdasarkan Surat

pakaraman di Bali belum memiliki

Keputusan (SK) Gubernur Kepala

Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Daerah Provinsi Bali No. 972 tahun

(Profil LPD Daerah Bali 2004).

1984. Berdasarkan Peraturan Daerah

Berdasarkan

Keputusan

(Perda) Provinsi Bali No. 8 Tahun

Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2003

2002 tentang LPD, bahwa untuk

tentang Penyetoran dan Penggunaan

melestarikan

meningkatkan

Keuntungan Bersih LPD ditentukan

kemandirian kehidupan desa adat

sebagai berikut: Cadangan Modal

dengan segala aspeknya, dipandang

60%, Dana Pembangunan desa 20%,

perlu

usaha-usaha

Jasa Produksi 10%, Dana Pembinaan,

memperkuat keuangan desa sebagai

Pengawasan dan Perlindungan 5%,

sarana penunjang melalui pendirian

dan Dana Sosial 5%. Manfaat nyata

dan

mengadakan

Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 12 No.1 Juni 2014

70


dari keberadaan LPDdapat dilihat dari

masyarakat mempunyai rasa aman

kontribusi

dari

dalam menyimpan dan meminjam

keuntungan bersih tiap tahun untuk

uang pada Lembaga Perkreditan Desa

dana pembangunan desa, serta 5%

(LPD).

untuk dana sosial berupa uang (fresh

psikologi

money)

menunjang

karakter bisnis yang luwes merupakan

pembangunan desa di Bali, sehingga

kekuatan dan salah satu faktor yang

dapat meringankan beban masyarakat

mempengaruhi kinerja LPDsebagai

dalam hal pembangunan desa maupun

lembaga keuangan mikro serta dalam

iuran dana sosial.

bertahan dan berdaya saing terhadap

sebesar

20%

untuk

LPD

sebagai

Lembaga

Kedekatan dengan

budaya

dan

nasabah,

serta

lembaga keuangan yang sejenis.

Keuangan Desa bergerak dalam usaha

LPD Desa Adat (Pakraman)

simpan pinjam, dimana produk jasa

pada

yang ditawarkan oleh LPD dalam

satunya,

usahanya yaitu melalui tabungan,

menggerakkan

deposito

dari

masyarakat pedesaan secara optimal,

masyarakat yang kemudian disalurkan

ditambah pada tahun 2013 hingga saat

dalam bentuk pemberian kredit yang

ini di Kabupaten Jembrana di setiap

efektif. LPD menyediakan pelayanan

desa pakraman (desa adat) kini telah

jasa

berdiri Lembaga Perkreditan Desa

dan

keuangan

pinjaman

bagi

seluruh

Kabupaten yang

Jembrana

salah

diharapkan

dapat

perekonomian

masyarakat desa termasuk penduduk

(LPD).

miskin.

Jembrana saat ini tercatat sebanyak 64

Sedangkan dari segi pelayanan

unit

Jumlah LPD di Kabupaten

dari

64

desa

adat

(desa

yang dilakukan oleh LPD sesuai

pakraman), hal tersebut menunjukkan

dengan kebutuhan nasabah, yaitu

bahwa pada masing-masing desa adat

prosedur yang sederhana, proses yang

(desa

singkat, pendekatan personal, serta

Jembrana sudah memiliki Lembaga

kedekatan lokasi dengan nasabah

Perkreditan Desa (LPD).

pakraman)

di

Kabupaten

menjadi faktor keberhasilan LPD

Peningkatan jumlah unit LPD

dalam menumbuhkan kepercayaan

Kabupaten Jembrana menunjukkan

pada

bahwa

masyarakat

desa,

sehingga

keberadaan


LPD

sangat

71


dirasakan

manfaatnya

oleh

primer dan data sekunder. Teknik

masyarakat desa adat, dalam hal ini

pengumpulan

LPD Desa Adat Pekutatan Kecamatan

menyusun questioner untuk kemudian

Pekutatan

yang

dijadikan dasar dalam melakukan

merupakan LPD dengan Sisa Hasil

wawancara terhadap sampel yang

Usaha (SHU) tertinggi di Kabupaten

terpilih.

Jembrana,

berdasarkan teknik Area Sampling,

salah

satunya

dimana

pengembangan

data

Pemilihan

dengan

sampel

LPD

LPD Desa Adat Pekutatan ditujukan

sedangkan

untuk

menggunakan dasar teknik Purposive

memantapkan

dan

menumbuhkan swadaya LPD sebagai pusat

pelayanan

penentuan

cara

responden

Sampling.

kegiatan

Teknik analisis data dengan

perekonomian pedesaan yang berdaya

melakukan pendeskripsian data-data

guna dan berhasil guna yang dimiliki

yang

oleh desa itu sendiri, untuk keperluan

questioner, dengan terlebih dahulu

masyarakat

pembangunan

melakukan pengolahan data, reduksi

pedesaan sehingga nantinya dapat

data/merangkum data yang nantinya

dijadikan sebagai acuan atau contoh

berupa

untuk

wawancara,

dan

pengembangan

pada

LPD

lainnya di Kabupaten Jembrana.

sudah

terkumpul

tabel-tabel

melalui

dan

menentukan

hasil hal-hal

pokok pembahasan, menganalisis data dengan menggunakan prosentase dan tahap

METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan pada

terakhir

tahap

penarikan

kesimpulan sesuai dengan data-data

LPD Desa Adat Pekutatan Kecamatan

yang

Pekutatan

Jembrana

inferensial tidak digunakan karena

Provinsi Bali. Jenis penelitian yang

hasil data yang diperoleh tidak layak

digunakan adalah analisis deskrptif

untuk diuji sehingga tidak dilakukan

kuantitatif dan kualitatif.

uji hipotesis.

Kabupaten

Sumber

diperoleh.

Metode

statistik

data yang digunakan adalah Data Teknik Analisis Penilian Kesehatan LPDDesa Adat Pekutatan terdiri dari : 1) Penilaian Terhadap Permodalan


72


2) Penilaian Terhadap Kualitas Aktiva Produktif (KAP) a) Rasio KAP

b) Rasio Penyediaan Cadangan Pinjaman Ragu-ragu (CPRR)

3) Peniliain terhadap Earning / Rentabilitas a) Return On Assets (ROA)

b) Rasio Biaya Oprasional Terhadap Pendapatan Oprasional (BOPO)

4) Likuiditas a) Rasio alat Likuid

b) Loan To Deposite Ratio (LDR)

Tabel 1. Variabel-variabel yang Dinilai Beserta Bobotnya Variabel yang Dinilai 1. Permodalan

Komponen Kecukupan Modal (CAR)

2. Kualitas Aktiva Produktif

1. 1. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 2. Cadangan 2. Pinjaman Raguragu (CPRR)

3. Earning / Rentabilitas

1. ROA 2. BOPO

4. Likuiditas

1. Alat Likuid 2. LDR

1. 2. 1. 2.

Prosentase perbandingan antara Modal LPD terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Prosentase perbandingan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap totalaktiva produktif. Prosentase perbangingan antara CPRR yang dibentuk terhadap CPRR yang wajib dibentuk. Prosentase PErbandingan antara laba terhadap total aktiva. Prosentase perbandingan antara biaya terhadap pendapatan. Prosentase perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancer Prosentase perbandingan antara hutang terhadap dana yang diterima

Bobot 25%

25%

10% 10% 10% 5% 5%

Sumber : Peraturan Gubernur Bali Tanggal 7 Maret 2012 Nomor 11 Tahun 2013


73


pembagian laba tiap tahunnya sebesar

PEMBAHASAN LPD Desa Adat Pekutatan

60% dari total laba yang diperoleh,

dalam

upaya

mengembangkan

Dana masyarakat yang tediri dari

usahanya

adalah

membuat

suatu

tabunga dan simpanan berjangka,

perencanaan (planning) sebagai acuan

pinjaman yang diterima dan laba

kerja dalam mencapai suatu tujuan

tahun berjalan.

dimasa

yang

akan

datang.

Berdasarkan

Struktur

Perencanaan yang dibuat oleh LPD,

Organisasi Pengurus dan Pengawas

dilakukan

Internal LPD Desa Adat Pekutatan,

setiap

3

(tiga)

bulan

sebelum tutup tahun buku. Pengurus

maka

dan

maupun

Karyawan

berserta

Badan

baik

pengurus,

badan

karyawan

pengawas

dapat

Pengawas adalah pihak yang terlibat

menjalankan tugas dan fungsinya

dalam pembuatan perencanaan acuan

dengan efektif dan efisien. Sehingga

kerja LPD dan kemudian disetujui

pada

oleh masyarakat desa pakraman (desa

mengetahui tugas dan fungsi yang

adat).

harus dijalankan. Perencanaan

bidang

kerja

Perlu diketahui bahwa, pada

tersebut dibuat atas musyarawah dan

struktur organisasi LPD Desa Adat

mufakat

Pekutatan

bersama

berpedoman

pada

acuan

masing-masing

dengan

tetap

pengalaman-

wewenang

Fungsi

/

tertinggi

Tugas,

dan

ada

pada

pengalaman pada tahun sebelumnya

paruman desa atau biasa disebut juga

yaitu mengolah potensi-potensi yang

dengan rapat desa, yang merupakan

ada di wilayah kerja LPD Desa Adat

bagian teratas dalam suatu organisasi

Pekutatan.

unit kerja LPD yang memberikan

Berdasarkan yang

telah

perencanaan dalam

sebagai badan pengawas utama dan

pengopersian usaha LPD Desa Adat

dibantu oleh badan pengawas lain

Pekutatan menetapkan target sumber

yang ditunjuk. Sedangkan seluruh

dana

yang ingin dicapai adalah

operasional di LPD oleh paruman

berasal dari; Sumber dana Modal /

desa adat diserahkan kepada Ketua

Cadangan

LPD sebagai tanggung jawab utama

yang

disetujui,

kewenangan kepada Bendesa Adat

diperoleh

dari


74


dalam pengelolaannya. Seluruh hasil

menerapkan sistim pelatihan serifikasi

tanggung jawab tersebut, baik dari

professional dan melakukan Diklat

pengawasan

tentang

dan

pengelolaan

LPD

dan

Manajemen.

dipertanggungjawabkan kembali ke

Memotivasi seorang karyawan LPD

paruman desa adat sebagai bentuk

Desa Adat Pekutatan agar tidak

pertanggungjawaban

terjadinya kecemburuan sosial antar

dalam

rapat

tahunan LPD.

karyawan maupun pengurus dengan

Perencanaan

dan

menerapkan sanksi kepada pengurus

pengorganisasian yang baik akan

maupun karyawan, membiasakan diri

kurang berarti jika tidak diikuti

dengan prinsip “bekerja dulu, baru

dengan

digaji”,

pelaksanaan

kerja

yang

serta

pemberian

jabatan

bertanggung jawab. Pelaksanaan kerja

sesuai dengan masa pengabdian di

harus sejalan dengan rencana kerja

tempat kerja (LPD).

yang telah disusun, adapun petunjuk

Memberikan

pelayanan

dasar dalam pelaksanaan operasional

maksimal kepada masyarakat agar

LPD yaitu: (Laporan Tahunan LPD

minat masyarakat menyimpan dana di

Desa Adat Pekutatan, 2012)

LPD

- Pedoman SOP (Standar Oprasional

pelayanan seperti cara sistim jemput

Penggunaan) Administrasi LPD

bola. Sehingga masyarakat yang ingin

- Prinsip kehati-hatian pengelolaan

menempatkan dananya di LPD tidak

LPD dari BPD Bali. - Diklat,

seminar

dan

perlu pelatihan

tentang LPD, dan - Petunjuk

dari

Pembina

LPD

segi

kinerja

dengan

datang

memberikan

kekantor

untuk

mengurus semua persyaratan yang dibutuhkan.

Kabupaten Jembrana Dari

tinggi

Permasalahan

yang

sering dihadapi dalam penembangan usaha LPD adalah sempitnya lingkup

Sumber

kerja LPD yaitu hanya 1 desa

Daya Manusia (SDM) LPD Desa

sehingga

Adat Pekutatan, dalam meningkatkan

permasalahan seperti terjadinya over

kualitas

likuid (kelebihan dana).

Sumber

Daya

Manusia

(SDM) pengurus maupun pengelola LPD

Desa

Adat

Pekutatan

mengakibatkan

Strategi atau terobosan yang dilakukan


dalam

mengatasi

hal

75


tersebut adalah melakukan ekspansif

kategori sangat memuaskan, 8-10%

kredit, yaitu melakukan penurunan

diberi kategori cukup memuaskan,

bunga kredit agar minat masyarakat

sedangkan 11-15% diberi kategori

terhadap

Pada

kurang memuaskan : Bila terjadi

produk jasa tabungan dan deposito

penyimpangan 15% diatas anggaran

juga dilakukan penurunan bunga,

tahunan

sehingga

masyarakat

peninjauan kembali atas anggaran

menyimpan dananya di LPD dapat

tahunan yang telah ditetapkan /

menurun sehingga over liquid yang

disahkan (rencana kerja dan rencana

terjadi dapat teratasi.

anggaran pendapatan dan belanja

kredit

meningkat.

minat

Pengawasan LPD Desa adat Pekutatan

berlandaskan

diantaranya:

(rencana

dan

perlu

diadakan

LPD Desa Adat Pekutatan, 2012).

hukum

kerja

maka

Rasio kecukupan modal yang ditetapkan untuk LPD adalah sebesar

rencana anggaran pendapatan dan

12%

belanja LPD Desa Adat Pekutatan,

pengembangan usaha LPD yang sehat

2012)

sehingga dapat menampung kerugian

1.

Surat Keputusan Gubernur No.

serta

58 th 1991 tgl 5 Februari 1991

pemantauan

Peraturan Daerah Tk. I Bali No. 8

permodalan LPD yang sehat. Rasio

th

modal (CAR) yang dicapai pada

2.

2002

tentang

Lembaga

Pekreditan Desa 3.

Surat

Keputusan

berguna

berguna

sebagai

untuk

dasar

melakukan

terhadap

kondisi

tahun 2011 sebesar 26%, sedangkan Bupati

pada

tahun

2012

sebesar

27%.

Jembrana No. 73 th. 1991 tgl 19

Semakin besar rasio dari 12%, maka

Maret tentang Pengangkatan LPD

akan semakin baik. Apabila rasio

se-Kabupaten Jembrana.

tersebut diatas 12%, artinya rasio

Tolak ukur sebagai acuan untuk

menilai

pelaksanaan

modal (CAR) berada dalam predikat

atas

sehat. Kemampuan dalam menjaga

anggaran LPD yang telah ditetapkan

kelangsungan usaha LPD, maka rasio

dan disahkan agar dapat digunakan

Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

sebagai tolok ukur atas penyimpangan

yang harus dicapai adalah lebih besar

anggaran diantaranya : 1-5% diberi

dari 20% maka dapat dikategorikan


76


sehat. Rasio KAP yang diperoleh

predikat sehat adalah di atas 5%.

adalah tahun 2011 sebesar 1,67% dan

Perolehan rasio likuiditas tahun 2011

tahun 2012 sebesar 2,61%.

sebesar 41,70% dan tahun 2012

Hasil perhitungan ROA tahun

sebesar 39,96 sehingga rasio alat

2011 dan 2012 berada diatas 2,5%

likuid yang dicapai oleh LPD Desa

sehingga memperoleh predikat sehat

Adat Pekutatan mendapatkan predikat

dengan total nilai yang diakui masing-

sehat dengan total nilai yang diakui

masing adalah sebesar 100. Hal

masing-masing sebesar 100. Hal Ini

tersebut menunjukkan kinerja ROA

berarti

LPD Desa Adat Pekutatan masih

Pekutatan agar mampu membayar

baik, dimana terlihat dari peningkatan

hutang yang segera harus dipenuhi

laba bersih yang dihasilkan dari total

dengan menggunakan alat likuid yang

asset yang dimiliki pada tahun 2011

dimilikinya.

dan 2012 sehingga LPD Desa Adat

dipenuhi

Pekutatan mampu menggunakan dan

memperoleh predikat sehat adalah di

mengelola asset yang dimiliki untuk

bawah 94,75%. Besarnya LDR yang

menghasilkan laba secara efektif.

diperoleh tahun 2011 sebesar 67,88%,

Rasio BOPO ditahun 2011 dan 2012

sedangkan

masih tetap berada dibawah rasio

69,93%, maka diperoleh predikat

BOPO yang ditentukan yaitu 75%

sehat. LPD Desa Adat Pekutatan

sehingga berada dalam kategori sehat

mampu

dengan total nilai yang diakui masing-

kewajiban lancarnya dengan alat-alat

masing sebesar 100. Perhitungan

likuid yang dimiliki, serta mampu

BOPO ini mempunyai arti bahwa

menutup

LPD Desa Adat Pekutatan mampu

mungkin timbul dari penanaman dana

menghasilkan pendapatan oprasional

LPD

dengan menggunakan assets yang

pinjaman

dimilikinya dan biaya oprasional yang

menggunakan dana yang diterima.

dikeluarkan secara efektif.

Maka semakin tinggi rasio LDR

Rasio alat likuid yang harus dicapai oleh LPD untuk memperoleh

bahwa

LDR

2012

menjamin

potensi

harus untuk

sebesar

kewajiban-

kerugian

bentuk

yang

kredit

yang diberikan

tinggi

Adat

LPD

tahun

likuiditasnya.


Desa

yang

oleh

dalam

semakin

LPD

pula

Berdasarkan

atau

dengan

tingkat uraian-

77


uraian

tersebut,

maka

dapat

disimpulkan hasil akhir penilaian

Periode 31 Desember 2011 dan 2012 disajikan pada tabel berikut.

kesehatan LPD Desa Adat Pekutatan Tabel 2. Kompilasi Hasil Penilaian KesehatanLembaga Perkredita Desa (LPD) Desa Adat Pekutatan Periode 31 Desember 2011 No. 1 2 3 4

Faktor / Komponen CAMEL

Rasio

Nilai

Bobot

(1) Permodalan (CAR) Kualitas Aktiva Produktif (KAP) CPRR Return On Asset (ROA) BOPO Alat Likuid Loan To Deposite Ratio (LDR)

(2) 26 1.67 170.85 6 4.10 41.70 67.88

(3) 225 122.17 170.85 241 383.59 834 188.47

(4) 25% 25% 10% 10% 10% 5% 5%

Nilai Kesehatan (5) = (4x3) 56.36 30.54 17.09 24.10 38.36 41.70 9.42

Total Nilai CAEL

217.57

Total Nilai Kesehatan Kriteria

100 Sehat

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2012

Tabel 3. Kompilasi Hasil Penilaian KesehatanLembaga Perkredita Desa (LPD) Desa Adat PekutatanPeriode 31 Desember 2012 No. 1 2 3 4

Faktor / Komponen CAMEL

Rasio

(1) (2) Permodalan (CAR) 27 Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 2.61 CPRR 149.43 Return On Asset (ROA) 6 BOPO 3.89 Alat Likuid 39.96 Loan To Deposite Ratio (LDR) 69.93 Total Nilai CAEL Total Nilai Kesehatan Kriteria

Nilai

Bobot

(3) 231 115.92 149.43 235 384.43 799 180.27

(4) 25% 25% 10% 10% 10% 5% 5%

Nilai Kesehatan (5) = (4x3) 57.65 28.98 14.94 23.50 38.44 39.96 9.01 212.49 100 Sehat

Sumber: Data Sekunder Diolah,2012

Berdasarkan Tabel 2 dan 3

2011 dan 2012 yaitu total nilai akhir

diperoleh nilai akhir tingkat kesehatan

untuk kedua tahun tersebut masing-

LPDDesa Adat Pekutatan Kecamatan

masing sebesar 100. Total akhir yang

Pekutatan Kabupaten Jembrana tahun

diperoleh LPD Desa Adat Pekutatan


78


selama dua periode diberi predikat

tahun 2008 merupakan tahap-tahap

sehat karena rata-rata nilai kredit

perkembangan

berada pada nilai maksimum yaitu

Pekutatan

100, dengan permodalan yang sehat

usahanya kearah sosial keagamaan,

diharapkan LPDDesa Adat Pekutatan

sehingga

dapat

kegiatan

terjadi pada tahun 2008. Meskipun

operasionalnya dengan baik, sehingga

dari segi pertumbuhan mengalami

semakin baik LPD dalam melakukan

penurunan namun dari segi jumlah

kegiatan

maka

yang diperoleh justru mengalami

yang

peningkatan.

melakukan

semakin

operasionalnya tinggi

pula

laba

LPD

dalam

Desa

Adat

mengembangkan

pertumbuhan

tertinggi

diperoleh LPD, dengan adanya hal

Wilayah kerja LPD hanya pada 1

terebut tentu akan berpengaruh pula

(satu)

terhadap kontribusi LPD untuk desa.

kemungkinan bahwa LPD tidak akan

Sedangkan bagi masyarakat dengan

dapat berkembang, karena sempitnya

permodalan

maka

cakupan wilayah kerja LPD maka

akan

LPD yang ada di desa dapat lebih

dari

fokus dalam pengembangan wilayah

LPDDesa

yang Adat

sehat Pekutatan

mendapat

kepercayaan

masyarakat

untuk

menyimpan

kerja

desa

adat

LPD,

tidak

seperti

menutup

dalam

hal

dananya berupa tabunga dan deposito

pembagian keuntungan LPD 20%

pada LPD Desa Adat Pekutatan.

untuk

LPD dalam hal aktivitas sosial dan

keagamaan

dimana

pembangunan

biasanya

desa,

masyarakat

pada

dikenakan biaya iuran dalam hal

pembagian keuntungan bersih tiap

pembangunan pura, karena adanya

tahunnya dimana 20% adalah Dana

pembagian keuntungan LPD maka

Pembangunan Desa, dan 5% adalah

beban masyarakat dalam hal biaya

Dana Sosial. Berikut tabel perolehan

iuran

laba

ifrastruktur desa seperti perbaikan

LPD

terlihat

dana

beserta

pos

peruntukkannya.

tidak

terbebani,

perbaikan

irigasi, dimudahkannya dalam hal

Tabel 4. menunjukkan bahwa

kegiatan-kegiatan ritual keagamaan

pertumbuhan jumlah laba mengalami

baik nyepi maupun hari raya besar

penurunan, hal ini disebabkan pada

lainnya serta pemberian bantuan dana


79


untuk sekolah-sekolah swasta. Dana

hindu, bantuan dana terhadap seka

20% bukanlah LPD langsung yang

truna (karang taruna) dalam hal

mengelola melainkan LPD hanya

pembuatan ogoh-ogoh, serta kegiatan

menyerahkannya dalam bentuk uang

sosial seperti kematian pemberian

tunai kepada pengurus desa Adat

bantuan berupa uang tunai, maupun

kemudian dimasukkan dalam kas desa

pemberian bahan-bahan sembako dan

Adat, sehingga kebijakan pengelolaan

memberi

serta penggunaan dana tersebut diatur

untuk

oleh pengurus desa Adat (Desa

disucikan dalam agama hindu). Maka

Pakraman).

dapat

bantuan

bahan

pemangku

pakaian

(orang

disimpulkan,

yang

bahwa

LPD

Pembagian Laba 5% digunakan

bukanlah lembaga keuangan yang

untuk dana sosial. LPD Desa Adat

semata-mata hanya untuk menyimpan

Pekutatan menyalurkan pembagian

dan

keuntungannya kepada masyarakat

masyarakat

berupa

lembaga keuangan yang kegiatannya

kegiatan

sosial

seperti

menyalurkan tetapi

pemberian bantuan berupa uang tunai

operasionalnya

maupun

lembaga

terhadap

bantuan

fisik

lainnya

yayasan-yayasan

yang

dana

kepada

juga

sebagai

murni

keuangan

yang

sebagai berjiwa

sosial dan religius.

khususnya adalah merupakan yayasan Tabel 4. Pembagian Laba LPD Desa Adat Pekutatan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

Jumlah Laba (100%) Rp Rp Rp Rp Rp

222,630,226 412,961,781 471,006,716 561,092,992 652,061,193

Pertumbuhan Jumlah Laba (%) 85% 14% 19% 16%

Pos Peruntukan Dana Dana Sosial Pembangunan (5%) (20%) Rp 44,526,045 Rp 11,131,511 Rp 82,592,356 Rp 20,648,089 Rp 94,201,343 Rp 23,550,335 Rp 12,218,598 Rp 28,054,649 Rp 130,412,238 Rp 32,603,059

Sumber: Laporan Tahunan LPD Desa Adat Pekutatan, Diolah 2014

Hal

tersebut

menunjukkan

pada saat pembagian laba seperti

bahwa kegiatan usaha LPD tidak

yang telah diatur dengan Peraturan

menutup diri dari masyarakat yang

Gubernur Nomer 4 Tahun 2003

bukan beragama hindu, hanya saja

Tentang Penyetoran dan Penggunaan


80


Keuntungan Bersih LPD (20% dana

suatu rapat yang disebut rapat desa

pembangunan dan 5% dana sosial)

(paruman desa). Sehingga keputusan

tidak

untuk

dan kebijakan pengelolaan laba yang

masyarakat luas, mengingat bahwa

diperoleh LPD ada pada keputusan

kemelikan LPD adalah Komunitas

hasil rapat desa (paruman desa).

diperuntukkan

Adat Hindu (Kesatuan Masyarakat

Berdasarkan

uraian-uraian

Hindu) dan wilayah kegiatannya

tersebut menunjukkan bahwa, LPD

usahanya hanya sebatas 1 (satu) desa

bukanlah lembaga keuangan yang

ada.

semata-mata bidang usahanya untuk

Sehingga

peruntukannya

peruntukan-

cenderung

pada

memperoleh

keuntungan

melalui

kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan

menyimpan dan menyalurkan dana

hindu.

kepada

Selain

tetapi

juga

sosial-

sebagai lembaga keuangan yang

yang

kegiatannya operasionalnya murni

diperoleh LPD juga diberikan kepada

sebagai lembaga keuangan yang

sekolah-sekolah

berjiwa sosial dan religius.

keagamaan

hindu),

kegiatan

masyarakat

hindu,

yayasan

sehingga

kemungkinan

laba

tidak

bahwa

(nonmenutup

laba

yang

Besaran modal yang diterima berupa kredit yang disalurkan oleh

diperoleh LPD hanya diperuntukkan

LPD

kepada

sosial-

berpengaruh terhadap perekonomian

keagaman hindu. Keputusan dan

dan kemajuan usaha masyarakat

kebijakan pengelolaan laba yang

desa. Hal tersebut dikarenakan jika

diperoleh LPD dikembalikan lagi

bantuan kredit dianggap terlalu kecil,

pada paruman desa yang merupakan

maka tambahan modal tidak dapat

kedudukan tertinggi dalam struktur

secara

organisasi LPD.

kemajuan usaha karena nantinya

kegiatan-kegiatan

Paruman suatu

Desa

perkumpulan

tokoh-tokoh

kepada

nyata

masyarakat

bermanfaat

sangat

untuk

merupakan

akan cenderung dimanfaatkan untuk

masyarakat,

pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

masyarakat

beserta

Hasil

wawancara

terhadap

badan pengawas, bendesa adat desa

kesesuaian kredit menunjukkan 13

pakraman, dan pengurus LPD dalam

(48,14%)


responden

menyatakan

81


bahwa kredit yang diterima jauh

mengenai LPD Desa Adat Pekutatan

lebih kecil dari yang dibutuhkan dan

bahwa 100% responden mengatakan

11 (40,47%) Responden menyatakan

syarat

bahwa kredit yang diterima sudah

adalah sangat mudah dipenuhi dan

sesuai dengan kebutuhan, namun

89% responden mengatakan tahap

demikian masih terdapat 3 (11,11%)

dalam pengajuan dan realisasi kredit

responden yang menyatakan bahwa

dirasa sangat mudah, cepat dan tidak

kredit yang diterimnya lebih besar

membutuhkan waktu lama, sehingga

dari kebutuhan kerja mereka.

banyak

untuk

mengajukan

responden

kredit

mengaku

Responden yang menyatakan

pelayanan LPD Desa Adat Pekutatan

bahwa kredit yang diterima jauh

terhadap masyarakat kecil sangat

lebih kecil dari yang dibutuhkan

memuaskan, hal itu terlihat dari

adalah responden dengan penerimaan

nasabah LPD Desa Adat Pekutatan

kredit dibawah 5 juta rupiah dan

yang tidak hanya dari golongan

diatas 16 juta rupiah. Sedangkan

menengah

yang menyatakan penerimaan kredit

golongan menegah kebawah. Oleh

sesuai dengan kebutuhan adalah

sebab itu, LPD Desa Adat Pekutatan

responden dengan penerimaan kredit

tetap dijadikan prioritas utama oleh

diatas 5 juta sampai dengan 15 juta.

masyarakat

Dari

kebutuhan dana yang mendesak.

uraian

tersebut

dapat

disimpulkan bahwa tidak semua

keatas

tetapi

khususnya

Pemanfaatan

juga

jika

kredit

ada

yang

kredit yang diterima oleh responden

diterima untuk

adalah mereka yang memiliki modal

berkisar antara 90% - 100%. Hal ini

besar sehingga hasil yang diperoleh

mengartikan

dari responden beragam.

diterima

Penyaluran

bahwa

kepada

dana

yang

nasabah

kredit

oleh

benar-benar dimanfaatkan sebagai

LPDDesa Adat Pekutatan memiliki

modal kerja. Meskipun demikian

potensi

terdapat

cukup

menggerakkan

kredit

kebutuhan usaha

besar

kegiatan

dalam

perbedaan

pada

hasil

ekonomi

wawancara lainnya, dimana hanya 3

masyarakat desa. Mengingat bahwa

(11%) dari responden mengalami

hasil wawancara terhadap responden

perubahan


pendapatan

setelah

82


menerima tambahan modal kerja.

yg menunjukkan bahwa responden

Sedangkan

sisanya

yang tidak pernah terlambah adalah

responden

tidak

perubahan.

Namun

24

(89%)

mengalami yang

responden

yang

ingin

segera

patut

melunasi angsurannya, sehingga jika

dicermati adalah responden yang

nanti angsuran telah lunas maka

mengatakan

ada

responden akan menambah kredit

perubahan dalam usahanya adalah

lagi. Adanya pernyataan tersebut

responden yang kegiatan usahanya

menunjukkan

hanya digunakan untuk pemenuhan

memilih lembaga keuangan sepeti

kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak

LPD Desa Adat Pekutatan untuk

ada

kebutuhan usaha maupun kebutuhan

bahwa

pemisahan

tidak

antara

keuangan

keluarga dengan keuangan usaha. Sedangkan

disisi

lain

masyarakat

lebih

konsumtif lainnya.

beberapa

responden memilih memanfaatkan

KESIMPULAN

sisa kredit yang diterima untuk

Perencanaan

yang disusun

kegiatan penunjang lainnya seperti

telah memenuhi standar POAC pada

perbaikan rumah, perbaikan tempat

umumnya

usaha dan biaya pendidikan anak.

sederhana.

Kelancaran angsuran merupakan keberhasilan

dan

pembayaran tingkat

masih

Dalam

sangat

pelaksanaan

maupun sampai pada pengawasan

bunga

sudah sesuai dengan standar yang

akan

disepakati atau standar perencanaan

Adat

yang

prasyarat LPD

meski

Desa

disusun.

Sehingga

dalam

Pekutatan dalam menyalurkan dana

operasional kerjanya LPD sudah

ke masyarakat berupa kredit. Hasil

memiliki

wawancara yang diperoleh mengenai

merealisasikan

keterlambatan membayar angsuran

disepakati.

adalah hanya 5 (18,52%) responden

acuan

dalam

tujuan

Berdasarkan

hasil

yang mengatakan pernah terlambat

perhitungan

membayar

keuangan LPD Desa Adat Pekutatan

angsuran,

sisanya

22

dan

yang

periode

analisis

(81,48%) tidak pernah. Hal ini

pada

diperkuat dengan hasil wawancara

diperoleh hasil total nilai akhir


2011

dan

kinerja

2012

83


sebesar 100, dengan ketentuan total

hari, sehingga tidak ada pemisahan

nilai akhir maksimum adalah 100

antara uang keluarga dengan uang

maka

usaha.

diberi

Permodalan berpengaruh operasional berdampak kepercayaan

predikat yang

sehat

pada yang

sehat. dapat kegiatan

baik,

pada masyarakat

dan

tingginya untuk

menyimpan dananya pada LPD Desa Adat Pekutatan, maka hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap besaran kontribusi laba/keuntungan yang diperoleh LPD terhadap desa. Berdasarkan pernyataan dan data-data yang diperoleh diketahui bahwa

LPD

bukanlah

lembaga

keuangan yang semata-mata hanya untuk menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat tetapi juga sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya operasionalnya murni sebagai lembaga keuangan yang berjiwa sosial dan religius. Kredit yang disalurkan 90100% dimanfaatkan sebagai modal kerja. Hasil lain menunjukkan tidak terjadi perubahan produksi setelah menerima tambahan modal kerja, hal tersebut dikarenakan responden yang kegiatan usahanya hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-

DAFTAR PUSTAKA Boediono, 1992, Ekonomi Makro. Seri Sinopsisi Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2. Edisi 4, BPFE, Yogyakarta. Burhan Bungin, 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. I Gusti Wayan Murjanayasa, 2008, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Membangun Ekonomi Rakyat di Kecamatan Denpasar Barat. Koentjaraningrat, 1990, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakarta. Lincolin Arsyad, 1999, Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta. Mubyarto, 2003, Membangun Sistem Ekonomi, BPFE, Yogyakarta. Nuraini, Ida SE., M.Si, 2009, Pengantar Ekonomi Mikro, UMM Press, Malang. Peraturan Gubernur Bali Tanggal 7 Maret 2012 No.11 Tahun 2013 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Pemerintah Tingkat I Bali, 2002. Peraturan Daerah no.8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali -------------, 2003. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam


84


Mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2001, Tentang Desa Pakraman. Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002, Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Peraturan Gubernur Provinsi Bali No.4 Tahun 2003, Tentang Penyetoran dan Penggunaan Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2007, Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Peraturan Gubernur Provinsi Bali 7 Maret No.11 Tahun 2013, Tentang Penilaian Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Putra, Ida Bagus Wyasa 2011, Landasan Teoretik Pengaturan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali ; Udayana University Press, Denpasar. Racmat Hendayana dan Sjahrul Bustaman, 2008, Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan.

Suartana, I Wayan, 2009, Arsitektur Pengelolaan Risiko pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Udayana University Press, Denpasar Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung. Taswan, Dr. (Cand.) SE.,M.Si, 2010, Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi, UPP STIM YKPN, Yogyakarata Wijono, 2005, “Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan”, Kajian Ekonomi dan Keuangan. Edisi Khusus November 2005. Winardi, 1992, Manajemen Perilaku Organisasi. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Wirutomo, Paulus, 2012, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta : Universitas Indonesia. http://jembranakab.go.id//ProfilBPMPD-Kabupaten-Jembrana2012.html(diakses pada tanggal 01 oktober 2013) http://jembranakab.go.id//ProfilKabupaten-Jembrana2012.html (diakses pada tanggal 01 oktober 2013)


85

EVALUASI KEBERHASILAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Recommend Documents