KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN

Download gangguan jiwa):. – lifetime prevalence rates of mental disorders 12.2–48.6%,. – 12-month prevalence rates of mental disorders 8.4–29.1%. • ...

0 downloads 585 Views 5MB Size
KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA (DIT. P2MKJN) PADA RAKONTEK TAHUN 2018 Dr. dr. Fidiansjah, Sp.KJ, MPH DIREKTORAT P2 MASALAH KESWA & NAPZA

SISTEMATIKA PEMBAHASAN I.

•LATAR BELAKANG

II.

•EVALUASI KEGIATAN TA 2017 & 2018

III.

•KEBIJAKAN STRATEGIS P2MKJN

IV.

•RENCANA KEGIATAN TA 2019

V.

•PERAN PROV, UPT DAN RS JIWA

VI

•TANTANGAN

VII.

• RENCANA REKOMENDASI

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

I.

•LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG ISU GLOBAL ERA GOOD GOVERNANCE

1. PRASYARAT GOOD GOVERNANCE 2. TRANSFORMASI PEMERINTAHAN 3. EVOLUSI PENGELOLAAN SDM 4. MANAJEMEN PERUBAHAN

ISU NASIONAL; REFORMASI BIROKRASI

1. 2. 3. 4.

ANTI KKN RESTRUKTURISASI SISTEM PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK PROFESIONALSME SDM

TUNTUTAN; REVOLUSI MENTAL

Integritas -- Etos Kerja -- Gotong Royong

DEFINISI KESEHATAN UU.KES. No 36 Tahun 2009 ADALAH KEADAAN SEHAT BAIK SECARA FISIK, MENTAL, SPIRITUAL MAUPUN SOSIAL YANG MEMUNGKINKAN SETIAP ORANG UNTUK HIDUP PRODUKTIF SECARA SOSIAL DAN EKONOMIS. UNSUR KESEHATAN PARIPURNA

TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN (UU KESWA NO 18/2014) • Terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. • Perlu berbagai upaya kesehatan termasuk upaya kesehatan jiwa dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. • Upaya kesehatan jiwa harus diselenggarakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemda, dan/atau masyarakat. • Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa. • Meningkatkan mutu upaya layanan kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta • Memberikan kesempatan bagi ODMK dan ODGJ melaksanakan kewajibannya sbg warga negara RI.

WMHD 2012 Depression: A Global Crisis NO

BEBAN GLOBAL PENYAKIT PENYEBAB UTAMA BEBAN PENYAKIT BERDASARKAN DALYS

1990

2020

WHD 2017 Depression: LET’S TALK 2030

1

Infeksi pernafasan bawah

Penyakit jantung iskemik

HIV/AIDS

2

Diare

DEPRESI MAYOR UNIPOLAR DEPRESI MAYOR UNIPOLAR

3

Keadaan yang timbul pada periode perinatal

Kecelakaan lalu lintas

4

DEPRESI MAYOR UNIPOLAR

Penyakit Serebrovskuler

5

Penyakit jantung iskemik

PPOK

6

Penyakit Serebro vaskuler

Infeksi pernafasan bawah

Penyakit Jantung Iskemik

(Global Burden of Disease – WHO)

MASALAH KESEHATAN JIWA GLOBAL • Bunuh diri merupakan penyebab kematian no.2 terbanyak di dunia pada usia 15-29 tahun WHO, Preventing Suicide: A Global Imperative, 2014 • 350 juta orang di dunia diestimasikan mengalami depresi, dan depresi merupakan penyebab disabilitas utama di dunia WHO, Depression: A Global Crisis, 2012

• Estimasi dari penelitian epidemiologi berbasis komunitas di seluruh dunia (tentang gangguan jiwa): – lifetime prevalence rates of mental disorders 12.2–48.6%, – 12-month prevalence rates of mental disorders 8.4–29.1% WHO, Mental Health Gap Action Programme, 2008

• Gangguan mental emosional – gejala-gejala depresi dan anxietas pada usia ≥15 tahun sebesar 6% atau sebesar >14 juta jiwa • Gangguan jiwa berat (psikosis) – gejala-gejala psikosis sebesar 1.7/1000 atau sebesar >400.000 jiwa.

6.0%

1.7 per mil

INDONESIA : 1.7

SITUASI TERKAIT DATA PASUNG

3/21/2018

Cat: Kriteria Eksklusi: (1). Pindah ke provinsi lain; (2). Meninggal setelah ditemukan dan belum sempat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa; (3). Penolakan dari 12 keluarga atau masyarakat

STATUS KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA 30% Aborsi Ilegal 2,1-2,4 Juta Remaja Perempuan

36.9% AIDS pd usia produktif 20-29 thn

CEDERA: • Usia 5-11 tahun 9.7%, • Usia 15-24 tahun 11.7% (Riskesdas 2013),

ASFR 15-19 th : 48/1000

Seks Pranikah: 15-19 Thn Laki-laki : 4,5 % Perempuan : 0,7 % (SDKI 2012) Umur Pertama Pacaran Umur : 12-14 : + 26 % Umur : 15-17 : + 46 % Pengetahuan Kespro Rendah

Merokok/ Terpapar asap rokok

MERASA KESEPIAN: Perempuan 11,4 % Laki-laki 19,6% (Survey Kes Sekolah, Depok 2006)

Karies Usia 12 Tahun 29.8%, Usia Diatas 12 Tahun 43.9% (Riskesdas 2007),

PHBS Rendah (CTPS dgn Benar ) 17,2 % ( 10-14 Th) 23,6% 15-14 Th) (Riskesdas 2010)

Kurang Aktifitas fisik Usia 10-14 tahun : 49.6%, Usia 15-19 tahun : 35.4% (Riskesdas 2013)

FAKTA KEKERASAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

% 84

% 45

% 40

Siswa Mengaku Pernah Mengalami Kekerasan Di Sekolah

Siswa Laki-laki Menyebutkan Bahwa Guru Atau Petugas Sekolah Merupakan Pelaku Kekerasan

Siswa Usia 13-15 Th Melaporkan Pernah Mengalami Kekerasan Fisik Oleh Teman Sebaya

ICRW, 2015

ICRW, 2015

UNICEF, 2014

% 75

% 22

% 50

Siswa Mengakui Pernah Melakukan Kekerasan Di Sekolah

Siswa Perempuan Menyebutkan Bahwa Guru Atau Petugas Sekolah Merupakan Pelaku Kekerasan

Anak Melaporkan Mengalami Perundungan (Bullying) Di Sekolah

ICRW, 2015

ICRW, 2015

UNICEF, 2015

FAKTA TERKINI GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA

PENYAKIT PENYERTA DIKALANGAN PECANDU HIV-AIDS 9% 15% 18%

23%

11%

Tuberkulosis

Penyakit Paru Lainnya Hepatitis C Depresi dan gangguan jiwa lainnya

(SURVEI BNN, 2014) 16

New Psychoactive Substance (NPS)

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

II.

•EVALUASI KEGIATAN 2016, 2017& 2018

TUJUAN PROGRAM DAN KEGIATAN DIT. P2MKJN Meningkatkan kesehatan jiwa dan NAPZA

Program dan kegiatan terutama promotif, preventif, tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif melalui pendekatan siklus kehidupan dan kelompok berisiko

1.

Menyiapkan Kebijakan dan NSPK

Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan provinsi, kab/kota, dan UPT

2.

Meningkatkan kualitas SDM

Melaksanakan advokasi, sos, pelatihan dan pendidikan

3.

Menurunkan kesenjangan masalah kesehatan jiwa dan Napza

antara lain: pengobatan, akses, rujukan, tenaga kesehatan jiwa, layanan keswa berbasis masyrakat.

4.

Memperjuangkan HAM

Meniadakan pemasungan, penelantaran, stigmatisasi, diskriminasi

5.

Melaksanakan IPWL

Meningkatkan akses layanan rehabilitasi medis bagi penyalahgunaan NAPZA dan penyediaan dana klaim IPWL

6.

Meningkatkan upaya promotif dan preventif keswa dan NAPZA

Menyediakan media KIE dan deteksi dini keswa dan NAPZA

7.

Meningkatkan mutu dan layanan keswa dan NAPZA

Terakreditasi dan meningkatkan jumlah layanan keswa dan NAPZA

SASARAN KEGIATAN DIT. P2MKJN 1.

Lintas Program

Kemenkes

2.

Lintas Sektor

Lintas Kementerian, Lembaga,

3.

Institusi

4.

Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan

5.

Keluarga

Orang tua dan anak-anak

6.

Masyarakat

Pendekatan siklus kehidupan

KKP, BTKL, Puskesmas, Klinik, RS Umum, RS Jiwa Antara lain: dokter, perawat, psikolog klinis, analis laboratorium, penata rontgen, kader kesehatan dsbnya

HASIL DETEKSI DINI 700 SISWA TINGKAT SMA DAN SEDERAJAT DI LIMA (5) WILAYAH DKI JAKARTA TAHUN 2016

Berdasarkan tabel diatas siswa yang mempunyai emosional normal sebanyak 627 siswa dengan persentase 89.6 %, sedang sebanyak 44 siswa dengan persentase 6.3 % dan gejala emosional yang tidak normal sebanyak 29 siswa atau 4.1 %.

siswa yang mempunyai perilaku normal sebanyak 581 siswa dengan persentase 83.0 %, yang sedang sebanyak 76 siswa dengan persentase 10.9 % dan masalah perilaku yang tidak normal sebanyak 43 siswa atau 6.1 %.

HASIL DETEKSI DINI 700 SISWA TINGKAT SMA SEDERAJAT DI LIMA (5) WILAYAH DKI JAKARTA TAHUN 2016

Berdasarkan tabel diatas siswa yang normal sebanyak 661 siswa dengan persentase 94.4 %, yang sedang sebanyak 29 siswa dengan persentase 4.1 % dan yang hiperaktifitas sebanyak 9 siswa atau 1.3 %.

Berdasarkan tabel diatas siswa yang normal sebanyak 540 siswa dengan persentase 77.1 %, yang sedang sebanyak 148 siswa dengan persentase 21.1 % dan yang mempunyai masalah teman sebaya sebanyak 12 siswa

HASIL DETEKSI DINI 700 SISWA TINGKAT SMA SEDERAJAT DI LIMA (5) WILAYAH DKI JAKARTA TAHUN 2016

Berdasarkan tabel diatas siswa yang normal sebanyak 642 siswa dengan persentase 91.7 %, yang sedang sebanyak 49 siswa dengan persentase 7.0 % dan yang mengalami prososial (tidak normal) sebanyak 9 siswa atau 1.3 %.

Berdasarkan tabel diatas siswa normal sebanyak 597 siswa dengan persentase 85.3 %, yang sedang sebanyak 84 siswa dengan persentase 12.0 % dan yang mengalami kesulitan (tidak normal) sebanyak 19 siswa atau 2.7 %.

Melalui MMHS dapat dilaksanakan 1. Pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dilingkungan sekolah melalui penyuluhan, deteksi dini (skrining) dan konseling masalah kesehatan jiwa. 2. Dari hasil Siswa yang telah mengisi Instrumen SDQ sebanyak 700 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 315 orang (45 %) dan siswa perempuan sebanyak 385 orang (55 %) diperoleh: a. Masalah kesulitan sedang sebanyak 84 siswa dengan persentase 12.0 % dan masalah kesulitan tidak normal sebanyak 19 siswa atau 2.7 %. b. Masalah prososial sedang sebanyak 49 siswa dengan persentase 7.0 % dan masalah prososial tidak normal sebanyak 9 siswa atau 1.3 %.

INDIKATOR RENSTRA & RKP NON PRIORITAS DI P2MKJN, P2P - KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG 30% SEKOLAH SMA & YANG SEDERAJAT MENYELENGGARAKAN UPAYA KESWA DAN NAPZA CAPAIAN TARGET : • TAHUN 2017 : 30 % SEKOLAH DI 5 PROVINSI • TAHUN 2018 : 30 % SEKOLAH DI 19 PROVINSI • TAHUN 2019 : 30 % SEKOLAH DI 34 PROVINSI

KRITERIA SEKOLAH MENYELENGGARAKAN KESWA & NAPZA ADALAH MEMENUHI SALAH SATU DIBAWAH INI: 1. 2. 3. 4.

Penyuluhan Keswa dan /Napza Deteksi dini atau skrining masalah / gangguan keswa dan Napza Memiliki Buku Rapor Kesehatanku Guru BK terlatih keswa dan / Napza

DATA 30% SMA & SEDERAJAT MENERIMA PAKET MEDIA KIE & UPAYA KESWA TAHUN 2017-2019 

Aceh 





230







Sulbar





528



1704

487





110



DI Yogyakarta 

132

176

Papua 

Maluku 

429 NTT

1001

1580

57

167

Sulsel



NTB

Jawa Timur 



Sultra

141

Jawa Tengah 

Banten Jawa Barat



44

DKI Jakarta

94

Bali

Babel

85



391



Pabar

135

Sulteng

Kalsel

Lampung 

Sulut 



116

49

151

185

339 



Kaltim

77



Bengkulu



Gorontalo

138

Jambi

Sumatera Selatan

33

Kalteng

Kep Riau Sumatera Barat



Malut

311 

229



779

Riau

293

Kaltara

Kalbar

Sumatera Utara



350

249

133

117

TARGET DAN REALISASI 30% SMA DAN YANG SEDERAJAT MENERIMA PAKET MEDIA KIE DAN MENYELENGGARAKAN UPAYA KESWA DAN NAPZA DI 5 PROVINSI TA 2017

TARGET 30% SMA & SEDERAJAT YANG MENYELENGGARAKAN KESWA & NAPZA TAHUN 2017-2019

TARGET 30% SMA & SEDERAJAT DI PROVINSI YANG MENERIMA MEDIA KIE TAHUN 2017-2019

PELATIHAN KECAKAPAN HIDUP BAGI GURU DI LIMA PROVINSI TAHUN 2017

JUMLAH KAB/KOTA YANG PUSKESMASNYA MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA TAHUN 2017 (187 KAB/KOTA) Sumatera Utara  9 Kab/Kota

Aceh 

Riau  4 Kab/Kota

23 Kab/Kota

Sumatera Barat 

Kalbar  2 Kab/Kota 

Kalteng 5 Kab/Kota

Kep Riau  4 Kab/Kota

Kaltim  3 Kab/Kota

Malut  5 Kab/Kota

Gorontalo  5 Kab/Kota

19 Kab/Kota

Sumatera Selatan  17 Kab/Kota

Jambi  4 Kab/Kota

Sulteng  1 Kab/Kota Sultra  3 Kab/Kota 

DKI Jakarta  2 Kab/Kota Banten  5 Kab/Kota

Jawa Barat  10 Kab/Kota

Bali 9 Kab/Kota

Jawa Tengah  15 Kab/Kota Jawa Timur  18 Kab/Kota DI Yogyakarta  5 Kab/Kota

Sulsel  5 Kab/Kota NTT  1 Kab/Kota NTB  10 Kab/Kota

DATA TEMUAN KASUS PASUNG (DES 2017) Sumatera Utara  127

Aceh  133

Riau  40



Kaltara  8 Malut  5

Kalteng  181

Kep Riau  27

Sumatera Barat

Kalbar  40

Gorontalo  14

Kaltim  38

Sulut 20



9060

Jambi  70

Sumatera Selatan  601

Bengkulu  39

Lampung  69 Babel  27

DKI Jakarta  0 Banten  12 Jawa Barat  106

Kalsel 51



Bali  68

Sulteng  132 Sultra  96 Sulsel  202 NTT  57

Jawa Tengah  197 Jawa Timur  1463 DI Yogyakarta  24

NTB  616

Pabar  3

Maluku  2

PROGRAM WAJIB LAPOR DAN REHABILITASI MEDIS • Salah satu indikator dalam RPJMN 2015-2019  Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebagai institusi penerima wajib lapor (IPWL) Pecandu Narkotika yang aktif • Kriteria IPWL Aktif: – Fasyankes yang menerima pasien wajib lapor dan menjalankan rehabilitasi medis napza – Fasyankes yang menjalankan upaya promotif dan preventif

PETA INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) TAHUN 2016 Aceh: 32

Kaltim: Kaltara: 2 40 Sumut: 17 Kepri: 3 Gorontalo: 4 Malut: 3 Kalteng: Riau: 8 Kalbar: Sulut: 12 3 Sumbar: 29 Jambi: 10 10 Papua Sulbar: 1 Maluku: Barat: 1 Kalsel: 16 Babel: 21 Sumsel: 9 Sulteng: 3 Papua: 4 6 Sultra: 5 Bengkulu: 79 Lampung: DIY: 8 24 Banten: 8 Jateng: 23 Sulsel: 12 Jabar: 24 Jakarta: 30 Jatim: 34 NTT: 8 NTB: 4 Bali: 10

Keterangan: - Jumlah IPWL : 549 (2016) tersedia di 34 Provinsi

34

Jumlah IPWL

CAPAIAN REHABILITASI 2011-2017 Jenis Perawatan

3067

4628 Rawat Jalan

Rawat Inap

JUMLAH PASIEN YANG DIREHABILITASI : 7.695

TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) RENSTRA DAN RKP TA 2017

TARGET

CAPAIAN S.D TRIWULAN 3

%

1.

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

100 Kab/Kota

112 Kab/Kota

112%

2.

Jumlah Kabupaten/Kota yang Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

180 Kab/Kota

187 Kab/Kota

104%

3.

Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA minimal di 30% SMA dan yang sederajat

5 Prov (4716 sekolah)

5 Prov (4945 sekolah)

NO

INDIKATOR

104,8%

ROK DIT P2MKJN TA 2018 Bulan

No

Kegiatan

1

2 3 4

5

6 7 8 9

1 0

1 1

1 2

1. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DI SEKOLAH

1. 2. 3. 4. 5.

Pengadaan Barang dan Jasa (Pencetakan dan Pengiriman Paket Media KIE) ke 14 Provinsi Pertemuan advokasi dan koordinasi LP/LS kesehatan iiwa anak dan remaja di 14 Provinsi Pelatihan keterampilan sosial bagi guru di 16 Provinsi Deteksi dini keswa dan napza melalui layanan kesehatan jiwa bergerak (MMHS) untuk 4 kali gerak Sosialisasi pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja di 3 Provinsi

37 37

ROK DIT P2MKJN TA 2018 Bulan No

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

2. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GANGGUAN JIWA DI PUSKESMAS DAN MASYARAKAT 1. Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa 2. Sosialisasi Program Bebas Pasung ( MITRA ) 3. Supervisi Program dan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas 4. Pertemuan Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Demensia di 7 Provinsi 5. Workshop Keswa Khusus Calon Jamaah Haji Lansia 6. Sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demensia 7. Sosialisasi Keswa Lansia Terintegrasi ( MITRA ) 8. Penyusunan Materi KIE Keswa Bagi Konseling PraNikah 9. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Deteksi Dini dan Tata Laksana Masalah Kesehatan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas 10. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Pengelolaan Masalah Kesehatan Jiwa di Masyarakat Bagi Relawan di Yogyakarta

38 38

ROK DIT P2MKJN TA 2018 N o

Kegiatan

Bulan 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3. PENCEGAHAN DAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) 1.

2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

Revisi Petunjuk Teknis Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Peningkatan Keterampilan Asesmen dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Narkotika Pelatihan Skrining Napza dengan Menggunakan ASSIST bagi Petugas Kesehatan di KKP dan BTKL Peningkatan Keterampilan Interpersonal dalam Pencegahan Penyalahgunaan Napza pada Remaja bagi tenaga penjangkau Sosialisasi Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Napza pada Masyarakat di Banyuwangi dan Bondowoso Sosialisasi Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Napza pada Masyarakat di Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Barat Evaluasi Proses Penanganan Penyalahgunaan Inhalansia pada Anak dan Remaja Pertemuan Koordinasi Program Rehabilitasi Medis

9.

Supervisi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan Napza 10. Penyusunan Media KIE Lembar Balik Pencegahan dan Pengendalian Masalah Penyalahgunaan Napza 11. Penyediaan Dana Klaim IPWL Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Napza

39

ROK DIT P2MKJN TA 2018 Bulan

No

Kegiatan 1

2 3

4

5 6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

3. PENCEGAHAN DAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) 1. 2.

Revisi Modul Pelatihan PTRM dan Konseling PTRM Pelatihan Konseling PTRM

3.

Pelatihan PTRM

4.

Pertemuan Evaluasi PTRM

5.

Pelaksanaan Supervisi : (43,445,478 jt) a. Jawa Timur ( 26-28 Maret) b. Jawa Tengah (5-7 Maret) c. DIY ( 2 April) d. Jambi (26 April)

40

TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) RENSTRA DAN RKP DIT P2MKJN TA 2018 INDIKATOR

NO

1.

2.

3.

INDIKATOR

TARGET

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian 150 masalah penyalahgunaan Napza di Kab/Kota Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Jumlah Kabupaten/Kota yang Puskesmas menyelenggarakan 230 upaya kesehatan jiwa Kab/Kota Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya 19 Prov pencegahan dan pengendalian (8648 SMA) masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA minimal di 30% SMA dan yang sederajat

CAPAIAN

%

118 Kab/Kota

78,6

187 Kab/Kota

85

5 Prov (4945 SMA)

26,3

41

DUKUNGAN DIT P2MKJN DI PROVINSI KEGIATAN DEKON TA 2018

NO

KEGIATAN

1

Pelatihan Peningkatan Keterampilan Sosial Bagi Guru (19 Provinsi)

2

Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa bagi Dokter dan Perawat di Puskesmas (11 Provinsi )

3

Pelatihan Pemberdayaan Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Napza (12 Provinsi)

TOTAL

42

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

III.

•KEBIJAKAN STRATEGIS P2MKJN

SOTK : PERMENKES NO 64 /2015 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIREKTORAT MASALAH KESEHATAN JIWA ANAK DAN REMAJA

SEKSI KESEHATAN JIWA ANAK

SEKSI KESEHATAN JIWA REMAJA

SUBDIREKTORAT MASALAH KESEHATAN JIWA DEWASA DAN LANJUT USIA

SUBDIREKTORAT MASALAH PENYALAHGUNAAN NAPZA

SEKSI KESEHATAN JIWA DEWASA

SEKSI MASALAH PENYALAHGUNAAN NAPZA DI MASYARAKAT

SEKSI KESEHATAN JIWA LANJUT USIA

SEKSI MASALAH PENYALAHGUNAAN NAPZA DI INSTITUSI

RUANG LINGKUP KESWA (UU NO 18 TH 2014 TENTANG KESWA)

•Mempertahankan & Meningkatkan derajat keswamas secara optimal. •Menghilangkan stigma pelanggaran HAM ODGJ. PROMOTIF •Meningkatkan pemahaman & penerimaan masyarakat terhadap Keswa. •Mencegah terjadinya masalah Keswa. •Mencegah timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa. PREVENTIF •Kurangi faktor resiko. •Cegah timbulnya dampak psikososial.

KURATIF

•Penyembuhan atau pemulihan. •Pengurangan penderitaan •Pengendalian disabilitas •Pengendalian gejala penyakit.

•Mencegah atau mengendalikan disabilitas. REHABILITA •Memulihkan fungsi sosial. TIF •Memulihkan fungsi okupasional. •Memberdayakan kemampuan ODGJ untuk mandiri di Masyarakat

III. KEBIJAKAN STRATEGIS P2MKJN 1. Memberikan perlindungan dan menjamin upaya/pelayanan keswa & Napza berdasarkan HAM – Secara terintegrasi dan berkesinambungan – Sejak fase janin, kanak-kanak, remaja, dewasa hingga lansia – melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

2. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa & Napza 3. Integrasi layanan keswa dan Napza di fasyankes primer serta penguatan sistem rujukan 4. Penguatan upaya promotif dan preventif bagi masyarakat umum dan population at risk 5. Penguatan keterlibatan masyarakat dan koordinasi lintas sektor di bidang keswa & Napza

KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN UPAYA KESWA (PASAL 5:2)

Business Media

Housing

National government

Transport

MENTAL HEALTH IS EVERYONE’S BUSINESS

Local government

INVOLVES ALL SECTORS

Justice

Family and Caregivers

Education

Community

Health The Art

Workplace Recreation

Centres

Upaya Promotif - Preventif Kesehatan Jiwa • Pendekatan Siklus Kehidupan (Continuum of Care) dan Kelompok Risiko (Population at Risk) • Terintegrasi pada semua tingkat layanan kesehatan dan kegiatan LP/LS

Lansia

Pelayanan bagi anak SMP/A & remaja

• Deteksi dini keswa lansia • (demensia/ depresi, dll)

Pelayanan bagi anak SD

• Keswa Renaja • Konseling: Adiksi HV/AIDS • Life skill remaja • Mindfulness

Pelayanan bagi balita Persalinan, nifas & Pemeriksaan neonatal Kehamilan

Pelayanan bagi bayi

Pelayanan PUS & WUS

• Konseling Pranikah

• Deteksi Dini Keswa Ibu Hamil • Stimulasi Janin dalam Kandungan

• Deteksi dini Keswa Bulin, Bufas dan Buteki •

Deteksi Dini keswa anak usia sekolah • Pemantauan perkembangan • Deteksi Dini Keswa Anak • Pola asuh dan tumbuh kembang anak • Deteksi dini pd gg perkembangan anak

DAMPAK

PROSES STRATEGIS YG HARUS DILAKUKAN

2. TERWUJUDNYA PELAYANAN JIWA & NAPZA YANG KOMPREHENSIF 4.TERWUJUDNYA YANKESWA & NAPZA DI TINGKAT RUJUKAN

5. TERWUJUDNYA YANKESWA & NAPZA DI TINGKAT PRIMER

3. TERWUJUDNYA UPAYA KESWA DAN NAPZA BERBASIS MASYARAKAT 6. TERWUJUDNYA PROMOSI DAN % PREVENSI KESWA DAN NAPZA

16. TERWUJUDNYA DANA BIDANG KESEHATAN JIWA & NAPZA YANG PROPORSIONAL

OUTCOME

1. TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEDULI KESEHATAN JIWA

KEUANGAN

PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN JIWA

7. TERWUJUDNYA INTEGRASI DAN KERJASAMA KESWA DAN NAPZA DALAM PROGRAM LP/LS

8. ADVOKASI KESEHATAN JIWA & NAPZA 9. TERWUJUDNYA PERENCANAAN PROGRAM KESWA & NAPZA YANG TERPADU

SUMBER DAYA KESEHATAN

12. TERWUJUDNYA DUKUNGAN KEBIJAKAN DAN REGULASI KESWA & NAPZA

10. TERWUJUDNYA PENELITIAN DAN EVALUASI KESWA DAN NAPZA

13. TERWUJUDNYA SDM KESWA & NAPZA YANG KOMPETEN

11. TERWUJUDNYA SISTEM INFORMASI KESWA & NAPZA BERBASIS DATA DAN PENGETAHUAN

14. TERWUJUDNYA ALKES DAN PSIKOFARMAKA YANG ADEKUAT

15. TERWUJUDNYA DATA KESWA & NAPZA TERPADU 49

STRATEGI PENGEMBANGAN KESWAMAS • Penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat – termasuk MoU dengan Kemensos. • Melanjutkan upaya untuk integrasi layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan primer. • Melanjutkan upaya terintegrasi keswa dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat (Desa Siaga, TPKJM dan UKS). • Meningkatkan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan akan data/informasi/evaluasi keswamas. • Penguatan peran profesional lain terkait keswamas • Promosi kesehatan jiwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menurunkan stigma

PERAN LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT

MOU 3 KEMENTERIAN DAN 2 LEMBAGA 1. Kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa semakin meningkat di lintas sektor – peluang terbentuknya kebijakan dan regulasi yang mendukung koordinasi upaya keswa. 2. Tersusunnya MoU Kemenko PMK, Kemensos, Kemenkes, Kemendagri, POLRI dan BPJS

PROGRAM UNGGULAN 1. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DI SEKOLAH 2. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

KASUS GANGGUAN JIWA DI PUSKESMAS 3. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYALAHGUNA NAPZA DI INSTITUSI

PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL)

PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT P2 MASALAH KESWA DAN NAPZA MENDUKUNG INDIKATOR KESWA DAN NAPZA

1. Peningkatan Keterampilan Nakes di Puskemas 2. Program Wajib Lapor bagi Pecandu Narkotika 3. Kesehatan Jiwa di Keluarga dan Masyarakat 4. Indonesia Bebas Pasung 5. Sekolah tkt SMA dan yang sederajat menyelenggarakan Upaya Keswa dan Napza 6. Pencegahan dan Pengendalian Kekerasan terhadap Anak 7.

Pelayanan Kesehatan Jiwa Bergerak (Mobile Mental Health Service-MMHS) di sekolah dan masyarakat

PROGRAM WAJIB LAPOR DAN REHABILITASI MEDIS • Sesuai amanah UU No. 35/2009  focal point rehabilitasi medis di Kemenkes – Penetapan IPWL – NSPK terkait Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis – Peningkatan Kapasitas SDM – Pembiayaan rehabilitasi • Kebijakan Presiden “ Gerakan Rehabilitasi 100.000 pecandu” tgl 31 Januari 2015  Kemenkes ditargetkan rehabilitasi 15.000 pecandu

INDIKATOR DAN TARGET LAIN TERKAIT KESWA DAN NAPZA

1. Keluarga Sehat tentang Mengobati Penderita Gangguan Jiwa dan tidak ditelantarkan

2. SPM Kab/Kota tentang odgj mendapat layanan kesehatan

3. SDGs tentang Prevalensi Kasus Bunuh Diri dan Cakupan Layanan NAPZA di IPWL

INDIKATOR TAHUN 2018 DIT. P2MKJN NO

1.

2.

INDIKATOR

RPJMN

RENSTRA

RKP Prioritas 3.

RKP Non Prioritas

URAIAN INDIKATOR

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu narkotika yang aktif

TARGET 40% IPWL

Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakanupaya kesehatan jiwa Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di IPWL

230 Kab/Kota

Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan atau / napza Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA minimal i 30% SMA dan yang sederajat Jumlah Pelayanan Kesehatan sebagai IPWL yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan rehabilitasi medis pada penyalahguna Napza

230 Kab/Kota

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20% puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA

230 Kab/Kota

Angka kematian dari percobaan bunuh diri

1.70 /100.000 populasi

150 Kab/Kota

19 Provinsi 300 IPWL

Irisan Indikator SPM dan Keluarga Sehat 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

10.Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11.Pelayanan kesehatan orang dengan TB 12.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

• TB • Hipertensi • Kesehatan Jiwa • IDL

1. Keluarga mengikuti KB 2. Ibu bersalin difaskes 3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 4. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan 5. Pertumbuhan balita di pantau tiap bulan 6. Penderita TB Paru berobat sesuai standar 7. Penderita hipertensi berobat teratur

8. Gangguan jiwa berat di obati dan tidak ditelantarkan 9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok 10. Keluarga memiliki atau memakai air bersih 11. Keluarga memiliki atau memakai jamban sehat 12. Sekeluarga menjadi anggota JKN

INDEKS KELUARGA SEHAT INDIKATOR 8 GANGGUAN JIWA BERAT DI OBATI DAN TIDAK DITELANTARKAN (21 MARET 2018) Sumatera Utara  10.27%

Aceh  31.09%



Sulbar

Kalteng  17.88 %  18.35% Kalti m  14.25%

Riau  10.92% Kep Riau  21.64%

Sumatera Barat

Kalbar  18.10%

Kaltara  17.77%

Gorontalo  15.05% 

Malut  16.57%

Sulut 12.50%

Pabar  11.70%

16.45%

Jambi  15.65%

Sumatera Selatan  12.04%

Bengkulu  37.31%

Lampung  8.49% Babel  16.88%

DKI Jakarta  12.23 Banten  13.09% Jawa Barat  11.58%

Kalsel  16.40% Bali  27.64%

Sulteng  18.59% Sultra  7.95% Sulsel  18.82% NTT  7.26%

Jawa Tengah  12.02% Jawa Timur  13.36% DI Yogyakarta  15.34%

NTB  22.36%

Maluku 11.24%



Papua  16.67%

PENCAPAIAN INDIKATOR SPM DAN PIS-PK CAPAIAN INDIKATOR UPAYA ODGJ BERAT DIOBATI DAN TIDAK DITELANTARKAN 1 Meningkatkan pengetahuan/keterampilan SPM dan PIS PK keswa bagi SDM kesehatan dan non kesehatan

No

SPM dan PIS PK 2 Melengkapi regulasi dan pedoman/panduan yang dibutuhkan dalam implementasi program/layanan keswa 3 Monitoring dan Evaluasi per triwulan Binwil PIS PK 4 Supervisi Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas

SPM dan PIS PK

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN ANAK DAN REMAJA DI SEKOLAH No.

1

2

3

4

KEGIATAN

TEROBOSAN

Layanan Keswa Bergerak Skrining tanda dan gejala sebagai deteksi dini, tentang masalah keswa anak dan remaja (adiksi, (MMHS) di sekolah perundungan) Penyediaan Pencetakan dan Penyelenggaraan upaya keswa dan Napza di Pengiriman Paket Media KIE sekolah yang dilaksanakan oleh guru melalui ke sekolah tingkat SMA dan penyuluhan media KIE, deteksi dini masalah keswa, buku rujukan kasus dan guru BK terlatih yang sederajat dan Capaian indikator provinsi yang keswa 30% SMA dan yang sederajat menyelenggarakan upaya keswa dan napza Peningkatan keterampilan pada guru agar guru mampu memberikan kecakapan hidup pada siswa/i di sekolah mencegah stres, tekanan teman sebaya, meningkatkan harga diri dsbnya Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman LP/LS terhadap program dan masalah kesehatan jiwa agar dapat membuat program dan kegiatan yang sinergis dan terkoordinasi dengan pusat.

Pelatihan keterampilan/ kecakapan hidup bagi guru di pusat dan Dekon Advokasi dan Koordinasi LP/LS

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN ANAK DAN REMAJA DI SEKOLAH No.

KEGIATAN

TEROBOSAN

5.

Membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung kolaborasi lintas sector

RPP Upaya kesehatan jiwa, Perub. UU Perlindungan Anak, penambahan huk. Kebiri, RUU Penghapusan Kekerasan seksual, Revisi Perpres GN-AKSA, RPP ttg tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Draft rehabilitasi anak dan remaja, draft pedoman peningkatan keswa anak dan remaja dengan disabilitas, Draft pola asuh pada anak dan remaja, pedoman upaya keswa anak pada lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), Draft roadmap keswa anak dan remaja, Draft pedoman pencegahan dan pengendalian ketergantungan pornografi dan permainan berbasis internet (online), pedoman penanganan, pedoman pemeriksaan keswa untuk kepentingan pekerjaan atau jabatan tertentu, Juklak Pelayanan Keswa di sekolah, MoU Ditjen P2P, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Ditjen Pendidikan Madrasah ttg Upaya Keswa di sekolah dan madrasah, Draft PMK Penanganan Psikologis bagi korban, saksi, dan pelaku tindak kekerasan.

6.

Upaya Promotif dan Preventif dalam upaya menurunkan masalah keswa dan meningkatkan kesehatan jiwa

Pencetakan media KIE Keswa dan Napza, Penyuluhan, Seminar, Workshop, pelatihan-pelatihan keswa, deteksi dini keswa di keluarga dan masyarakat, mengaktifkan Desa siaga sehat jiwa, TPKJM

PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN GANGGUAN JIWA BERAT No

UPAYA

TEROBOSAN

Pengembangan Sistem Informasi dan Survailens 7. Perbaikan sistem pelaporan dan pendataan Kesehatan Jiwa Indonesia (InaMHISS) 8. Penelitian berbasis populasi dan fasyankes

a. Tersedia kuesioner dan instrumen penelitian kesenjangan pengobatan gangguan jiwa – bekerjasama dengan Litbang b. Terbukanya peluang dalam survei/penelitian berbasis masyarakat maupun fasyankes (cakupan layanan)

a. Terbitnya Permenkes No 54/2017 tentang 9. Melengkapi pedoman/panduan yang Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ dibutuhkan dalam b. Revisi Permenkes No 43 tentang SPM Kab/Kota implementasi program/layanan keswa 10. Edukasi dan peningkatan peran serta masyarakat

a. Tersedia modul Pengendalian Kesehatan Jiwa di Masyarakat bagi Relawan b. Pelatihan Kader c. Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa

PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN GANGGUAN JIWA BERAT No

UPAYA

TEROBOSAN

11

Meningkatkan a. pengetahuan/keterampilan keswa bagi SDM kesehatan dan non kesehatan

Tersedia kurikulum dan modul (1) deteksi dini dan tata laksana gangguan jiwa di PKM, (2) ketangguhan mental antenatal bagi ibu hamil (3) TOT deteksi dini dan tata laksana gangguan jiwa di PKM yang terakreditasi BPPSDM, (4) Modul TOT pengelolaan masalah kesehatan jiwa di masyarakat pada relawan b. Tersedianya dana dekonsentrasi pelatihan nakes PKM dari APBN

12

Meningkatkan fasilitas dan a. Tersedianya DAK Fisik sarana prasarana layanan b. Tersedianya obat-obat terbaru termasuk Long kesehatan jiwa Acting Injeksi Depot dalam Fornas 2018

13

Membuat regulasi dan a. kebijakan yang mendukung kolaborasi lintas sektor b. c.

Tersusunnya MoU Kemensos, Kemenkes, Kemendagri, POLRI dan BPJS Revitalisasi TPKJM Penyusunan Perpres tentang Gugus Tugas Nasional Pembangunan Kesehatan Jiwa Masyarakat

PENGENDALIAN MASALAH NAPZA No

UPAYA

TEROBOSAN

14

Meningkatkan Tersedia kurikulum dan modul ; pengetahuan/keterampilan keswa bagi (1) assesmen dan rencana terapi gangguan SDM kesehatan dan non kesehatan penggunaan Narkotika, (2) skrining penyalahgunaan NAPZA dengan menggunakan ASSIST, (3) Pemberdayaan orangtua dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (4) PTRM, (5) Konseling dasar adiksi NAPZA, (6) Penyediaan dana Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan untuk pelatihan

15

17

Meningkatkan cakupan data penyalahgunaan NAPZA di IPWL Meningkatkan layanan rehabilitasi medis bagi penyalahgunaan yang tidak ditanggung BPJS Meningkatkan mutu layanan

18

Memenuhi kebutuhan obat di PTRM

19

Membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan rehab medis

16

Melalui e-selaras (Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Rehabilitasi Medis) Penyediaan dana klaim rehabilitasi medis sejak 2011 – sekarang Melalui rapat koordinasi, bimtek, supervisi pada PTRM dan IPWL Bekerjasama dengan Farmalkes menyediakan methadone Melakukan revisi PMK 2415 tahun 2011 dan PMK 50 tahun 2015

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

IV.

•RENCANA KEGIATAN 2019

RENCANA KEGIATAN DIT P2MKJN TA 2019 NO

KEGIATAN

1.

Pelatihan Skrining penyalahgunaan Napza dengan menggunakan ASSIST (4 Regional, Sasaran FKTP Nakes)

2.

Pelatihan Assesment dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza

3.

Pelatihan peningkatan kecakapan hidup anak didik bagi guru

4.

Pertemuan advokasi dan koordinasi LP/LS kesehatan iiwa anak dan remaja

5.

Deteksi dini keswa dan napza melalui layanan kesehatan jiwa bergerak (MMHS)

6.

Sosialisasi pencegahan dan pengendalian masalah keswa anak dan remaja

7.

Penguatan pencegahn masalah keswa dan napza melalui instrumen deteksi dini di KKP 67

RENCANA KEGIATAN DIT P2MKJN TA 2019 NO

KEGIATAN Evaluasi pelaksanaan SPM, keluarga sehat program pencegahan dan 8. pengendalian masalah kesehatan jiwa Evaluasi pelaksanaan SPM, keluarga sehat program pencegahan dan 9. pengendalian masalah kesehatan jiwa 10. Supervisi program dan pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas 11. Lokakarya hari alzhaemer sedunia 12. Workshop keswa khusus calon jamaah haji lansia (3 Regional) Monev keswa lansia terintegrasi bagi pemegang program di kab/Kota pada 10 13. Provinsi 14. Pertemuan koordinasi LP/LS masalah keswa lansia Sosialisasi dan advokasi hak azazi manusia bagi orang dengan demensia (pikun) 15. dan pendampingnya 16. Advokasi dan sosialisasi program layanan keswa lansia Workshop deteksi dini dan tatalaksana demensia bagi pengelola keswa lansia di 68 17. Kab/Kota

RENCANA KEGIATAN DIT P2MKJN TA 2019 NO

KEGIATAN

18. Bimtek kegawatdaruratan psikiatri bagi nakes KKP= Monev keswa lansia terintegrasi bagi pemegang program di kab/Kota pada 10 Prov Workshop deteksi dini tatalaksana awala masalah keswa bagi dokter dan 20. perawat di KKP dan BTKL= Rakor pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas 21. mental/ODGJ 19.

22. Integrasi pelayanan RSJ di FKTP 23. Pertemuan Koordinasi Program Rehabilitasi Medis 24. Penyediaan dana klaim IPWL pencegahan dan penanggulangan masalah napza 25. Evaluasi proses kadar alkohol pada pengemudi transportasi umum 26. Supervisi program terapi dan rehabilitasi Napza

27. Bimtek verifikator IPWL

69

Rencana kegiatan DIT P2MKJN TA 2019 NO

KEGIATAN

Penyusunan media KIE pencegahan dan pengendalian masalah 28. penyalahgunaan Napza (Media Sosial Video latih SELARAS, dan ASSIST 29. Validasi external klaim rehabilitasi medis di IPWL 30. Sosialisasi program dan pemetaan kasus Napza = Advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan Napza 31. (6 Kab/Kota pada 2 Provinsi)

70

RENCANA KEGIATAN DEKON DIT.P2MKJN TA 2019

NO

KEGIATAN

Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Gangguan Jiwa bagi Dokter dan Perawat di Puskesmas Pelatihan pemberdayaan orang tua dalam pencegahan 2. penyalahgunaan napza Sosialisasi manajemen pencegahan dan pengendalian masalah 3. keswa anak dan remaja bagi pengelola program Kab/Kota 1.

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

V.

•DUKUNGAN PROV, UPT & RS JIWA

DUKUNGAN DIT. P2MKJN PADA DINKES • Advokasi dan Sosialisasi Keswa dan Napza • Peningkatan keterampilan (Nakes, Guru) di Pusat dan Dekon • Membantu proses pengadaan obat keswa dan NAPZA • Menyediakan Media KIE Keswa dan NAPZA • Meningkatkan upaya promotif dan preventif • Melaksanakan Supervisi ke UPT • Melaksanakan Koordinasi program dan kegiatan

DUKUNGAN DINKES • Melaksanakan Supervisi bersama pusat • Memberikan laporan data keswa dan NAPZA (Kasus Pasung, IPWL Aktif, PKM dengan layanan keswa) • Menyelenggarakan pelatihan keswa dan NAPZA di tingkat provinsi • Mensinergikan program dan kegiatan pusat di provinsi • Menyiapkan regulasi di bidang keswa dan NAPZA • Merencanakan dan mendistribusikan kebutuhan obat keswa dan NAPZA • Melaksanakan upaya promotif dan preventif keswa dan NAPZA • Menyediakan anggaran program dan kegiatan keswa dan NAPZA (APBD)

DUKUNGAN DIT.P2MKJN PADA KKP DAN BTKL • • • • • • • • •

Advokasi dan Sosialisasi Keswa dan Napza Penyusunan NSPK keswa di KKP dan BTKL Peningkatan Kapasitas Nakes Layanan kesehatan jiwa bergerak (MMHS) dalam melakukan deteksi dini Bekerjasama dalam kampanye publik masalah keswa dan NAPZA (Penyuluhan, KIE dll) Meningkatkan upaya promotif dan preventif Meningkatkan integrasi layanan keswa & Napza di KKP dan BTKL Meningkatkan anggaran keswa & Napza untuk KKP dan BTKL Meningkatkan pemantauan dan evaluasi berkesinambungan

DUKUNGAN KKP DAN BTKL • Melaksanakan Skrining Napza dengan Menggunakan ASSIST Bagi Petugas Kesehatan di KKP dan BTKL yang sudah terlatih • Mendeteksi dini kasus keswa dan NAPZA • Merujuk kasus keswa dan NAPZA ke Fasyankes • Mendukung pendidikan dan penelitian Keswa & Napza di BTKL dan KKP • Bekerjasama dalam kampanye publik masalah keswa dan NAPZA (Penyuluhan, KIE dll) • Meningkatkan upaya promotif dan preventif

DUKUNGAN DIT. P2MKJN PADA RS JIWA 1. Advokasi dan Sosialisasi Keswa dan Napza 2. Menyediakan dana klaim Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 3. Peningkatan Kapasitas Keswa dan NAPZA

4. Layanan Kesehatan Jiwa Bergerak 5. Supervisi dan Monev program dan kegiatan keswa dan NAPZA 6. Bimbingan teknis keswa dan NAPZA ke fasyankes primer 7. Merencanakan kebutuhan obat NAPZA (Methadone)

DUKUNGAN RS JIWA BAGI P2MKJN 1. Advokasi dan Sosialisasi Keswa dan Napza 2. Penyediaan 10 TT Napza

3. Peningkatan Kapasitas Keswa bagi Nakes 4. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

5. Layanan Kesehatan Jiwa Bergerak 6. Bimbingan teknis keswa dan NAPZA ke fasyankes primer

Untuk menentukan pemakaian NARKOBA pada seorang individu, pemeriksaan dapat dilakukan menggunakan berbagai spesimen biologis sebagai berikut :

1

PEMERIKSAAN SKRINING

Merupakan pemeriksaan awal yang cepat, sensitif, dengan tingkat presisi dan akurasi yang masih dapat diterima.

Saliva (Cairan Oral) Sweat (Keringat)

2

PEMERIKSAAN KONFIRMASI

proud business partner

PEMERIKSAAN NARKOBA

Dilakukan pada spesimen dengan hasil positif pada pemeriksaan skrining. Pemeriksaan konfirmasi menggunakan metode yang sangat spesifik untuk menghindari terjadinya hasil positif palsu.

Rambut

Urine

Urine

Darah

• Note: Pemeriksaan skrining air liur dan keringat belum umum di indonesia

Saliva Kerin gat Urine

PEMERIKSAAN SKRINING

caira n jejak serb uk Obat

Spesimen

: Sweat (keringat) dan Saliva (cairan Oral), Urine, Cairan, Serbuk, Jejak, Kapsul, Obat Pil.

Nama alat

: Biosens 600

Metode

: Immunoassay Surface Accoustic Wave (SAW)

Parameter

: Cocain, Opietes, MDA, MDMA, Ecstasy, Pseudoephedeprine,THC (cannabis0, Ketamin, Meth-Ampetamine, Amphetamine, K2, Ephedrine, and many more still on research

KEUNGGULAN • • •

pads

Transport Case

Collector

• • • • •

Cara pengumpulan sampel dengan mudah dan nyaman non invasive Hasil print out relative cepat hanya 1-2 menit Dapat saling mengawasi untuk menghindari manipulasi Individu dapat melakukan koleksi sampel dengan tangan sendiri Sulit untuk menyangkal hasil pemeriksaant Biaya yang sangat kompetitif Tidak membutuhkan Operator/Staff Ahli Khusus Mobile, mudah untk di pindah-pindahkan

PEMERIKSAAN 1-2 MENIT

proud business partner

PEMERIKSAAN SKRINING

1 Wawancara

Beberapa metode pemeriksaan kesehatan jiwa pada individu

2

Pemeriksaan fisik

3

Kuesioner penunjang Alat skrining

*

proud business partner

PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA & STRES

kondisi fisik dan mental stress secara non infasif. saraf otonom untuk menggambarkan .

 Diperkenalkan pertama kali di Indonesia tahun 2003  Hanya dimiliki oleh Dokter Psikiatri atau RS Jiwa Pemeriksaaan SA3000P Pemeriksaan 3 menit, data tersimpan dalam alat, bisa di print sewaktu waktu dgn printer external. (3 jenis hasil pengukuran)

KOREA

Melihat aktifitas sistim syaraf otonom (simpatis danparasimpatis).  Alat ini berguna untuk melakukan screening massal sebagai pengecekan kebugaran mental dan fisik.  Sebagai bio feedback hasil pengobatan atau terapi kebugaran mental.  Bisa untuk penunjang fasilitas peralatan kesehatan jiwa.

partner

Alat Skrining HRV yang berfungsi memberi informasi tentang sistem

business

HRV ANALYZER (HEART RATE VARIABILITY)

proud

Alat Skrining

Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia – Cipto Mangunkusumo Hospital 2 Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Universitas Lampung - Mental Hospital, Lampung Stress stimulates the sympathetic nervous system of the heart increasing heart rate. Increased heart rate can be monitored with the Heart Rate Variability (HRV), a tool that can detect the presence of stress. Therefore, the purpose of this study is to prove the reliability and validity of HRV to detect the presence of stress in Indonesia. Methods: A cross-sectional design, the value of Cronbach Alpha for reliability test and analysis inter variable for the validity.

proud

Raden Irawati Ismail,1 Azhari C Nurdin,1 Tendry Septa1,2 1

business

partner

JURNAL HRV

     

RSCM Takenoko Klinik jakarta RSJ Lombok RSJ Semarang KEMENHUB (16 UPT) Pusat K3 Jakarta

     

proud business partner

HRV di Indonesia

RSPAD Gatot subroto RSJ Jakarta RSJ Riau RSJ Babel PT. UNILEVER INDONESIA DLL

TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION Transcranial Magnetic Stimulator (TMS) Berfungsi untuk menstimulasi otak (central) dan syaraf tepi (peripheral) untuk meningkatkan fungsi otak dan syaraf tepi

Mekanism e

Magnetic field Electric Axon field

++ +++ + + -+ + + - - - -- - - - -- + + + + + +- +- -

-

+

▪ Induced currents depolarize axons and make them fire

Indikasi • • • • • • • •

Depression Schizophrenia Anxiety disorders Pain Stroke Movement disorders Tinnitus Epilepsy PERTUMBUHAN SYARAF Pre TMS

Post TMS

Transcranial Magnetic di Indonesia •RSJ Dr.Radjiman Wediodiningrat •RSJ Dr. Soeroyo •RSJ Menur •RSJD Klaten •RSJD Surakarta Dan Rumah Sakit Swasta lainnya

•RSPAD Gatot Soebroto •RSUD Soewandi •RSUD Kepanjen •RSUD Palopo •RSUD Sukoharjo

Telah digunakan di lebih dari 70 Rumah Sakit baik swasta maupun pemerintah

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

•TANTANGAN

VI.

V. TANTANGAN (1) 1. Terbatasnya tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa dan NAPZA (jumlah dan distribusi) 2. Koordinasi LP/LS terkait belum berjalan dengan baik 3. Regulasi bidang kesehatan jiwa dan NAPZA belum terakomodir di daerah 4. Terbatasnya unit kendaraan layanan kesehatan jiwa bergerak (MMHS) 5. Klaim rehabilitasi medis gangguan penggunaan NAPZA tidak dijamin oleh BPJS dan jumlah klaim terus meningkat. Tupoksi Dit. P2MKJN fokus ke promotif dan preventif sehingga verifikasi dan pembayaran klaim seharusnya tidak di DIT P2MKJN 89

V. TANTANGAN (2) 6. Pembina, penanggungjawab dan program fasyankes (IPWL & RSJ) 7. Penyesuaian program keswa dan NAPZA di KKP dan BBTKL PP 8. Nakes KKP dan BBTKL belum terlatih kesehatan Jiwa dan NAPZA

90