KEBIJAKAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR : TUJUAN, MANFAAT

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEBIJAKAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR : TUJUAN, MANFAAT DAN EFEK 04 Oktober 2016

DEFINISI DAN TUJUAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase Lingkungan

Reklamasi Wilayah  Pesisir 2

Sosial‐ Ekonomi

Peningkatan Manfaat Sumber Daya Lahan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

NILAI UTAMA REKLAMASI DALAM UU 27/2007

REKLAMASI Perencanaan yang jelas dan komprehensif Menjaga kehidupan sumber material,  dan penghidupan teknis masyarakat pengambilan dan teknik Menjaga kepentingan fungsi penimbunan pelestarian lingkungan hidup

3

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

DAMPAK POSITIF REKLAMASI

Daerah pantai menjadi tertata dengan baik

Menambah luas lahan dan mengamankan lahan subur

Pengembangan wisata  bahari

REKLA MASI

Tersedia lahan untuk berbagai keperluan

Waterfront City, Kota pantai, Kota Air, Kota Bahari dll

4

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

DAMPAK NEGATIF REKLAMASI

Potensi Kerusakan ekosistem pesisir

Potensi kerusakan ekosistem pada lokasi sumber bahan Potensi konflik sosial akibat pemindahan penduduk, pembebasan lahan,  dan gangguan mata pencaharian 5

Potensi banjir di  kawasan pantai Potensi gangguan pada jalur pelayaran

Reklamasi

Potensi penyebaran spesies invasif

Potensi pencemaran kualitas air laut

Potensi terjadi kerusakan pantai dan instalasi bawah air (kabel, pipa  gas dll)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

CONTOH KASUS : REKLAMASI TELUK JAKARTA

Terdapat pesinggungan antara rencana pulau reklamasi dengan kegiatan eksisting perikanan, DLKR/DLKP, areal dilarang labuh jangkar, pipa bawah laut PLTU, kabel bawah laut, dan areal labuh kapal tunda dan tongkang. 6

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

REKLAMASI DAN RENCANA REKLAMASI Hasil identifikasi KKP (2016) : 17 lokasi sudah dan sedang reklamasi 20 lokasi akan melakukan reklamasi

7

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

PENUTUP : RENUNGAN SEBELUM MELAKUKAN REKLAMASI

1. Apakah ada kebutuhan reklamasi dari masyarakat dan/atau lingkungan hidup yang mendesak? 2. Apakah ada alternatif lain untuk pemenuhan kebutuhan lahan (bisnis, pariwisata, industri, pemukiman, dll) ? 3. Apakah sebagian besar masyarakat di sekitar mendapatkan manfaat dengan adanya kegiatan tersebut? 4. Apakah dampak negatif akibat pelaksanaan reklamasi terhadap lingkungan, masayarakat pesisir dan aktivitas existing lainnya dapat diminimalkan? 5. Apakah dengan adanya reklamasi tersebut kondisi lingkungan menjadi lebih baik, lebih tertata, dan lebih bernilai ekonomi? 6. Apakah masyarakat yang tergusur mendapat ganti untung yang layak? 8

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 03 Oktober 2016