EVALUASI REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN

Download penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten dengan target ..... Jurnal Wacana Kinerja, Vol 13 No.2, November 2010 : 173-185. Sas...
0 downloads 512 Views 480KB Size
Download PDF
Love PNG Images
EVALUASI REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007-2011

Naskah Publikasi

Disusun oleh : ARI WIDIYANTO B 200 080 227

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2012

EVALUASI REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007-2011 ARI WIDIYANTO B 200 080 227 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten dengan target penerimaan PBB yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2007-2011. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi kepada Kabupaten Klaten dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk periode selanjutnya. Dalam penelitian ini menggunakan analisis yang terdiri dari identifikasi target dan realisasi, analisis efektivitas, analisis laju pertumbuhan, analisis kontribusi, dan coverage ratio. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari KPP Pratama dan DPPKAD Kabupaten Klaten. Sumber data tersebut berdasarkan dokumen yang tersusun dalam arsip yang berupa ketetapan PBB, target dan realisasi, data luas objek PBB, dan penerimaan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Klaten pada tahun 2007 sampai 2011 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas Pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten pada tahun 2007 sampai 2011 dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 94,99% dengan kriteria efektif. Laju pertumbuhan penerimaan PBB di Kabupaten Klaten pada tahun 2008 sampai 2011 mengalami dinamika dari penurunan sampai dengan peningkatan kembali dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,88%. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Klaten tahun 2007 sampai 2011 belum begitu besar dengan rata-rata tingkat kontribusi sebesar 1,15%, tetapi coverage ratio di Kabupaten Klaten untuk tahun 2007 sampai 2011 selalu meningkat dengan rata-rata coverage ratio sebesar 83,22%, hal ini dikarenakan luas bumi yang dikenakan pajak di Kabupaten Klaten bertambah setiap tahunnya. Kata kunci : realisasi dan target, efektivitas, kontribusi penerimaan.

A. PENDAHULUAN Pajak adalah salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah serta untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah daerah. Saat ini pajak pusat yang sebagian penerimaannya telah diberikan kepada pemerintah daerah antara lain Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan. Sebagian besar yang telah diberikan seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Sedangkan pajak lainnya masih sebagian kecil. Pembagian penerimaan pajak pusat pemerintah daerah merupakan contoh penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan Pemerintah Pusat yang sebagian hasilnya diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. PBB dikenakan pada lima sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Penerimaan PBB dari sektor pedesaan dan perkotaan merupakan penerimaan PBB yang begitu besar. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, namun hasil penerimaan seluruhnya telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini telah digunakan pemerintah daerah untuk berbagai keperluan, terutama untuk pembangunan di daerah. Ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dan untuk pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak dengan kesadaran membayar yang cukup tinggi mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atau memperoleh dari bumi atau bangunan tersebut. Oleh karena itu wajar dan sepantasnya apabila mereka yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut diwajibkan memperoleh manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya dari negara melalui pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Klaten dengan target penerimaan PBB yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2007-2011.

B. TINJAUAN PUSTAKA Pajak Bumi dan Bangunan Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak. Yang dipentingkan adalah objeknya, dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting sehingga tidak mempengaruhi besarnya pajak (Soemitro, 1989: 2).

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Dasar hukum yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang No.12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (selanjutnya disebut UU PBB). Dalam pelaksanaannya, PBB juga diatur dalam peraturan pemerintah serta keputusan menteri keuangan sebagai dasar hukum PBB adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.12 tahun 1994. 2. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Menteri Keuangan N0.34/PMK.03/2005 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 4. Keputusan Menteri Keuangan No.1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. 5. Keputusan Menteri keuanagan N0.249/KMK.04/1993 tentang pelimpahan tempat dan tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 6. Keputusan Menteri Keuangan No.83/KMK.04/2000 tentang pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB). Adapun Pembagian hasil penerimaan PBB yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang PBB yang kemudian ditindak lanjuti dengan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjelaskan : 1. 10% untuk pemerintah pusat yang kemudian dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang ada diseluruh Indonesia. Pembagian kepada seluruh kabupaten atau kota didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebagi berikut : a. 65% dibagi secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota. b. 35% dbagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya untuk sektor pedesaan dan perkotaan mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. 2. 90% untuk pemerintah daerah yang kemudian dibagi dengan imbangan sebagai berikut : a. 16,2% untuk daerah propinsi yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi yang bersangkutan. b. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang disalurkan Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. c. 9% untuk biaya pemungutan yang kemudian dibagi lagi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Evaluasi Evaluasi adalah sebagai upaya memberikan penilaian tentang sesuatu. Dalam kaitan dengan suatu kebijakan, evaluasi lebih mengarah pada proses menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target yang ditentukan (Darwin, 1994). Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran yang skematis digunakan untuk memudahkan kegiatan penelitian sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang pasti dan selanjutnya akan dapat diperoleh implikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan: Pemerintah Kabupaten Klaten

Pendapatan daerah

PBB (UU No 12 tahun 1994) Anggaran Evaluasi Realisasi Hasil evaluasi

a. b. c. d. e.

Target dan realisasi Tingkat efektivitas Laju pertumbuhan Tingkat kontribusi Coverage ratio

Pembagian hasil atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Klaten, sehingga PBB dijadikan sarana yang efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dasar hukum yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang No.12 tahun 1994 tentang perubahan atas UndangUndang No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya dalam pemungutan PBB, pemerintah Kabupaten Klaten telah menentukan suatu anggaran dan realisasi dalam pelaksanaannya.

Pemungutan PBB yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten sesuai dengan besarnya PBB yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Klaten. Untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan pemungutan PBB tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi sebagai penilaian suatu program dalam mencapai tujuan. Adapun pengukuran dalam evaluasi penerimaan PBB yaitu menganalisis tingkat efektivitas penerimaan PBB untuk mengetahui bahwa pengelolaan PBB di Kabupaten Klaten telah dilakukan secara memadai, menganalisis laju pertumbuhan realisasi penerimaan PBB untuk mengetahui perkembangan dalam penerimaan PBB di Kabupaten Klaten, menganalisis tingkat kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan daerah untuk mengetahui sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh PBB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Klaten, coverage ratio untuk membandingkan luas bumi yang dikenakan pajak dengan luas bumi yang seharusnya dikenakan pajak. C. METODE PENELITIAN Ruang Lingkup dan Jenis Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten tahun 2007 sampai 2011. Alasan pengambilan ruang lingkup ini adalah untuk mengetahui pencapaian target penerimaan PBB dan pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Objek Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk memperoleh data tentang ketetapan PBB dan luas objek PBB dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten. Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Supomo dan Indriantoro,1999 : 147). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa : 1. Dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD): a. Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten tahun 2007-2011. b. Rekapitulasi penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Klaten tahun 2007-2011. 2. Dari KPP Pratama Klaten a. Rekapitulasi ketetapan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Klaten tahun 2007-2011. b. Data luas objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten tahun 2007-2011. Sumber data penelitian ini diperoleh dari : 1. DPPKAD di Kabupaten Klaten dan KPP Pratama Klaten.

2. Berbagai literatur buku mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, peraturan perundang-undangan pajak daerah. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu : 1. Dokumentasi Cara ini digunakan dengan cara melihat catatan dokumen dan arsip yang ada di DPPKAD Kabupaten Klaten dan KPP Pratama Klaten. 2. Studi kepustakaan Cara ini digunakan untuk mendapatkan keterangan teori-teori data yang diperlukan dalam pembahasan penelitian, landasan berfikir, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan hal yang diteliti. Teknik Analisis Data Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data adalah : 1. Mengidentifikasi PBB di Kabupaten Klaten a. Mengindentifikasi objek PBB b. Mengidentifikasi NJOP Bumi dan Bangunan c. Mengidentifikasi NJOPTKP PBB 2. Mengevaluasi Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Klaten a. Mengidentifikasi target dan realisasi Identifikasi target dan realisasi dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi dengan target (anggaran) yang telah ditetapkan. b. Menganalisis tingkat efektivitas penerimaan PBB Perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan PBB. Adapun rumus yang digunakan adalah (Abdul Halim, 2001: 156) : 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵 Efektivitas Penerimaan PBB = x 100% 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝐵𝐵 Potensi PBB adalah target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk menginterprestasikan tingkat efektivitas penerimaan PBB digunakan kriteria sesuai dengan tabel sebagai berikut (Kepmendagri No.690.900.327 dalam Yulia Angga Sari, 2010: 178) : Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas Presentase > 100 % 90-100 % 80-90 % 60-80% < 60 %

Kriteria Sangat efektif Efektif Cukup efektif Kurang efektif Tidak efektif

c. Menganalisis laju pertumbuhan penerimaan PBB Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan adalah sebagai berikut (Abdul Halim, 2001: 155) :

GX =

𝑋𝑡 − 𝑋 (𝑡−1) 𝑋 (𝑡−1)

x 100%

Keterangan : GX = Laju pertumbuhan 𝑋𝑡 = Penerimaan tahun tertentu 𝑋 𝑡−1 = Penerimaan tahun sebelumnya d. Menganalisis kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan daerah Dengan cara membandingkan realisasi PBB dengan realisasi pendapatan daerah. Adapun rumus yang digunakan yaitu (Abdul Halim, 2001: 155) : 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵 Kontribusi PBB = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎 ℎ x 100% Untuk menginterprestasikan kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan daerah digunakan kriteria sesuai dengan tabel sebagai berikut (Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 dalam Yulia Angga Sari, 2010: 179) : Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi Presentase 0,00%-10% 10,10%-20% 20,10%-30% 30,10%-40% 40,10%-50% Diatas 50%

Kriteria Sangat kurang Kurang Sedang Cukup baik Baik Sangat baik

e. Coverage ratio PBB Adapun rumus untuk menghitung coverage ratio pajak bumi dan bangunan sebagai berikut : 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑢𝑚𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎 ℎ 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 Coverage ratio PBB = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑢𝑚𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 x 100% D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 1. Mengidentifikasi PBB di Kabupaten Klaten a. Mengindentifikasi Objek PBB Menurut sumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten, jumlah objek pajak di Kabupaten Klaten dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 adalah 546.320 objek pajak. b. Mengidentifikasi NJOP Bumi dan Bangunan NJOP Bumi dan Bangunan terus meningkat dari tahun 2007 sejumlah Rp 13.116.267.277 menjadi Rp 18.820.005.865 pada tahun 2011. Hal ini disebabkan adanya peningkatan Luas Bumi, diikuti peningkatan Luas Bangunan. Menurut informasi yang diterima dari KPP Pratama Klaten, peningkatan Luas bumi tersebut disebabkan karena adanya alih fungsi objek

pajak PBB yang sebelumnya bukan merupakan objek pajak PBB menjadi Objek pajak PBB di Kabupaten Klaten. 2. Mengidentifikasi NJOPTKP PBB Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggitingginya Rp 12.000.000. Untuk wilayah yang berada di Kabupaten Klaten dikenakan NJOPTKP sebesar Rp 8.000.000 untuk setiap wajib pajak. 3. Mengevaluasi Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Klaten a. Mengidentifikasi Target dan Realisasi Pada tahun 2007 sampai 2011 rata-rata target yang telah ditetapkan sebesar Rp 12.929.966.139 dan untuk rata-rata realisasi sebesar Rp 11.979.733.644, hal ini menunjukkan bahwa realisasi pada tahun 2007 sampai 2011 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara itu pada tahun 2007 telah sesuai atau lebih dari target yang ditetapkan dan pada tahun 2008 sampai 2010 realisasinya belum sesuai atau belum mencapai target. Pada tahun 2011 besarnya target diturunkan dari besarnya target pada tahun sebelumnya agar realisasi pada tahun tersebut dapat tercapai. Dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh timbal balik berupa dana bagi hasil atas penerimaan PBB. Pembagian bagi hasil tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. semakin besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten, maka semakin besar pula pendapatan daerah yang diperoleh atas bagi hasil dari pemungutan PBB tersebut. Hal ini dapat dijadikan motivasi bagi Kabupaten Klaten untuk meningkatkan realisasi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga bagi hasil dari pemungutan PBB yang diterima oleh Kabupaten Klaten juga akan mengalami peningkatan. b. Menganalisis Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB Perhitungan efektivitas berdasarkan target dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2007 sampai 2011 rata-rata tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan mencapai 94,99% dengan kriteria efektif. Sementara itu pada tahun 2007 dan 2011 tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan sebesar 100,81% dan 121,19% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2008 sebesar 93,16% dengan kriteria efektif, tahun 2009 sebesar 83,98% dengan kriteria cukup efektif, dan tahun 2010 sebesar 75,81% dengan kriteria kurang efektif. c. Menganalisis Laju Pertumbuhan Penerimaan PBB Pertumbuhan penerimaan PBB Kabupaten Klaten pada tahun 2008 sampai 2011 mengalami dinamika dari penurunan sampai peningkatan kembali dengan nilai rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,88%. Sementara itu laju pertumbuhan PBB pada tahun 2008 sebesar 11,52%, menurun menjadi 0,90% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 laju pertumbuhan penerimaan PBB mengalami penurunan hingga mencapai -7,09%.

Kemudian pada tahun 2011 laju pertumbuhan penerimaan PBB meningkat sebesar 6,19% karena penetapan besarnya target pada tahun ini diturunkan dari besarnya target tahun sebelumnya. d. Menganalisis Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap Pendapatan Daerah Untuk menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah adalah dengan cara membandingkan realisasi pajak bumi dan bangunan dengan realisasi pendapatan daerah. Tingkat kontribusi PBB pada tahun 2007 sampai 2011 dengan nilai rata-rata sebesar 1,15% dengan kriteria sangat kurang. Sementara itu untuk tingkat kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2007 sampai dengan 2011 selalu berada pada kriteria sangat kurang. Hal ini dikarenakan pajak bumi dan bangunan termasuk dalam dana perimbangan yang merupakan pajak pusat, sehingga pemerintah daerah mendapatkan timbal balik berupa dana bagi hasil atas pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut. e. Coverage ratio PBB Coverage ratio pada tahun 2007 sampai 2011 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata coverage ratio sebesar 83,22% karena luas bumi yang dikenakan pajak di Kabupaten Klaten bertambah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya alih fungsi objek pajak PBB, sebelumnya bukan merupakan objek pajak PBB menjadi objek pajak PBB di Kabupaten Klaten. E. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai evaluasi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten tahun 2007 sampai 2011, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten tahun 2007-2011 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan segala dinamikanya. Hal ini dapat disimpulkan dengan tinjauan : 1. Berdasarkan jumlah objek pajak yang berada di wilayah Kabupaten Klaten pada tahun 2007 sampai 2011 adalah 546.320 objek pajak. Nilai NJOP Bumi dan Bangunan juga mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebesar Rp 13.116.267.277 menjadi Rp 18.820.005.865 di tahun 2011. 2. Realisasi pada tahun 2007 sampai 2011 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara itu realisasi pada tahun 2007 telah sesuai target yang ditetapkan dan pada tahun 2008 sampai 2010 realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk target pada tahun 2011 diturunkan dari besarnya target pada tahun sebelumnya, sehingga realisasi pada tahun 2011 sesuai dengan target yang ditetapkan. 3. Tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan pada tahun 2007 sampai 2011 dengan rata-rata mencapai 94,99% dengan kriteria efektif. Sementara itu tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan 2011 berdasarkan target, didapatkan nilai efektivitas tertinggi pada tahun 2011 dengan kriteria sangat efektif. Dan nilai

efektivitas terendah pada tahun 2010 dengan kriteria kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan PBB di Kabupaten Klaten telah dilaksanakan secara memadai, agar target yang ditetapkan mampu dicapai 4. Laju pertumbuhan penerimaan PBB Kabupaten Klaten tertinggi terjadi pada tahun 2008 dan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 laju pertumbuhan penerimaan PBB meningkat kembali karena penetapan besarnya target pada tahun ini diturunkan dari besarnya target tahun sebelumnya. 5. Tingkat kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2007 sampai dengan 2011 selalu berada pada kriteria sangat kurang. Dengan kata lain sumbangan yang diberikan oleh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2007 sampai dengan 2011 sangat kurang atau rendah. Hal ini disebabkan karena Pajak bumi dan bangunan hanya merupakan bagian kecil saja dari beberapa sumber pendapatan daerah. 6. Coverage ratio untuk tahun 2007 sampai 2011 selalu meningkat, karena luas bumi yang dikenakan pajak di Kabupaten Klaten bertambah setiap tahunnya. Bertambahnya luas bumi yang dikenakan pajak di Kabupaten Klaten disebabkan karena adanya lahan yang semula bukan merupakan objek PBB kemudian dialih fungsikan menjadi lahan yang menjadi objek PBB di Kabupaten Klaten. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka sebagai bahan pertimbangan agar realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat lebih optimal diperlukan lagi beberapa penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran sebagai berikut : 1. Pemerintah Kabupaten Klaten harus terus meningkatkan kinerja dalam pemungutan PBB dengan cara : a. Mendata dengan lebih tepat seluruh wajib pajak bumi dan bangunan. b. Memberi penyuluhan kepada wajib pajak secara kontinyu tentang pajak bumi dan bangunan. c. Melakukan analisis potensi secara terinci untuk pajak bumi dan bangunan yang dapat memberikan gambaran untuk penentuan target tahun selanjutnya. d. Meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat pemungutan PBB. Hal ini untuk menghindarkan wajib pajak mempunyai sikap enggan untuk membayar pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang dapat berdampak pada penerimaan pajak bumi dan bangunan. 2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan didukung program sosialisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, sehingga penerimaan PBB dapat dioptimalkan. 3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada sektor pajak bumi dan bangunan yang lebih luas dengan periode yang lebih lama serta pada beberapa Kabupaten/Kota agar dapat diperbandingkan.

DAFTAR PUSTAKA Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.2012.Pajak Bumi dan Bangunan. Klaten Halim, Abdul.2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. Istiqomah, Sholichah.2005. Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik. Jurnal Logos, Vol 3 No.1, Juli 2005 : 62-75. Kadir, Abdul.2007. Analisis Kebijakan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Dalam Pelaksanaan Otonomi Dan Peningkatan Sumber Pendapatan Daetrah Di Sumatera Utara. Jurnal Wawasan, Vol 13 No.2, Oktober 2007 : 77-90. Mardiasmo.2001. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Offset. Darwin.1994. Kebijaksanaan Publik. Surakarta: UNS Press. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Soemitro, Rochmat.1989. Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung : PT.Eresco. Sari, Yulia Anggara.2010. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung. Jurnal Wacana Kinerja, Vol 13 No.2, November 2010 : 173-185. Sasana, Hadi.2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol 2 No.1, Juli 2005 : 19-29. Supomo, Bambang, dan Nur indriantoro.1999. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta : PT BPFE Susanti, Evin.2010. Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali Tahun 2005 – 2009. Skripsi : FE S-1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sutawijaya, Adrian.2004. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tanah Sebagai Dasar Penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB di Kota Semarang. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9 No.1, Juni 2004 : 65-78. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Waluyo.2008. Perpajakan Indonesia. Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat. http://klatenkab.bps.go.id/Subyek_Statistik/02.Pemerintahan/wilad.pdf