KEMISKINAN, UKURAN DAN KEBIJAKAN PENGENTASANNYA REFERENSI

Download 1 Sep 2006 ... ketenagakerjaan; fertilitas, mortalitas dan harapan hidup; kesehatan dan fasilitas perumahan. Permasalahan kemiskinan diliha...

0 downloads 432 Views 184KB Size
BAGIAN ANALISA PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL ANALISIS

NOMOR

: 01/ 09/ 2006

JUDUL

: KEMISKINAN, UKURAN DAN KEBIJAKAN PENGENTASANNYA

REFERENSI

:

KEMISKINAN DAN KEBIJAKAN, IVANOVICH AGLISTA DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN TAHUN 2004, BADAN PUSAT STATISTIK PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN

PERUBAHAN

POLA

PRODUKSI

YANG

RAMAH

LINGKUNGAN,

ISMID HADAD NASIB RAKYAT MISKIN DI TANGAN PARA PRESIDEN, HARIAN KOMPAS 26 AGUSTUS 2006 KEBIJAKAN

PUBLIK

YANG

MEMIHAK

ORANG

MISKIN,

SULTON

MAWARDI DAN SUDARNO SUMARTO, SMERU, 2003 MEMAHAMI KEMISKINAN, RAKNAR NURSKE, 1993 KEMISKINAN SEBAGAI KEGAGALAN KEBIJAKAN, TIB, 2006 KEMISKINAN, WIKIPEDIA INDONESIA

1

Summary

Kemiskinan adalah

permasalahan

yang

bersifat

Kemiskinan tidak bisa lagi hanya dipahami kondisi

ketidakmampuan

material

dasar,

rendahnya

melainkan

tingkat

jaminan

di

depan,

ketidakberdayaan,

dan

mencukupi

peranan

kebutuhan

mencakup

kesehatan,

kerentanan

ketidakmampuan

dalam

untuk

sebagai sekedar

dalamnya

pendidikan

masa

ketersisihan

seseorang

multidimensi.

dimensi

tidak

adanya

(vulnerability),

menyalurkan

sosial.

aspirasi,

Maka

dan

adalah

suatu

kesalahan jika saat ini orang-orang yang disebut sebagai orang miskin

derajat

kemanusiaannya

hanya

dipersamakan

dengan

beberapa kilo kalori. Di

Indonesia,

menurut

BPS

indikator

pernah

yang

Head

digunakan

menggunakan

Count

Index

ukuran menurut BKKBN

dua

ukuran,

pendekatan

(HDI)

dan

basic

yaitu

ukuran

needs

dengan

bersifat

makro

serta

yang lebih bersifat mikro. Pengukuran

kemiskinan juga dapat dipandang dari sudut non moneter.

Dari

sudut

akan

ini,

kesehatan, lain-lain

kemiskinan

dilukur

pendidikan, adalah

kemampuan

ukuran

dari

akses

penduduk

mengemukakan

kemiskinan

dari

aspirasi

dan

pandang

non

sudut

moneter. Kondisi kemiskinan di Indonesia dilihat dari sisi pendidikan; ketenagakerjaan; kesehatan

dan

fertilitas,

fasilitas

mortalitas

perumahan.

dan

harapan

Permasalahan

hidup;

kemiskinan

dilihat dari tiga aspek yaitu kegagalan pemenuhan hak dasar, beban

kependudukan

serta

ketidaksetaraan

dan

ketidakadilan

gender. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang diambil pemerintahan diperoleh.

berbeda-beda, Pemerintahan

demikian

era

orde

pula

baru

pada tiap era implikasi

mampu

menekan

yang laju

pertambahan jumlah orang miskin hingga yang terendah sebesar 25,9

juta

Indonesia

penduduk pada

tahun

atau

13,7

1993.

Dan

persen sempat

dari

total

penduduk

mengalami

kenaikan

2

hingga akhir pemerintahannya, mencapai angka tertinggi 49, 5 juta orang (1998) dan menjadi yang tertinggi sampai saat ini., Selanjutnya

pada

era

pemerintahan

pasca

orde

baru,

jumlah

orang miskin terus mengalami penurunan.

3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kemiskinan

adalah

multidimensi. sebagai

permasalahan

yang

bersifat

Kemiskinan tidak bisa lagi hanya dipahami

sekedar

kondisi

ketidakmampuan

seseorang

untuk

mencukupi kebutuhan material dasar, melainkan di dalamnya mencakup

dimensi

rendahnya

tingkat

pendidikan

dan

kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, kerentanan (vulnerability), menyalurkan sosial. orang

ketidakberdayaan,

aspirasi,

dan

ketidakmampuan

ketersisihan

dalam

peranan

Maka adalah suatu kesalahan jika saat ini orangyang

disebut

kemanusiaannya

hanya

sebagai

orang

dipersamakan

miskin

dengan

derajat

beberapa

kilo

kalori. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi

juga

negara-negara

maju,

seperti

Inggris

dan

Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sehingga

bekerja kemampuan

sebagai daya

petani

belinya

dengan juga

upah

rendah.

rendah, Mereka

umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit

sosial

lainnya,

seperti

prostitusi,

kriminalitas, pengangguran. Berbagai untuk

persoalan

disimak

psikologi terbatasnya

dan

kemiskinan

dari

berbagai

politik.

interaksi

penduduk aspek,

Aspek

sosial

sosial

dan

memang

sosial,

ekonomi,

terutama

penguasaan

menarik

akibat

informasi.

Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah

mengantisipasi

peluang.

Dari

aspek

psikologi

4

terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan

kecilnya

kesempatan,

akses

terhadap

diskriminatif,

berbagai

posisi

fasilitas

lemah

dan

dalam

proses

menarik

untuk

pengambil keputusan. Bagaimana disimak.

menangani Teori

kemiskinan

ekonomi

memang

mengatakan

bahwa

untak

memutus

mata rantai lingkaran kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan

keterampilan

sumber

daya

manusianya,

penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Melalui berbagai suntikan maka diharapkan produktifitas akan meningkat. Namun, dalam praktek persoalannya tidak semudah itu. Lantas apa yang dapat dilakukan? Program-program kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat program

penanggulangan

meningkatkan

kerja

kemiskinan

sama

ekonomi

diarahkan

antar

untuk

negara

bagian,

memperbaiki kondisi permukiman perkotaan dan perdesaan, perluasan pemuda,

kesempatan

pendidikan

penyelenggaraan

dan

pendidikan

kerja

dan

untuk

para

pelatihan

bagi

orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada kaum miskin usia

lanjut.

masyarakat

Selain

ikut

program

terlibat

pemerintah,

membantu

kaum

juga

kalangan

miskin

melalui

organisasi kemasyarakatan, gereja, dan lain sebagainya. Di

Indonesia

program-program

penanggulangan

kemiskinan

sudah banyak pula dilaksanakan, seperti : pengembangan desa

tertinggal,

pengentasan

perbaikan

kemiskinan.

kampung,

Sekarang

gerakan

pemerintah

terpadu menangani

program tersebut secara menyeluruh, terutama sejak krisis moneter

dan

pertengahan

ekonomi

tahun

1997,

yang

melanda

melalui

Indonesia

program-program

pada Jaring

Pengaman Sosial (JPS). Dalam JPS ini masyarakat sasaran ikut terlibat dalam berbagai kegiatan.

5

Sedangkan,

P2KP

kemiskinan

di

peningkatan

pendapatan

masyarakat aktif.

sendiri

sebagai

perkotaan

sebagai

Melalui

program

lebih

mengutamakan

masyarakat

pelaku

utamanya

partisipasi

aktif

penanggulangan pada

dengan

mendudukkan

melalui

partisipasi

ini

dari

masyarakat

miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi

obyek

program,

tetapi

ikut

serta

menentukan

program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan,

dan

mengevaluasi

hasil

dari

pelaksanaan

program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau berhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen Selain

melalui

program



program

tersebut

di

atas,

pemerintah dapat menanggulangi kemiskinan melalui upaya kebijakan anggaran yang memihak orang miskin atau pro poor budget. Tulisan

ini

memaparkan

mengenai

konsep

kemiskinan, kebijakan pro poor budget

dan

teori

serta mengulas

gambaran kondisi kemiskinan di Indonesai serta upaya dan kendala pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian , tulisan ini diharapkan mampu menyuguhkan fakta sebenarnya atas kemiskinan serta memberikan evaluasi atas kebijakan penanggulangan kemiskinan. 1.2. Landasan Teori 1.2.1. Definisi Kemiskinan Kemiskinan dihubungkan kekurangan

merupakan dengan di

suatu

keadaan,

kebutuhan,

berbagai

keadaan

sering

kesulitan hidup.

dan

Sebagian

orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah

"negara

berkembang"

biasanya

digunakan

untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

6

Kemiskinan

dapat

dibedakan

menjadi

tiga

pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan

kemiskinan

golongan

miskin

pendapatannya tidak

kultural.

cukup

minimum:

absolut

berada

relatif

di

untak

pangan,

pendidikan.

Seseorang apabila

bawah

garis

memenuhi sandang,

Seseorang

sebenarnya

hasil

kemiskinan,

kebutuhan

hidup

kesehatan,

papan,

tergolong

miskin

yang

telah

termasuk

hidup

di

atas

garis

kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat

sekitarnya.

berkaitan

erat

sekelompok

masyarakat

memperbaiki

Sedang

dengan

tingkat

miskin

sikap

yang

kultural

seseorang

tidak

kehidupannya

mau

atau

berusaha

sekalipun

ada

usaha dari pihak lain yang membantunya. Deklarasi absolut

Copenhagen

sebagai

menjelaskan

"sebuah

kondisi

kemiskinan

yang

dicirikan

dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi

kesehatan,

rumah,

pendidikan,

dan

informasi." Bank Dunia menggambarkan "sangat miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari us$ 1 per hari, dan "miskin" dengan pendapatan kurang dari US$ 2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21%

dari

penduduk

dunia

berada

dalam

keadaan

"sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia

masih

disebut

"miskin",

pada

tahun

2001.

Menurut Badan Pusat Statsitik, kemiskinan adalah ketika seseorang memiliki asupan gizi yang kurang dari

2100

kalori

Pengentasan

per

hari.

Kemiskinan

Sedangkan

memiliki

Komite

definisi

yang

lebih luas, yaitu kondisi yang menunjukkan tidak terpenuhinya sekelompok

hak-hak orang

dasar untuk

bagi dapat

seseorang

atau

mengembangkan

kehidupan yang bermartabat.

7

Beoitvinik

(1999)

hilangnya

kebebasan,

keterkekangan

memaknai

kemiskinan

yaitu

seseorang

untuk

sebagai

adanya bisa

situasi

mengembangkan

kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: Gambaran

kekurangan

materi,

yang

biasanya

mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dalam

dan

arti

pelayanan ini

kesehatan.

dipahami

Kemiskinan

sebagai

situasi

kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Gambaran

tentang

keterkucilan

sosial

ketidakmampuan masyarakat.

kebutuhan

ini

termasuk

ketergantungan,

untuk

Hal

sosial,

dan

berpartisipasi termasuk

dalam

pendidikan

dan

informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalahmasalah

politik

dan

moral,

dan

tidak

dibatasi

pada bidang ekonomi. Gambaran

tentang

kurangnya

penghasilan

dan

kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat

berbeda-beda

melintasi

bagian-bagian

politik dan ekonomi di seluruh dunia. 1.2.2. Penyebab Kemiskinan Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, buatan.

yakni

kemiskinan

Kemiskinan

alamiah

alamiah terjadi

dan

karena

antara

lain

akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering

mengkritik

kebijakan

pembangunan

yang

8

melulu

terfokus

pada

pertumbuhan

ketimbang

pemerataan. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan: penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin; penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; penyebab sub-budaya ("subcultural"), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan seharihari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. I.3. Metode Analisa Metode analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif atau

pemaparan

atas

fakta



fakta

mengenai

kondisi

kemisikinan di Indonesia baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Data

kuantitatif

diolah

menggunakan

analisa

statistik

berupa pengelompokkan data dalam bentuk tabel, persentase dan pembandingan.

I.4. Teknik Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur melalui berbagai buku dan jurnal ekonomi serta kajian dan artikel yang terdapat di berbagai media.

9

BAB II GAMBARAN KONDISI KEMISKINAN

2.1.

Pengukuran Kemiskinan Banyak ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan.

Di Indonesia, setidaknya pernah digunakann

10

dua

ukuran,

yaitu

ukuran

menurut

BPS

yang

menggunakan

pendekatan basic needs dengan indikator Head Count Index (HDI) dan bersifat makro serta ukuran menurut BKKBN yang lebih bersifat mikro. Indikator

Head

penduduk

miskin

dimana

Count

garis

Index

yang

yaitu

berada

kemiskinan

jumlah

dibawah

tersebut

dan

persentase

garis

kemiskinan

dihitung

berdasarkan

rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita pada kelompok referensi yang ditetapkan. makanan

dihitung

dari

besarnya

rupiah

Batas kecukupan yang

dikeluarkan

untuk makanan yang memenuhi kebutuhn minimum energi 2100 kalori per kapita per hari, sedangkan batas kecukupan non makanan

dihitung

dari

besarnya

rupiah

yang

dikeluarkan

untuk non makanan yang memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan,

sandang,

kesehatan,

pendidikan,

transportasi

dan lain-lain. Pengukuran kemiskinan juga dapat dipandang dari sudut non moneter.

Walaupun ukuran moneter lebih sering digunakan,

namun dimensi non moneter juga penting. Dari sudut ini, kemiskinan

tidak

pendapatan

yang

diperoleh

Akses

penduduk

hari. kemampuan

lagi

hanya

mengemukakan

terbatas

dan

berapa

akan

pada

berapa

asupan

kesehatan,

aspirasi

dan

besar

kalori

per

pendidikan,

lain-lain

adalah

ukuran kemiskinan dari sudut pandang non moneter.

2.1.1

Pendidikan Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan akses akan pendidikan, dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu : Angka

melek

huruf

,

adalah

proporsi

penduduk

berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka

partisipasi

sekolah,

adalah

proporsi

dari

keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok umur

11

tertentu

(7-12,

13-15,

16-18,

dan

19-24)

yang

masih duduk di bangku sekolah. Angka putus sekolah, adalah proporsi dari penduduk berusia

antara

7

hingga

15

tahun

yang

tidak

terdaftar pada berbagai tingkatan pendidikan dan tidak

menyelesaikan

sekolah

dasar

atau

sekolah

kemiskinan

diukur

menengah tingkat pertama. 2.1.2. Ketenagakerjaan Dari

sisi

ketenagakerjaan,

berdasarkan penduduk bekerja menurut jam kerja dan pekerja informal. 2.1.3. Fertilitas, mortalitas dan harapan hidup Faktor

ini

sangat

mempengaruhi

jumlah

penduduk

secara positif dengan menambah jumlah penduduk dan secara negatif dengan mengurangi jumlah penduduk. 2.1.4. Kesehatan Kesejahteraan

penduduk

oleh keesehatan. dari

sisi

Indikator

salah

satunya

dipengaruhi

Kondisi kesehatan dapat ditinjau

individu, kesehatan

keluarga di

dan

tingkat

lingkungan.

individu

adalah

pemberian imunisasi pada balita, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan dan keikutsertaan KB.

2.1.5. Fasilitas perumahan Indikator kemiskinan dari fasilitas perumahan ini adalah

tersedia

atau

tidaknya

air

bersih,

ketersediaan listrik dan keadaan lantai (tanah atau semen).

2.2. Gambaran Kondisi kemiskinan di Indonesia Dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus yang lalu, Kepala

Negara

menyebutkan

bahwa

telah

jadi

penurunan

12

tingkat kemiskinan dari 23,4 persen pada 1999 menjadi 16 persen dari jumlah seluruh penduduk pada 2005, namun masih banyak Dalam

pihak

yang

pengumuman

disebutkan penduduk

meragukan

BPS

bahwa

miskin

pada

tanggal

telah

menjadi

kevalidan 1

terjadi

39,05

data

tersebut.

September

peningkatan

juta

orang

2006, jumlah

atau

sekitar

17,75% dari total penduduk bulan Maret 2006. Terlepas dari berapa jumlah orang miskin saat ini, masalah kemiskinan di Indonesia semakin rumit. orang

miskin

dinilai

beberapa

Peningkatan jumlah

pihak

sebagai

produk

kegagalan kebijakan pemerintah. Kondisi

kemiskinan

di

Indonesia

faktor pengukurannya sebagai

dilihat

dari

beberapa

berikut :

2.2.1. Pendidikan Angka melek huruf Data menunjukkan pada tahun 2004, 84,68 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas telah dapat membaca

dan

menulis

huruf

latin

dan

lainnya.

Angka melek huruf tertinggi terdapat di Propinsi Sulawesi Utara (97,82 persen) dan yang terendah terdapat di propinsi Papua (55,97 persen). bila

dikelompokkan

kedalam

usia

15-24

Namun tahun,

maka DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah memiliki angka melek persen

dan

huruf tertinggi, 99,73

persen,

masing-masing dan

yang

100

terendah

adalah Propinsi Papua (71,02 persen). Sedangkan untuk kelompok usia 15-55 tahun, Maluku Propinsi

dengan

angka

melek

huruf

adalah

tertinggi

(98,77 persen) dan Propinsi Papua yang terendah (56,89 persen). Angka partisipasi sekolah Data menunjukkan angka partisipasi sekolah untuk penduduk miskin kelompok usia 7-12 tahun sudah cukup merata di seluruh propinsi, rata-rata sudah mencapai

90

persen,

hanya

Propinsi

papua

yang

13

masih

76,75

persen.

usia

13-15

tahun

Sedangkan

untuk

Propinsi

kelompok

Nanggroe

Aceh

Darussalam memiliki tingkat partisipasi sekolah tertinggi

(93,11

persen)

dan

Gorontalo

yang

terendah yaitu 54,53 persen. Angka putus sekolah Data

menunjukkan,

miskin

yang

tahun

putus

sebesar

pada

tahun

sekolah

1,72

2004,

kelompok

persen

penduduk usia

dengan

7-12

Propinsi

Sulawesi tenggara

adalah yang tertinggi (3,84

persen).

untuk

Sedangkan

kelompok

usia

13-15

tahun penduduk miskin putus sekolah sebesar 9,45 persen

dengan

Gorontalo

yang

tertinggi

(23,95

persen). 2.2.2. Ketenagakerjaan Menurut jam kerja Dalam

indikator

ini,

jam

kerja

dikelompokkan

menjadi kurang dari 42 jam kerja, kurang dari 36 jam kerja dan kurang dari 15 jam kerja dalam satu minggu. Penduduk di Indonesia yang bekerja selama <42 jam kerja dalam seminggu sebanyak 58,69 persen dengan Propinsi

Papua

adalah

yang

persen).

Untuk kelompok jam kerja < 36 jam kerja

sebesar

37,13

persen

tertinggi

dengan

(80,69

Propinsi

Nusa

Tenggara Timur yang tertinggi yaitu 54,33 persen sedangkan untuk kelompok < 15 jam sebanyak 5,73 persen dan Propinsi Sulawesi Selatan aalah yang tertinggi (11,75 persen).

Untuk ketiga kelompok

jam kerja ini, DKI Jakarta selalu menjadi yang terendah. Pekerja sektor informal Penduduk tahun

yang

2004

bekerja

sebanyak

di

65,8

sektor persen,

informal dan

pada

Propinsi

14

Nusa

Tenggara

tertinggi

Timur

(86,0

tercatat

persen)

sebagai

sedangkan

DKI

yang

Jakarta

adalah yang terendah ( 27,3 persen). Dari

kedua

terlihat

indikator bahwa

penduduknya memiliki

ketenagakerjaan

Propinsi

bekerja

jumlah

di

jam

yang

sektor

kerja

tersebut, mayoritas

formal

yang

lebih

akan

sedikit

dalam satu minggunya. 2.2.3. Fertilitas, Mortalitas dan harapan hidup Dari data ditunjukkan bahwa pada periode tahun 20022003

angka

fertilitas

Angka

tersebut

total

menunjukkan

(TFR)

bahwa

adalah pada

2,6.

periode

tersebut seorang wanita Indonesia (usia 15-49 tahun) akan

melahirkan

anak

rata-rata

2-3

orang.

Dan

diantara 1000 kelahiran hidup terdapat 35 bayi yang akan meninggal dan 46 balita.

Sedangkan harapan

hidup di Indonesia sampai dengan usia 66,2 tahun. 2.2.4. Kesehatan Di bidang kesehatan, kondisi kemiskinan di Indonesia dilihat

dari

imunisasi

jumlah

dasar,

balita

penolong

yang

telah

persalinan

mendapat

oleh

tenaga

kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi. Data menunjukkan jumlah balita yang telah mendapat imunisasi

dasar

(BCG,

DPT,

polio,

campak

dan

hepatitis B) rata-rata sebesar 75 persen, penolong persalinan

untuk

penduduk

miskin

oleh

tenaga

kesehatan baru sekitar 55,64 persen, namun penduduk miskin yang telah menggunakan alat kontrasepsi sudah mencapai 74,72 persen 2.2.5. Fasilitas perumahan Kesejahteraan penduduk dari sisi fasilitas perumahan dilihat listrik dsb).

dari dan

penggunaan keadaan

rumah

air

bersih,

(dinding,

penggunaan

lantai,

atap

Dari data diperoleh bahwa pada tahun 2004,

15

rumah tangga miskin pengguna air bersih baru

42,55

persen, rumah tangga miskin pengguna litrik sebesar 78,87 persen dan rumah yang masih berlantai tanah sebesar 28,75 persen. 2.3. Permasalahan kemiskinan Permasalahan yaitu

kemiskinan

pemenuhan

hak

akan

dasar,

dilihat beban

dari

tiga

aspek,

kependudukan,

serta

ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. 1. Kegagalan Pemenuhan Hak Dasar Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan

gizi

masih

masyarakat

miskin.

menjadi

Rendahnya

persoalan

kemampuan

daya

bagi beli

merupakan persoalan utama bagi masyarakat miskin. Ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan makanan minimum terutama dihadapi oleh sekitar 8,9 juta jiwa atau 4,39 persen masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan makanan (BPS, tahun 2002). Sedangkan dalam cakupan yang lebih tinggi, permasalahan

ini

juga

dihadapi

oleh

masyarakat

miskin yang berada dibawah garis kemiskinan makanan maupun non makanan yang berjumlah 37,3 juta jiwa atau 17,4 persen pada tahun 2003. Bahkan berdasarkan data yang digunakan MDGs dalam indikator kelaparan, hampir dua-pertiga dari penduduk di Indonesia masih berada dibawah asupan kalori sebanyak 2100 kalori perkapita/hari. permasalahan permasalahan dialami

oleh

Hal

kecukupan

ini

menunjukkan

bahwa

disamping

menjadi

kalori,

masyarakat

miskin,

kelompok

masyarakat

ternyata

juga

lainnya

yang

berpendapatan tidak jauh di atas garis kemiskinan. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan Masalah

utama

yang

menyebabkan

rendahnya

derajat

kesehatan masyarakat miskin adalah rendahnya akses

16

terhadap

layanan

kesehatan

layanan

kesehatan

dasar,

dasar,

rendahnya

kurangnya

mutu

pemahaman

terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi. Meskipun

secara

nasional

kualitas

kesehatan

masyarakat telah meningkat, namun disparitas status kesehatan antarmasyarakat, antarkawasan, dan antara perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi. Angka kematian

bayi

dan

angka

kematian

balita

pada

golongan termiskin adalah hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Pada umumnya tingkat kesehatan Kematian rendah

masyarakat Bayi

miskin

(AKB)

masih

pada

selalu

masih

rendah.

kelompok

di

atas

Angka

berpendapatan

AKB

masyarakat

berpendapatan tinggi, meskipun telah turun dari 61 (per 1.000 kelahiran) pada tahun 1999 menjadi 53 pada tahun 2001. Status kesehatan masyarakat miskin diperburuk dengan masih tingginya penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis paru, dan HIV/AIDS. Kerugian

ekonomi

yang

akibat

penyakit

karena

penderitanya

dialami

tuberkulosis tidak

masyarakat paru

dapat

miskin

sangat bekerja

besar secara

produktif. Kematian laki-laki dan perempuan pencari nafkah

yang

berakibat

disebabkan

pada

oleh

hilangnya

penyakit

pendapatan

tersebut masyarakat

miskin.

Masalah

lainnya

kesehatan

dasar

adalah yang

rendahnya

disebabkan

mutu

oleh

layanan

terbatasnya

tenaga kesehatan, kurangnya peralatan, dan kurangnya sarana Dasar

kesehatan. Kesehatan

Selain

itu

Indonesia

menunjukkan

bahwa

48,7

mendapatkan

pelayanan

berdasarkan (SDKI)

persen

kesehatan

Survei

2002-2003

masalah

dalam

adalah

karena

kendala biaya, jarak dan transportasi. Pemanfaatan rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang

masyarakat

miskin

cenderung

memanfaatkan

17

pelayanan

di

puskesmas.

Demikian

juga

persalinan

oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar

39,1

persen

dibanding

82,3

persen

pada

penduduk. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan Pembangunan

pendidikan

ternyata

belum

sepenuhnya

mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sampai dengan tahun 2003 masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat

terutama

antara

penduduk

kaya

dan

penduduk miskin dan antara perdesaan dan perkotaan. Sebagai gambaran, dengan rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) – rasio penduduk yang bersekolah – untuk

kelompok

mencapai

usia

81,01

13-15

persen,

tahun

APS

pada

tahun

kelompok

20

2003

persen

terkaya sudah mencapai 93,98 persen sementara APS kelompok

20

persen

termiskin

baru

mencapai

67,23

persen. Kesenjangan yang lebih besar terjadi pada kelompok

usia

terkaya

16-18

sebesar

termiskin

tahun

75,62

hanya

dengan

persen

sebesar

dan

28,52

APS

kelompok

APS

kelompok

persen.

Dengan

menggunakan indikator APK tampak bahwa partisipasi pendidikan kelompok penduduk miskin juga masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk kaya khususnya untuk jenjang SMP/ MTs ke atas. APK SMP/ MTs untuk kelompok

termiskin

baru

mencapai

61,13

persen,

sementara kelompok terkaya sudah hampir mencapai 100 persen.

Untuk

jenjang

pendidikan

menengah

kesenjangan tampak sangat nyata dengan APK kelompok termiskin terkaya

terbesar

sebesar

penduduk

usia

23,17

81,66 15

persen

persen.

tahun

dan

APK

Angka

keatas

kelompok

buta

juga

aksara

menunjukkan

perbedaan yang signifikan yaitu sebesar 4,01 persen untuk

kelompok

terkaya

dan

16,9

persen

untuk

kelompok termiskin.

18

Keterbatasan layanan

masyarakat

pendidikan

miskin

dasar

untuk

mengakses

terutama

disebabkan

tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Meskipun SPP untuk jenjang SD/MI telah secara resmi dihapuskan oleh Pemerintah tetapi

pada

membayar

kenyataannya

iuran

sekolah.

masyarakat

tetap

harus

Pengeluaran

lain

diluar

iuran sekolah Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha Masyarakat kurangnya

miskin

dengan

keterampilan

keterbatasan

maupun

modal

pengetahuan,

dan hanya

memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan terbatasnya

peluang

untuk

mengembangkan

usaha.

Penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah harus

bekerja

hidupnya. posisi

apa

Kondisi

tawar

kerentanan Masyarakat

saja

tersebut

masyarakat

terhadap miskin

untuk

menyebabkan miskin

perlakuan

juga

mempertahankan

harus

dan

lemahnya tingginya

yang

merugikan.

menerima

pekerjaan

dengan

imbalan

yang

terlalu

rendah,

tanpa

sistem

kontrak

atau

dengan

sistem

kontrak

yang

sangat

rentan

terhadap

kepastian

hubungan

kerja

yang

berkelanjutan. Di sisi lain kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin seringkali memaksa anak dan perempuan untuk bekerja. Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2003 menunjukkan belum

adanya

perkembangan tahun

angka

terakhir

meningkat.

perbaikan,

bahkan

pengangguran

menunjukkan

Pengangguran

terbuka

jumlah

terbuka

berdasarkan selama

yang

yang

5

terus

berjumlah

sekitar 5,0 juta orang atau 4,7 persen dari jumlah angkatan

kerja

pada

tahun

1997

meningkat

menjadi

sekitar 6 juta orang atau 6,4 persen di tahun 1999, dan sekitar 9,5 juta orang atau 9,5 persen pada tahun 2003. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2003 berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 13 persen

19

perempuan

dan

laki-laki

7,6

persen.

Berdasarkan

tingkat pendidikan dan kelompok usia, pengangguran terbuka

sebagian

Menengah tinggi

Umum

9,1

besar

yaitu

persen,

didominasi

oleh

untuk

16,9

persen,

sedangkan

usia

kelompok dan

untuk

muda

Sekolah perguruan

kelompok

(15-19

usia

tahun)

yaitu

sebesar 36,7 persen. Terbatasnya Akses Layanan Perumahan dan Sanitasi. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak,

rendahnya

mutu

lingkungan

permukiman

dan

lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan

yang

keluarga

miskin

perkampungan

layak

yang

dan

sehat.

sebagian

besar

berada

balik

di

Di

perkotaan,

tinggal

di

gedung-gedung

pertokoan dan perkantoran, dalam petak-petak kecil, saling berhimpit, tidak sehat dan seringkali dalam satu rumah ditinggali lebih dari satu keluarga. Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih. Keterbatasan

akses

berakibat

pada

penyebaran

berbagai

terhadap

penurunan

air

mutu

penyakit

lain

bersih

akan

kesehatan

dan

seperti

diare.

Akses terhadap air bersih masih menjadi persoalan di banyak tempat dengan kecenderungan akses rumahtangga di Jawa-Bali lebih baik dibanding daerah lain. Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah. Masyarakat struktur

miskin

menghadapi

penguasaan

dan

masalah

pemilikan

ketimpangan

tanah,

serta

ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Masalah pertanahan nampak dari semakin banyak

dan

meluasnya

sengketa

sengketa

masyarakat

dengan

mengenai

penetapan

kawasan

dalamnya

terdapat

lahan

agraria,

termasuk

pemerintah, konservasi pertanian,

seperti yang

di

masyarakat

20

sekitar

yang

sudah

mengusahakan

secara

turun-

temurun. Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam, serta Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Alam. Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perubahan pola

pemanfaatan

sumberdaya

alam

dan

perubahan

lingkungan. Masyarakat

miskin

seringkali

terpinggirkan

dalam

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Hal ini terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam

oleh

perusahaan

besar

dan

peralihan

hutan

menjadi kawasan lindung. Proses pemiskinan juga terjadi dengan menyempitnya dan

hilangnya

miskin

akibat

sumber

matapencaharian

penurunan

mutu

masyarakat

lingkungan

hidup

terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan. Lemahnya Jaminan Rasa Aman. Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997 – 2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta

jiwa

menjadi

pengungsi.

Meskipun

jumlah

pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik. Lemahnya jaminan rasa aman dalam lima tahun terakhir juga terjadi dalam bentuk ancaman non kekerasan antara lain, kerusakan lingkungan,

perdagangan

perempuan

dan

anak

(trafficking), krisis ekonomi, penyebaran penyakit menular,

dan

peredaran

obat-obat

terlarang

yang

menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hakhak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Konflik sosial yang terjadi di berbagai tempat menyebabkan hilangnya rasa aman.

21

Lemahnya Partisipasi. Rendahnya

partisipasi

perumusan

kebijakan

informasi

baik

dirumuskan

masyarakat disebabkan

mengenai

maupun

miskin oleh

kurangnya

kebijakan

mekanisme

dalam

yang

perumusan

akan yang

memungkinkan keterlibatan mereka. 2. Beban Kependudukan Beban masyarakat miskin makin berat akibat besarnya tanggungan mendorong

keluarga terjadinya

dan

adanya

migrasi.

tekanan

Dengan

hidup

beratnya

yang beban

rumahtangga, peluang anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan seringkali

pendidikan mereka

menjadi

harus

bekerja

terhambat untuk

dan

membantu

membiayai kebutuhan keluarga.

3. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender Laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap perempuan.

kehidupan Budaya

laki-laki patriarki

juga

berbeda

mengakibatkan

dari

perempuan

berada pada posisi tawar yang lemah,

22

BAB III KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN

3.1. Kebijakan pengentasan kemiskinan Langkah-langkah ditangani multi

pencapaian pengentasan

kemiskinan

tidak

dapat

oleh satu sektor tertentu saja, tetapi harus

sektor

stakeholder

pengentasan

dan

lintas

terkait program kemiskinan

untuk yang dapat

sektor

dengan

meningkatkan

melibatkan efektifitas

dijalankan. dilakukan

secara

Kebijakan langsung

(jangka pendek), misalnya subsidi dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kebijakan secara tidak langsung (jangka panjang) melalui pertumbuhan ekonomi. Berikut kebijakan yang dilakukan selama era orde baru dan pasca orde baru. Masa Pemerintahan Presiden Soeharto 1. Menyelenggarakan sidang-sidang kabinet khusus dengan tema memantapkan program menghapus kemiskinan.

23

2. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dimulai sejak tahun 1994. 3. Program Makanan Tambahan

untuk anak sekolah yang

diprioritaskan di desa-desa tertinggal. 4. Program

pembangunan

prasarana

pedesaan

di

daerah

tertinggal. 5. Mengembangkan jaringan klinik bisnis bagi pengusaha kecil dan koperasi. 6. menaikkan

batas

minimum

Kredit

Usaha

Kecil

(KUK)

dari 20 persen menjadi 22,5 persen. 7. Menaikkan

UMR

sehingga

mencapai

92,5

persen

Kebutuhan Hidup Minimum. 8. menanggulangi masalah gizi akibat kekurangan iodium dengan menyalurkan tablet gizi bagi 2,6 juta ibu hamil. 9. Imunisasi polio bagi 23,4 juta anak. Masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie 1. Menyiapkan

program

Jaringan

Penyelamatan

Sosial

(JPS). 2. Memperbesar pos subsidi untuk kebutuhan pokok dalam APBN

dan

secara

khusus

menyediakan

beras

subsidi

untuk masyarakat miskin. 3. Menyediakan

dana

untuk

pendidikan

anak-anak

dari

keluarga prasejahtera dan sejahtera I. 4. menyediakan

beasiswa

untuk

500.000

mahasiswa

dan

keluarga tak mampu. 5. Memperluas program padat karya. 6. Kenaikan gaji PNS, ABRI dan pensiunan rata-rata 35 persen. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid 1. Penyediaan melalui

kebutuhan penyediaan

pokok

bagi

pelayanan

keluarga

miskin

kesehatan

dan

pendidikan serta perbaikan lingkungan rumah tinggal. 2. Pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. 3. Kenaikan gaji PNS/ TNI Polri rata-rata 30 persen.

24

4. Subsidi

pengadaan

air

bersih

sebagai

kompensasi

kenaikan harga BBM yang dibagikan kepada masyarakat miskin perkotaan. 5. Kompensasi beras

di

dan

bidang

pelayanan

pendidikan, angkutan

kesehatan,

umum

atas

OPK

kenaikan

harga BBM. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri 1. Pada tahun 2003 menganggarkan Rp23,3 triliun untuk subsidi kepada masyarakat kurang mampu. 2. Tarif listrik rendah bagi rumah tangga miskin. 3. Subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro. 4. Memberikan

bantuan

usaha

kecil

berupa

penyediaan

rumah murah. 5. Subsidi pupuk agar terjangkau petani. 6. Peningkatan keluarga

pelayanan

miskin,

kesehatan

kelompok

dan

rentan,

gizi

pengungsi

bagi dan

korban bencana. Masa Pemerintahan Presiden S.B Yudhoyono 1. Bertekad dalam 5 tahun tingkat pengangguran terbuka dan

kemiskinan

pengangguran persen

berkurang

terbuka

menjadi

5,1

separuhnya.

diupayakan

persen

dan

Tingkat

turun

tingkat

dari

9,9

kemiskinan

turun dari 16,6 persen menjadi 8,2 persen. 2. Bantuan

Langsung

Tunai

(BLT)

akan

dimodifikasi

sebagai BLT bersyarat. 3. Memberi

dan menyalurkan beras murah bagi sekitar

15,8 juta keluarga miskin. 4. Subsidi harga pupuk. 5. Subsidi pelayanan publik untuk BUMN yang menjalankan tugas pemerintah di bidang pelayanan umum. 6. Menanggulangi

kasus

gizi

buruk

dengan

menjamin

perawatan gizi buruk di Puskesmas, rumah sakit dan bantuan makanan pendamping ASI. 7. Menanggulangi

polio

dengan

meningkatkan

cakupan

imunisasi sampai ke tingkat desa secara gratis.

25

3.2. Implikasi

Penerapan

Kebijakan

Pengentasan

Kemiskinan

terhadap Jumlah Orang Miskin Berbagai

kebijakan

pengentasan

kemiskinan

yang

diambil

dalam tiap periode pemerintahan mempunya implikasi yang berbeda-beda terhadap jumlah orang miskin. Pemerintahan orde baru (1966 - 1998) Pemerintahan orde baru mampu menekan laju pertambahan jumlah orang miskin hingga yang terendah sebesar 25,9 juta

penduduk

atau

13,7

persen

dari

total

penduduk

Indonesia pada tahun 1993.

Jumlah penduduk miskin pada

angka

tercapai

ini

belum

dapat

lagi

pada

masa

pemerintahan berikutnya. Untuk

tahun-tahun

mengalami

selanjutnya

kenaikan

mencapai

angka

hingga

tertinggi

49,5

jumlah

penduduk

akhir

pemerintahannya,

juta

orang

miskin

(1998)

dan

menjadi yang tertinggi sampai saat ini. Pemerintahan BJ. Habibie (1998 – 1999) Masa pemerintahan BJ. Habibie terhitung sangat singkat. Masa ini adalah masa peralihan sistem pemerintahan dari demokrasi

yang

dinilai

otoriter

ke

demokrasi

yang

dikehendaki mendekati sebenarnya. Pada masa pemerintahan ini jumlah orang miskin cukup tinggi, walaupun secara perlahan

mengalami

menjadi

sekitar

penurunan

38

juta

dari

orang

49,5 pada

juta

orang

akhir

masa

pemerintahannya. Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) Jumlah

penduduk

mengalami

miskin

sedikit

pada

penurunan

masa dari

pemerintahan 38,7

juta

ini

menjadi

sekitar 37,8 juta pada akhir masa pemerintahannya. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001 – 2004) Pada

awal

masa

pemerintahan

ini

jumlah

orang

miskin

sempat mengalami kenaikan menjadi 38,4 juta orang, untuk selanjutnya secara perlahan mengalami penurunan.

Angka

26

terakhir pada masa pemerintahannya, tercatat penduduk miskin berjumlah 36,1 juta orang. Pemerintahan S.B Yudhoyono Pada

masa

pemerintahan

yang

diumumkan

BPS

S.B

jumlah

Yudhoyono, orang

angka

miskin

naik

terakhir menjadi

39,05 juta orang atau sekitar 17,75 persen dari total penduduk pada bulan Maret 2006.

27

3.3. Kendala – kendala Pengentasan Kemiskinan Dalam

mengatasi

masalah

kemiskinan

kebijakan multi sektor.

harus

melalui

Hal ini menimbulkan kendala-

kendala yang tidak dapat diabaikan, antara lain : 1.

Terbatasnya anggaran negara Terbatasnya

jumlah

penerimaan

pemerintah

tidak

leluasa

terutama

yang

kesejahteraan

negara

dalam

berhubungan rakyat.

menyebabkan

penggunaannya,

langsung

Meskipun

untuk

pengentasan

kemiskinan masih menjadi agenda pembangunan nasional, namun porsi anggaran untuk hal tersebut belum dapat dikatakan memadai, belum lagi kebijakan penganggaran pemerintah

yang

anggarannya

untuk

bunganya. adanya

menggunakan membayar

sebagian

besar

hutang-hutang

plus

Dan yang tidak dapat diabaikan pula adalah

ekonomi

biaya

tinggi

yang

secara

tidak

langsung menyerap anggaran negara. 2.

Kurang

tepatnya pengambilan kebijakan

Faktor ini merupakan faktor penting, karena kebijakan adalah

suatu

titik

awal.

Kebijakan

pemerintah

menaikkan harga BBM dan mengkompensasikannya dengaa transfer langsung pemerintah kepada masyarakat miskin dinilai

banyak

pihak

kurang efisien.

sebagai

suatu

kebijakan

yang

Hanya dengan peningkatan harga BBM

sebesar 29 persen saja telah mengakibatkan peningkatn inflasi sebesar 6.7 persen. Sementara itu upah riil tidak mengalami perubahan dengan adanya transfer dana langsung kepada rakyat miskin. Peningkatan konsumsi masyarakat transfer

hanya

0.7

langsung

dari

persen

walaupun

pemerintah

ke

terdapat

rumahtangga.

Apalagi dengan peningkatan harga BBM yang lebih dari 100%, tentu saja tingkat inflasi menjadi lebih tinggi lagi

dan

daya

beli

masyarakat

menjadi

semakin

menurun.

28

3.

Kegagalan

pemerintah

dalam

melakukan

stabilisasi

harga barang kebutuhan pokok. Hal ini terekam dalam garis kemiskinan makanan yang meningkat sebesar 21,7 persen di perkotaan dan 22,8 persen

di

perdesaan.

Padahal

pangsa

pengeluaran

penduduk miskin untuk konsumsi makanan mencapai lebih dari 70 persen. Karena itu, tingkat kemiskinan sangat sensitif terhadap inflasi bahan makanan. Pemerintah pernah menjanjikan untuk melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok malalui operasi pasar dan pagelaran pasar murah. Tapi stabilisasi harga pada khususnya dan

stabilisasi

makro

pada

umumnya

tidak

pernah

dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga yang jadi korban adalah rakyat jelata. 4.

Tidak jalannya trickle down effect

dari pertumbuhan

ekonomi. Pada tahun 2005 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6

persen.

Kenaikan

angka

kemiskinan

menunjukkan

bahwa pertumbuhan yang terjadi tidak bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak selalu diikuti dengan pemerataan. Dalam kurun waktu setahun terakhir

ini,

tampaknya

pertumbuhan

ekonomi

lebih

banyak bermanfaat bagi kalangan non-miskin.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

29

4.1. Kesimpulan

1. Di Indonesia, pernah digunakann dua ukuran, yaitu ukuran menurut

BPS

yang

menggunakan

pendekatan

basic

needs

dengan indikator Head Count Index (HDI) dan bersifat makro serta ukuran menurut BKKBN yang lebih bersifat mikro. 2. Pengukuran kemiskinan juga dapat dipandang dari sudut non moneter, yaitu A. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan akses akan pendidikan,

dapat

dilihat

dari

beberapa

indikator,

yaitu : Angka melek huruf. Angka partisipasi sekolah Angka putus sekolah B. Ketenagakerjaan C. Fertilitas, mortalitas dan harapan hidup D. Kesehatan E. Fasilitas perumahan 3. Permasalahan kemiskinan di Indonesia dilihat dari tiga aspek : A. Kegagalan pemenuhan hak dasar. Terdiri dari : Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan Terbatasnya

akses

dan

rendahnya

mutu

layanan

akses

dan

rendahnya

mutu

layanan

kesehatan Terbatasnya pendidikan Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha Terbatasnya Akses Layanan Perumahan dan Sanitasi. Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih. Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah.

30

Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam, serta Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Alam. Lemahnya Jaminan Rasa Aman. Lemahnya Partisipasi. B. Beban Kependudukan C. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender 4. Kendala-kendala pengentasan kemiskinan, yaitu : Terbatasnya anggaran negara. Kurang tepatnya pengambilan kebijakan. Kegagalan

pemerintah

dalam

melakukan

stabilisasi

harga barang kebutuhan pokok. Tidak jalannya trickle down effect

dari pertumbuhan

ekonomi 5. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang diambil

pada tiap

era pemerintahan berbeda-beda, demikian pula implikasi yang

diperoleh.

Pemerintahan

era

orde

baru

mampu

menekan laju pertambahan jumlah orang miskin hingga yang terendah sebesar 25,9 juta penduduk atau 13,7 persen dari

total

penduduk

Indonesia

pada

tahun

1993.

Dan

sempat mengalami kenaikan hingga akhir pemerintahannya, mencapai angka tertinggi 49, 5 juta orang (1998) dan menjadi pada

yang

era

tertinggi

pemerintahan

sampai pasca

saat

orde

ini.,

baru,

Selanjutnya

jumlah

orang

miskin terus mengalami penurunan.

4.2. Saran

1. Perlu dilakukan pengembangan indikator kemiskinan yang didasarkan

pada

kerangka

pikir

dan

strategi

penanggulangan kemiskinan. 2. Perlu pengembangan sistem pemantauan yang efisien untuk memantau

secara

masyarakat,

cepat

serta

penyebab

indikator

perubahan

harga,

kemiskinan

indikator

harga

produsen, indikator harga konsumen dan indikator upah.

31

3. Perlu

juga

dengan

melakukan

melibatkan

penelitian-penelitian para

sosiolog

dan

kualitatif antropolog,

khususnya yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. 4. Memperkuat

kapasitas

(stakeholder) lokal

untuk

dalam

berbagai

pemangku

menggunakan

berbagai

indikator

kepentingan,

kepentingan kemiskinan

terutama

yang

sepatutnya

tidak

menyangkut program pembangunan. 5. Strategi disusun yang

penanggulangan secara

terpisah-pisah

ditujukan

kemiskinan

,

kemiskinan

untuk

tetapi

dari

mengatasi

sebagai

berbagai

program

berbagai

elemen

strategi

penanggulangan

kemiskinan yang disusun secara terpadu, saling terkait dan

sistimatis.

faktor-faktor

Dengan

yang

demikian,

menghambat

ia

atau

mampu

memutuskan

mendorong

akses

masyarakat miskin terhadap penghidupan yang lebih baik. 6. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dari atas kebawah. Upaya dari atas menyangkut kesediaan pemerintah dan lembaga non pemerintah pada semua tingkatan untuk membuka diri dalam

dan mengajak masyarakat berperan serta

pengambilan

keputusan

tentang

biaya-biaya

yang

harus mereka tanggung serta kebijakan lain yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan mereka. Pada saat bersamaan, upaya

ini

perlu

disertai

dengan

pendampingan

dan

peningkatan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan disetiap tingkatan.

DAFTAR PUSTAKA

32

Aglista , Ivanovich

kemiskinan dan Kebijakan

Badan Pusat Statistik, Data dan Informasi 2004, PT. Rasokitama Lestari, Jakarta, 2004 Hadad Ismid, Berkelanjutan Lingkungan

Kemiskinan

Pengentasan Kemiskinan dalam dan Perubahan Pola Produksi

Tahun

Pembangunan yang Ramah

Harian Kompas, Nasib Rakyat Miskin di Tangan Para Presiden, 26 Agustus 2006 Mawardi Sulton dan Sudarno Sumarto, memihak Orang Miskin, SMERU, 2003 Nurske,

Raknar

,

1953,

Kebijakan

Memahami

Publik

yang

Kemiskinan,

http://www.pu.go.id Tim Indonesia Bangkit, Kemiskinan Sebagai Kegagalan Kebijakan, 2006 Wikipedia Indonesia, Kemiskinan, http:// www.kompas.com

33

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.