Kebijakan Makroprudensial di Bank Indonesia
Bank Indonesia
Sistem Keuangan
2
Sistem keuangan adalah kumpulan institusi dan pasar yang mana terdapat interaksi di dalamnya dengan tujuan mobilisasi dana dari surplus unit (pihak yang kelebihan dana) ke defisit unit (pihak yang kekurangan dana), dengan menggunakan instrumen keuangan.
Diambil dari: Frederic S. Mishkin – The Economics of Money, Banking and Financial Markets
Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan
3
• Adanya potensi peningkatan risiko pada perekonomian (e.g. financial innovation)
• Krisis pada lembaga & pasar keuangan berdampak signifikan pada perekonomian dan berbiaya besar (e.g. biaya krisis 97/98 Indonesia mencapai 51% dari PDB, biaya krisis di AS (Sept 2008 ) ditaksir >43% dari PDB (IIF, 2008), Social dan political costs sangat tinggi.) • Stabilitas sistem keuangan tidak saja mendukung stabilitas harga (dan makroekonomi) tetapi juga
pertumbuhan ekonomi. • Pengalaman krisis global menunjukkan bahwa stabilitas harga (saja) tidak cukup (necessary but not
sufficient) menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Rekomendasi IMF : o “BI should establish a Financial Stability Unit for conducting the micro and macro level analysis required to detect systemic vulnerability” (MAE Report - October 2002) o “….by June 2003 BI should established FSS unit… (LoI-IMF, 2003).
Tahun 2003 BI mulai berperan aktif dalam mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia, a.l melalui: a. Pembentukan Biro Stabilitas Sistem Keuangan (BSSK); serta b. Mengkomunikasikan hasil surveillance secara semesteran yang dituangkan dalam laporan perdana yang dikenal dengan nama Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.1
Atas dasar krisis 2008, FSB menekankan bank sentral untuk melengkapi kebijakan makroekonomi dengan kebijakan makroprudensial.
TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
4
Kronologis implementasi makroprudensial di Bank Indonesia …
Krisis Perbankan (1997-1998)
Proses Restrukturisasi Perbankan (1998 – 2003)
Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (2003 - 2005)
Pembentukan OJK, Isu-isu yang masih berkembang…. (2012 - ….)
Penyempurnaan Kerangka Microprudential dan (Basel III, FSAP) (2009 - 2011)
Global Financial Crisis, Keketatan Likuiditas, Manajemen Krisis (2007 – 2008)
Pemisahan otoritas macro dan micro prudential
Departemen Kebijakan Makroprudensial (2013)
Recovery, Microprudential (Basel II) & Macroprudential Framework Reform
TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
5
UU OJK No.21 Tahun 2011: • Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan, yang meliputi kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank, akan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Sementara Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait aspek makroprudensial. • Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank ttt yang masuk systemically important bank dan/atau bank lainnya sesuai kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial.
Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
Mencapai Dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
Mengatur dan Mengawasi Bank baik Mikro
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
Mencapai Dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah
Pengaturan dan Pengawasan Makro Prudensial
Makro
OJK
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
LANDASAN HUKUM – Khususnya UU OJK UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia memiliki mandat makroprudensial
Mandat Pengaturan
Design dan implementasi dari instrumen makroprudensial antara lain (i) LTV pada properti dan otomotif; (ii) LDR-RR; (iii) pengaturan pembatasan eksposur valas bank (Net Open Position, NOP); (iv) Countercyclical Capital Buffer; (v) Capital Surcharge, dll
Mandat Pengawasan
Termasuk off-site dan on-site supervision terutama untuk bank-bank yang termasuk dalam D-SIBs serta bank –bank lain dalam kaitannya dengan pelaksanaan mandat makroprudensial BI.
6
LANDASAN HUKUM – PBI MAKROPRUDENSIAL
7
PBI No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial tanggal 1 Juli 2014
Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
1
2
3
mencegah dan mengurangi risiko sistemik
mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas
meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan
KONSEP MAKROPRUDENSIAL Mikroprudensial
Mikroprudensial lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan.
8
Makroprudensial
Makroprudensial lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dari individu lembaga keuangan.
Kegagalan kebijakan makroekonomi, kegagalan regulasi maupun kegagalan pasar yang menyebabkan krisis mendorong perlunya kebijakan makroprudensial “Keeping individual financial institutions sound is not enough. A broader approach is needed to safeguard the financial system”.
KONSEP MAKROPRUDENSIAL
9
Konsep risiko dalam perspektif mikroprudensial vs makroprudensial
Mikroprudensial (OJK)
Makroprudensial (BI)
• Risiko diukur dari tingkat kesehatan dan kinerja setiap institusi keuangan.
• Risiko diukur dari spillover dampak & biaya yg ditimbulkan, termasuk interaksi dgn makroekonomi. • Kesehatan & kinerja institusi keuangan tidak lagi menjadi syarat “perlu” bagi SSK apabila kegagalan/risiko pd 1 atau bbrp institusi tdk menimbulkan dampak signifikan pd sistem, dan tidak lagi menjadi syarat “cukup” apabila terdapat common risk factor, concentration risk.
• Tingkat kesehatan & kinerja (individu) institusi keuangan adalah “perlu” & “cukup” untuk menjaga SSK.
Mengapa berbagai risiko enjadi concern dalam sistem keuangan…
1. Bisnis Bank
10
• Menyalurkan dana jangka pendek nasabah menjadi pinjaman jangka panjang (maturity mismatch) • Mengambil leverage
Financial Fragility Hypothesis • Pasar Uang antar Bank • Penyelesaian transaksi nasabahnya
2. Network Effect melalui eksposur langsung dan sistem pembayaran
3. Information effect
a. Myopic view Ketidakpstian mengenai harga asset di masa depan b. Asymmetric information
uncertainty
credibility
(Bandt dan Hartmann, 2000)
Risiko – risiko dalam mikroprudensial diagregatkan menjadi risiko sistemik dan dimitigasi oleh Kebijakan Makroprudensial
11
• Credit Risk Risiko kerugian karena debitur tidak melakukan pembayaran (prinsip maupun bunga).
• Interest Rate Risk Risiko nilai investasi akan berubah karena perubahan tingkat bunga dari asset.
• Exchange Rate / Currency Risk Risiko nilai investasi akan berubah karena perubahan nilai tukar dari asset.
• Liquidity Risk Risiko dimana suatu asset tidak dapat diperdagangkan karena tidak ada yang berminat memperdagangkan asset tersebut di pasar.
• Settlement Risk Risiko dimana transaksi asset tidak dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah dicapai sebelumnya, yaitu assetnya tidak disampaikan ketika uang tunai sudah dibayarkan atau uang tunainya tidak diberikan ketika assetnya sudah disampaikan.
• Market Risk Risiko nilai investasi akan berubah karena adanya pergerakan faktor-faktor pasar (biasanya karena sentimen atau karena fundamental makroekonomi).
Bagaimana Menuju Stabilitas Sistem Keuangan….. MONITORING & ANALISIS
Institusi Keuangan
Kondisi Makroekonomi
Pasar Keuangan dan Infrastruktur
Korporasi dan Rumah Tangga
PENILAIAN
Normal
Preventif
Mendekati tidak normal
Tidak Normal (Krisis)
Perbaikan
Resolusi
Stabilitas Sistem Keuangan
Modified from Schinasi (2006); Houben, Kakes, and Schinasi (2004).
12
KERANGKA KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL 5
6
Desain dan Implementasi kebijakan
Evaluasi efektivitas kebijakan
= Macroprudential Surveillance = Macroprudential Policy Design & Implementation
13
• Instrumen kebijakan makroprudensial
Elemen 2
Di bawah & mendekati threshold
1
2
3
4
Monitoring sistem keuangan
Identifikasi risiko
Penilaian risiko
Pemberian sinyal risiko
• Stress Scenario
• Kepada Internal (BI dan FKSSK) • Kepada Pasar, Institusi Keuangan dan Publik
• Indikator makroprudensial
• EWS • Prompt Indicator • Composite Indicator • Outlook
Elemen 1
melewati threshold
CMP
Crisis Resolution
Kondisi normal
Data, Informasi dan Riset (Harun, C. & Rachmanira, S., 2013)
