JPPI Vol 6 No 2 (2016) 201 - 226
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika 578/AKRED/P2MI-LIPI/07/2014
e-ISSN 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402 DOI : 10.17933/jppi.2016.060206
ANALISIS PERKEMBANGAN INTERNET BROADBAND DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI SULAWESI UTARA THE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INTERNET BROADBAND IN BORDER AREA OF NORTH SULAWESI PROVINCE Riva’atul Adaniah Wahab Puslitbang Sumber Daya, Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika - Kementerian Kominfo Jl. Medan Merdeka No.9, Jakarta,10110 - Indonesia
[email protected] Naskah Diterima: 21 Desember 2016; Direvisi : 27 Desember Disetujui : 27 Desember 2016
Abstrak Pemerataan pembangunan internet broadband di wilayah perbatasan harus segera diwujudkan karena adopsinya dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di wilayah tersebut . Penelitian deskriptif kuantitatif ini dilaksanakan di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara untuk mengetahui kondisi aspek supply dan demand perkembangan internet broadband di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek supply, kondisi infrastruktur masih sangat kurang, ketersediaan layanan internet broadband berkualitas tinggi dengan tarif rendah juga masih sulit diwujudkan. Dari aspek demand, biaya layanan yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat tidak memiliki akses internet. Adapun hambatan yang paling dominan adalah ketidakpahaman dalam penggunaan internet. Faktor ini juga mendasari literasi internet broadband masyarakat pada level 0 yaitu tidak tahu dan tidak peduli akan pentingnya internet broadband. Menanggapi kondisi ini, penyusunan dan penetapan kebijakan serta regulasi seperti QoS layanan, tarif interkoneksi, dan infrastructure sharing dibuat untuk menyediakan internet broadband berkualitas tinggi dengan harga murah. Selain itu, distribusi perangkat mobile berharga murah (smartphone) juga perlu didorong dengan penerapan TKDN untuk produksi perangkat. Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan literasi internet broadband masyarakat melalui sosialisasi atau pelatihan baik formal maupun nonformal. Kata Kunci: Pita Lebar, Wilayah Perbatasan, TIK, Internet.
Abstract The equitable development of internet broadband in border area must be immediately implemented because adoption can provide economic impact for the people. This quantitative descriptive study is conducted in border area of North Sulawesi to determine the condition of supply and demand aspects of the development of internet broadband. Based on the results, it can be concluded that from the aspect of supply, the condition of the infrastructure is still insufficient, the availability of high-quality internet broadband services with low rates are still difficult to realize. From the aspect of demand, high rate service is one of the factors causing people do not have internet access. The barriers is predominantly lack of knowledge in internet usage. This factor also causes community internet broadband literacy at level 0. As solutions, the preparation and organization of policies and regulations such as QoS service, interconnection, and infrastructure sharing can provide high-quality internet broadband internet in low rates. Besides the distribution of valuable mobile device (smartphone) should also be encouraged by the application of local content level for the production of the device. No less important is the increase of community literacy in internet broadband through socialization or training, both formal and informal. Keywords: Broadband, Border Area, ICT, Internet. 201
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 201 - 226
Development
PENDAHULUAN Internet, membawa
di
era
konvergensi
pengaruh
di
digital
berbagai
sektor
kehidupan, menjadikan dunia tanpa batas, dan men-trigger
munculnya
berbagai
teknologi
pendukung, penyedia akses atau penyelenggara baru,
hingga
produk
yang
mendorong
penggunaan lebih masif (Curran, Fenton, & Freedman, 2016). Saat ini, Internet tidak hanya dapat diakses melalui jaringan tetap (fixed line) tetapi juga jaringan nirkabel (wireless) atau mobile internet. Operator seluler telah banyak yang menyediakan paket internet seperti Flash (Telkomsel), ComboXTRA (XL Axiata), dan paket
internet
memudahkan
lainnya
yang
masyarakat
untuk
semakin mengakses
internet. Hasil survei akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh rumah tangga dan individu oleh Puslitbang SDPPPI
Kementerian
Informatika
Komunikasi
(Kemkominfo)
dan
tahun
2016
menemukan bahwa kepemilikan internet oleh rumah tangga hanya mencapai 36% dengan jumlah pengguna mencapai 31% atau setara
Seiring dengan perkembangan penggunaan internet, kebutuhan masyarakat akan akses cepat
mendasari
juga
semakin
munculnya
tumbuh
teknologi
dan
internet
broadband. Rekomendasi I.113 International Telecommunication
broadband
memiliki
kapasitas transmisi minimal 256 kilobyte per detik. Tahun 2015, kecepatan internet broadband Indonesia di posisi 16 Asia dengan kecepatan mencapai 6,8 Mbps, (Mastel, 2016). Urgensi pembangunan internet
broadband
dipercaya
dapat mendukung aktivitas perekonomian di Indonesia dan seluruh dunia karena telah merambah sektor bisnis sejak beberapa tahun yang lalu (Badran, 2012). Desakan inilah yang mendasari pentingnya pembangunan internet broadband di Indonesia sebagai salah satu bagian dari pembangunan TIK nasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2012). Kehadiran broadband
berdampak
perkembangan
teknologi
pada
terjadinya
dan
perubahan
aktivitas individu. Kajian World Bank tahun 2009 menemukan bahwa kenaikan 10% penetrasi broadband di negara berkembang, berkontribusi terhadap peningkatan 1,38% PDB per kapita. Beberapa
program
pengembangan
internet
broadband Indonesia di antaranya adalah Palapa Ring dan Desa Broadband. Di tahun 2019, Indonesia merencanakan akses tetap broadband di wilayah perkotaan mencapai 71% untuk
dengan 80juta pengguna.
internet
(OECD),
Union
mendefinisikan
broadband sebagai kapasitas transmisi yang lebih cepat dari tingkat integrated services digital network (ISDN) sebesar 1,5 atau 2,0 Megabits per detik (Mbits). Sedangkan menurut Organization for Economic Cooperation and
rumah tangga (20 Mbps) dan 30% populasi, serta akses bergerak ke seluruh populasi (1 Mbps). Adapun di wilayah perdesaan, prasarana pita lebar akses tetap diharapkan dapat menjangkau 49% rumah tangga (10 Mbps) dan 6% populasi, serta akses bergerak ke 52% populasi (1 Mbps). Mengamati
dampak
positif
internet
broadband, pemerataan pembangunan perlu dilakukan, tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga perdesaan terutama wilayah perbatasan. Saat ini wilayah perbatasan menjadi lokus pembangunan di segala bidang. Komitmen
202
Analisis Perkembangan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulewasi Utara (Riva’atul Adaniah Wahab)
pemerintah untuk menggelar layanan internet
secara terintegrasi disarikan dalam Rencana
broadband diwujudkan dalam Peraturan Presiden
Kebijakan
(PP) No. 96/2014 tentang Rencana Pita Lebar
(Kementerian Komunikasi
Indonesia. Konsep pengembangan broadband
2012).
Broadband
Nasional/RKBN dan Informatika,
Gambar 1. Rencana pengembangan broadband nasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2012)
Asosiasi Indonesia
Penyelenggara (APJII)
Jasa
Internet
berpendapat
bahwa
kondisi aspek supply dan demand perkembangan internet
broadband
di
wilayah
perbatasan
pembangunan infrastruktur internet broadband
Provinsi Sulawesi Utara. Tujuannya
tidak hanya mengorelasikan pemenuhan hak atas
mendapatkan
akses informasi masyarakat dan pengentasan
demand perkembangan internet broadband di
kemiskinan,
dan
wilayah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan
pemberdayaan komunitas tertinggal. Karena itu
dapat memberikan manfaat antara lain bagi
pembangunan internet broadband di wilayah
Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos
perbatasan harus didorong agar daerah tersebut
dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemkominfo
dapat keluar dari image minimnya infrastruktur
dapat mengetahui perkembangan implementasi
dan tingginya angka kemiskinan serta jumlah
regulasi penyelenggaran jaringan pita lebar di
keluarga pra-sejahtera (Bappenas, 2004). Adopsi
wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara,
teknologi broadband memungkinkan masyarakat
Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika
wilayah
(PPI)
pemerataan
perbatasan
pendidikan,
untuk
berkomunikasi,
gambaran
Kemkominfo
aspek
dapat
untuk
supply
dan
mengetahui
mengakses, dan memperoleh informasi melalui
perkembangan pembangunan internet broadband
berbagai layanan atau aplikasi komunikasi
di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara,
sehingga dapat memberikan dampak ekonomi
Dirjen APTIKA dapat mengetahui tingkat e-
bagi masyarakat perbatasan (Badran, 2012).
literasi internet broadband secara khusus di
Berdasarkan
latar
belakang
tersebut,
wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara.
masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana
203
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 201 - 226
Kajian
sebagai
seluler (Arkatut, 2013). Selain itu, terdapat
Pelaksanaan
penelitian Badran (2012) yang menunjukkan
Prioritas Pembangunan Nasional dijadikan topik
bahwa broadband memberikan dampak positif
kajian beberapa penelitian seperti oleh Arkatut
bagi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut
(2013) tentang Dampak Penggunaan Telepon
(Badran, 2012).
prioritas
di
wilayah
Program
perbatasan
Percepatan
Seluler Terhadap Pola Perilaku Remaja di Perbatasan (Studi Kasus di Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang). penelitian
menunjukkan
bahwa
Hasil
masuknya
METODE Penelitian dilakukan di pulau terluar wilayah perbatasan
Provinsi
Sulawesi
Utara
yaitu
telepon seluler dapat memberikan dampak positif
Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten
bagi
Kepulauan Talaud. Penelitian lapangan (field
remaja
mempermudah
penggunanya urusan,
yaitu
dapat
memperlancar
research)
ini
menggunakan
pendekatan
komunikasi dengan keluarga mereka yang ada di
kuantitatif dan termasuk survei eksploratif (Widi,
kampong, serta mengetahui berita-berita dari luar
2010).
dengan cara mengakses internet lewat telepon
Gambar 2. Konsep penelitian
Pengumpulan data menggunakan panduan
dalam
penelitian
ini
adalah
masyarakat
FGD dan angket (quetionnaire) tertutup dengan
Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten
metode 1) Focus Group Discussion (FGD) untuk
Kepulauan Talaud. Sedangkan sampelnya adalah
mendapatkan data perkembangan pembangunan
masyarakat yang menggunakan perangkat TIK
broadband dari aspek supply.
atau telekomunikasi yang dapat digunakan untuk
langsung
dengan
terhubung ke jaringan internet, baik fixed line
responden kompeten yang terpilih dari aspek
maupun mobile dalam tiga bulan terakhir.
demand, 3) Observasi dengan melibatkan peneliti
Penarikan sampel dilakukan secara purposive
sebagai pengamat non-partisipatif, dan 4) Studi
sampling
Dokumentasi yang diperoleh sendiri maupun
menggunakan kuota sampling sebanyak 60
diperoleh dari informan penelitian. Populasi
responden di tiap kabupaten sehingga total 120
204
(face-to-face
2) Wawancara
interview)
dengan
penentuan
jumlah
Analisis Perkembangan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulewasi Utara (Riva’atul Adaniah Wahab)
responden. Adapun informan dalam penelitian ini
dari digital society atau manusia berbudaya
dipilih secara purposive sampling dengan fokus
digital).
implementasi pembangunan internet broadband sehingga ditentukan informannya yaitu provider
HASIL DAN PEMBAHASAN
lembaga
Dalam penelitian ini, responden perempuan
pendidikan bidang TIK, dan pemerintah daerah.
lebih banyak dibandingkan laki-laki pada rentang
Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif.
usia 36 – 40 tahun (15,83%) dan 16 – 20 tahun
Adapun
(14,17%). Dari sisi pekerjaan atau kegiatan
jasa
internet,
level
operator
seluler,
e-literacy
diinterpretasikan
mengacu pada Personal-Capability Maturity
sehari-hari,
Model (P-CMM) dengan 6 level kategori
pelajar/mahasiswa (24,17%) dan ibu rumah
(Harahap, 2010) yaitu Level 0: Seorang individu
tangga (21,67%).
sama sekali tidak tahu dan tidak peduli akan
pendidikan
pentingnya internet broadband untuk kehidupan
SMA/sederajat
sehari-hari; Level 1: Seorang individu pernah
menemukan bahwa di daerah perbatasan Provinsi
memiliki pengalaman satu dua kali di mana
Sulawesi Utara, taraf ekonomi masyarakat masih
informasi merupakan sebuah komponen penting
rendah dengan perhasilan per bulan dominan
untuk pencapaian keinginan dan pemecahan
berada di bawah Rp 1.000.000,-. Angka ini masih
masalah,
internet
diimbangi dengan pengeluaran per bulan yang
broadband untuk mencarinya; Level 2: Seorang
dominan di bawah Rp 500.000,- per bulan. Dari
individu telah berkali-kali menggunakan internet
aspek mobilitas, masyarakat di daerah penelitian
broadband untuk membantu aktivitasnya sehari-
dominan memiliki mobilitas tinggi (40,83%) atau
hari dan telah memiliki pola keberulangan dalam
intensitas perpindahan dari satu tempat ke tempat
penggunaannya; Level 3: Seorang individu telah
lain tinggi. Mobilitas yang tinggi diprediksi dapat
memiliki standar penguasaan dan pemahaman
memengaruhi peningkatan kebutuhan internet
terhadap internet broadband maupun teknologi
broadband
yang
broadband (Wahab, 2013).
dan
telah
melibatkan
diperlukannya,
secara
konsisten
responden
dominan
adalah
Dengan latar belakang
dominan (44,17%).
masyarakat
adalah
lulusan
Hasil
terutama
survei
mobile
mempergunakan standar tersebut sebagai acuan penyelenggaraan aktivitasnya sehari-hari; Level 4: Seorang individu telah sanggup meningkatkan secara
signifikan (dapat
kuantitatif)
kinerja
sehari-hari
melalui
dinyatakan secara
aktivitas
kehidupannya
pemanfaatan
Aspek Supply Pembangunan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Sulawesi Utara 1. Infrastruktur Internet Broadband Pembangunan
infrastruktur
internet
internet
broadband di wilayah perbatasan terkesan selalu
broadband; Level 5: Seorang individu telah
tertinggal dan minim. Dibuktikan dengan hasil
menganggap internet broadband sebagai bagian
penelitian
tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, dan
internet broadband masih terbatas namun tetap
secara langsung maupun tidak langsung telah
menunjukkan upaya pengembangan. Dari aspek
yang
menunjukkan
infrastruktur
mewarnai perilaku dan budaya hidupnya (bagian 205
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 201 - 226
supply,
hingga
tahun 2015 di Kabupaten
internet dapat diakses menggunakan voucher di
Kepulauan Sangihe hanya terdapat 13 tower PT
tiga wilayah layanan Kecamatan Tahuna. Tahun
Telkom serta sekitar 20 tower Telkomsel dan
2016
Indosat yang diperkirakan hanya melayani 60%
mendapatkan
wilayah kabupaten. Sedangkan di Kabupaten
program Universal Service Obligation/USO) dari
Kepulauan Talaud hanya menggunakan
Kementerian
fixed
rencananya
kabupaten
bantuan
3
Komunikasi
ini
tower
akan
(re-design
dan
Informatika
line Telkom (hanya ada di Kecamatan Beo) dan
melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos
Telkomsel
dan Informatika (Dirjen PPI).
untuk
mobile
access.
Jaringan
Saat ini di
telekomunikasi yang digelar sudah berteknologi
Kecamatan Tahuna juga sedang diupayakan
3G karena beberapa masyarakat sudah dapat
pergelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut
menggunakan
Hasil
(SKKL) atau fiber optic laut yang melintas dari
pengamatan menemukan bahwa masih banyak
Pulau Hawai – Pulau Mindanou – Tahuna.
daerah loss signal atau blank spot, bahkan di
Jaringan tersebut diharapkan dapat mendukung
ibukota kecamatan. Di beberapa desa, coverage
penyelenggaraan internet broadband di wilayah
area bahkan hanya mencapai 50 – 100 meter.
perbatasan.
layanan
video
call.
Untuk akses internet, tahun 2005/2006 Kabupaten
Kepulauan
mendapat
Talaud, sedikit tertinggal dibandingkan dengan
bantuan Pusat Layanan Internet Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memang
(PLIK) namun hanya beroperasi selama 6 bulan.
merupakan kabupaten kepulauan yang paling
Tahun 2011/2012 daerah ini mendapat bantuan
maju di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi
Mobil-PLIK (MPLIK) dan tahun 2013/2014
Utara. Akses fiber optic di daerah ini belum ada.
terdapat bantuan Warung Informasi Masyarakat.
Seperti halnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe,
Ketiga
program
beroperasi
Sangihe
Adapun kondisi di Kabupaten Kepulauan
bantuan
tersebut
hanya
penyediaan
waktu
singkat
karena
Kepulaun Talaud juga melibatkan pihak swasta
dalam
akses
lima tahun yang lalu Kabupaten Kepulauan
penggelaran jaringan internet di kabupaten ini
Sangihe memiliki akses satelit Telkom sebesar 10
masih sulit dan membutuhkan biaya cukup tinggi
Mbps namun beberapa tahun kemudian telah
dengan gateway melalui Singapura. Padahal
dikembangkan ke radio IP dengan kapasitas 200
menurut pengelolanya, akses melalui Filipina
Mbps. Kendalanya adalah pasokan listrik untuk
lebih murah dan mudah untuk Kawasan Timur
catu jaringan yang sering mengganggu operasi
Indonesia tetapi saat ini belum dimungkinkan.
jaringan. Diestimasi hanya sekitar 10% wilayah
Keterbatasan jaringan internet berdampak pada
yang memiliki akses internet. Meski demikian,
tingginya biaya akses yang dibebankan kepada
ketersediaan internet
juga
masyakat, misalnya biaya untuk akses internet
didukung dengan hadirnya penyedia swasta lokal
melalui Warnet. Pembangunan tower di daerah
Sakaeng Solata yang menawarkan akses wi-fi
ini tergolong tidak sulit karena obstacle masih
melalui 4 titik infrastruktur RT/RW net. Layanan
kurang meskipun terdapat gunung namun tidak
206
pihak
Kabupaten
lokal,
wilayah ini
Menurut
di
terkendala biaya sewa bandwidth. Empat sampai
di
Porodisa.
internet
penyedia,
Analisis Perkembangan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulewasi Utara (Riva’atul Adaniah Wahab)
terlalu tinggi. Keterbatasan infrastruktur yang
TIK dan terkhusus penyediaan fasilitas internet
juga
ketersediaan
juga sudah diajukan ke Kementerian Desa,
pengalaman
Pembangunan
berpengaruh
bandwidth
terhadap
berimpilkasi
kepada
Daerah
Tertinggal,
dan
pengguna layanan. Padahal menurut Kabid
Transmigrasi. Program tersebut direncanakan
Kominfo Dishubkominfo, masyarakat di wilayah
akan diberi nama Jaringan Komunikasi dan
ini
sedang
dalam
masa
transisi
dari
Informasi Desa (Jartides). Diskominfo juga
tahu
yang
rencananya akan membangun fasilitas free wi-fi
untuk
di beberapa titik, seperti bandara, taman kota,
memediasinya. Dengan adanya motivasi tersebut,
dan pelabuhan umum agar masyarakat dapat
investasi internet broadband sangat menjanjikan.
menikmati
ketidaktahuan
menjadi
ingin
membutuhkan
internet
broadband
Pembangunan TIK di Kabupaten Kepulauan Talaud
masih
menjadi
BAPPEDA dan
tugas
stakeholder-nya
layanan
internet
gratis.
Selain
pemerintah, Porodisa sebagai penyelenggara
besar
bagi
swasta juga merencanakan pembangunan wi-fi
dan
akan
kota dengan tawaran performansi
yang lebih
diupayakan masuk ke dalam grand design 2025.
baik dengan kecepatan hingga 512 Mbps (BPPKI
Meskipun
Manado, 2015).
masterplan
pembangunan
TIK
kabupaten belum ada, namun inisiatif masterplan e-government sudah ada. Beberapa rencana
2. Layanan Internet Broadband
pembangunan TIK di Kabupaten Kepulauan
Kebutuhan layanan berbasis TIK tumbuh
Talaud sudah disusun oleh BAPPEDA di
seiring dengan semakin kompleksnya jenis
antaranya
kebutuhan
1)
Menjalin
kerjasama
dengan
komunikasi
masyarakat.
Dahulu
pemerintah provinsi dan pusat melalui kegiatan
masyarakat hanya mengenal layanan panggilan
koordinasi maupun usulan-usulan kegiatan dari
suara (voice call) dan Short Message Service
pusat ke pemerintah daerah. 2) Mengalokasikan
/SMS namun saat ini telah berkembang menjadi
Anggaran Pendapatan dan Belanja
panggilan
Daerah
video
(video
call),
pesan
(APBD) untuk meningkatkan pembangunan TIK
multimedia/MMS, dan komunikasi data yang
meskipun masih kecil. Rencana ini masih
membutuhkan koneksi internet. Ketersediaan
membutuhkan koordinasi dan integrasi dengan
layanan dasar telekomunikasi yang terdiri dari
pemerintah
Kemkominfo.
panggilan suara, SMS, panggilan video, dan
Rancangan peraturan daerah (perda) terkait TIK
MMS di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi
juga sudah diajukan oleh Dinas Perhubungan dan
Utara disajikan pada Gambar 3 berikut ini:
pusat
khususnya
Kominfo. Usulan bantuan perbaikan infrastruktur
207
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 201 - 226
Gambar 3. Ketersediaan layanan dasar telekomunikasi
Gambar 3 menunjukkan bahwa dominan
quality of experience (QoE). Piamra et.al (2008)
responden mengamati bahwa layanan panggilan
dan Hobfel (2012) mendefinisikan QoE sebagai
suara sudah tersedia namun belum merata di
penerimaan keseluruhan dari sebuah aplikasi atau
semua wilayah (77,5%). Adapun layanan SMS
layanan yang dirasakan secara subjektif oleh
sudah tersedia dan merata di seluruh wilayah
pengguna (Piamrat, Ksentini, Viho, & Bonnin.,
(51,67%) meskipun persentasenya masih jauh
2008).
dibandingkan
layanan
menunjukkan seberapa baik sebuah sistem atau
dengan
aplikasi
panggilan
dengan
suara.
penilaian
Berbeda
halnya
QoE
ini
memenuhi
merupakan
target
ukuran
dan
yang
ekspektasi
panggilan video dan MMS yang dominan
pelanggan. Selain faktor kebutuhan, loyalitas
responden masih tidak tahu dengan layanan ini
konsumen terhadap layanan dengan QoS yang
karena
ini
baik dapat dipengaruhi oleh QoE yang dirasakan
menunjukkan bahwa saat ini layanan panggilan
konsumen (3GPP, 2009). Hasil survei APJII
video (47,5%) dan MMS (48,33%) masih kurang
tahun 2014 memberikan data dua alasan utama
diminati oleh masyarakat. Ketersediaan layanan
pemilihan provider internet yaitu akses (kualitas
internet dapat dilihat melalui Gambar 4.
layanan) dan biaya (Asosiasi Penyedia Jasa
tidak
menggunakannya.
Pengukuran
kualitas
Hasil
layanan
internet
Internet Indonesia, 2015).
adalah dari sisi pengalaman pengguna atau
Gambar 4. Ketersediaan layanan internet (kiri), kualitas layanan (tengah), harga layanan (kanan) 208
Analisis Perkembangan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulewasi Utara (Riva’atul Adaniah Wahab)
berdasarkan
Menkominfo Periode 2014 – 2019, Rudiantara,
pengalaman responden, dominan menilai bahwa
menyatakan bahwa menurut riset di era 4G
layanan internet di perbatasan Provinsi Sulawesi
masyarakat akan lebih banyak mengakses video
Utara sudah tersedia namun belum merata
streaming, browsing, dan chatting. Tantangannya
dengan persentase 60,01%. Meski demikian,
adalah layanan data yang diakses melalui internet
kualitas
Gambar
4
menunjukkan
masih
tidak
menentu
tidak memiliki pengaturan tarif ritel seperti pesan
pada
kondisi
tertentu
singkat dan suara. Karenanya, wacana tarif
terkadang lambat misalnya malam hari, bukan
referensi muncul di kalangan regulator. Dalam
hanya ketika cuaca buruk tetapi juga pada
menyelesaikan tantangan ini, dua kepentingan
kondisi
juga
yang bertolak belakang akan bertemu. Di satu
menganggap bahwa tarif layanan masih sangat
sisi operator menghendaki tarif data diatur lebih
tinggi. Melihat profiling masyarakat di wilayah
tinggi tetapi di sisi lain masyarakat menghendaki
penelitian yang relatif berada
pada skala
tarif layanan data yang lebih murah (PIH
ekonomi rendah, persepsi harga layanan yang
Kementerian Kominfo, 2015). Dalam kondisi ini,
sangat tinggi adalah masuk akal. Terlebih lagi,
ditemukan bahwa dalam 1 bulan terakhir hanya
perlakuan asimetrik harga layanan bagi kawasan
56,67% persen responden yang menggunakan
Indonesia Timur yang diselenggarakan oleh
layanan internet. Salah satu faktor penyebab
operator
masyarakat
tidak stabilnya layanan internet adalah padatnya
untuk menikmati layanan ini. Pemerintah melalui
lalu lintas atau traffic overload karena lebar jalur
Kementerian
Informatika
(bandwidth) yang tidak memadai. Menurut
penyempurnaan
Badruz (2008), traffic overload menyebabkan
regulasi tarif dan interkoneksi termasuk tarif data
perangkat jaringan seperti switch atau access
akses internet. Salah satu kebijakan yang
point menjadi crash dan berakibat kepada tidak
ditawarkan adalah regionalisasi tarif interkoneksi
beroperasinya
dengan perhitungan data input biaya. Kebijakan
Pengendalian bandwidth yang tidak optimal dan
ini bertujuan untuk mengakomodir kekuatan
traffic overload menyebabkan internet tidak
sebaran
lancar
(48,53%)
berencana
layanannya di
mana
cuaca
cerah.
semakin
Masyarakat
memberatkan
Komunikasi
akan
dan
melakukan
jaringan
yang
berbeda
keseluruhan
bahkan
sering
terputus.
jaringan.
Pada
sisi
antarpenyelenggara di setiap daerah ke dalam
pengguna bandwidth yang diterima akan menjadi
perhitungan biaya interkoneksi nasional. Dengan
tidak stabil (Robianto, 2016).
demikian pemerintah juga dapat mengetahui
Meskipun masyarakat mengeluhkan dan
biaya per jaringan regional yang dikeluarkan
kecewa kondisi layanan yang tidak stabil namun
oleh penyelenggara telekomunikasi dalam rangka
tidak ada alternatif atau solusi lain yang dapat
menyediakan
jaringan
dipilih karena ketersediaan layanan ini terbatas.
pengambilan
kebijakan
sebagai yang
dasar
dibutuhkan
Sebanyak
47,06%
reseponden
yang
pemerintah dalam upaya pemerataan jaringan
menggunakan internet 1 bulan terakhir di
telekomunikasi (MajalahICT, 2015).
wilayah penelitian menyatakan bahwa hanya ada 209
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 201 - 226
satu provider yang mendominasi sehingga tidak
yang timbul karena membandingkan kinerja yang
ada kompetisi layanan. Selebihnya (52,94%)
dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap
menyatakan ada 2 – 3 provider yang dapat
ekspektasi
dipilih. Adanya kompetisi layanan terutama di
disconfirmation
wilayah perbatasan diperlukan dalam rangka
kepuasan
mendorong penyelenggaraan layanan dengan
implikasi dari perbandingan antara kualitas yang
kualitas yang lebih baik karena terkait dengan
diharapkan pengguna dengan kualitas yang
loyalitas
diperoleh setelah penggunaan. Tingkat kepuasan
pelanggan
pengalaman
yang
penggunaan
menginginkan
yang
lebih
baik.
Menurut Kotler (2002), kepuasan (satisfaction)
mereka.
dan
model
Teori
expectancy
menyebutkan bahwa
ketidakpuasan
merupakan
yang tinggi dapat memengaruhi keberlanjutan penggunaan produk (Hakim, 2015)
adalah perasaan senang atau kecewa seseorang
Gambar 5. Ketersediaan layanan internet broadband (kiri), kualitas layanan (tengah), harga layanan (kanan)
Dari 57,67% responden yang menggunakan internet,
hanya
sebanyak
yang
perangkat sendiri untuk mengakses internet
memberikan pernyataan tentang ketersediaan
maupun internet broadband, beberapa daerah
layanan
Sisanya
juga memiliki tempat/fasilitas akses baik dari
menganggap bahwa layanan internet broadband
hibah pemerintah maupun disediakan oleh pihak
belum tersedia (66,17%) di wilayah tersebut atau
swasta. Sebanyak 60% responden menyatakan
bahkan
bahwa di wilayah perbatasan Sulawesi Utara
internet
tidak
teknologi
ini
20,59%
Selain menggunakan atau mengupayakan
broadband.
tahu
mengenai
karena
tidak
keberadaan pernah
telah
ada
beberapa
tempat/fasilitas
akses
menggunakannya (13,24%). Hasil penelitian
internet/internet broadband untuk masyarakat
menunjukkan bahwa dominan responden yang
publik. Namun hanya 36,11% yang sering
memiliki pengalaman menggunakan internet
datang/menggunakan
broadband
sedangkan
di wilayah perbatasan Provinsi
Sulawesi Utara menganggap bahwa kualitas layanan masih tidak stabil (64,29%).
210
sisanya
menggunakan.
fasilitas (63,89%)
tersebut, tidak
pernah
Analisis Perkembangan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulewasi Utara (Riva’atul Adaniah Wahab)
Gambar 6. Alasan tidak mengunjungi tempat/fasilitas akses internet/internet broadband
Gambar
6
menginformasikan
bahwa
2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia
dominan responden yang tidak mengunjungi
(RPI) tahun 2014-2019 yang menargetkan
tempat/fasilitas
menganggap bahwa
ketersediaan infrastruktur urban dan rural untuk
mengakses internet adalah tidak penting. Fakta
fixed broadband (rumah tangga, populasi, dan
ini
banyak
gedung) serta mobile broadband (Kementerian
masyarakat terutama di wilayah perbatasan yang
Komunikasi dan Informatika, 2015). Aturan ini
menganggap internet sebagai hal yang tidak
menjadi
penting untuk digunakan. Padahal di era digital
broadband. Regulasi dan kebijakan yang dikaji
saat ini jaringan internet merupakan komponen
dalam
vital bagi komunikasi personal yang dapat
menyebutkan regulasi
digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan
berlaku di Provinsi Sulawesi Utara karena belum
efisiensi kegiatan operasional dan administrasi
ada regulasi atau kebijakan pemerintah daerah
dalam pencapaian proses bisnis (Maulidia,
yang fokus kepada penggunaan internet/internet
Rochimah,
broadband sehingga dikaji skop yang lebih luas
internet
menunjukkan
internet
bahwa
& Affandi, secara
masih
2013). Penggunaan
produktif
bahkan
dasar
pengembangan
penelitian
ini
tidak
infrastruktur
secara
khusus
dan kebijakan
yang
dapat
yaitu yang berlaku di Indonesia. Beberapa
meningkatkan perekonomian masyarakat secara
regulasi dan kebijakan lain yang berhubungan
khusus bahkan negara secara umum melalui
erat dengan penyelenggaraan layanan internet
peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).
terutama internet broadband yang telah ada dan saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah, di
3. Regulasi dan Kebijakan Internet
antaranya:
Broadband Regulasi dan kebijakan menempati posisi penting dalam pengembangan TIK. Kehadiran negara
sebagai
eksistensinya
dalam
regulator mengatur
dibutuhkan tata
kelola
penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Program pembangunan broadband didorong
a. Infrastructure sharing Berbagi
penggunaan
infrastruktur
atau
infrastructure sharing hadir sebagai salah satu solusi pengembangan akses dalam rangka pemerataan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi
terutama
di
wilayah
perbatasan. Dasar pelaksanaan evolusi bisnis
melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 211
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 201 - 226
model
telekomunikasi ini tertuang dalam
b. Tarif dan interkoneksi
Undang-Undang (UU) No. 36/1999 tentang
Interkoneksi
telekomunikasi, PP Nomor 52/2000 tentang
antarjaringan
Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP
penyelenggara jaringan telekomunikasi yang
53/2000
Spektrum
berbeda. Interkoneksi wajib dilaksanakan
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (sedang
untuk memberikan jaminan kepada pengguna
dalam tahap revisi). Saat ini implementasi
agar dapat mengakses jasa telekomunikasi.
infrastructure
berjalan
Interkoneksi merupakan skema kerjasama
business-to-business dan hanya terbatas pada
industri di mana perusahaan harus menerima
passive infrastructure sharing oleh beberapa
permintaan
penggunaan
perusahaan
dimilikinya
dari
tentang
Penggunaan
sharing
dalam
masih
bentuk
penggunaan
adalah
keterhubungan
telekomunikasi
dari
jaringan
perusahaan
yang
kompetitor.
bersama tower atau pasokan daya. Meski
Untuk dapat menggunakan jaringan tersebut,
demikian, beberapa operator telah memulai
perusahaan
kerjasama network sharing seperti XL
sejumlah tarif atau fee yang disebut dengan
Axiata dan Indosat Ooredo yang berbagi
biaya
jaringan 4G-LTE dengan konsep Multi
berhak menentukan biaya interkoneksi atas
Operator Radio Access Network (MORAN)
penggunaan jaringannya. Istilah interkoneksi
sejak tahun 2016. Pemerintah tetap aktif
ini sudah sering kita dengar dalam bisnis
mendorong
telekomunikasi
perusahaan
mengimplementasikan
untuk
pemohon
interkoneksi.
yang
harus
membayar
Perusahaan
pemilik
meliputi
layanan
infrastructure
telepon, internet, telepon seluler, satelit, dan
wilayah perdesaan,
lainnya. UU Telekomunikasi No. 36 Tahun
perbatasan, terluar, terpencil, dan non-
1999 dan peraturan yang mengikutinya
commercial
bahwa
mengamanatkan perusahaan agar seluas-
menyediakan
luasnya membuka peluang interkoneksi tanpa
layanan internet broadband yang lebih baik
diskriminasi. Tata laksana interkoneksi telah
bagi masyarakat (network collaboration).
diatur dalam Permen Kominfo No. 8/2006
Tujuan tersebut berpeluang untuk tercapai
Hal krusial dalam bisnis interkoneksi adalah
karena model kerjasama ini dipercaya dapat
penentuan harga yang ditetapkan secara
mengurangi beban biaya operasional yang
business-to-business dengan dasar harga
dikeluarkan operator (Setyanti, 2016) dan
yang dikeluarkan oleh pemerintah. Harga
mengurangi penyalahgunaan dominasi serta
interkoneksi
perilaku
pemilik
layanan yang dibayar oleh pengguna. Fee
infrastruktur. Dengan demikian operator
interkoneksi dapat dipengaruhi oleh dua
dapat menyediakan akses layanan berbiaya
kondisi yaitu kondisi kesimetrisan jaringan
murah yang lebih luas ke masyarakat dengan
(Simetris: perusahaan memiliki kekuatan
kualitas yang lebih baik.
pasar
sharing terutama di
kerjasama
dengan tersebut
harapan dapat
anti-kompetitif
yang
dapat
sama
memengaruhi
sehingga
harga
cenderung
menerapkan tarif yang sama. Asimetris: 212
Analisis Perkembangan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulewasi Utara (Riva’atul Adaniah Wahab)
terdapat
perusahaan
dominan
sehingga
regulasi dan kebijakan yang sangat penting
cenderung menerapkan predatory pricing
antara lain penyelenggaraan transaksi online,
agar tetap menguasai pasar) serta keterlibatan
perlindungan data pribadi konsumen yang
pemerintah.
sebagai
rentan terhadap pencurian data, hingga
pengatur tata kelola industri, pemerintah
regulasi yang mengatur tentang akses konten
mendorong
Dalam
untuk
posisinya
meminimalisir
biaya
(kekerasan, pornografi, perjudian, penipuan,
masyarakat
dapat
dan sebagainya) khususnya untuk kalangan
menikmati layanan berbiaya murah. Regulasi
anak-anak dan remaja. Dalam beberapa tahun
pemerintah diperlukan untuk menghindari
terakhir isu keamanan dunia maya telah
monopoli pasar (Atmadji, 2012). Pada 2
menjadi perhatian pemerintah dan beberapa
Agustus 2016, Menteri Komunikasi dan
di antaranya telah ditindaklanjuti dengan
Informatika
regulasi.
interkoneksi
Nomor
agar
mengeluarkan Surat
1153/2016
tentang
Edaran
acuan
tarif
UU
No
8/1999
tentang
Perlindungan Konsumen dipandang belum
interkoneksi baru yang berlalu simetris.
mampu
Namun aturan ini menimbulkan polemik di
mengakomodir hak-haknya dalam transaksi
kalangan penyedia layanan dan sedang
e-commerce (Puslitbang APTIKA dan IKP,
diupayakan solusinya. Beberapa operator
2016). UU No. 19/2016 tentang Informasi
menginginkan penurunan tarif interkoneksi
dan Transaksi Elektronik (revisi UU Noo.
dengan tujuan untuk memberikan biaya yang
11/2008), PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang
lebih rendah ke konsumen, namun di sisi lain
Penyelenggaraan
pemberlakuan
Elektronik
operator
tarif
dipandang
simetris
ke
semua
melindungi
yang
konsumen
Sistem
dan
bertujuan
dan
Transaksi
memperkuat
merugikan penyedia
perlindungan transaksi digital dan aktivitas
dengan investasi infrastruktur yang lebih
menggunakan internet. Selain itu juga ada
banyak dan menurunkan motivasi untuk
Permen Kominfo Nomor 29/2006 tentang
membangun di daerah non-commercial dan
Pedoman
daerah perbatasan.
Authority, Permen Nomor 30/2006 tentang
Penyelenggaraan
Certification
Badan Pengawas Certification Authority
c. Security dan Costumer Protection
(CA), dan Permen Kominfo No. 20/2016
Makin tingginya jumlah masyarakat yang
tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam
berinteraksi dengan internet menimbulkan
Sistem Elektronik. CA adalah sebuah badan
kekhawatiran
dan
hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga
perlindungan konsumen. Meskipun belum
terpercaya yang menerbitkan sertifikat digital
ada undang-undang untuk mengatasi fokus
(SD) dan menyediakan keamanan yang dapat
tersebut
dipercaya
tentang
tetapi
keamanan
beberapa
regulasi
dan
oleh
para
pengguna,
dalam
kebijakan yang mendukung implementasinya
transaksi elektronik (Puslitbang APTIKA dan
sudah ada dan tersebar dalam beberapa fokus
IKP,
regulasi.
masyarakat dari serangan konten negatif
Terkait
penggunaan
internet,
2016). Adapun untuk
melindungi
213
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 201 - 226
internet, pemerintah melalui Kementerian
(“European Commision,” 2016). Dari sektor
Komunikasi
telekomunikasi,
dan
Informatika
memiliki
pemerintah
sedang
program edukasi internet sehat dan aman
menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri
sejak tahun 2009 untuk membentuk perilaku
untuk Standar Kualitas Layanan Akses
penggunaan internet sehat dan aman (cyber
Internet (ISP) untuk menjamin hak pengguna
ethic), CAKAP sejak 2013 untuk mendorong
dalam memperoleh kualitas akses internet
peningkatan potensi generasi muda untuk
yang lebih baik.
lebih cerdas memilih konten internet yang berguna dan sesuai etika, penerapan filter konten negatif (blacklist) seperti Trust positif
Beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar
atau Nawala bagi para Internet Service
menggelar
Provider (ISP), membangun sistem Whitelist
meningkatkan akses internet masyarakat
Nusantara tahun 2015 yang saat ini fokus ke
terutama di wilayah perdesaan, perbatasan,
institusi pendidikan, dan penyusunan peta
terluar, terpencil, dan non-commercial,
jalan perlindungan anak di dunia maya yang
antaranya: 1) Program Base Tranceiver
saat ini sedang memasuki tahap penyusunan
Station (BTS) Daerah Perbatasan. Program
drafting.
ini
Untuk
aduan
konten
negatif,
program
diselenggarakan
bantuan
untuk
menggunakan
di
dana
pemerintah memiliki Permen Kominfo No.
Kewajiban Pelayanan Universal/Universal
19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs
Service Obligation (KPU/USO) yang dititik
Bermuatan Negatif. Untuk mengawal upaya
beratkan pada pembangunan komprehensif
pemerintah
terhadap
dalam
penanganan
insiden-
infrastruktur,
aplikasi,
dan
insiden dunia maya, Indonesia membentuk
pendampingan (Kementerian Komunikasi
Indonesia Security Incident Response Team
dan Informatika, 2015) dan 2) Palapa Ring
on Internet and Infrastructure (ID-SIRTII)
yang
yang bertujuan untuk mengimbangi dengan
punggung sistem telekomunikasi nasional
kesiapan
untuk
dalam bentuk jaringan fiber optic untuk
meminimalisir dampak negatif dari jaringan
menghubungkan seluruh kabupaten dan kota
internet di Indonesia. Tim ini melakukan
di
sosialisasi dengan pihak terkait tentang
commercial dalam rangka pemerataan akses
keamanan
pita lebar dan beberapa program lainnya.
infrastruktur
sistem
strategis
informasi,
melakukan
pemantauan, pendeteksian, peringatan dini terhadap
ancaman
terhadap
jaringan
telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri
khususnya
pemanfaatan
dalam
pengamanan jaringan,
membuat/menjalankan/mengembangkan serta statistik keamanan internet di Indonesia 214
d. ICT Fund
Aspek
bertujuan
Indonesia
Demand
menyediakan
terutama
tulang
daerah
Pembangunan
non-
Internet
Broadband di Wilayah Perbatasan Sulawesi Utara 1. Usage and Adoption Internet Broadband Kemajuan pembangunan internet broadband di suatu wilayah tidak hanya dilihat dari
Analisis Perkembangan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulewasi Utara (Riva’atul Adaniah Wahab)
ketersediaan infrastruktur dan layanannya saja
yang mendorong tingginya penetrasi mobile
tetapi juga penggunaan dan adopsinya oleh
internet. Lebih lanjut, dalam penelitian juga
masyarakat.
Supply
diperhatikan
agar
dan
demand
perlu
diperoleh informasi bahwa sebanyak 100%
program-program
yang
responden atau semua responden yang memiliki
dilaksanakan dan mencapai tujuannya dengan
internet menggunakan akses mobile internet dari
tepat sasaran. Ada beberapa tipe akses internet
Telkomsel dan sebanyak 1,56% menggunakan
yang secara umum digunakan di Indonesia yaitu
Indosat. Kondisi ini dipengaruhi minimnya
narrowband seperti Telkomnet Instant, fixed
infrastruktur untuk tipe akes internet lainnya
broadband seperti Speedy, mobile broadband
seperti narrowband, fixed broadband, fiber optic,
seperti Telkomsel Flash (termasuk internet
dan satelit. Infrastruktur yang masih minim
dengan jaringan 3G), fiber optic, dan satelit.
sudah
menjadi
ciri
wilayah
perbatasan
(Bappenas, 2004). Misalnya saja di Kecamatan Melonguane
sebagai
kecamatan
ibukota
kabupaten, sulit ditemui jaringan atau akses fixed line
telepon
(jaringan
Telkom)
sehingga
masyarakat yang memiliki tipe akses internet tersebut masih kurang bahkan belum ada. Satu kondisi yang juga perlu dicermati dari Gambar 7 tersebut adalah responden yang tidak memiliki akses internet masih menunjukkan angka yang Gambar 7. Kepemilikan internet masyarakat berdasarkan jenis akses
cukup tinggi yaitu sebanyak 44,27%. Angka ini harus menjadi perhatian dalam pengembangan
Hasil
dominan
pembangunan broadband di wilayah ini karena
responden memiliki akses internet mobile (paket
merupakan salah satu faktor dan tolak ukur yang
data untuk mobile device seperti Telkomsel
menentukan tujuan tercapainya pembangunan
Flash, IM2, dan sebagainya yaitu sebanyak
internet broadband.
52,46%.
penelitian
menunjukkan
Fleksibilitas
menggunakan
perangkat
akses
dengan
mobile
seperti
smartphone atau tablet diyakini menjadi faktor
215
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 201 - 226
Gambar 8. Alasan masyarakat tidak memiliki perangkat internet
Gambar 8
menginformasikan bahwa
Selain biaya, beberapa responden juga
alasan utama responden tidak memiliki akses
menyatakan tidak membutuhkan internet
internet adalah karena biaya layanannya
(29,63%) sebagai alasan ketidakpemilikan
yang tinggi (33,33%). Persepsi tingkat biaya
akses internet padahal di dua kecamatan
berbeda-beda bagi setiap orang. Affordability
tersebut akses internet sudah ada meskipun
atau keterjangkauan harga berkorelasi erat
masih terbatas. Kurangnya pemahaman atas
dengan daya beli masyarakat apalagi wilayah
manfaat
perbatasan yang identik dengan tingginya
penggunaan internet menjadi salah satu
angka kemiskinan serta jumlah keluarga pra-
faktor
sejahtera
menganggap
(Bappenas,
2004).
Responden
yang
masih
dapat
diperoleh
melalui
adanya
masyarakat
yang
kehadiran
internet
belum
dengan tingkat ekonomi rendah tentu saja
dibutuhkan dan tidak terlalu penting dalam
menganggap layanan internet masih mahal,
kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui
sebaliknya kalangan menengah ke atas sudah
bahwa dalam satu bulan terakhir, hanya 57,67%
terjangkau atau murah. Jika pun akan
dari total responden yang menggunakan internet.
diberlakukan
Penggunaan internet yang dimaksud dalam
memiliki
persepsi
misalnya untuk
harga
harga
yang
layanan
asimetrik
kawasan Indonesia Timur
maka hendaknya tidak hanya dilihat dari biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di wilayah tersebut
penelitian ini adalah akses internet menggunakan akses milik sendiri, atau dapat pula milik orang lain
(keluarga,
teman,
tetangga)
maupun
menggunakan fasilitas umum yang disediakan (warnet, bantuan infrastruktur internet). Penetrasi
yang sebagian besar dibuat linear terhadap
internet di Indonesia tidak merata meskipun
harga layanannya, termasuk penetapan tarif
jumlahnya
interkoneksi,
kondisi
tahunnya. Internet World Stats membukukan
perekonomian masyarakat sebagai target
jumlah penggunan internet Indonesia yang
pengguna layanan.
mencapai 55 juta pengguna di tahun 2012. Angka
216
tetapi
juga
mengalami
peningkatan
setiap
Analisis Perkembangan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulewasi Utara (Riva’atul Adaniah Wahab)
ini menempatkan Indonesia di posisi keempat
dan fitur smartphone semakin mempermudah
pengguna internet terbanyak di Asia setelah Cina,
akses internet menggunakan perangkat ini.
India, dan Jepang pada tahun tersebut (Miniwatts
Panggilan suara dan video menggunakan layanan
Marketing Group, 2012). Pada bagian ini
internet menjadi lebih mudah dengan perangkat
persentase yang disajikan diperoleh dari jumlah
ini
responden
juga
perangkat lain seperti laptop atau tablet. Semakin
menunjukkan dominan responden menggunakan
banyaknya smartphone dengan fitur internet
smartphone untuk berinternet (92,65%) dengan
berharga murah juga diyakini menjadi pendorong
frekuensi penggunaan paling tinggi yaitu setiap
tingginya
hari (50,79%). Selain smartphone, responden
menggunakan smartphone. Jika dirata-ratakan,
juga sering menggunakan laptop (48,53%)
responden mengeluarkan Rp 209.528 untuk
dengan frekuensi 1 - 2 kali/minggu (36,36%),
akses internet per bulan. Di masa yang akan
komputer (29,41%) frekuensi 1 - 2 kali/minggu
datang
(60%), dan tablet (23,53%) frekuensi setiap hari
diimplementasikan secara masif, penggunaan
(50%). Adapun lokasi akses yang paling sering
smartphone diestimasi akan semakin meningkat
digunakan untuk aktivitas internet adalah rumah
dengan biaya akses yang semakin murah, melihat
(77,94%) dan di mana saja melalui hp (67,65%).
semakin
Sama halnya dengan akses mobile internet,
persaingan penyediaan paket layanan internet
penggunaan
broadband di antara provider.
tersebut.
Hasil
smartphone
penelitian
unggul
di
antara
dibandingkan
dengan
penetrasi
ketika
penggunaan
internet
banyaknya
menggunakan
internet
broadband
dan
telah
kompetitifnya
perangkat lainnya dalam pemakaian berinternet
Sebagaimana disebutkan bahwa dalam satu
karena fleksibilitas penggunaannya. Dengan
bulan terakhir hanya sebesar 56,67% responden
perangkat ini, masyarakat dapat mengakses
yang menggunakan internet, di sisi lain
internet di mana saja dan kapan saja selama
sekitar 43,33% responden tidak menggunakan
jaringan dan paket data tersedia. Konvergensi
internet dalam 1 bulan dengan berbagai alasan di
media yang berimplikasi pada keragaman fungsi
antaranya:
ada
Gambar 9. Alasan masyarakat tidak menggunakan akses internet
Analisis lebih lanjut terhadap penggunaan
penggunaannya.
Ketidakpahaman
berkaitan
internet menunjukkan bahwa sebagian besar
dengan differentiating competencies seseorang
responden tidak menggunakan layanan atau
yang
teknologi
berkinerja tinggi atau rendah. Dalam penggunaan
ini
karena
tidak
paham
dalam
membedakannya
dengan
individu
217
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 201 - 226
internet, kompetensi ini dapat didefinisikan
Gambar tersebut menunjukkan bahwa dominan
untuk membedakan individu yang mahir dan
responden
tidak mahir menggunakan internet (Fogg, 2004).
mengakses
Hasil ini dapat dikaitkan dan membuktikan
Kepopuleran jejaring sosial di masyarakat tidak
bahwa literasi internet masyarakat di wilayah
dapat diabaikan lagi. Saat ini jumlahnya semakin
perbatasan Provinsi
masih
banyak seperti facebook, twitter, path, dan
rendah. Kesuksesan implementasi teknologi juga
sebagainya. Penggunaan jejaring sosial pun
dipengaruhi oleh tingkat literasi masyarakat.
sudah mulai berkembang. Jika dahulu hanya
Tanpa literasi yang memadai, teknologi yang ada
digunakan untuk memperbaharui status, menjalin
tidak akan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat
silaturahmi dengan saudara atau teman, atau
(Indriani, 2015). Kehadiran internet telah banyak
media
memberikan pengaruh dalam aktivitas sehari-hari
digunakan sebagai media perdagangan elektronik
misalnya pendidikan (e-learning), bisnis (e-
(e-commerce) untuk memasarkan produk jualan
commerce),
(toko media online) serta publikasi dan interaksi
pemerintahan
kesehatan (e-health), aktivitas
Sulawesi
Utara
(e-government),
dan lainnya.
menggunakan jejaring
penyampaian
internet sosial
ekspresi,
untuk
(95,59%).
kini
mulai
Adapun
program pemerintah. Pemanfaatan jejaring sosial
penggunaan internet yang biasa
hendaknya diarahkan untuk tujuan produktif
dilakukan oleh responden yaitu:
seperti
e-commerce
tersebut
agar
manfaat
internet yang diharapkan yaitu peningkatan ekonomi dapat tercapai. Analisis hasil penelitian juga menemukan bahwa masyarakat mulai dapat menggunakan internet untuk aktivitas tingkat lanjut seperti internet banking, e-commerce, atau e-learning dan tidak hanya sekedar mengirim email, chatting, atau bermain game. Penelitian juga mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan atau akan dilakukan responden jika mendapatkan internet kecepatan tinggi/internet broadband Gambar 10. Aktivitas penggunaan internet
218
yaitu:
Analisis Perkembangan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulewasi Utara (Riva’atul Adaniah Wahab)
Gambar 11. Aktivitas penggunaan internet broadband
Internet broadband menawarkan pengalaman
pembelajaran online akan menjadi lebih menarik
penggunan yang lebih baik dibandingkan dengan
karena selain dapat dilakukan jarak jauh dan
internet pada umumnya. Kecepatan yang lebih
melibatkan banyak audiens dari berbagai tempat,
tinggi dan kualitas gambar yang lebih baik
kondisi lingkungan pembelajaran dapat dibuat
disinyalir dapat mendorong masyarakat untuk
se-real mungkin (mendekati aslinya). Yang
memanfaatkan teknologi ini ke aktivitas yang
cukup menarik adalah banyak responden yang
lebih produktif. Gambar 11 menunjukkan bahwa
juga menggunakan atau akan menggunakan
ketersediaan internet broadband
mendorong
internet broadband untuk mengakses pekerjaan
keluarganya
yang dahulu hanya dapat diselesaikan di tempat
responden
untuk
menyarankan
menggunakan internet (48,53%). Dengan upaya
kerja
ini, penetrasi internet broadband mungkin untuk
memperluas bisnis sampingan. Jika diamati
ditingkatkan. Selain itu beberapa responden juga
kedua aktivitas ini sangat produktif untuk
banyak
akan
meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat
pembelajaran
yang mana merupakan tujuan dari pembangunan
yang
menggunakannya
menggunakan untuk paket
dan
online. Dengan kecepatan yang tinggi dan kualitas
gambar
(video)
serta
untuk
mengoperasikan
dan
infrastruktur broadband ini.
yang lebih baik,
219
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 201 - 226
Gambar 12. Pengalaman penggunaan layanan internet dan internet broadband
memengaruhi
perubahan
pola
komunikasi
Gambar 12 menunjukkan bahwa dominan
responden (66,18%). Menanggapi pernyataan ini,
responden telah menggunakan layanan internet
pola komunikasi yang dimaksud masyarakat
sejak lebih dari 5 tahun yang lalu (39,17%).
adalah intensitas komunikasi langsung (tatap-
Sedangkan untuk internet broadband, dominan
muka) semakin rendah karena sudah dapat
belum memiliki pengalaman menggunakannya
dilakukan menggunakan media internet. Yang
(85,83). Meski demikian, jika gambar tersebut
mengkhawatirkan dan perlu untuk diawasi adalah
diamati, dapat diketahui bahwa telah ada
penggunaan internet yang berdampak pada
beberapa responden yang menggunakan internet
timbulnya kecanduan internet (39,71%) dan adat
broadband sejak lebih dari 5 tahun yang lalu
istiadat yang dirasa mulai menghilang (14,17%)
meskipun persentasenya masih sedikit (6,67%).
oleh beberapa responden. Pendapat ini merujuk
Hasil ini dapat saja mengindikasikan bahwa di
pada semakin banyaknya masyarakat yang
wilayah tersebut sudah ada layanan internet
mengesampingkan
broadband sejak lebih dari 5 tahun lalu tetapi
menyapa orang tua karena terlalu sibuk dengan
tidak menutup kemungkinan responden tersebut
aktivitas internet yang dilakukan. Dapat pula
menjawab demikian karena mengaksesnya di
dilihat beberapa kasus saling serang atau saling
wilayah lain yang ketersediaan layanan internet
menghina menggunakan media internet. Dampak
broadband-nya sudah sejak lama tersedia.
negatif ini harus dicarikan solusi agar tidak
Dari 56,67% responden yang menggunakan internet,
diketahui
beberapa
dampak
atau
adat
istiadat
misalnya
semakin meluas. Adapun manfaat dan dampak penggunaan internet broadband tidak jauh
manfaat penggunaanya. Dominan responden
berbeda
memperoleh manfaat dalam bentuk pengetahuan
konvensional. Dari 14,17% responden yang telah
yang bertambah (95,59%), komunikasi yang
menggunakan internet broadband, diperoleh
lebih
persentase sebagai berikut:
lancar
penghasilan/perekonomian
(83,82%),
dan
yang
baik
lebih
(25%). Lebih jauh internet ternyata juga mampu
220
dengan
penggunaan
internet
Analisis Perkembangan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulewasi Utara (Riva’atul Adaniah Wahab)
Gambar 13. Manfaat dan dampak penggunaan internet broadband
Penggunaan internet broadband diharapkan lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat
penelitian diperoleh data beberapa manfaat yang diharapkan responden dari penggunaan internet broadband yang disajikan dalam Gambar 14.
dibandingkan dampak negatif. Berdasarkan hasil
Gambar 14. Manfaat penggunaan internet broadband yang diharapkan
Mengacu pada harapan-harapan tersebut, program-program
pembangunan
internet
broadband hendaknya juga dapat disertai dengan program
yang dapat
mewujudkan
harapan
2. Capacity
Building
Pengguna
Internet
Broadband Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya
bahwa
program
pembangunan
tersebut. Misalnya saja untuk mendapatkan
internet
penghasilan/perekonomian yang lebih baik atau
diimplementasikan tidak hanya dalam bentuk
munculnya wirausaha baru, program internet
infrastruktur internet broadband tetapi juga
broadband bisa diintegrasikan dengan program
disertai
pelatihan penggunaan internet broadband untuk
(environment) termasuk pengembangan literasi
perdagangan online (e-commerce). ‘
masyarakat penelitian
broadband
dengan
pembentukan
sebagai ditemukan
seharusnya
lingkungan
penggunanya. bahwa
di
Dalam wilayah
perbatasan Provinsi Sulawesi Utara pelaksanaan sosialisasi/pelatihan tentang penggunaan TIK
221
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 201 - 226
secara umum dan internet secara khusus masih
sekedar sebagai media hiburan tetapi juga dapat
minim. Tercatat bahwa hanya 3,33% dari
memberikan dampak signifikan pada aspek lain
keseluruhan
seperti peningkatan pengetahuan (e-learning) dan
responden
menyatakan
pernah
mendapatkan sosialisasi/pelatihan penggunaan
perekonomian
TIK dan internet. Sosialisasi atau pelatihan TIK
generasi “digital native”. Digital native adalah
dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
generasi yang lahir setelah tahun 1980 ketika
atau
(BKD),
teknologi jejaring sosial digital lahir. Generasi ini
sedangkan sosialisasi atau pelatihan internet
memiliki karakter sangat aktif dalam penggunaan
dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan
jejaring teknologi digital dan memiliki kecakapan
Informatika, BPS, dan BKD.
dalam
Badan
Kepegawaian
Sebagaimana
Daerah
disebutkan
dalam
(e-commerce),
mengoperasikan
internet
(Asosiasi
terutama
teknologi
Penyedia
Jasa
bagi
berbasis Internet
pembahasan sebelumnya bahwa pemahaman dan
Indonesia, 2015). Adapun hasil pengukuran
keahlian
literasi masyarakat dalam penggunaan TIK
penggunaan
internet
dan
internet
broadband dapat dikaitkan dengan differentiating competencies. Hasil penelitian menunjukkan
berdasarkan P-CMM ditunjukkan pada Tabel 2. Tabel 2. Tingkat literasi penggunaan TIK
bahwa dominan responden sangat memahami bagaimana melakukan searching dan akses jejaring sosial menggunakan internet. Adapun tingkat penguasaan aktivitas internet dapat dilihat melalui Tabel 1.
TIK Handphone Komputer Laptop Tablet Internet/Broadband
Level 0 5.83 54.17 48.33 76.67 48.33
Level 1 17.50 22.50 19.17 10.00 9.17
Level 2 24.17 5.83 9.17 2.50 4.17
Level 3 11.67 5.83 8.33 2.50 7.50
Tabel 2 menunjukkan bahwa Tabel 1. Penguasaan terhadap aktivitas internet Aktivitas e-mail Chatting Web Browsing Searching E-Commerce Internet Banking Jejaring Sosial Download Blogging Game E-Learning Upload
RataRata 3.33 3.75 3.51 4.29 2.00 1.96 5.08 3.86 1.90 3.51 3.63 3.20
Bobot Keahlian 3 4 4 4 2 2 5 4 2 4 4 3
Keahlian Cukup Menguasai Menguasai Menguasai Menguasai Kurang Menguasai Kurang Menguasai Sangat Menguasai Menguasai Kurang Menguasai Menguasai Menguasai Cukup Menguasai
Level 4 3.33 4.17 4.17 2.50 5.00
Level 5 37.50 7.50 10.83 5.83 25.83
dominan
responden berada pada level 5 untuk penggunaan handphone/smartphone/mobile phone. Pada level ini, responden menggunakan handphone sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehariharinya di mana bahkan dapat memengaruhi perubahan perilaku dan budayanya sehari-hari. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk perangkat komputer, laptop, dan tablet yang dapat digunakan untuk berinternet, dominan responden masih berada pada level 0 yaitu
Tabel 1 menunjukkan bahwa
responden
sangat menguasai penggunaan internet untuk jejaring sosial. Adapun penguasaan chatting, web browsing, searching, download, game, e-learning berada pada tingkatan “menguasai”. Penggunaan jejaring sosial harus diarahkan tidak hanya 222
mereka belum mengetahui dan tidak peduli akan pentingnya teknologi tersebut. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada literasi internet/internet broadband. Di mana sejalan dengan alasan responden tidak mengunjungi fasilitas internet,
Analisis Perkembangan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulewasi Utara (Riva’atul Adaniah Wahab)
dominan responden juga tidak mengetahui dan
sebesar 30% sebagaimana dituangkan dalam
tidak peduli akan pentingnya internet (level 0).
Rencana Pengembangan Broadband Nasional.
Peningkatan penetrasi internet di Indonesia
Hasil menunjukkan bahwa alasan masyarakat
harus dibarengi dengan peningkatan pemerataan
tidak memiliki akses internet adalah karenabiaya
pengguna internet secara geografis. Upaya
layanannya yang tinggi (33,33%). Jika pun
pemerataan akses internet yang sedang dilakukan
terdapat
pemerintah melalui program Pita Lebar 2014 –
berpendapat
2019
penting/tidak
perlu
untuk
terus
didorong
karena
tempat/fasilitas internet butuh
pembangunan infrastruktur internet tidak hanya
mengunjungi/menggunakan
memiliki
korelasi
tersebut.
informasi
tetapi
dengan hak atas juga
terkait
masyarakat
broadband
tidak
sehingga
tidak
tempat/fasilitas
Surat Edaran Nomor 1153/2016
dengan
tentang acuan tarif interkoneksi baru yang
pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan,
berlalu simetris, dorongan untuk implementasi
dan
infrastructure sharing,
pemberdayaan
erat
akses
akses,
komunitas
tertinggal
serta program BTS
(Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia,
Perbatasan dan Palapa Ring adalah beberapa
2015).
regulasi yang diupayakan untuk mengatasinya. Analisis lebih lanjut juga menemukan bahwa
PENUTUP
masyarakat
Berdasarkan disimpulkan
hasil
bahwa
penelitian,
kondisi
dapat
perkembangan
pembangunan internet broadband di wilayah perbatasan Provinsi
Sulawesi
Utara
masih
rendah. Dari aspek supply, kondisi infrastruktur masih
sangat
kurang.
Meski
demikian
pemerintah daerah dan pemerintah pusat sedang berupaya untuk memenuhi kebutuhan internet masyarakat melalui pergelaran jaringan internet fiber optic dan ketersediaan akses (wi-fi kota). Ketersediaan
layanan
internet
broadband
berkualitas tinggi dengan tarif rendah dapat menjadi faktor pendorong peningkatan penetrasi internet
broadband.
Dari
aspek
demand,
meskipun proporsi rumah tangga yang sudah memiliki
akses
internet
(55,73%)
dan
menggunakan internet (56,67%) lebih dari 50%, namun nilai ini perlu ditingkatkan untuk dapat mencapai target penetrasi broadband nasional
lebihcenderung
memilih
menggunakan akses dan perangkat yang fleksibel seperti mobile internet dan smartphone untuk mengakses
internet
broadband.
Aktivitas
dominan seperti akses jejaring sosial harus diarahkan ke aktivitas produktif yang dapat meningkatkan perekonomian mereka. Kondisi saat ini adalah jumlah pengguna yang masih minim dan persepsi masyarakat bahwa internet tidak penting dalam aktivitas keseharianya perlu diubah dan didukung dengan infrastruktur, regulasi
ketersediaan
dan kebijakan,
serta
sosialisasi/pelatihan. Ketersediaan fasilitas dan layanan saja belumlah ideal bila tidak diiringi dengan kebijakan teknologi informasi terutama untuk pemakaian internet.
UU No. 8/1999
tentang Perlindungan Konsumen,
UU No.
19/2016
Transaksi
tentang
Informasi
dan
Elektronik (revisi UU No. 11/2008), PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik,
sistem
Whitelist 223
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 201 - 226
Nusantara, Permen Kominfo No. 19 Tahun 2014
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif,
Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai informan,
ID-SIRTII, Rancangan Peraturan Menteri untuk
rekan-rekan BPPKI Manado yang membantu
Standar Kualitas Layanan Akses Internet (ISP)
pengumpulan data, dan kantor BPPKI Manado
menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya
sebagai
menjamin akses internet broadband ke arah yang
memberikan kesempatan kepada peneliti untuk
lebih produktif. Adapun hambatan yang paling
merealisasikan penelitian ini.
dominan dalam mengakses internet adalah
DAFTAR PUSTAKA
ketidakpahaman dalam penggunaan internet. Faktor
ini
juga
mendasari
literasi
internet/internet broadband masyarakat pada level 0 yaitu tidak tahu dan tidak peduli akan pentingnya internet broadband dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar, dapat direkomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan pembangunan internet broadband
di wilayah perbatasan Provinsi
Sulawesi Utara yaitu penyusunan dan penetapan kebijakan serta regulasi seperti QoS
layanan,
tarif interkoneksi, dan infrastructure sharing yang dibuat dengan menjadikan daya beli masyarakat sebagai salah satu pertimbangannya. Selain itu distribusi perangkat mobile berharga murah (smartphone) juga perlu didorong dengan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produksi perangkat. Yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan literasi internet broadband masyarakat melalui sosialisasi atau pelatihan baik formal maupun nonformal. Dapat dilakukan on-the-spot atau langsung ke lokasi sasaran agar memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi.
UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih diucapkan kepada berbagai pihak antara lain pejabat di lingkungan instansi 224
sumber
pendanaan
yang
telah
3GPP. (2009). Technical Specification Group Services and System Aspects: End-to-end Multimedia Services Performance Metrics. Technical Report. Arkatut, R. (2013). Dampak Penggunaan Telepon Seluler Terhadap Pola Perilaku Remaja di Perbatasan (Studi kasus di Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang). Jurnal Ilmu Sosiatri, Vol. 2 Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. (2015). Profil Pengguna Internet Indonesia 2014. (Puskakom UI Jakarta, Ed.). Jakarta: Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Atmadji, E. (2012). Penentuan Harga pada Jaringan
Interkoneksi
Telekomunikasi:
Sebuah Studi Pustaka. Jurnal Sinergi, 1–8. Badran, M. F. (2012). The Impact of Broadband Infrastructure on Economic Growth in Some Arab and Emerging Countrieshal. Middle
Eastern
and
North
African
Economies, 278–310. Bappenas. (2004). Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Jakarta: Bappenas. BPPKI Manado. (2015). Studi Pemanfaatan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan. Manado.
Analisis Perkembangan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulewasi Utara (Riva’atul Adaniah Wahab)
Curran, J., Fenton, N., & Freedman, D. (2016).
Maulidia, N., Rochimah, S., & Affandi, A.
Misunderstanding The Internet. Pedagoges:
(2013). Pengembangan Prosedur untuk
An International Journal, Vol. 11(No. 2),
Optimalisasi Kualitas Sistem & Layanan
270–277.
Jaringan TIK
European Commision. (2016). Retrieved from ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
The World. New York: Three Rivers Press. Hakim, M. F. (2015). Pengaruh Atribut Produk Kepuasan
Pelanggan
dan
ITIL.V3. In Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XVII Program Studi
Fogg, J. M. (2004). The Greatest Networker in
Terhadap
dengan COBIT4.1
(Studi
Kasus pada Pelanggan Speedy PT. Telkom Yogyakarta). Yogyakarta.
MMT-ITS. Miniwatts Marketing Group. (2012). Asia Stats: Internet usage in Asia. Retrieved from www.internetworldstats.com/stats3.htm. Piamrat, K., Ksentini, A., Viho, C., & Bonnin., J. M. (2008). QoE-aware Admission Control
Harahap, A. R. (2010). Tingkat Pemahaman
for Multimedia Applications in IEEE
Masyarakat Terhadap Aplikasi Komputer
802.11 Wireless Network. In Vehicular
dan Internet (Survey Terhadap Pengunjung
Technology Conference.
Warung Internet di 14 Kota Wilayah Kerja BBPPKI Medan). Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan, Vol. 11, 127–158.
Kesuksesan
Bambanglipuro.
Buletin
Nasib 4G Seperti 3G? Puslitbang APTIKA dan IKP. (2016). Laporan
Indriani, M. (2015). Pengaruh Literasi dalam Mendukung
PIH Kementerian Kominfo. (2015). Akankah
PLIK
di
Pos
Dan
Telekomunikasi, Vol. 13(No. 1), 35–42.
Akhir Study Ekonomi Digital di Indonesia: Sebagai Pendorong Utama Pembentukan Industri Digital Masa Depan. Jakarta. Robianto, R. (2016). Pengembangan Sistem
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika.
Pengendalian Traffic dan Web Filtering
(2012).
Komunikasi
dan
informatika
Pada Jaringan Internet Berbasis Hotspot.
Indonesia: Buku putih 2012. Jakarta: Badan Litbang SDM.
Jurnal IPTEKS Terapan, Vol. 10(No. 2). Setyanti, E. P. (2016). Pro Kontra Pandangan
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika.
Operator
(2015).
Komunikasi
dan
Informatika
Sharing Kemkominfo.
Indonesia: Buku Putih 2015. Jakarta: Badan Litbang SDM. MajalahICT. Kebijakan
Pemerintah
Interkoneksi
(2016).
Indonesia.
Standar
Network
Layanan
Telekomunikasi
Review
Seluler Masyarakat Kabupaten Kepulauan
Tarif.
Sangihe. Buletin Pos Dan Telekomunikasi,
&
MajalahICT, 13–16. Mastel.
Program
Wahab, R. A. (2013). Analisis Quality of Experience
(2015).
Terhadap
Vol. 11(No. 3), 173–188. Layanan
Internet
Widi, R. K. (2010). Asas Metodologi Penelitian:
from
Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah
Retrieved
http://www.mastel.id/standar-layanan-
Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian
internet-di-indonesia/
(Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu. 225
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 201 - 226
226