KONSEP PENGATURAN TINGKAT KLIERENS RADIONUKLIDA ... - ANSN

Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir, 5 – 6 Agustus 2009

SISTEM PENGAWASAN PEMANFAATAN ZAT RADIOAKTIF DI INDONESIA BERBASIS KONSEP CRADLE TO GRAVE Moekhamad Alfiyan email: [email protected] Staf Bidang Pengkajian Industri dan Penelitian, PPSTPFRZRBAPETEN ABSTRAK

Penggunaan zat radioaktif di Indonesia di bidang industri, kesehatan, dan penelitian terus meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Selain itu, perkembangan tersebut dapat dijadikan indikator keberterimaan masyarakat dan keunggulan teknologi nuklir. Pemanfaatan zat radioaktif yang meliputi kegiatan penggunaan, produksi, ekspor/import, pengangkutan dan pengalihan memiliki dua aspek, yaitu manfaat dan resiko radiologis terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan oleh karena itu perlu diawasi secara ketat oleh pemerintah. Penyusunan makalah dilakukan dengan pengumpulan dan review data sekunder dan studi literatur. Riwayat zat radiokatif di pantau secara ketat sejak zat radioaktif dihasilkan sampai dengan nasib akhir zat radioaktif sebagaimana konsep cradle to grave yang diterapkan untuk pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Penggunaan, produksi, ekspor/import dan pengalihan wajib memiliki izin dari Badan Pengawas sedangkan pengangangkutan zat radioaktif wajib mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang telah memiliki izin dari Badan Pengawas. Hasil samping atau limbah zat radioaktif wajib dikirimkan ke Badan Pelaksana atau negara asal zat radioaktif dengan persetujuan Badan Pengawas. Pengelolaan limbah radioaktif oleh Badan Pelaksana juga wajib memiliki izin dari Badan Pengawas. Limbah radioaktif dapat dilepaskan ke lingkungan setelah mendapat penetapan klierens dari Badan Pengawas Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan maka Badan Pengawas akan melakukan inspeksi yang dilakukan secara rutin atau sewaktuwaktu. Kata Kunci: radioaktif, cradle to grave, Badan Pengawas ABSTRACT Usage of Radioactive for research, medicine, and industry purpose increases as development of population, economic, society, culture and knowledge. The increase of such utilization can be used as indicator of public acceptance and nuclear technology advancement. Utilization of radioactive including usage, production, export/import, transportation and transfer has two impact benefit and radiological risk to occupational, public and environment. Therefore it needs to be regulated seriously by the government. This paper is composed through gathering and reviewing secondary data and literature study. Life history of radioactive is regulated strictly from generation phase until dissipation phase as cradle to grave concept for hazardous waste management. Usage, production, export/import, and, transfer have to get license from regulatory body while all transportation of radioactive have to get approval from regulatory body and can only be performed by licensees. Radioactive waste shall be sent to organizer body or original country of radioactive with approval from regulatory body. Radioactive waste management by organizer body shall have radioactive waste management license from regulatory body. Radioactive waste can be released to environment after getting clearance approval from regulatory body. To ensure that regulation is fulfilled by user, regulatory body conduct, routine or unschedule inspection. 1


Key Words: radioactive, cradle to grave, regulatory body peraturan/ketentuan yang berlaku. Asas

BAB I

proteksi radiasi telah menggiring upaya

PENDAHULUAN

meningkatkan dampak positiif dan menghindari dampak negatif yang diitmbulkan dari pemanfaatan tenaga

Menurut UndangUndang No 10

nuklir sehingga tujuan utama dari

Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran,

pemanfaatan tenaga nuklir yaitu

tenaga tuklir adalah tenaga dalam bentuk

meningkatkan kesejahtaraan masyarakat

apa pun yang dibebaskan dalam proses

dengan memprioritaskan keselamatan

transformasi inti, termasuk tenaga yang

pekerja, masyarakat dan lingkungan

berasal dari sumber radiasi pengion(1).

hidup pada taraf yang paling tinggi dapat

Pemanfaatan teknologi nuklir yang

tercapai.

mencakup pemanfaatan zat radioaktif di

Kegiatan

Indonesia dalam bidang industri,

sebagai

kemampulaksanaan,

nuklir di Indonesia diawasi oleh Badan

wujud

Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

keberterimaan

Pengawasan sebagaimana dimaksud

masyarakat secara tidak langsung dan

dalam UndangUndang No.10 Tahun

keunggulan tenaga nuklir dibandingkan

1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 14

dengan teknologi lain.

ayat 2 dilaksanakan melalui peraturan,

Mengingat sifatnya, radiasi

perizinan dan inspeksi. Peraturan dan

memiliki dua aspek, yaitu manfaat dan

perizinan yang diberikan oleh BAPETEN

resiko dalam arti potensi bahaya radiasi

juga memperhatikan UndangUndang

yang dapat membahayakan dan

No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

merugikan manusia (baik pekerja

Lingkungan Hidup, UndangUndang No.

maupun masyarakat) serta lingkungan

23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,

hidup. Oleh karena itu pemanfaatan

Undang Undang No.1 Tahun 1970

tenaga nuklir tersebut, seperti halnya

tentang Keselamatan Kerja dan Undang

dengan pemanfaatan teknologi lainnya,

Undang lainnya yang terkait beserta

harus dilakukan secara baik dan benar

produk hukum dibawahnya (2).

serta diawasi secara ketat oleh pemerintah

sesuai

pemanfaatan,

pengembangan dan penguasaan iptek

kesehatan, dan penelitian terus berkembang

dengan 2


Makalah ini akan membahas

baik untuk tujuan jasa kualitas suatu

implementasi konsep cradle to grave

produk, pengecekan bagasi atau kontainer

dalam sistem pengawasan pemanfaatan

barang. Analisis untuk menganalisa

zat radioaktif di Indonesia sehingga

kandungan unsur dalam suatu sample.

diharapkan dapat membangun opini

Gauging yang banyak digunakan di

positif publik yang tentunya akan

industri minyak, pabrik bahan kimia

mempengaruhi eksistensi dan evolusi

untuk mengukur ketinggian (level).

pemanfaatan zat radioaktif di Indonesia.

Begitu pula dengan logging yang banyak digunakan di industri petambangan untuk

BAB II

investegasi calon lokasi pengeboran. Di

TEORI

bidang kesehatan, zat radioaktif digunakan antara lain untuk diagnosa dan terapi dengan memanfaatkan energi

II. 1. PEMANFAATAN ZAT

sinarX, sedangkan untuk kedokteran

RADIOAKTIF DI INDONESIA

nuklir dan litbang digunakan zat radioaktif yang berbentuk serbuk atau

Pemanfaatan zat radioaktif yang

cairan.

dimaksud dalam makalah ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan

Penggunaan zat radioaktif di

keberadaan zat radioaktif yang meliputi

bidang pertanian antara lain untuk

penggunaan, produksi, ekspor/import,

mengawetkan bahan makanan pasca

pengangkutan dan pengalihan.

panen dan pemulihan tanaman, dapat


juga digunakan untuk menentukan

berbagai sektor terbukti telah

efektivitas pemakaian pupuk tanaman

memberikan keuntungan teknis, finansial,

dan pemberantasan hama melalui teknik

dan lingkungan yang berarti, sehingga

jantan mandul.

penggunaannyapun terus dikembangkan

Di bidang hidrologi dan

untuk meningkatkan kesejahteraan hidup

lingkungan, zat radioaktif dapat

manusia dengan tetap mengedepankan

digunakan untuk pencarian tempat

aspek keselamatan terhadap pekerja,

kebocoran/rembesan pipa di dalam tanah,

masyarakat dan lingkungan hidup.

pengukuran transport endapan di sungai, laut dan danau, pengukuran umur air,


dll(3).

bidang industri antara lain: radiografi

3


Penggunaan zat radioaktif

Indonesia dan telah mendapat izin

menuntut ketersediaan zat radioaktif yang

pemanfaatan yang masih berlaku dari

pemenuhannya dapat dilakukan melalui

BAPETEN sekitar 3497 unit zat

produksi dan impor dari luar negeri yang

radioaktif yang terdiri dari 23 jenis zat

tentunya akan melibatkan kegiatan

radioaktif dan 2 jenis sumber radiasi.

pengangkutan dan pengalihan zat

Penggunaan terbanyak pada bidang

radioaktif. Zat radioaktif dapat pula di

industri yaitu: 3418 unit zat radioaktif

eksport ke luar negeri untuk tujuan

diikuti penggunaan di bidang kesehatan

komersiil atau pelimbahan zat radioaktif

sebanyak 76 unit zat radioaktif dan di

bekas.

bidang penelitian sebanyak 3 unit zat

Sampai dengan 1 Mei tahun 2009

radioaktif.

jumlah zat radioaktif yang beredar di Tabel. 1 Rincian Penggunaan Zat Radioaktif di Indonesia yang Memiliki Izin Penggunaan dari BAPETEN untuk Setiap Bidang/Tujuan Jumlah Bidang/Tujuan Jumlah Izin Instansi Pengguna Industri 1 Analisa Zat Radioaktif 14 6 2 Fotofluorografi dengan Zat 11 2 Radiokatif Aktivitas Sedang 3 Gauging 959 101 4 Gauging Industri dengan 1 1 Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah 5 Gauging Industri dangan Zat 304 54 Radioaktif Aktivitas Rendah 6 Gauging Industri dangan Zat 757 42 Radioaktif AktivitasTinggi 7 Kalibrasi 3 3 8 Logging 528 24 9 Penyimpanan Zat Radioaktif 1 1 10 Radiografi 31 16 11 Radiografi Industri Fasilitas 231 46 Terbuka 12 Tracer 1 1 13 Well Logging 577 20 Total Bidang Industri 3418 318 Kesehatan 4


1

Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif untuk Keperluan Medik 0 0 2 Kalibrasi 2 2 3 Kedokteran Nuklir Diagnos 0 0 tik Invivo 4 Konstruksi 2 2 5 Radioterapi 41 10 6 Terapi Zat Radioaktif 31 11 Total Bidang Kesehatan 76 25 Penelitian 1 Penelitian 2 1 2 Penelitian dan Pengem 1 1 bangan dalam Radiografi In dustri Fasilitas Terbuka Total Bidang Penelitian 3 2 Total 3497 345 Sumber Data: Badan Pengawas Tenaga Nuklir, sampai dengan 1 Mei 2009 Ditinjau

dari

tujuan

peraturan perundangundangan yang

penggunaannya, dibidang industri, zat

berlaku selama menyelenggarakan

radioaktif banyak digunakan untuk tujuan

penggunaan dan sanggup menerima

Gauging yaitu 951 unit zat radioaktif,

konsekuensi hukum atas tidak

dibidang kesehatan paling banyak untuk

dipatuhinya peraturan perundang

tujuan radioterapi, yaitu 41 unit zat

undangan.

radioaktif sedangkan penggunaan untuk

Jenis zat radioaktif yang banyak

tujuan penelitian relatif masih terbatas.

digunakan adalah Cs137 terutama untuk

Rincian mengenai jenis dan jumlah

tujuan gauging dan well logging.

penggunaan zat radioaktif di Indonesia

Keadaan tersebut perlu menjadi perhatian

secara lengkap ditampilkan pada Tabel 1

serius mengenai limbah dari Cs137 yang

di atas.

merupakan zat radioaktif berumur paro

Penggunaan zat radioaktif hingga

cukup panjang yaitu 30 tahun sehingga

saat ini telah melibatkan sekitar 345

penanganan

instansi pemerintah dan swasta sebagai

membutuhkan alokasi waktu yang lebih

pihak

yang

lama dan lebih ketat serta dapat menjadi

bertanggunjawab atas penggunaan zat

beban bagi generasi yang akan datang.

radioaktif yang dimilikinya. Pemegang

Untuk memenuhi salah satu prinsip

izin berkewajiban memenuhi ketentuan

prinsip pengelolaan limbah radioaktif

pemegang

izin

5

limbahnya

akan


yang

direkomendasikan

secara

137. Selain Cs137, penggunaan Am

internasional yaitu tidak menjadi beban

241 juga mempuyai permasalahan yang

generasi yang akan datang maka perlu

sama, umur paro yang dimiliki oleh Am

ada tindakan preventif dan kuratif untuk

241 jauh lebih lama yaitu 432 tahun. Zat

mengantisipasi permasalahan tersebut.

radioaktif ini banyak digunakan pada

Tindakan preventif melalui minimalisasi

bidang industri untuk tujuan gauging.

pemanfaatan Cs137 melalui subtitusi Cs

Jenis dan jumlah zat radioaktif yang

137 dengan zat radioaktif lain yang

digunakan pada berbagai bidang dapat

berumur paro pendek dan tindakan

dilihat pada Tabel 2.

kuratif melalui minimalisasi limbah Cs Tabel 2. Jenis Zat Radioaktif di Indonesia yang Digunakan Pada Bidang Industri, Kesehatan dan Penelitian Jenis Zat Radioaktif Bidang Industri

Bidang Kesehatan

Bidang Penelitina

Cd109, Fe55, Ni63, Co60, Co60, Am241, Cs Co60, Ir192 Am241, Am241Be, Cm 137, Sr90, Ir192, Ge 244, Cs137, Kr85, Pm147, 68, I131 Ra226, Sr90, Cf252, Ba 133, Co57, H3, Th228, Th 232, Ir192, Se75, K40

Sumber data: Badan Pengawas Tenaga Nuklir, sampai dengan 1 Mei 2009 II.2. Konsep Cradle to Grave (timbul

dengan pendekatan cradle to grave,

sampai akhir)

meliputi: 1. Memberikan gambaran yang lengkap

Konsep cradle to grave adalah

kemungkinan interaksi antara suatu

analisis siklus hidup yang dapat

kegiatan dengan lingkungan.

digunakan untuk mengkaji secara

2. Memberikan pemahaman secara

langsung atau tidak langsung dampak

menyeluruh sifat saling ketergantunan

suatu sistem atau proses terhadap lingkungan

serta

antara lingkungan dan aktivitas

memberikan

manusia.

pengetahuan tentang interaksi yang

3. Menyediakan informasi bagi

terjadi didalamnya mulai tahap ekstraksi

pengambil keputusan mengenai

bahan baku, transport, proses produksi,

dampak terhadap lingkungan dari

penggunaan, disposal sampai tahap

suatu kegiatan manusia beserta

degredasi. Tujuan dari pengawasan

6


pilihan penanggulan dan perbaikan

Induk peraturan perundang

dampak tersebut (4). II.3.

undangan yang mengatur pemafaatan tenaga nuklir adalah UU No. 10 tahun

PENGAWASAN

PEMANFAATAN

1997, yang mengatur pokokpokok

ZAT

pemanfaatan tenaga nuklir di

RADIOAKTIF DI INDONESIA

Indonenesia. UU tersebut terdiri dari 8

Telah disebutkan diatas bahwa

Bab, yaitu: ketentuan umum,

pemanfaatan zat radioaktif di Indonesia

kelembagaan,

menjadi kewenangan dan tanggungjawab

pengembangan,

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

pengawasan, pengelolaan limbah

(BAPETEN). Pengawasan melalui

radioaktif, pertanggungjawaban kerugian

mekanisme peraturan, perizinan dan

nuklir, dan ketentuan pidana.

Inspeksi.

Pengawasan

penelitian

dan

pengusahaan,

terhadap

Turunan dari Undangundang

pemanfaatan zat radioaktif di lakukan

adalah peraturan pemerintah yang

secara komprehensif mulai dari

mengatur lebih jelas amanat yang telah

pengadaan fasilitas dan hingga limbah

digariskan

radioaktif yang dihasilkan.

Peraturan perundangundangan lebih

oleh undangundang.

bersifat fleksibel dan diimbangi dengan membuka kesempatan yang proporsional dalam hal konsultasi untuk mencapai II.3.1. Peraturan

kesepakatan. Peraturan Pemerintah untuk

terkait yang telah diberlakukan adalah PP

memberikan arah, batasan tindakan dan

No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan

kewajiban yang harus dipenuhi oleh

Pengangkutan Zat Radioaktif, PP No. 27

pemanfaat tenaga nuklir dengan tujuan

Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah

melindungi pekerja, masyarakat dan

Radioaktif, PP No. 43 tahun 2006 tentang

lingkungan hidup. Penyusunan peraturan

Perizinan Reaktor Nuklir, PP No. 33 Th

perundangundangan tidak terlepas dari

2007 tentang Keselamatan Radiasi

rekomendasi

yang

Pengion dan Keamanan Sumber

mengalami adaptasi dan harmonisasi

Radioaktif, PP No. 29 tahun 2008 tentang

dengan situasi, kebijakan dan strategi

Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi

nasional.

Pengion dan Bahan Nuklir, PP No. 27

Peraturan

berfungsi

internasional

7


tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas

Peraturan pelaksana yang mengatur

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

lebih teknis perihal pemanfaatan tenaga

Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga

nuklir yang merupakan turunan dari

Nuklir.

peraturan pemerintah diterbitkan Kepala BAPETEN. Proses pembentukan peraturan selalu melibatkan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder), profesi, dan akademisi dalam bentuk konsultasi publik. Mekanisme tersebut sangat efektif untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan menjamin kemampulaksanaan dari peraturan yang diterbitkan. Diantara peraturan Kepala BAPETEN yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan zat radioaktif, antara lain: Perka No.7 Tahun 2007 tentang Keamanan

Sumber

Radioaktif,

Keputusan Kepala BAPETEN. 01/Ka BAPETEN/V99, Keputusan Kepala BAPETEN No 02/KaBAPETEN/V99 Tentang Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan,

Keputusan

Kepala

BAPETEN No. 03/KaBAPETEN/V99 Tentang Ketentuan Keselamatan Untuk Pengelolaan Limbah Radioaktif, Keputusan Kepala BAPETENNo. 04/Ka BAPETEN/V99 Tentang Ketentuan Keselamatan untuk Pengangkutan Zat Radioaktif. II.3.2. Perizinan Perizinan sebagai mekanisme pengawasan yang nyata dan instrumen 8


penilaian kepatuhan terhadap peraturan

pekerja dan anggota masyarakat dan

perundangundangan yang berlaku.

lingkungan serta potensi ancaman

Perizinan juga dapat digunakan sebagai

terhadap sumber radioaktif.

barometer perkembangan pemanfaatan

Dengan pengelompokaan izin maka

zat radioaktif di Indonesia, dengan

persyaratan dan tata cara perizinan

adanya izin maka dapat dinventarisir

ditetapkan sesuai dengan resiko yang

jenis dan jumlah zat radioaktif yang

terkait, sehingga semakin tinggi resiko

beredar di Indonesia. Izin juga dapat

pemanfaatan, maka persyaratan izin yang

dijadikan media budaya tertib hukum,

diberlakukan semakin ketat. Izin

disiplin dan tanggungjawab dan dapat

kelompok A merupakan kelompok izin

memberikan

bagi

dengan persyaratan paling ketat

profesionalisme dan kewibawaan suatu

sedangkan izin kelompok C merupakan

perusahaan sehingga berpengaruh

izin dengan persyaratan paling sederhana.

terhadap kepercayaan publik.

II.33. Inspeksi

kontribusi

Perizinan pemanfaatan

zat

Inspeksi terhadap pemanfaatan zat

radioaktif telah diatur dalam bentuk

radioaktif dilakukan dengan tujuan

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2008

menilai kepatuhan terhadap syaratsyarat

tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber

dalam perizinan dan peraturan

Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir.

perundangundangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 29

Inspeksi dilaksanakan oleh inspektur

Tahun 2008, izin pemanfaatan sumber

yang diangkat dan diberhentikan oleh

radiasi pengion dan bahan nuklir terbagi

BAPETEN.

menjadi tiga kelompok, yaitu izin

Berdasarkan

waktu

pelaksanaannya, inspeksi terdiri dari

kelompok A, B dan C. Pengelompokkan

inspeksi berkala dan sewaktuwaktu.

tersebut didasarkan pada resiko yang

Inspeksi sewaktuwaktu bertujuan

terkait dengan keselamatan dan

mendapatkan kondisi eksisting dari

keamanan sumber radioaktif dan bahan

fasilitas yang memanfaatkan zat

nuklir, dengan mempertimbangkan:

radioaktif secara obyektif.

potensi bahaya radiasi, tingkat kerumitan fasilitas, jumlah dan kompetensi personil bekerja, potensi dampak kecelakaan

BAB III

radiasi terhadap keselamatan, kesehatan

METODOLOGI

9


penempatan akhir atau nasib (fate) dari zat radioaktif, termasuk pula hasil

Makakah ini bersifat diskriptif pengawasan

samping dari pemanfaatan zat radioaktif.

pemanfaatan zat radioaktif dengan

Zat radioaktif di Indonesia dapat

konsep cradle to grave. Penyusunan

dihasilkan dari dua kegiatan, yaitu

makalah dilakukan dengan studi pustaka,

produksi dan impor yang keduanya harus

melalui tahapan pengumpulan dan review

mendapat izin pemanfaatan sumber

pustaka, pengolahan data pendukung dan

radiasi pengion dan bahan nuklir dari

penyusunan laporan.

BAPETEN sesuai dengan Peraturan

membahas

sistem

Pemerintah No. 29 tahun 2008 sehingga dapat diketahui jumlah dan jenis zat

BAB IV

radioaktif yang berada di Indonesia.

PEMBAHASAN

Produksi zat radioaktif buatan dapat

diperoleh

melalui

penembakan/reaksi inti terhadap suatu

IV.1. Implementasi Konsep Cradle to

atom (unsur) yang tidak radioaktif

Grave Dalam Pemanfaatan Zat

menjadi radioaktif. Peralatan yang

Radioaktif

digunakan untuk memperoleh zat

Pemantauan riwayat zat radioaktif

radioaktif adalah: reaktor atom,

secara implisit identik dengan penerapan

akselerator dan irradiator. Pengoperasian

konsep cradle to grave yang diterapkan

peralatan Produksi radioisotop, terutama

untuk bahan berbahaya dan beracun (B3),

reaktor nuklir, berpotensi menimbulkan

karena secara tidak langsung konsep

dampak kontaminasi ke lingkungan

cradle to grave dapat dipandang pula

dalam bentuk airborne dan cair sehingga

sebagai konsep pengawasan secara ketat

diperlukan pemantauan rutin terhadap

dan komprehensif terhadap suatu obyek

kedua komponen lingkungan tersebut

yang memiliki resiko tinggi,

untuk mengetahui status radioaktivitas

hightechnology, menyangkut komitmen

lingkungan.

nasional dan internasional . (5)

Impor zat radioaktif merupakan

Skenario pengawasan zat

kegiatan memasukkan zat radioaktif yang

radioaktif dimulai dari riwayat

diproduksi di luar negeri ke Indonesia.

dihasilkannya/asal zat radioaktif sampai

Impor dapat dilakukan oleh importir atau

10


pengguna zat radioaktif, yang keduanya

Limbah radioaktif yang dihasilkan

harus memiliki izin pemanfaatan.

sebagai produk samping penggunaan zat

Pemegang izin yang akan melaksanakan

radioaktif harus dikirimkan ke Badan

impor wajib mendapat persetujuan dari

Pelaksana untuk dilakukan pengelolaan.

Kepala BAPETEN sebelum zat radioaktif

Pemegang izin berkewajiban melakukan

dikeluarkan dari kawasan pabean.

pemisahan dan pengolahan limbah

Zat radioaktif yang dihasilkan dari

radioaktif tingkat rendah dan sedang yang

produksi dan importir dapat

dihasilkannya sebelum dikirim ke Badan

dipindahtangankan ke pengguna untuk

Pelaksana. Untuk zat radioaktif bekas,

digunakan di bidang kesehatan, industri,

ada dua pilihan pengelolaan limbahnya,

penelitian

mendapatkan

yaitu dikirimkan ke Badan Pelaksana atau

persetujuan pengangkutan dari Badan

dikembalikan ke negara asal zat

Pengawas sehingga dapat diketahui

radiokatif sesuai dengan perjanjian antara

mobilitas dan penanggungjawab zat

pemegang izin pemanfaatan dengan

radioaktif. Pengangkutan zat radioaktif

produsen zat radioaktif.

setelah

wajib mengikuti ketentuan dalam

Kegiatan pengiriman limbah

Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2000

radioaktif dari penghasil ke Badan

dan Peraturan Kepala BAPETEN N0. 4

Pelaksana atau ke negara asal harus

tahun 1999.

mendapat persetujuan pengiriman dari

Selama kegiatan pemanfaatan zat

Badan

Pengawas

sebagaimana

radioaktif tidak menutup kemungkingan

pengiriman zat radioaktif dari

berdampak timbulnya produk samping

produsen/importir ke pengguna sehingga

dalam bentuk limbah radioaktif termasuk

mobilitas atau keberadaan dari zat

zat radioaktif bekas. Pengelolaan limbah

radioaktif dapat ditelusuri.

radioaktif telah diatur dalam Peraturan

Badan Pelaksana sebagai pihak yang

Pemerintah No 27 Tahun 2002 dan

diberikan kewenangan melakukan

Peraturan Kepala BAPETEN No. 3

pengelolaan

Tahun 1999. Pengelolaan limbah

berdasarkan UU No. 10 tahun 1997,

radioaktif di Indonesia menganut sistem

dalam menjalankan tugasnya dapat

sentralisasi dengan PTLRBATAN

bekerjasama dengan BUMN atau swasta

sebagai Badan Pelaksana sesuai dengan

dan wajib memiliki izin pemanfaatan dari

ketentuan dalam UU No. 10 tahun 1997.

Badan Pengawas. Pengelolaan limbah

11

limbah

radioaktif


radioaktif oleh badan pelaksana dimulai

Terhadap limbah radioaktif yang

dengan pemisahan atau pemilahan limbah

tidak dapat memenuhi tingkat klierens,

berdasarkan fase, aktivitas, dan sifat

pembuangannya adalah disposal kedalam

limbah.

tanah mulai dari zone permukaan tanah

Pelepasan limbah radioaktif ke

sampai dengan formasi geologi. Opsi

lingkungan oleh penghasil limbah atau

disposal limbah radioaktif bergantung

pengelola limbah wajib mematuhi

pada klasifikasi limbah radioakif yang

peraturan yang berlaku yaitu tingkat

dalam peraturan perundangundangan

peleasan untuk limbah radioaktif cair dan

dibedakan menjadi penyimpanan lestari

gas, tingkat klierens untuk limbah

untuk limbah radioaktif tingkat tinggi dan

radioaktif berbentuk padat serta kriteria

penyimpanan untuk limbah radioaktif

pembuangan limbah non radioaktif.

tingkat rendah dan sedang. Implementasi disposal tersebut sampai saat ini belum terlaksana yang disebakan kebijakan nasional yang memilih siklus terbuka dalam mengelola limbah radioaktif tingkat tinggi, yaitu bahan bakar nuklir bekas dan volume limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang yang masih dalam kapasitas tertangani dalam fasilitas tempat penyimpanan sementara. Untuk

memastikan

tingkat

radioaktivitas lingkungan disekitar fasilitas penggunaan zat radioaktif dan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif, maka wajib dilakukan pemantauan lingkungan disekitar lokasi untuk menilai kondisi radioaktivitas lingkungan dan Badan Pengawas akan melakukan verifikasi dalam bentuk inspeksi. Skematis kegiatan pemanfaatan zat radioaktif sejak ditimbulkan sampai

12


penempatan akhir dapat dilihat pada Gambar 1.

Manfaat

Produksi Zat Radioaktif

Proses

Limbah Radioaktif

Penetapan Klierens

Lingkungan

Pengelolan Limbah oleh Badan Pelaksana

Disposal

Batas Pelepasan

Lingkungan

Zat Radioaktif Bekas Impor

Efluen Cair dan Airborne

Gambar 1. Skema Kegiatan Pemanfaatan ZatRadioaktif di Indonesia

IV.2. Potensi Implementasi Konsep

tidak menghasilkan limbah (zerro waste).

Cradle to Cradle

Terdapat tiga kemungkinan dalam

Berdasarkan analisa penulis

mewujudkan tujuan tersebut, yaitu

terhadap literatur, pendekatan cradle to

melalui: Reuse (zat radioaktif digunakan

grave cenderung hanya memberikan

kembali untuk tujuan yang sama atau

kepastian status dan tanggungjawab

berbeda), Recycle (zat radioaktif diproses

terhadap pemanfaatan zat radioaktif,

ulang), dan Recovery (pengambilan

tanpa mengarah pada upaya

kembali).

meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Dengan pendekatan cradle to cradle

pemanfaatan zat radioaktif. Untuk

akan menekan atau mereduksi produksi

mencapai pembangunan berkelanjutan

zat radioaktif sehingga juga mengurangi

dan berwawasan lingkungan, maka

resiko yang ditimbulkannya termasuk

pendekatan cradle to cradle lebih sesuai

jumlah limbah radioaktif. Pendekatan

untuk dipromosikan sebagai pengganti

cradle to cradle sesuai dengan optimisasi

konsep cradle to grave.

dalam asas proteksi radiasi sebagai salah

Pendekatan

satu persyaratan pemanfaatan zat

cradle to cradle

radioaktif.

mengarahkan pemanfaatan zat radioaktif diupayakan sedemikian rupa sehingga

13


BAB V KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

1. Pengawasan terhadap pemanfaatan zat

1. UndangUndang No. 10 Tahun 1997

radioaktif di Indonesia menjadi

tentang Ketenaganukliran, Jakarta,

tanggungjawab dan kewenangan

1997

BAPETEN yang diselenggarakan

2. Erwansyah Lubis, Keselamatan

melalui peraturan, perizinan dan

Radiasi Lingkukungan dalam

inspeksi sebagai bentuk penerapan

Pengelolaan Limbah Radioaktif di

secara implisit konsep cradle to

Indonesia,

grave.

Pengelolaan Limbah, BATAN, 2003

2. Untuk mencapai pembangunan

Jurnal

Teknologi

3. Arya Wardhanana, Radioekologi,

berkelanjutan dan berwawasan

Andi Offset, Yogyakarta, 1996.

lingkungan, maka menurut pendapat

4. IAEA, TECDOC1279:

Non

penulis, pendekatan cradle to cradle

Technical Factor Impacting on The

lebih sesuai untuk dipromosikan

Decision Making Processes in

sebagai pengganti konsep cradle to

Environmental Remediation, Vienna,

grave, melalui: reuse, recycle dan

2002 5. KLH, Desentralisasi dan Limbah B3,

recovery terhadap limbah radioaktif.

KLH, 2000

14

KONSEP PENGATURAN TINGKAT KLIERENS RADIONUKLIDA ... - ANSN

Recommend Documents