Kebijakan Makroprudensial di Bank Indonesia - bi.go.id

makroekonomi dengan kebijakan makroprudensial. Keketatan Likuiditas, otoritas macro Recovery, Microprudential (Basel II) & Macroprudential Framework R...

162 downloads 642 Views 1MB Size
Kebijakan Makroprudensial di Bank Indonesia

Bank Indonesia

Sistem Keuangan

2

Sistem keuangan adalah kumpulan institusi dan pasar yang mana terdapat interaksi di dalamnya dengan tujuan mobilisasi dana dari surplus unit (pihak yang kelebihan dana) ke defisit unit (pihak yang kekurangan dana), dengan menggunakan instrumen keuangan.

Diambil dari: Frederic S. Mishkin – The Economics of Money, Banking and Financial Markets

Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan

3

• Adanya potensi peningkatan risiko pada perekonomian (e.g. financial innovation)

• Krisis pada lembaga & pasar keuangan berdampak signifikan pada perekonomian dan berbiaya besar (e.g. biaya krisis 97/98 Indonesia mencapai 51% dari PDB, biaya krisis di AS (Sept 2008 ) ditaksir >43% dari PDB (IIF, 2008), Social dan political costs sangat tinggi.) • Stabilitas sistem keuangan tidak saja mendukung stabilitas harga (dan makroekonomi) tetapi juga

pertumbuhan ekonomi. • Pengalaman krisis global menunjukkan bahwa stabilitas harga (saja) tidak cukup (necessary but not

sufficient) menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Rekomendasi IMF : o “BI should establish a Financial Stability Unit for conducting the micro and macro level analysis required to detect systemic vulnerability” (MAE Report - October 2002) o “….by June 2003 BI should established FSS unit… (LoI-IMF, 2003).

Tahun 2003 BI mulai berperan aktif dalam mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia, a.l melalui: a. Pembentukan Biro Stabilitas Sistem Keuangan (BSSK); serta b. Mengkomunikasikan hasil surveillance secara semesteran yang dituangkan dalam laporan perdana yang dikenal dengan nama Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.1

Atas dasar krisis 2008, FSB menekankan bank sentral untuk melengkapi kebijakan makroekonomi dengan kebijakan makroprudensial.

TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA

4

Kronologis implementasi makroprudensial di Bank Indonesia …

Krisis Perbankan (1997-1998)

Proses Restrukturisasi Perbankan (1998 – 2003)

Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (2003 - 2005)

Pembentukan OJK, Isu-isu yang masih berkembang…. (2012 - ….)

Penyempurnaan Kerangka Microprudential dan (Basel III, FSAP) (2009 - 2011)

Global Financial Crisis, Keketatan Likuiditas, Manajemen Krisis (2007 – 2008)

Pemisahan otoritas macro dan micro prudential

Departemen Kebijakan Makroprudensial (2013)

Recovery, Microprudential (Basel II) & Macroprudential Framework Reform

TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA

5

UU OJK No.21 Tahun 2011: • Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan, yang meliputi kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, akan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Sementara Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait aspek makroprudensial. • Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank ttt yang masuk systemically important bank dan/atau bank lainnya sesuai kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial.

Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Mencapai Dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Mengatur dan Mengawasi Bank baik Mikro

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Mencapai Dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah

Pengaturan dan Pengawasan Makro Prudensial

Makro

OJK

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

LANDASAN HUKUM – Khususnya UU OJK UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia memiliki mandat makroprudensial

Mandat Pengaturan

Design dan implementasi dari instrumen makroprudensial antara lain (i) LTV pada properti dan otomotif; (ii) LDR-RR; (iii) pengaturan pembatasan eksposur valas bank (Net Open Position, NOP); (iv) Countercyclical Capital Buffer; (v) Capital Surcharge, dll

Mandat Pengawasan

Termasuk off-site dan on-site supervision terutama untuk bank-bank yang termasuk dalam D-SIBs serta bank –bank lain dalam kaitannya dengan pelaksanaan mandat makroprudensial BI.

6

LANDASAN HUKUM – PBI MAKROPRUDENSIAL

7

PBI No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial tanggal 1 Juli 2014

Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

1

2

3

mencegah dan mengurangi risiko sistemik

mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas

meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan

KONSEP MAKROPRUDENSIAL Mikroprudensial

Mikroprudensial lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan.

8

Makroprudensial

Makroprudensial lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan.

Kegagalan kebijakan makroekonomi, kegagalan regulasi maupun kegagalan pasar yang menyebabkan krisis mendorong perlunya kebijakan makroprudensial “Keeping individual financial institutions sound is not enough. A broader approach is needed to safeguard the financial system”.

KONSEP MAKROPRUDENSIAL

9

Konsep risiko dalam perspektif mikroprudensial vs makroprudensial

Mikroprudensial (OJK)

Makroprudensial (BI)

• Risiko diukur dari tingkat kesehatan dan kinerja setiap institusi keuangan.

• Risiko diukur dari spillover dampak & biaya yg ditimbulkan, termasuk interaksi dgn makroekonomi. • Kesehatan & kinerja institusi keuangan tidak lagi menjadi syarat “perlu” bagi SSK apabila kegagalan/risiko pd 1 atau bbrp institusi tdk menimbulkan dampak signifikan pd sistem, dan tidak lagi menjadi syarat “cukup” apabila terdapat common risk factor, concentration risk.

• Tingkat kesehatan & kinerja (individu) institusi keuangan adalah “perlu” & “cukup” untuk menjaga SSK.

Mengapa berbagai risiko enjadi concern dalam sistem keuangan…

1. Bisnis Bank

10

• Menyalurkan dana jangka pendek nasabah menjadi pinjaman jangka panjang (maturity mismatch) • Mengambil leverage

Financial Fragility Hypothesis • Pasar Uang antar Bank • Penyelesaian transaksi nasabahnya

2. Network Effect melalui eksposur langsung dan sistem pembayaran

3. Information effect

a. Myopic view Ketidakpstian mengenai harga asset di masa depan b. Asymmetric information

uncertainty

 credibility

(Bandt dan Hartmann, 2000)

Risiko – risiko dalam mikroprudensial diagregatkan menjadi risiko sistemik dan dimitigasi oleh Kebijakan Makroprudensial

11

• Credit Risk Risiko kerugian karena debitur tidak melakukan pembayaran (prinsip maupun bunga).

• Interest Rate Risk Risiko nilai investasi akan berubah karena perubahan tingkat bunga dari asset.

• Exchange Rate / Currency Risk Risiko nilai investasi akan berubah karena perubahan nilai tukar dari asset.

• Liquidity Risk Risiko dimana suatu asset tidak dapat diperdagangkan karena tidak ada yang berminat memperdagangkan asset tersebut di pasar.

• Settlement Risk Risiko dimana transaksi asset tidak dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah dicapai sebelumnya, yaitu assetnya tidak disampaikan ketika uang tunai sudah dibayarkan atau uang tunainya tidak diberikan ketika assetnya sudah disampaikan.

• Market Risk Risiko nilai investasi akan berubah karena adanya pergerakan faktor-faktor pasar (biasanya karena sentimen atau karena fundamental makroekonomi).

Bagaimana Menuju Stabilitas Sistem Keuangan….. MONITORING & ANALISIS

Institusi Keuangan

Kondisi Makroekonomi

Pasar Keuangan dan Infrastruktur

Korporasi dan Rumah Tangga

PENILAIAN

Normal

Preventif

Mendekati tidak normal

Tidak Normal (Krisis)

Perbaikan

Resolusi

Stabilitas Sistem Keuangan

Modified from Schinasi (2006); Houben, Kakes, and Schinasi (2004).

12

KERANGKA KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL 5

6

Desain dan Implementasi kebijakan

Evaluasi efektivitas kebijakan

= Macroprudential Surveillance = Macroprudential Policy Design & Implementation

13

• Instrumen kebijakan makroprudensial

Elemen 2

Di bawah & mendekati threshold

1

2

3

4

Monitoring sistem keuangan

Identifikasi risiko

Penilaian risiko

Pemberian sinyal risiko

• Stress Scenario

• Kepada Internal (BI dan FKSSK) • Kepada Pasar, Institusi Keuangan dan Publik

• Indikator makroprudensial

• EWS • Prompt Indicator • Composite Indicator • Outlook

Elemen 1

melewati threshold

CMP

Crisis Resolution

Kondisi normal

Data, Informasi dan Riset (Harun, C. & Rachmanira, S., 2013)