LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BAPPEDA

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BAPPEDA Provinsi

Jawa

Timur

dalam

mengelola

perencanaan

pembangunan

daerah

berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. Dengan telah tersusunnya LAKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Timur tahun 2011 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainnya penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2011. Penyusunan LAKIP BAPPEDA ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari kekurangankekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Provinsi Jawa Timur telah mengupayakan untuk mengatasi kendalakendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP BAPPEDA Provinsi Jawa Timur ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur tahun 2011.

Surabaya,

Pebruari 2012

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Dr.Ir. ZAINAL ABIDIN, MM Pembina Utama Madya NIP. 19540822 198503 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan

penjelasan

mengenai

pencapaian

kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah selama Tahun 2011. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2011 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance

agreement) Tahun 2011 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas

capaian

kinerja

terhadap

rencana

kinerja

ini

akan

memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs

dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang

diinginkan. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2011 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 4 (empat) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur,

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

1

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang

Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka

diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya

yang

dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada

lembaga-lembaga

pengawasan

dan

penilai

akuntabilitas

yang

berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

2

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: 1. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur. 2. Tugas Pokok Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. C. STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi : 1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Sub Bagian Penyusunan Program; serta Sub Bagian Keuangan. 2. Bidang Ekonomi, yang terdiri atas : Sub Bidang Pertanian; Sub Bidang Industri, Perdagangan dan PDU; serta Sub Bidang Koperasi dan UKM.


3

3. Bidang

Prasarana

Wilayah,

yang

terdiri

atas

:

Sub

Bidang

Prasarana

Perhubungan; Sub Bidang Keciptakaryaan; serta Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air. 4. Bidang Pengembangan Regional, yang terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang; serta Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. 5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, yang terdiri atas : Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; serta Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan. 6. Bidang Pembiayaan Pembangunan, yaitu terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan Alokasi

Pembiayaan

Pembangunan;

serta

Sub

Bidang

Perencanaan

Pengembangan Pembiayaan Pembangunan. 7. Bidang Statistik dan Pelaporan, yang terdiri dari atas : Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; Sub Bidang Pelporan; serta Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi. 8. Kelompok Pejabat Fungsional. Struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :


4

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Timur

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAG TATA USAHA

SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BAG KEUANGAN

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BIDANG STATISTIK

EKONOMI

PRASARANA WILAYAH

PENGEMBANGAN REGIONAL

PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

DAN PELAPORAN

SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN

SUB BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN

SUB BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR

SUB BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN PDU.

SUB BIDANG KECIPTAKAR YAAN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SDALH

SUB BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUB BIDANG KOPERASI DAN UKM

SUB BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR

BIDANG


SUB BIDANG PERENCANAAN ALOKASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN KEMASYARAKATAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

SUB BIDANG PELAPORAN

SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

5

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2011. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2011 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2011 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta struktur organisasi; Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 meliputi RPJMD 2009-2014, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2009 - 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2011. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2011. Bab IV –

Penutup,

menjelaskan

simpulan

menyeluruh

dari

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.


6

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur diberikan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan 2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah 4. Serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1) RPJMD 2009-2014; 2) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2009-2014; 3) Penetapan Kinerja Tahun 2011 2.1.

RPJMD 2009-2014

2.1.1 Visi Pembangunan Jawa Timur periode Tahun 2009-2014 berangkat dari landasan visi: Terw ujudnya Jaw a Tim ur yang M akm ur dan Berakhlak

dalam

K erangka Negara K esatuan R epublik I ndonesia Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat UndangUndang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau 7 LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

tidak kekurangan, yang tidak saja berdimensi fisik atau materi, tetapi juga rohani. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Mewujudkan Jawa Timur makmur dan sejahtera merupakan keniscayaan. Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti pembentukan akhlak yang baik dan mulia. Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang makmur dan sejahtera perlu dibarengi peningkatan

kesalehan

sosial

(kualitas

pemahaman

agama

dan

kehidupan

beragama) yang diimplementasikan secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan akhlak akan menuntun individu lebih mampu mengembangkan kerukunan hidup

antar-umat

beragama,

memahami

dan

mengamalkan

prinsip-prinsip

kebersamaan, kesediaan menolong sesama, dan berdemokrasi, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jawa Timur yang aman, bersatu, rukun, damai, makmur dan sejahtera adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu, visi Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai penegasan komitmen terhadap konsep negara kebangsaan Indonesia yang telah menjadi ketetapan seluruh rakyat Indonesia ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Jawa Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan. 2.1.2 Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 tersebut, maka misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 adalah: M ew ujudkan M akm ur

bersam a W ong Cilik m elalui AP BD untuk R akyat yang diarahkan, terutama, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan; meningkatkan kualitas pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan pedesaan; melalui penguatan perekonomian yang LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

8

didukung pengembangan pertanian dan agroindustri/agrobisnis; pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); peningkatan investasi dan ekspor nonmigas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai, dengan tetap memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup; memantapkan harmoni sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima. 2.1.3 Tujuan dan Sasaran Misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik. Pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk agawe wong cilik bisa melu gemuyu, sebagaimana telah ditanamkan sebagai falsafah pembangunan oleh Gubernur Jawa Timur 1971-1976, R.P.H. Mohammad Noer. Tujuan kemerdekaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membuat wong cilik bisa melu gemuyu. Wong cilik atau rakyat kecil merupakan subjek pembangunan, dan tidak boleh terpinggirkan, apalagi dipinggirkan, dari proses dan hasil pembangunan. Yang dimaksud “rakyat” dan wong cilik dalam rumusan misi pembangunan Jawa Timur 2009-2014 ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi

(marginalized),

terdevaluasi

(devalued),

dan

mengalami

keterampasan (deprivation), serta pembungkaman (silencing). Mereka yang - karena berbagai alasan - terlempar ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya. Peran lebih besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi yang pro-rakyat sangat diperlukan, terutama melalui instrumen keuangan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi, struktur penerimaan APBD Jawa Timur sekitar 72%-77% berasal dari pendapat asli daerah (PAD) rakyat Jawa Timur sendiri, karena itu sudah sewajarnya pembangunan Jawa Timur mendasarkan diri pada misi Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat, yang bermakna APBD pro-rakyat, pro-mereka


9

yang

termarginalisasi,

terdevaluasi,

dan

mengalami

deprivation,

serta

pembungkaman (silencing). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik, dan harus dipertanggungjawabkan pemakaiannya. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Ada tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, yakni alokasi, distribusi dan stabilitas. Fungsi alokasi dimaksudkan agar APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik semakin baik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Pemerataan

pendapatan

dan

pengentasan

masyarakat

miskin

merupakan

perwujudan fungsi distribusi. Sementara fungsi stabilitas ditujukan menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, untuk memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar --terutama pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja-- yang berorientasi pada rakyat miskin, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan akhir, kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur. Sasaran orientasi pembangunan yang dijalankan melalui misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat adalah meningkatkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Jawa Timur, terutama wong cilik. Sebab, kemakmuran tidak boleh hanya menjadi milik dan dinikmati segelintir orang. 2.2

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014

2.2.1 Visi Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

10

diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang. Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, kedudukan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur adalah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu SKPD Provinsi

Jawa Timur

yang diberikan

kewenangan

untuk

menyelenggarakan

pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam kedudukannya itu, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur harus dapat memainkan peran sebagai badan daerah yang mendukung pencapaian visi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, pada urusan perencanaan pembangunan. Melihat kondisi saat in baik pada aspek urusan, kelembagaan, tugas pokok dan fungsi maupun struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, dapat disebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan tidak dapat menjalankan fungsi yang signifikan apabila hanya diorientasikan pada perencanaan

pembangunan

semata.

Oleh

karena

itu

urusan

perencanaan

pembangunan menuntut sistem kelembagaan yang mandiri dengan berbagai jaringan kegiatan dan bukan subordinasi dari lembaga daerah dengan fungsi lain. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif. Maka visi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan


11

pengelolaan

sumberdaya

daerah

untuk

meningkatkan

kemakmuran

dengan

berlandaskan akhlak mulia. Dengan semangat itu, maka BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2009-2014 akan mewujudkan visi :

“M EW UJUDK AN BADAN P ER ENCANAAN

P EM BANGUNAN DAER AH SEBAGAI P ERENCANA YANG P AR TI SI P ATI F, P R OFESI ONAL, I NOVATI F DAN BER TAN GGUNGJAW AB ” Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia. Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut : 1. Perencanaan

Pembangunan

Daerah

yang

Partisipatif

adalah

proses

perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua

pihak.

Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan

memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan

pembangunan.

Sebaliknya

apabila

partisipasi

masyarakat

diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. 2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah semua input SDM aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan. 3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.


12

4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggungjawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. 2.2.2 M i s i Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Berkaitan dengan perumusan misi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 20092014 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur menetapkan misi 2009-2014 sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia; 2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif ; 3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Misi Kesatu Sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen

dalam

bidang

perencanaan.

Institusi

perencanaan

pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis

dalam

rangka


pengendalian

perencanaan

yang

telah 13

dirumuskan. Sumber Daya Manusia perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika. 2. Misi Kedua Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan

pada

pendekatan

perencanaan

partisipatif

yang

berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu

menghasilkan

perencanaan

pembangunan

yang

bersifat

komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini pula kemampuan mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi ini. 3. Misi Ketiga Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh

karena

itu

pada

misi

ini

target

yang

direncanakan

adalah

terbangunnya sistem data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya (re-planning).


14

2.2.3 Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tabel 2.1 Misi - Tujuan No.

Misi

Tujuan

1.

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

2.

Memantapkan Penyelenggaraan

Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok , Fungsi serta Peran Kelembagaan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Meningkatkan Implementasi Sistem

Sistem Perencanaan

dan Mekanisme Perencanaan

Pembangunan Daerah yang

Pembangunan Daerah di Provinsi

Partisipatif dan Inovatif

Jawa Timur

Melakukan Pendataan,

Meningkatkan Kinerja Pembangunan

Pengendalian, Monitoring dan

Daerah melalui Pengendalian,

Evaluasi serta Pelaporan

Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi,

Pelaksanaan Pembangunan

yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Daerah

serta Tersedianya Data dan

3.

Informasi sebagai Bahan Pendukung Kebijakan Pembangunan Daerah

2.2.4 Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam

kurun

waktu

tertentu

secara

berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.


15

Tabel 2.2 Tujuan – Sasaran

Tujuan 1

Sasaran Indikator Kinerja Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok , Fungsi serta Peran Kelembagaan Bappeda Provinsi Jawa Timur

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana yang Profesional Tujuan 2

1) Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana yang Profesional

Meningkatkan Implementasi Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur

Sasaran strategis 2: 1) Terlaksananya Pembinaan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Pengendalian, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, yang dapat dipertanggungjawabkan serta tersedianya data dan informasi sebagai bahan pendukung kebijakan Pembangunan Daerah

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif

Tujuan 3

Sasaran strategis 3: Terwujudnya Pengumpulan Data dan Informasi Sebagai Pendukung Perencanaan Pembangunan

Sasaran strategis 4: Terwujudnya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

1) Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan 2) Tersedianya laporan hasil-hasil pembangunan 1) Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan

2.2.5 Strategi Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

16

dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan programprogram. Tabel 2.3 Tujuan – Strategi No. 1.

Tujuan Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan

Strategi a. Memantapkan Kelembagaan

Tugas Pokok , Fungsi serta Peran

dan Ketatalaksanaan

Kelembagaan BAPPEDA Provinsi

Pemerintahan

Jawa Timur

b. Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia c. Meningkatkan Daya Dukung Prasarana dan Sarana

2.

Meningkatkan Implementasi Sistem

a. Melaksanakan Penelitian/Kajian

dan Mekanisme Perencanaan

Tematik sesuai dengan

Pembangunan Daerah di Provinsi

Permasalahan, Kondisi Obyektif

Jawa Timur

Sumber Daya Daerah b. Merumuskan Hasil-hasil Penelitian/Kajian sebagai Dasar Bahan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah c. Membangun Kemitraan Koordinatif, Integratif, Sinkronisasi dan Sinergis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Kota, antar Provinsi, Pemerintah serta Lembaga Non Pemerintah


17

No. 3.

Tujuan Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Pengendalian, Pelaporan,

Strategi a. Membangun Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah b. Membangun Sistem dan

Monitoring dan Evaluasi, yang

Mekanisme Pengendalian,

Dapat Dipertanggungjawabkan

Monitoring dan Evaluasi serta

serta Tersedianya Data dan

Pelaporan Pembangunan

Informasi sebagai Bahan

Daerah

Pendukung Kebijakan Pembangunan Daerah

2.2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur serta RPJMD tahun 2009-2014. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2009-2014 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :


18

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana yang Profesional

2

Terlaksananya Pembinaan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Tersedianya laporan hasil-hasil pembangunan Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan

3

4

5 6

2.3

Target 2014 30 pelatihan, alokasi untuk setiap tahunnya sebanyak 6 (enam) pelatihan/in house training 38 Kabupaten/Kota dan 69 Badan/Dinas/Biro/Kantor/UPT Provinsi Jawa Timur Renja Bappeda, Renstra Bappeda, RKPD dan RPJMD Website Pusat Data Jawa Timur, Data Triwulanan LKPJ, Lakip Bappeda, video visual Laporan hasil evaluasi triwulanan SKPD

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2011 sebagai berikut :


19

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2011 No. 1.

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya

Terlaksananya Pelatihan

Kompetensi Sumber

Peningkatan Kapasitas

Daya Manusia

Perencana yang Profesional

Perencana yang

Target (%) 75

Profesional 2.

Terwujudnya

Terlaksananya Pembinaan

Perencanaan

Mekanisme Perencanaan

Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah

yang partisipatif dan inovatif

80

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

3.

Terwujudnya

Tersedianya Data dan

Pengumpulan Data dan

Informasi Pendukung

Informasi Sebagai

Perencanaan Pembangunan

Pendukung Perencanaan Pembangunan 4.

Tersedianya laporan hasilhasil pembangunan

Terwujudnya

Tersedianya dokumen hasil

Pengendalian,

monitoring dan evaluasi

Monitoring dan

sebagai pengendalian

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

75

75

pelaksanaan pembangunan


20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2011 dengan realisasinya. Target capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2011 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Tabel 3.1 Target Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

No. 1

2

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya Kompetensi

Terlaksananya Pelatihan

Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kapasitas



Terwujudnya Perencanaan

Terlaksananya Pembinaan

Pembangunan Daerah yang

Mekanisme Perencanaan

partisipatif dan inovatif

Pembangunan Daerah

Target (%) 75

80

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3

Terwujudnya Pengumpulan


Data dan Informasi Sebagai

Informasi Pendukung

Pendukung Perencanaan

Perencanaan Pembangunan

Pembangunan

Tersedianya

laporan

75

hasil-

hasil pembangunan


21

No. 4

Sasaran

Indikator Sasaran

Terwujudnya Pengendalian,

Tersedianya dokumen hasil

Monitoring dan Evaluasi

monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan

sebagai pengendalian

Target (%) 75

pelaksanaan pembangunan

A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 % Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : X > 85

: Sangat Berhasil

70 < X < 85 : Berhasil 55 < X < 70 : Cukup Berhasil X < 55

: Tidak Berhasil


22

B. Hasil Pengukuran Kinerja Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Timur. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup: 1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masingmasing kelompok indikator kegiatan; 2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan

dalam

Rencana

Kinerja

Tahunan

(RKT),

dimana

tingkat

pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.


23

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.2 Pencapaian Target Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

No. 1

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya

Terlaksananya

Kompetensi Sumber

Pelatihan Peningkatan

Daya Manusia

Kapasitas Perencana

Perencana yang

yang Profesional

Target Realisasi (%) (%)

Capaian (%)

75

75

100

80

92,83

116,04

75

81

108

Profesional 2

Terwujudnya

Terlaksananya

Perencanaan

Pembinaan

Pembangunan

Mekanisme

Daerah yang

Perencanaan

partisipatif dan

Pembangunan Daerah

inovatif

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

3

Terwujudnya


Pengumpulan Data

Informasi Pendukung

dan Informasi

Perencanaan

Sebagai Pendukung

Pembangunan

Perencanaan

Tersedianya

Pembangunan

hasil-hasil

laporan

pembangunan


24

No. 4

Sasaran

Indikator Kinerja

Terwujudnya

Tersedianya dokumen

Pengendalian,

hasil monitoring dan

Monitoring dan

evaluasi sebagai

Evaluasi

pengendalian

Pelaksanaan

pelaksanaan

Pembangunan

pembangunan

Target Realisasi (%) (%) 75

Capaian (%)

75

100

Dari tabel di atas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 4 (empat) sasaran. Hal

ini

menunjukkan

bahwa

capaian

seluruh

sasaran

program

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa di antaranya melampaui target. C. Akuntabilitas Keuangan Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2011 belanja bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung di laksanakan bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 serta Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 tahun 2011 Tanggal 14 Oktober 2011 tentang Perubahan


25

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011, untuk melihat pembiayaan selama tahun 2011 dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Belanja Langsung Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2011 Bappeda Provinsi Jawa Rp.

Timur

menganggarkan

101.462.652.000,00,

dengan

belanja realisasi

langsung anggaran

sebesar sebesar

Rp. 94.932.039.379,00 atau 93,56% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.3 Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011 No

Uraian

Pagu

Realisasi

%

1

2

3

4

5

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.650.657.982,00

8.251.283.914,00

95,38

1.1

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.650.657.982,00

8.251.283.914,00

95,38

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.370.338.018,00

6.413.256.502,00

76,62

2.1

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.370.338.018,00

6.413.256.502,00

76,62

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7.068.916.000,00

5.941.086.350,00

84,05

2.068.916.000,00

1.466.629.540,00

70,89

3.1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


26

No

Uraian

Pagu

Realisasi

%

1

2

3

4

5

3.2

Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Timur

5.000.000.000,00

4.474.456.810,00

4

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

180.000.000,00

180.000.000,00 100,00

4.1

5

5.1

5.2

5.3 6 6.1

7 7.1 7.2

8

Penyusunan Database SKPD sebagai 180.000.000,00 180.000.000,00 Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Program Perencanaan Tata 1.200.000.000,00 1.125.305.450,00 Ruang Penyusunan Rencana Detail Pengembangan 150.000.000,00 143.472.750,00 Kawasan Pariwisata Koridor C Provinsi Jawa Timur Penyusunan Rencana Rinci Kawasan 250.000.000,00 235.647.600,00 Strategis Agropilitan Ijen Penyempurnaan Substansi RTRW 800.000.000,00 746.185.100,00 Provinsi Jawa Timur Program 200.000.000,00 196.893.400,00 Pemanfaatan Ruang Sinkronisasi Terapan Indikasi Program dan 200.000.000,00 196.893.400,00 Anggaran Penataan Ruang Program Pengendalian 375.000.000,00 350.948.750,00 Pemanfaatan Ruang Peningkatan Kinerja Perizinan pemanfaatan 200.000.000,00 183.333.400,00 ruang Sistem Informasi Tata 175.000.000,00 167.615.350,00 Ruang Program Koordinasi, Integrasi, 31.628.788.700,00 30.217.913.888,00 Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan


89,49

100,00

93,78

95,65

94,26

93,27 98,45 98,45

93,59 91,67 95,78

95,54

27

No 1

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Uraian 2 Pembangunan Koordinasi dalam Rangka Implementasi Program Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kesra, Aparatur dan Kemasyarakatan Koordinasi Pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan Jawa Timur Koordinasi Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam rangka Perencanaan dan Penanganan Isuisu baru tentang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kesra, Aparatur dan Kemasyarakatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Data Spatial di Jatim Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Keciptakarya-an Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Prasarana Perhubungan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Prasarana Sumberdaya air

Pagu

Realisasi

%

3

4

5

2,430,050,000.00

2,288,605,053.00

94.18

1,010,000,000.00

993,416,170.00

98.36

500,000,000.00

489,823,400.00

97.96

4,199,950,000.00

3,896,917,830.00

92.78

500,000,000.00

449,791,515.00

89.96

1,780,000,000.00

1,758,647,900.00

98.80

2,043,400,000.00

2,036,683,700.00

99.67

1,800,000,000.00

1,784,749,800.00

99.15


28

No

Uraian

Pagu

Realisasi

%

1

2 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota Sinkronisasi Pembangunan Jalan Lintas Selatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Tata Ruang Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Bidang Pembiayaan Pembangunan Koordinasi dan Sinkronisasi Program DAK Bidang Infrastruktur Pendampingan dan Fasilitasi Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) Pendampingan dan Penunjang Loan Water Irrigation Sector Project (WISP) dan Participatory Irrigation Sector Project (PISP) Sosialisasi dan Review RAD-PK Koordinasi Perencanaan Pembiayaan dari Sumber Kemitraan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program

3

4

5

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

1,250,000,000.00

1,219,272,030.00

97.54

3,177,690,000.00

2,946,238,430.00

92.72

256,600,000.00

240,106,100.00

93.57

1,300,000,000.00

1,213,814,300.00

93.37

1,081,598,700.00

960,833,850.00

88.83

150,000,000.00

147,304,000.00

98.20

370,000,000.00

365,275,100.00

98.72

1,000,000,000.00

958,892,300.00

95.89

300,000,000.00

289,138,600.00

96.38

1,039,500,000.00

999,133,250.00

96.12


29

No

Uraian

Pagu

Realisasi

%

1

2 Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Koordinasi Pengembangan Klaster Industri Berbasis Migas dan Kondesat di Jawa Timur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi Identifikasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi Identifikasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi Penyusunan Perencanaan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Investasi dan Rencana Kerja Anggaran Pembangunan Ekonomi Wilayah Jawa Timur Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD - PG) Koordinasi dan Sinkronisasi Program DAK Bidang Keciptakaryaan Pemantauan Program dan Kegiatan Infrastruktur Lingkup

3

4

5

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

203,425,000.00

187,312,000.00

92.08

650,000,000.00

637,954,000.00

98.15

800,000,000.00

790,932,200.00

98.87

611,575,000.00

604,290,400.00

98.81

3,850,000,000.00

3,711,214,960.00

96.40

525,000,000.00

505,450,400.00

96.28

150,000,000.00

142,966,600.00

95.31

100,000,000.00

97,725,000.00

97.73


30

No

Uraian

Pagu

Realisasi

%

1

2 Perhubungan dan Kebinamargaan Blue Print Pendidikan di Jawa Timur Fasilitasi Pendampingan Program PNPM P2KP Penyusunan Working Paper Sub Bidang Keciptakaryaan Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Jatim Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Kerjasama antara Pemerintah Propinsi dengan UNICEF Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Jatim Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan Daerah Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan

3

4

5

8.27 8.28 8.29

9

9.1

9.2

9.3

10

10.1

10.2

11

11.1

250,000,000.00

217,272,000.00

86.91

100,000,000.00

98,362,300.00

98.36

200,000,000.00

185,790,700.00

92.90

2,910,000,000.00

2,776,515,290.00

95.41

958,000,000.00

837,660,500.00

87.44

1,565,000,000.00

1,559,479,990.00

99.65

387,000,000.00

379,374,800.00

98.03

1,570,000,000.00

1,500,515,364.00

95.57

420,000,000.00

405,150,000.00

96.46

1,150,000,000.00

1,095,365,364.00

95.25

6,305,000,000.00

5,939,263,411.00

94.20

707,000,000.00

700,360,050.00

99.06


31

No

Uraian

Pagu

Realisasi

%

1

2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Capaian Program dan Kinerja Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dan Website Bappeda Provinsi Jatim Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota

3

4

5

11.2

11.3 11.4 11.5 11.6

11.7

11.8

12

12.1

720,000,000.00

518,137,215.00

71.96

1,255,000,000.00

1,216,875,465.00

96.96

895,000,000.00

873,413,436.00

97.59

775,000,000.00

749,795,095.00

96.75

165,000,000.00

164,401,950.00

99.64

900,000,000.00

861,073,550.00

95.67

888,000,000.00

855,206,650.00

96.31

7,600,651,300.00

6,756,436,370.00

88.89

454,525,000.00

328,563,750.00

72.29

12.2

Musrenbang Nasional

715,000,000.00

706,631,950.00

98.83

12.3

Musrenbang Propinsi

937,000,000.00

868,877,000.00

92.73

12.4

Musrenbang Regional

595,525,000.00

535,817,850.00

89.97

12.5

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

466,000,000.00

458,322,500.00

98.35


32

No

Uraian

Pagu

Realisasi

%

1

2 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan Rencana Aksi Hubungan Internasional antara Provinsi Jatim dengan Negara Sahabat dan Lembaga Donor Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Sinkronisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur Sinkronisasi Penyusunan P-APBD Jawa Timur Pengembangan Kebijakan Inovatif Dalam Bidang Pendidikan di Jawa Timur Perencanaan Pemanfaatan Asset Pemerintah Jawa Timur Revisi RPJMD 20092014

3

4

5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13 12.14

476,000,000.00

459,401,590.00

96.51

560,000,000.00

554,183,410.00

98.96

1,111,601,300.00

961,873,170.00

86.53

165,000,000.00

164,478,910.00

99.68

396,500,000.00

357,777,260.00

90.23

397,500,000.00

381,817,380.00

96.05

500,000,000.00

492,299,900.00

98.46

398,000,000.00

367,700,100.00

92.39

428,000,000.00

118,691,600.00

27.73

b. Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

33

undangundang, tahun anggaran 2011 di Bappeda Provinsi Jawa Timur menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.092.819.201,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 11.610.010.963,00 atau 96,01 % yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2011 No 1 I 1 1.1

Uraian 2 BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

Pagu 3

Realisasi 4

113,555,471,201.00 106,542,050,342.00

% 5 93.82

12,092,819,201.00

11,610,010,963.00

96.01

12,092,819,201.00

11,610,010,963.00

96.01

1.1.1

Gaji dan Tunjangan

9,751,765,752.00

9,426,357,215.00

96.66

1.1.2

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

7,186,348,996.00

6,986,716,540.00

97.22

1.1.3

Tunjangan Keluarga

752,931,617.00

731,579,600.00

97.16

1.1.4

Tunjangan Jabatan

291,490,000.00

290,830,000.00

99.77

212,435,000.00

202,700,000.00

95.42

443,722,500.00

432,925,000.00

97.57

1.1.5 1.1.6

Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum

1.1.7

Tunjangan Beras

602,178,726.00

543,553,650.00

90.26

1.1.8

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

242,360,113.00

230,610,143.00

95.15

1.1.9

Pembulatan Gaji

298,800.00

148,982.00

49.86

20,000,000.00

7,293,300.00

36.47

2,341,053,449.00

2,183,653,748.00

93.28

2,341,053,449.00

2,183,653,748.00

93.28

1.1.10 1.1.2

1.1.2.1

Uang Duka Wafat/Tewas Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya


34

BAB IV PENUTUP

A. Pengukuran Kinerja Dari keseluruhan 4 (empat) sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2011. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Jawa Timur. Sebagai bagian penutup dari LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2011 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sitem perencanan pembangunan.

B. Upaya Pemecahan Masalah Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkahlangkah sebagai berikut : 1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanan daerah yang diemban oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Provinsi Jawa Timur LAKIP Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

35

sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui: a.

Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;

b.

Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya

melalui

pendidikan

kedinasan

maupun

diluar

kedinasan; c.

Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;

d.

Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan

e.

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi. 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan. 4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.


36

5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society.


37

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BAPPEDA

Recommend Documents