JURNAL PENELITIAN POS DAN INFORMATIKA ANALISIS PERKEMBANGAN

JPPI Vol 6 No 2 (2016) 201 - 226

Jurnal Penelitian Pos dan Informatika 578/AKRED/P2MI-LIPI/07/2014

e-ISSN 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402 DOI : 10.17933/jppi.2016.060206

ANALISIS PERKEMBANGAN INTERNET BROADBAND DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI SULAWESI UTARA THE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INTERNET BROADBAND IN BORDER AREA OF NORTH SULAWESI PROVINCE Riva’atul Adaniah Wahab Puslitbang Sumber Daya, Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika - Kementerian Kominfo Jl. Medan Merdeka No.9, Jakarta,10110 - Indonesia [email protected] Naskah Diterima: 21 Desember 2016; Direvisi : 27 Desember Disetujui : 27 Desember 2016

Abstrak Pemerataan pembangunan internet broadband di wilayah perbatasan harus segera diwujudkan karena adopsinya dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di wilayah tersebut . Penelitian deskriptif kuantitatif ini dilaksanakan di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara untuk mengetahui kondisi aspek supply dan demand perkembangan internet broadband di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek supply, kondisi infrastruktur masih sangat kurang, ketersediaan layanan internet broadband berkualitas tinggi dengan tarif rendah juga masih sulit diwujudkan. Dari aspek demand, biaya layanan yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat tidak memiliki akses internet. Adapun hambatan yang paling dominan adalah ketidakpahaman dalam penggunaan internet. Faktor ini juga mendasari literasi internet broadband masyarakat pada level 0 yaitu tidak tahu dan tidak peduli akan pentingnya internet broadband. Menanggapi kondisi ini, penyusunan dan penetapan kebijakan serta regulasi seperti QoS layanan, tarif interkoneksi, dan infrastructure sharing dibuat untuk menyediakan internet broadband berkualitas tinggi dengan harga murah. Selain itu, distribusi perangkat mobile berharga murah (smartphone) juga perlu didorong dengan penerapan TKDN untuk produksi perangkat. Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan literasi internet broadband masyarakat melalui sosialisasi atau pelatihan baik formal maupun nonformal. Kata Kunci: Pita Lebar, Wilayah Perbatasan, TIK, Internet.

Abstract The equitable development of internet broadband in border area must be immediately implemented because adoption can provide economic impact for the people. This quantitative descriptive study is conducted in border area of North Sulawesi to determine the condition of supply and demand aspects of the development of internet broadband. Based on the results, it can be concluded that from the aspect of supply, the condition of the infrastructure is still insufficient, the availability of high-quality internet broadband services with low rates are still difficult to realize. From the aspect of demand, high rate service is one of the factors causing people do not have internet access. The barriers is predominantly lack of knowledge in internet usage. This factor also causes community internet broadband literacy at level 0. As solutions, the preparation and organization of policies and regulations such as QoS service, interconnection, and infrastructure sharing can provide high-quality internet broadband internet in low rates. Besides the distribution of valuable mobile device (smartphone) should also be encouraged by the application of local content level for the production of the device. No less important is the increase of community literacy in internet broadband through socialization or training, both formal and informal. Keywords: Broadband, Border Area, ICT, Internet. 201

Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol.6 No 2 Desember 2016 : hal 201 - 226

Development

PENDAHULUAN Internet, membawa

di

era

konvergensi

pengaruh

di

digital

berbagai

sektor

kehidupan, menjadikan dunia tanpa batas, dan men-trigger

munculnya

berbagai

teknologi

pendukung, penyedia akses atau penyelenggara baru,

hingga

produk

yang

mendorong

penggunaan lebih masif (Curran, Fenton, & Freedman, 2016). Saat ini, Internet tidak hanya dapat diakses melalui jaringan tetap (fixed line) tetapi juga jaringan nirkabel (wireless) atau mobile internet. Operator seluler telah banyak yang menyediakan paket internet seperti Flash (Telkomsel), ComboXTRA (XL Axiata), dan paket

internet

memudahkan

lainnya

yang

masyarakat

untuk

semakin mengakses

internet. Hasil survei akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh rumah tangga dan individu oleh Puslitbang SDPPPI

Kementerian

Informatika

Komunikasi

(Kemkominfo)

dan

tahun

2016

menemukan bahwa kepemilikan internet oleh rumah tangga hanya mencapai 36% dengan jumlah pengguna mencapai 31% atau setara

Seiring dengan perkembangan penggunaan internet, kebutuhan masyarakat akan akses cepat

mendasari

juga

semakin

munculnya

tumbuh

teknologi

dan

internet

broadband. Rekomendasi I.113 International Telecommunication

broadband

memiliki

kapasitas transmisi minimal 256 kilobyte per detik. Tahun 2015, kecepatan internet broadband Indonesia di posisi 16 Asia dengan kecepatan mencapai 6,8 Mbps, (Mastel, 2016). Urgensi pembangunan internet

broadband

dipercaya

dapat mendukung aktivitas perekonomian di Indonesia dan seluruh dunia karena telah merambah sektor bisnis sejak beberapa tahun yang lalu (Badran, 2012). Desakan inilah yang mendasari pentingnya pembangunan internet broadband di Indonesia sebagai salah satu bagian dari pembangunan TIK nasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2012). Kehadiran broadband

berdampak

perkembangan

teknologi

pada

terjadinya

dan

perubahan

aktivitas individu. Kajian World Bank tahun 2009 menemukan bahwa kenaikan 10% penetrasi broadband di negara berkembang, berkontribusi terhadap peningkatan 1,38% PDB per kapita. Beberapa

program

pengembangan

internet

broadband Indonesia di antaranya adalah Palapa Ring dan Desa Broadband. Di tahun 2019, Indonesia merencanakan akses tetap broadband di wilayah perkotaan mencapai 71% untuk

dengan 80juta pengguna.

internet

(OECD),

Union

mendefinisikan

broadband sebagai kapasitas transmisi yang lebih cepat dari tingkat integrated services digital network (ISDN) sebesar 1,5 atau 2,0 Megabits per detik (Mbits). Sedangkan menurut Organization for Economic Cooperation and

rumah tangga (20 Mbps) dan 30% populasi, serta akses bergerak ke seluruh populasi (1 Mbps). Adapun di wilayah perdesaan, prasarana pita lebar akses tetap diharapkan dapat menjangkau 49% rumah tangga (10 Mbps) dan 6% populasi, serta akses bergerak ke 52% populasi (1 Mbps). Mengamati

dampak

positif

internet

broadband, pemerataan pembangunan perlu dilakukan, tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga perdesaan terutama wilayah perbatasan. Saat ini wilayah perbatasan menjadi lokus pembangunan di segala bidang. Komitmen

202

Analisis Perkembangan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Provinsi Sulewasi Utara (Riva’atul Adaniah Wahab)

pemerintah untuk menggelar layanan internet

secara terintegrasi disarikan dalam Rencana

broadband diwujudkan dalam Peraturan Presiden

Kebijakan

(PP) No. 96/2014 tentang Rencana Pita Lebar

(Kementerian Komunikasi

Indonesia. Konsep pengembangan broadband

2012).

Broadband

Nasional/RKBN dan Informatika,

Gambar 1. Rencana pengembangan broadband nasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2012)

Asosiasi Indonesia

Penyelenggara (APJII)

Jasa

Internet

berpendapat

bahwa

kondisi aspek supply dan demand perkembangan internet

broadband

di

wilayah

perbatasan

pembangunan infrastruktur internet broadband

Provinsi Sulawesi Utara. Tujuannya

tidak hanya mengorelasikan pemenuhan hak atas

mendapatkan

akses informasi masyarakat dan pengentasan

demand perkembangan internet broadband di

kemiskinan,

dan

wilayah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan

pemberdayaan komunitas tertinggal. Karena itu

dapat memberikan manfaat antara lain bagi

pembangunan internet broadband di wilayah

Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos

perbatasan harus didorong agar daerah tersebut

dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemkominfo

dapat keluar dari image minimnya infrastruktur

dapat mengetahui perkembangan implementasi

dan tingginya angka kemiskinan serta jumlah

regulasi penyelenggaran jaringan pita lebar di

keluarga pra-sejahtera (Bappenas, 2004). Adopsi

wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara,

teknologi broadband memungkinkan masyarakat

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika

wilayah

(PPI)

pemerataan

perbatasan

pendidikan,

untuk

berkomunikasi,

gambaran

Kemkominfo

aspek

dapat

untuk

supply

dan

mengetahui

mengakses, dan memperoleh informasi melalui

perkembangan pembangunan internet broadband

berbagai layanan atau aplikasi komunikasi

di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara,

sehingga dapat memberikan dampak ekonomi

Dirjen APTIKA dapat mengetahui tingkat e-

bagi masyarakat perbatasan (Badran, 2012).

literasi internet broadband secara khusus di

Berdasarkan

latar

belakang

tersebut,

wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara.

masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana

203


Kajian

sebagai

seluler (Arkatut, 2013). Selain itu, terdapat

Pelaksanaan

penelitian Badran (2012) yang menunjukkan

Prioritas Pembangunan Nasional dijadikan topik

bahwa broadband memberikan dampak positif

kajian beberapa penelitian seperti oleh Arkatut

bagi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut

(2013) tentang Dampak Penggunaan Telepon

(Badran, 2012).

prioritas

di

wilayah

Program

perbatasan

Percepatan

Seluler Terhadap Pola Perilaku Remaja di Perbatasan (Studi Kasus di Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang). penelitian

menunjukkan

bahwa

Hasil

masuknya

METODE Penelitian dilakukan di pulau terluar wilayah perbatasan

Provinsi

Sulawesi

Utara

yaitu

telepon seluler dapat memberikan dampak positif

Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten

bagi

Kepulauan Talaud. Penelitian lapangan (field

remaja

mempermudah

penggunanya urusan,

yaitu

dapat

memperlancar

research)

ini

menggunakan

pendekatan

komunikasi dengan keluarga mereka yang ada di

kuantitatif dan termasuk survei eksploratif (Widi,

kampong, serta mengetahui berita-berita dari luar

2010).

dengan cara mengakses internet lewat telepon

Gambar 2. Konsep penelitian

Pengumpulan data menggunakan panduan

dalam

penelitian

ini

adalah

masyarakat

FGD dan angket (quetionnaire) tertutup dengan

Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten

metode 1) Focus Group Discussion (FGD) untuk

Kepulauan Talaud. Sedangkan sampelnya adalah

mendapatkan data perkembangan pembangunan

masyarakat yang menggunakan perangkat TIK

broadband dari aspek supply.

atau telekomunikasi yang dapat digunakan untuk

langsung

dengan

terhubung ke jaringan internet, baik fixed line

responden kompeten yang terpilih dari aspek

maupun mobile dalam tiga bulan terakhir.

demand, 3) Observasi dengan melibatkan peneliti

Penarikan sampel dilakukan secara purposive

sebagai pengamat non-partisipatif, dan 4) Studi

sampling

Dokumentasi yang diperoleh sendiri maupun

menggunakan kuota sampling sebanyak 60

diperoleh dari informan penelitian. Populasi

responden di tiap kabupaten sehingga total 120

204

(face-to-face

2) Wawancara

interview)

dengan

penentuan

jumlah


responden. Adapun informan dalam penelitian ini

dari digital society atau manusia berbudaya

dipilih secara purposive sampling dengan fokus

digital).

implementasi pembangunan internet broadband sehingga ditentukan informannya yaitu provider

HASIL DAN PEMBAHASAN

lembaga

Dalam penelitian ini, responden perempuan

pendidikan bidang TIK, dan pemerintah daerah.

lebih banyak dibandingkan laki-laki pada rentang

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

usia 36 – 40 tahun (15,83%) dan 16 – 20 tahun

Adapun

(14,17%). Dari sisi pekerjaan atau kegiatan

jasa

internet,

level

operator

seluler,

e-literacy

diinterpretasikan

mengacu pada Personal-Capability Maturity

sehari-hari,

Model (P-CMM) dengan 6 level kategori

pelajar/mahasiswa (24,17%) dan ibu rumah

(Harahap, 2010) yaitu Level 0: Seorang individu

tangga (21,67%).

sama sekali tidak tahu dan tidak peduli akan

pendidikan

pentingnya internet broadband untuk kehidupan

SMA/sederajat

sehari-hari; Level 1: Seorang individu pernah

menemukan bahwa di daerah perbatasan Provinsi

memiliki pengalaman satu dua kali di mana

Sulawesi Utara, taraf ekonomi masyarakat masih

informasi merupakan sebuah komponen penting

rendah dengan perhasilan per bulan dominan

untuk pencapaian keinginan dan pemecahan

berada di bawah Rp 1.000.000,-. Angka ini masih

masalah,

internet

diimbangi dengan pengeluaran per bulan yang

broadband untuk mencarinya; Level 2: Seorang

dominan di bawah Rp 500.000,- per bulan. Dari

individu telah berkali-kali menggunakan internet

aspek mobilitas, masyarakat di daerah penelitian

broadband untuk membantu aktivitasnya sehari-

dominan memiliki mobilitas tinggi (40,83%) atau

hari dan telah memiliki pola keberulangan dalam

intensitas perpindahan dari satu tempat ke tempat

penggunaannya; Level 3: Seorang individu telah

lain tinggi. Mobilitas yang tinggi diprediksi dapat

memiliki standar penguasaan dan pemahaman

memengaruhi peningkatan kebutuhan internet

terhadap internet broadband maupun teknologi

broadband

yang

broadband (Wahab, 2013).

dan

telah

melibatkan

diperlukannya,

secara

konsisten

responden

dominan

adalah

Dengan latar belakang

dominan (44,17%).

masyarakat

adalah

lulusan

Hasil

terutama

survei

mobile

mempergunakan standar tersebut sebagai acuan penyelenggaraan aktivitasnya sehari-hari; Level 4: Seorang individu telah sanggup meningkatkan secara

signifikan (dapat

kuantitatif)

kinerja

sehari-hari

melalui

dinyatakan secara

aktivitas

kehidupannya

pemanfaatan

Aspek Supply Pembangunan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan Sulawesi Utara 1. Infrastruktur Internet Broadband Pembangunan

infrastruktur

internet

internet

broadband di wilayah perbatasan terkesan selalu

broadband; Level 5: Seorang individu telah

tertinggal dan minim. Dibuktikan dengan hasil

menganggap internet broadband sebagai bagian

penelitian

tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, dan

internet broadband masih terbatas namun tetap

secara langsung maupun tidak langsung telah

menunjukkan upaya pengembangan. Dari aspek

yang

menunjukkan

infrastruktur

mewarnai perilaku dan budaya hidupnya (bagian 205


supply,

hingga

tahun 2015 di Kabupaten

internet dapat diakses menggunakan voucher di

Kepulauan Sangihe hanya terdapat 13 tower PT

tiga wilayah layanan Kecamatan Tahuna. Tahun

Telkom serta sekitar 20 tower Telkomsel dan

2016

Indosat yang diperkirakan hanya melayani 60%

mendapatkan

wilayah kabupaten. Sedangkan di Kabupaten

program Universal Service Obligation/USO) dari

Kepulauan Talaud hanya menggunakan

Kementerian

fixed

rencananya

kabupaten

bantuan

3

Komunikasi

ini

tower

akan

(re-design

dan

Informatika

line Telkom (hanya ada di Kecamatan Beo) dan

melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos

Telkomsel

dan Informatika (Dirjen PPI).

untuk

mobile

access.

Jaringan

Saat ini di

telekomunikasi yang digelar sudah berteknologi

Kecamatan Tahuna juga sedang diupayakan

3G karena beberapa masyarakat sudah dapat

pergelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut

menggunakan

Hasil

(SKKL) atau fiber optic laut yang melintas dari

pengamatan menemukan bahwa masih banyak

Pulau Hawai – Pulau Mindanou – Tahuna.

daerah loss signal atau blank spot, bahkan di

Jaringan tersebut diharapkan dapat mendukung

ibukota kecamatan. Di beberapa desa, coverage

penyelenggaraan internet broadband di wilayah

area bahkan hanya mencapai 50 – 100 meter.

perbatasan.

layanan

video

call.

Untuk akses internet, tahun 2005/2006 Kabupaten

Kepulauan

mendapat

Talaud, sedikit tertinggal dibandingkan dengan

bantuan Pusat Layanan Internet Kecamatan

Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memang

(PLIK) namun hanya beroperasi selama 6 bulan.

merupakan kabupaten kepulauan yang paling

Tahun 2011/2012 daerah ini mendapat bantuan

maju di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi

Mobil-PLIK (MPLIK) dan tahun 2013/2014

Utara. Akses fiber optic di daerah ini belum ada.

terdapat bantuan Warung Informasi Masyarakat.

Seperti halnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Ketiga

program

beroperasi

Sangihe

Adapun kondisi di Kabupaten Kepulauan

bantuan

tersebut

hanya

penyediaan

waktu

singkat

karena

Kepulaun Talaud juga melibatkan pihak swasta

dalam

akses

lima tahun yang lalu Kabupaten Kepulauan

penggelaran jaringan internet di kabupaten ini

Sangihe memiliki akses satelit Telkom sebesar 10

masih sulit dan membutuhkan biaya cukup tinggi

Mbps namun beberapa tahun kemudian telah

dengan gateway melalui Singapura. Padahal

dikembangkan ke radio IP dengan kapasitas 200

menurut pengelolanya, akses melalui Filipina

Mbps. Kendalanya adalah pasokan listrik untuk

lebih murah dan mudah untuk Kawasan Timur

catu jaringan yang sering mengganggu operasi

Indonesia tetapi saat ini belum dimungkinkan.

jaringan. Diestimasi hanya sekitar 10% wilayah

Keterbatasan jaringan internet berdampak pada

yang memiliki akses internet. Meski demikian,

tingginya biaya akses yang dibebankan kepada

ketersediaan internet

juga

masyakat, misalnya biaya untuk akses internet

didukung dengan hadirnya penyedia swasta lokal

melalui Warnet. Pembangunan tower di daerah

Sakaeng Solata yang menawarkan akses wi-fi

ini tergolong tidak sulit karena obstacle masih

melalui 4 titik infrastruktur RT/RW net. Layanan

kurang meskipun terdapat gunung namun tidak

206

pihak

Kabupaten

lokal,

wilayah ini

Menurut

di

terkendala biaya sewa bandwidth. Empat sampai

di

Porodisa.

internet

penyedia,


terlalu tinggi. Keterbatasan infrastruktur yang

TIK dan terkhusus penyediaan fasilitas internet

juga

ketersediaan

juga sudah diajukan ke Kementerian Desa,

pengalaman

Pembangunan

berpengaruh

bandwidth

terhadap

berimpilkasi

kepada

Daerah

Tertinggal,

dan

pengguna layanan. Padahal menurut Kabid

Transmigrasi. Program tersebut direncanakan

Kominfo Dishubkominfo, masyarakat di wilayah

akan diberi nama Jaringan Komunikasi dan

ini

sedang

dalam

masa

transisi

dari

Informasi Desa (Jartides). Diskominfo juga

tahu

yang

rencananya akan membangun fasilitas free wi-fi

untuk

di beberapa titik, seperti bandara, taman kota,

memediasinya. Dengan adanya motivasi tersebut,

dan pelabuhan umum agar masyarakat dapat

investasi internet broadband sangat menjanjikan.

menikmati

ketidaktahuan

menjadi

ingin

membutuhkan

internet

broadband

Pembangunan TIK di Kabupaten Kepulauan Talaud

masih

menjadi

BAPPEDA dan

tugas

stakeholder-nya

layanan

internet

gratis.

Selain

pemerintah, Porodisa sebagai penyelenggara

besar

bagi

swasta juga merencanakan pembangunan wi-fi

dan

akan

kota dengan tawaran performansi

yang lebih

diupayakan masuk ke dalam grand design 2025.

baik dengan kecepatan hingga 512 Mbps (BPPKI

Meskipun

Manado, 2015).

masterplan

pembangunan

TIK

kabupaten belum ada, namun inisiatif masterplan e-government sudah ada. Beberapa rencana

2. Layanan Internet Broadband

pembangunan TIK di Kabupaten Kepulauan

Kebutuhan layanan berbasis TIK tumbuh

Talaud sudah disusun oleh BAPPEDA di

seiring dengan semakin kompleksnya jenis

antaranya

kebutuhan

1)

Menjalin

kerjasama

dengan

komunikasi

masyarakat.

Dahulu

pemerintah provinsi dan pusat melalui kegiatan

masyarakat hanya mengenal layanan panggilan

koordinasi maupun usulan-usulan kegiatan dari

suara (voice call) dan Short Message Service

pusat ke pemerintah daerah. 2) Mengalokasikan

/SMS namun saat ini telah berkembang menjadi

Anggaran Pendapatan dan Belanja

panggilan

Daerah

video

(video

call),

pesan

(APBD) untuk meningkatkan pembangunan TIK

multimedia/MMS, dan komunikasi data yang

meskipun masih kecil. Rencana ini masih

membutuhkan koneksi internet. Ketersediaan

membutuhkan koordinasi dan integrasi dengan

layanan dasar telekomunikasi yang terdiri dari

pemerintah

Kemkominfo.

panggilan suara, SMS, panggilan video, dan

Rancangan peraturan daerah (perda) terkait TIK

MMS di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi

juga sudah diajukan oleh Dinas Perhubungan dan

Utara disajikan pada Gambar 3 berikut ini:

pusat

khususnya

Kominfo. Usulan bantuan perbaikan infrastruktur

207


Gambar 3. Ketersediaan layanan dasar telekomunikasi

Gambar 3 menunjukkan bahwa dominan

quality of experience (QoE). Piamra et.al (2008)

responden mengamati bahwa layanan panggilan

dan Hobfel (2012) mendefinisikan QoE sebagai

suara sudah tersedia namun belum merata di

penerimaan keseluruhan dari sebuah aplikasi atau

semua wilayah (77,5%). Adapun layanan SMS

layanan yang dirasakan secara subjektif oleh

sudah tersedia dan merata di seluruh wilayah

pengguna (Piamrat, Ksentini, Viho, & Bonnin.,

(51,67%) meskipun persentasenya masih jauh

2008).

dibandingkan

layanan

menunjukkan seberapa baik sebuah sistem atau

dengan

aplikasi

panggilan

dengan

suara.

penilaian

Berbeda

halnya

QoE

ini

memenuhi

merupakan

target

ukuran

dan

yang

ekspektasi

panggilan video dan MMS yang dominan

pelanggan. Selain faktor kebutuhan, loyalitas

responden masih tidak tahu dengan layanan ini

konsumen terhadap layanan dengan QoS yang

karena

ini

baik dapat dipengaruhi oleh QoE yang dirasakan

menunjukkan bahwa saat ini layanan panggilan

konsumen (3GPP, 2009). Hasil survei APJII

video (47,5%) dan MMS (48,33%) masih kurang

tahun 2014 memberikan data dua alasan utama

diminati oleh masyarakat. Ketersediaan layanan

pemilihan provider internet yaitu akses (kualitas

internet dapat dilihat melalui Gambar 4.

layanan) dan biaya (Asosiasi Penyedia Jasa

tidak

menggunakannya.

Pengukuran

kualitas

Hasil

layanan

internet

Internet Indonesia, 2015).

adalah dari sisi pengalaman pengguna atau

Gambar 4. Ketersediaan layanan internet (kiri), kualitas layanan (tengah), harga layanan (kanan) 208


berdasarkan

Menkominfo Periode 2014 – 2019, Rudiantara,

pengalaman responden, dominan menilai bahwa

menyatakan bahwa menurut riset di era 4G

layanan internet di perbatasan Provinsi Sulawesi

masyarakat akan lebih banyak mengakses video

Utara sudah tersedia namun belum merata

streaming, browsing, dan chatting. Tantangannya

dengan persentase 60,01%. Meski demikian,

adalah layanan data yang diakses melalui internet

kualitas

Gambar

4

menunjukkan

masih

tidak

menentu

tidak memiliki pengaturan tarif ritel seperti pesan

pada

kondisi

tertentu

singkat dan suara. Karenanya, wacana tarif

terkadang lambat misalnya malam hari, bukan

referensi muncul di kalangan regulator. Dalam

hanya ketika cuaca buruk tetapi juga pada

menyelesaikan tantangan ini, dua kepentingan

kondisi

juga

yang bertolak belakang akan bertemu. Di satu

menganggap bahwa tarif layanan masih sangat

sisi operator menghendaki tarif data diatur lebih

tinggi. Melihat profiling masyarakat di wilayah

tinggi tetapi di sisi lain masyarakat menghendaki

penelitian yang relatif berada

pada skala

tarif layanan data yang lebih murah (PIH

ekonomi rendah, persepsi harga layanan yang

Kementerian Kominfo, 2015). Dalam kondisi ini,

sangat tinggi adalah masuk akal. Terlebih lagi,

ditemukan bahwa dalam 1 bulan terakhir hanya

perlakuan asimetrik harga layanan bagi kawasan

56,67% persen responden yang menggunakan

Indonesia Timur yang diselenggarakan oleh

layanan internet. Salah satu faktor penyebab

operator

masyarakat

tidak stabilnya layanan internet adalah padatnya

untuk menikmati layanan ini. Pemerintah melalui

lalu lintas atau traffic overload karena lebar jalur

Kementerian

Informatika

(bandwidth) yang tidak memadai. Menurut

penyempurnaan

Badruz (2008), traffic overload menyebabkan

regulasi tarif dan interkoneksi termasuk tarif data

perangkat jaringan seperti switch atau access

akses internet. Salah satu kebijakan yang

point menjadi crash dan berakibat kepada tidak

ditawarkan adalah regionalisasi tarif interkoneksi

beroperasinya

dengan perhitungan data input biaya. Kebijakan

Pengendalian bandwidth yang tidak optimal dan

ini bertujuan untuk mengakomodir kekuatan

traffic overload menyebabkan internet tidak

sebaran

lancar

(48,53%)

berencana

layanannya di

mana

cuaca

cerah.

semakin

Masyarakat

memberatkan

Komunikasi

akan

dan

melakukan

jaringan

yang

berbeda

keseluruhan

bahkan

sering

terputus.

jaringan.

Pada

sisi

antarpenyelenggara di setiap daerah ke dalam

pengguna bandwidth yang diterima akan menjadi

perhitungan biaya interkoneksi nasional. Dengan

tidak stabil (Robianto, 2016).

demikian pemerintah juga dapat mengetahui

Meskipun masyarakat mengeluhkan dan

biaya per jaringan regional yang dikeluarkan

kecewa kondisi layanan yang tidak stabil namun

oleh penyelenggara telekomunikasi dalam rangka

tidak ada alternatif atau solusi lain yang dapat

menyediakan

jaringan

dipilih karena ketersediaan layanan ini terbatas.

pengambilan

kebijakan

sebagai yang

dasar

dibutuhkan

Sebanyak

47,06%

reseponden

yang

pemerintah dalam upaya pemerataan jaringan

menggunakan internet 1 bulan terakhir di

telekomunikasi (MajalahICT, 2015).

wilayah penelitian menyatakan bahwa hanya ada 209


satu provider yang mendominasi sehingga tidak

yang timbul karena membandingkan kinerja yang

ada kompetisi layanan. Selebihnya (52,94%)

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap

menyatakan ada 2 – 3 provider yang dapat

ekspektasi

dipilih. Adanya kompetisi layanan terutama di

disconfirmation

wilayah perbatasan diperlukan dalam rangka

kepuasan

mendorong penyelenggaraan layanan dengan

implikasi dari perbandingan antara kualitas yang

kualitas yang lebih baik karena terkait dengan

diharapkan pengguna dengan kualitas yang

loyalitas

diperoleh setelah penggunaan. Tingkat kepuasan

pelanggan

pengalaman

yang

penggunaan

menginginkan

yang

lebih

baik.

Menurut Kotler (2002), kepuasan (satisfaction)

mereka.

dan

model

Teori

expectancy

menyebutkan bahwa

ketidakpuasan

merupakan

yang tinggi dapat memengaruhi keberlanjutan penggunaan produk (Hakim, 2015)

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang

Gambar 5. Ketersediaan layanan internet broadband (kiri), kualitas layanan (tengah), harga layanan (kanan)

Dari 57,67% responden yang menggunakan internet,

hanya

sebanyak

yang

perangkat sendiri untuk mengakses internet

memberikan pernyataan tentang ketersediaan

maupun internet broadband, beberapa daerah

layanan

Sisanya

juga memiliki tempat/fasilitas akses baik dari

menganggap bahwa layanan internet broadband

hibah pemerintah maupun disediakan oleh pihak

belum tersedia (66,17%) di wilayah tersebut atau

swasta. Sebanyak 60% responden menyatakan

bahkan

bahwa di wilayah perbatasan Sulawesi Utara

internet

tidak

teknologi

ini

20,59%

Selain menggunakan atau mengupayakan

broadband.

tahu

mengenai

karena

tidak

keberadaan pernah

telah

ada

beberapa

tempat/fasilitas

akses

menggunakannya (13,24%). Hasil penelitian

internet/internet broadband untuk masyarakat

menunjukkan bahwa dominan responden yang

publik. Namun hanya 36,11% yang sering

memiliki pengalaman menggunakan internet

datang/menggunakan

broadband

sedangkan

di wilayah perbatasan Provinsi

Sulawesi Utara menganggap bahwa kualitas layanan masih tidak stabil (64,29%).

210

sisanya

menggunakan.

fasilitas (63,89%)

tersebut, tidak

pernah


Gambar 6. Alasan tidak mengunjungi tempat/fasilitas akses internet/internet broadband

Gambar

6

menginformasikan

bahwa

2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia

dominan responden yang tidak mengunjungi

(RPI) tahun 2014-2019 yang menargetkan

tempat/fasilitas

menganggap bahwa

ketersediaan infrastruktur urban dan rural untuk

mengakses internet adalah tidak penting. Fakta

fixed broadband (rumah tangga, populasi, dan

ini

banyak

gedung) serta mobile broadband (Kementerian

masyarakat terutama di wilayah perbatasan yang

Komunikasi dan Informatika, 2015). Aturan ini

menganggap internet sebagai hal yang tidak

menjadi

penting untuk digunakan. Padahal di era digital

broadband. Regulasi dan kebijakan yang dikaji

saat ini jaringan internet merupakan komponen

dalam

vital bagi komunikasi personal yang dapat

menyebutkan regulasi

digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan

berlaku di Provinsi Sulawesi Utara karena belum

efisiensi kegiatan operasional dan administrasi

ada regulasi atau kebijakan pemerintah daerah

dalam pencapaian proses bisnis (Maulidia,

yang fokus kepada penggunaan internet/internet

Rochimah,

broadband sehingga dikaji skop yang lebih luas

internet

menunjukkan

internet

bahwa

& Affandi, secara

masih

2013). Penggunaan

produktif

bahkan

dasar

pengembangan

penelitian

ini

tidak

infrastruktur

secara

khusus

dan kebijakan

yang

dapat

yaitu yang berlaku di Indonesia. Beberapa

meningkatkan perekonomian masyarakat secara

regulasi dan kebijakan lain yang berhubungan

khusus bahkan negara secara umum melalui

erat dengan penyelenggaraan layanan internet

peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

terutama internet broadband yang telah ada dan saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah, di

3. Regulasi dan Kebijakan Internet

antaranya:

Broadband Regulasi dan kebijakan menempati posisi penting dalam pengembangan TIK. Kehadiran negara

sebagai

eksistensinya

dalam

regulator mengatur

dibutuhkan tata

kelola

penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Program pembangunan broadband didorong

a. Infrastructure sharing Berbagi

penggunaan

infrastruktur

atau

infrastructure sharing hadir sebagai salah satu solusi pengembangan akses dalam rangka pemerataan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi

terutama

di

wilayah

perbatasan. Dasar pelaksanaan evolusi bisnis

melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 211


model

telekomunikasi ini tertuang dalam

b. Tarif dan interkoneksi

Undang-Undang (UU) No. 36/1999 tentang

Interkoneksi

telekomunikasi, PP Nomor 52/2000 tentang

antarjaringan

Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP

penyelenggara jaringan telekomunikasi yang

53/2000

Spektrum

berbeda. Interkoneksi wajib dilaksanakan

Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (sedang

untuk memberikan jaminan kepada pengguna

dalam tahap revisi). Saat ini implementasi

agar dapat mengakses jasa telekomunikasi.

infrastructure

berjalan

Interkoneksi merupakan skema kerjasama

business-to-business dan hanya terbatas pada

industri di mana perusahaan harus menerima

passive infrastructure sharing oleh beberapa

permintaan

penggunaan

perusahaan

dimilikinya

dari

tentang

Penggunaan

sharing

dalam

masih

bentuk

penggunaan

adalah

keterhubungan

telekomunikasi

dari

jaringan

perusahaan

yang

kompetitor.

bersama tower atau pasokan daya. Meski

Untuk dapat menggunakan jaringan tersebut,

demikian, beberapa operator telah memulai

perusahaan

kerjasama network sharing seperti XL

sejumlah tarif atau fee yang disebut dengan

Axiata dan Indosat Ooredo yang berbagi

biaya

jaringan 4G-LTE dengan konsep Multi

berhak menentukan biaya interkoneksi atas

Operator Radio Access Network (MORAN)

penggunaan jaringannya. Istilah interkoneksi

sejak tahun 2016. Pemerintah tetap aktif

ini sudah sering kita dengar dalam bisnis

mendorong

telekomunikasi

perusahaan

mengimplementasikan

untuk

pemohon

interkoneksi.

yang

harus

membayar

Perusahaan

pemilik

meliputi

layanan

infrastructure

telepon, internet, telepon seluler, satelit, dan

wilayah perdesaan,

lainnya. UU Telekomunikasi No. 36 Tahun

perbatasan, terluar, terpencil, dan non-

1999 dan peraturan yang mengikutinya

commercial

bahwa

mengamanatkan perusahaan agar seluas-

menyediakan

luasnya membuka peluang interkoneksi tanpa

layanan internet broadband yang lebih baik

diskriminasi. Tata laksana interkoneksi telah

bagi masyarakat (network collaboration).

diatur dalam Permen Kominfo No. 8/2006

Tujuan tersebut berpeluang untuk tercapai

Hal krusial dalam bisnis interkoneksi adalah

karena model kerjasama ini dipercaya dapat

penentuan harga yang ditetapkan secara

mengurangi beban biaya operasional yang

business-to-business dengan dasar harga

dikeluarkan operator (Setyanti, 2016) dan

yang dikeluarkan oleh pemerintah. Harga

mengurangi penyalahgunaan dominasi serta

interkoneksi

perilaku

pemilik

layanan yang dibayar oleh pengguna. Fee

infrastruktur. Dengan demikian operator

interkoneksi dapat dipengaruhi oleh dua

dapat menyediakan akses layanan berbiaya

kondisi yaitu kondisi kesimetrisan jaringan

murah yang lebih luas ke masyarakat dengan

(Simetris: perusahaan memiliki kekuatan

kualitas yang lebih baik.

pasar

sharing terutama di

kerjasama

dengan tersebut

harapan dapat

anti-kompetitif

yang

dapat

sama

memengaruhi

sehingga

harga

cenderung

menerapkan tarif yang sama. Asimetris: 212


terdapat

perusahaan

dominan

sehingga

regulasi dan kebijakan yang sangat penting

cenderung menerapkan predatory pricing

antara lain penyelenggaraan transaksi online,

agar tetap menguasai pasar) serta keterlibatan

perlindungan data pribadi konsumen yang

pemerintah.

sebagai

rentan terhadap pencurian data, hingga

pengatur tata kelola industri, pemerintah

regulasi yang mengatur tentang akses konten

mendorong

Dalam

untuk

posisinya

meminimalisir

biaya

(kekerasan, pornografi, perjudian, penipuan,

masyarakat

dapat

dan sebagainya) khususnya untuk kalangan

menikmati layanan berbiaya murah. Regulasi

anak-anak dan remaja. Dalam beberapa tahun

pemerintah diperlukan untuk menghindari

terakhir isu keamanan dunia maya telah

monopoli pasar (Atmadji, 2012). Pada 2

menjadi perhatian pemerintah dan beberapa

Agustus 2016, Menteri Komunikasi dan

di antaranya telah ditindaklanjuti dengan

Informatika

regulasi.

interkoneksi

Nomor

agar

mengeluarkan Surat

1153/2016

tentang

Edaran

acuan

tarif

UU

No

8/1999

tentang

Perlindungan Konsumen dipandang belum

interkoneksi baru yang berlalu simetris.

mampu

Namun aturan ini menimbulkan polemik di

mengakomodir hak-haknya dalam transaksi

kalangan penyedia layanan dan sedang

e-commerce (Puslitbang APTIKA dan IKP,

diupayakan solusinya. Beberapa operator

2016). UU No. 19/2016 tentang Informasi

menginginkan penurunan tarif interkoneksi

dan Transaksi Elektronik (revisi UU Noo.

dengan tujuan untuk memberikan biaya yang

11/2008), PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang

lebih rendah ke konsumen, namun di sisi lain

Penyelenggaraan

pemberlakuan

Elektronik

operator

tarif

dipandang

simetris

ke

semua

melindungi

yang

konsumen

Sistem

dan

bertujuan

dan

Transaksi

memperkuat

merugikan penyedia

perlindungan transaksi digital dan aktivitas

dengan investasi infrastruktur yang lebih

menggunakan internet. Selain itu juga ada

banyak dan menurunkan motivasi untuk

Permen Kominfo Nomor 29/2006 tentang

membangun di daerah non-commercial dan

Pedoman

daerah perbatasan.

Authority, Permen Nomor 30/2006 tentang

Penyelenggaraan

Certification

Badan Pengawas Certification Authority

c. Security dan Costumer Protection

(CA), dan Permen Kominfo No. 20/2016

Makin tingginya jumlah masyarakat yang

tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam

berinteraksi dengan internet menimbulkan

Sistem Elektronik. CA adalah sebuah badan

kekhawatiran

dan

hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga

perlindungan konsumen. Meskipun belum

terpercaya yang menerbitkan sertifikat digital

ada undang-undang untuk mengatasi fokus

(SD) dan menyediakan keamanan yang dapat

tersebut

dipercaya

tentang

tetapi

keamanan

beberapa

regulasi

dan

oleh

para

pengguna,

dalam

kebijakan yang mendukung implementasinya

transaksi elektronik (Puslitbang APTIKA dan

sudah ada dan tersebar dalam beberapa fokus

IKP,

regulasi.

masyarakat dari serangan konten negatif

Terkait

penggunaan

internet,

2016). Adapun untuk

melindungi

213


internet, pemerintah melalui Kementerian

(“European Commision,” 2016). Dari sektor

Komunikasi

telekomunikasi,

dan

Informatika

memiliki

pemerintah

sedang

program edukasi internet sehat dan aman

menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri

sejak tahun 2009 untuk membentuk perilaku

untuk Standar Kualitas Layanan Akses

penggunaan internet sehat dan aman (cyber

Internet (ISP) untuk menjamin hak pengguna

ethic), CAKAP sejak 2013 untuk mendorong

dalam memperoleh kualitas akses internet

peningkatan potensi generasi muda untuk

yang lebih baik.

lebih cerdas memilih konten internet yang berguna dan sesuai etika, penerapan filter konten negatif (blacklist) seperti Trust positif

Beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar

atau Nawala bagi para Internet Service

menggelar

Provider (ISP), membangun sistem Whitelist

meningkatkan akses internet masyarakat

Nusantara tahun 2015 yang saat ini fokus ke

terutama di wilayah perdesaan, perbatasan,

institusi pendidikan, dan penyusunan peta

terluar, terpencil, dan non-commercial,

jalan perlindungan anak di dunia maya yang

antaranya: 1) Program Base Tranceiver

saat ini sedang memasuki tahap penyusunan

Station (BTS) Daerah Perbatasan. Program

drafting.

ini

Untuk

aduan

konten

negatif,

program

diselenggarakan

bantuan

untuk

menggunakan

di

dana

pemerintah memiliki Permen Kominfo No.

Kewajiban Pelayanan Universal/Universal

19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs

Service Obligation (KPU/USO) yang dititik

Bermuatan Negatif. Untuk mengawal upaya

beratkan pada pembangunan komprehensif

pemerintah

terhadap

dalam

penanganan

insiden-

infrastruktur,

aplikasi,

dan

insiden dunia maya, Indonesia membentuk

pendampingan (Kementerian Komunikasi

Indonesia Security Incident Response Team

dan Informatika, 2015) dan 2) Palapa Ring

on Internet and Infrastructure (ID-SIRTII)

yang

yang bertujuan untuk mengimbangi dengan

punggung sistem telekomunikasi nasional

kesiapan

untuk

dalam bentuk jaringan fiber optic untuk

meminimalisir dampak negatif dari jaringan

menghubungkan seluruh kabupaten dan kota

internet di Indonesia. Tim ini melakukan

di

sosialisasi dengan pihak terkait tentang

commercial dalam rangka pemerataan akses

keamanan

pita lebar dan beberapa program lainnya.

infrastruktur

sistem

strategis

informasi,

melakukan

pemantauan, pendeteksian, peringatan dini terhadap

ancaman

terhadap

jaringan

telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri

khususnya

pemanfaatan

dalam

pengamanan jaringan,

membuat/menjalankan/mengembangkan serta statistik keamanan internet di Indonesia 214

d. ICT Fund

Aspek

bertujuan

Indonesia

Demand

menyediakan

terutama

tulang

daerah

Pembangunan

non-

Internet

Broadband di Wilayah Perbatasan Sulawesi Utara 1. Usage and Adoption Internet Broadband Kemajuan pembangunan internet broadband di suatu wilayah tidak hanya dilihat dari


ketersediaan infrastruktur dan layanannya saja

yang mendorong tingginya penetrasi mobile

tetapi juga penggunaan dan adopsinya oleh

internet. Lebih lanjut, dalam penelitian juga

masyarakat.

Supply

diperhatikan

agar

dan

demand

perlu

diperoleh informasi bahwa sebanyak 100%

program-program

yang

responden atau semua responden yang memiliki

dilaksanakan dan mencapai tujuannya dengan

internet menggunakan akses mobile internet dari

tepat sasaran. Ada beberapa tipe akses internet

Telkomsel dan sebanyak 1,56% menggunakan

yang secara umum digunakan di Indonesia yaitu

Indosat. Kondisi ini dipengaruhi minimnya

narrowband seperti Telkomnet Instant, fixed

infrastruktur untuk tipe akes internet lainnya

broadband seperti Speedy, mobile broadband

seperti narrowband, fixed broadband, fiber optic,

seperti Telkomsel Flash (termasuk internet

dan satelit. Infrastruktur yang masih minim

dengan jaringan 3G), fiber optic, dan satelit.

sudah

menjadi

ciri

wilayah

perbatasan

(Bappenas, 2004). Misalnya saja di Kecamatan Melonguane

sebagai

kecamatan

ibukota

kabupaten, sulit ditemui jaringan atau akses fixed line

telepon

(jaringan

Telkom)

sehingga

masyarakat yang memiliki tipe akses internet tersebut masih kurang bahkan belum ada. Satu kondisi yang juga perlu dicermati dari Gambar 7 tersebut adalah responden yang tidak memiliki akses internet masih menunjukkan angka yang Gambar 7. Kepemilikan internet masyarakat berdasarkan jenis akses

cukup tinggi yaitu sebanyak 44,27%. Angka ini harus menjadi perhatian dalam pengembangan

Hasil

dominan

pembangunan broadband di wilayah ini karena

responden memiliki akses internet mobile (paket

merupakan salah satu faktor dan tolak ukur yang

data untuk mobile device seperti Telkomsel

menentukan tujuan tercapainya pembangunan

Flash, IM2, dan sebagainya yaitu sebanyak

internet broadband.

52,46%.

penelitian

menunjukkan

Fleksibilitas

menggunakan

perangkat

akses

dengan

mobile

seperti

smartphone atau tablet diyakini menjadi faktor

215


Gambar 8. Alasan masyarakat tidak memiliki perangkat internet

Gambar 8

menginformasikan bahwa

Selain biaya, beberapa responden juga

alasan utama responden tidak memiliki akses

menyatakan tidak membutuhkan internet

internet adalah karena biaya layanannya

(29,63%) sebagai alasan ketidakpemilikan

yang tinggi (33,33%). Persepsi tingkat biaya

akses internet padahal di dua kecamatan

berbeda-beda bagi setiap orang. Affordability

tersebut akses internet sudah ada meskipun

atau keterjangkauan harga berkorelasi erat

masih terbatas. Kurangnya pemahaman atas

dengan daya beli masyarakat apalagi wilayah

manfaat

perbatasan yang identik dengan tingginya

penggunaan internet menjadi salah satu

angka kemiskinan serta jumlah keluarga pra-

faktor

sejahtera

menganggap

(Bappenas,

2004).

Responden

yang

masih

dapat

diperoleh

melalui

adanya

masyarakat

yang

kehadiran

internet

belum

dengan tingkat ekonomi rendah tentu saja

dibutuhkan dan tidak terlalu penting dalam

menganggap layanan internet masih mahal,

kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui

sebaliknya kalangan menengah ke atas sudah

bahwa dalam satu bulan terakhir, hanya 57,67%

terjangkau atau murah. Jika pun akan

dari total responden yang menggunakan internet.

diberlakukan

Penggunaan internet yang dimaksud dalam

memiliki

persepsi

misalnya untuk

harga

harga

yang

layanan

asimetrik

kawasan Indonesia Timur

maka hendaknya tidak hanya dilihat dari biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di wilayah tersebut

penelitian ini adalah akses internet menggunakan akses milik sendiri, atau dapat pula milik orang lain

(keluarga,

teman,

tetangga)

maupun

menggunakan fasilitas umum yang disediakan (warnet, bantuan infrastruktur internet). Penetrasi

yang sebagian besar dibuat linear terhadap

internet di Indonesia tidak merata meskipun

harga layanannya, termasuk penetapan tarif

jumlahnya

interkoneksi,

kondisi

tahunnya. Internet World Stats membukukan

perekonomian masyarakat sebagai target

jumlah penggunan internet Indonesia yang

pengguna layanan.

mencapai 55 juta pengguna di tahun 2012. Angka

216

tetapi

juga

mengalami

peningkatan

setiap


ini menempatkan Indonesia di posisi keempat

dan fitur smartphone semakin mempermudah

pengguna internet terbanyak di Asia setelah Cina,

akses internet menggunakan perangkat ini.

India, dan Jepang pada tahun tersebut (Miniwatts

Panggilan suara dan video menggunakan layanan

Marketing Group, 2012). Pada bagian ini

internet menjadi lebih mudah dengan perangkat

persentase yang disajikan diperoleh dari jumlah

ini

responden

juga

perangkat lain seperti laptop atau tablet. Semakin

menunjukkan dominan responden menggunakan

banyaknya smartphone dengan fitur internet

smartphone untuk berinternet (92,65%) dengan

berharga murah juga diyakini menjadi pendorong

frekuensi penggunaan paling tinggi yaitu setiap

tingginya

hari (50,79%). Selain smartphone, responden

menggunakan smartphone. Jika dirata-ratakan,

juga sering menggunakan laptop (48,53%)

responden mengeluarkan Rp 209.528 untuk

dengan frekuensi 1 - 2 kali/minggu (36,36%),

akses internet per bulan. Di masa yang akan

komputer (29,41%) frekuensi 1 - 2 kali/minggu

datang

(60%), dan tablet (23,53%) frekuensi setiap hari

diimplementasikan secara masif, penggunaan

(50%). Adapun lokasi akses yang paling sering

smartphone diestimasi akan semakin meningkat

digunakan untuk aktivitas internet adalah rumah

dengan biaya akses yang semakin murah, melihat

(77,94%) dan di mana saja melalui hp (67,65%).

semakin

Sama halnya dengan akses mobile internet,

persaingan penyediaan paket layanan internet

penggunaan

broadband di antara provider.

tersebut.

Hasil

smartphone

penelitian

unggul

di

antara

dibandingkan

dengan

penetrasi

ketika

penggunaan

internet

banyaknya

menggunakan

internet

broadband

dan

telah

kompetitifnya

perangkat lainnya dalam pemakaian berinternet

Sebagaimana disebutkan bahwa dalam satu

karena fleksibilitas penggunaannya. Dengan

bulan terakhir hanya sebesar 56,67% responden

perangkat ini, masyarakat dapat mengakses

yang menggunakan internet, di sisi lain

internet di mana saja dan kapan saja selama

sekitar 43,33% responden tidak menggunakan

jaringan dan paket data tersedia. Konvergensi

internet dalam 1 bulan dengan berbagai alasan di

media yang berimplikasi pada keragaman fungsi

antaranya:

ada

Gambar 9. Alasan masyarakat tidak menggunakan akses internet

Analisis lebih lanjut terhadap penggunaan

penggunaannya.

Ketidakpahaman

berkaitan

internet menunjukkan bahwa sebagian besar

dengan differentiating competencies seseorang

responden tidak menggunakan layanan atau

yang

teknologi

berkinerja tinggi atau rendah. Dalam penggunaan

ini

karena

tidak

paham

dalam

membedakannya

dengan

individu

217


internet, kompetensi ini dapat didefinisikan

Gambar tersebut menunjukkan bahwa dominan

untuk membedakan individu yang mahir dan

responden

tidak mahir menggunakan internet (Fogg, 2004).

mengakses

Hasil ini dapat dikaitkan dan membuktikan

Kepopuleran jejaring sosial di masyarakat tidak

bahwa literasi internet masyarakat di wilayah

dapat diabaikan lagi. Saat ini jumlahnya semakin

perbatasan Provinsi

masih

banyak seperti facebook, twitter, path, dan

rendah. Kesuksesan implementasi teknologi juga

sebagainya. Penggunaan jejaring sosial pun

dipengaruhi oleh tingkat literasi masyarakat.

sudah mulai berkembang. Jika dahulu hanya

Tanpa literasi yang memadai, teknologi yang ada

digunakan untuk memperbaharui status, menjalin

tidak akan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat

silaturahmi dengan saudara atau teman, atau

(Indriani, 2015). Kehadiran internet telah banyak

media

memberikan pengaruh dalam aktivitas sehari-hari

digunakan sebagai media perdagangan elektronik

misalnya pendidikan (e-learning), bisnis (e-

(e-commerce) untuk memasarkan produk jualan

commerce),

(toko media online) serta publikasi dan interaksi

pemerintahan

kesehatan (e-health), aktivitas

Sulawesi

Utara

(e-government),

dan lainnya.

menggunakan jejaring

penyampaian

internet sosial

ekspresi,

untuk

(95,59%).

kini

mulai

Adapun

program pemerintah. Pemanfaatan jejaring sosial

penggunaan internet yang biasa

hendaknya diarahkan untuk tujuan produktif

dilakukan oleh responden yaitu:

seperti

e-commerce

tersebut

agar

manfaat

internet yang diharapkan yaitu peningkatan ekonomi dapat tercapai. Analisis hasil penelitian juga menemukan bahwa masyarakat mulai dapat menggunakan internet untuk aktivitas tingkat lanjut seperti internet banking, e-commerce, atau e-learning dan tidak hanya sekedar mengirim email, chatting, atau bermain game. Penelitian juga mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan atau akan dilakukan responden jika mendapatkan internet kecepatan tinggi/internet broadband Gambar 10. Aktivitas penggunaan internet

218

yaitu:


Gambar 11. Aktivitas penggunaan internet broadband

Internet broadband menawarkan pengalaman

pembelajaran online akan menjadi lebih menarik

penggunan yang lebih baik dibandingkan dengan

karena selain dapat dilakukan jarak jauh dan

internet pada umumnya. Kecepatan yang lebih

melibatkan banyak audiens dari berbagai tempat,

tinggi dan kualitas gambar yang lebih baik

kondisi lingkungan pembelajaran dapat dibuat

disinyalir dapat mendorong masyarakat untuk

se-real mungkin (mendekati aslinya). Yang

memanfaatkan teknologi ini ke aktivitas yang

cukup menarik adalah banyak responden yang

lebih produktif. Gambar 11 menunjukkan bahwa

juga menggunakan atau akan menggunakan

ketersediaan internet broadband

mendorong

internet broadband untuk mengakses pekerjaan

keluarganya

yang dahulu hanya dapat diselesaikan di tempat

responden

untuk

menyarankan

menggunakan internet (48,53%). Dengan upaya

kerja

ini, penetrasi internet broadband mungkin untuk

memperluas bisnis sampingan. Jika diamati

ditingkatkan. Selain itu beberapa responden juga

kedua aktivitas ini sangat produktif untuk

banyak

akan

meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat

pembelajaran

yang mana merupakan tujuan dari pembangunan

yang

menggunakannya

menggunakan untuk paket

dan

online. Dengan kecepatan yang tinggi dan kualitas

gambar

(video)

serta

untuk

mengoperasikan

dan

infrastruktur broadband ini.

yang lebih baik,

219


Gambar 12. Pengalaman penggunaan layanan internet dan internet broadband

memengaruhi

perubahan

pola

komunikasi

Gambar 12 menunjukkan bahwa dominan

responden (66,18%). Menanggapi pernyataan ini,

responden telah menggunakan layanan internet

pola komunikasi yang dimaksud masyarakat

sejak lebih dari 5 tahun yang lalu (39,17%).

adalah intensitas komunikasi langsung (tatap-

Sedangkan untuk internet broadband, dominan

muka) semakin rendah karena sudah dapat

belum memiliki pengalaman menggunakannya

dilakukan menggunakan media internet. Yang

(85,83). Meski demikian, jika gambar tersebut

mengkhawatirkan dan perlu untuk diawasi adalah

diamati, dapat diketahui bahwa telah ada

penggunaan internet yang berdampak pada

beberapa responden yang menggunakan internet

timbulnya kecanduan internet (39,71%) dan adat

broadband sejak lebih dari 5 tahun yang lalu

istiadat yang dirasa mulai menghilang (14,17%)

meskipun persentasenya masih sedikit (6,67%).

oleh beberapa responden. Pendapat ini merujuk

Hasil ini dapat saja mengindikasikan bahwa di

pada semakin banyaknya masyarakat yang

wilayah tersebut sudah ada layanan internet

mengesampingkan

broadband sejak lebih dari 5 tahun lalu tetapi

menyapa orang tua karena terlalu sibuk dengan

tidak menutup kemungkinan responden tersebut

aktivitas internet yang dilakukan. Dapat pula

menjawab demikian karena mengaksesnya di

dilihat beberapa kasus saling serang atau saling

wilayah lain yang ketersediaan layanan internet

menghina menggunakan media internet. Dampak

broadband-nya sudah sejak lama tersedia.

negatif ini harus dicarikan solusi agar tidak

Dari 56,67% responden yang menggunakan internet,

diketahui

beberapa

dampak

atau

adat

istiadat

misalnya

semakin meluas. Adapun manfaat dan dampak penggunaan internet broadband tidak jauh

manfaat penggunaanya. Dominan responden

berbeda

memperoleh manfaat dalam bentuk pengetahuan

konvensional. Dari 14,17% responden yang telah

yang bertambah (95,59%), komunikasi yang

menggunakan internet broadband, diperoleh

lebih

persentase sebagai berikut:

lancar

penghasilan/perekonomian

(83,82%),

dan

yang

baik

lebih

(25%). Lebih jauh internet ternyata juga mampu

220

dengan

penggunaan

internet


Gambar 13. Manfaat dan dampak penggunaan internet broadband

Penggunaan internet broadband diharapkan lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat

penelitian diperoleh data beberapa manfaat yang diharapkan responden dari penggunaan internet broadband yang disajikan dalam Gambar 14.

dibandingkan dampak negatif. Berdasarkan hasil

Gambar 14. Manfaat penggunaan internet broadband yang diharapkan

Mengacu pada harapan-harapan tersebut, program-program

pembangunan

internet

broadband hendaknya juga dapat disertai dengan program

yang dapat

mewujudkan

harapan

2. Capacity

Building

Pengguna

Internet

Broadband Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya

bahwa

program

pembangunan

tersebut. Misalnya saja untuk mendapatkan

internet

penghasilan/perekonomian yang lebih baik atau

diimplementasikan tidak hanya dalam bentuk

munculnya wirausaha baru, program internet

infrastruktur internet broadband tetapi juga

broadband bisa diintegrasikan dengan program

disertai

pelatihan penggunaan internet broadband untuk

(environment) termasuk pengembangan literasi

perdagangan online (e-commerce). ‘

masyarakat penelitian

broadband

dengan

pembentukan

sebagai ditemukan

seharusnya

lingkungan

penggunanya. bahwa

di

Dalam wilayah

perbatasan Provinsi Sulawesi Utara pelaksanaan sosialisasi/pelatihan tentang penggunaan TIK

221


secara umum dan internet secara khusus masih

sekedar sebagai media hiburan tetapi juga dapat

minim. Tercatat bahwa hanya 3,33% dari

memberikan dampak signifikan pada aspek lain

keseluruhan

seperti peningkatan pengetahuan (e-learning) dan

responden

menyatakan

pernah

mendapatkan sosialisasi/pelatihan penggunaan

perekonomian

TIK dan internet. Sosialisasi atau pelatihan TIK

generasi “digital native”. Digital native adalah

dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

generasi yang lahir setelah tahun 1980 ketika

atau

(BKD),

teknologi jejaring sosial digital lahir. Generasi ini

sedangkan sosialisasi atau pelatihan internet

memiliki karakter sangat aktif dalam penggunaan

dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan

jejaring teknologi digital dan memiliki kecakapan

Informatika, BPS, dan BKD.

dalam

Badan

Kepegawaian

Sebagaimana

Daerah

disebutkan

dalam

(e-commerce),

mengoperasikan

internet

(Asosiasi

terutama

teknologi

Penyedia

Jasa

bagi

berbasis Internet

pembahasan sebelumnya bahwa pemahaman dan

Indonesia, 2015). Adapun hasil pengukuran

keahlian

literasi masyarakat dalam penggunaan TIK

penggunaan

internet

dan

internet

broadband dapat dikaitkan dengan differentiating competencies. Hasil penelitian menunjukkan

berdasarkan P-CMM ditunjukkan pada Tabel 2. Tabel 2. Tingkat literasi penggunaan TIK

bahwa dominan responden sangat memahami bagaimana melakukan searching dan akses jejaring sosial menggunakan internet. Adapun tingkat penguasaan aktivitas internet dapat dilihat melalui Tabel 1.

TIK Handphone Komputer Laptop Tablet Internet/Broadband

Level 0 5.83 54.17 48.33 76.67 48.33

Level 1 17.50 22.50 19.17 10.00 9.17

Level 2 24.17 5.83 9.17 2.50 4.17

Level 3 11.67 5.83 8.33 2.50 7.50

Tabel 2 menunjukkan bahwa Tabel 1. Penguasaan terhadap aktivitas internet Aktivitas e-mail Chatting Web Browsing Searching E-Commerce Internet Banking Jejaring Sosial Download Blogging Game E-Learning Upload

RataRata 3.33 3.75 3.51 4.29 2.00 1.96 5.08 3.86 1.90 3.51 3.63 3.20

Bobot Keahlian 3 4 4 4 2 2 5 4 2 4 4 3

Keahlian Cukup Menguasai Menguasai Menguasai Menguasai Kurang Menguasai Kurang Menguasai Sangat Menguasai Menguasai Kurang Menguasai Menguasai Menguasai Cukup Menguasai

Level 4 3.33 4.17 4.17 2.50 5.00

Level 5 37.50 7.50 10.83 5.83 25.83

dominan

responden berada pada level 5 untuk penggunaan handphone/smartphone/mobile phone. Pada level ini, responden menggunakan handphone sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehariharinya di mana bahkan dapat memengaruhi perubahan perilaku dan budayanya sehari-hari. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk perangkat komputer, laptop, dan tablet yang dapat digunakan untuk berinternet, dominan responden masih berada pada level 0 yaitu

Tabel 1 menunjukkan bahwa

responden

sangat menguasai penggunaan internet untuk jejaring sosial. Adapun penguasaan chatting, web browsing, searching, download, game, e-learning berada pada tingkatan “menguasai”. Penggunaan jejaring sosial harus diarahkan tidak hanya 222

mereka belum mengetahui dan tidak peduli akan pentingnya teknologi tersebut. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada literasi internet/internet broadband. Di mana sejalan dengan alasan responden tidak mengunjungi fasilitas internet,


dominan responden juga tidak mengetahui dan

sebesar 30% sebagaimana dituangkan dalam

tidak peduli akan pentingnya internet (level 0).

Rencana Pengembangan Broadband Nasional.

Peningkatan penetrasi internet di Indonesia

Hasil menunjukkan bahwa alasan masyarakat

harus dibarengi dengan peningkatan pemerataan

tidak memiliki akses internet adalah karenabiaya

pengguna internet secara geografis. Upaya

layanannya yang tinggi (33,33%). Jika pun

pemerataan akses internet yang sedang dilakukan

terdapat

pemerintah melalui program Pita Lebar 2014 –

berpendapat

2019

penting/tidak

perlu

untuk

terus

didorong

karena

tempat/fasilitas internet butuh

pembangunan infrastruktur internet tidak hanya

mengunjungi/menggunakan

memiliki

korelasi

tersebut.

informasi

tetapi

dengan hak atas juga

terkait

masyarakat

broadband

tidak

sehingga

tidak

tempat/fasilitas

Surat Edaran Nomor 1153/2016

dengan

tentang acuan tarif interkoneksi baru yang

pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan,

berlalu simetris, dorongan untuk implementasi

dan

infrastructure sharing,

pemberdayaan

erat

akses

akses,

komunitas

tertinggal

serta program BTS

(Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia,

Perbatasan dan Palapa Ring adalah beberapa

2015).

regulasi yang diupayakan untuk mengatasinya. Analisis lebih lanjut juga menemukan bahwa

PENUTUP

masyarakat

Berdasarkan disimpulkan

hasil

bahwa

penelitian,

kondisi

dapat

perkembangan

pembangunan internet broadband di wilayah perbatasan Provinsi

Sulawesi

Utara

masih

rendah. Dari aspek supply, kondisi infrastruktur masih

sangat

kurang.

Meski

demikian

pemerintah daerah dan pemerintah pusat sedang berupaya untuk memenuhi kebutuhan internet masyarakat melalui pergelaran jaringan internet fiber optic dan ketersediaan akses (wi-fi kota). Ketersediaan

layanan

internet

broadband

berkualitas tinggi dengan tarif rendah dapat menjadi faktor pendorong peningkatan penetrasi internet

broadband.

Dari

aspek

demand,

meskipun proporsi rumah tangga yang sudah memiliki

akses

internet

(55,73%)

dan

menggunakan internet (56,67%) lebih dari 50%, namun nilai ini perlu ditingkatkan untuk dapat mencapai target penetrasi broadband nasional

lebihcenderung

memilih

menggunakan akses dan perangkat yang fleksibel seperti mobile internet dan smartphone untuk mengakses

internet

broadband.

Aktivitas

dominan seperti akses jejaring sosial harus diarahkan ke aktivitas produktif yang dapat meningkatkan perekonomian mereka. Kondisi saat ini adalah jumlah pengguna yang masih minim dan persepsi masyarakat bahwa internet tidak penting dalam aktivitas keseharianya perlu diubah dan didukung dengan infrastruktur, regulasi

ketersediaan

dan kebijakan,

serta

sosialisasi/pelatihan. Ketersediaan fasilitas dan layanan saja belumlah ideal bila tidak diiringi dengan kebijakan teknologi informasi terutama untuk pemakaian internet.

UU No. 8/1999

tentang Perlindungan Konsumen,

UU No.

19/2016

Transaksi

tentang

Informasi

dan

Elektronik (revisi UU No. 11/2008), PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik,

sistem

Whitelist 223


Nusantara, Permen Kominfo No. 19 Tahun 2014

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif,

Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai informan,

ID-SIRTII, Rancangan Peraturan Menteri untuk

rekan-rekan BPPKI Manado yang membantu

Standar Kualitas Layanan Akses Internet (ISP)

pengumpulan data, dan kantor BPPKI Manado

menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya

sebagai

menjamin akses internet broadband ke arah yang

memberikan kesempatan kepada peneliti untuk

lebih produktif. Adapun hambatan yang paling

merealisasikan penelitian ini.

dominan dalam mengakses internet adalah

DAFTAR PUSTAKA

ketidakpahaman dalam penggunaan internet. Faktor

ini

juga

mendasari

literasi

internet/internet broadband masyarakat pada level 0 yaitu tidak tahu dan tidak peduli akan pentingnya internet broadband dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar, dapat direkomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan pembangunan internet broadband

di wilayah perbatasan Provinsi

Sulawesi Utara yaitu penyusunan dan penetapan kebijakan serta regulasi seperti QoS

layanan,

tarif interkoneksi, dan infrastructure sharing yang dibuat dengan menjadikan daya beli masyarakat sebagai salah satu pertimbangannya. Selain itu distribusi perangkat mobile berharga murah (smartphone) juga perlu didorong dengan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produksi perangkat. Yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan literasi internet broadband masyarakat melalui sosialisasi atau pelatihan baik formal maupun nonformal. Dapat dilakukan on-the-spot atau langsung ke lokasi sasaran agar memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi.

UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih diucapkan kepada berbagai pihak antara lain pejabat di lingkungan instansi 224

sumber

pendanaan

yang

telah

3GPP. (2009). Technical Specification Group Services and System Aspects: End-to-end Multimedia Services Performance Metrics. Technical Report. Arkatut, R. (2013). Dampak Penggunaan Telepon Seluler Terhadap Pola Perilaku Remaja di Perbatasan (Studi kasus di Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang). Jurnal Ilmu Sosiatri, Vol. 2 Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. (2015). Profil Pengguna Internet Indonesia 2014. (Puskakom UI Jakarta, Ed.). Jakarta: Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Atmadji, E. (2012). Penentuan Harga pada Jaringan

Interkoneksi

Telekomunikasi:

Sebuah Studi Pustaka. Jurnal Sinergi, 1–8. Badran, M. F. (2012). The Impact of Broadband Infrastructure on Economic Growth in Some Arab and Emerging Countrieshal. Middle

Eastern

and

North

African

Economies, 278–310. Bappenas. (2004). Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Jakarta: Bappenas. BPPKI Manado. (2015). Studi Pemanfaatan Internet Broadband di Wilayah Perbatasan. Manado.


Curran, J., Fenton, N., & Freedman, D. (2016).

Maulidia, N., Rochimah, S., & Affandi, A.

Misunderstanding The Internet. Pedagoges:

(2013). Pengembangan Prosedur untuk

An International Journal, Vol. 11(No. 2),

Optimalisasi Kualitas Sistem & Layanan

270–277.

Jaringan TIK

European Commision. (2016). Retrieved from ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

The World. New York: Three Rivers Press. Hakim, M. F. (2015). Pengaruh Atribut Produk Kepuasan

Pelanggan

dan

ITIL.V3. In Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XVII Program Studi

Fogg, J. M. (2004). The Greatest Networker in

Terhadap

dengan COBIT4.1

(Studi

Kasus pada Pelanggan Speedy PT. Telkom Yogyakarta). Yogyakarta.

MMT-ITS. Miniwatts Marketing Group. (2012). Asia Stats: Internet usage in Asia. Retrieved from www.internetworldstats.com/stats3.htm. Piamrat, K., Ksentini, A., Viho, C., & Bonnin., J. M. (2008). QoE-aware Admission Control

Harahap, A. R. (2010). Tingkat Pemahaman

for Multimedia Applications in IEEE

Masyarakat Terhadap Aplikasi Komputer

802.11 Wireless Network. In Vehicular

dan Internet (Survey Terhadap Pengunjung

Technology Conference.

Warung Internet di 14 Kota Wilayah Kerja BBPPKI Medan). Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan, Vol. 11, 127–158.

Kesuksesan

Bambanglipuro.

Buletin

Nasib 4G Seperti 3G? Puslitbang APTIKA dan IKP. (2016). Laporan

Indriani, M. (2015). Pengaruh Literasi dalam Mendukung

PIH Kementerian Kominfo. (2015). Akankah

PLIK

di

Pos

Dan

Telekomunikasi, Vol. 13(No. 1), 35–42.

Akhir Study Ekonomi Digital di Indonesia: Sebagai Pendorong Utama Pembentukan Industri Digital Masa Depan. Jakarta. Robianto, R. (2016). Pengembangan Sistem

Kementerian

Komunikasi

dan

Informatika.

Pengendalian Traffic dan Web Filtering

(2012).

Komunikasi

dan

informatika

Pada Jaringan Internet Berbasis Hotspot.

Indonesia: Buku putih 2012. Jakarta: Badan Litbang SDM.

Jurnal IPTEKS Terapan, Vol. 10(No. 2). Setyanti, E. P. (2016). Pro Kontra Pandangan

Kementerian

Komunikasi

dan

Informatika.

Operator

(2015).

Komunikasi

dan

Informatika

Sharing Kemkominfo.

Indonesia: Buku Putih 2015. Jakarta: Badan Litbang SDM. MajalahICT. Kebijakan

Pemerintah

Interkoneksi

(2016).

Indonesia.

Standar

Network

Layanan

Telekomunikasi

Review

Seluler Masyarakat Kabupaten Kepulauan

Tarif.

Sangihe. Buletin Pos Dan Telekomunikasi,

&

MajalahICT, 13–16. Mastel.

Program

Wahab, R. A. (2013). Analisis Quality of Experience

(2015).

Terhadap

Vol. 11(No. 3), 173–188. Layanan

Internet

Widi, R. K. (2010). Asas Metodologi Penelitian:

from

Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah

Retrieved

http://www.mastel.id/standar-layanan-

Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian

internet-di-indonesia/

(Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu. 225


226

JURNAL PENELITIAN POS DAN INFORMATIKA ANALISIS PERKEMBANGAN

Recommend Documents