EVALUASI PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI SKRIPSI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

EVALUASI PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI Studi Kasus di PT. Concretindo Citra Sarana

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Monica Raditya NIM: 112114111

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016



SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Monica Raditya NIM: 112114111

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016

i




UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI ─ PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Evaluasi Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi (Studi kasus di PT. Concretindo Citra Sarana). Dan diajukan untuk diuji pada tanggal 25 Juli 2016 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulis saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar ijazah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Agustus 2016 Yang membuat pernyataan,

(Monica Raditya)

iv


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama : Monica Raditya NIM : 112114111 Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpusatakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: Evaluasi Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi (Studi kasus di PT. Concretindo Citra Sarana). Dengan demikian saya memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sebenarnya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2016 Yang membuat pernyataan,

(Monica Raditya)

v


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; Kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik." (Evelyn Underhill)

“The good life is one inspired by love and guided by knowledge.” (Bertrand Rusell)

Skripsi ini kupersembahkan untuk: Keluargaku. Terimakasih atas perhatian, doa, dan dukungannya.

vi


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi (Studi kasus di PT. Concretindo Citra Sarana)”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1. Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mengembangkan kepribadian. 2. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Ak., CA., selaku dosen pembimbing I, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran. 3. Kurniawan Nursalim, selaku direktur PT. Concretindo Citra Sarana yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di perusahaan. 4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang telah membagikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan. 5. Papa Radyo Harsono dan Mama Fransiska Trisetyaningsih tercinta yang telah memberikan banyak dukungan, doa, dan motivasi dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

vii


6. Cici Serafina, Koko Richo, yang telah banyak memberikan semangat untuk menatap masa depan. Adik-adikku: Jessica, Roy, dan Theona, yang juga turut mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini. 7. Teman-teman MPAT kelas B: Mbak Jiwa, Rima, Puput, Alen, Reza, Pupung, Josh, Dony, Santi, Chatarine, Igna, Melinda, dan Vita yang telah menyediakan waktu untuk sharing dalam proses penyelesaian skripsi. 8. Sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan: Anis, Dicky, Friska, Meta, Rima, dan Tresia, yang selalu mendukung saya selama proses perkuliahan dan selalu ada dalam suka dan duka. 9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, dan keterbatasan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Agustus 2016

Monica Raditya

viii


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................... HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ...................... HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ................. HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .............................................. HALAMAN KATA PENGANTAR ............................................................. HALAMAN DAFTAR ISI ........................................................................... HALAMAN DAFTAR TABEL ................................................................... HALAMAN DAFTAR GAMBAR ............................................................... HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ........................................................... ABSTRAK .................................................................................................... ABSTRACT ..................................................................................................

i ii iii iv v vi vii ix xi xiii xiv xv xvi

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................ A. Latar Belakang Masalah .............................................................. B. Rumusan Masalah ....................................................................... C. Batasan Penelitian ....................................................................... D. Tujuan Penelitian ........................................................................ E. Manfaat penelitian ....................................................................... F. Sistematika Penulisan .................................................................

1 1 5 5 5 6 7

BAB II. KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI ................................... A. Pajak ............................................................................................ B. Pajak Penghasilan Badan ............................................................ C. Pengertian dan Ruang Lingkup Jasa Konstruksi ......................... D. Pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan ..................

9 9 11 14 27

BAB III. METODE PENELITIAN ............................................................... A. Jenis Penelitian ............................................................................ B. Subjek dan Objek Penelitian ....................................................... C. Tempat Penelitian ........................................................................ D. Sumber Data ................................................................................ E. Teknik Pengumpulan Data .......................................................... F. Definisi Operasional .................................................................... G. Teknik Analisis Data ...................................................................

30 30 30 30 30 31 32 33

BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ...................................... A. Sejarah Pendirian Perusahaan ..................................................... B. Tentang Perusahaan .................................................................... C. Visi dan Misi Perusahaan ............................................................ D. Bentu Pekerjaan .......................................................................... E. Bentuk Badan Usaha ...................................................................

36 36 37 38 38 39

ix


F. Kriteria Perusahaan ..................................................................... G. Internal Perusahaan ..................................................................... H. Struktur Organisasi Perusahaan ..................................................

40 41 42

BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .................................... A. Deskripsi Data ............................................................................. B. Analisis Data .............................................................................. C. Pembahasan .................................................................................

44 44 48 66

BAB VI. PENUTUP ..................................................................................... A. Kesimpulan ................................................................................. B. Keterbatasan Penelitian ............................................................... C. Saran ............................................................................................

68 68 68 69

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... LAMPIRAN ..................................................................................................

70 71

x


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kualifikasi dan Batasan Kompetensi Usaha Jasa Konstruksi ........

19

Tabel 2.2. Tarif PPh Final atas Jasa Konstruksi .............................................

23

Tabel 2.3. Perbandingan PPh Final dengan PPh Tidak Final .........................

25

Tabel 2.4. Tarif PPh Pasal 23 atas Jasa Konstruksi ........................................

27

Tabel 2.5. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan ......................................

29

Tabel 3.1. Aktivitas Pelaporan SPT Tahunan ................................................

34

Tabel 5.1. Data Penghasilan Pola Cetak Beton ...............................................

45

Tabel 5.2. PPh Terutang Final Masa Pajak Januari 2014 ...............................

49

Tabel 5.3. PPh Terutang Final Masa Pajak Februari 2014 .............................

50

Tabel 5.4. PPh Terutang Final Masa Pajak Maret 2014 .................................

50

Tabel 5.5. PPh Terutang Final Masa Pajak April 2014 ...................................

51

Tabel 5.6. PPh Terutang Final Masa Pajak Mei 2014 .....................................

52

Tabel 5.7. PPh Terutang Final Masa Pajak Juni 2014 ....................................

52

Tabel 5.8. PPh Terutang Final Masa Pajak Juli 2014 .....................................

53

Tabel 5.9. PPh Terutang Final Masa Pajak Agustus 2014 ..............................

53

Tabel 5.10. PPh Terutang Final Masa Pajak September 2014 ........................

54

Tabel 5.11. PPh Terutang Final Masa Pajak Oktober 2014 ............................

55

Tabel 5.12. PPh Terutang Final Masa Pajak November 2014 ........................

55

Tabel 5.13. PPh Terutang Final Masa Pajak Desember 2014 .........................

56

Tabel 5.14. Penghitungan PPh dengan Tarif Final Januari 2014 ....................

56

Tabel 5.15. Penghitungan PPh dengan Tarif Final Februari 2014 ..................

57

xi


Tabel 5.16. Penghitungan PPh dengan Tarif Final Maret 2014 ......................

57

Tabel 5.17. Penghitungan PPh dengan Tarif Final April 2014 .......................

58

Tabel 5.18. Penghitungan PPh dengan Tarif Final Mei 2014 .........................

59

Tabel 5.19. Penghitungan PPh dengan Tarif Final Juni 2014 .........................

59

Tabel 5.20. Penghitungan PPh dengan Tarif Final Juli 2014 ..........................

60

Tabel 5.21. Penghitungan PPh dengan Tarif Final Agustus 2014 ..................

61

Tabel 5.22. Penghitungan PPh dengan Tarif Final September 2014 ..............

61

Tabel 5.23. Penghitungan PPh dengan Tarif Final Oktober 2014 ..................

62

Tabel 5.24. Penghitungan PPh dengan Tarif Final November 2014 ...............

62

Tabel 5.25. Penghitungan PPh dengan Tarif Final Desember 2014 ...............

63

Tabel 5.26. Perbandingan Penghitungan PPh Terutang ..................................

64

Tabel 5.27. Prosedur Pelaporan SPT Tahunan ................................................

65

xii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Contoh hasil karya PT. Concretindo Citra Sarana ........................ 39 Gambar 4.2. Struktur Organisasi PT. Concretindo Citra Sarana ....................... 42 Gambar 5.1. Bukti Tanda Terima SPT Tahunan ................................................ 67

xiii


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara ................................................................... 72 Lampiran II. Bukti Potong PT. Concretinco Citra Sarana Tahun 2014 ............. 75

xiv


ABSTRAK


Monica Raditya NIM: 112114111 Universitas Sanata Dharma 2016

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui kesesuaian antara penghitungan PPh PT. Concretindo Citra Sarana berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi. (2) Mengetahui pelaporan SPT tahunan PPh PT. Concretindo Citra Sarana. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penghitungan PPh PT. Concretindo Citra Sarana telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas jasa konstruksi. (2) PT. Concretindo Citra Sarana telah melaporkan SPT tahunan ke KPP Tangerang Timur.

Kata Kunci: pajak penghasilan, jasa konstruksi, SPT tahunan wajib pajak badan.

xv


ABSTRACT

THE EVALUATION OF INCOME TAX FOR CONSTRUCTION SERVICE A Case of Study at PT. Concretindo Citra Sarana

Monica Raditya NIM: 112114111 Universitas Sanata Dharma 2016

The purpose of this research is (1) to evaluate the conformity of income tax calculation at PT. Concretindo Citra Sarana based on Government Regulation 40, 2009 on income tax for construction services (2) to determine how the annual tax return reported. The type of this research was a case study. The technique of data collection were interview and documentation. The technique of data analysis was comparative analysis. The result showed that (1) the income tax calculation at PT. Concretindo Citra Sarana was in accordance with Government Regulation No. 40, 2009 on income tax for construction services (2) PT. Concretindo Citra Sarana reported the annual tax return at KPP Tangerang Timur on time and correctly.

Keyword: income tax, construction service, annual tax return.

xvi


BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perpajakan merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, karena

merupakan

sumber

penerimaan

terbesar

negara.

Dalam

pelaksanaannya, perpajakan melakukan pemungutan pada rakyat yang telah memenuhi syarat menurut peraturan peraturan perundang- undangan perpajakan, pengembalian atau kontraprestasi dari negara secara tidak langsung, dan digunakan untuk fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2009:1) pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk mencukupi dan membayar pengeluaran- pengeluaran umum. Sejak diadakannya reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Self assessment system dalam pemungutan pajak memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2

pajak terutang. Sebagaimana dinyatakan oleh Erly Suandy (2008:147) bahwa dalam sistem self assessment system, wajib pajak harus melakukan penghitungan dan memperhitungkan sendiri, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak. Dalam administrasinya, wajib pajak melakukan pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT inilah yang menjadi penghubung antara Wajib Pajak dengan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat dan daerah dalam rangka penegakan hukum pajak dalam hal pelaporan jumlah pajak terutang yang dimiliki Wajib Pajak (Djafar Saidi, 2011:161). Bagi Wajib Pajak yang berbentuk badan, pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Perusahaan akan berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan penting negara yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara dan pemerintah mengharapkan agar perusahaan dapat taat dalam membayar pajak. Di Indonesia ada bermacam-macam jenis pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak. Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia ialah Pajak Penghasilan (PPh). PPh ini biasanya dibebankan kepada orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh pada satu tahun pajak yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.


Pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan Wajib Pajak Badan pada umumnya. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda di Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pertama, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d. Kedua, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c. Selain itu, pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK No. 187/PMK.03/2008 yang menetapkan bahwa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang


Jasa Konstruksi, dikenakan pajak penghasilan dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final. Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Penghasilan perusahaan jasa konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final, pajak penghasilan terutangnya dapat dihitung dari tarif tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009 yang tertuang di PP No. 40 Tahun 2009, dikalikan dengan jumlah imbalan bruto. Perlakuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan pajak penghasilan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penghitungan terhadap PPh harus mengacu dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan agar nantinya tidak menimbulkan kerugian

bagi

penghitungan

perusahaan. PPh

sesuai

Apabila dengan

perusahaan peraturan

telah

melakukan

perundang-undangan

perpajakan yang berlaku, maka perusahaan tidak akan mendapatkan sanksi perpajakan.


B. Rumusan Masalah 1. Apakah penghitungan PPh terutang final atas usaha jasa konstruksi PT. Concretindo Citra Sarana yang dipotong pihak lain sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Bagaimana prosedur pelaporan SPT tahunan PT. Concretindo Citra Sarana?

C. Batasan Masalah Pada penelitian ini, peneliti hanya mengevaluasi tentang PPh terutang final atas usaha jasa konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana selama tahun 2014 yang dipotong oleh pihak lain dan menambahkan sedikit mengenai prosedur pelaporan pajaknya.

D. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui kesesuaian penghitungan PPh terutang final atas usaha jasa konstruksi PT. Concretindo Citra Sarana yang dipotong pihak lain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Untuk mengetahui prosedur pelaporan SPT tahunan PT. Concretindo Citra Sarana.


E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan penghitungan PPh yang terutang yang dipotong oleh pihak lain agar pemotongan dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 2. Bagi Penulis Penelitian ini mampu memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Selain itu, juga dapat memperdalam pengetahuan penulis dalam hal perpajakan. 3. Bagi Pembaca Penelitian

ini

diharapkan

dapat

digunakan

untuk

menambah

pengetahuan pembaca dalam memecahkan permasalahan yang sama. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dalam hal perpajakan, khususnya tentang PPh terutang wajib pajak badan jasa konsruksi.


F. Sistematika Penulisan Berikut ini ialah sistematika penulisan proposal dari penelitian yang akan dilakukan secara garis besar: Bab I

: Pendahuluan Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II

: Landasan Teori Pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendasari penulisan ini, antara lain membahas mengenai pajak secara umum, pajak penghasilan badan, pengertian dan ruang lingkup jasa konstruksi, pelaporan SPT wajib pajak badan.

Bab III

: Metode Penelitian Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi istilah teknis secara operasional, serta teknik analisis data.

Bab IV

: Gambaran Umum Perusahaan Pada bab ini berisi mengenai sejarah pendirian perusahaan; tentang perusahaan; visi dan misi perusahaan; bentuk pekerjaan; bentuk badan usaha; kriteria perusahaan; internal perusahaan; struktur organisasi.


Bab V

: Analisis Data dan Pembahasan Pada bab ini berisi mengenai analisis serta pembahasan tentang data-data yang telah diperoleh setelah penelitian untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah.

Bab VI

: Penutup Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan juga saran.


BAB II. LANDASAN TEORI A. Pajak 1. Pengertian Pajak Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1)). Dalam pengertian tersebut, ada beberapa komponen penting yaitu: a.

Pajak adalah kontribusi wajib warga negara. Kontribusi wajib warga negara adalah setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

b.

Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Memaksa di sini berarti bahwa wajib pajak sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif.

c.

Dengan membayar pajak, tidak akan mendapat imbalan langsung. Pajak adalah salah satu sarana pemerataan pendapatan bagi warga negara. Jadi ketika wajib pajak membayar pajak dalam jumlah tertentu, tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang dibayar.

9


2. Fungsi Pajak Menurut Siti Resmi (2009:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu: a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Fungsi budgetair adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. b. Fungsi Regulerend (Mengatur) Fungsi regulerend adalah sebagi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan. 3. Pajak Penghasilan Menurut Siti Resmi (2009:88) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.


Dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Badan 1. Kewajiban Perpajakan PPh Badan Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: a.

Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

b.

Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c.

Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;


d.

Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

2. Objek Pajak Penghasilan Badan Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undangundang ini; b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c. Laba usaha; d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk; e. Keuntungan

karena

pengalihan

harta

kepada

perseroan,

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; f. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;


g. Keuntungan

karena

likuidasi,

penggabungan,

peleburan,

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun; h. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan i. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; j. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; k. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; l. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; m. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;


n. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; o. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; p. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; q. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; r. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; s. Premi asuransi; t. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; u. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; v. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; w. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan x. Surplus Bank Indonesia.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Jasa Konstruksi 1. Pengertian Jasa Konstruksi Jasa konstruksi merupakan salah satu jasa yang cukup berkembang di Indonesia. Sebagai dasar pengembangan jasa konstruksi nasional, pemerintah menetapkan UU No. 18 Tahun 1999, Tentang Jasa


Konstruksi. Pengertian Jasa Konstruksi menurut UU No. 18 Tahun 1999 pasal 1 angka 1, yaitu: “Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.” Jasa konstruksi memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dimana melibatkan dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengertian Pekerjaan Konstruksi pada UU No. 18 Tahun 1999 pasal 1 angka 2 adalah sebagai berikut: “Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.” Dalam melakukan usaha jasa konstruksi, perusahaan jasa konstruksi harus mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, izin usaha jasa konstruksi yaitu: “Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang

jasa

konstruksi

yang

diberikan

oleh

Pemerintah

Kabupaten/Kota.” Tujuan utama dari pengadaan IUJK adalah sebagai fungsi

pengaturan

yang

diharapkan

dapat

memberikan

arah

pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi, sehingga


berguna untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan memiliki hasil pekerjaan yang berkualitas. 2. Ruang Lingkup Jasa Konstruksi Menurut Pasal 9 PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ruang lingkup jasa konstruksi memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha, yaitu: a.

Usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga.

b.

Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.

c.

Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampa madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.


d.

Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga.

e.

Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

3. Ketentuan pajak penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi Usaha jasa konstruksi memiliki aspek-aspek perpajakan dimana salah satunya adalah pengenaan pajak penghasilan. Ketentuan perpajakan mengenai jasa konstruksi mulai tahun 2001 mengikuti ketentuan yang diatur dalam PP No. 140 tahun 2000, KMK No. 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, serta Peraturan DJP No. Per-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c dan SE DJP No. SE-13-PJ.42/2002 tentang pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Dalam keempat peraturan tersebut, pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dibedakan menjadi bersifat Final dan Tidak Final yang tergantung dari kualifikasi wajib pajak sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi kecil atau besar.


Pengertian kualifikasi menurut Pasal 1 angka 3 PP No. 28 Tahun 2000: “Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.” Sedangkan, klasifikasi usaha jasa konstruksi menurut pasal 8 PP No. 28 Tahun 2000, terdiri dari: a. Klasifikasi usaha bersifat umum yang diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 PP No. 28 Tahun 2000; b. Klasifikasi usaha bersifat spesialis yang diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 PP No. 28 tahun 2000; c. Klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu ketrampilan kerja tertentu. Jadi, kualifikasi merupakan penggolongan usaha penyediaan barang dan jasa baik kecil, menengah, maupun besar. Fungsi dari


kualifikasi

tersebut

adalah

untuk

menentukan

kemampuan

melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan oleh Kamar Dagang Industri (KADIN) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Tabel 2.1 Kualifikasi dan Batasan Kompetensi Usaha Jasa Konstruksi Golongan

Kualifikasi

Kompetensi

Nilai Pekerjaan

Usaha orang perseorangan Kecil

Maksimal 2 sub s.d. Rp100.000.000,00 bidang K3 Maksimal 4 sub s.d. Rp300.000.000,00 bidang K2 Maksimal 6 sub s.d. Rp600.000.000,00 bidang K1 Maksimal 8 sub s.d. Rp1.000.000.000,00 bidang Menengah M Maksimal 10 Rp1.000.000.000,00 s.d. sub bidang Rp10.000.000.000,00 Besar B2 Maksimal 12 Rp10.000.000.000,00 s.d. sub bidang Rp25.000.000.000,00 B1 Sesuai Rp1.000.000.000,00 s.d. Kemampuan Tidak terbatas Sumber: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

4. Dasar Pengenaan Pajak PPh Final jasa konstruksi dihitung dengan cara mengalikan tarif tersebut di atas dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 187/PMK.03/2008, DPP yang digunakan untuk menghitung PPh Final jasa konstruksi adalah:

a. Jumlah Pembayaran, apabila PPh Final jasa konstruksi dikenakan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa (pemilik proyek atau owner);


b. Jumlah Penerimaan Pembayaran, apabila PPh Final jasa konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan. Pasal 4 tersebut hanya menyebutkan kata “jumlah pembayaran” atau kata “jumlah penerimaan pembayaran” tanpa memberikan embel-embel jasa atau barang (material). Inilah yang membuat praktisi pajak kemudian berpendapat bahwa DPP untuk jasa konstruksi adalah total imbalan jasa dan material, sama seperti masa sebelumnya saat berlakunya PP Nomor 140 Tahun 2000. 5. Pemotongan PPh oleh Pengguna Jasa

Pembayaran atau pelunasan PPh Final jasa konstruksi dilakukan melalui salah satu dari dua cara, yakni melalui pemotongan oleh pengguna jasa (owner) atau dengan cara disetor sendiri oleh si kontraktor (pemberi jasa). Jika pengguna jasa (owner) berstatus sebagai pemotong PPh, maka pelunasan PPh Final jasa konstruksi dilakukan melalui pemotongan PPh Final oleh pengguna jasa. Dalam hal ini pengguna jasa wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final pada waktu yang telah ditetapkan. a. Pemotongan Pemotongan PPh Final jasa konstruksi dilakukan pada saat pembayaran (cash basis). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 187/PMK.03/2008. Misalnya pada tanggal 9 Nopember 2012 PT ABC menerima tagihan dari kontraktor atas


proyek pembangunan gedung milik PT ABC. Kemudian pembayaran tagihan itu dilakukan pada bulan Desember 2012. Dalam hal ini pemotongan PPh Final jasa konstruksi wajib dilakukan pada bulan Desember 2012 (bulan pembayaran). Saat pemotongan PPh ini dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Artinya, untuk tagihan tersebut tanggal yang harus tercantum dalam bukti pemotongan PPh maksimal tanggal 31 Desember 2012. b. Penyetoran Penyetoran PPh Final jasa konstruksi dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh Final jasa konstruksi. Misalnya dalam contoh, PT ABC harus menyetorkan PPh Final jasa konstruksi tersebut paling lambat pada tanggal 10 Januari 2013. Jika tanggal 10 itu jatuh tepat pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau libur nasional, maka sesuai ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 184/PMK.03/2007, penyetoran pajak bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyetoran PPh Final dilakukan dengan menggunakan SSP di mana satu SSP digunakan untuk penyetoran seluruh PPh Final jasa konstruksi yang dipotong di bulan yang bersangkutan.


c. Pelaporan Pelaporan PPh Final jasa konstruksi dilakukan bersamaan dengan pelaporan PPh Final lainnya (seperti pemotongan PPh Final sewa tanah/bangunan, dividen). Pelaporan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) kode formulir F.1.1.32.04 dan disampaikan ke KPP tempat pemotong PPh terdaftar. Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh Final. Seperti contoh, PT ABC wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) ke KPP tempatnya terdaftar paling lambat tanggal 20 Januari 2013. Dan jika tanggal 20 itu jatuh tepat pada hari libur, termasuk hari Sabtu maupun libur nasional, maka pelaporan SPT Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Di dalam peraturan tidak disebutkan siapa saja yang dimaksud dengan subjek pemotong PPh, akan tetapi jika kita sandingkan dengan ketentuan umum mengenai potongpungut PPh (withholding tax) seperti PPh Pasal 21, 23, 26, 15 dan lainnya, maka yang dimaksud dengan owner subjek pemotong PPh semestinya meliputi:

1) Badan, lembaga atau institusi pemerintah; 2) Subjek Pajak badan dalam negeri termasuk BUT; 3) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia; dan 4) Orang pribadi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak


6. Pengenaan Pajak Penghasilan Final Berdasarkan pasal 4 PMK Nomor 187/PMK.03/2008, secara tegas menyatakan bahwa saat terutangnya PPh Final jasa konstruksi terjadi pada saat pembayaran atau diterimanya pembayaran (cash basis), bukan pada saat munculnya utang atau piutang (accrual basis). Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi bersifat final dikenakan terhadap wajib pajak dengan kualifikasi usaha kecil termasuk orang perseorangan yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan tersebut diatur dalam PP No. 140 Tahun 2000 pasal 1 ayat (2), yaitu:

“Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan pajak penghasilan bersifat final.” Tabel 2.2. Tarif Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi Jenis Jasa Konstruksi Tarif Jasa Perencana Konstruksi 4% dari jumlah bruto, yang diterima wajib pajak penyeia jasa perencanaan konstruksi Jasa Pelaksana Konstruksi 2% dari jumlah bruto, yang diterima wajib pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi Jasa Pengawasan 4% dari jumlah bruto, yang diterima Konstruksi wajib pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi Sumber: PP No. 140 Tahun 2000

Dalam hal ini pemberi penghasilan adalah bukan badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, betuk usaha tetap atau


orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemotong pajak. Maka wajib pajak menyetor sendiri PPh yang terutang pada saat pembayaran uang muka dan termin. 7. Pengenaan Pajak Penghasilan Tidak Final Pajak penghasilan atas jasa konstruksi bersifat tidak final dikenakan terhadap wajib pajak penerima jasa konstruksi yang tidak termasuk wajib pajak dengan kualifikasi usaha kecil termasuk orang perseorangan. Selain itu, pengenaan yang bersifat tidak final dapat dikenakan juga pada pengusaha kecil berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, tetapi nilai pengadaannya lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1), yaitu: “Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan.” Maka dapat disimpulkan bahwa secara eksplisit wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak dalam negeri tersebut tidak termasuk dalam usaha kecil sehingga dikenakan pajak penghasilan atas jasa konstruksi bersifat tidak final.


Tabel 2.3 Perbandingan PPh Tidak Final dengan PPh Final No. PPh Tidak Final PPh Final 1. PPh dihitung dari penghasilan PPh dihitung dari penghasilan netto yaitu penghasilan bruto bruto tanpa memperhitungkan ± biaya-biaya untuk biaya-biaya untuk memperoleh, menagih, dan memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan memelihara penghasilan. 2. Dikenakan tarif umum Dikenakan tarif dan DPP progresif (Pasal 17 UU PPh) tertentu diatur dengan PP atau KepMen 3. Jumlah PPh yang dipotong Jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri pihak lain atau dibayar sendiri dapat dikreditkan pada SPT tidak dapat dikreditkan pada Tahunan SPT Tahunan Sumber: https://www.coursehero.com/file/6473945/Apa-bedanyapajak-final-dan-tidak-final/ diakses pada Januari 2016 pukul 19.24

8. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penghasilan Jasa Konstruksi Dalam pasal 23 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan, dinyatakan bahwa: “…. Dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas: 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong oleh PPh pasal 21.”

Pengenaan pajak atas penghasilan dari imbalan, jasa, dan jasa lain jelas bukan merupakan hal yang baru. Sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh pada tanggal 1 Januari 1984, sifat atau system pengenaannya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar penghasilan. Dalam Pasal 23 syat 1 UU No. 17 Tahun 2000


tentang PPh, dasar pengenaan dibedakan antara penghasilan bruto dan perkiraan penghasilan neto. Dasar pengenaan PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa konstruksi adalah 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto yang ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER70/PJ/2007, terdapat tiga jenis pengelompokkan jasa yang dikenakan PPh. Kelompok pertama adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, kecuali konsultasi konstruksi. Kelompok kedua ada jasa pengawasan konstruksi dan jasa perencanaan konstruksi. Sedangkan kelompok ketiga adalah jasa lain. Dalam kelompok jasa lain ini terdapat 26 jenis jasa mulai dari jasa penilai hingga jasa catering. Dalam PER-70/PJ/2007 lampiran II disebutkan bahwa perkiraan penghasilan neto atas jasa pengawasan konstruksi dan jasa perencanaan konstruksi adalah 26 2/3% (dua puluh enak dua per tiga persen) dari jumlah imbalan yang harus dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Sedangkan untuk perkiraan penghasilan neto atas jasa pelaksanaan konstruksi adalah 13 1/3% (tiga belas satu per tiga persen) dari jumlah imbalan yang harus dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk PPN. Dengan kata lain dasar pengenaan atas PPh Pasal


23 atas penghasilan dari jasa konstruksi adalah dari penghasilan brutonya. Tabel 2.4. Tarif PPh Pasal 23 atas Jasa Konstruksi Jenis Jasa Konstruksi Tarif Jasa Perencana Konstruksi 4% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa Pelaksana Konstruksi 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa Pengawasan 4% dari jumlah bruto, tidak termasuk Konstruksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sumber: Peraturan DJP No. Per-70/PJ/2007

D. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Badan 1. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Tata Cara Pelaporan atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Berdasarkan ketentuan Undang-Undanag Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), tata cara pelaporan SPT Tahunan yaitu: a) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatanganinya. b) SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus. c) SPT

Tahunan

dianggap

tidak

disampaikan

apabila

tidak

ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen.


d) Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP2KP atau dengan cara mengunduh melalui website pajak yaitu www.pajak.go.id dan menyampaikan paling lambat 3 bulan setelah Tahun Pajak berakhir. e) Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau penerimaan surat atau dengan cara lain. f) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan. g) Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi. h) Wajib Pajak dapat mengangsur dan menunda pembayaran pajak, termasuk kekurangan pajak. i) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 (dua) bulan j) SPT Tahunan yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan. k) Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan


kerugian negara dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.5 Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan No. Jenis SPT 1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (1770) 2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (1770 S) 3. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun (1770 SS) 4. SPT Tahunan PPh Badan (1771) Sumber: Waluyo (2010: 39)

Batas Waktu Penyampaian Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak

Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak


BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu secara menyeluruh dan mendalam sehingga hasil dari penelitian ini hanya berlaku untuk objek yang diteliti saja.

B. Subjek dan Objek Penelitian 1. Subjek dari penelitian ini adalah PT. Concretindo Citra Sarana. 2. Objek dari penelitian ini adalah kesesuaian Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada tahun 2014 di PT. Concretindo Citra Sarana.

C. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Penelitian ini dilakukan di PT. Concretindo Citra Sarana. Jalan Raden Saleh, Karang Tengah, Perkantoran Metro Permata 1, Blok A1 No. 20, Karang Tengah, Tangerang 15157, Jawa Barat, Indonesia. 2. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga Juli 2015.

D. Sumber Data 1. Sejarah Perusahaan 2. Struktur Organisasi

30


3. Data Penghasilan Perusahaan selama tahun 2014 4. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan Surat Ijin Usaha Perdagangan 5. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) 6. SPT Tahunan Perusahaan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2014 serta data sekunder mengenai gambaran umum tentang perusahaan Jasa Konstruksi.

E. Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara Wawancara merupakan bentuk teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi secara lebih terperinci mengenai gambaran umum perusahaan dan juga objek yang akan diteliti. Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. Wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pihak manajemen PT. Concretindo Citra Sarana, khususnya dengan bagian administrasi pajak dan bagian akuntansi. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa data mengenai aktivitas


operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2014 dan gambaran umum tentang perusahaan jasa konstruksi ini. 2. Dokumentasi Dokumentasi merupakan bentuk teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang telah tersedia mengenai objek yang akan diteliti berupa data penjualan selama tahun 2014 dan bukti pemotongan/pemungutan PPh terutang finalnya. Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengcopy dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di PT. Concretindo Citra Sarana yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Penjelasan Istilah Teknis Secara Operasional 1. Evaluasi: suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. 2. Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi: pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam masa pajak tertentu atas usaha dari jasa konstruksi.


3. Pajak Penghasilan Final: saat terutangnya PPh Final jasa konstruksi terjadi pada saat pembayaran atau diterimanya pembayaran (cash basis), bukan pada saat munculnya utang atau piutang (accrual basis). Pajak dikenakan dengan

tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. 4. Bukti Potong: digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak. Fungsi bukti potong setara dengan Surat Setoran Pajak (SSP).

G. Teknik Analisis Data 1. Mengevaluasi kesesuaian penghitungan PPh terutang final atas usaha jasa konstruksi, langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: a.

Kajian menurut perusahaan, berkaitan dengan PPh terutang final jasa konstruksi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana.

b.

Kajian menurut teori, berkaitan dengan dengan aturan PPh terutang final jasa konstruksi dan PPh terutang final yang dilakukan oleh perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana.

c.

Teknik analisis komparasi, dengan membandingkan antara penghitungan PPh terutang final jasa konstruksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan penghitungan PPh terutang final jasa konstruksi menurut aturan.


2. Melaporkan SPT Tahunan 1771 PT. Concretindo Citra Sarana Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis secara deskriptif adalah teknik analisis data dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menggambarkan data yang terkumpul. Untuk memperjelas prosedur pelaporan SPT perusahaan, berikut akan disajikan tabel tentang aktivitas pelaporan SPT yang dilakukan perusahaan. Tabel 3.1. Aktivitas Pelaporan SPT Tahunan Perusahaan No.

Aktivitas

1

Ketepatan waktu pelaporan SPT

2

Ketepatan nominal pembayaran

3

Mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar

4

SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak

Sesuai

Tidak Sesuai

Penyampaian SPT Tahunan ke 5 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sumber: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Keterangan


d.

Membuat Kesimpulan 1.

Penghitungan PPh terutang final atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan penghitungan PPh terutang final atas jasa konstruksi menurut aturan perpajakan yang berlaku akan menghasilkan persamaan maupun perbedaan dalam penghitungan. Penghitungan PPh dapat dikatakan mengacu dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam memotong PPh terutang sudah sesuai dengan kriteria perpajakan atas jasa konstruksi dan mempunyai hasil penghitungan yang sama antara penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan yang menurut aturan perpajakan.

2.

PT. Concretindo Citra Sarana dapat dikatakan sudah melaporkan SPT tahunannya dengan benar jika jika SPT sudah dilaporkan ke KPP tempat perusahaan terdaftar, pelaporannya dilakukan tidak melewati tanggal batas akhir jatuh tempo pelaporan yang sudah ditetapkan oleh DJP dan formulir SPT sudah diisi dengan benar serta memenuhi syarat kelengkapan pelaporan SPT. Nominal PPh terutang yang dibayarkan serta dilaporkan di SPT harus sudah sesuai dengan penghitungan.


BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN A. Sejarah Pendirian Perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana didirikan pada tanggal 2 April 2008. Perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Untoro, Bapak Panardi, Bapak Kurniadi, dan Bapak Kurniawan. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi, dengan kegiatan usaha stamped concrete (pola beton). Ide pendirian perusahaan ini berawal dari kesukaan dan kemampuan pemilik dalam membuat beton cetak untuk mempercantik taman dan jalan di perumahan. Sejak saat itu pemilik bertekad untuk mendirikan perusahaan. Kemudian perusahaan terus mengembangkan usaha untuk mengantisipasi rencana pembangunan dan proyek-proyek infrastruktur yang muncul. Perusahaan ini sudah berdiri selama lebih dari tujuh tahun. Perusahaan mengalami perkembangan yang baik. Semakin lama, perusahaan merasakan persaingan yang terjadi semakin ketat sehingga perusahaan terlebih pada divisi marketing untuk selalu mencoba inovasi baru terhadap produk yang dihasilkan. Harapannya adalah produk yang dihasilkan tetap dapat diterima di kalangan pasar dan tetap menjadi pilihan yang unggul.

36


B. Tentang Perusahaan PT Concretindo Citra Sarana | Pattern Concrete Indonesia adalah perusahaan nasional di Jakarta, Indonesia yang berdiri sejak tahun 2008. Perusahaan bergerak di konstruksi hardscape stamped / pattern concrete / polaton / stone concrete / imprint concrete / colour concrete / design concrete. PT. Concretindo Citra Sarana menyediakan berbagai pola cetak beton seperti pola batu bata, granit, ubin, batu besar. Produk yang dihasilkan itu dapat diaplikasikan secara satu atau bersamaan dengan kombinasi warna-warna pilihan. Perusahaan

kami

didukung oleh tenaga

ahli

yang telah

berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam bidang Stamped Concrete (pola beton). Perusahaan juga telah menjalin kerjasama dengan perusahaan asing dari Amerika Serikat dan Australia yang bergerak di bidang yang sama untuk memperoleh transfer pengetahuan yang pada akhirnya dapat diaplikasikan ke dalam proyek-proyek perusahaan di Jakarta. Dari tahun 2008 hingga sekarang, perusahan telah menghasilkan karya pola beton yang indah dan menawan yang dapat dijumpai di perumahan atau fasilitas umum seperti carport, driveway, pedestrian, tepi kolam renang, jogging track, parking area. Pada tahun 2015, perusahaan juga menargetkan untuk dapat menjadi pemimpin dalam bahan segmen pola beton di Indonesia. Total volum pola beton yang telah dikerjakan perusahaan sampai dengan tahun 2015 adalah ± 120.000 𝑚2 .


C. Visi dan Misi 1. Visi perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana adalah menjadi perusahaan terkemuka di industri cetak beton yang dapat memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan tata kelola perusahaan yang baik. 2. Misi dari PT Concretindo Citra Sarana yaitu menyamakan persepsi diantara manajemen untuk mempertahankan nilai-nilai perusahaan dan mencapai tujuan bersama.

D. Bentuk Pekerjaan Bidang usaha yang digeluti PT. Concretindo Citra Sarana adalah bidang usaha jasa konstruksi hardscape untuk pekerjaan stamped concrete (pola beton). PT. Concretindo Citra Sarana menyediakan berbagai pola beton cetak warna seperti tekstur batu bata, pavingblok, granit, ubin, batu alam, pecahan batu yang dapat diaplikasikan secara satu atau bersamaan dengan kombinasi warna-warna pilihan. Perusahaan membuat ubin concrete dengan berbagai bentuk dan warna yang beragam. Pekerjaan yang dilakukan langsung di atas lapangan. Cara membuat ubin concrete adalah dengan cara concrete yang baru saja dituang di lapangan, ditabur obat pattern yang sesuai dengan motif dan warna yang diinginkan klien. Luasan lapangan harus dihitung sebelum concrete sehingga kebutuhannya sesuai dengan luasan lapangan. Kemudian setelah beberapa hari, concrete tersebut diberi coating di atasnya, setelah beton benar-benar kuat. Coating di sini, fungsinya adalah sebagai pengawet


dan dapat membuat kinclong concrete serta memberi kesan warna dan motif yang kuat. Keuntungan dari perusahaan seperti ini adalah tidak perlu melakukan workshop besar karena langsung dicor di lapangan. Jika dibandingkan dengan cetak di workshop, kekuatan dan keawetannya tidak sebagus concrete yang langsung dicetak di lapangan, karena concrete yang dicetak di lapangan hasilnya lebih kuat dan dapat menempel dengan baik di struktur dasar beton di lapangan. Namun, terdapat beberapa hal yang juga harus diperhatikan, antara lain mutu saat pengecoran harus bagus, human error harus kecil, harus ada standard masing-masing lokasi dengan mutu beton tergantung penggunaan. Misalnya jika concrete yang akan dibuat digunakan untuk jogging track standarnya berbeda dengan concrete untuk carport.

Gambar 4.1 Contoh Hasil Karya Pola Beton PT. Concretindo Citra Sarana

E. Bentuk Badan Usaha Perusahaan ini berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan ini didirikan pada tanggal 02 April 2008. Perusahaan disahkan oleh seorang notaris di Jakarta bernama Vestina Ria Kartika, S.H., M.H.


dengan akte notaris nomor 1. Perusahaan telah dinyatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhitung sejak 11 Juli 2008 disertai dengan bukti surat pengukuhan pengusaha pajak dengan nomor surat S310PKP/WPJ.08/KP.0903/2015. PT. Concretindo Citra Sarana memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.739.715.7-416.000.

F. Kriteria Perusahaan 1. PT. Concretindo Citra Sarana merupakan perusahaan jasa konstruksi yang berdiri sejak tanggal 2 April 2008 dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) terhitung sejak 11 Juli 2008. 2. Untuk keperluan pengenaan PPh pihak yang berkepentingan untuk menetapkan besarnya PPh yang terutang, kualifikasi usaha dari kontraktor pemberi jasa konstruksi ini ditentukan berdasarkan sertifikasi klasifikasi usaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku. Berdasarkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) PT. Concretindo Citra Sarana ini berhak melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha kecil pada gred-II. 3. Jenis usaha konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana adalah pelaksana jasa konstruksi. 4. Tarif yang dikenakan untuk pelaksana jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil adalah sebesar 2%.


5. Modal dasar perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

G. Internal Perusahaan 1. Bagian Personalia a. Jumlah karyawan Pada PT. Concretindo Citra Sarana terdapat beberapa divisi, antara lain bagian keuangan, pemasaran, sekretaris, pekerja lapangan atau proyek. Karyawan yang ada di dalam kantor merupakan karyawan tetap perusahaan. Karyawan tetap di PT. Concretindo Citra Sarana berjumlah lima orang. Sedangkan, karyawan di lapangan yang bukan merupakan karyawan tetap jumlahnya tidak bisa dipastikan. Jumlahnya tergantung dari banyak atau sedikitnya proyek yang ada. Selama ini, tenaga kerja yang paling banyak yang bekerja di lapangan adalah sekitar 73 orang. b. Jam kerja Jam kerja operasional kantor berlangsung selama enam hari yaitu hari Senin sampai Sabtu. Pembagian jam kerja kantor di PT. Concretindo Citra Sarana di hari Senin sampai Jumat adalah 8 jam 30 menit dihitung dari pukul 08:30 – 17:00 WIB. Pada hari Sabtu, kegiatan operasional kantor hanya berlangsung selama 3 jam 30 menit dihitung dari pukul 08:30 hingga pukul 12:00 WIB.


c. Jaminan kesejahteraan dan kesehatan karyawan Jaminan kesejahteraan untuk karyawan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan. Sehingga, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Fasilitas jaminan untuk karyawan yang sudah mulai diberlakukan pada perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana adalah setiap karyawan mendapatkan fasilitas berupa BPJS untuk tenaga kerja.

H. Struktur Organisasi

Comissioner

Director

Market Department

Financial and Accounting Department

Project Department

Production Manager

Market Manager

Financial and Accounting Manager

Project Manager

Production Manager

Sales

Financial and Accounting Manager

Warehouse Staff

Supervisor

Project Administration

Gambar 4.2. Struktur Organisasi PT. Concretindo Citra Sarana

1. Comissioner: Mengawasi jalannya kegiatan perusahaan dan kebijakan perusahaan serta mengevaluasinya setiap akhir tahun.


2. Director: Menjalankan dan membuat aturan untuk perusahaan serta mengambil keputusan atas kegiatan usaha. 3. Marketing Manager: Membuat inovasi baru untuk produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan, mencari peluang kerjasama dengan developer atau kontraktor. 4. Sales: Persentasi produk kepada klien, menyiapkan segala kebutuhan yang berhubungan dengan pelaksanaan presentasi. 5. Finance and Accounting Manager: Memantau arus kas perusahaan, memantau hutang piutang perusahaan, membuat laporan keuangan perusahaan, mengontrol biaya perusahaan, pembelian material yang dibutuhkan sesuai dengan order dari gudang. 6. Project Manager: Mengontrol dan mengawasi semua kegiatan di lapangan dan tenaga kerja di lapangan. 7. Production Manager: Mengontrol dan mengawasi semua kegiatan produksi, memastikan bahwa produk yang akan digunakan sebagai alat kerja perusahaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 8. Warehouse: Mengatur arus keluar masuk bahan-bahan produksi dan alat-alat kerja lapangan. 9. Supervisor:

Mengawasi

tenaga

kerja

produksi,

mengatur

ketersediaan bahan-bahan yang akan digunakan untuk kerja. 10. Project Administation: Membuat checklist hasil kerja lapangan, membuat berita acara pekerjaan di lapangan, mengatur jadwal kerja di lapangan.


BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan pajak penghasilan terutang perusahaan, yaitu berupa data penjualan beserta bukti potongnya. Data yang diambil merupakan data pencatatan penjualan di PT. Concretindo Citra Sarana dalam kurun waktu selama satu tahun (bulan Januari sampai bulan Desember) pada tahun 2014. Berikut adalah data penghasilan atas jasa pelaksanaan konstruksi pembuatan pola cetak beton (pattern concrete) pada PT. Concretindo Citra Sarana dalam masa pajak Januari sampai masa pajak Desember 2014. Pada perusahaan, terlihat bahwa perusahaan dikenakan tarif PPh sebesar 2% yaitu masuk ke dalam kualifikasi usaha kecil, sehingga atas penghasilan yang diterima atas usaha pelaksanaan konstruksinya akan dipotong sebesar 2% oleh customer. Perusahaan dapat dinyatakan telah dipotong PPhnya apabila dalam menerima penghasilannya telah dipotong sesuai dengan tarif yang ditentukan dan telah menerima bukti potong PPhnya. Pada tabel ini tersaji lengkap data penghasilan PT. Concretindo Citra Sarana dalam masa pajak Januari sampai masa pajak Desember 2014.

44


Tabel 5.1 Data Penghasilan Pola Cetak Beton pada PT. Concretindo Citra Sarana JANUARI 2014 No.

Nama Perusahaan

NPWP

1 2 3 4 5 6

PT. Ikagriya Darmapersada PT. Citra Karsa Persada PT. Estetika Griya Sarana PT. Ikagriya Darmapersada PT. Bangun Menara Abadi PT. Karyacipta Bangun Mandiri

01.806.308.1 - 038.000 02.456.053.4 - 085.000 02.451.597.5 - 415.000 01.806.308.1 - 038.000 02.055.630.4 - 036.000 02.093.449.3 - 415.000

Tanggal 22/1/2014 22/1/2014 23/1/2014 27/1/2014 27/1/2014 27/1/2014

TAGIHAN No. Faktur Pajak 010.000 - 14.95936607 010.000 - 14.95936608 010.000 - 14.95936609 010.000 - 14.95936616 010.000 - 14.95936617 010.000 - 14.95936618

DPP (Rp) 14,654,800 19,163,400 2,947,805 13,714,960 10,061,240 14,655,000

TAGIHAN No. Faktur Pajak 010.000 - 14.95936620 010.000 - 14.95936621 010.000 - 14.95936630 010.000 - 14.95936632 010.000 - 14.95936634

DPP (Rp) 14,403,760 4,140,400 20,988,240 15,244,320 3,622,300

TAGIHAN No. Faktur Pajak 010.001 - 14.09245289 010.001 - 14.09245291 010.001 - 14.09245292 010.001 - 14.09245293 010.001 - 14.09245294 010.001 - 14.09245295 010.001 - 14.09245298 010.001 - 14.09245300 010.001 - 14.09245301 010.001 - 14.09245302 010.001 - 14.09245305 010.001 - 14.09245306 010.001 - 14.09245307 010.001 - 14.09245308 010.001 - 14.09245316 010.001 - 14.09245317 010.001 - 14.09245323

DPP (Rp) 17,989,200 1,853,150 908,100 991,800 2,710,650 56,332,290 43,474,180 51,394,070 14,916,160 31,558,800 30,960,800 65,794,340 54,014,100 57,591,420 51,439,080 78,705,900 22,638,369

FEBRUARI 2014 No. 1 2 3 4 5

Nama Perusahaan PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Ikagriya Darmapersada

NPWP 01.749.979.9 - 043.000 01.749.979.9 - 043.000 01.749.979.9 - 043.000 01.305.252.7 - 007.000 01.806.308.1 - 038.000

Tanggal 3/2/2014 3/2/2014 7/2/2014 7/2/2014 7/2/2014

MARET 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nama Perusahaan PT. Ikagriya Darmapersada PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Ikagriya Darmapersada PT. Bangun Menara Abadi PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Citra Karsa Persada PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Bangun Menara Abadi PT. Ikagriya Darmapersada PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Anugrah Rayni Sentosa

NPWP 01.806.308.1 - 038.000 01.305.252.7 - 007.000 01.305.252.7 - 007.000 01.305.252.7 - 007.000 01.305.252.7 - 007.000 01.305.252.7 - 007.000 01.806.308.1 - 038.000 02.055.630.4 - 036.000 01.305.252.7 - 007.000 01.305.252.7 - 007.000 01.749.979.9 - 043.000 02.456.053.4 - 085.000 01.749.979.9 - 043.000 02.055.630.4 - 036.000 01.806.308.1 - 038.000 01.749.979.9 - 043.000 01.749.979.9 - 043.000

Tanggal 4/3/2014 4/3/2014 4/3/2014 4/3/2014 4/3/2014 4/3/2014 4/3/2014 4/3/2014 4/3/2014 4/3/2014 5/3/2014 5/3/2014 5/3/2014 15/3/2014 20/3/2014 20/3/2014 28/3/2014


APRIL 2014 No.

Nama Perusahaan

NPWP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Rekacipta Bangun Pratama PT. Citra Abadi Mandiri PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Citra Karsa Persada PT. Citra Karsa Persada

01.305.252.7 - 007.000 01.806.579.7 - 086.000 01.806.579.7 - 086.000 01.806.579.7 - 086.000 01.806.579.7 - 086.000 01.806.579.7 - 086.000 31.279.498.5 - 036.000 02.293.597.7 - 086.000 01.806.579.7 - 086.000 01.806.579.7 - 086.000 02.456.053.4 - 085.000 02.456.053.4 - 085.000

Tanggal 8/4/2014 11/4/2014 11/4/2014 11/4/2014 11/4/2014 14/4/2014 17/4/2014 17/4/2014 17/4/2014 17/4/2014 22/4/2014 22/4/2014

TAGIHAN No. Faktur Pajak 010.001 - 14.09245324 010.001 - 14.09245327 010.001 - 14.29282533 010.001 - 14.29282534 010.001 - 14.29282535 010.001 - 14.29282536 010.001 - 14.29282537 010.001 - 14.29282538 010.001 - 14.29282539 010.001 - 14.29282540 010.001 - 14.29282543 010.001 - 14.29282544

DPP (Rp) 55,656,300 5,246,640 4,912,800 5,731,600 4,912,800 4,510,600 11,624,400 26,042,350 19,263,930 14,948,080 15,557,200 4,510,600

TAGIHAN No. Faktur Pajak 010.001 - 14.29282548 010.001 - 14.29282549 010.001 - 14.29282553

DPP (Rp) 10,061,240 23,221,000 35,296,965

TAGIHAN No. Faktur Pajak 010.001 - 14.29282557 010.001 - 14.29282559 010.001 - 14.29282560 010.001 - 14.29282563 010.001 - 14.29282568 010.001 - 14.29282569 010.001 - 14.29282571

DPP (Rp) 6,838,440 1,502,800 21,494,816 4,206,400 19,766,460 13,541,120 51,016,350


DPP (Rp) 13,862,818 22,472,713 19,262,325 62,677,775 15,562,137 87,527,407 17,808,453

MEI 2014 No.

Nama Perusahaan

NPWP

Tanggal 1 PT. Kartika Eka Jaya Abadi 01.305.252.7 - 007.000 13/5/2014 2 PT. Ikagriya Darmapersada 01.806.308.1 - 038.000 14/5/2014 3 PT. Rekacipta Bangun Pratama 31.279.498.5 - 036.000 23/5/2014 JUNI 2014

No. 1 2 3 4 5 6 7

Nama Perusahaan PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Metropolitan Surya Graha PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Metropolitan Surya Graha PT. Kartika Eka Jaya Abadi

NPWP 01.749.979.9 - 043.000 01.305.252.7 - 007.000 01.749.979.9 - 043.000 01.806.579.7 - 086.000 01.305.252.7 - 007.000 01.806.579.7 - 086.000 01.305.252.7 - 007.000

Tanggal 6/6/2014 10/6/2014 11/6/2014 11/6/2014 21/6/2014 21/6/2014 21/6/2014

JULI 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7

Nama Perusahaan PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Citra Karsa Persada PT. Citra Karsa Persada PT. Ikagriya Darmapersada PT. Hunipersada Citranusa

NPWP 01.806.579.7 - 086.000 01.806.579.7 - 086.000 01.806.579.7 - 086.000 02.456.053.4 - 085.000 02.456.053.4 - 085.000 01.806.308.1 - 038.000 01.654.024.7 - 046.000

Tanggal 1/7/2014 1/7/2014 1/7/2014 4/7/2014 4/7/2014 12/7/2014 16/7/2014


AGUSTUS 2014 No.

Nama Perusahaan

NPWP

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PT. Rekacipta Bangun Pratama PT. Ikagriya Darmapersada PT. Ikagriya Darmapersada PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Sinergi Cipta Karya PT. Sinergi Cipta Karya

31.279.498.5 - 036.000 01.806.308.1 - 038.000 01.806.308.1 - 038.000 01.305.252.7 - 007.000 01.749.979.9 - 043.000 01.749.979.9 - 043.000 01.749.979.9 - 043.000 02.095.522.5 - 416.000 02.095.522.5 - 416.000

Tanggal 11/8/2014 11/8/2014 11/8/2014 11/8/2014 11/8/2014 11/8/2014 11/8/2014 22/8/2014 22/8/2014

TAGIHAN No. Faktur Pajak 010.002 - 14.13215930 010.002 - 14.13215932 010.002 - 14.13215933 010.002 - 14.13215944 010.002 - 14.13215945 010.002 - 14.13215946 010.002 - 14.13215947 010.002 - 14.13215951 010.002 - 14.13215952

DPP (Rp) 10,956,635 6,488,520 946,800 3,767,190 5,247,060 2,104,200 3,600,940 78,949,943 17,247,230

TAGIHAN No. Faktur Pajak 010.002 - 14.13215955 010.002 - 14.13215956 010.002 - 14.13215957

DPP (Rp) 4,754,680 1,062,880 1,290,030


DPP (Rp) 10,326,400 1,491,224 23,284,800 12,187,200 13,202,800 14,218,400 20,256,000

TAGIHAN No. Faktur Pajak 010.002 - 14.13215978 010.002 - 14.13215979 010.003 - 14. 45615522

DPP (Rp) 16,388,800 5,079,400 5,828,864

TAGIHAN No. Faktur Pajak 010.003 - 14. 45615544 010.003 - 14. 45615547 010.003 - 14. 45615548 010.003 - 14. 45615561

DPP (Rp) 2,838,600 5,188,902 3,432,780 1,138,970

SEPTEMBER 2014 No.

Nama Perusahaan

1 PT. Kartika Eka Jaya Abadi 2 PT. Metropolitan Surya Graha 3 PT. Metropolitan Surya Graha

NPWP 01.305.252.7 - 007.000 01.806.579.7 - 086.000 01.806.579.7 - 086.000

Tanggal 5/9/2014 5/9/2014 5/9/2014

OKTOBER 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7

Nama Perusahaan PT. Citra Abadi Mandiri PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Ikagriya Darmapersada PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Kartika Eka Jaya Abadi

NPWP 02.293.597.7 - 086.000 01.749.979.9 - 043.000 01.806.308.1 - 038.000 01.806.579.7 - 086.000 01.806.579.7 - 086.000 01.806.579.7 - 086.000 01.305.252.7 - 007.000

Tanggal 13/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014

NOVEMBER 2014 No.

Nama Perusahaan

1 PT. Anugrah Rayni Sentosa 2 PT. Anugrah Rayni Sentosa 3 PT. Ikagriya Darmapersada

NPWP

Tanggal 01.749.979.9 - 043.000 1/11/2014 01.749.979.9 - 043.000 1/11/2014 01.806.308.1 - 038.000 1/11/2014 DESEMBER 2014

No. 1 2 3 4

Nama Perusahaan PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Sinergi Cipta Karya PT. Hunipersada Citranusa PT. Sinergi Cipta Karya

Sumber: Data Diolah

NPWP 01.749.979.9 - 043.000 02.095.522.5 - 416.000 01.654.024.7 - 046.000 02.095.522.5 - 416.000

Tanggal 15/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014


B. Analisis Data PT. Concretindo Citra Sarana sebagai perusahaan jasa konstruksi adalah subjek pajak penghasilan badan sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengenai Kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi, dan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 serta PMK nomor 153/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut: 1. Penghitungan PPh Terutang Final atas Jasa Konstruksi a.

Rincian penghitungan pajak penghasilan terutang menurut perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana. Perusahaan ini merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan sertifikasi kualifikasi usaha kecil, maka dikenakan tarif 2% sesuai dengan PPh Pasal 4 Ayat (2). Penghitungan PPh yang seharusnya adalah dengan mengalikan 2% dari DPPnya. Penghitungan PPh terutang dinilai dari DPP yaitu nilai kontrak tidak termasuk PPN. Jumlah PPh terutang bisa diketahui dengan mudah tanpa harus menunggu selesainya pencatatan pembukuan perusahaan pada akhir tahun, dan negara bisa langsung memperoleh penerimaan. Dengan pengenaan PPh Final, PPh


terutang harus segera disetor ke kas negara setelah pembayaran uang muka atas kontrak yang ditandatangani. Pada perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana ini, tarif pajak penghasilan

menurut

Pasal

4 ayat

(2) dan (3) PMK no.

242/PMK.03/2014 yang dikenakan untuk pelaksana jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil adalah sebesar 2%, sehingga PPhnya dapat ditentukan dengan menghitung 2% dari DPPnya. Tabel 5.2. PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana Masa Pajak Januari 2014 No.

Nama Perusahaan

DPP (Rp)

PPh 23

Tanggal Transaksi

%

Nilai (Rp)

1

PT. Ikagriya Darmapersada

14.654.800 22/1/2014

2%

293.096

2

PT. Citra Karsa Persada

14.654.801 22/1/2014

2%

383.268

3

PT. Estetika Griya Sarana

2.947.805

23/1/2014

2%

58.956

4

PT. Ikagriya Darmapersada

13.714.960 27/1/2014

2%

274.299

5

PT. Bangun Menara Abadi

10.061.240 27/1/2014

2%

201.225

6

PT. Karyacipta Bangun Mandiri

14.655.000 27/1/2014

2%

293.100

Jumlah

75.197.205

1.503.944

Perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana dalam masa pajak Januari 2014, memperoleh penghasilan bruto atas jasa konstruksi pembuatan pola beton sebesar Rp75.197.205,00 dan penghasilan yang dipotong oleh customer adalah 2% senilai dengan Rp1.503.944,00


Tabel 5.3. PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana Masa Pajak Februari 2014 PPh 23 Tanggal DPP (Rp) No. Nama Perusahaan Transaksi % Nilai (Rp) 1 PT. Anugrah Rayni Sentosa 14.403.760 3/2/2014 2% 288.075 2 PT. Anugrah Rayni Sentosa 4.140.400 3/2/2014 2% 82.808 3 PT. Anugrah Rayni Sentosa 20.988.240 7/2/2014 2% 419.765 4 PT. Kartika Eka Jaya Abadi 15.244.320 7/2/2014 2% 304.886 5 PT. Ikagriya Darmapersada 3.622.300 7/2/2014 2% 72.446 Jumlah 58.399.020 1.167.980

Perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana dalam masa pajak Februari 2014, memperoleh penghasilan bruto atas jasa konstruksi pembuatan pola beton sebesar Rp58.399.020,00 dan penghasilan yang dipotong oleh customer adalah 2% senilai dengan Rp1.167.980,00 Tabel 5.4. PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana Masa Pajak Maret 2014 PPh 23 Tanggal DPP (Rp) No. Nama Perusahaan Transaksi % Nilai (Rp) 1 PT. Ikagriya Darmapersada 17.989.200 4/3/2014 2% 359.784 2 PT. Kartika Eka Jaya Abadi 1.853.150 4/3/2014 2% 37.063 3 PT. Kartika Eka Jaya Abadi 908.100 4/3/2014 2% 18.162 4 PT. Kartika Eka Jaya Abadi 991.800 4/3/2014 2% 19.836 5 PT. Kartika Eka Jaya Abadi 2.710.650 4/3/2014 2% 54.213 6 PT. Kartika Eka Jaya Abadi 56.332.290 4/3/2014 2% 1.126.646 7 PT. Ikagriya Darmapersada 43.474.180 4/3/2014 2% 869.484 8 PT. Bangun Menara Abadi 51.394.070 4/3/2014 2% 1.027.881 9 PT. Kartika Eka Jaya Abadi 14,916,160 4/3/2014 2% 298,323 10 PT. Kartika Eka Jaya Abadi 31,558,800 4/3/2014 2% 631,176 11 PT. Anugrah Rayni Sentosa 30,960,800 5/3/2014 2% 619,216 12 PT. Citra Karsa Persada 65,794,340 5/3/2014 2% 1,315,887 13 PT. Anugrah Rayni Sentosa 54,014,100 5/3/2014 2% 1,080,282 14 PT. Bangun Menara Abadi 57,591,420 15/3/2014 2% 1,151,828


Lanjutan Tabel 5.4. PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana Masa Pajak Maret 2014 PPh 23 Tanggal DPP (Rp) No. Nama Perusahaan Transaksi % Nilai (Rp) 15 PT. Ikagriya Darmapersada 51,439,080 20/3/2014 2% 1,028,782 16 PT. Anugrah Rayni Sentosa 78,705,900 20/3/2014 2% 1,574,118 17 PT. Anugrah Rayni Sentosa 22,638,369 28/3/2014 2% 452,767 Jumlah 583,272,409 11,665,448

Perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana dalam masa pajak Maret 2014, memperoleh penghasilan bruto atas jasa konstruksi pembuatan pola beton sebesar Rp583.272.409,00 dan penghasilan yang dipotong oleh customer adalah 2% senilai dengan Rp11.665.448,00 Tabel 5.5. PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana Masa Pajak April 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nama Perusahaan PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Rekacipta Bangun Pratama PT. Citra Abadi Mandiri PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Citra Karsa Persada PT. Citra Karsa Persada

Jumlah

DPP (Rp)

55,656.300 5.246.640 4.912.800 5.731.600 4.912.800 4.510.600 11.624.400 26.042.350 19.263.930 14.948.080 15.557.200 4.510.600 172.917.300

Tanggal Transaksi 8/4/2014 11/4/2014 11/4/2014 11/4/2014 11/4/2014 14/4/2014 17/4/2014 17/4/2014 17/4/2014 17/4/2014 22/4/2014 22/4/2014

% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

PPh 23 Nilai (Rp) 1.113.126 104.933 98.256 114.632 98.256 90.212 232.488 520.847 385.279 298.962 311.144 90.212 3.458.347


Perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana dalam masa pajak April 2014, memperoleh penghasilan bruto atas jasa konstruksi pembuatan pola beton sebesar Rp186.648.420,00 dan penghasilan yang dipotong oleh customer adalah 2% senilai dengan Rp3.732.968,00 Tabel 5.6. PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana Masa Pajak Mei 2014 No. 1 2 3

Nama Perusahaan

DPP (Rp)

10.061.240 PT. Ikagriya Darmapersada 23.221.000 PT. Rekacipta Bangun Pratama 35.296.965 Jumlah 68.579.205 PT. Kartika Eka Jaya Abadi

Tanggal Transaksi 13/5/2014 14/5/2014 23/5/2014

% 2% 2% 2%

PPh 23 Nilai (Rp) 201.225 464.420 705.939 1.371.584

Perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana dalam masa pajak Mei 2014, memperoleh penghasilan bruto atas jasa konstruksi pembuatan pola beton sebesar Rp68.579.205,00 dan penghasilan yang dipotong oleh customer adalah 2% senilai dengan Rp1.371.584,00 Tabel 5.7. PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana Masa Pajak Juni 2014 No. 1 3 4 5 6 7 8

Nama Perusahaan PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Metropolitan Surya Graha PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Metropolitan Surya Graha PT. Kartika Eka Jaya Abadi

Jumlah

DPP (Rp)

6.838.440 1.502.800 21.494.816 4.206.400 19.766.460 13.541.120 51.016.350 118.366.386

Tanggal Transaksi 6/6/2014 10/6/2014 11/6/2014 11/6/2014 21/6/2014 21/6/2014 21/6/2014

% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

PPh 23 Nilai (Rp) 136.769 30.056 429.896 84.128 395.329 270.822 1.020.327 2.367.328


Perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana dalam masa pajak Juni 2014, memperoleh penghasilan bruto atas jasa konstruksi pembuatan pola beton sebesar Rp118.366.386,00 dan penghasilan yang dipotong oleh customer adalah 2% senilai dengan Rp2.367.328,00. Tabel 5.8. PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana Masa Pajak Juli 2014 PPh 23 % Nilai (Rp) 1 PT. Metropolitan Surya Graha 13.862.818 1/7/2014 2% 277.256 2 PT. Metropolitan Surya Graha 22.472.713 1/7/2014 2% 449.454 3 PT. Metropolitan Surya Graha 19.262.325 1/7/2014 2% 385.247 4 PT. Citra Karsa Persada 62.677.775 4/7/2014 2% 1.253.556 5 PT. Citra Karsa Persada 15.562.137 4/7/2014 2% 311.243 6 PT. Ikagriya Darmapersada 87.527.407 12/7/2014 2% 1.750.548 7 PT. Hunipersada Citranusa 17.808.453 16/7/2014 2% 356.169 Jumlah 239.173.628 4.783.473 Perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana dalam masa pajak Juli 2014, memperoleh No.

Nama Perusahaan

DPP (Rp)

Tanggal Transaksi

penghasilan bruto atas jasa konstruksi pembuatan pola beton sebesar Rp239.173.628,00 dan penghasilan yang dipotong oleh customer adalah 2% senilai dengan Rp4.783.473,00 Tabel 5.9. PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana Masa Pajak Agustus 2014 No.

Nama Perusahaan

DPP (Rp)

Tanggal Transaksi

1 2 3 4

PT. Rekacipta Bangun Pratama

10.956.635 6.488.520 946.800 3.767.190

11/8/2014 11/8/2014 11/8/2014 11/8/2014

PT. Ikagriya Darmapersada PT. Ikagriya Darmapersada PT. Kartika Eka Jaya Abadi

% 2% 2% 2% 2%

PPh 23 Nilai (Rp) 219.133 129.770 18.936 75.344


Lanjutan Tabel 5.9. PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana Masa Pajak Agustus 2014 PPh 23 % Nilai (Rp) 5 PT. Anugrah Rayni Sentosa 5.247.060 11/8/2014 2% 104.941 6 PT. Anugrah Rayni Sentosa 2.104.200 11/8/2014 2% 42.084 7 PT. Anugrah Rayni Sentosa 3.600.940 11/8/2014 2% 72.019 8 PT. Sinergi Cipta Karya 78.949.943 22/8/2014 2% 1.578.999 9 PT. Sinergi Cipta Karya 17.247.230 22/8/2014 2% 344.945 Jumlah 129.308.518 2.586.170 Perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana dalam masa pajak Agustus 2014, No.

Nama Perusahaan

DPP (Rp)

Tanggal Transaksi

memperoleh penghasilan bruto atas jasa konstruksi pembuatan pola beton sebesar Rp129.308.518,00 dan penghasilan yang dipotong oleh customer adalah 2% senilai dengan Rp2.586.170,00 Tabel 5.10. PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana Masa Pajak September 2014 PPh 23 % Nilai (Rp) 1 PT. Kartika Eka Jaya Abadi 4,754,680 5/9/2014 2% 95,094 2 PT. Metropolitan Surya Graha 1,062,880 5/9/2014 2% 21,258 3 PT. Metropolitan Surya Graha 1,290,030 5/9/2014 2% 25,801 Jumlah 7,107,590 142,152 Perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana dalam masa pajak September 2014, No.

Nama Perusahaan

DPP (Rp)

Tanggal Transaksi

memperoleh penghasilan bruto atas jasa konstruksi pembuatan pola beton sebesar Rp7.107.590,00 dan penghasilan yang dipotong oleh customer adalah 2% senilai dengan Rp142.152,00


Tabel 5.11. PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana Masa Pajak Oktober 2014 PPh 23 % Nilai (Rp) 1 PT. Citra Abadi Mandiri 10,326,400 13/10/2014 2% 206,528 2 PT. Anugrah Rayni Sentosa 1,491,224 20/10/2014 2% 29,824 3 PT. Ikagriya Darmapersada 23.284.800 20/10/2014 2% 465.696 4 PT. Metropolitan Surya Graha 12.187.200 20/10/2014 2% 243.744 5 PT. Metropolitan Surya Graha 13.202.800 20/10/2014 2% 264.056 6 PT. Metropolitan Surya Graha 14.218.400 20/10/2014 2% 284.368 7 PT. Kartika Eka Jaya Abadi 20.256.000 20/10/2014 2% 405.120 Jumlah 94.966.824 1.899.336 Perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana dalam masa pajak Oktober 2014, No.

Nama Perusahaan

DPP (Rp)

Tanggal Transaksi

memperoleh penghasilan bruto atas jasa konstruksi pembuatan pola beton sebesar Rp94.966.824,00 dan penghasilan yang dipotong oleh customer adalah 2% senilai dengan Rp1.899.336,00 Tabel 5.12. PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana Masa Pajak November 2014 PPh 23 % Nilai (Rp) 1 PT. Anugrah Rayni Sentosa 16.388.800 1/11/2014 2% 327.776 2 PT. Anugrah Rayni Sentosa 5.079.400 1/11/2014 2% 101.588 3 PT. Ikagriya Darmapersada 5.828.864 1/11/2014 2% 116.577 Jumlah 27.297.064 545.941 Perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana dalam masa pajak November 2014, No.

Nama Perusahaan

DPP (Rp)

Tanggal Transaksi

memperoleh penghasilan bruto atas jasa konstruksi pembuatan pola beton sebesar Rp27.297.064,00 dan penghasilan yang dipotong oleh customer adalah 2% senilai dengan Rp545.941,00


Tabel 5.13. PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Concretindo Citra Sarana Masa Pajak Desember 2014 PPh 23 % Nilai (Rp) 1 PT. Anugrah Rayni Sentosa 2.838.600 15/12/2014 2% 56.772 2 PT. Sinergi Cipta Karya 5.188.902 29/12/2014 2% 103.778 3 PT. Hunipersada Citranusa 3.432.780 29/12/2014 2% 68.656 4 PT. Sinergi Cipta Karya 1.138.970 29/12/2014 2% 22.779 Jumlah 12.599.252 251.985 Perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana dalam masa pajak Desember 2014, No.

Nama Perusahaan

DPP (Rp)

Tanggal Transaksi

memperoleh penghasilan bruto atas jasa konstruksi pembuatan pola beton sebesar Rp12.599.252,00 dan penghasilan yang dipotong oleh customer adalah 2% senilai dengan Rp251.985,00. b.

Rincian penghitungan pajak penghasilan terutang menurut peraturan perpajakan. Penghitungan menggunakan Tarif Final Pasal 23.

Tabel 5.14. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak Januari 2014 Nilai PPh No Nama Tanggal Terutang Nomor Bukti Potong . Perusahaan Pemotongan (Rp) PT. Ikagriya 28/2/2014 1 293.096 001/ID-K/F/II/14 2 3 4 5 6

Darmapersada PT. Citra Karsa Persada PT. Estetika Griya Sarana PT. Ikagriya Darmapersada PT. Bangun Menara Abadi PT. Karyacipta Bangun Mandiri

11/3/2014 30/4/2014

.....04/PPH4(2)/CCSCKP/111/2014 00001/PPH 58.956 FINAL/EGS/IV/2014

383.268

28/2/2014

274.299

010/ID-K/F/II/14

14/3/2014

201.225

000020/PPH4

10/3/2014

293.100 000010/PPH4/KBM/III/201 4 1.503.944


Tabel 5.15. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak Februari 2014 Nilai PPh Nama Tanggal No. Terutang Nomor Bukti Potong Perusahaan Transaksi (Rp) PT. Anugrah 3/4/2014 1 Rayni Sentosa 288.075 ARS/2014/IV/031 2 3 4 5

PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Ikagriya Darmapersada

3/4/2014

82.808

ARS/2014/IV/026

3/4/2014

419.765

ARS/2014/IV/025

10/4/2014

304.886

28/3/2014

Jumlah

00003/PPH4/KEJA/IV/2014

72.446

007/ID-K/F/III/14

1.167.980

Tabel 5.16. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak Maret 2014 Nilai PPh Nama Tanggal No. Terutang Nomor Bukti Potong Perusahaan Transaksi (Rp) PT. Ikagriya 30/4/2014 1 359.784 005/ID-K/F/IV/14 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Darmapersada PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Ikagriya Darmapersada PT. Bangun Menara Abadi PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Kartika Eka Jaya Abadi

5/6/2014

37.063

000001/PPH4/PJK/VI/2014

5/6/2014

18.162

000003/PPH4/PJK/VI/2014

5/6/2014

19.836

000004/PPH4/PJK/VI/2014

5/6/2014

54.213

000005/PPH4/PJK/VI/2014

22/5/2014

1.126.646 000010/PPH4/KEJA/V/2014

30/5/2014

869.484

14/4/2014

1.027.881

5/6/2014

298.323

7/5/2014

631.176 000003/PPH4/KEJA/V/2014

006/ID-K/F/V/14 000024/PPH4 000002/PPH4/PJK/VI/2014


Lanjutan Tabel 5.16. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak Maret 2014 Nilai PPh Tanggal No. Nama Perusahaan Terutang Nomor Bukti Potong Transaksi (Rp) PT. Anugrah Rayni 5/5/2014 11 619.216 ARS/2014/V/032 12 13 14 15 16 17

Sentosa PT. Citra Karsa Persada PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Bangun Menara Abadi PT. Ikagriya Darmapersada PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Anugrah Rayni Sentosa

24/4/2014

1.315.887

.....06/PPH4(2)/CCSCKP/IV/2014....(2)

23/5/2014

1.080.282

ARS/2014/V/045

25/4/2014

1.151.828

000029/PPH4

30/4/2014

1.028.782

017/ID-K/F/IV/14

28/5/2014

1.574.118

ARS/2014/V/050

6/6/2014

452.767

Jumlah

ARS/2014/VI/052

11.665.448

Tabel 5.17. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak April 2014 Nilai PPh Tanggal No. Nama Perusahaan Terutang Nomor Bukti Potong Transaksi (Rp) PT. Kartika Eka 30/6/2014 1.113.126 00017/PPH4/PJK/VI/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jaya Abadi PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Rekacipta Bangun Pratama PT. Citra Abadi Mandiri PT. Metropolitan Surya Graha

28/5/2014

104.933

069/MSG/CCS/V/2014

28/5/2014

98.256

071/MSG/CCS/V/2014

28/5/2014

114.632

072/MSG/CCS/V/2014

28/5/2014

98.256

073/MSG/CCS/V/2014

28/5/2014

90.212

074/MSG/CCS/V/2014

30/4/2014

232.488

05/PPH4(2)/RC/IV/14

18/6/2014

520.847

000013/PPH4/CAMPG/VI/2014

28/7/2014

385.279

101/MSG/CCS/VII/2014


Lanjutan Tabel 5.17. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak April 2014 Nilai PPh Tanggal No. Nama Perusahaan Terutang Nomor Bukti Potong Transaksi (Rp) PT. Metropolitan 28/7/2014 10 298.962 100/MSG/CCS/VII/2014 11 12

Surya Graha PT. Citra Karsa Persada PT. Citra Karsa Persada

.....080/PPH4(2)/CCSCKP/VII/2014.....(2) .....07/PPH4(2)/CCS17/6/2014 90.212 CKP/VI/2014....(2) 3.732.968 17/7/2014

311.144

Tabel 5.18. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak Mei 2014 Nilai PPh Nama Tanggal No. Terutang Nomor Bukti Potong Perusahaan Transaksi (Rp) PT. Kartika Eka 15/7/2014 1 201.225 000009/pph4/keja/vii/2014 2 3

Jaya Abadi PT. Ikagriya Darmapersada PT. Rekacipta Bangun Pratama

30/6/2014

464.420

002/ID-K/F/VI/14

31/12/2014

705.939

01/PPH4(2)/RC/XII/14

1.371.584

Tabel 5.19. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak Juni 2014 Nilai PPh Nama Tanggal No. Terutang Nomor Bukti Potong Perusahaan Transaksi (Rp) PT. Anugrah 25/8/2014 1 136.769 ARS/2014/VIII/090 2 3 4 5

Rayni Sentosa PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Metropolitan Surya Graha PT. Kartika Eka Jaya Abadi

20/8/2014

30.056 000005/PPH4/KEJ/VIII/2014

25/8/2014

429.896

28/8/2014

84.128

20/8/2014

395.329

ARS/2014/VIII/091 105/MSG/CCS/VIII/2014 000004/PPH4/KEJA/VIII/2014


Lanjutan Tabel 5.19. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak Juni 2014 Nilai PPh Nama Tanggal No. Terutang Nomor Bukti Potong Perusahaan Transaksi (Rp) PT. Metropolitan 28/9/2014 6 270.822 153/MSG/CCS/IX/2014 Surya Graha

7

PT. Kartika Eka Jaya Abadi

2/9/2014 1.020.327 000001/PPH4/KEJA/IX/201 4 2.702.144

Tabel 5.20. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak Juli 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7

Nama Perusahaan

Tanggal Transaksi

PT. Metropolitan 28/9/2014 Surya Graha PT. Metropolitan 28/9/2014 Surya Graha PT. Metropolitan 28/9/2014 Surya Graha PT. Citra Karsa 11/9/2014 Persada PT. Citra Karsa 21/8/2014 Persada PT. Ikagriya 30/9/2014 Darmapersada PT. Hunipersada 17/10/2014 Citranusa

Nilai PPh Terutang (Rp)

Nomor Bukti Potong

277.256

151/MSG/CCS/IX/2014

449.454

150/MSG/CCS/IX/2014

385.247

152/MSG/CCS/IX/2014

....13/PPH4(2)/CCSCKP/IX/2014....(2) .....10/PPH4(2)/CCS311.243 CKP/VIII/2014....(2)

1.253.556

1.750.548 356.169 4.783.473

003/ID-K/F/IX/14 000001/PPH4/HCN/X/2014


Tabel 5.21. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak Agustus 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Perusahaan

Tanggal Transaksi

PT. Rekacipta Bangun Pratama PT. Ikagriya Darmapersada PT. Ikagriya Darmapersada PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Sinergi Cipta Karya PT. Sinergi Cipta Karya

31/8/2014


Nomor Bukti Potong

219.133

01/PPH4(2)/RC/VIII/14

129.770

004/ID-K/F/IX/14

30/9/2014

18.936

006/ID-K/F/IX/14

16/10/2014

75.344

000008/PPH4/KEJA/X/2014

23/9/2014

104.941

ARS/2014/IX/107

23/9/2014

42.084

ARS/2014/IX/105

23/9/2014

72.019

ARS/2014/IX/106

30/9/2014

1.578.999

029/IX/2014

30/9/2014

344.945

030/IX/2014

30/9/2014

2.586.170

Tabel 5.22. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak September 2014 No. 1 2 3

Nama Perusahaan

Tanggal Transaksi

PT. Kartika Eka Jaya Abadi PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha

14/11/2014

Nilai PPh Terutang (Rp) 95.094

Nomor Bukti Potong

000003/PPH4/KEJA/XI/2014

28/10/2014

21.258

177/MSG/CCS/X/2014

28/10/2014

25.801

178/MSG/CCS/X/2014

142.152


Tabel 5.23. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak Oktober 2014 No . 1 2 3 4 5 6 7


Nama Perusahaan

Tanggal Transaksi

PT. Citra Abadi Mandiri PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Ikagriya Darmapersada PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Metropolitan Surya Graha PT. Kartika Eka Jaya Abadi

17/11/2014

206.528

2/12/2014

29.824

ARS/2014/XII/138

31/12/2014

465.696

002/ID-K/F/XII/14

28/11/2014

243.744

185/MSG/CCS/XII/2014

28/11/2014

264.056


28/11/2014

284.368


10/12/2014

405.120

000006/PPH4/KEJA/XII/201 4

Nomor Bukti Potong 000005/PPH4/CAM/PG/XI/2014

1.899.336

Tabel 5.24. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak November 2014 No. 1 2 3

Nama Perusahaan

Tanggal Transaksi


PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Anugrah Rayni Sentosa PT. Ikagriya Darmapersada

2/12/2014

327.776

ARS/2014/XII/140

2/12/2014

101.588

ARS/2014/XII//139

31/12/2014

116.577

006/ID-K/F/XII/14

545.941

Nomor Bukti Potong


Tabel 5.25. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Tarif Final Masa Pajak Desember 2014 No.

Tanggal Transaksi


PT. Anugrah

17/3/2015

56.772

PT. Sinergi

30/1/2015

103.778

PT. Hunipersada

13/2/2015

68.656

000002/PPH4/HCN/11/2015

PT. Sinergi Cipta Karya

30/1/2015

22.779

00001/PPH FINAL-SCK I/2015

Nama Perusahaan

1 Rayni Sentosa 2 Cipta Karya 3 Citranusa 4

251.985 Sumber: Data Diolah

Nomor Bukti Potong ARS/2015/III/030 00002/PPH FINAL-SCK I/2015


c.

Teknik analisis komparasi, dengan membandingkan antara penghitungan

PPh

terutang

yang

memotong

penghasilan

perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana dengan penghitungan PPh terutang menurut peraturan perpajakan. Dari ilustrasi penghitungan yang dilakukan penulis, diperoleh hasil yang sama dengan penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk transaksi penjualan pada tahun 2014.

Tabel 5.26. Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Bulan

DPP

75.197.205 Januari 58.399.020 Februari Maret 598.831.909 April 186.648.420 68.579.205 Mei 135.107.220 Juni 239.173.628 Juli 129.308.518 Agustus 7.107.590 September Oktober 94.966.824 November 27.297.064 Desember 12.599.252 Sumber: Data Diolah

PPh Menurut Perusahaan (Rp) 1.503.944 1.167.980 11.665.448 3.458.347 1.371.584 2.367.328 4.783.473 2.586.170 142.152 1.899.336 545.941 251.985

PPh Menurut Aturan (Rp) 1.503.944 1.167.980 11.665.448 3.458.347 1.371.584 2.367.328 4.783.473 2.586.170 142.152 1.899.336 545.941 251.985

Selisih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2.

Pelaporan PPh Terutang Final atas Usaha Jasa Konstruksi. Tabel 5.27. Prosedur Pelaporan SPT Sesuai

No.

Aktivitas

1

Ketepatan waktu pelaporan SPT

V

2

Ketepatan nominal pembayaran

V

3

Mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar

4

SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak

V

5

Penyampaian SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

V

V

Tidak Sesuai

Keterangan Tidak ditemukan data pelaporan yang terlambat pembayaran jatuh tempo. Jumlah yang dibayar telah sesuai dengan tarif yang harus dibayar. Perusahaan sudah mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatanganinya. SPT perusahaan ditandatangani oleh kuasa pajak dan dilampiri dengan surat kuasa khusus Penyampaian SPT Tahunan langsung ke KPP Tangerang Timur tempat Wajib Pajak terdaftar

Sumber: Data diolah Perusahaan selalu menyetorkan pajaknya tepat pada waktu yaitu pada tanggal sebelum jatuh tempo. Jumlah PPh yang dipotong, disetorkan dan dilaporkan sudah sesuai dengan peraturan yang seharusnya. SPT tahunan tahun 2014 sudah diisi dan disampaikan oleh perusahaan. Pelaporan dilakukan dengan benar, lengkap, dan juga jelas, serta sudah ditandatangani oleh direktur perusahaan dan diberikan cap perusahaan. SPT tahunan perusahaan dilaporkan langsung ke KPP Tangerang Timur pada April 2015.


C. Pembahasan 1.

Penghitungan PPh terutang final atas jasa konstruksi. Di dalam perusahaan, penghitungan pajak penghasilan perusahaan dikenakan tarif sebesar 2%. Penghitungan pajak penghasilannya dilakukan setiap masa bulanan dari bulan Januari hingga Desember 2014. Perusahaan ini sudah memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang menyatakan bahwa perusahaan ini mempunyai klasifikasi/kualifikasi usaha pada tingkat II. Klasifikasi usaha pada tingkat II berarti bahwa perusahaan ini masuk ke dalam golongan usaha kecil. Perusahaan juga sudah mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Penghitungan PPh yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan di dalam aturan. Tarif yang dikenakan perusahaan sudah sesuai dengan aturan dan terdapat pada SIUJK dan akte permodalannya, sehingga dalam penghitungan PPh terutang final atas jasa konstruksi di PT. Concretindo Citra Sarana ini dapat dikatakan sudah mengacu pada peraturan yang ada.

2.

Melaporkan SPT Tahunan 1771 PT. Concretindo Citra Sarana Pada PT. Concretindo Citra Sarana, PPh terutangnya dipotong oleh pihak lain (pemberi kerja) maka dalam pelaporan SPT menggunakan SPT tahunan. Pelaporan SPT PPh untuk wajib pajak badan memiliki kode formulir 1771, untuk usaha jasa konstruksi karena sudah dikenakan PPh final maka seharusnya status SPT


tahunannya adalah nihil. Nihil bukan berarti tidak membeyar pajak, karena pajak yang telah dipungut tetap dibayar langsung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Berdasarkan teknik analisis deskriptif, pelaporan SPT perusahaan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bagian keuangan perusahaan, dapat diketahui bahwa perusahaan selalu mengisi SPT dengan benar, melaporkan SPT tepat waktu yaitu pada akhir tahun pajak April 2015. Perusahaan dapat dikatakan sudah melaporkan SPTnya dengan tepat waktu dan sudah mengisi SPT serta menyampaikan SPTnya dengan lengkap, benar, dan jelas karena perusahaan telah menerima bukti tanda terima SPT tahunan dari KPP Tangerang Timur tempat SPT tahunan perusahaan dilaporkan. Berikut adalah bukti tanda terima SPT tahunan perusahaan yang berarti bahwa perusahaan sudah melaporkan SPT tahunannya ke KPP dan SPT tahunannya dianggap sudah memenuhi ketentuan.

Gambar 5.1 Bukti Tanda Terima SPT Tahunan Perusahaan


BAB VI. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penghitungan PPh terutang oleh PT. Concretindo Citra Sarana atas usaha jasa konstruksinya dapat dikatakan sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. PPh terutang perusahaan yang dipotong oleh pihak lain sudah sesuai dengan tarif PPh terutang final atas jasa konstruksi. PPh yang dipotong oleh pihak lain juga sudah mempunyai bukti pemotongan dari pihak yang memotong. 2. Pelaporan SPT tahunan PPh final wajib pajak badan atas jasa konstruksi menggunakan formulir 1771, perusahaan sudah mengisi dan sudah melaporkan SPT tahunannya ke KPP tempat perusahaan terdaftar, yaitu di KPP Tangerang Timur. Perusahaan juga sudah mendapatkan bukti tanda terima SPT tahunan dari KPP tersebut.

B. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan, dalam penelitian ini data yang diperlukan untuk menganalisis pelaporan SPT tidak bisa digunakan untuk memberikan hasil analisis yang akurat dikarenakan SPT tahunan perusahaan tidak bisa didapatkan, sehingga dalam analisis pelaporan SPT perusahaan hanya berdasarkan pada wawancara dengan

68


bagian keuangan perusahaan dan dengan bukti tanda terima SPT tahunan perusahaan. SPT tahunan perusahaan tidak bisa didapatkan karena perusahaan tidak mengijinkan SPTnya untuk dipublikasikan.

C. Saran Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 1. PT. Concretindo Citra Sarana hendaknya selalu menerapkan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada saat itu sehingga mengurangi kesalahan dalam pembayaran pajak penghasilan dan selalu melaporkan SPT dengan benar, jelas, dan lengkap, serta tepat pada waktunya agar terbebas dari sanksi keterlambatan berupa denda administrasi. 2. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya harus bisa mendapatkan bukti konkrit berupa SPT tahunan perusahaan yang asli, agar hasil yang diperoleh dari analisis pelaporan SPT dapat dikatakan lebih akurat.


DAFTAR PUSTAKA

Panduan Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi. 2008. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Handayani, Rizkya Harum. (2012). “Evaluasi dan Analisis Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan pada Perusahaan Jasa Konstruksi”. Estika, Aurelia Puspa Nadya. 2011. “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak Badan”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi Offset, Yogyakarta. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

70


LAMPIRAN

71


LAMPIRAN I. HASIL WAWANCARA 1. Bagaimana terbentuknya perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana ini? Perusahaan ini terbentuk sejak tahun 2008, berawal dari banyak munculnya perusahaan atas jasa konstruksi di Indonesia. Sehingga pemilik perusahaan memutuskan untuk membuat perusahaan pola cetak beton yang semakin lama semakin banyak digemari oleh masyarakat umum dan diharapkan dapat bersaing di kalangan pasar sehingga dapat menjadi perusahaan pola cetak beton terkemuka dengan menjadi pilihan yang unggul. 2. Siapa pemilik perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana ini? Perusahaan ini merupakan usaha bersama yang dimiliki oleh Bapak Untoro Bapak Panardi, Bapak Kurniadi, dan Bapak Kurniawan. 3. Bagaimana perkembangan perusahaan selama kurang lebih 7 tahun ini? Perkembangan di dalam perusahaan dapat

dikatakan mengalami

perkembangan yang baik. Semakin lama perusahaan merasakan persaingan yang ada semakin ketat sehingga perusahaan terlebih divisi marketing selalu mencoba inovasi baru terhadap produk yang ditawarkan dan dihasilkan. 4. Bagaimana struktur organisasi yang ada di perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana ini? Jadi, struktur organisasi di dalam perusahaan ini menggunakan struktur organisasi fungsional. Di sini ada pimpinan yang mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberikan komando kepada setiap bawahannya sesuai dengan hubungannya di dalam fungsi tersebut.


5. Bagaimana aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2014 di perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana ini? Selama tahun 2014, perusahaan melakukan banyak transaksi atas pembuatan pola cetak beton. Rata-rata setiap tahunnya perusahaan menyelesaikan pekerjaan sebesar 17.150 𝑚2 . Dari setiap transaksi, akan dicatat ke dalam data penghasilan dan dipotong pajak penghasilannya oleh pemberi kerja, dan perusahaan mendapatkan selembar bukti pemotongan pajak penghasilannya. Dari apa yang dilakukan perusahaan, perusahaan berusaha mendapatkan keuntungan dengan tetap memperhatikan pekerjaan yang dikerjakan untuk selalu tetap berkualitas dan bermutu baik. Maka perusahaan selalu tepat menghitung luasan yang akan dibuat pola cetak betonnya agar tidak ada bahan yang tersisa, mengecilkan human error, dan memberikan standar untuk masing-masing kegunaan pola betonnya. 6. Di KPP mana perusahaan PT. Concretindo Citra Sarana terdaftar? Perusahaan terdaftar di KPP Tangerang Timur. 7. Kapan perusahaan melaporkan SPTnya? Perusahaan melaporkan SPT tahunan 2014 pada tanggal 30 Maret 2015. Karena tahun pajak 2014 dilaporkan tahun 2015. Penyampaian SPT tahunan dilakukan secara langsung di KPP Tangerang Timur. 8. Berapa total PPh terutang yang dicantumkan di dalam SPT? PPh terutang perusahaan yang tercantum di SPT adalah sebesar Rp31.743.661,00


9. Apakah perusahaan pernah mendapatkan sanksi administrasi karena keterlambatan pelaporan pajaknya? Sejauh ini belum pernah, karena kami selalu melaporkan SPT kami tidak melebihi tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh temponya kan akhir bulan April. Rugi juga kalau harus membayar denda. 10. Siapa yang menandatangani SPT tahunan perusahaan? Yang menandatangani SPT tahunan tahun 2014 PT. Concretindo Citra Sarana adalah Kurniawan Nursalim, selaku direktur perusahaan. 11. Apakah SPT yang disampaikan ke KPP pernah dikembalikan karena ketidak lengkapan dokumen? Sejauh ini belum pernah, karena sudah dipersiapkan dengan baik sehingga tidak mengulur waktu untuk merevisi kelengkapan dokumen yang harus disampaikan bersama SPT tahunannya, semua SPT diisi dengan lengkap dan jelas.


LAMPIRAN II. BUKTI POTONG PT. CONCRETINDO CITRA SARANA



















































































EVALUASI PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI SKRIPSI

Recommend Documents