96
DAFTAR PUSTAKA A.
Buku, Jurnal, Makalah
Adrian Sutedi, 2009, “Hukum Kepailitan”, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002, “Seri Hukum Bisnis Kepailitan”, Cetakan Ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Aria Suyudi, dkk., 2003, Analisis Hukum Kepailitan “Kepailitan di Negeri Sendiri”, Cetakan 1, Penerbit Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta. Erman Radjagukguk, 2003, “Perkembangan Peraturan Kepailitan Indonesia”, Bahan Kuliah E Learning. Gunawan Widjaja, 2003, “Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1991, “Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern”, Rineka Cipta, Jakarta. Imran Nating, 2005, “Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Jono, 2007, “Hukum Kepailitan”, Sinar Grafika, Jakarta. Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, “Pedoman Menangani Perkara Kepailitan”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Kartini Muljadi, Kreditor Preferens dan kreditor Separatis Dalam Kepailitan, “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya Tahun 2004: Jakarta 26-28 Januari 2004. Lilik Mulyadi, 2002, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Djambatan, Jakarta. Munir Fuady, 2002, “Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek”, Cetakan ke 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
97
M. Yahya Harahap, 1986, “Segi-segi Hukum Perjanjian”, Alumni, Bandung. -------, 2007, “Hukum Acara Perdata”, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Jakarta. Nindyo Pramono, “Menyongsong dan Mensikapi Beberapa Issue Penting di Dalam Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, dihimpun dalam Hukum Kepailitan 2”, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Magister Hukum Bisnis, Yogyakarta. Rahayu Hartini, 2009, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase” , Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta. Siti Anisah, 2008, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Total Media, Yogyakarta. Siti Soemarti Hartono, 1983, “Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran”, Cetakan ke II, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, Yogyakarta. Soeparmono, 2005, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, hlm. 210. Subekti, 1995, “Aneka Perjanjian”, Cetakan Keenam, Alumni, Bandung. -------, 2002, “Hukum Perjanjian”, Penerbit Intermasa, Cetakan kesembilanbelas, Jakarta. Sutan Remy Sjahdeni, 2002, “Perlindungan Debitur dan Kreditur dampak UU Kepailitan Terhadap Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis”, vol. 5, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta. Zainal Askin, 1994, “Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia”, Edisi Revisi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
B.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
98
Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad 1847 No. 23. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN RI Tahun 2004 No. 131 dan TLN RI No. 4443). Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN RI Tahun 2007 No. 106 dan TLN RI No. 4756). Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2009 No. 157 dan TLN RI No. 5076).
C.
Internet
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22456/tpi-dimohonkan-pailit . http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas . http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi . Kelik Pramudya, “Proses Permohonan Pernyataan Pailit dan Akibat Hukumnya”, pada http://click-gtg.blogspot.com/2010/01/proses-permohonan-pernyataanpailit-dan.html . http://click-gtg.blogspot.com/2008/10/upaya-hukum-dalam-kepailitan.html. http//rivvei.blogspot.com//2012/11/unsur-dan-syarat-wanprestasi-dan.html?m=1. www.wikipedia.com.
