JURNAL PENELITIAN VOL. 10 PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA YOGYAKARTA ( Oleh : Triwati Rahayu, Suryadi) Abstrak Penerapan HAM sebagai pembentuk karakter merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karakter terkait dengan sikap individu sedangkan HAM terkait dengan hak hakiki masyarakat di dunia dan merupakan hak dasar yang secara kodrati telah melekat pada diri setiap manusia secara universal. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai tempat pendidikan generasi penerus bangsa yang dipersiapkan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dan sebagai tenaga ahli serta pemimpin di masa depan sangat strategis untuk menanamkan nilai–nilai HAM kepada para siswanya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan angket pada 10 SMA di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Pemahaman guru bahasa Indonesia terhadap HAM adalah semua responden sudah pernah mendengar dan mengetahui adanya HAM. Guru sebanyak 60% telah memahami sebagian substansi HAM, tetapi belum memahami seluruh substansi HAM. (2) Pemahaman siswa SMA terhadap HAM adalah semua responden sudah pernah mendengar dan mengetahui adanya HAM. Berdasarkan pusat informasi ternyata media internet dan buku pelajaran PKN lebih berperan untuk menyebarkan informasi tentang HAM pada siswa SMA di Yogyakarta. Siswa sebanyak 46% telah memahami sebagian substansi HAM, tetapi belum memahami seluruh substansi HAM. (3) Secara eksplisit dalam pengembangan materi mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA tidak ditemukan tema yang berkaitan dengan HAM. Hal ini dapat dipahami karena pengembangan materi pada mata pelajaran bahasa Indonesia cukup banyak dititipi tema– tema yang sedang menjadi perbincangan publik. Namun demikian, secara implisit materi pembelajaran bahasa Indonesia sudah dijabarkan dalam tema–tema yang terkait dengan HAM. Hal ini dapat dilihat pada tema pembelajaran jiwa nasionalisme, nondiskriminasi, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. (4) Penerapan hak asasi manusia secara implisit telah ada dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia walaupun secara eksplisit belum ditampilkan dalam perencanaan pengajaran. Proses pembelajaran bahasa Indonesia telah menerapkan HAM pada waktu diskusi. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Kata Kunci : HAM dan Karakter A. Pendahuluan Penerapan HAM sebagai pembentuk karakter merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karakter terkait dengan sikap individu sedangkan HAM terkait dengan hak hakiki masyarakat di dunia dan merupakan hak dasar yang secara kodrati telah melekat pada diri setiap manusia secara universal. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai tempat pendidikan generasi penerus bangsa yang dipersiapkan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dan sebagai tenaga ahli serta pemimpin di masa depan sangat strategis untuk menanamkan nilai–nilai HAM kepada para siswanya. Hak asasi pada hakekatnya merupakan hak yang bersifat universal yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai bentuk anugerah dari Allah yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia sesungguhnya bukan hal yang baru, perjuangan 13
JURNAL PENELITIAN VOL. 10 panjang untuk memerdekakan diri dari penjajahan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Pada dasarnya dalam nilai–nilai HAM sudah melekat nilai– nilai karakter sebuah bangsa sehingga kalau penerapan HAM itu terpenuhi sudah merupakan manifestasi karakter sebagai bangsa yang beradab. Permasalahan yang sekarang sedang hangat dibicarakan adalah upaya pemajuan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, pemerintah saat ini telah mengangkat permasalahan HAM tersebut sebagai agenda pembangunan nasional dan dicantumkan dalam gerakan nasional pada perencanaan pembangunan jangka menengah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Salah satu upaya penyebarluasan informasi HAM telah dikembangkan sistem pendidikan dan diseminasi HAM di semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada enam pilar utama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia (Yusuf, 2006:6). Masalah penegakan HAM bukan saja merupakan masalah yang dihadapi oleh negara–negara tertentu saja, melainkan sudah merupakan masalah yang sifatnya mendunia. Masalah ini akan selalu dihadapi oleh masyarakat internasional, tidak terkecuali Indonesia. Dengan demikian, persoalan HAM ini mengandung aspek universal, lintas budaya, dan lintas bidang ilmu. Pilar ketiga RANHAM Indonesia, yaitu pendidikan dan desiminasi HAM di semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan akan membawa dampak pada semua sektor pendidikan untuk dapat menerapkan HAM dalam berbagai komponen. Guru sebagai pembawa pesan bagi siswa–siswanya dituntut untuk dapat menerapkan permasalahan HAM ini dalam proses pembelajarannya. Kesiapan guru untuk merespon gerakan nasional tersebut sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan agenda nasional itu. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan HAM sebagai pembentuk karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas ini sangat penting untuk keberhasilan gerakan nasional tersebut. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai tempat pendidikan generasi penerus bangsa yang dipersiapkan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dan sebagai tenaga ahli serta pemimpin di masa depan sangat strategis untuk menanamkan nilai–nilai HAM kepada para siswanya. Siswa SMA merupakan calon pemimpin bangsa. Oleh karena itu, informasi HAM ini sangat dibutuhkan mereka agar mempunyai wawasan yang luas dalam memahami dan menanggapi berbagai macam situasi kehidupan. Pendidikan HAM sebagai pembentuk karakter dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar pada setiap mata pelajaran. Di Indonesia, sebagian nilai–nilai HAM tercermin dalam Pancasila yang telah diberikan di semua jenjang pendidikan. Hanya yang menjadi perhatian adalah strategi penyajian yang masih terkendala dalam pengembangan nilai–nilai Pancasila dan belum sampai pada tataran pengamalan nilai–nilai Pancasila. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan bersama. Salah satu alternatif yang dapat dilaksanakan adalah mengintegrasikan HAM sebagai pembentukan karakter ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai–nilai perilaku (karakter) kepada peserta didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai–nilai, baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Nilai karakter meliputi religius, jujur, cerdas, tangguh, demokratis, peduli, nasionalis, patuh pada aturan sosial, menghargai keberagaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, serta kemandirian (Kemendiknas dalam Cholisin, 2011: 3). Jika nilai karakter ini dapat terwujud ke dalam diri peserta didik, maka kehidupan bangsa yang cerdas sebagai tujuan bangsa Indonesia akan tercapai. Menurut Madya (2011: 14
JURNAL PENELITIAN VOL. 10 11) dua ciri kehidupan yang cerdas dapat diidentifikasi dari perilaku warga yang mengandung kebajikan/kemajuan bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa sebagai amalan ajaran–ajaran agama dan nilai–nilai Pancasila, dan penerapan ipteks. Kedua, jauh dari perilaku destruktif/merugikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Selama ini, proses pembelajaran belum banyak mengembangkan kemampuan berpikir dan menghubungkan informasi dengan kehidupan sehari–hari. Proses pendidikan di Indonesia tidak diarahkan membentuk manusia yang cerdas, memiliki kemampuan memecahkan masalah hidup, dan tidak diarahkan untuk membentuk manusia yang kreatif dan inovatif (Sanjaya, 2007:1-2). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendekatan pembelajaran aktif merupakan cara belajar yang baik bagi peserta didik dengan menggunakan semua inderanya dan dapat mengeksplorasi lingkungannya yang terdiri atas orang, objek, tempat, dan lingkungan hidup sehari–hari peserta didik. Keterlibatan aktif dengan objek dan gagasan ini mendorong peserta didik aktif berpikir untuk mendapatkan pengetahuan baru dan memadukannya dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya (DBE, 2010: 1). Perubahan pemikiran dalam proses pembelajaran yang inovatif dengan memakai metode yang berpusat pada peserta didik (student centered learning) bertujuan mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam proses tersebut, peserta didik diharapkan memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun sendiri pengetahuannya sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam. Metode integratif dapat dipakai untuk pengembangan program pembelajaran bahasa Indonesia yang dipadukan dengan pembentukan karakter peserta didik. Integratif adalah menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses pembelajaran. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa Indonesia diberi muatan HAM dalam tema pembelajarannya. Misalnya, tema “nondiskriminasi” dapat dikemas dalam bacaan untuk mengajarkan keterampilan membaca. Tema “hak untuk hidup”dapat dipakai untuk diskusi atau debat pada waktu mengajarkan keterampilan berbicara. Tema tersebut dapat dipakai untuk mengajarkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara terpadu. Tema–tema yang bernilai HAM tersebut masih dapat dibagi lebih kecil ke dalam topik–topik. Misalnya, tema “hak menggembangkan diri” dapat dibuat topik: hak untuk berkomunikasi, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, dan hak untuk mengembangkan seni budaya sesuai martabat manusia. HAM juga dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Contoh kegiatan mencari informasi dari berbagai media massa. Kegiatan pembelajaran tersebut dapat mengembangkan karakter kejujuran, kemandirian, kerja keras, kedisiplinan, keingintahuan, cinta ilmu, dan sebagainya. Kegiatan berdiskusi dapat mengedepankan kebebasan berpendapat. Hal ini dapat mengembangkan karakter percaya diri, kemandirian, tanggung jawab, demokratis, kesantunan, kejujuran, dsb. Salah satu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar peserta didik memiliki kemampuan menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Peserta didik diajak untuk mengapresiasi karya 15
JURNAL PENELITIAN VOL. 10 sastra yang bertemakan HAM dari karya bangsa Indonesia sebenarnya sudah menerapkan nilai nasionalisme dan menghargai keberagaman. B. Tujuan penelitian Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan secara cermat penerapan hak asasi manusia dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada SMA di kota Yogyakarta. C. Metode Penelitian Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat generating theory sehingga teori yang dihasilkan berupa teori subtantif. Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data. Dalam tahap pengumpulan data, data diperoleh dari wawancara dan angket pada pada guru dan siswa SMA di kota Yogyakarta. Peneliti menentukan teknik penarikan data yang bersifat selektif. Penentuan subjek penelitian ini bersifat sampel bertujuan purposive sampling yang terdiri dari 10 SMA yang berlokasi di Yogyakarta. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematik. D. Hasil Penelitian 1. Pemahaman Guru Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta Terhadap Hak Asasi Manusia Hasil penelitian pada rumusan permasalahan yang pertama diklasifikasikan berdasarkan pemahaman guru terhadap hak asasi manusia dan pemahaman guru terhadap Undang-Undang HAM. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 Pemahaman Guru Terhadap Hak Asasi Manusia No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Keterangan Mendengar dan mengetahui adanya HAM Mengetahui HAM dari Televisi dan radio Mengetahui HAM dari internet Mengetahui HAM dari surat kabar/majalah Memahami sebagian subtansi HAM Memahami seluruh substansi HAM Mengetahui HAM dari UU HAM Memahami sebagian substansi isi UU HAM Memahami seluruh substansi isi UU HAM
Jumlah 100% 100% 50% 70% 60% 0% 10% 10% 0%
Berdasarkan data, semua responden sudah pernah mendengar dan mengetahui adanya HAM. Informasi yang didapat berasal dari media televisi dan radio sebanyak 100% dari responden, sedangkan informasi dari surat kabar dan majalah sebanyak 70%, dan dari internet sebanyak 50%. Berdasarkan pusat informasi ternyata media audio visual dan visual lebih berperan untuk menyebarkan informasi tentang HAM. Padahal informasi tersebut umumnya memberitakan isu–isu yang berkembang di masyarakat, sehingga berita yang didengar dan dibaca lebih banyak berita tentang kekerasan dan politik yang dikaitkan dengan HAM. HAM sebenarnya mencakup seluruh kehidupan yang ada di masyarakat, namun yang menarik perhatian publik terkait diskriminasi, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, dan hak atas kebebasan pribadi.
16
JURNAL PENELITIAN VOL. 10 Guru sebanyak 60% telah memahami sebagian substansi HAM, tetapi belum memahami seluruh substansi HAM. Hal ini dapat dilihat karena 90% guru bahasa Indonesia belum pernah membaca UU HAM. Mereka mendapatkan informasi dari media massa yang beritanya terpotong–potong, sesuai dengan informasi yang aktual pada waktu berita ditayangkan. Undang–Undang HAM berdasarkan substansi isi mempunyai sepuluh aspek. Dari sepuluh aspek ini akan dicermati pemahaman guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Pemahaman guru terhadap aspek–aspek HAM dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2 Pemahaman Guru Terhadap Aspek–Aspek HAM No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Aspek-Aspek HAM Hak untuk hidup Hak mengembangkan diri Hak memperoleh keadilan Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan Hak turut serta dalam pemerintahan Hak wanita Hak anak Kewajiban dasar manusia Hak atas kebebasan pribadi
Mengetahui 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 90%
Memahami 50% 40% 70% 80% 60% 60% 90% 90% 40% 70%
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum guru sudah mengetahui aspek–aspek HAM, tetapi pemahaman terhadap aspek–aspek tersebut masih bersifat parsial dan belum memahami secara substansial isi dari aspek–aspek tersebut. Aspek yang dipahami guru dengan baik dapat terlihat pada tabel di atas, yaitu hak wanita, hak anak, dan atas rasa aman. Hal ini dapat terkait dengan pemberitaan di media massa yang lebih banyak menayangkan ketiga aspek tersebut. Hak wanita cukup banyak ditayangkan di media massa khususnya pada permasalahan keterwakilan wanita dalam keanggotaan badan legislatif. Begitu juga hak anak pada permasalahan pengasuhan anak. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak aman juga sering ditayangkan oleh media massa terkait dengan pasal 28, yaitu setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain. Pasal 30, yaitu setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Tabel 3 Pemahaman Guru Terhadap Aspek-Aspek Hak Anak No. 1. 2. 3. 4.
Aspek-aspek Hak Anak Menghormati orang tua, wali, dan guru Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman Mencintai tanah air, bangsa, dan negara Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
Mengetahui 100% 100%
Memahami 90% 80%
100% 100%
70% 80%
17
JURNAL PENELITIAN VOL. 10 No. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Aspek-aspek Hak Anak Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia Nondiskriminasi (tidak membedakan) Kepentingan terbaik bagi anak Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan hidup Penghargaan terhadap pendapat anak Identitas pada akta kelahiran
Mengetahui 100% 100% 100% 100%
Memahami 60% 90% 70% 60%
100% 50%
90% 40%
Aspek–aspek Hak anak dalam tabel di atas hampir semua sudah diketahui oleh guru, sedangkan pemahamannya juga sudah cukup baik. Dari berbagai aspek di atas, aspek identitas pada akta kelahiran pemahamannya masih cukup rendah, yaitu 40%. Aspek–aspek di atas sudah bukan lagi hal baru bagi guru karena aspek–aspek tersebut merupakan implementasi dari nilai–nilai karakter. Faktor–faktor yang mempengaruhi pemahaman guru terhadap hak asasi manusia dan Undang–Undang HAM adalah sebagai berikut ini. (1) Guru membutuhkan pemahaman HAM untuk diterapkan dalam tema pembelajaran bahasa Indonesia, namun karena pemahamannya secara substansial tidak menyeluruh sehingga tema–tema yang diambil juga yang diketahui saja. (2) Guru kurang tertarik mempelajari HAM melalui UU HAM, karena UU bersifat lugas dan tidak bersifat pragmatik. (3) Ada anggapan HAM merupakan permasalahan pemerintah sehingga kewajiban penyebarluasan informasi tentang HAM kurang disadari. (4) Informasi HAM di media massa banyak terkait dengan kekerasan, sehingga pemahaman HAM dikaitkan dengan kekerasan dan politik. (5) Buku–buku di perpustakaan sekolah yang bertema HAM sedikit. (6) Panitia RANHAM belum pernah memberi penyuluhan terhadap para guru. 2. Pemahaman Siswa Sekolah Menengah di Kota Yogyakarta Terhadap Hak Asasi Manusia Hasil penelitian pada rumusan permasalahan yang kedua ini diklasifikasikan berdasarkan pemahaman siswa terhadap hak asasi manusia dan pemahaman terhadap Undang–Undang HAM. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4 Pemahaman Siswa Terhadap Hak Asasi Manusia No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
18
Keterangan Mengetahui adanya HAM Mengetahui HAM dari televisi dan radio Mengetahui HAM dari internet Mengetahui HAM dari surat kabar/majalah Mengetahui HAM dari buku PKN Memahami HAM dalam bentuk memaknai anti kekerasan Mengetahui adanya Undang-Undang HAM Memahami sebagian substansi isi HAM Memahami seluruh substansi isi HAM
Jumlah 100% 54% 76% 33% 82% 80% 0% 46% 0%
JURNAL PENELITIAN VOL. 10 Berdasarkan data, semua responden sudah pernah mendengar dan mengetahui adanya HAM. Informasi yang didapat berasal dari media televisi dan radio sebanyak 54% dari responden, sedangkan informasi dari surat kabar dan majalah sebanyak 33%, dan dari internet sebanyak 76%. Informasi dari buku pelajaran PKN sebanyak 82%. Berdasarkan pusat informasi ternyata media internet dan buku pelajaran PKN lebih berperan untuk menyebarkan informasi tentang HAM pada siswa SMA di Yogyakarta. Padahal informasi internet yang dibaca siswa umumnya memberitakan isu–isu yang berkembang di masyarakat, sehingga berita yang didengar dan dibaca lebih banyak berita tentang kekerasan dan politik yang dikaitkan dengan HAM. Informasi HAM juga didapat melalui buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Informasi inilah yang diharapkan dapat memperjelas pemahaman HAM. Dari data ini, informasi dari internet diminati siswa sebanyak 46% telah memahami sebagian substansi HAM, tetapi belum memahami seluruh substansi HAM. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4, bahwa responden belum pernah membaca UU HAM. Mereka mendapatkan informasi dari media massa yang beritanya berdasarkan isu–isu yang berkembang di masyarakat. Tabel 5 Pemahaman Siswa Terhadap Aspek-Aspek HAM No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Aspek-aspek HAM Hak untuk hidup Hak mengembangkan diri Hak memperoleh keadilan Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan Hak turut serta dalam pemerintahan Hak wanita Hak anak Kewajiban dasar manusia Hak atas kebebasan pribadi
Mengetahui 75% 63% 80% 85% 76% 82% 65% 90% 80% 63%
Memahami 45% 40% 70% 64% 62% 60% 60% 75% 40% 55%
Berdasarkan tabel 5, siswa sudah mengetahui aspek–aspek HAM, tetapi pemahaman terhadap aspek–aspek tersebut masih bersifat parsial dan belum memahami secara substansial isi dari aspek-aspek tersebut. Aspek yang dipahami siswa dengan baik dapat terlihat pada tabel di atas, yaitu hak memperoleh keadilan dan hak anak. Hal ini dapat terkait dengan pemberitaan di internet yang lebih banyak menayangkan kedua aspek tersebut. Tabel 6 Pemahaman Siswa Terhadap Aspek-Aspek Hak Anak No. 1. 2. 3. 4.
Aspek-aspek Hak Anak Menghormati orang tua, wali, dan guru Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman Mencintai tanah air, bangsa, dan negara Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
Mengetahui 100% 100%
Memahami 94% 86%
100%
77%
100%
71%
19
JURNAL PENELITIAN VOL. 10 No. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Aspek-aspek Hak Anak Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia Nondiskriminasi (tidak membedakan) Kepentingan terbaik bagi anak Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan hidup Penghargaan terhadap pendapat anak Identitas pada akta kelahiran
Mengetahui 100%
Memahami 59%
100% 84% 92%
85% 58% 60%
85% 55%
59% 47%
Aspek–aspek Hak anak dalam tabel 6 hampir semua sudah diketahui oleh siswa, sedangkan pemahamannya juga sudah cukup baik. Dari berbagai aspek di atas, aspek identitas pada akta kelahiran pemahamannya masih cukup rendah, yaitu 47%. Aspek–aspek di atas sudah dipahami oleh siswa, tetapi mereka memahaminya berdasarkan pada nilai– nilai karakter bukan bagian dari hak anak. Misalnya, pada aspek menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; dan mencintai tanah air, bangsa, dan negara, mereka sudah memahami maksud aspek tersebut dengan baik. Aspek ini selalu diajarkan mulai tingkat dasar sampai SMA sehingga materi ini sudah tidak asing lagi bagi siswa. Faktor–faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa terhadap hak asasi manusia dan Undang–Undang HAM adalah sebagai berikut ini : (1) siswa kurang tertarik mempelajari HAM karena ada anggapan HAM merupakan permasalahan pemerintah dan lembaga HAM. (2) Informasi HAM di media massa banyak terkait dengan kekerasan, sehingga pemahaman HAM dikaitkan dengan kekerasan dan politik. (3) Buku–buku di perpustakaan sekolah yang bertema HAM sedikit. (4) Panitia RANHAM belum pernah memberikan penyuluhan terhadap para siswa. 3. Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Bahasa Indonesia pada Sekolah Menengah Atas Hasil penelitian ini akan dibahas menjadi dua hal, yaitu penerapan hak asasi manusia dalam kurikulum pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia dan penerapan hak asasi manusia dalam sumber pembelajarannya. Secara eksplisit pada pengembangan materi mata pelajaran bahasa Indonesiadi SMA tidak ditemukan tema yang berkaitan dengan HAM. Hal ini dapat dipahami karena pengembangan materi pada mata pelajaran bahasa Indonesia cukup banyak dititipi tema– tema yang sedang menjadi perbincangan masyarakat, misalnya, tema anti korupsi, lingkungan hidup, Undang–Undang Lalu Lintas, dan sebagainya. Namun demikian, secara implisit materi dalam pembelajaran tersebut dapat dijabarkan tema–tema yang terkait dengan HAM. Hal ini dapat dilihat pada tema pembelajaran pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, jiwa nasionalisme, nondiskriminasi, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Dari data yang ada, dapat disimpulkan bahwa tema pembelajaran belum mencantumkan tema HAM. Padahal, tema HAM tersebut sangat penting diketahui sejak dini oleh setiap warga masyarakat Indonesia agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sumber belajar terdiri atas buku–buku pelajaran bahasa Indonesia dan buku suplemen. Selain itu, buku–buku yang ada di perpustakaan, internet, dan media massa. Berdasarkan buku–buku yang dipakai guru terdapat unsur–unsur yang dapat dikaitkan dengan HAM, misalnya, membaca intensif artikel, resensi buku pengetahuan, 20
JURNAL PENELITIAN VOL. 10 menyampaikan intisari buku, menulis esai berdasarkan topik tertentu, mendengarkan informasi dari radio/TV, mengemukakan pendapat, dan sebagainya. Dalam memilih tema pembelajaran, 80% guru di kota Yogyakarta sudah memasukkan tema HAM dalam perencanaan pengajaran dan 100% guru menyatakan menganggap perlu memasukkan tema HAM dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada manusia. 4. Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Sekolah Menengah Atas di Kota Yogyakarta Berdasarkan data yang ada, penerapan hak asasi manusia secara implisit telah ada dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia walaupun secara eksplisit belum ditampilkan dalam perencanaan pengajaran. Tema–tema yang menyangkut hak dan kewajiban anak secara implisit telah dipakai khususnya pada kewajiban anak untuk menghormati orang tua, wali, guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; dan mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Tema–tema yang menyangkut hak anak secara implisit lebih banyak pada tema penghargaan terhadap pendapat anak dan identitas diri anak. Selain tema mengenai hak dan kewajiban anak, tema–tema yang secara implisit juga telah dipakai untuk tema dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, dan hak wanita. Dari berbagai tema yang ada, tema yang terkait dengan hak anak dipakai dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Hal ini sesuai dengan usia anak SMA yang masih dikategorikan anak–anak. Sekolah juga tidak membedakan anak–anak yang cacat fisik untuk ditempatkan pada kelas regular. Namun dari sarana yang harus digunakan pada anak–anak yang berkebutuhan khusus tersebut belum seluruhnya dipenuhi oleh pihak sekolah. Misalnya, pada anak tunanetra, sekolah belum menyediakan buku-buku bacaan dengan huruf Braille. Proses pembelajaran juga diperlakukan sama dengan anak-anak normal. Dalam pembelajaran diskusi, siswa sudah diajak untuk menghargai pendapat orang lain. Hal ini sebenarnya pembelajaran itu sudah menerapkan aspek penghargaan terhadap pendapat anak. E. Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Guru bahasa Indonesia sudah pernah mendengar dan mengetahui adanya HAM, tetapi belum memahami seluruh substansi HAM. Mereka mendapatkan informasi dari media massa yang beritanya terpotong–potong, sesuai dengan informasi yang aktual pada waktu berita ditayangkan. Siswa SMA sudah pernah mendengar dan mengetahui adanya HAM. Berdasarkan pusat informasi media internet dan buku pelajaran PKN lebih berperan untuk menyebarkan informasi tentang HAM pada siswa SMA di Yogyakarta. Siswa belum memahami seluruh substansi HAM. Secara eksplisit dalam pengembangan materi mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA tidak ditemukan tema yang berkaitan dengan HAM. Hal ini dapat dipahami karena pengembangan materi pada mata pelajaran bahasa Indonesia cukup banyak dititipi tema– tema yang sedang menjadi perbincangan publik. Namun demikian, secara implisit materi pembelajaran bahasa Indonesia sudah dijabarkan dalam tema–tema yang terkait dengan HAM. Hal ini dapat dilihat pada tema pembelajaran jiwa nasionalisme, nondiskriminasi, kebebasan berpendapat, dan sebagainya.
21
JURNAL PENELITIAN VOL. 10 Penerapan hak asasi manusia secara implisit telah ada dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia walaupun secara eksplisit belum ditampilkan dalam perencanaan pengajaran. Proses pembelajaran bahasa Indonesia telah menerapkan HAM pada waktu diskusi. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Daftar Pustaka Cholisin, 2011. “Peran Guru PPKN dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter” Makalah disajikan dalam Kuliah Umum di Universitas Ahmad Dahlan. DBE. 2010. Roll Out Alfhe I UAD: Pembelajaran Aktif di Sekolah dan Kunjungan Sekolah. Yogyakarta: UAD Yusuf, Agus Nugraha. 2006. “Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam Tahun 2005”dalam Buletin HAM. Jakarta: Dirjen HAM. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004— 2009 Madya, Suwarsih. 2011. “Optimalisasi Pemanfaatan TIK untuk Meningkatkan Mutu Hakiki Pendidikan”Makalah. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004— 2009 di Kota Yogyakarta. Sanjaya, Wina. 2007. Strategi Pembelajaran. Jakarta: Kencana. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
22
