EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA RUMAH

Download PASAL 21 PADA RUMAH SAKIT PERMATA BUNDA. PURWODADI. SKRIPSI ... yang sesuai dengan undang-undang perpajakan (UU No. 17 tahun 2000 : ...

0 downloads 420 Views 4MB Size
EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA RUMAH SAKIT PERMATA BUNDA PURWODADI

SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh : ULIN DEPPI MARYATI B 200 050 138

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Pada hakekatnya pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia pada saat ini merupakan pembangunan nasional yang merata baik dalam bidang ekonomi, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta merata baik materiil maupun spirituil berdasarkan pancasila dan UUD 1945 didalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, tertib dan damai. Untuk melaksanakan pembangunan nasional yang adil dan merata di segala bidang, maka diperlukan adanya sarana yang memadai, salah satu sarana penting yang diperlukan dalam pelaksanaan penbangunan nasional adalah tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

dalam

pembangunan

nasional

sehingga

dapat

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu penggalangan dana harus dilakukan secara rutin dan terus menerus, salah satu usaha yang cukup efisien adalah dengan cara memungut pajak atau penarikan pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan (UU No. 17 tahun 2000 :

1

2

tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan) Wajib Pajak yang merupakan perpindahan dari sebagian kekayaan atau harta yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara, yang prosesnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum (yuridis) yang berlaku dan memiliki karakteristik tersendiri. Ciri khas ini pula yang membedakannya dengan jenis penerimaan atau jenis pungutan yang lainnya. Karena pembayaran pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri tidak tergantung pada pinjaman luar negeri. Dalam hal ini partisipasi dan kesadaran masyarakat juga sangat menentukan suksesnya pembangunan nasional yang diwujudkan dengan membayar pajak secara teratur, agar pembayaran pajak dapat berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting, pemerintah berfungsi sebagai penerima pajak atau administrator untuk penerimaan negara, regulator serta inspektor, apakah masyarakat telah melaksanakan kewajiban pajak sebagai mana yang telah diatur dalam ketentuanketentuan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem Self Assesment yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah harta kekayaannya dan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan sendiri pajaknya ke Kantor Kas

3

Negara. Agar sistem pembayaran tersebut berjalan secara efektif dan efisien, maka keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (Low Enforcement) merupakan hal yang pokok bagi suksesnya peraturan perundang-undangan. Pemahaman dan pengertian masyarakat khususnya wajib pajak terhadap perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangatlah penting guna untuk melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajiban dibidang perpajakan yang berlaku terutama dalam hal pembayaran pajak penghasilan. PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain yang yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 UU no. 17 tahun 2000. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintahan, dana pensiun, badan usaha dan penyelenggara kegiatan. Rumah Sakit PERMATA Bunda (RS.PERMATA BUNDA) merupakan salah satu rumah sakit dari tiga rumah sakit besar yang ada pada kawasan kabupaten Grobogan tepatnya didaerah Purwodadi. Rumah sakit ini kegiatanya tidak hanya melayani rawat inap tapi juga dilengkapi dengan poliklinik dengan peralatan yang cukup memadai, apalagi dalam kasus menangani kelahiran rumah sakit ini menjadi tempat rujukan. Dalam upayanya memenuhi kebutuhan masyrakat dalam bidang pelayanan

4

kesehatan yang berkualitas PT. Permata Bunda Utama melalui salah satu usahanya RS. Permata Bunda terus berupaya untuk meningkatkan manajemen rumah sakit secara profesional dengan cara melengkapi sarana dan prasarana maupun mengembangkan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan meningkatkan jumlah pegawai, tenaga medis, serta peralatan-peralatan medis yang memenuhi standar sebagai rumah sakit yang baik. Pada beberapa tahun terakhir ini RS. Permata Bunda banyak mengalami kemajuan dalam kegiatan untuk menciptakan pelayanan medis yang baik berdampak pada meningkatnya jumlah pasien dan semakin tingginya kepercayaan masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan gaji karyawannya. Dari penghasilan yang diterima oleh karyawan akan dikenakan PPh pasal 21 yang dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan dari pemberi kerja. Bertitik tolak dari pemikiran diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan

judul



EVALUASI

PENGHITUNGAN

PAJAK

PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP PADA RS. PERMATA BUNDA PURWODADI ”

B. Perumusan Masalah Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat diketahui betapa pentingnya penghitungan pada pajak penghasilan. Oleh sebab itu agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulis menitik beratkan pada masalah :

5

1. Bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2008 pada RS. PERMATA BUNDA Purwodadi 2. Bagaimana pelaksanaan perhitungan

Pajak Penghasilan Pasal

21

akhir tahun pada RS. PERMATA BUNDA Purwodadi.

C. Pembatasan Masalah Mengingat luasnya permasalahan dalam lingkup pajak penghasilan PPh pasal 21 serta adanya keterbatasan data yang diperoleh, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu penghitungan PPh karyawan tetap pasal 21 dengan menggunakan UU No. 17 tahun 2000. Objek penelitiannya adalah Penghitungan PPh Karyawan Tetap (PPh) Pasal 21 pada RS. PERMATA BUNDA Purwodadi periode penelitian 2008.

D. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mangevaluasi penghitungan PPh pasal 21 pada RS. PERMATA BUNDA Purwodadi. 2. Untuk mangevaluasi penghitungan PPh pasal 21 pada RS. PERMATA BUNDA Purwodadi sudah sesuai dengan PPh pasal 21 apakah telah tahun sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000.

6

E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Penulis Menambah pengetahuan khususnya dibidang perpajakan mengenai cara perhitungan PPh pasal 21 sehingga kelak dapat menerapkan kombinasi yang tetap antara keadaan teoritis dengan praktek dengan pekerjaan yang sesuai. 2. Bagi Perusahaan Sebagai bahan informasi yang penting tentang pengetahuan perpajakan sehingga akan lebih memahami sesuatu yang menjadi kewajibannya selaku subyek pajak seperti melakukan pembukuan, kewajiban untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang.

F. Sistematika Penulisan Agar pembahasan penelitian dapat mencapai tujuan dan dapat terarah, maka skripsi ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN. Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II

: LANDASAN TEORI. Dalam bab ini menguraikan yang bersifat teoritis sebagai dasar untuk pembahasan selanjutnya yaitu : Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan

7

Pajak, Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan, Biaya-biaya Yang Boleh Dikurangkan,

Metode

Pembukuan,

Kewajiban

Pajak

Subyektif, Pengertian Wajib Pajak, Wajib Pajak, pengertian PPh, Subyek Dan Obyek PPh, Pengurangan Penghasilan Yang Diperbolehkan, Tarif Pajak Penghasilan, Pengertian PPh Pasal 21, Pehitungan PPh Pasal 21, Surat Pemberitahuan Pajak. BAB III

: METODE PENELITIAN Dalam bab ini menguraikan tentang Obyek Penelitian, Data Dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis, Rencana Analisis, dan Alat Analisis.

BAB IV : ANALISIS DATA. Dalam bab ini menguraikan tentang serangkaian hasil penelitian yang diperoleh dari perusahaan mengenai : Prosedur Pencatatan, Pembayaran, serta Pelaporannya Pada Kanor PRIMKOPTI PURWODADI. BAB V

: PENUTUP Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan sarana yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi RS. PERMATA BUNDA Purwodadi.