IMPLEMENTASI KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT DI

IMPLEMENTASI KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURABAYA

Nur Sayidah Alvy Mulyaningtyas Mustika Winedar Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRACT This article aims to determine the implementation of the concept of New Public Management (NPM) in the public sector, especially the Office of Cooperatives and SMEs Surabaya. Research approaches use qualitative. Method of data collection is done through interviews with heads of departments of Cooperatives and SMEs Surabaya. The data were analyzed by coding method. This method give the code on records that allow researchers to create a theme or concept through conceptual categorization. The results showed that the NPM concept is implemented in the Department of Cooperatives and SMEs Surabaya through measurement performance based on budget absorption and the benefit in society, creation of competition through competitive tender, valuation of individual performance based on remuneration system, and discipline and austerity in the use of resources

Keywords: New Public Management, budget, performance

dipergunakan pada masa pemerintahan

PENDAHULUAN Pandangan

miring

terhadap

orde

baru

untuk

meningkatkan

dan

akuntabilitas

pelayanan sektor publik di Indonesia

transparansi

telah memotivasi banyak pihak untuk

pengelolaan keuangan negara. Koreksi

melakukan perbaikan atau reformasi.

pertama

Reformasi yang diperlukan salah satunya

mengintegrasikan

adalah reformasi di bidang akuntansi dan

dengan meniadakan pembedaan antara

keuangan

anggaran

transparansi

terutama dan

terkait

masalah

yang

rutin

dilakukan

adalah

anggaran

negara

dan

anggaran

akuntabilitas.

pembangunan. Kontrol atas APBN kini

Pemerintahan dalam era reformasi telah

sepenuhnya berada di tangan Menteri

melakukan koreksi secara menyeluruh

Keuangan. Peranan anggaran nonbujeter

atas system keuangan negara yang

semakin dikurangi. Adminisrasi dan

Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 12/No. 1 Tahun 2015 : 39-52

39

pertanggungjawaban

dirubah

secara

Keuangan Negara, serta UU Nomor 15

mendasar. Jenis dan format laporan

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

keuangan Negara diubah. Koreksi kedua

Keuangan. Terkait dengan akuntansi,

dengan

pemerintah

memperkenalkan

Standar

menerbitkan

Peraturan

Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 13

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Juni 2005. Koreksi ini untuk memulihkan

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

kebebasan dan kemandirian BPK dan

Tujuan dari semua peraturan

memperluas obyek pemeriksaannya Beberapa

koreksi

di

diatas pada dasarnya adalah untuk atas

meningkatkan kinerja sektor publik serta

dituangkan dalam beberapa peraturan

meningkatkan

perundang-undangan

diawali

akuntabilitas. Secara lebih luas hal

dengan Undang-Undang N0. 22 tahun

tersebut merupakan perwujudan dari

1999

keinginan untuk menuju tata kelola

tentang

yang

Pemerintah

Daerah.

transparansi

Undang-Undang ini mengatur berbagai

pemerintahan

bentuk otonomi daerah. Otonomi di

governance. Saat ini ada konsep yang

bidang

berkembang pesat terkait dengan sector

keuangan

kewenagan

memberikan

kepada

daerah

untuk

memperoleh sumber pendapatan selain

yang

dan

baik/good

public, yaitu New Public Management (NPM).

dari APBN, diantaranya adalah dari

Konsep ini sebenarnya bukanlah

Pendapatan Asli Daerah, dan melakukan

konsep yang baru karena mulai dikenal

pinjaman dari dalam negeri dan luar

dan dimplementasikan sejak akhir 1970

negeri.

dan awal 1980 (Gruening, 2001). NPM

Pemerintah

Daerah

berhak

menetapkan APBD melalui peraturan

merupakan

daerah.

beberapa

managerial yang mempengaruhi seluruh

diterbitkan

Negara di dunia walaupun dengan tingkat

Selanjutnya

Undang-Undang

ada

yang

bagian

revolusi

dintaranya Undang-Undang Nomor 17

yang

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Praktisi

Berbagai undang-undang lain muncul

mengembangkannya

seperti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Menteri Margaret dan pemerintah Negara

Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15

bagian di Amerka Serikat (misalnya

Tahun

Pemeriksaan

Sunnyvale, California). Perkembangan

Tanggungjawab

ini diorong karena adanya resesi ekonomi

2004

Pengelolaan

40

tentang dan

berbeda

dari

(http://www.undp.org). pertama adalah

IMPLEMENTASI KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURABAYA Nur Sayidah Alvy Mulyaningtyas Mustika Winedar Univ. Dr. Soetomo

yang Perdana

dan revolusi di bidang perpajakan.

terkait

Kemudian

kompetisi

menyusul

pemerintah

dengan

mekanisme

tender

pasar,

(Compulsory

Selandia Baru dan Australia bergabung

Competitive Tendering) dan privatisasi

dengan

Kesuksesan

perusahaan-perusahaan publik (Hughes,

reformasi administratif NPM ini akhirnya

1998 seperti dikutip oleh Mahmudi,

menjadi agenda hampir semua Negara-

2003).

pergerakan

ini.

negara OECD dan Negara-negara lain

Filosofi

dan

diturunkan

NPM

mengglobal,

berbeda. Sumber pertama dari praktek

di

Indonesia?

manajerial sektor swasta yang dikenal

akan

mencoba

dengan “managerialsm” dan yang kedua

konsep

dari bidang ekonomi seperti teori pilihan

NPM di pemerintah daerah yaitu di Dinas

publik, teori keagenan dan teori biaya

Koperasi dan UMKM Surabaya.

transaksi. Esensi managerialisme adalah

ini

sudah

bagaimana

dengan

Penelitian

ini

mengeksplorasi

implementasi

bahwa

New

Public

manajemen

sumber

adalah

yang

generik,

aktivitas instrumental yang murni dan

TINJAUAN PUSTAKA Konsep

dua

NPM

(Gruening, 2001). Walaupun konsep saat

dari

konsep

Management

mempunyai seperangkat prinsip yang dapat diaplikasikan baik ke dalam bisnis

(NPM) Adopsi NPM di sejumlah Negara

publik

maupun

swasta.

Pandangan

OECD terjadi selama tahun 1980-an.

rasional dari ahli ekonomi adalah bahwa

Perubahan dalam manajemen public ini

semua perilaku manusia didominasi oleh

disebut akuntingisasi, menerima doktrin

kepentingan

akuntabilitas publik dan administrasi

cenderung memaksimasi kekayaan. Oleh

publik (Hood, 1993). NPM merupakan

karena itu individu lebih memilih untuk

teori

yang

kepuasan individual dan alasan efisiensi.

beranggapan bahwa praktik manajemen

Ini merupakan logika teori pilihan publik.

sektor swasta adalah lebih baik dari

Teori keagenan meletakkan argument

praktik manajemen sektor publik. Oleh

bahwa prinsipal seharusnya berbeda dari

karena itu untuk memperbaiki kinerja

agen sehingga prinsipal dapat mengontrol

sektor publik perlu diadopsi beberapa

dan membuat agen akuntabel atas apa

praktik dan teknik menajemen yang

yang

diterapkan di sektor swasta, misalnya

institusional yang disebut juga teori biaya

manajemen

publik

diri

dihasilkan.

sendiri

Teori

dan

akan

ekonomi


41

transaksional berpendapat bahwa semua

sistem kontrak telah meluas ke seluruh

individu bertindak atas kepentingannya

dunia meskipun secara rinci reformasinya

dan lebih suka memaksimasi manfaat

bervariasi. Tren di hampir setiap Negara

untuk kepuasannya. Setiap biaya dari

mengarah pada penggunaan anggaran

transaksi dipertimbangkan. Berdasarkan

berbasis kinerja, manajemen berbasis

teori-teori ini, ada banyak aktivitas

outcome

(hasil)

dan

(mengurangi

pemerintah,

akuntansi

akrual.

NPM

penghematan biaya, memperkenalkan

fenomena

mekanisme pasar/privatisasi, pemisahan

penerapannya

pembeli

tergantung factor localized contingencies

peran

dan

manajemen

penyedia,

yang

otoritas

terdesentralisasi,

global, dapat

penggunaan merupakan

akan

tetapi

berbeda-beda

(Mardiasmo, 2006).

manajemen kinerja, perhatian yang lebih besar terhadap kualitas) yang dikerjakan

Karakteristik NPM

Negara-negara maju untuk membuat pemerintahan

yang

dan

awal tahun 80-an yang merefleksikan

bertanggung jawab terhadap tuntutan

gabungan antara prinsip normative dan

warga Negara (Atreya dan Armstrong,

usaha

2002)

pengembangan institusional pada tingkat Penerapan

efektif

Tulisan tentang NPM dimulai pada

NPM

dipandang

dalam

deskriptif

melakukan

mapping

(Hood dan Peter, 2004).

sebagai bentuk reformasi manajemen,

Menurut

depolitisasi kekuasaan atau desentralisasi

beberapa penulis NPM menekankan pada

wewenang yang mendorong demokrasi.

aspek yang berbeda mengenai doktrin

Perubahan dimulai dari proses rethinking

NPM, tetapi sebenarnya kalau diringkas

government dan dilanjutkan dengan

ada tujuh aspek. Ketujuh aspek tersebut

reinventing government (termasuk di

adalah sebagai berikut (Hood, 1991).

dalamnya reinventing local government) yang

mengubah

peran

pemerintah,

terutama dalam hal hubungan pemerintah masyarakat. Perubahan teoritis, misalnya dari

administrasi

manajemen

publik

publik,

ke

arah

pemangkasan

Hood

(1991)

walaupun

1. Manajemen professional di sektor publik 2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja 3. Penekanan yang lebih besar pada output dan outcome

birokrasi pemerintah dan penggunaan

42


4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik

dengan

penekanan

pengendalian

5. Menciptakan persaingan di sektor publik

output

atas dan

outcome. 3. Pemecahan unit-unit kerja di

6. Pengadopsian manajemen sector bisnis ke sektor publik 7. Penekanan

pada

sektor publik; Menurut saya hal ini sudah sejak lama dilakukan

disiplin

dan

oleh Depkeu juga BPK, yaitu

penghematan yang lebih besar

adanya unit-unit kerja tingkat

dalam menggunakan sumber daya.

eselon 1. 4. Menciptakan persaingan di sektor

Di Indonesia ada beberapa hal yang

publik;

Hal

ini

juga

menandakan karaktersistik NPM yang

dilakukan,

telah diterapkan di Depkeu dan BPK

mekanisme kontrak dan tender

adalah (Anindita, 2009):

kompetitif

1. Manajemen profesional di sektor

yaitu

sudah adanya

dalam

penghematan

rangka

biaya

dan

kualitas

serta

publik; Secara bertahap, mereka

peningkatan

sudah

privatisasi, diatur dalam Keppres

mulai

menerapkannya,

yaitu mengelola organisasi secara profesional, memberikan batasan

80 tahun 2003. 5. Mengadopsi

gaya

manajemen

tugas pokok dan fungsi serta

sektor bisnis ke sektor publik;

deskripsi

jelas,

hampir di seluruh eselon 1 di

memberikan kejelasan wewenang

Depkeu sudah menerapkannya,

dan tanggung jawab.

dengan

kerja

yang

2. Penekanan terhadap pengendalian output

dan

modernisasi

kantor baik di Ditjen Pajak, Ditjen

Sudah

Perbendaharaan, maupun Ditjen

dilakukan dengan penggunaan

Bea Cukai, juga terkait dengan

performance

yang

pemberian remunerasi sesuai job

Direktorat

grade karyawan. Demikian juga

Perbendaharaan.

di BPK, selain modernisasi kantor

Perubahan atas sistem anggaran

dan remunerasi, hubungan antara

yang digunakan ini merupakan

atasan dan bawahan semakin

yang

dinamis, gap senioritas hanya

dirancang Jenderal

outcome;

adanya

budgeting oleh

terpenting

yang

terkait


43

muncul

dalam

profesionalisme

hal-hal saja

yang

dibutuhkan. 6. Disiplin

dan

penghematan sumber

konteks

dimana

keputusan dan aksi terjadi (Myers, 2009),

masih

Kovalainen 2008).

daya;

Dalam hal disiplin biaya, saya

Situs Penelitian Penelitian ini mengambil situs di

meragukan

implementasinya

pada

kedua

instansi ini, karena masih adanya aset-aset yang dibeli melebihi spesifikasi kebutuhan. Sedangkan hal

adanya

dalam

meneliti isu secara holistik (Eriksson dan

pengguanann

dalam

memahami

disiplin

salah satu pemerintah daerah di Jawa Timur yaitu di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Pengumpulan Data

pegawai,

model

presensi

menggunakan finger print sudah

Pengumpulan

data

akan

dilakukan dengan: 1.

sangat efektif dilakukan.

Wawancara

mendalam.

Wawancara dilakukan dengan metode tidak terstruktur dengan

METODE PENELITIAN

tujuan

Pendekatan Penelitian

informan untuk mengekspresikan

Pendekatan dalam

riset

kualitatif.

ini

memberi

yang

digunakan

adalah

pendekatan

wawancara

kualitatif

ditranskrip.

Penelitian

dikembangkan dalam ilmu sosial untuk

pendapatnya.

2.

memahami fenomena sosial dan kultural (Myers, 2009) dan menghasilkan data

keleluasaan

Data

hasil

direkam

dan

Observasi melalui pengamatan di situs penelitian.

3.

Studi dokumentasi. Studi ini

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

dilakukan untuk melengkapi data

lisan dari orang-orang dan perilaku yang

yang dihasilkan dari wawancara.

diamati

(Moleong,

2000).

Metode

kualitatif dipakai untuk memperoleh

Informan/Partisipan

suatu pandangan yang segar dan cerita

Informan dalam penelitian Kepala Dinas

mengenai segala sesuatu (Strauss dan

Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.

Corbin, 1997). Penelitian kualitatif dapat berrmanfaat

44

untuk

melihat

dan


manajemen, depolitisasi kekuasaan, atau

Analisis Data Analisis data dilakukan dengan

desentralisasi

wewenang

yang

metode coding, yaitu memberi kode pada

mendorong demokrasi (Pecar, 2002).

catatan-catatan lapangan, hasil observasi

Penerapan manajemen professional yang

dan bahan-bahan arsip. (Miles dan

ditawarkan oleh New Public Manajemen

Huberman,

Coding

dimana unit pelayanan publik bertujuan

untuk

maksimalisasi kepuasan, fleksibilitas,

1992).

memungkinkan

peneliti

menciptakan tema atau konsep melalui

dan

kategorisasi konseptual dari data mentah.

diterapkan pada unit-unit pelayanan di

Coding dapat dibedakan menjadi tiga,

Dinas

yaitu open, axial dan selective coding.

Surabaya. Unit yang terpisah merupakan

Open coding merupakan coding pertama

solusi terbaik dalam proses pemberian

yang dilakukan untuk memadatkan data

pelayanan kepada masyarakat. Dinas

menjadi kode atau kategori analitis

Koperasi & UMKM Kota Surabaya

pendahuluan (awal). Selajutnya adalah

sudah menerapkan pemecahan organisasi

axial

bertujuan

menjadi unit-unit yang lebih kecil sesuai

dan

bidang layanannya. Wujud pembentukan

menghubungkan kode yang satu dengan

struktur organisasi menjadi unit-unit

yang lain untuk menemukan kategori

kerja yang lebih kecil sesuai dengan

analitis kunci. Terakhir adalah selective

peraturan daerah Kota Surabaya tentang

coding yang mana peneliti melakukan

organisasi perangkat daerah terdiri dari

identifikasi dan seleksi kode atau kategori

bidang sekretariat, bidang kelembagaan

yang sudah ada untuk mendukung

dan sumber daya manusia, bidang

kategori

koperasi dan bidang usaha mikro, kecil

coding

yang

mengorganisasi

kode

konseptual

yang

telah

dikembangkan (Neuman, 2006).

pengembangan

Koperasi

&

sudah

mulai

UMKM

Kota

dan menengah. Pemerintah

Kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

mensyaratkan

Implementasi New Publik Manajemen

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta

Di Dinas Koperasi & UMKM Kota

deskripsi kerja yang jelas dari setiap

Surabaya

pegawai. Perumusan tupoksi dan uraian

Implementasi NPM dipandang sebagai

suatu

bentuk

reformasi

ditentukannya

Surabaya batasan

tugas adalah hal yang penting untuk semua struktur yang ada sehingga tidak Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 12/No. 1 Tahun 2015 : 39-52

45

terjadi

perangkapan

pekerjaan.

pengguna

belum

dapat

bertransaksi

Pemerintah daerah kota Surabaya sudah

melalui jejaring informasi yang ada untuk

cukup serius dalam hal perumusan dan

mendapatkan pelayanan tanpa harus

penerapan uraian tugas pokok dan fungsi

datang ke kantor unit pelayanan.

serta rincian tugas jabatan. Hal ini telah didukung

oleh

Peraturan

Walikota

Pengukuran Kinerja: Penyerapan

Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang

Anggaran dan Manfaat Pada

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota

Masyarakat

Surabaya (Bab I Pasal 2 dan Bab II bagian

Berdasarkan wawancara dengan

keenambelas) yang memuat bahwa dalam

Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kota

melaksanakan tugasnya Kepala SKPD,

Surabaya pengukuran kinerja dilakukan

Kepala Bagian/ Sub Bagian/ Kepala

dengan jumlah penyerapan anggaran

Seksi

yang

berkewajiban

melakukan

dicapai

untuk

melaksanakan

pengkajian dan analisis tugas-tugas di

program-program yang telah ditetapkan.

unit mereka masing-masing dan saling

Penjelasan dari Kepala Dinas tersebut

koordinasi baik dengan sesama unit

adalah sebagai berikut:

maupun dengan pejabat fungsional yang ada pada unit yang bersangkutan. Berhubungan

Kita kan .... publik ya untuk dengan

mengukur sebuah pekerjaan

peningkatan pelayanan, Dinas Koperasi

itu...adalah

&

Sehebat

UMKM

memanfaatkan

Kota

Surabaya

teknologi

telah

penyerapan. hebatnya

kalo

informasi

menyerap dengan anggaran

berupa website yang secara aktif diupdate

54% ya kurang. Itu kinerja

untuk memberikan informasi kepada

kita

masyarakat tentang kegiatan maupun

pertama (HM, Kadinas).

ukurannya

yang

program-program selama satu tahun bahkan

SOP

tentang

perkoperasian

Penyerapan anggaran merupakan

termuat dalam website tersebut. Namun

ukuran kinerja yang pertama. Artinya

website ini hanya bersifat informasi satu

semakin besar prosentase penyerapan

arah dan belum interaktif apalagi bersifat

anggaran menunjukkan kinerja yang

transaktif

semakin bagus. Bagian yang berhasil

dimana

Stakeholders

dan

organisasi publik maupun masyarakat

46

melakukan

banyak

kegiatan


dan

menggunakan anggaran dalam jumlah

baik

besar akan dinilai berhasil. Jenis kegiatan

ekonomi itu ya. Nah itu

yang boleh dilakukan adalah yang sudah

semua

ditetapkan dalam rencana kegiatan di

tujuannya sekian triliun itu

awal tahun anggaran. Ketika mendekati

untuk

akhir tahun anggaran, jika penyerapannya

masyarakat

masih belum tinggi maka ditengarai ada

pembangunan…kalau

masalah.

berjalan

sesuai

program

walikota

atas

program

Setiap

tahun

untuk

kan

pasti

dinas

tumbuh

itu

kan

pemberdayaan berupa ini

indikator kita, bisa kerja

seluruh dinas maka terjadi

nggak dinas itu?. Indikator

yang

adalah ungkapan anggaran

pertumbuhan…

otomatis kegiatannya juga

sesuai

harus terlaksana. Kenapa

yang ada. Contoh visi saya

kok sampai akhir tahun

misalnya membangun central

baru 70% pastinya ada

di unitomo misalnya kan

masalah (Kadinas).

indikator

diharapkan Hasilnya

dengan

spek-spek

.....

pembangunan

terlaksana itu

sesuai

Masalah yang dihadapi akan dievaluasi

dengan ketentuan yang ada.

dan dijadikan bahan pertimbangan dalam

Perfomance

menetapkan rencana kegiatan di tahun

indikator penilaian terhadap

berikutnya.

demikian

pekerjaan yang diberikan .....

penyerapan anggaran yang rendah bukan

sesuai dari prestasi yang

akhir segalanya. Ada pengukuran kinerja

dicapai (HM, Kadinas).

Walaupun

itu

adalah

yang lain yaitu manfaat anggaran tersebut terhadap

pemberdayaan

dan

Performance yang baik bukan

kesejahteraan masyarakat, penuntasan

hanya dilihat dari besarnya penyerapan

kemiskinan dan pembangunan koperasi

anggaran. Ada beberapa aspek lain yang

yang akan menjadi lembaga tangguh dan

dipertimbangkan yaitu keberhasilan dinas

mandiri.

dalam melakukan penyerapan anggaran

Kalau proyek anggaran kita

sesuai dengan program walikota dan

itu berjalan langsung dengan

ketentuan yang ada serta kontribusinya Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 12/No. 1 Tahun 2015 : 39-52

47

dalam

menciptakan

pertumbuhan

ekonomi di masyarakat.

adalah untuk mencari penawar yang

Tetapi ada ada beberapa tujuan dan

target

Metode tender dilakukan, tujuannya

program-program

kompeten

yang

bias

menghasilkan

Dinas

layanan jasa yang selama ini dilakukan

Koperasi sudah dinyatakan secara jelas

oleh pemerintah dalam bentuk dan waktu

setiap

indikator-

yang diinginkan dengan biaya serendah

pelaksanaan

mungkin. Pemberian tender ini dilakukan

tahunnya,

indikator

namun

keberhasilan

program-program tersebut belum

bisa

dalam bentuk perjanjian antara pihak

diukur secara kuantitatif. Sebagai contoh

pemerintah dan perusahaan jasa yang

dengan pembangunan sentra-sentra PKL

didalamnya mencantumkan kerja yang

baru,

hendak dicapai dengan ukuran kerja yang

sejauh mana akan meningkatkan

penuntasan

kemiskinan.

Respon

jelas. Pihak penawar secara langsung

masyarakat terhadap koperasi diukur

menyuplainya

dengan bertambahnya jumlah koperasi,

namun

namun hal tersebut tidak secara otomatis

keseluruhan dan pengawasan kualitas

dapat

tetap berada di tangan pemerintah.

menunjukkan koperasi sebagai

lembaga yang tangguh dan mandiri dalam membantu

perekonomian

masyarakat.

kepada

tanggung

masyarakat,

jawab

secara

Meskipun pelibatan pihak swasta yang berarti terciptanya persaingan ada

Jadi dalam pengukuran kinerja Dinas

resikonya,

Koperasi belum menggunakan istilah

menunjukkan

efisiensi

penyerapan

persaingan secara wajar melalui tender

terhadap

terbuka sebagai instrument pengendalian

tetapi

anggaran

jumlah

dan

manfaat

masyarakat.

akan

tetapi

pengalaman

bahwa

perluasan

dan akan menjadi langkah penting dalam rangka meningkatkan orientasi pada

Menciptakan Persaingan Melalui

rakyat dan penghematan anggaran.

Tender Kompetitif.

Dinas Koperasi & UMKM Kota

Tujuan menciptakan persaingan di sektor publik adalah untuk menghemat biaya. Untuk itu diperlukan mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka

penghematan

biaya

dan

peningkatan kualitas serta privatisasi.

48

Surabaya telah melakukan tender dan kontrak dengan beberapa pihak swasta , misalnya

kontraktor

bangunan

atau

konsultan perencana untuk membangun sentra-sentra melaksanakan

PKL,

LSM

dalam

kegiatan-kegiatan


pemberdayaan

masyarakat.

Dalam

ke dalam administrasi Negara dengan

konteks ini beberapa tugas pelayanan

mentransformasikan kebiasaan kinerja

publik tertentu yang menjadi tanggung

sektor publik menjadi orientasi pasar, dan

jawab Dinas Koperasi diserahkan kepada

dipacu untuk berkompetisi sehat.

pihak ketiga atau pihak swasta untuk

Berdasarkan hasil pengamatan,

menanganinya. Untuk tender sendiri telah

dalam mengadopsi gaya manajemen

diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003.

sektor bisnis ke sektor publik adalah

Meskipun

idealnya

gagasan

sistem penghargaan yang telah diterapkan

penyerahan pekerjaan tertentu dalam

oleh Dinas Koperasi & UMKM Kota

pelayanan publik kepada pihak ketiga

Surabaya yaitu sistem insentif dan

hasilnya akan lebih baik dan juga dapat

remunerasi. Insentif diberikan kepada

mendorong sektor swasta menjadi lebih

pegawai yang kinerjanya baik, salah satu

berkembang namun harus diingat bahwa

penilaiannya dari pegawai yang berhasil

pelaksanaannya harus bersih dan bebas

menghemat

anggaran,

dari KKN karena jika hal ini terjadi maka

tunjangan

berdasarkan

hasilnya tentu tidak optimal bahkan bisa

tanggungjawab terhadap tupoksi dan

lebih merugikan.

tingkat kehadiran. Insentif berupa uang, kenaikan pangkat

Sistem Renumerasi Berbasis Kinerja Pemerintah dalam NPM dipaksa untuk

mengadopsi

teknik-teknik

administrasi bisnis dan nilai-nilai bisnis. Nilai-nilai

bisnis

tersebut

meliputi

kompetisi, pilihan pelanggan, dan respek atas semangat kewirausahaan. Sejak tahun 1990, reformasi-reformasi di sektor publik

menghendaki

keunggulan-

keunggulan yang ada di sektor swasta diadopsi

dalam

prinsip-prinsip

manajemen sektor publik. Intisari New Public Management adalah membawa paradigma bisnis yang menguntungkan

pemberian beban

maupun promosi

jabatan. Penilaian kinerja dilakukan setiap

tiga

menggunakan

bulan

sekali

sistem

dengan

pengendalian

internal dan pengawasan, yang secara normatif penilaian dilakukan oleh atasan langsung, teman sejawat yang sama jabatannya bahkan bisa juga dilakukan oleh bawahannya. Dari hasil penilaian kinerja tersebut berpengaruh terhadap besarnya

pemberian

tunjangan

remunerasi sesuai job grade. Untuk

meningkatkan

kinerja

masing-masing bidang, Kepala Dinas memberikan

motivasi

agar

pegawai


49

bekerja sesuai dengan program bidang

upaya penerapan disiplin pegawai dalam

masing-masing

memberikan

hal presensi dengan menggunakan finger

kesempatan untuk melakukan inovasi dan

print sudah sangat efektif, selain itu

kreatifitas

melaksanakan

dalam hal pelayanan pada masyarakat

programnya sehingga dapat menciptakan

sudah ditentukan standar pelayanan yang

kepuasan masyarakat. Pemberian sanksi

harus

juga diberikan kepada pegawai yang

pelayanan untuk masing-masing bidang

melakukan pelanggaran atau tindakan

layanan. Sedangkan untuk penghematan

indisipliner. Sanksi diberikan setelah

biaya, upaya yang telah dilakukan oleh

pegawai

Dinas

dan

dalam

yang

terhadap

bersangkutan

tindakan

ditegur

diselesaikan

Koperasi

oleh

petugas

adalah

dengan

indisiplinernya.

melakukan sistem tender dan kontrak

Bentuk sanksi mulai dari teguran secara

yang tujuannya adalah untuk memperoleh

lisan, penurunan gaji, penurunan pangkat

penawar

bahkan

menghemat biaya.

diberhentikan

sebagai

PNS

menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan penerapan

penghargaan dan sanksi, salah satu adopsi

selambat-lambatnya

pada

gaya manajemen sektor bisnis adalah

keuangan tahun 2015 sesuai dengan PP

kantor Kepala Dinas yang didesain

Nomor 71 tahun 2010 maka pemerintah

mengikuti

sehingga

daerah Jawa Timur seperti dinyatakan

kantor

oleh Gubernur Soekarwo pada Deklarasi

tidak

pemberian

berarti

berbasis

gaya

dari

yang

pelaporan keuangan

terkesan

Selain

terendah

entertaint kaku

seperti

birokrasi pada umumnya.

Implementasi

Pelaporan

akrual laporan

Keuangan

Berbasis Akrual telah melakukan laporan Disiplin dan Penghematan

keuangan berbasis akrual lebih dulu. Di

Penggunaan Sumber Daya

Jawa Timur, akrual basis sama dengan

Adanya perubahan manajemen

belanja langsung dan tidak langsung,

sektor publik ke arah manajemen bisnis,

salah satunya adalah penerapan Non Cash

menuntut

publik

Transaction (NCT) dalam hal pengadaan

besar

barang dan jasa. Pembayaran non tunai

terhadap penggunaan sumber daya secara

atau NCT diberlakukan bagi kontraktor

efisien. Penelitian di Dinas Koperasi &

atau rekanan yang telah menerima

UMKM Kota Surabaya menemukan

pekerjaan dari pemerintah daerah.

memberikan

50

organisasi perhatian

sektor yang


Meskipun

belum

sepenuhnya

melakukan akrual basis namun Pemprov

and the Future of New Public Management, Working Paper, 2002

Jatim sudah memulainya untuk menata tata

kerja

pemerintahan

yang

berlandaskan pada perbaikan governance terutama tata kerja di bidang keuangan. KESIMPULAN Kesimpulan

dari penelitian ini

adalah bahwa konsep NPM

telah

diterapkan pada Dinas Koperasi & UMKM Kota Surabaya, yaitu sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia

mulai

tahun

2004.

Bisa

dikatakan, bahwa penerapan NPM ini memberikan

dampak

positif

pada

beberapa hal, misalnya peningkatan efisiensi dan produktivitas kinerja, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun dalam banyak hal, penerapan

NPM masih

belum sepenuhnya dipahami sehingga seringkali terjadi kebijakan yang diambil belum mendukung terhadap pelayanan publik yang sesuai dengan konsep NPM .

DAFTAR PUSTAKA Anindita, Dino Yudha, 2009, Penerapan New Public Management di Indonesia, STAN. Atreya, Binod dan Anona, Armstrong, 2002, A Review of the Criticisms

Barzelay, Michael, 2000 How To Argue About The New Public Management, International Public Management Journal, 2(2(A)): 183-216 Corbin, Anselm dan Juliet Strauss, 1997, Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Technique, Ghony, Djunaidi (penerjemah), Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik dan Teori Grounded, Bina Ilmu Ofset, Surabaya Creswell, J.W. 2007, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions, Second Edition,Sage Publications, California. Ferlie, Ewen and Peter Steane , 2002, Changing Development in NPM, International Journal of Public Administration, Vol. 25, No. 12, pp. 1459–1469 Hood, Christopher, 1991, A Public Management For All Seasons ?, Public Administration Vol. 69 Spring (3-19) Mahmudi, 2003, New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik, Sinergi, Vol 6 No. 1, hal 69-76. Mardiasmo, 2002, Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Teaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah


51

Daerah, JAAI, Volume 6 No. 1, Juni , hal 63-82.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Mardiasmo, 2006, Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik MelaluiAkuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1, Mei, Hal 1 – 17

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Moleong, Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kulaitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Myers, Michael D, 2009, Qualitative Research in Business & Management, SAGE Publication Ltd. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

52


IMPLEMENTASI KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT DI

Recommend Documents