IMPLEMENTASI KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURABAYA
Nur Sayidah Alvy Mulyaningtyas Mustika Winedar Fakultas Ekonomi Universitas Dr. Soetomo Surabaya
ABSTRACT This article aims to determine the implementation of the concept of New Public Management (NPM) in the public sector, especially the Office of Cooperatives and SMEs Surabaya. Research approaches use qualitative. Method of data collection is done through interviews with heads of departments of Cooperatives and SMEs Surabaya. The data were analyzed by coding method. This method give the code on records that allow researchers to create a theme or concept through conceptual categorization. The results showed that the NPM concept is implemented in the Department of Cooperatives and SMEs Surabaya through measurement performance based on budget absorption and the benefit in society, creation of competition through competitive tender, valuation of individual performance based on remuneration system, and discipline and austerity in the use of resources
Keywords: New Public Management, budget, performance
dipergunakan pada masa pemerintahan
PENDAHULUAN Pandangan
miring
terhadap
orde
baru
untuk
meningkatkan
dan
akuntabilitas
pelayanan sektor publik di Indonesia
transparansi
telah memotivasi banyak pihak untuk
pengelolaan keuangan negara. Koreksi
melakukan perbaikan atau reformasi.
pertama
Reformasi yang diperlukan salah satunya
mengintegrasikan
adalah reformasi di bidang akuntansi dan
dengan meniadakan pembedaan antara
keuangan
anggaran
transparansi
terutama dan
terkait
masalah
yang
rutin
dilakukan
adalah
anggaran
negara
dan
anggaran
akuntabilitas.
pembangunan. Kontrol atas APBN kini
Pemerintahan dalam era reformasi telah
sepenuhnya berada di tangan Menteri
melakukan koreksi secara menyeluruh
Keuangan. Peranan anggaran nonbujeter
atas system keuangan negara yang
semakin dikurangi. Adminisrasi dan
Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 12/No. 1 Tahun 2015 : 39-52
39
pertanggungjawaban
dirubah
secara
Keuangan Negara, serta UU Nomor 15
mendasar. Jenis dan format laporan
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
keuangan Negara diubah. Koreksi kedua
Keuangan. Terkait dengan akuntansi,
dengan
pemerintah
memperkenalkan
Standar
menerbitkan
Peraturan
Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 13
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
Juni 2005. Koreksi ini untuk memulihkan
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
kebebasan dan kemandirian BPK dan
Tujuan dari semua peraturan
memperluas obyek pemeriksaannya Beberapa
koreksi
di
diatas pada dasarnya adalah untuk atas
meningkatkan kinerja sektor publik serta
dituangkan dalam beberapa peraturan
meningkatkan
perundang-undangan
diawali
akuntabilitas. Secara lebih luas hal
dengan Undang-Undang N0. 22 tahun
tersebut merupakan perwujudan dari
1999
keinginan untuk menuju tata kelola
tentang
yang
Pemerintah
Daerah.
transparansi
Undang-Undang ini mengatur berbagai
pemerintahan
bentuk otonomi daerah. Otonomi di
governance. Saat ini ada konsep yang
bidang
berkembang pesat terkait dengan sector
keuangan
kewenagan
memberikan
kepada
daerah
untuk
memperoleh sumber pendapatan selain
yang
dan
baik/good
public, yaitu New Public Management (NPM).
dari APBN, diantaranya adalah dari
Konsep ini sebenarnya bukanlah
Pendapatan Asli Daerah, dan melakukan
konsep yang baru karena mulai dikenal
pinjaman dari dalam negeri dan luar
dan dimplementasikan sejak akhir 1970
negeri.
dan awal 1980 (Gruening, 2001). NPM
Pemerintah
Daerah
berhak
menetapkan APBD melalui peraturan
merupakan
daerah.
beberapa
managerial yang mempengaruhi seluruh
diterbitkan
Negara di dunia walaupun dengan tingkat
Selanjutnya
Undang-Undang
ada
yang
bagian
revolusi
dintaranya Undang-Undang Nomor 17
yang
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Praktisi
Berbagai undang-undang lain muncul
mengembangkannya
seperti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Menteri Margaret dan pemerintah Negara
Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15
bagian di Amerka Serikat (misalnya
Tahun
Pemeriksaan
Sunnyvale, California). Perkembangan
Tanggungjawab
ini diorong karena adanya resesi ekonomi
2004
Pengelolaan
40
tentang dan
berbeda
dari
(http://www.undp.org). pertama adalah
IMPLEMENTASI KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURABAYA Nur Sayidah Alvy Mulyaningtyas Mustika Winedar Univ. Dr. Soetomo
yang Perdana
dan revolusi di bidang perpajakan.
terkait
Kemudian
kompetisi
menyusul
pemerintah
dengan
mekanisme
tender
pasar,
(Compulsory
Selandia Baru dan Australia bergabung
Competitive Tendering) dan privatisasi
dengan
Kesuksesan
perusahaan-perusahaan publik (Hughes,
reformasi administratif NPM ini akhirnya
1998 seperti dikutip oleh Mahmudi,
menjadi agenda hampir semua Negara-
2003).
pergerakan
ini.
negara OECD dan Negara-negara lain
Filosofi
dan
diturunkan
NPM
mengglobal,
berbeda. Sumber pertama dari praktek
di
Indonesia?
manajerial sektor swasta yang dikenal
akan
mencoba
dengan “managerialsm” dan yang kedua
konsep
dari bidang ekonomi seperti teori pilihan
NPM di pemerintah daerah yaitu di Dinas
publik, teori keagenan dan teori biaya
Koperasi dan UMKM Surabaya.
transaksi. Esensi managerialisme adalah
ini
sudah
bagaimana
dengan
Penelitian
ini
mengeksplorasi
implementasi
bahwa
New
Public
manajemen
sumber
adalah
yang
generik,
aktivitas instrumental yang murni dan
TINJAUAN PUSTAKA Konsep
dua
NPM
(Gruening, 2001). Walaupun konsep saat
dari
konsep
Management
mempunyai seperangkat prinsip yang dapat diaplikasikan baik ke dalam bisnis
(NPM) Adopsi NPM di sejumlah Negara
publik
maupun
swasta.
Pandangan
OECD terjadi selama tahun 1980-an.
rasional dari ahli ekonomi adalah bahwa
Perubahan dalam manajemen public ini
semua perilaku manusia didominasi oleh
disebut akuntingisasi, menerima doktrin
kepentingan
akuntabilitas publik dan administrasi
cenderung memaksimasi kekayaan. Oleh
publik (Hood, 1993). NPM merupakan
karena itu individu lebih memilih untuk
teori
yang
kepuasan individual dan alasan efisiensi.
beranggapan bahwa praktik manajemen
Ini merupakan logika teori pilihan publik.
sektor swasta adalah lebih baik dari
Teori keagenan meletakkan argument
praktik manajemen sektor publik. Oleh
bahwa prinsipal seharusnya berbeda dari
karena itu untuk memperbaiki kinerja
agen sehingga prinsipal dapat mengontrol
sektor publik perlu diadopsi beberapa
dan membuat agen akuntabel atas apa
praktik dan teknik menajemen yang
yang
diterapkan di sektor swasta, misalnya
institusional yang disebut juga teori biaya
manajemen
publik
diri
dihasilkan.
sendiri
Teori
dan
akan
ekonomi
Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 12/No. 1 Tahun 2015 : 39-52
41
transaksional berpendapat bahwa semua
sistem kontrak telah meluas ke seluruh
individu bertindak atas kepentingannya
dunia meskipun secara rinci reformasinya
dan lebih suka memaksimasi manfaat
bervariasi. Tren di hampir setiap Negara
untuk kepuasannya. Setiap biaya dari
mengarah pada penggunaan anggaran
transaksi dipertimbangkan. Berdasarkan
berbasis kinerja, manajemen berbasis
teori-teori ini, ada banyak aktivitas
outcome
(hasil)
dan
(mengurangi
pemerintah,
akuntansi
akrual.
NPM
penghematan biaya, memperkenalkan
fenomena
mekanisme pasar/privatisasi, pemisahan
penerapannya
pembeli
tergantung factor localized contingencies
peran
dan
manajemen
penyedia,
yang
otoritas
terdesentralisasi,
global, dapat
penggunaan merupakan
akan
tetapi
berbeda-beda
(Mardiasmo, 2006).
manajemen kinerja, perhatian yang lebih besar terhadap kualitas) yang dikerjakan
Karakteristik NPM
Negara-negara maju untuk membuat pemerintahan
yang
dan
awal tahun 80-an yang merefleksikan
bertanggung jawab terhadap tuntutan
gabungan antara prinsip normative dan
warga Negara (Atreya dan Armstrong,
usaha
2002)
pengembangan institusional pada tingkat Penerapan
efektif
Tulisan tentang NPM dimulai pada
NPM
dipandang
dalam
deskriptif
melakukan
mapping
(Hood dan Peter, 2004).
sebagai bentuk reformasi manajemen,
Menurut
depolitisasi kekuasaan atau desentralisasi
beberapa penulis NPM menekankan pada
wewenang yang mendorong demokrasi.
aspek yang berbeda mengenai doktrin
Perubahan dimulai dari proses rethinking
NPM, tetapi sebenarnya kalau diringkas
government dan dilanjutkan dengan
ada tujuh aspek. Ketujuh aspek tersebut
reinventing government (termasuk di
adalah sebagai berikut (Hood, 1991).
dalamnya reinventing local government) yang
mengubah
peran
pemerintah,
terutama dalam hal hubungan pemerintah masyarakat. Perubahan teoritis, misalnya dari
administrasi
manajemen
publik
publik,
ke
arah
pemangkasan
Hood
(1991)
walaupun
1. Manajemen professional di sektor publik 2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja 3. Penekanan yang lebih besar pada output dan outcome
birokrasi pemerintah dan penggunaan
42
IMPLEMENTASI KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURABAYA Nur Sayidah Alvy Mulyaningtyas Mustika Winedar Univ. Dr. Soetomo
4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
dengan
penekanan
pengendalian
5. Menciptakan persaingan di sektor publik
output
atas dan
outcome. 3. Pemecahan unit-unit kerja di
6. Pengadopsian manajemen sector bisnis ke sektor publik 7. Penekanan
pada
sektor publik; Menurut saya hal ini sudah sejak lama dilakukan
disiplin
dan
oleh Depkeu juga BPK, yaitu
penghematan yang lebih besar
adanya unit-unit kerja tingkat
dalam menggunakan sumber daya.
eselon 1. 4. Menciptakan persaingan di sektor
Di Indonesia ada beberapa hal yang
publik;
Hal
ini
juga
menandakan karaktersistik NPM yang
dilakukan,
telah diterapkan di Depkeu dan BPK
mekanisme kontrak dan tender
adalah (Anindita, 2009):
kompetitif
1. Manajemen profesional di sektor
yaitu
sudah adanya
dalam
penghematan
rangka
biaya
dan
kualitas
serta
publik; Secara bertahap, mereka
peningkatan
sudah
privatisasi, diatur dalam Keppres
mulai
menerapkannya,
yaitu mengelola organisasi secara profesional, memberikan batasan
80 tahun 2003. 5. Mengadopsi
gaya
manajemen
tugas pokok dan fungsi serta
sektor bisnis ke sektor publik;
deskripsi
jelas,
hampir di seluruh eselon 1 di
memberikan kejelasan wewenang
Depkeu sudah menerapkannya,
dan tanggung jawab.
dengan
kerja
yang
2. Penekanan terhadap pengendalian output
dan
modernisasi
kantor baik di Ditjen Pajak, Ditjen
Sudah
Perbendaharaan, maupun Ditjen
dilakukan dengan penggunaan
Bea Cukai, juga terkait dengan
performance
yang
pemberian remunerasi sesuai job
Direktorat
grade karyawan. Demikian juga
Perbendaharaan.
di BPK, selain modernisasi kantor
Perubahan atas sistem anggaran
dan remunerasi, hubungan antara
yang digunakan ini merupakan
atasan dan bawahan semakin
yang
dinamis, gap senioritas hanya
dirancang Jenderal
outcome;
adanya
budgeting oleh
terpenting
yang
terkait
Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 12/No. 1 Tahun 2015 : 39-52
43
muncul
dalam
profesionalisme
hal-hal saja
yang
dibutuhkan. 6. Disiplin
dan
penghematan sumber
konteks
dimana
keputusan dan aksi terjadi (Myers, 2009),
masih
Kovalainen 2008).
daya;
Dalam hal disiplin biaya, saya
Situs Penelitian Penelitian ini mengambil situs di
meragukan
implementasinya
pada
kedua
instansi ini, karena masih adanya aset-aset yang dibeli melebihi spesifikasi kebutuhan. Sedangkan hal
adanya
dalam
meneliti isu secara holistik (Eriksson dan
pengguanann
dalam
memahami
disiplin
salah satu pemerintah daerah di Jawa Timur yaitu di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Pengumpulan Data
pegawai,
model
presensi
menggunakan finger print sudah
Pengumpulan
data
akan
dilakukan dengan: 1.
sangat efektif dilakukan.
Wawancara
mendalam.
Wawancara dilakukan dengan metode tidak terstruktur dengan
METODE PENELITIAN
tujuan
Pendekatan Penelitian
informan untuk mengekspresikan
Pendekatan dalam
riset
kualitatif.
ini
memberi
yang
digunakan
adalah
pendekatan
wawancara
kualitatif
ditranskrip.
Penelitian
dikembangkan dalam ilmu sosial untuk
pendapatnya.
2.
memahami fenomena sosial dan kultural (Myers, 2009) dan menghasilkan data
keleluasaan
Data
hasil
direkam
dan
Observasi melalui pengamatan di situs penelitian.
3.
Studi dokumentasi. Studi ini
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
dilakukan untuk melengkapi data
lisan dari orang-orang dan perilaku yang
yang dihasilkan dari wawancara.
diamati
(Moleong,
2000).
Metode
kualitatif dipakai untuk memperoleh
Informan/Partisipan
suatu pandangan yang segar dan cerita
Informan dalam penelitian Kepala Dinas
mengenai segala sesuatu (Strauss dan
Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.
Corbin, 1997). Penelitian kualitatif dapat berrmanfaat
44
untuk
melihat
dan
IMPLEMENTASI KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURABAYA Nur Sayidah Alvy Mulyaningtyas Mustika Winedar Univ. Dr. Soetomo
manajemen, depolitisasi kekuasaan, atau
Analisis Data Analisis data dilakukan dengan
desentralisasi
wewenang
yang
metode coding, yaitu memberi kode pada
mendorong demokrasi (Pecar, 2002).
catatan-catatan lapangan, hasil observasi
Penerapan manajemen professional yang
dan bahan-bahan arsip. (Miles dan
ditawarkan oleh New Public Manajemen
Huberman,
Coding
dimana unit pelayanan publik bertujuan
untuk
maksimalisasi kepuasan, fleksibilitas,
1992).
memungkinkan
peneliti
menciptakan tema atau konsep melalui
dan
kategorisasi konseptual dari data mentah.
diterapkan pada unit-unit pelayanan di
Coding dapat dibedakan menjadi tiga,
Dinas
yaitu open, axial dan selective coding.
Surabaya. Unit yang terpisah merupakan
Open coding merupakan coding pertama
solusi terbaik dalam proses pemberian
yang dilakukan untuk memadatkan data
pelayanan kepada masyarakat. Dinas
menjadi kode atau kategori analitis
Koperasi & UMKM Kota Surabaya
pendahuluan (awal). Selajutnya adalah
sudah menerapkan pemecahan organisasi
axial
bertujuan
menjadi unit-unit yang lebih kecil sesuai
dan
bidang layanannya. Wujud pembentukan
menghubungkan kode yang satu dengan
struktur organisasi menjadi unit-unit
yang lain untuk menemukan kategori
kerja yang lebih kecil sesuai dengan
analitis kunci. Terakhir adalah selective
peraturan daerah Kota Surabaya tentang
coding yang mana peneliti melakukan
organisasi perangkat daerah terdiri dari
identifikasi dan seleksi kode atau kategori
bidang sekretariat, bidang kelembagaan
yang sudah ada untuk mendukung
dan sumber daya manusia, bidang
kategori
koperasi dan bidang usaha mikro, kecil
coding
yang
mengorganisasi
kode
konseptual
yang
telah
dikembangkan (Neuman, 2006).
pengembangan
Koperasi
&
sudah
mulai
UMKM
Kota
dan menengah. Pemerintah
Kota
HASIL DAN PEMBAHASAN
mensyaratkan
Implementasi New Publik Manajemen
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta
Di Dinas Koperasi & UMKM Kota
deskripsi kerja yang jelas dari setiap
Surabaya
pegawai. Perumusan tupoksi dan uraian
Implementasi NPM dipandang sebagai
suatu
bentuk
reformasi
ditentukannya
Surabaya batasan
tugas adalah hal yang penting untuk semua struktur yang ada sehingga tidak Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 12/No. 1 Tahun 2015 : 39-52
45
terjadi
perangkapan
pekerjaan.
pengguna
belum
dapat
bertransaksi
Pemerintah daerah kota Surabaya sudah
melalui jejaring informasi yang ada untuk
cukup serius dalam hal perumusan dan
mendapatkan pelayanan tanpa harus
penerapan uraian tugas pokok dan fungsi
datang ke kantor unit pelayanan.
serta rincian tugas jabatan. Hal ini telah didukung
oleh
Peraturan
Walikota
Pengukuran Kinerja: Penyerapan
Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang
Anggaran dan Manfaat Pada
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota
Masyarakat
Surabaya (Bab I Pasal 2 dan Bab II bagian
Berdasarkan wawancara dengan
keenambelas) yang memuat bahwa dalam
Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kota
melaksanakan tugasnya Kepala SKPD,
Surabaya pengukuran kinerja dilakukan
Kepala Bagian/ Sub Bagian/ Kepala
dengan jumlah penyerapan anggaran
Seksi
yang
berkewajiban
melakukan
dicapai
untuk
melaksanakan
pengkajian dan analisis tugas-tugas di
program-program yang telah ditetapkan.
unit mereka masing-masing dan saling
Penjelasan dari Kepala Dinas tersebut
koordinasi baik dengan sesama unit
adalah sebagai berikut:
maupun dengan pejabat fungsional yang ada pada unit yang bersangkutan. Berhubungan
Kita kan .... publik ya untuk dengan
mengukur sebuah pekerjaan
peningkatan pelayanan, Dinas Koperasi
itu...adalah
&
Sehebat
UMKM
memanfaatkan
Kota
Surabaya
teknologi
telah
penyerapan. hebatnya
kalo
informasi
menyerap dengan anggaran
berupa website yang secara aktif diupdate
54% ya kurang. Itu kinerja
untuk memberikan informasi kepada
kita
masyarakat tentang kegiatan maupun
pertama (HM, Kadinas).
ukurannya
yang
program-program selama satu tahun bahkan
SOP
tentang
perkoperasian
Penyerapan anggaran merupakan
termuat dalam website tersebut. Namun
ukuran kinerja yang pertama. Artinya
website ini hanya bersifat informasi satu
semakin besar prosentase penyerapan
arah dan belum interaktif apalagi bersifat
anggaran menunjukkan kinerja yang
transaktif
semakin bagus. Bagian yang berhasil
dimana
Stakeholders
dan
organisasi publik maupun masyarakat
46
melakukan
banyak
kegiatan
IMPLEMENTASI KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURABAYA Nur Sayidah Alvy Mulyaningtyas Mustika Winedar Univ. Dr. Soetomo
dan
menggunakan anggaran dalam jumlah
baik
besar akan dinilai berhasil. Jenis kegiatan
ekonomi itu ya. Nah itu
yang boleh dilakukan adalah yang sudah
semua
ditetapkan dalam rencana kegiatan di
tujuannya sekian triliun itu
awal tahun anggaran. Ketika mendekati
untuk
akhir tahun anggaran, jika penyerapannya
masyarakat
masih belum tinggi maka ditengarai ada
pembangunan…kalau
masalah.
berjalan
sesuai
program
walikota
atas
program
Setiap
tahun
untuk
kan
pasti
dinas
tumbuh
itu
kan
pemberdayaan berupa ini
indikator kita, bisa kerja
seluruh dinas maka terjadi
nggak dinas itu?. Indikator
yang
adalah ungkapan anggaran
pertumbuhan…
otomatis kegiatannya juga
sesuai
harus terlaksana. Kenapa
yang ada. Contoh visi saya
kok sampai akhir tahun
misalnya membangun central
baru 70% pastinya ada
di unitomo misalnya kan
masalah (Kadinas).
indikator
diharapkan Hasilnya
dengan
spek-spek
.....
pembangunan
terlaksana itu
sesuai
Masalah yang dihadapi akan dievaluasi
dengan ketentuan yang ada.
dan dijadikan bahan pertimbangan dalam
Perfomance
menetapkan rencana kegiatan di tahun
indikator penilaian terhadap
berikutnya.
demikian
pekerjaan yang diberikan .....
penyerapan anggaran yang rendah bukan
sesuai dari prestasi yang
akhir segalanya. Ada pengukuran kinerja
dicapai (HM, Kadinas).
Walaupun
itu
adalah
yang lain yaitu manfaat anggaran tersebut terhadap
pemberdayaan
dan
Performance yang baik bukan
kesejahteraan masyarakat, penuntasan
hanya dilihat dari besarnya penyerapan
kemiskinan dan pembangunan koperasi
anggaran. Ada beberapa aspek lain yang
yang akan menjadi lembaga tangguh dan
dipertimbangkan yaitu keberhasilan dinas
mandiri.
dalam melakukan penyerapan anggaran
Kalau proyek anggaran kita
sesuai dengan program walikota dan
itu berjalan langsung dengan
ketentuan yang ada serta kontribusinya Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 12/No. 1 Tahun 2015 : 39-52
47
dalam
menciptakan
pertumbuhan
ekonomi di masyarakat.
adalah untuk mencari penawar yang
Tetapi ada ada beberapa tujuan dan
target
Metode tender dilakukan, tujuannya
program-program
kompeten
yang
bias
menghasilkan
Dinas
layanan jasa yang selama ini dilakukan
Koperasi sudah dinyatakan secara jelas
oleh pemerintah dalam bentuk dan waktu
setiap
indikator-
yang diinginkan dengan biaya serendah
pelaksanaan
mungkin. Pemberian tender ini dilakukan
tahunnya,
indikator
namun
keberhasilan
program-program tersebut belum
bisa
dalam bentuk perjanjian antara pihak
diukur secara kuantitatif. Sebagai contoh
pemerintah dan perusahaan jasa yang
dengan pembangunan sentra-sentra PKL
didalamnya mencantumkan kerja yang
baru,
hendak dicapai dengan ukuran kerja yang
sejauh mana akan meningkatkan
penuntasan
kemiskinan.
Respon
jelas. Pihak penawar secara langsung
masyarakat terhadap koperasi diukur
menyuplainya
dengan bertambahnya jumlah koperasi,
namun
namun hal tersebut tidak secara otomatis
keseluruhan dan pengawasan kualitas
dapat
tetap berada di tangan pemerintah.
menunjukkan koperasi sebagai
lembaga yang tangguh dan mandiri dalam membantu
perekonomian
masyarakat.
kepada
tanggung
masyarakat,
jawab
secara
Meskipun pelibatan pihak swasta yang berarti terciptanya persaingan ada
Jadi dalam pengukuran kinerja Dinas
resikonya,
Koperasi belum menggunakan istilah
menunjukkan
efisiensi
penyerapan
persaingan secara wajar melalui tender
terhadap
terbuka sebagai instrument pengendalian
tetapi
anggaran
jumlah
dan
manfaat
masyarakat.
akan
tetapi
pengalaman
bahwa
perluasan
dan akan menjadi langkah penting dalam rangka meningkatkan orientasi pada
Menciptakan Persaingan Melalui
rakyat dan penghematan anggaran.
Tender Kompetitif.
Dinas Koperasi & UMKM Kota
Tujuan menciptakan persaingan di sektor publik adalah untuk menghemat biaya. Untuk itu diperlukan mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka
penghematan
biaya
dan
peningkatan kualitas serta privatisasi.
48
Surabaya telah melakukan tender dan kontrak dengan beberapa pihak swasta , misalnya
kontraktor
bangunan
atau
konsultan perencana untuk membangun sentra-sentra melaksanakan
PKL,
LSM
dalam
kegiatan-kegiatan
IMPLEMENTASI KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURABAYA Nur Sayidah Alvy Mulyaningtyas Mustika Winedar Univ. Dr. Soetomo
pemberdayaan
masyarakat.
Dalam
ke dalam administrasi Negara dengan
konteks ini beberapa tugas pelayanan
mentransformasikan kebiasaan kinerja
publik tertentu yang menjadi tanggung
sektor publik menjadi orientasi pasar, dan
jawab Dinas Koperasi diserahkan kepada
dipacu untuk berkompetisi sehat.
pihak ketiga atau pihak swasta untuk
Berdasarkan hasil pengamatan,
menanganinya. Untuk tender sendiri telah
dalam mengadopsi gaya manajemen
diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003.
sektor bisnis ke sektor publik adalah
Meskipun
idealnya
gagasan
sistem penghargaan yang telah diterapkan
penyerahan pekerjaan tertentu dalam
oleh Dinas Koperasi & UMKM Kota
pelayanan publik kepada pihak ketiga
Surabaya yaitu sistem insentif dan
hasilnya akan lebih baik dan juga dapat
remunerasi. Insentif diberikan kepada
mendorong sektor swasta menjadi lebih
pegawai yang kinerjanya baik, salah satu
berkembang namun harus diingat bahwa
penilaiannya dari pegawai yang berhasil
pelaksanaannya harus bersih dan bebas
menghemat
anggaran,
dari KKN karena jika hal ini terjadi maka
tunjangan
berdasarkan
hasilnya tentu tidak optimal bahkan bisa
tanggungjawab terhadap tupoksi dan
lebih merugikan.
tingkat kehadiran. Insentif berupa uang, kenaikan pangkat
Sistem Renumerasi Berbasis Kinerja Pemerintah dalam NPM dipaksa untuk
mengadopsi
teknik-teknik
administrasi bisnis dan nilai-nilai bisnis. Nilai-nilai
bisnis
tersebut
meliputi
kompetisi, pilihan pelanggan, dan respek atas semangat kewirausahaan. Sejak tahun 1990, reformasi-reformasi di sektor publik
menghendaki
keunggulan-
keunggulan yang ada di sektor swasta diadopsi
dalam
prinsip-prinsip
manajemen sektor publik. Intisari New Public Management adalah membawa paradigma bisnis yang menguntungkan
pemberian beban
maupun promosi
jabatan. Penilaian kinerja dilakukan setiap
tiga
menggunakan
bulan
sekali
sistem
dengan
pengendalian
internal dan pengawasan, yang secara normatif penilaian dilakukan oleh atasan langsung, teman sejawat yang sama jabatannya bahkan bisa juga dilakukan oleh bawahannya. Dari hasil penilaian kinerja tersebut berpengaruh terhadap besarnya
pemberian
tunjangan
remunerasi sesuai job grade. Untuk
meningkatkan
kinerja
masing-masing bidang, Kepala Dinas memberikan
motivasi
agar
pegawai
Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 12/No. 1 Tahun 2015 : 39-52
49
bekerja sesuai dengan program bidang
upaya penerapan disiplin pegawai dalam
masing-masing
memberikan
hal presensi dengan menggunakan finger
kesempatan untuk melakukan inovasi dan
print sudah sangat efektif, selain itu
kreatifitas
melaksanakan
dalam hal pelayanan pada masyarakat
programnya sehingga dapat menciptakan
sudah ditentukan standar pelayanan yang
kepuasan masyarakat. Pemberian sanksi
harus
juga diberikan kepada pegawai yang
pelayanan untuk masing-masing bidang
melakukan pelanggaran atau tindakan
layanan. Sedangkan untuk penghematan
indisipliner. Sanksi diberikan setelah
biaya, upaya yang telah dilakukan oleh
pegawai
Dinas
dan
dalam
yang
terhadap
bersangkutan
tindakan
ditegur
diselesaikan
Koperasi
oleh
petugas
adalah
dengan
indisiplinernya.
melakukan sistem tender dan kontrak
Bentuk sanksi mulai dari teguran secara
yang tujuannya adalah untuk memperoleh
lisan, penurunan gaji, penurunan pangkat
penawar
bahkan
menghemat biaya.
diberhentikan
sebagai
PNS
menurut peraturan perundangan yang berlaku.
Sehubungan dengan penerapan
penghargaan dan sanksi, salah satu adopsi
selambat-lambatnya
pada
gaya manajemen sektor bisnis adalah
keuangan tahun 2015 sesuai dengan PP
kantor Kepala Dinas yang didesain
Nomor 71 tahun 2010 maka pemerintah
mengikuti
sehingga
daerah Jawa Timur seperti dinyatakan
kantor
oleh Gubernur Soekarwo pada Deklarasi
tidak
pemberian
berarti
berbasis
gaya
dari
yang
pelaporan keuangan
terkesan
Selain
terendah
entertaint kaku
seperti
birokrasi pada umumnya.
Implementasi
Pelaporan
akrual laporan
Keuangan
Berbasis Akrual telah melakukan laporan Disiplin dan Penghematan
keuangan berbasis akrual lebih dulu. Di
Penggunaan Sumber Daya
Jawa Timur, akrual basis sama dengan
Adanya perubahan manajemen
belanja langsung dan tidak langsung,
sektor publik ke arah manajemen bisnis,
salah satunya adalah penerapan Non Cash
menuntut
publik
Transaction (NCT) dalam hal pengadaan
besar
barang dan jasa. Pembayaran non tunai
terhadap penggunaan sumber daya secara
atau NCT diberlakukan bagi kontraktor
efisien. Penelitian di Dinas Koperasi &
atau rekanan yang telah menerima
UMKM Kota Surabaya menemukan
pekerjaan dari pemerintah daerah.
memberikan
50
organisasi perhatian
sektor yang
IMPLEMENTASI KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURABAYA Nur Sayidah Alvy Mulyaningtyas Mustika Winedar Univ. Dr. Soetomo
Meskipun
belum
sepenuhnya
melakukan akrual basis namun Pemprov
and the Future of New Public Management, Working Paper, 2002
Jatim sudah memulainya untuk menata tata
kerja
pemerintahan
yang
berlandaskan pada perbaikan governance terutama tata kerja di bidang keuangan. KESIMPULAN Kesimpulan
dari penelitian ini
adalah bahwa konsep NPM
telah
diterapkan pada Dinas Koperasi & UMKM Kota Surabaya, yaitu sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia
mulai
tahun
2004.
Bisa
dikatakan, bahwa penerapan NPM ini memberikan
dampak
positif
pada
beberapa hal, misalnya peningkatan efisiensi dan produktivitas kinerja, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun dalam banyak hal, penerapan
NPM masih
belum sepenuhnya dipahami sehingga seringkali terjadi kebijakan yang diambil belum mendukung terhadap pelayanan publik yang sesuai dengan konsep NPM .
DAFTAR PUSTAKA Anindita, Dino Yudha, 2009, Penerapan New Public Management di Indonesia, STAN. Atreya, Binod dan Anona, Armstrong, 2002, A Review of the Criticisms
Barzelay, Michael, 2000 How To Argue About The New Public Management, International Public Management Journal, 2(2(A)): 183-216 Corbin, Anselm dan Juliet Strauss, 1997, Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Technique, Ghony, Djunaidi (penerjemah), Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik dan Teori Grounded, Bina Ilmu Ofset, Surabaya Creswell, J.W. 2007, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions, Second Edition,Sage Publications, California. Ferlie, Ewen and Peter Steane , 2002, Changing Development in NPM, International Journal of Public Administration, Vol. 25, No. 12, pp. 1459–1469 Hood, Christopher, 1991, A Public Management For All Seasons ?, Public Administration Vol. 69 Spring (3-19) Mahmudi, 2003, New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik, Sinergi, Vol 6 No. 1, hal 69-76. Mardiasmo, 2002, Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Teaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah
Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 12/No. 1 Tahun 2015 : 39-52
51
Daerah, JAAI, Volume 6 No. 1, Juni , hal 63-82.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Mardiasmo, 2006, Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik MelaluiAkuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1, Mei, Hal 1 – 17
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Moleong, Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kulaitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Myers, Michael D, 2009, Qualitative Research in Business & Management, SAGE Publication Ltd. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
52
IMPLEMENTASI KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SURABAYA Nur Sayidah Alvy Mulyaningtyas Mustika Winedar Univ. Dr. Soetomo