LAPORAN EVALUASI RENJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

LAPORAN EVALUASI RENJA

BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TA. 2016

DINAS KETAHANAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka dianggap

perlu dilakukan Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

lingkup Provinsi yang hasilnya akan disampaikan kepada menteri Dalam Negeri.

Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Ketahanan

Pangan Daerah Provinsi Lampung ini bertujuan agar dapat diketahuinya pencapaian

realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan stratejik sehingga

dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan pelaksana

program/kegiatan di bidang ketahanan pangan.

Bandar Lampung, Februari 2017 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

Ir. Kusnardi, M. Agr. Ec NIP. 19631123 198803 1 005

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar................................................................................................................................................

i

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................................

1

Daftar Isi............................................................................................................................................................

1.1 Latar Belakang ................................................................................................................................

1.2 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................................... 1.3 Tupoksi ..............................................................................................................................................

1.4 Sasaran Strategis ............................................................................................................................

BAB II PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA, RENSTRA...................................... 2.1 Program dan Kegiatan ..................................................................................................................

2.2 Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renstra dan Renja SKPD........................... 2.3 Kesesuaian Target Renstra dan Renja SKPD ........................................................................

BAB III CAPAIAN KINERJA SKPD .............................................................................................................. 3.1 Capaian Kinerja SKPD ...................................................................................................................

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja....................................................................................

BAB IV HAMBATAN DAN KENDALA........................................................................................................ 4.1 Hambatan dan Kendala ................................................................................................................

BAB V PENUTUP............................................................................................................................................. LAMPIRAN........................................................................................................................................................

ii 1

2 2 5

7 7

10 11

12

12

16 74

74

75 77

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azasi setiap

manusia untuk hidup dan beraktifitas, dengan demikian pangan sangat

mempengaruhi stabilitas Nasional, stabilitas nasional dapat terguncang jika ketersediaan pangan tidak terjamin.

Secara umum Ketahanan Pangan dapat dikatakan terwujud

apabila tersedianya pangan yan cukup dan merata untuk seluruh

penduduk, kemudian setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari.

Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga merupakan

landasan bagi Ketahanan Pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional.

Berdasarkan

pemahaman tersebut, maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat, agar mampu

menanggulangi masalah pangannya secara mandiri, serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan

adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan Ketahanan

Pangan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan

pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui : a) pengembangan

sistem

Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

produksi

pangan

yang

bertumpu

pada

Page 1

sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; b) pengembangan efisiensi

sistem usaha pangan; c) pengembangan teknologi produksi pangan; d) pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan; dan e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. 1.2

Maksud dan Tujuan Maksud disusunya Laporan Evaluasi Rencana Kerja adalah

sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

27 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2016.

Rencana Kerja

Tujuan disusunya laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi atas

kinerja SKPD khususnya Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung dalam rangka mencapai sasaran kinerja di tahun anggaran 1.3

2016.

Tupoksi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10 Tahun

2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Lampung yang kemudian disempurnakan kembali

melalui Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 dan disempurnakan

kembali melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dana Tatakerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :


Page 2

A. Tugas Pokok Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

bidang ketahanan pangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Badan Ketahanan Pangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai 5 (lima) fungsi yang harus dijalankan, yaitu : 1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketahanan pangan 2. Pemberian

dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah dibidang ketahanan pangan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketahanan pangan

5. Pengololaan Administratif. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi : a. Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan b. Sub Bidang Kerawanan Pangan

4. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawahi : a. Sub Bidang distribusi Pangan

b. Sub Bidang Harga dan Cadangan Pangan

5. Bidang

Konsumsi

membawahi :

dan

Penganekaragaman

a. Sub Bidang Konsumsi Pangan


Pangan,

Page 3

b. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan

6. Bidang Mutu dan Keamanan Pangan, membawahi : a. Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi b. Sub Bidang Keamanan Pangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun

2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil

Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung pada BKPD Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan betanggungjawab kepada Kepala BKPD Provinsi Lampung.

Tugas Pokok dan Fungsi UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : a. UPT

mempunyai

tugas

melaksanakan

koordinasi

dan

menyelenggarakan pelayanan adinistrasi di bidang sertifikasi mutu

dan keamanan pangan produksi hasil pertanian secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT mempunyai fungsi sebagai berikut :

-

Pengawasan mutu dan keamanan produk segar hasil pertanian;

-

pertanian yang beredar;

-

beredar;

-

Pelayanan sertifikasi dan labelisasi produk pangan segar hasil Pelayanan pendaftaran produk pangan segar hasil pertanian yang Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi,

labelisasi dan pendaftaran produk pangan segar hasil pertanian yang beredar sesuai dengan rencana strategis yang telah -

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; Pemberian

dukungan

atas

perencanaan,pembinaan

dan

pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi,

labelisasi dan pendaftaran produk pangan segar hasil pertanian yang beredar;


Page 4

-

Penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan organisasi UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian terdiri dari : 1.

Kepala;

3.

Seksi Pelayanan Teknis;

2. 4. 1.4

5.

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pengujian dan Sertiikasi; Kelompok Jabatan Fungsional.

Sasaran Strategis

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai

sasaran strategis sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, berikut adalah sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung:

Tabel Sasaran Kinerja Tahun 2016 No. 1. 2. 3.

4. 5.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Peningkatan ketersediaan 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85,6 pangan yang beragam Ketersediaan 2. Persentase Penurunan Jumlah 1 Penurunan jumlah penduduk Penduduk Rawan Pangan rawan pangan (%/thn)

Stabilnya harga pangan 3. Harga Gabah Kering Panen (GKP) ≥ HPP pokok di tingkat produsen di Tingkat produsen (Rp./Kg) dan konsumen 4. Koefisien Variasi Pangan (beras) CV < 10% di tingkat konsumen (CV) Peningkatan keragaman 5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan yang sehat 85,0 Konsumsi dan aman Peningkatan konsumsi 6. Jumlah Konsumsi (kkal/kap/hr) pangan yang sesuai angka 7. Jumlah Konsumsi kecukupan gizi (AKG) (gr/kap/hari)


Energi

2.019

Protein 56,3

Page 5

6.

Tercapainya pangan segar

keamanan 8. Persentase Peningkatan Produk 10% Pangan Segar yang Tersertifikasi (%) 80% (dibawah 9. Persentase Tingkat Keamanan ambang batas) Pangan Segar yang di Uji (%)


Page 6

BAB II PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA, RENSTRA 2.1

Program dan Kegiatan Berdasarkan sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Lampung dijabarkan dalam program-program Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung yaitu: 1. Peningkatan Disiplin Aparatur

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3. Pelayanan Administrasi Perkantoran

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Didalam 5 (lima) program yang terdapat di dalam renstra dan renja

tersebut tersebut terdapat beberapa kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

KODE

Urusan Bidang 2

RENSTRA Tahun 2016

APBD Tahun 2016

Pagu Indikatif

Target

Pagu Indikatif

Target

5

6

7

8

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR Pangan 15

Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan

15

3

Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan Segar

15

5

15

6

Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum Residu) Pengembangan Desa Mandiri Pangan

15

7

15 15

200.000.000

15 kab/kota

0

15 kab/kota

150.000.000

15 kab/kota

96.250.000

15 kab/kota

250.000.000

6 Kws

88.600.000

6 Kws

Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP

150.000.000

15 kab/kota

55.500.000

15 kab/kota

8

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

400.000.000

40 Ton

9

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

260.000.000

8 kab/kota


1.000.000 25.000.000

0 Ton 6 kab/kota

Page 7

15

10

Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan

15

11

Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka stabilisasi harga pangan

250.000.000

8 kab/kota

100.000.000

15

13

Alur Distribusi Pangan

200.000.000

5 kab/kota

0

15

14

Kegiatan Akses Pangan

200.000.000

5 kab/kota

46.312.000

15 kab/kota

15

15

200.000.000

12 Bulan

50.000.000

12 Bulan

15

16

165.000.000

9 kab/kota

60.092.000

9 kab/kota

15

17

Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah Sertifikasi / Regristrasi / Produk yang Beredar Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065

90.000.000

4 Laporan

14.000.000

4 Laporan

15

19

Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal Agrobisinis

250.000.000

45 Pelaku_us aha

146.588.000

15

20

75.000.000

30 Orang

15

21

Audit Internal Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah Sertifikasi/Registrasi

250.000.000

1 Laporan

68.850.000

1 Laporan 5kab/kota

8.170.000 25.000.000

0

35 Pelaku_usaha 20 Orang

110.000.000

2 Kali

1 Kali

100.000.000

3 kab/kota

300.000.000

15 kab/kota

65.080.000

15 kab/kota

85.555.000

6 Pemenang

15

22

15

25

Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

15

26

Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional

150.000.000

6 Pemenang

15

28

Promosi Pangan Segar dan Olahan

250.000.000

1 Paket

15

29

350.000.000

15

30

Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

2 Keg 15 kab/kota

15

33

Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar

300.000.000

15

34

Pengembangan usaha pangan lokal

250.000.000

10 kab/kota 5 Pelaku_us aha

15

35

200.000.000

1 Tahun

50.000.000

1 Tahun

15

37

110.000.000

1 Dokumen

80.000.000

1 Dokumen

Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan Pengembangan Produk Pangan Segar yang Bermutu dan Bersertifikat


375.000.000

0

0 kab/kota

0

0

283.965.750

2 Keg

158.050.000

15 kab/kota

128.900.000

15 kab/kota

131.655.000

7Pelaku_usah a

Page 8

38

Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Sarana Prasarana OKKPD Provinsi Lampung (DAK+Pendampingan)

15

39

Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil pertanian

15

40

Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga

15

41

15

42

15

Penyusunan Pola Pangan Harapan Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

2.509.989.000

1 Laporan (1 Unit)

100.000.000

10 kab/kota

0

15 kab/kota

165.000.000

10 kab/kota

26.000.000

15 kab/kota

250.000.000

1 Laporan

33.400.000

1 Laporan

250.000.000

15 kab/kota

37.510.000

15 kab/kota

140.000.000

12 Bulan

102.000.000

12 Bulan

175.000.000

12 Bulan

190.900.000

12 Bulan

35.000.000

12 Bulan

25.000.000

12 Bulan

23.000.000

12 Bulan

16.700.000

12 Bulan

26.250.000

1 Tahun

10.000.000

1 Tahun

168.000.000

1 Tahun

0

26.250.000

1 Tahun

12.500.000

1 Tahun

15.750.000

12 Bulan

16.500.000

12 Bulan

3.450.000.000

1 Laporan

URUSAN PENDUKUNG Non Urusan (Eks BAU) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15

15

7

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

15

10

Penyediaan alat tulis kantor

15

11

15

12

15

13

15

14

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

15

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15

18

Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

157.500.000

1 Tahun

80.205.250

1 Tahun

15

22

Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

157.500.000

1 Tahun

59.426.000

1 Tahun

15

46

Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

69.140.000

1 Paket

87.600.000

1 Paket

15

56

Penatausahaan Aset Daerah

10.500.000

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

15

2

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16 16

20

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

210.000.000

12 Bulan

100.000.000

12 Bulan

16

24

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

157.500.000

12 Bulan

9.000.000

12 Bulan

16

29

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

24.150.000

1 Paket

10.000.000

1 Paket


Page 9

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

17 17

2

17

19

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 Paket

0

1 Paket

61.425.000

1 Tahun

3.600.000

1 Tahun

Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov. Lampung

20

7

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD-

20

8

Penyusunan Rencana Kerja (RenJa) dan RKA SKPD-

20

100.934.000

115.500.000

1 Laporan

105.000.000

2 Dokumen

11.578.399.000

43.500.000

1 Laporan

33.507.000

2 Dokumen

5.182.905.000

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa semua Program dan

Kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019.

Untuk target-target yang direncanakan pada Renstra sedikit

berbeda dengan dengan Target yang didanai oleh APBD Tahun 2016 hal 2.2

ini disebabkan oleh optimalisasi APBD Tahun 2016.

Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renstra dan Renja SKPD Berdasarkan Program dan Kegiatan yang terdapat pada Rencana

Strategis (Renstra) 2015-2019 dan Rencana Kerja (Renja) 2015 telah

sesuai dan tidak ada program Renja yang tidak terdapat pada Renstra

2015-2019, namun ada beberapa kegiatan pada Rencana Strategis 20152019

seperti Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu

Keamanan Pangan Segar, Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan

Hasil Pertanian di Lokasi Sentra, Promosi Pangan Segar dan Olahan, Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil pertanian, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya tidak dapat didanai oleh Anggaran Belanaja dan Pendapatan Daerah karena keterbasan dana sehingga hanya program prioritas yang dapat di danai. .


Page 10

2.3

Kesesuaian Target antara Renstra dan Renja SKPD Berdasarkan Target Kegiatan antara Renstra dan Renja Badan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung terdapat beberapa perbedaan antara lain:

a. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari 35 Ton

menjadi 0 Ton karena terjadi perubahan Mou sehingga tidak dapat terserapnya anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

b. Audit Internal dari target jumlah orang yang di audit sebanyak 30 orang menjadi 20 orang

c. Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek target Renstra 30 Orang sedangkan Renja 25 Orang pada kegiatan Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan.

d. Jumlah pelaku usaha pada kegiatan Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal Agrobisinis pada Renstra sebesar 45 pelaku usaha sedangkan pada Renja hanya sebesar 35 pelaku usaha.


Page 11

BAB III CAPAIAN KINERJA SKPD 3.1

Capaian Kinerja SKPD

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 No Indikator Kinerja

Capaian 2015

Target

0,68

1

1. Skor Pola Pangan 70,31 Harapan (PPH) Ketersediaan

2.

3.

4. 5. 6.

Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%/th)

85,6

Tahun 2016 Capaian

96,32

Capaian s/d 2016 terhadap 2019 (%) 77,95

43

1%

43

100

≥ HPP

%

75,08

87,71

0,43

Harga Gabah ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP Kering Panen Rp. Rp. 3.700 Rp. 3.776 (GKP) di Tingkat 4.100 produsen (Rp/Kg)

Target Akhir Renstra

HPP tahun 2019 belum diketahui

Coefisien Variasi CV : 6% pangan beras di tingkat konsumen

CV<10 %

CV : 2%

100

CV <10%

85,0

78,0

91,76

92,5

84,32

Jumlah Konsumsi 1.841,5 energi(kkal/kap/ hr)

2.019

1.856,7

91,96

2.150

86,36

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

79,3


100

Page 12

7. 8. 9.

Jumlah Konsumsi Protein(gr/kap/h r)

49,6

Persentase 3,16 Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi (%) Persentase 91,39 Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji (%)

56,3

50,3

89,34

57

88,25

10

7,33

73,3

10

73,3

80%

83,78

104,73

80%

104,73

Dari 9 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016, 5 indikator

menunjukkan capaian lebih dari 91, 2 indikator kinerja memiliki capaian 76 ≤

90, 1 indikator kinerja memiliki capaian 66 ≤ 75 dan 1 indikator menunjukkan capaian kinerja antara ≤ 50. berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 5 indikator

menunjukkan capaian sangat tinggi, 2 indikator menunjukkan capaian tinggi, 1

indikator menunjukkan capaian sedang dan 1 indikator menunjukkan capaian sangat rendah.

Sedang 11,11%

Tingkat Capaian IKU Tahun 2016

Sangat Rendah 11,11% Tinggi 22,22%

Sangat Tinggi 55,56%

Sangat Tinggi 55,56% Tinggi 22,22% Sedang 11,11% Sangat Rendah 11,11%

Gambar 1. Persentase Pencapaian IKU BKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 13

Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel. Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 per Triwulan No 1. 2. 3.

4. 5.

6.

Sasaran Strategi

Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam Penurunan jumlah penduduk rawan pangan Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen

Peningkatan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman Peningkatan konsumsi pangan yan sesuai angka kecukupan gizi (AKG) Tercapainya keamanan pangan segar

Indikator Kinerja

Satuan

Pesentase Penurunan jumlah penduduk rawan pangan Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen

%

Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan

Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen Skor Pola Harapan Konsumsi

Pangan (PPH)

-

Rp/kg % -

Jumlah Energi

Targe t Triwulan Tahu nan 85,6 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 1 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 3.700≤ Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 10% > Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 85,0 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Konsumsi Kkal/kap/hr 2.019 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Konsumsi Gram/kap/h 56,3 Triwulan I Protein r Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Persentase -% 10 Triwulan I Peningkatan Produk Triwulan II Pangan Segar yang Triwulan III Tersertifikasi Triwulan IV Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

%

80

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Targe Realisasi t

%

85,6 85,6 85,6 85,6 1 1 1 1 3.700 ≤ 3.700 ≤ 3.700 ≤ 3.700 ≤ 10% > 10% > 10% > 10% > 85,0 85,0 85,0 85,0

79,3 79,3 79,3 75,08 0,68 0,68 0,68 0,43 3.915 3.577 3.822 3.776 6 6 6 2 79,3 79,3 79,3 78,0*)

92,64 92,64 92,64 87,71 68 68 68 43 100 99 100 100 100 100 100 100 93,29 93,29 93,29 91,76

80 80 80 80

91,39 91,39 91,39 83,78

114,24 114,24 114,24 104,73

2.019 1.841,5 91,21 2.019 1.841,5 91,21 2.019 1.841,5 91,21 2.019 1.856,7*) 91,96 56,3 49,6 88,10 56,3 49,6 88,10 56,3 49,6 88,10 56,3 50,3*) 89,34 10 7,4 74 10 7,4 74 10 7,4 74 10 7,33 73,3

Catatan *) menggunakan angka sementara karena hasil realisasi baru diketahui pada bulan Juni 2016

Beberapa IKU yang diuraikan diatas, penetapan target dan pengukuran realisasi

triwulan dilakukan dengan menggunakan proxy indikator karena karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator.

Indikator yang dimaksud dan penjelasan mengapa dipergunakan proxy indikator adalah sebagai berikut : Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 14

1. Sebagian indikator merupakan indikator pada level outcome, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi

pada pencapaian target kinerja IKU secara langsung, seperti indikator penurunan jumlah penduduk rawan pangan.

2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran

secara periodik oleh lembaga diluar Badan Ketahanna pangan Daerah, yang

biasanya dilakukan sekali dalam setahun, indikator yang masuk dalam kategori ini adalah PPH Ketersediaan, Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, Konsumsi energi dan Konsumsi Protein.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2016 Dibandingkan dengan Target Kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 No

1. 2. 3.

4.

5.

6.

Sasaran Strategi

Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam Penurunan jumlah penduduk rawan pangan

Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen Peningkatan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman Peningkatan konsumsi pangan yan sesuai angka kecukupan gizi (AKG) Tercapainya keamanan pangan segar

Indikator Kinerja

Satuan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

-

Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan

%/Tahun

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen

Rp/Kg

Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen


Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

85,6

75,08

87,71

88,0

88,0

1

0,43

43

1

1

3.776

100

3.700

3.700

HPP≤

3.700≤ <10%

2%

100

< 10%

< 10%

-

85,0

78,0

91,76

85,9

85,9

2.019

1.856,7

91,96

2.034

2.034

56,3

50,3

89,34

56,5

56,5

%

10

7,33

73,3

10

10

%

80% (dibawah ambang batas)

83,78

104,73

80 %

80 %

Gram/kap/ hr


Tahun 2017 Target Capaian Realisasi Target PK RPJMD

%

Jumlah Konsumsi Kkal/kap/hr Energi Jumlah Konsumsi Protein

Tahun 2016

Page 15

3.2

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang

menjelaskan laporan kinerja secara umum sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung memiliki 6 sasaran, yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam 2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan

3. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen 4. Peningkatan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman

5. Peningkatan konsumsi pangan yang sesuai angka kecukupan gizi (AKG)

6. Tercapainya keamanan pangan segar

yang diukur dengan 9 indikator, yaitu :

1. Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan

2. Persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan 3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen 4. Coefisien variasi pangan beras di tingkat konsumen

5. Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi 6. Jumlah konsumsi energi

7. Jumlah konsumsi protein

8. Persentase peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi 9. Persentase tingkat keamanan pangan segar yang di uji

Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per indikator. Beberapa indikator yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

Capaian kinerja tahun 2016 merupakan capaian kinerja

tahun kedua dari

periode 5 (lima) tahun RPJMD dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Lampung. Adapun gambaran pencapaian indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:


Page 16

Tabel . Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja BKPD TA. 2016 N O

Sasaran Srategis

Indikatir Kinerja

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam 2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan 3. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen

1.

4. Peningkatan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman 5. Peningkatan konsumsi pangan yan sesuai angka kecukupan gizi (AKG) 6. Tercapainya keamanan pangan segar

5.

2. 3. 4.

6. 7. 8. 9.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Satuan

Catatan *) Angka sementara

Target Realisasi

%

-

85,6

75,08

87,71

%/Tahun

1

0,43

Rp/Kg

HPP≤

% -

2019 Target % RPJMD 96,32

77,95

43

1

43

3.776

100

HPP≤

<10%

2%

100

<10%

Belum diketahui HPP nya

85,0

78,0*)

91,76

92,5

84,32

2.019

1.856,7*)

91,96

2.150

86,36

%

10

7,33

73,3

10

73,3

%


83,78

104,73

80

104,73

Jumlah Konsumsi Kkal/kap/hr Energi Jumlah Konsumsi Gram/kap/h Protein r Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

2016

3.700

56,3

50,30*)

89,34

57

Keberhasilan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam menjalankan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut

dilakukan mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output yang telah dilaksanakan bidang yaitu Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,

Bidang Distribusi dan Harga Pangan, Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi

Pangan, Bidang Mutu dan Keamanan Pangan, UPT serta Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Daerah. Pengukuran capaian kinerja Badan Ketahanan

Pangan Daerah tersebut dilaksanakan secara tahunan, sedangkan pengukuran realisasi keuangan dan fisik output kegiatan dipantau secara bulanan dan tri wulanan melalui Laporan realisasi kinerja dan realisasi keuangan. Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 17

100

88,25

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi agar mampu menghasilkan hasil evaluasi kinerja yang relevan dan reliable sebagai

bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar

untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka

mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja

kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa indikator kinerja

dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait digabung menjadi satu dalam analisis ini. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung per indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KETERSEDIAAN

Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi pangan memiliki

dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik.Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai

subsistem, subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan

dan pemenuhan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan

sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi dan cadangan pangan.

Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi

volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya

serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu. Untuk itu aspek cadangan

pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan,

disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 18

atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam.

Realisasi pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 13. Rencana dan Realisiasi Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan No

Indikator Kinerja

Capaian 2015

1. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan

70,31

Tahun 2016 Target Capaian 85,60

75,08

% 87,71



88,70

Pada indikator skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan pada tahun 2016

ini ditargetkan 85,6 dan terealisasi 75,08 atau 87,71%, meskipun pencapaian kinerjanya belum mencapai 100% tetapi pencapaian kinerjanya sudah tergolong tinggi yaitu mencapai 87,71%. Untuk

mengetahui perkembangan

skor pola

pangan

harapan

(PPH)

ketersediaan selama lima tahun terakhir di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan) di Provinsi Lampung 2012 – 2016 Kelompok Pangan

Padi-Padian Umbi-Umbian Pangan Hewani Minyak dan Lemak Buah/Biji Berminyak Kacang-Kacangan Gula Sayur dan Buah Lain-Lain TOTAL

Skor Maks 25 2,5 24 5 1 10 2,5 30 -

100

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 2012 2013 2014 2015 2016 25 25 25 25 25 2,5 1,97 2,00 1,65 1,0 7,08 10,06 9,87 9,40 10,7 5,0 2,36 2,82 1,03 3,2 0 1,0 1,55 2,5 30,0 -

73,63

1,97 2,5 30 -

73,86

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Lampung Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

1,72 2,50 30,00 -

73,92

0,73 2,50 30.00 -

70,31

1,6 2,5 30,0 -

75,08

Page 19

SKOR PPH KETERSEDIAAN 76 75,08

75 74

73,63

73

73,92

73,86

72 Series 1

71 70,31

70 69 68 67 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan Daerah prov. Lampung

Gambar2. Skor PPH Ketersediaan Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2016

Jika dilihat dari tabel diatas menunjukkkan bahwa PPH ketersediaan di Provinsi

Lampung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan,

hanya saja pada Tahun 2015 mengalami penurunan hal ini dikarenakan ada

beberapa komoditas yang mengalami penurunan ketersediaannya sehingga

masih dibawah skor maksimal, untuk komoditi padi-padian, gula, sayur dan

buah ketersediaannnya sudah melebihi dari skor maksimal, sementara untuk kelompok pangan umbi-umbian, hewani, minyak dan lemak, buah/biji

berminyak, dan kacang-kacangan ketersediaannya masih di bawah skor

maksimal yang menyebabkan skor PPH ketersediaan di Provinsi Lampung belum ideal yang menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di Provinsi

Lampung belum beragam/berimbang. Dan pada tahun 2016 skor pola pangan

harapan (PPH) ketersediaan mengalami peningkatan yaitu 75,08, meskipun

mengalami peningkatan di tahun 2016 ini, tapi PPH ketersediaan menunjukkan

bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Lampung belum beragam/seimbang

karena belum mencapai 100.

Sementara jika dilihat dari surplus atau minus ketersediaan bahan pangan selama lima tahun terakhir di provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Page 20

Tabel Surplus/Minus Bahan Makanan Provinsi Lampung Th. 2012 – 2016 No.

I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Komoditas

2012

Pangan Nabati Beras Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Sayur Buah Minyak Goreng Gula Pasir

889.523 1.508.442 -87.733 1.671 -2.796 6.810.249 11.125 -340.047 1.230.602 49.240 650.819

Surplus (+)/Minus (-) (ton) 2013 2014 2015

952.622 1.506.991 -91.857 1.442 -3.469 6.752.862 8.367 -360.415 1.609.894 -48.954 722.018

2016

780.725 873.967 1.020.287 1.557.589 1.509.246 1.315.733 -85.814 -80.588 - 87.702 274 7.257 2.440 -77 -9 -1 8.122.537 6.657.508 6.101.486 19.889 14.042 1.337 -444.243 1.481.576 20.764.046 -63.528 16.613 628.267 531.241

II. Pangan Hewani 1. Daging -4.528 19.134 5.927 2. Telur 87.443 98.106 3.176 -15.943 3. Susu -341.961 -350.308 -362.463 4. Ikan 248.798 491.323 367.435 7.913 Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

6.897 2.231 - 362.707 -

Data Neraca Bahan Makanan (NBM) menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di Provinsi Lampung telah cukup, dicerminkan dengan tersedianya energi dan protein yang telah melebihi standar yang ditetapkan melalui Widyakarya Nasional Pangan

dan Gizi (WNPG).

Sebagai gambaran

ketersediaan bahan pangan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel No.

Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan NBM Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2016.

Uraian

Energi (kal/kap/hr)

1 a. Nabati

b. Hewani

Protein (gram/kap/hr)

2 a. Nabati

Standar Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 WNPG (ATAP 2011) (ATAP 2012) (ATAP 2013) (ATAP 2014) (ATAP 2015

2.200

2.870,04

2.911,84

2.987,84

2.735,29

2.819

78,36

111,71

109,93

104,66

133

2.791,68

57

b. Hewani

58,31 49,36 8,95

2.800,13 68,23 55,47 12,76

2.877,91 55,90 43,57 12,33

Sumber : Badan Ketahanan Pangan daerah Prov. Lampung Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

2.630,63

2.686

67,93

68,67

12,28

16,85

55,65 Page 21

51,82

3.500,00 3.000,00

2.987,84 2.877,91

2.911,84 2.800,13

2.870,04 2.791,68

2.735,29 2.630,63

2.819,00 2.686,00

2.500,00 2.000,00

Sumber Hewani Sumber Nabati

1.500,00

Total Energi

1.000,00 500,00

78,36

111,71

109,93

104,66

133,00

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

-

Gambar 3. Ketersediaan Energi dilihat dari Sumbernya tahun 2012 - 2016

60

58,31 51,19

50

68,67

68,23

66,41

70

55,9

55,47

49,36

51,82

43,57 Sumber Hewani

40

Sumber Nabati

30

Total Protein

20 10 0

8,95

12,76

16,85 12,33

12,28

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Gambar 4. Ketersediaan Protein Berdasarkan Sumbernya Tahun 2012 – 2016

Dalam upaya pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH)

ketersediaan, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung telah

melakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).Tabel Neraca Bahan

Makanan ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang pola penyediaan pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Neraca Bahan Makanan (NBM) Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 22

digunakan sebagai salah satu bahan dalam menyusun kebijakan ketersediaan pangan, maka NBM harus disusun secara lengkap, tepat waktu dan berkelanjutan dari suatu periode ke periode berikutnya. Tabel NBM ini dapat

digunakan untuk mengevaluasi pengadaan, penggunaan pangan, komposisi atau pola ketersediaan energi atau zat gizi lainnya. Selain itu juga digunakan sebagai

acuan dalam perencanaan produksi/pegadaan pangan serta sebagai bahan dalam penetapan kebijakan pangan dan gizi.

Pada tahun 2016 ini ditargetkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 85,6 tetapi dari hasil penyusunan NBM ternyata PPH ketersediaan di

Provinsi Lampung baru mencapai 75,08, masih lebih rendah dari yang di

inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Lampung belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100. Dari hasil

penghitungan ketersediaan atau hasil dari Neraca Bahan Makanan (NBM) menunjukan bahwa ketersediaan pangan di provinsi Lampung masih di

dominasi oleh kelompok pangan padi-padian (66,54%), kelompok gula (7,96%),

kelompok sayur/buahan (10,97%), pangan hewani (4,55%), minyak dan lemak

(5,51%), kelompok umbi-umbian (1,73%), serta diikuti kelompok kacang-

kacangan dengan kontribusi energi sebesar 0,69%.

Penyebab belum idealnya ketersediaan pangan tersebut disebabkan karena Komposisi skor PPH untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut

belum seluruhnya mencapai skor maksimum,. Sedangkan kelompok pangan

yang memiliki skor dibawah skor maksimal PPH yaitu kelompok umbi-umbian sebesar 1,0 (skor maksimal 2,5), kelompok pangan hewani sebesar 10,7 (skor

maksimal 24) kelompok kacang-kacangan sebesar 1,6 (skor maksimal 10) dan kelompok minyak dan lemak sebesar 3,2 (skor maksimal 5).

mengakibatkan

tidak

seimbangnya

ketersediaan

kecukupan

Hal ini

gizi yang

dipersyaratkan. Sedangkan kelompok bahan pangan yang melebihi skor

maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang.

Untuk pemenuhan ketersediaan energi, protein dan lemak yang berimbang,

maka untuk komoditas yang produksinya masih rendah (kelompok umbiumbian, kacang-kacangan,kelompok pangan hewani, kelompok minyak dan lemak) agar dilakukan peningkatan produksi dengan memanfaatkan potensi


Page 23

lahan yang tersedia, sementara kelebihan ketersediaan untuk beberapa komoditas pangan di Provinsi Lampung seperti beras dan ubi kayu dapat

dimanfaatkan sebagai aset provinsi untuk di eksport guna meningkatkan pendapatan daerah.

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan adalah dengan mengukur rasio ketersediaan dengan konsumsi pangan. Rasio pangan ini berguna sebagai masukan

bagi pemangku

kepentingan untuk

memperbaiki dan

meningkatkan penyediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Provinsi Lampung. Untuk melihat kecukupan ketersediaan dan konsumsi,

dilakukan perbandingan antara ketersediaan dan konsumsi aktual dengan angka kecukupan ketersediaan dan konsumsi dalam bentuk energi dan protein.

Ketersediaan

pangan

per

kapita

mengindikasikan

rata-rata

individu

memperoleh bahan pangan. Pada tahun 2016 ini angka kecukupan energi

tingkat ketersediaan di targetkan 2.400 Kkal/kapita/hari, dari hasil penyusunan

neraca bahan makanan Provinsi Lampung tahun 2016 angka kecukupan energi tingkat ketersediaan mencapai 2.819 Kkal/kapita/hari (117,45% dari target angka

kecukupan

energi

di

tingkat

ketersediaan

sebesar

2.400

Kkal/kapita/hari). Dari total ketersediaan energi, sumbangan terbesar berasal

dari pangan nabati yaitu sebesar 2.686 kkal/kapita/hari atau 95,28% dan sisanya 4,72% yang berasal dari pangan hewani. Secara rinci sumber energi dari kelompok pangan tersebut sebagai berikut :

Tabel Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Sumbernya Sumber Pangan

Ketersediaan energi

Kkal/kapita/hari

%

Ketersediaan Protein

Gram/kap/hari

%

Nabati

2.686

95,28

51,82

75,46

Total

2.819

100

68,67

100

Hewani

133

4,72

16,85

Sumber : Data NBM Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2016


24,54

Page 24

KETERSEDIAAN ENERGI HEWANI; 4,72%

NABATI; 95,28%

Gambar 5. Persentase Ketersediaan Energi, Tahun 2016

Ketersediaan Protein Nabati

Hewani

24,54%

75,46%

Gambar 6. Persentase Ketersediaan Protein, Tahun 2016

Total ketersediaan protein adalah sebesar 68,67 gram/kapita/hari atau lebih besar 9 % dari angka yang dianjurkan yakni 63 gram/kapita/hari. Jika dilihat sumbangannya menurut masing-masing kelompok pangan, ketersediaan energi,

protein dan lemak masih di dominasi kelompok padi-padian yaitu sebesar 1.876

kkal/kapita/hari atau 66,55%, kemudian diikuti kelompok buah-buahan

10,03%, gula 7,95%, makanan berpati 1,74%, daging 1,06%, minyak dan lemak 5,36%, ikan 2,66%, sayuran 0,99%, telur 0,92%, dan buah/biji berminyak 2,69%. Sedangkan yang memberi sumbangan yang paling kecil adalah Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 25

kelompok susu dengan ketersediaan energi yang hanya mencapai 1% per 1000 kkal/kapita/hari. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

% KONTRIBUSI KELOMPOK PANGAN

Padi-Padian 66,55% Buah-Buahan 10,03% Gula 7,95% Minyak dan Lemak 5,36% Buah/Biji Beminyak 2,69% Ikan 2,66% Makanan Berpati 1,74% Daging 1,06% Sayuran 0,99% Telur 0,92%

Gambar 7. Persentase Kontribusi Kelompok Pangan Tahun 2016

Berdasarkan penghitungan ketersediaan pangan atau hasil dari Neraca Bahan Makanan tahun 2016 didapatkan Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Lampung menurut kelompok pangan sebagai berikut :

Tabel Skor PPH Ketersediaan Provinsi Lampung berdasarkan NBM Th. 2016 Kelompok Pangan

Padi-padian Umbi-umbian Pangan Hewani Minyak &Lemak Buah/Biji Berminyak Kacangkacangan Gula Sayur dan Buah Lain-lain Total

Kalori

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) %

1.876 66,54 49 1,73 128 4,55 155 5,51 58

2,4

0,50

224 7,96 9,3 309 10,97 12,9 2.819 100 117,5

0,50 5,00 -

20

2,04

% Skor Skor Skor Bobot AKE*) Aktual AKE Maks 78,2 0,50 33,27 39,09 25,00 2,0 0,50 0,87 1,02 2,50 5,4 2,00 9,11 10,70 24,00 6,5 0,50 2,75 3,23 5,00

0,69


0,8

2,00

1,02 1,39

1,20 1,63

3,98 4,67 54,85 64,44 107,24 125,98

1,00

10,00

Skor PPH 25,00 1,0 10,7 3,2 1,0 1,6

2,50 2,50 30,00 30,00 100 75,08 Page 26

30,00

25,00 25,00

20,00

10,70

10,00 0,00

30,00 30,00

24,00

1,00 2,50

10,00 3,20 5,00 1,00 1,60 2,50 1,00 2,50

0,00 Skor Maksimum 0,00Skor Maksimum Skor PPH

Gambar 8. Perbandingan Skor Maksimum dan Skor PPH menurut Kelompok Pangan

Bila dilihat dari persentase AKE bahwa situasi ketersediaan pangan

berdasarkan pola pangan harapan (Kualitas) di Provinsi Lampung pada tahun 2016 memiliki ketersediaan energi sebesar 2.819 kkal/kapita/hari atau lebih

17,45% dari angka kecukupan gizi (2.400 kkal/kapita/hari) dengan skor PPH

75,08 yang menyatakan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Lampung belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100.

Meskipun ketersediaan energi berdasarkan Neraca Bahan Makanan (Kuantitas)

telah mencapai 2.819 kkal/kapita/hari atau surplus sebesar 17,45% dari angka kecukupan gizi (2.400 kkal/kapita/hari) namun secara kualitas (skor PPH 75,08) belum ideal. Penyebab belum idealnya ketersediaan pangan tersebut disebabkan karena :

1. Komposisi skor PPH untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut belum seluruhnya mencapai skor maksimal hal ini berakibat tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan

2. Kelompok pangan yang terlalu melebihi skor maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang


Page 27

3. Penyebab belum idealnya kualitas ketersediaan pangan ini juga disebabkan pada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimal, yaitu

pangan hewani (4,55%), minyak dan lemak (5,51%), kelompok umbi-

umbian (1,73%), serta diikuti kelompok kacang-kacangan dengan

kontribusi energi sebesar 0,69%. Kondisi ini dikarenakan produksi untuk masing-masing kelompok pangan tersebut relatif masih rendah.

Ketersediaan Bahan Pangan di Provinsi Lampung Tahun 2016 (Atap 2015)

menunjukkan bahwa ketersediaan yang mengalami surplus antara lain : beras

surplus 1.020.287 ton, Jagung surplus 1.315.733 ton, Kacang Tanah surplus 2.440 ton, Ubi Kayu surplus 6.101.486 ton, Ubi Jalar surplus 1.337 ton, cabe

merah 4.122, daging sapi 6.897 ton, daging ayam ras dan buras 7.157 ton, telur

2.231 ton, gula pasir 531.241 ton, dan minyak goreng 16.613 ton, sedangkan

untuk

komoditas

kedelai,

kacang

hijau,

bawang

merah,

dan

susu

ketersediaannya mengalami kekurangan/minus. Untuk kedelai minus 87.702 ton, kacang hijau minus 1 ton, bawang merah minus 315. 220 ton, dan susu

minus 362.707 ton. Data lengkap ketersediaan bahan pangan di Provinsi Lampung tahun 2016 (atap 2015) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Page 28

Tabel 19. Ketersediaan dan Konsumsi Bahan Pangan di Provinsi Lampung Tahun 2016 (Atap Tahun 2015) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

Komoditas

Padi

Beras

Jagung

Kedelai

Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar

Bawang Merah

Produksi (Ton)

3.641.895

Benih/Pakan/Tercecer % (Ton)

2.133.655 1.502.800 9.815 4.963 2.445

7.387.084 28.494 1.987

7,3

265.858

11

165.308

5

248

3,3 5 7

15 12

70.411 491 171

1.108.063 3.419

Ketersediaan (Ton)

3.376.037 2.063.245 1.337.492 9.324 4.715 2.274

6.279.021 25.075 1.987

Cabe Merah

31.273

31.273

Daging ayam

57.203

57.203

Daging Sapi

ras dan buras Susu

Telur

(ayam,itik) Gula Pasir

Minyak Goreng

12.337 78,19

79.377

723.711 129.167

Keterangan : Skor 1 : Surplus (rasio > 114%) Skor 2 : Swasembada ( rasio 100 – 114%) Skor 3 : Cukup (rasio 95 – 100%) Skor 4 : Defisit (rasio < 95%) Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

12.337

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Konsumsi/kapi ta (Kg/Kap/Th)

9.890.538

105,45

9.890.538

9,81

9.890.538 9.890.538 9.890.538

2,20 0,23 0,23

Total Konsumsi (Ton)

Surplus/Min us

1.042.957

1.020.287

97.026

- 87.702

21.759 2.275 2.275

3.537

6.101.486

9.890.538

33,18

317.207

- 315.220

9.890.538

0,55

5.440

6.897

9.890.538 9.890.538

2,84

27.151

5,06

50.046

105,63

4.122

115,18

7.157

114,30

9.890.538

36,68

362.785

- 362.707

723.711

9.890.538

19,46

192.470

531.241

129.167

9.890.538 9.890.538

7,80

11,38

77.146

112.554

99,96

1.337

78

79.377

4

207,26

177.535 23.737

9,61

2.440

17,95

2,40

1

6.146,79

-1

0,63

226,79

1 1 3 1 1 4 1 1 1

0,02

4

376,01

1

2.231

102,89

16.613

114,76

Page 29

Skor

197,83

1.315.733

9.890.538 9.890.538

Ketersedia an/Konsu msi (%)

1 1

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pada tahun 2016 mengalami peningkatan, pada tahun 2015

skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan mencapai 70,31 dan pada tahun 2016 naik menjadi 75,08. Hal ini dikarenakan persentase kontribusi kelompok

pangan ada yang mengalami peningkatan seperti kelompok pangan umbiumbian, kelompok pangan hewani, minyak dan lemak, dan kelompok kacangkacangan.

Pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan juga di

bandingkan dengan target di renstra dan target nasional jauh lebih rendah

target renstra dan nasional pada tahun 2016 sebesar 85,6, sedangkan pencapaian di tahun 2016 baru 75,08 atau baru mencapai 87,71% dari target renstra dan nasional

Ada beberapa masalah dalam pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan, antara lain :

1. Ketersediaan pangan sangat fluktuatif dari tahun ketahun sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan pangan perlu adanya

program dan kegiatan yang mendukung tercapainya ketersediaan pangan suatu wilayah.

Solusi

1. Untuk menghadapi ketersediaan pangan yang sangat fluktuatif kiranya perlu dilakukan penekanan laju pertumbuhan penduduk, penekanan laju alih fungsi lahan, serta penekanan tingkat konsumsi yang melebihi standar

2. Ketersediaan pangan di Lampung yang masih rendah perlu ditingkatkan

melalui peningkatan produksi dan produktivitas dengan memanfaatkan potensi wilayah

3. Penguatan distribusi pangan karena pergerakan komoditas sangat mobile

dan di Provinsi Lampung masih terdapat beberapa komoditas yang sangat tergantung pasokan dari luar


Page 30

PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK RAWAN PANGAN (%)

Realisasi pencapaian indikator persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan, sebagai berikut :

Tabel Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Persentase Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan No

Indikator Kinerja

1. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)

Capaian 2015 0,68

Target 1

Tahun 2016 Capaian

%

0,43

43


1%

Capaian s/d 2016 terhadap 2019 (%) 43

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target indikator persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan pada tahun 2016 sebesar 1% hanya bisa

dicapai 0,43% atau terealisasi 43%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran menurunnya jumlah penduduk rawan pangan pada tahun 2016 sebesar 1%

tidak tercapai. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, indikator persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan menunjukkan capaian sangat rendah,

Dalam pencapaian target penurunan jumlah penduduk rawan pangan 1% ini

sulit untuk tercapai karena kemiskinan terdiri dari banyak faktor yang mempengaruhi dan harus diselesaikan secara lintas sektoral. kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan yang ditinjau dalam dua dimensi: a.

b.

Kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan berat

Jangka waktu/periode kejadian dengan kategori kronis untuk jangka panjang dan transien untuk jangka pendek/fluktuasi

Selain itu kemiskinan juga berhubungan erat dengan tingkat pengangguran,

karena terkait dengan pendapatan penduduk (faktor ekonomi) dan daya beli

masyarakat. Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa perkembangan Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 31

jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2011 – 2016 cenderung turun :

Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2016

2012 (Maret)

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kota Desa Jumlah 241,10 1.023,39 1.264,48

2013 (Maret)

235,47

Tahun

2012 (Sept) 2013 (Sept)

2014 (Maret) 2014 (Sept)

2015 (Maret) 2015 (Sept)

2016 (Maret) 2016 (Sept) 18 16 14 12

16,96 15,65

11,88

240,11

990,05

1.230,16

224,81

919,95

1.144,76

230,63 224,21 233,27 197,94 233,39 227,44

939,88 912,28 919,73 930,22 902,74 936.21 912,34

15,62 14,39 10,89

1.175,35 1.142,92 1.143,93 1.163,49 1.100,68 1.169,60 1.139,78

15,46 14,21

15,05 13,53

10,68 9,25

10

Persentase Penduduk Miskin Kota 12,00

Desa 17,63

Jumlah 16,18

11,59

15,99

14,86

11,88 10,89 11,08 10,68 10,94

9,25

10,53 10,15

16,96

15,65

15,62

14,39

15,41

14,28

15,46

14,21

15,56

14,35

15,05

13,53

15,69

14,29

15,24

13,86

15,24 13,86 10,15 Kota

8

Desa

6

Jumlah

4 2 0

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Sumber Data : BPS Provinsi Lampung

Gambar 9. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Th. 2012 2016

Berdasarkan penyebaran penduduk miskin tahun 2012 - 2016, bahwa jumlah

penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada tahun 2016


Page 32

penurunan penduduk miskin sebesar 0,43% sementara target nasional dan target Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung Pada tahun 2016 dalam penurunan penduduk rawan pangan yaitu

1%, hal ini berarti bahwa kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung tahun 2016 dalam menurunkan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% per tahun tidak mencapai target, sementara kalau dilihat dari rata-rata

penurunan penduduk rawan pangan selama lima tahun yaitu 1,08%

menunjukkan bahwa kinerja Badan ketahanan Pangan Provinsi Lampung selama lima tahun telah melebihi target dalam upaya penurunan penduduk rawan pangan. Tabel

Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja dalam Penurunan Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2012 2016

Target Nasional Target Renstra Realisasi Kinerja

Tahun 2012 1%

Tahun 2013 1%

Tahun 2014 1%

Tahun 2015 1%

Tahun 2016 1%

0,92%

1,26%

0,18%

0,68%

0,43%

1%

Capaian

1%

1%

1%

1%

1,40% 1,26%

1,20% 1,00%

1% 0,92%

1%

1%

1%

1%

0,80%

Realisasi Kinerja 0,68%

0,60%

Target Renstra Target Nasional 0,43%

0,40% 0,20%

0,18%

0,00% Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Gambar 10. Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kinerja dalam Penurunan Penduduk Rawan Pangan Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 33

Kegiatan yang di kelola oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung dalam rangka mewujudkan penurunan penduduk rawan pangan yaitu :

a. Pengembangan desa mandiri pangan

b. Analisa dan pemantauan SKPG dan PDRP

c. Pengembangan cadangan pangan pemerintah d. Pengembangan lumbung pangan masyarakat

e. Analisa dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan. f. Akses Pangan

g. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

Pada tahun 2016 ini pengembangan desa mandiri pangan selain dilakukan pemantauan dan pembinaan di 97 desa mandiri pangan juga dilakukan pembinaan dan pemantauan di 6 kawasan mandiri pangan.evaluasi dari hasil

pemantaun dan pembinaan, dampak dari kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, antara lain : ·

meningkatkan kelembagaan khususnya Kelompok Afinitas dan Lembaga

Keuangan Desa (LKD) namun masih kurang untuk Tim Pendamping Desa · · · ·

(TPD)

Menurunkan tingkat kemiskinan Menurunkan kerawanan pangan Meningkatkan tahan pangan Meningkatkan pola pikir

Pada tahun 2016 ini ada 6 kawasan desa mandiri pangan tahap pengembangan yang tersebar di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Way Kanan, Tanggamus, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Lampung Barat. Dari Hasil

pembinaan dan pemantauan untuk kegiatan kawasan mandiri pangan ini dampaknya belum terlihat karena rata-rata pemberian bantuan modal dari

anggaran APBN ke kawasan desa mandiri pangan untuk usaha kelompok belum menunjukkan perubahan yang signifikan, pada umumnya dana tersebut untuk usaha pertanian, seperti menanam bawang merah, jahe, memelihara ikan dsb.

Berdasarkan analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) situasi

pangan dan Gizi di Provinsi Lampung dalam kondisi rawan, dengan faktor


Page 34

penyebab dominan yaitu indikator ketersediaan, dari 15 Kabupaten tidak ada satupun dalam kondisi aman, untuk faktor ketersediaan pangan dalam kondisi waspada yaitu Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat,

sementara Kabupaten yang dalam kondisi rawan yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Bandar Lampung dan

Metro. Dari hasil analisa SKPG rasio ketersediaan terhadap konsumsi mormatif serealia dan umbi umbian di provinsi Lampung memiliki rasio ketersediaan pangan yang baik, hanya di Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Sedangkan akses terhadap pangan, Provinsi Lampung masih dikategorikan aman, dari 15 Kabupaten tiadak ada yang posisi rawan, untuk akses pangan di Provinsi

Lampung dalam kondisi aman dan waspada. Sementara untuk indikator

pemanfaatan pangan di Provinsi Lampung masih relatif aman, hanya Kabupaten

Tanggamus dan Bandar Lampung yang kondisi rawan untuk pemanfaatan pangannya. Jika dilihat secara keseluruhan dari ketiga indikator (Komposit)

yang dalam kondisi aman hanyalah Kabupaten Pringsewu, kondisi waspada yaitu Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah,

Pesawaran, Mesuji dan Tulang Bawang Barat, sementara Kabupaten yang rawan jika dilihat dari ke tiga indikator tersebut yaitu Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Bandar Lampung dan Metro.

Dari hasil penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA) di 2.632

desa di bagi dalam 4 kelompok prioritas, yaitu : 130 desa/pekon pada prioritas 1, 358 desa/pekon pada prioritas 2, 719 desa/pekon prioritas 3, 1.425

desa/pekon prioritas 4.

Faktor yang menyebabkan desa/pekon kerentanan pangan disebabkan oleh : a.

b.

tersebut menjadi rawan terhadap

Tingginya rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah ratarata 0,2004. Hal ini diasumsikan bahwa terdapat 2 – 4 rumah tangga dari 10 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Tingginya rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dengan rata-rata data rasio sebesar 0,0831 hal ini diasumsikan bahwa terdapat 7 – 8 rumah tangga dari 10 rumah tangga yang tidak memiliki sanitasi yang baik.


Page 35

c.

Tingginya Rumah Tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dengan rata-rata 0,0369. Hal ini diasumsikan bahwa terdapat 3 – 4 rumah tangga

dari 10 rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air bersih.

d. Tingginya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dengan rata-rata 0,2450. Hal ini diasumsikan bahwa terdapat 3 – 4 rumah

tangga dari 10 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Pada tahun 2016 kegiatan cadangan pangan tidak direalisasikan karena adanya

surat dari bulog Nomor 384/08010/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang perjanjian pengelolaan cadangan pangan yang didalamnya antara lain berisi

adanya kenaikan harga berdasarkan keputusan direksi perum bulog no. KD199/DK000/07/2015 ditetapkan sebesar Rp. 8.790/kg, dan kita diharuskan melakukan penyesuaian harga terhadap stock milik Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang di titipkan di gudang Bulog sebagai kompensasi

terhadap biaya penitipan dan perawatan barang. Pada tahun 2016 ini kegiatan cadangan pangan pemerintah daerah tidak direalisasikan karena adanya surat

dari bulog nomor : 384/08010/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang perjanjian pengelolaan cadangan pangan yang didalamnya antara lain berisi

adanya kenaikan harga berdasarkan keputusan direksi perum bulog No. KD199/DK000/07/2015 ditetapkan sebesar Rp. 8.790/kg, dan kita diharuskan melakukan penyesuaian harga terhadap stok milik Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung yang dititipkan di gudang bulog sebagai kompensasi terhadap biaya penitipan dan perawatan barang. Dengan adanya surat tersebut

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tidak merealisasikan pengadaan cadangan pangan pemerintah yang akan dititipkan ke bulog, karena

belum ditemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan

dengan surat penyesuaian harga tersebut terhadap stok cadangan pangan pemerintah yang sudah dititipkan di bulog. Sehingga pada APBD-P tahun 2016 kegiatan cadangan pangan anggarannya diubah.

Dalam rangka pengembangan cadangan pangan, selain melalui cadangan pangan pemerintah diupayakan juga dari cadangan pangan yang ada di

masyarakat yaitu lumbung pangan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang

No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 36

sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata

dan terjangkau. Peranan lumbung pangan di masa lalu lebih bersifat sosial dan sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di musim paceklik.

Peranan lumbung ini pernah diupayakan untuk digantikan oleh kelembagaan

alternatif dengan mengintegrasikan seluruh lembaga sosial pedesaan dalam suatu organisasi modern. Namun kelembagaan alternatif tersebut ternyata mengalami kegagalan dan menyebabkan petani selalu berada dalam posisi

lemah. Berdasarkan hasil penelitian PSP-LP IPB tahun 2001, menunjukkan

bahwa lumbung pangan pedesaan di beberapa daerah terbukti memiliki daya adaptasi yang lebih tinggi dari jenis-jenis lembaga alternatif yang diintervensi

dari luar. Lumbung pangan tersebut tidak hanya efektif dalam melayani

kebutuhan pangan anggotanya pada saat krisis tetapi juga melayani kebutuhan finansial anggotanya dari hasil pengelolaan lumbung.

Revitalisasi kelembagaan perlu dilakukan melalui proses pemberdayaan secara sistematis, utuh terpadu dan berkesinambungan sehingga mampu menjadi

salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan. Lumbung pangan adalah

salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat yang telah lama berperan dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik. Upaya revitalisasi

perlu dilakukan, mengingat (1) keberadaan lumbung pangan pada akhir-akhir

ini sudah semakin memudar seiring dengan kemajuan sistem perdagangan dan berkembangnya lembaga logistik formal pemerintah; (2) terjadinya reformasi

peran BULOG pada tahun 1998, lumbung pangan dipandang sebagai salah satu

solusi dalam menindaklanjuti berbagai logistik (cadangan pangan) di pedesaan dan perkotaan; dan (3) terbatasnya anggaran pemerintah untuk membiayai

program stabilisasi harga, sehingga lumbung pangan dipandang sebagai salah

satu alternatif untuk membantu mengatasi kekurangan pangan/defisit pangan di musim paceklik, serta merosotnya harga pangan (padi) pada saat panen raya

di wilayah sentra produksi. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sejak tahun 2011 melaksanakan kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat, dan pada tahun 2016 pengembangan lumbung pangan masyarakat

untuk pengisian lumbung dianggarkan dari dana APBN, masing-masing Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 37

lumbung mendapat anggaran Rp. 20.000.000,- untuk pengisian lumbung.Pada

tahun 2016 di targetkan untuk 38 lumbung dan terealisasi 38 lumbung yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Nama Kelompok Bangun Karya I Jaya Lestari Karya Maju Margo Seto Mekar Jaya Rejosari II Subur Makmur Suka Maju Sumber Rejeki Harapan Tani II Baru Muncul Mugi lestari Rukun Sentosa Sido Dadi Sido Makmur Sido Dadi Trimo Maju Tunas Baru I Tunas Remaja Untung Jaya Ngudi Makmur Tani Maju Setia Bakti Tirta Waru Flamboyan Harapan Jaya Sederhana Sumber Nabati Tri Kencana Tani Maju Muda Karya Sumber Makmur Ngudi Agung Ngudi Santoso Ngudi Luhur Mekar Sari Margo Mukti II

Alamat Lumbung Kp. Daya Sakti, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Sumber Rejo, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Makarti, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Gunung Timbul, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Daya Murni, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Karta Sari, Tulang Bawang Udik, Tuba Barat Kp. Mulya Asri, Tulang Bawang Tengah, Tuba Barat Kp. Mekar Yekti Jaya, Lambu Kibang, Tuba Barat Kp. Margo Dadi, Tumijajar, Tuba Barat Kp. Gunung Menanti, Tumijajar, Tuba Barat Kp. Marga Kencana, Tulang Bawang Udik, Tuba Barat Kp. Mekar Sari Jaya, Lambu Kibang, Tuba Barat Kp. Panca Marga, Batu Putih, Tulang Bawang Barat Kp. Marga Sari, Gunung Terang, Tuba Barat Kp. Marga Kencana, Tulang Bawang Udik, Tuba Barat Kp. Marga Kencana, Tulang Bawang Udik, Tuba Barat Kp. Murni Jaya, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Mulya Pulung Kencana, Tuba Tengah, Tuba Barat Kp. Karta Sari, Tuba Udik, Tulang Bawang Tengah Kp. Pulung Kencana, Tuba Tengah, Tuba Barat Kp. Toto Katon, Gunung Terang, Tulang Bawang Barat Kp. Daya Murni, Tumijajar Tulang Bawang Barat Kp. Daya Asri, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Daya Murni, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Daya Murni, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Daya Murni, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Daya Asri, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Tiyuh Tunas Asri, Tuba Tengah, Tuba Barat Kp. Mulya Jaya Kencana, Tuba Tengah, Tuba Barat Kp. Panaragan, Tuba Tengah, Tulang Bawang Barat Kp. Candra Kencana, Tuba Tengah, Tuba Barat Kp. Pulung Kencana, Tuba Tengah, Tuba Barat Kp. Kata Raharja, TB. Udik, Tulang Bawang Barat Kp. Bujung Sari Marga, Lambu Kibang, Tuba Barat Kp. Bujung Sari Marga, Lambu Kibang, Tuba Barat Kp. Bujung Sari Marga, Lambu Kibang, Tuba Barat Kp. Marga Sari, Gunung Terang, Tulang Bawang Barat Kp. Penumangan Baru, TB. Tengah, Tuba Barat


Page 38

Sementara untuk pembinaan dan pemantauan lumbung melalui dana APBD tahun 2016, didapatkan hasil dana bansos cair pada saat petani tidak ada panen, maka rata-rata kelompk lumbung membeli gabah cukup tinggi yaitu antara Rp. 4.500 – Rp. 5.000, tapi masih sesuai dengan RUK. Dari hasil

pembinaan dan pemantauan diharapkan kelompok lumbung meningkatkan pertemuan rutin untuk membahas kegiatan kelompok agar dalam pengelolaan lumbung ini bisa berhasil dan bermanfaat.

HARGA GABAH KERING PANEN (GKP) DI TINGKAT PRODUSEN DAN KOEFISIEN VARIASI PANGAN (BERAS) DI TINGKAT KONSUMEN

Harga pangan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Pengamatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk berbagai hal seperti ketersediaan pasokan,

permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di pasar internasional,

dampak

implementasi kebijakan

masyarakat, kesejahteraan

pemerintah, daya

petani/produsen, dsb. Dengan

beli

menganalisis

informasi harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan ketahanan pangan.

Realisasi pencapaian target sasaran stabilnya harga bahan pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Harga Bahan Pangan Pokok di Tingkat Produsen dan Konsumen No Indikator Kinerja

1. Harga Gabah Kering Panen (GKP)) di Tingkat produsen 2.

Capaian 2014

Target

3.557 ≥ HPP (HPP : (3.700) 3.300)

Koefisien Variasi Pangan (beras) di CV : 6% tingkat konsumen


CV<10 %

Tahun 2015 Capaian

≥ HPP (4.000) CV = 2%

%

100

100


≥ HPP

CV<10%

Capaian s/d 2015 terhadap 2019 (%) HPP tahun 2019 belum diketahui 100

Page 39

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen

Agar kebijakan dapat dirumuskan dengan tepat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, diperlukan adanya data dan informasi harga pangan

yang akurat, tepat waktu, objektif dan konsisten, melalui rangkaian kegiatan pemantauan,

pengumpulan,

kompilasi,

pengolahan

dan

analisis

data.

Mengingat besarnya implikasi ketersediaan informasi harga pangan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya agar data

harga pangan dapat tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan pedoman sebagai acuan

pelaksanaan pengumpulan dan analis data harga pangan terutama bagi instansi yang terkait dengan ketahanan pangan di daerah.

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilnya harga pangan sangat dipengaruhi beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan,

kelancaran arus distribusi pangan dan pengaturan impor pangan, misalnya beras dan kedelai.

Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam negeri sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan pangan.

Situasi harga tahun 2016 pada tingkat produsen, grosir dan eceran di Provinsi Lampung sebagai berikut : Tabel

Data Harga Tingkat Produsen, Grosir dan Eceran di Provinsi Lampung Tahun 2016 Nama Bahan Pangan

Beras Kacang kedelai Jagung pipilan kering Cabe Bawang Merah Daging Padi.Gabah

GKP GKPG GKG Premium Medium Asalan Kering Kering

Merah Keriting Bawang Merah Sapi di tingkat


Harga Rata-Rata per Kg Produsen Grosir Eceran 3.776 4.049 4.603 8.719 8.034 6.268 3.052

26.081 28.520 -

9.937 8.797 7.982 8.648 4.371

34.750 31.604 103.661

10.558 9.374 8.505 9.962 5.363 39.415 36.110 -

Page 40

-

Telur Gula Pasir Minyak Goreng Tepung Terigu

-

pemotong Sapi hidup tingkat peternak Daging sapi murni Ayam broiler/potong Ayam ras Dalam Negeri/Lokal

-

45.440 27.194

116.755 30.808

-

19.153 12.889 -

21.183 14.201 12.279 7.451

Untuk indikator Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen dilihat

dari tabel diatas menunjukkan telah mencapai target, yaitu lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP). Berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2015, Harga HPP Tahun 2016 untuk Gabah kering Panen yaitu Rp. 3.700/kg.

Berdasarkan Panel harga yang dilakukan dihasilkan harga gabah kering panen di produsen pada tahun 2016 di Provinsi Lampung mencapai Rp. 3.776/kg atau

lebih tinggi 2,05% dari harga pembelian pemerintah (HPP). Koefisien Variasi Pangan (Beras) di Tingkat Konsumen

Koefisien variasi (CV) merupakan suatu ukuran variasi yang dapat digunakan

untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda atau perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Dalam analisis harga koefisien variasi digunakan untuk mengetahui tingkat kestabilan harga, jika koefisien variasi semakin kecil,

maka harga tersebut semakin stabil, bila CV tersebut lebih besar dari target CV,

maka harga komoditas tersebut tidak stabil. Kondisi kestabilan harga pangan tingkat eceran di Provinsi Lampung Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Kondisi Kestabilan Harga Pangan Tingkat Eceran tahun 2016 di Provinsi Lampung No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Komoditas

Jagung Pipilan Kering Biji Kedelai Kering Beras Premium Beras Medium Beras Termurah Bawang merah Cabai Merah Keriting


Target CV 5 5 5 5 5 25 25

Tahun 2016

Realisasi CV 2 3 2 2 2 7 35

Ket. S S S S S S TS

Page 41

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Gula Pasir Lokal Daging Ayam Ras Telur Ayam Ras Daging Sapi Murni Tepung Terigu Minyak goring

10 10 10 10 10 10

Keterangan :CV : Koefisien Variasi S : Stabil TS : Tidak Stabil

6 4 5 2 2 4

S S S S S S

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Koefisien Variasi Pangan (Beras) di tingkat konsumen mencapai target yaitu CV < 10%. Dari

Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 harga beras baik yang

kualitas premium, medium ataupun beras termurah dalam kondisi stabil, yang ditunjukkan dengan nilai CV < 10%.

Tabel Pencapaian Kinerja Harga GKP di Tingkat Produsen dibandingkan dengan Target Nasional dan Target Renstra Tahun 2012 – 2016

Target Nasional (>HPP)

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Rp. 3.300

Rp. 3.300

Rp. 3.300

Rp. 3.700

Rp. 3.700

2012

2013

2014

2015

2016

Target Renstra

Rp. 3.300

Rp.3.300

Rp. 3.300

Rp. 3.700

Rp. 3.700

Capaian Kinerja

Rp. 3.453

Rp. 3.350

Rp. 3.557

Rp. 4.067

Rp. 3.776

(>HPP)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa harga gabah kering panen (GKP) di

tingkat produsen dari tahun 2012 – 2016 sudah diatas harga pembelian pemerintah (HPP). Dan pencapaian koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen jika dibandingkan dengan target nasional dan target renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Pencapaian Kinerja Harga GKP di Tingkat Produsen dibandingkan dengan Target Nasional dan Target Renstra Tahun 2012 - 2016

Target Nasional Target Renstra

Capaian Kinerja

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

CV < 10%

2012

CV < 10% CV : 2%

Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung


2013

CV < 10% CV : 2%

2014

CV < 10% CV : 6%

2015

CV < 10% CV : 6%

2016

CV < 10% CV : 2%

Page 42

Di wilayah sentra produksi pertanian khususnya padi dan jagung memiliki

topografi yang beragam, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung sektor tersebut (produksi, pengolahan, dan penyimpanan) bervariasi dari satu

wilayah dengan wilayah lain, waktu panen yang tidak bersamaan di beberapa

wilayah, dan iklim yang kurang mendukung pada saat tanam maupun panen raya sehingga petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani selalu dihadapkan pada berbagai masalah : -

-

-

Keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan, pendistribusian/pemasaran

Posisi tawar petani yanng rendah pada saat panen raya yang bersamaan dengan datangnya hujan, sehingga petani terpaksa menjual produknya dengan harga rendah kepada para pelepas uang (pedagang perantara)

Keterbatasan akses pangan (beras) saat paceklik yang disebabkan karena tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.

Dampak dari ketidakberdayaan petani, poktan dan gapoktan dalam mengolah, menyimpan dan mendistribusikan/memasarkan hasil produksinya dapat menyebabkan : -

Ketidakstabilan harga di wilayah sentra produksi pertanian pada saat terjadi panen raya

Kekurangnya pangan pada saat musim paceklik

Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani, kelompok tani,

gapoktan di daerah sentra produksi padi dan jagung, pemerintah melalui

Kementerian pertanian cq Badan Ketahanan Pangan, sejak tahun 2009 telah

mengalokasikan dana APBN untuk memperkuat modal dan kemampuan gapoktan sehingga mempunyai akses terhadap pangan melalui kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-PLDPM). Dan melalui Dana APBD di lakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap gapoktan PLDPM yang telah mendapat bantuan modal melalui dana APBN.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target indikator harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen dan koefiisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen yaitu melalui kegiatan a.

Pemberdayaan gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan


Page 43

b.

Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan

Dalam rangka untuk mewujudkan sasaran stabilnya harga pangan pokok di

tingkat produsen dan konsumen dengan indikator kinerja harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen dan indikator coefisien variasi pangan beras di

tingkat konsumen, salah satunya melalui kegiatan pemberdayaan gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan. Masalah yang sering di hadapi oleh Gapktan ataupun poktan antara lain : 1. Keterbatasan

modal usaha

untuk

melakukan

penyimpanan, pendistribusian/pemasaran;

kegiatan

pengolahan,

2. Posisi tawar petani yang rendah pada saat panen raya yang bersamaan dengan datangnya hujan, sehingga petani terpaksa menjual produknya dengan harga rendah;

3. Keterbatasan akses pangan (beras) saat paceklik yang disebabkan karena tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.

Dampak dari ketidak berdayaan petani dalam mengolah, menyimpan dan pendistribusikan/memasarkan hasil produksinya dapat menyebabkan :

1. Ketidakstabilan harga di wilayah sentra produksi pertanian pada saat panen raya

2. Kekurangan pangan pada saat musim paceklik.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani/Gapoktan di daerah sentra produksi padi dan jagung, maka pemerintah melalui kementerian pertanian Cq.

Badan Ketahanan Pangan, sejak tahun 2009 telah mengalokasikan dana APBN untuk memperkuat modal dan kemampuan Gapoktan sehingga mempunyai

akses terhadap pangan melalui Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat ( Penguatan LDPM). Provinsi Lampung dari tahun 2009 sampai

tahun 2016 telah mengalokasikan anggaran APBN untuk PLDPM kepada 113

gapoktan yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tanggamus,

Lampung Timur, Way Kanan dan Kota Bandar Lampung. Gapoktan yang sudah

masuk ke tahap mandiri, untuk pembinaannya dilanjutkan dengan dana yang dialokasikan dari APBD Provinsi Lampung. Pembinaan, monitoring dan evaluasi

PLDPM tahap mandiri (PLDPM tahun 2009 - 2012) pada tahun 2016 Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 44

dilaksanakan di 83 Gapoktan di 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Selatan dan Tanggamus.

Dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi didapatkan hasil sebagai berikut : 1. Perkembangan Unit Distribusi/Pemasaran

Tahun 2009 gapoktan yang mendapat dana P- LDPM sebanyak 25

gapoktan, tahun 2010 sebanyak 20 Gapoktan, Tahun 2011 sebanyak 17

Gapoktan, dan tahun 2012 sebanyak 21 Gapoktan, total Gapoktan yang mendapat dana P-LDPM dari tahun 2009 – 2012 sebanyak 83 Gapoktan.

Dana pada unit distribusi mengalami kenaikan sebesar 10,8% untuk

Gapoktan Tahun 2009, untuk Gapoktan tahun 2010 naik 11%, Gapoktan

Tahun 2011 naik sebesar 10,7% dan perkembangan dana bansos gapoktan tahun 2012 sebesar 9,5%.

2. Perkembangan Unit Cadangan Pangan

Perkembangan pada unit cadangan pangan sangat kecil hal ini dikarenakan unit ini diasumsikan oleh anggota sebagai unit sosial, stok

cadangan pangan di butuhkan padaa saat paceklik dan dikembalikan pada saat panen dengan penambahan sebanyak 5 – 10%.

Dari hasil evaluasi di ketahui beberapa permasalahan-permasalahan yang

dihadapi, antara lain :

1. Jaringan pemasaran gapoktan belum/kurang luas, masih sebatas antar desa/kecamatan

2. Persaingan dengan tengkulak, dimana tengkulak dapat meminjamkan modal untuk saprodi

3. SDM gapoktan yang belum memadai

4. Masih rendahnya mutu/kualitas gabah/jagung anggota gapoktan/petani

5. Sarana transportasi yang kurang mendukung (jalan rusak, jarak jauh, dll) sehingga biaya angkut jadi tinggi

6. Pembukuan dan pelaporan yang dibuat oleh gapoktan masih banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.

7. Pengurus Gapoktan kurang tertib dalam mengisi pembukuan Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 45

8. Masih banyak pendamping yang kurang dalam melakukan pembinaan

terhadap gapoktan yang menjadi tanggungjawabnya dengan alasan kesibukan diluar tugas sebagai PPL.

Dengan adanya kegiatan pemberdayaann gapoktan ini, daya beli kelompok tani

terhadap hasil produksi kelompoknya semakin meningkat karena adanya bantuan modal dari pemerintah, Dengan semakin meningkatnya daya beli

kelompok terhadap hasil produksi kelompoknya sehingga diharapkan harga

tetap stabil baik pada saat panen raya ataupun pada saat musim paceklik dan harga bisa diatas harga pembelian pemerintah (HPP), harga tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak, yang biasanya pada musim panen raya harga jual

turun dan pada saat paceklik harga naik, hal ini sangat merugikan petani. Dan diharapkan melalui kegiatan pemberdayaan gapoktan ini gabungan kelompok tani/kelompok tani sudah mulai berorientasi ke bisnis.

Dilema yang belum teratasi dalam berproduksi bahan pangan adalah

ketergantungan pada alam (musim) dan antisipasi pemasaran . Dengan ketergantungan yang tinggi pada ketersediaan air hujan dan pemasaran

menghadapi hari-hari besar, makan sebagian besar sentra produksi pangan

mengikuti pola tanam serempak yang berarti juga mengalami pola panen serempak. Jika panen serempak berlangsung di wilayah yang luas, maka disebut

dengan musim panen raya. Pada saat dilema panen raya, volume hasil panen

yang dijual ditingkat petani jauh melebihi permintaan , akibatnya para petani

mengahadapi harga jual yang rendah . Pada usaha tani padi, harga gabah ditingkat petani umumnya berada di bawah Harga Pembeli Pemerintah (HPP) dan harga panen asal temak/ikan di tingkat petani kadang-kadang berada di

bawah harga biaya produksi.

Sebaliknya, pada musim paceklik ketersediam pangan di tingkat produsen (petani) sengat rendah sehingga tingkat harga cukup tinggi. Dampak ketajaman fluktuasi tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani, yang pada giliranya juga berdampak pada tingginya resiko ketahanan pangan di tingkat

rumah tangga petani. Lemahnya daya "Tawar" petani sangat dipengaruhi oleh tersedianya

modal usaha, tingkat penerapan

teknologi pasca

panen,

ketersediaan sarana dan prasarana pasca panen, serta kondisi prasarana angkutan. Oleh sebab itu, karena alasan, "Cash Flow", petani pada umumnya Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 46

segera menjual basil produksinya setelah panen, tanpa melalui proses pengolahan dan penyimpanan terlebih dahulu.

Salah satu upaya untuk mengurangi fluktuasi harga dan over suplay hasil

pertanian pada saat panen raya adalah dengan mengembangkan modal sistem "tunda jual " yang sesuai dengan kondisi lokal spesifik . pengembangan modal

sistem tunda jual di daerah sentra produksi pangan bertujuan untuk memperkuat permodalan kelompok tani yang selama ini masih menjadi kendala besar di Provinsi Lampung diharapkan melalui kegiatan ini maka posisi tawar

dan nilai jual produk pertanian akan meningkat. Dengan demikian, sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan daerah/rumah tangga dapat terealisasi.

Distribusi pangan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk menyalurkan produk komoditas pangan dari produsen agar dapat sampai ke konsumen secara tepat waktu dan jumlah yang cukup serta terjangkau oleh daya beli

masyarakat. Aspek distribusi dalam hal ini sangat berperan dalam rangka stabilisasi harga pangan, sehingga ketersediaan data dan informasi distribusi

pangan yang terkini serta mudah di akses merupakan salah satu upaya untuk

mengantisipasi permasalahan distribusi. Pada tahun 2016 kegiatan mobilitas

pangan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Way Kanan, Mesuji, dan Kota Bandar Lampung, komditas yang di pantau yaitu gabah/beras, cabai merah, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, telur

ayam ras dan pangan pokok lainnya. Pelaksanaan pengamatan mobilitas dan

pasokan komoditas pangan di Kabupaten/Kota yang berupa jembatan timbang

gayam dan way urang Kabupaten Lampung Selatan, Way Umpu Kabupaten Way Kanan dan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Pelabuhan laut dan pelabuhan sungai : pelabuhan Panjang Kota Bandar Lampung, pelabuhan Labuhan Marunggai, Lampung Timur, pelabuhan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Pasar Induk : Pasir Gintung Kta Bandar Lampung.

Pencapaian indikator harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen dan koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat konsumen pada tahun 2016 ini

telah memenuhi target, baik itu target di perjanjian kinerja, target di Renstra maupun target nasional.


Page 47

Dalam pencapaian target indikator Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat

Produsen dan indikator koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat konsumen menemui beberapa masalah di antaranya :

1. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi system pemasaran hasilhasil pangan merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan khususnya pada saat panen raya, pada musim paceklik dan hari-hari besar disebabkan karena lemahnya disiplin dan penegakan

peraturan

untuk

menjamin

siste

pemasaran

yang

adil

dan

bertanggungjawab, terbatasnya fasilitas perangkat keras dan lunak untuk

mendukung transparansi informasi pangan dan terbatasnya kemampuan teknis petugas dan pelaku pemasaran.

2. Distribusi pangan yang tidak merata, sarana dan prasarana kurang memadai serta terjadinya bencana alam

3. Modal yang dimiliki oleh gapoktan masih kecil sehingga sering kalah bersaing dengan para tengkulak

4. Gapoktan belum memiliki wawasan dan keahlian dalam menjalin kemitraan, baik dengan pihak perbankan maupun pihak swasta

5. Pola pikir anggota gapoktan belum ke arah bisnis dalam menjalankan usahanya

6. Kualitas SDM yang masih kurang

7. Gapoktan belum menguasai pembukuan sehingga rata-rata administrasi masih berantakan

Solusi

1. Peningkatan peran pelaku usaha dalam perdagangan dan jasa pemasaran serta pemerintah pusat maupun daerah dalam memfasilitasi prasarana

umum distribusi serta pengaturan agar proses distribusi pangan terselenggara secara teratur, adil dan bertanggung jawab. Begitu juga peran

masyarakat baik bersifat individu skala kecil, usaha kelompok/koperasi hingga perusahaan besar dalam pengembangan usaha distribusi di bidang

jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan perlu terus di tinngkatkan


Page 48

2. Koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan, penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi melalui

peningkatan pemantauan dan analisa harga pangan serta pengembangan

kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan.

3. Pendampingan ke Gapoktan dalam menyusun pembukuan dan menjalin kemitraan agar usahanya lebih berkembang

4. Merubah pola pikir anggota gapoktan agar berorientasi kea rah bisnis melalui pelatihan dan pendampingan

5. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI, JUMLAH KONSUMSI ENERGI DAN JUMLAH KONSUMSI PROTEIN

Pembahasan Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi, Indikator Jumlah Konsumsi Energi dan Jumlah Konsumsi Protein digabung menjadi satu,

karena kegiatan yang mendukung untuk pencapaian ke 3 indikator tersebut sama.

Bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan sebagai salah satu bidang di Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi,

identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pemantauan konsumsi dan penganekaragaman pangan.

Meningngkatkan kualitas konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan

aman berbasis pada pangan pokok lokal merupakan salah satu tugas badan ketahanan pangan daerah khususnya bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan. untuk meningkatkan kualitas konsumsi dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain : Analis situasi konsumsi pangan, Bimtek analisis konsumsi

pangan (pelatihan bagi petugas/aparat Kabupaten/Kota), Lomba cipta menu

tingkat Provinsi dan Nasional, Pemantauan, monitoring dan evaluasi percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), Promosi P2KP, Pengembangan usaha pangan lokal.


Page 49

Realisasi pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi,

Jumlah Konsumsi Energi dan Jumlah Konsumsi Protein pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan, Jumlah Konsumsi Energi dan Jumlah Konsumsi Protein pada Tahun 2016 No Indikator Kinerja 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2. Jumlah Konsumsi Energi(kkal/kap 3. /hr)

Capaian 2015

79,3

1.841,5

Jumlah Konsumsi Protein (Gr/kap/hr)

49,6

Tahun 2016 Target Capaian % 85,0

78,0*)

2.019 1.856,7 56,3

*)

50,3*)

91,7 6 91,9 6

89,3 4

Target Capaian s/d Akhir 2016 terhadap Renstra 2019 (%) 87,7 88,94 2.064

57

89,96 88,25

Sumber data : BKPD Prov. Lampung Keterangan *) Angka Sementara

Pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, dapat dijelaskan sebagai berikut :


Pengertian Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan keberadaan pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari

kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relative) dari suatu pola

ketersediaan dan atau konsumsi pangan. FAO –RAPA (1989) mendefinisikan

PPH sebagai komposisi kelomok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat

memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi

keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi

kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan pertimbangan segi

daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi budaya dan agama.Mutu konsumsi

pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenalnya

sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang.


Page 50

Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut

mencakup kelompok : padi padian, umbi umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang kacangan, gula, sayur dan buah, dll. Skor

PPH di nilai dengan angka 100.Kegunaan PPH merupakan instrummen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi

pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi

pangan pada tahun tahun mendatang.PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi.Budaya, agama dan cita rasa. Pada

tahun 2016 ini, skor PPH di Provinsi Lampung ditargetkan 85,0 dan ternyata dari hasil analisis target PPH tahun 2016 tercapai yaitu 78,0 (Angka Sementara), seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Skor PPH Konsumsi di Provinsi Lampung Tahun 2016 Kelompok Pangan

Padi-padian Umbi-umbian Pangan Hewani Minyak &Lemak Buah/Biji Berminyak Kacangkacangan Gula Sayur dan Buah Lain-lain Total

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

% Skor Bobot AKE*) Aktual 1.038,4 55,9 51,9 0,5 28,0 25,9 1,4 1,3 0,5 0,7 160,5 8,6 8,0 2,0 17,3 284,4 15,3 14,2 0,5 7,7 Kalori

%

59,8

3,2

3,0

0,5

1,6

100,7 81,1 30,5 1.856,7

5,4 4,4 1,6 100

5,0 4,1 1,5 92,8

0,5 5,0 0,0

2,7 21,8 0,0 87,9

75,5

4,1

3,8

2,0

Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung Keterangan : Penghitungan menggunakan data sementara

8,1

Skor AKE 26,0 0,6 16,0 7,1

Skor Maks 25,0 2,5 24,0 5,0

Skor PPH 25,0 0,6 16,0 5,0

7,6

10,0

7,6

1,5

2,5 20,3 0,0 81,6

1,0

1,0

2,5 30,0 0,0 100

2,5 20,3 0,0 78,0

Untuk skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi tahun 2016 yang ditampilkan pada tabel diatas merupakan angka sementara (ASEM) karena angka tetapnya baru akan keluar sekitar bulan Juni 2017.


Page 51

Pola Pangan masyarakat Provinsi Lampung masih di dominasi oleh beras/padipadian, sementara konsumsi umbi-umbian masih dibawah standar, untuk itu

perlu ditingkatkan kampanye peningkatan pengolahan makanan yang berbahan pangan dari umbi-umbian.Konsumsi pangan yang berasal dari hewani juga

masih kurang, masih bisa ditingkatkan mengingat Provinsi Lampung merupakan penghasil ikan dan daging yang cukup besar. Untuk itu gerakan

makan ikan atau daging dan telur perlu ditingkatkan, namun yang lebih penting lagi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena harga produk hewani cukup mahal. Maka perlu dipertimbangan di kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di kembangkan ternak ayam atau ternak ikan.

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk membangun bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan era global. Untuk itu, tubuh

memerlukan makanan yang mengandung zat gizi lengkap sesuai dengan kebutuhan untuk dapat menjalankan aktivitas secara aktif dan produktif.

Makanan yang di konsumsi sehari-hari harus mengandunng lima kelompok zat

gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan. Disamping itu

manusia juga memerlukan air dan serat untuk memperlancar berbagai proses dalam tubuh. Zat-zat gizi tersebut akan terpenuhi bila pangan yang kita

konsumsi beragam, karena secara alami komposisi setiap jenis bahan pangan memiliki kelebihan dan kekurangan akan zat gizi tertentu, sehingga dengan mengkonsumsi jenis pangan yang beragam, pangan satu dengan yang lainnya

akan saling melengkapi. Pangan yang bergizi seimbang ini tidak harus berharga

mahal bahkan dapat diperoleh dengan harga yang sangat murah, dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, misalnya pekarangan.

Sehubungan dengan itu, pemerintah melalui kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan mengupayakan agar pola konsumsi pangan penduduk lebih

beranekaragam, seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup

(Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) yang dimulai dari masing-masing rumah tangga.


Page 52

Tabel Perbandingan Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Target Nasional Target Renstra

Realisasi Kinerja

2012

2013

2014

86,5

84,3

89,8 89,8

95 90

89,8 89,8

91,5

91,5 91,5

91,5

93,3

2015

84,10

2016

83,4

79,3

78,0

93,3

84,10

86,2 85,0

93,3 93,3

86,5 84,3

85

83,4

80

84,1 84,1

86,2 85


79,3 78

75

Realisasi Kinerja

70 2012

2013

2014

2015

2016

Gambar 11. Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Tahun 2012 2016 Jumlah Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari); Jumlah Konsumsi Protein (gr/kapita/hari)

Pada tahun 2016 untuk indikator jumlah konsumsi energi terealisasi 1.856,7

kkal/ kapita/hari dari target 2.019 kkal/kapita/hari atau 91,96%, sedangkan

untuk jumlah konsumsi protein terealisasi 50,3 gram/kapita/hari dari yang

ditargetkan sebesar 56,3 atau 89,34%. Untuk kedua indikator yaitu jumlah

konsumsi energi dan jumlah konsumsi protein capaian kinerjanya termasuk

tinggi karena pencapainnya antara dari 76 ≤ 90%. Secara rinci pencapaian

jumlah konsumsi energi dan jumlah konsumsi protein dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Page 53

Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Jumlah Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Capaian 2015

1. Jumlah Konsumsi Energi(kkal/kap 2. /hr) Jumlah Konsumsi Protein (gr/kap/hr)

1.841,5

49,6

Tahun 2016 Target Capaian % 2.016 1.856,7 56,3

*)

50,3*)

92,10 89,34

Target Akhir Renstra 2.064

57

Capaian s/d 2016 terhadap 2019 (%) 89,96 88,25

Sumber Data BKPD Prov. Lampung Keterangan *) Angka Sementara

Aspek kuantitas konsumsi pangan adalah jumlah pangan yang dikonsumsi

dalam satuan Kkal/Kap/Hari atau Gram/Kap/Hari. Penilaian aspek ini ditinjau

dari volume pangan yang dikonsumsi dan konsumsi zat gizi yang dikandung bahan pangan. Kedua hal tersebut digunakan untuk melihat apakah konsumsi

pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang dikenal dengan angka kecukupan gizi (AKG) yang direkomendasikan

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ( WNPG). Untuk menilai kuantitas konsumsi pangan masyarakat digunakan parameter Tingkat Konsumsi Energi

(TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP). Beberapa kajian menunjukkan bahwa bila jumlah konsumsi energi dan protein terpenuhi sesuai dengan norma

atau angka kecukupan gizi dan konsumsi pangan beragam, maka zat-zat lain juga akan terpenuhi dari konsumsi pangan.

Pangan dalam aspek penilaian situasi konsumsi wilayah lebih ditekankan pada aspek gizi yang didasarkan pada penganekaragaman pangannya, bukah hanya beranekaragam makanan pokoknya saja tetapi juga beranekaragam konsumsi bahan pangan lainnya.

Perbandingan antara target nasional, target Renstra dan capaian kinerja akan disajikan pada tabel di bawah ini :


Page 54

Tabel Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja di Provinsi Lampung Tahun 2016 PPH

Jumlah

Konsumsi

Target Nasional

86,2

Capaian Kinerja

78,0*)

Target Renstra

85,0

Keterangan *) Data Sementara

Energi

Jumlah Konsumsi Protein

2.040

56,4

1.856,7*)

50,30*)

2.019

56,3

2500

2.040 2.019

2000

1.856,7

1500


1000

Realisasi Kinerja

500 86,2 85,0 78,0

56,4 56,3 50,3

PPH

Konsumsi Protein

0 Konsumsi Energi

Gambar 12. Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kegiatan untuk Skor PPH, Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2016 untuk indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, jumlah konsumsi protein dan jumlah konsumsi energi masih dibawah target nasional dan target di renstra.

Perkembangan skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, konsumsi energi dan konsumsi protein di Provinsi Lampung dari tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Page 55

Tabel Perkembangan PPH Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2012 2016 Uraian

Skor PPH Konsumsi Jumlah Konsumsi Energi Jumlah Konsumsi Protein

Th. 2012

Th. 2013

2.228

2.156

86,5 59,5

Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung Keterangan : *) Angka Sementara

84,3 57,2

Th.

Th. 2015

2014 83,4

2.067

79,3

78,0*)

49,6

50,3*)

1.841,5

54,8

Th. 2016

1.856,7*)

SKOR PPH KONSUMSI 88 86,5

86

84,3

84 82

83,4

80

79,3

78

PPH

78,0

76 74 72 Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Grafik 13. Skor PPH Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2016

Konsumsi Energi

2.500,0 2.000,0

2.228,0

2.156,0

2.067,0

1.841,5

1.856,7

1.500,0 Konsumsi Energi

1.000,0 500,0 0,0 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016


Page 56

Grafik 14. Perkembangan Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 20122016

Konsumsi Protein 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44

59,5 57,2 54,8 49,6

50,3

Konsumsi Protein

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Grafik 15. Perkembangan Konsumsi Protein di Provinsi Lampung Tahun 20122016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa skor pola pangan harapan (PPH)

konsumsi masyarakat Provinsi Lampung sudah mulai mengarah kepada

beragam, bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), PPH konsumsi dari tahun 2012 – 2016 terjadi penurunan, hal ini dikarenakan terjadi revisi hasil justifikasi data

BPS dan BKP Pusat. Dan pada tahun 2015 terjadi perubahan cara penghitungan dalam pengelompokan jenis pangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah

dalam meningkatkan skor PPH konsumsi ini yaitu melalui beberapa kegiatan

diantaranya terus mensosialisasikan dan mengkampanyekan keseimbangan pangan melalui lomba cipta menu dan makanan sehat, pameran dan penyuluhan-penyuluhan melalui PPL dan PKK.

upaya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka PPH antara lain : a.

b. c.

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Lomba cipta menu tingkat Provinsi dan Nasional Pengembangan usaha pangan lokal

Penilaian situasi konsumsi pangan dapat dilakukan dengan menganalisa dua

aspek penilaian yaitu : aspek kuantitas konsumsi (% AKE) dan aspek kualitas konsumsi (mutu Konsumsi : Skor PPH). Mutu pangan atau kualitas pangan


Page 57

dalam hal ini dapat mencakup aspek fisik pangan, kualitas kimiawi pangan dan mikrobiologi/aspek keamanan pangan, aspek organoleptic dan aspek gizi.

Pangan dalam aspek penilaian situasi konsumsi wilayah lebih ditekankan pada aspek gizi yang didasarkan pada penganekaragaman pangannya, bukan hanya

beranekaragaman untuk makanan pokok saja tetapi juga anekaragaman

konsumsi bahan pangan lainnya. Semakin beragam dan seimbang pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya, karena pada hakekatnya tidak ada satu jenis pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan cukup

jumlah jenisnya. Untuk menilai keanekaragaman pangan digunakan pendekatan

Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor mutu pangan yang dihitung menggunakan pendekatan PPH menunjukkan konsumsi pangan semakin beragam dan komposisinya semakin baik dan seimbang.Apabila keragaman konsumsi pangan berada di bawah anjuran, maka tingkat konsumsi masyarakat

perlu ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan dan pengetahuan pangan dan gizi.

Pada tahun 2016 untuk meningkatkan PPH di Provinsi Lampung, Badan Ketahanan Pangan Daerah telah melakukan beberapa upaya diantaranya

melalui kegiatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan dengan sasaran

anak SD/usia dini, petugas Kabupaten/Kota, Kepala sekolah, Dewan guru, dan kelompok wanita tani di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Utara,

Way Kanan dan Bandar Lampung. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk

meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi kelompok tani dan anak-anak SD

dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).Serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pokok beras.

Selain kegiatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan juga di lakukan sosialisasi gerakan penganekaragaman konsumsi pangan dan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) kepada tim penggerak PKK,

karena tim penggerak PKK merupakan organisasi wanita yang mempunyai

anggota sampai pada tingkat desa, oleh karena itu TP_PKK merupakan mitra

yang sangat cocok dan tepat dalam mensosialisasikan dan menyebarluaskan

gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan

konsumsi pangan B2SA. TP-PKK bisa dijadikan ujung tombak dalam

menyukseskan program P2KP dan pangan B2SA kepada masyarakat. Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 58

Guna memotivasi masyarakat agar mau mengkonsumsi makanan yang beragam,

bergizi, seimbang dan aman (B2SA), maka Badan Ketahanan Pangan Daerah

harus melakukan sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta mengubah pola konsumsi

pangan masyarakat menuju beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dalam rangka mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, Badan Ketahanan Pangan daerah

melaksanakan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman yang diikuti oleh perwakilan dari Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Pada tahun 2016 ini lomba dilaksanakan di halaman kantor Gubernur pada tanggal 10

Oktober 2016 yang diikuti oleh 13 tim penggerak PKK Kabupaten/Kota. Adapun

2 Kabupaten tidak ikut yaitu Lampung Timur dikarenakan tidak dianggarakan oleh APBD setempat dan Kab. Tulang Bawang karena harus menyiapkan diri mengikuti LCM tingkat nasional tahun 2016 sebagai wakil Provinsi Lampung,

karena pada tahun 2015 Kabupaten Tulang Bawang menjadi pemenang di LCM tingkat Provinsi.

Lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong kemandirian masyarakat khususnya ibu-ibu

rumah tangga dalam pengembangan pangan lokal guna mendukung percepatan diversifikasi penganekaragaman pangan, dan diharapkan dapat diterapkan di

tingkat rumah tangga untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga menuju ketahanan pangan nasional.

Dan untuk lebih memacu upaya penganekaragaman pangan berbasis sumber

daya lokal dilakukan dengan cara pengembangan usaha pangan lokal. Usaha

pengolahan pangan lokal berbasis sumber daya lokal, pada saat ini semakin sulit berkembang dan makin terpinggirkan oleh produk-produk makanan produk industri yang umumya berbahan baku terigu. Pada tahun 2016, Badan Ketahanan Pangan daerah provinsi Lampung memberikan bantuan alat penepung kepada kelompok wanita di 7 Kabupaten, yaitu


Page 59

No

Nama Kelompok

Ketua Kelompok

Kecamatan

Kabupaten

1.

Tlawung Sari

Samitri

Gunung Sugih

Lampung Tengah

3.

Dewi Sri

Dewi Novita Sari

Tanjung Raya

Mesuji

2. 4. 5. 6. 7.

Tresno Maju

Kuntum Berseri Serunai

Karya Sejahtera Permata Bunda

Hindun Muasoma Suparni

Titik Sadarsih Darsilah

Tri Handayani

Way Kenanga Sumberejo

Gading Rejo

Tanjung Sari Bengkunat

Tlg. Bawang Barat Tanggamus Pringsewu

Lampung Selatan Pesisir Barat

Masalah dan solusi dalam pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, jumlah konsumsi energi dan jumlah konsumsi protein, sebagai

berikut : Masalah

1. Pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan

pangan secara umum, sehingga menurunya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan sehingga kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih di dominasi pangan sumber karbohidrat serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang serta sayur dan buah

2. Keterbatasan dalam memberikan dukukngan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal

3. Konsumsi beras per kapita masih tinggi hai ini dikarenakan harga pangan pokok bersumberdaya lokal sebagai pengganti beras harganya masih

relative lebih tinggi daripada harga beras, selain itu juga adanya anggapan yang salah dimasyarakat yaitu belum makan kalau belum makan nasi serta

masih terbatasnya dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media.


Page 60

Solusi

1. Peningkatan

pengetahuan

kelompok

wanita

tentang

pentingnya

pemanfaatan pekarangan untuk tambahan gizi keluarga dan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

2. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola

konsumsi pangan serta pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan.

3. Fasilitasi kepada kelompok pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional serta mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal (MP3L)

PENINGKATAN PRODUK PANGAN SEGAR YANG TERSERTIFIKASI (%)

Target indikator peningkatan produk pangan segar yang bersertifikasi pada tahun 2016 sebesar 10% dan terealisasi 7,33% atau 73,3%. Secara rinci di sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 34.Target dan Realisasi Capaian Indikator Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi No

Indikator Kinerja

1.. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

Tahun 2016 Target Capaian 10%

7,33%

% 73,3%

Target Akhir Renstra 10%

Capaian s/d 2016 terhadap 2019 (%) 73,3%

Realisasi pencapaian kinerja indikator peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi baru mencapai 7,33% dari yang ditargetkan. Target renstra dan

tar get nasional untuk indikator peningkatan produk pangan segar yang

tersertifikasi adalah 10%, pada tahun 2014 peningkatan produk pangan segar

yang tersertifikasi belum dijadikan indikator kinerja, baru tahun 2015 dijadikan Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 61

indikator. Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel

Pelaku Usaha dan Kebun yang sudah Teregister & sudah Tersertiifikasi

Tahun

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Jumlah Kebun dan lahan usaha yang sudah Teregister 360 430 468

Jumlah kebun dan lahan usaha yang sudah tersertifikasi 42 76 117

Presentase 11,67 17,67 25,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi dari tahun 2015 sampai tahun 2016 baru mencapai 7,33% atau 73,30% dari yang ditargetkan yaitu 10%.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi yaitu dengan cara merubah pola pikir petani dengan cara sosiallisasi atau pelatihan pelatihan

dan bimbingan teknis tentang cara untuk menghasilkan produk yang aman.

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk agribisnis dalam perdagangan domestik dan internasional, penerapan sistem jaminan/manajemen mutu dan keamanan pangan produk (food safety) agribisnis terutama untuk produk segar

adalah sanngat penting dan menjadi satu keharusan, sehingga Petani/pelaku

usaha dituntut menjalankan proses produksi yang baik, yang berujung pada penerapan Hazard analysis critical control point (HACCP), selain hal tersebut,

untuk dapat melakukan penanganan keamanan pangan segar dengan benar diperlukan pengenalan teknologi penanganan keamanan pangan segar sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, pengawasan dan pembinaan. Bentuk jaminan mutu produk hasil pertanian adalah sertifikasi jaminan mutu dan atau label

yang menyatakan kesesuaian produk terhadap standar nasional Indonesia (SNI)

atau standar lain yang diacu. Untuk mendapatkan sertifkat jaminan mutu dan keamanan pangan, petani/pelaku usaha harus menerapkan system jaminan mutu dan mengajukan permohonan sertifikat ke lembaga sertifikasi terkait

seperti Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) yang ada di Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.


Page 62

Dalam pencapaian target indikator peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi sebesar 10% ini agak mengalami kesulitan dikarenakan beberapa faktor, yaitu :

1. Dari segi pelaku usaha

Dari pelaku usaha ini masih banyak pelaku usaha yang belum memahami

tentang tata cara pengajuan sertifikasi baik sertifikasi prima 3 maupun

prima 2 dan belum memahami nilai tambah yang akan diperoleh atas

produk yang sudah bersertifikat/teregistrasi sehingga perlu kerja keras dari

OKKP-D

untuk

mensosialisasikan

tata

cara

pengajuan

sertifikat/registrasi dan merubah pola pikir petani/pelaku usaha untuk

menghasilkan produk yang aman yang mungkin selam ini kurang dipahami dan kurang diperhatikan

2. Dari segi konsumen

Belum adanya tuntutan dari konsumen agar produk memilliki sertifikasi

sehingga pelaku usaha belum begitu memperhatikan dan menganggap penting

sertifikat untuk produk pangan segar asal tumbuhan yang

dihasilkannya.

3. Dari segi pasar Pasar

belum

menghargai

sertifikat/registrasi

yang

dimiliki

oleh

petani/pelaku usaha, dipasaran harga produk pertanian baik yang

bersertifikat maupun yang tidak memiliki sertifikat tidak ada bedanya, hal ini menjadi salah satu sebab petani enggan untuk mengajukan sertifikasi atas produk pangan segar yang dihasilkannya.

Menghadapi kendala – kendala dilapangan seperti ini maka UPT melakukan

beberapa upaya, diantaranya yaitu melakukan bimbingan teknis tentang penerapan mutu dan keamanan pangan, melakukan surveilen terhadap produk

yang sudah memiliki sertifikat agar tetap konsisten menerapkan mutu dan

keamanan pangan dalam budidaya produk pangan segarnya, melakukan sosialisasi tentang manfaat sertifikasi dan registrasi produknya, dan juga

melakukan pameran untuk produk produk yang sudah disertifikasi dan registrasi agar lebih dikenal di masyarakat sehingga akan menaikkan nilai jualnya.


Page 63

Masalah yang dihadapi dalam pencapaian indikator peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi, antara lain :

1. Konsumen belum menuntut produk yang bersertifikat maupun yang teregister

2. Petani/pelaku usaha belum memahami nilai tambah yang dapat diperoleh atas produk yang telah bersertifikat/teregister

3. Sistem pemasaran belum menghargai mutu (sertifikasiregistrasi yang dimiliki oleh petani/pelaku usaha)

4. Pasar modern belum menuntut produk segar yang bersertifikat/teregistrasi Solusi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Melakukan edukasi konsumen (retailer, supplier, dan konsumen akhir) untuk lebih menghargai mutu dan keamanan pangan melalui berbagai media massa secara intensif

2. Melakukan rintisan kerjasama dengan supplier, pasar modern, eksportir dalam hal pemasaran produk segar bersertifikat/teregistrasi

3. Memperkuat infrastruktur penerapan dan sertifikasi/registrasi 4. Meningkatkan

kepedulian

stakeholder

tentang

pentingnya

sertifikasi/registrasi dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan daya saing produk hortikultura

PERSENTASE MENINGKATNYA

KEAMANAN PANGAN SEGAR

Untuk mendukung kebijaksanaan pusat, Pemerintah Provinsi Lampung telah

menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2013 tentang Sistem Keamanan Terpadu Provinsi Lampung dan adanya Surat Keputusan Gubernur

Lampung No. G/564/II.06/HK/2015, tanggal 2 Desember 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung merupakan revisi dari Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor

G/744/II.05/HK/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan

menambahkan tim pelaksana pengawasan terhadap bahan berbahaya yang


Page 64

disalahgunakan dalam pangan. Penanganan Keamanan Pangan Segar dilakukan melalui Pemantauan dan Pengawasan oleh Petugas Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung bersama sama Pangan Daerah Provinsi Lampung.

dengan Tim Jejaring Keamanan

Realisasi pencapaian sasaran meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan segar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 36.Target dan Realisasi Capaian Indikator Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji (%) No

Indikator Kinerja

Capaian 2015

1. Persentase 91,39% Tingkat (114,24% Keamanan ) Pangan Segar (Uji Lab)

Tahun 2016

Target


Capaian

%

83,78 104,73 %




Dalam rangka pengawasan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung, pada

tahun 2016 tim koordinasi jejaring keamanan pangan daerah Provinsi Lampung melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) ke pasar tradisional dan pasar modern. Sidak dilaksanakan dalam rangka hari besar keagamaan yaitu pada saat

menyambut bulan suci ramadhan 1437 H dan hari raya idul fitri 1437 H serta menjelang hari raya natal tahun 2016.

Dari hasil pengawasan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung, di

dapatkan hasil tingkat keamanan pangan segar di Provinsi lampung mencapai

83,78% dari target 80%. Meskipun dari uji cepat dan uji laboratorium menunjukkan ada beberapa sampel yang mengandung bahan berbahaya seperti

Formalin, borak, residu pestisida dan lain lain tapi kadarnya masih di bawah ambang batas, sehingga masih aman untuk di konsumsi.

Indikator keamanan pangan segar (uji lab) pada tahun 2016 Badan Ketahanan

Pangan Daerah menargetkan 80% dan terealisasi 83,78%. Upaya Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam mewujudkan keamanan pangan segar antara lain melalui kegiatan a.

Peningkatan, penerapan standar mutu BMR (Batas Maksimum Residu)


Page 65

b.

Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan

c.

Pengembangan produk pangan segar yang bermutu dan bersertifikat

segar

d. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga

Masalah keamanan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja,

tetapi merupakan tugas bersama antara institusi dan stake holder dengan membentuk jejaring kerja (Networking) yang berjalan secara efektif dan efisien.

Keamanan pangan menjadi sangat penting mengingat bahwa pada saat ini

tuntutan akan mutu dan keamanan pangan oleh masyarakat dan dunia semakin tinggi.

Permasalahan dalam penanganan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung pada tahun 2016 ini adalah terbatasnya SDM dalam penanganan keamanan pangan,

masih

rendahnya

kesadaran

masyarakat

(produsen/petani/pedagang/konsumen) tentang keamanan pangan, kurangnya monitoring

yang

terintegrasi

antara

instansi

yang

berwenang.

Dari

permasalahan tersebut tindak lanjut yang diharapkan berupa pengadaan

pelatihan atau bimtek untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas petugas

pengawas serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawas keamanan pangan, koordinasi dan sinkronisasi

dalam wadah jejaring

keamanan pangan serta menggiatkan sosialisasi dan promosi keamanan pangan secara berkesinambungan. Jejaring keamanan pangan daerah menjadi kunci

kesuksesan program keamanan pangan di daerah, oleh karena itu memerlukan upaya penguatan berupa penguatan aspek legalitas, mengaktivasi fungsi-fungsi

jejaring keamanan pangan daerah (JKPD) dan mengintegrasikan program yang ada di daerah.


Page 66

TABEL REKAP HASIL UJI CEPAT ( FORMALIN, BORAKS, METHYL YELLOW, PESTISIDADAN RHODAMIN B DAN UJI LABORATORIUM PROV. LAMPUNG TH. 2016 No.

Kabupaten

1

Lampung Barat

2

Pringsewu

Jumlah Sampel yang Diuji

Formalin

6

4

Formalin

1

1

Pestisida**)

Rhodamin B 3

Tanggamus

4

Pesawaran

5 6 7 8 9

10

Tulang Bawang Metro

Bandar Lampung Lampung Timur

Lampung Selatan

Lampung Tengah

Hasil Uji Positif Negatif Terdeteksi

Jenis uji

4

3

4

1

0

Formalin

3

11 3

Pestisida**)

19

18

Formalin

9

7

Formalin

Pestisida**)

5 5

5 5

Pestisida**)

12

11

Pestisida**)

0

0

Formalin*) Formalin

17 7

10 7

Pestisida**)

14

12

Formalin

7

4

Formalin*)

Pestisida**)


10 19

Buah dan Sayur

0

1

0

2

Rhodamin B

15

4

4

15

Pestisida**)

2

3

18 6

Komoditi

0

Pestisida**) Formalin

Jumlah Aman dikonsumsi

10 17

4

0

Sayur Buah (jeruk madu) Kolkan dadu, cendol aci pink, merah

3

15

Buah dan Sayur

1

0

Cendol merah

4 0

4

11 3

Buah

Buah dan Sayur Buah

Asal Komoditi

Pasar Liwa dan Pasar Ham tebiu Pasar Liwa dan Pasar Ham tebiu Pasar Sukoharjo, Gading Rejo Pasar Sukoharjo, Gading Rejo

Pagelaran, Pasar Pringsewu dan Pasar Gading Rejo Pasar Talang Padang, Pasar Gisting Pasar Talang Padang, Pasar Gisting Pasar Talang Padang, Pasar Gisting Pasar Sukaraja, Gedong Tataan

1

18

Buah dan Sayur

2

7

Buah dan Sayur

10

Buah dan Sayur

Pasar Margorejo, cendrawasih Pasar tradisional dan pasar modern Bandar Lampung

Buah dan Sayur

Pasar Pekalongan

0 0

5 5

1

11

0

0

7 0

7

2

12

3

4

0 2

10 17

Buah

Sayur

Buah dan Sayur Buah dan sayur

Buah dan Sayur Buah dan Sayur Buah dan Sayur Buah

Pasar Wiyono dan Pasar Sukaraja Gedong Tataan Pasar Unit II Pasar Unit II

Pasar Margorejo, cendrawasih

Pasar Tradisional dan Modern Bandar Lampung Pasar Pekalongan Pasar Natar Pasar Natar

Pasar Wates

Page 67

11

Lampung Utara

13

Tulang Bawang Barat

12

14 15

Way Kanan

Mesuji

Pesisir Barat Jumlah

Persentase (%) Ket; *) **)

Pestisida**)

13

10

3

10

Sayuran dan Buah

Formalin

5

4

1

4

Buah


Pestisida**) Pestisida**) Formalin



15 8 5 4 6 5 7 5

5 259

100

15 7 5 4 4 5 6 5 4

217

83,78

0 1 0 0 2 0 1 0 1

42

16,22

15 7 5

Buah dan Sayur Buah

Sayur

4

Buah dan Sayur

6

Buah

4 5 5 4

217

83,78

Buah

Sayur

Sayuran dan Buah Sayuran dan Buah

Pasar Wates

Pasar Impres Pasar Impres

Pasar Baradatu Pasar Baradatu

Pasar Mulya Asri Pasar Mulya Asri

Pasar Brabasan dan Gedung Ram Pasar Brabasan dan Gedung Ram Pasar Pesisir Barat Pasar Pesisir Barat

Telah dilakukan Uji Lab.terhadap anggur, hasil positif formalin Telah dilakukan uji Laboraturium pestisida, hasilnya beberapa komoditi positif terdeteksi pestisida, namum masih dibawah batas maksimum residu (BMR) (Masih aman untuk dikonsumsi)


Page 68

Permasalahan :

1. Terbatasnya SDM dalam penanganan keamanan pangan

2.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat

(produsen/petani/pedagang/konsumen) tentang keamanan pangan

3. Kurangnya monitoring yang terintegrasi antara instansi yang berwenang. 4. Belum tersedianya laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan Solusi :

Beberapa solusi dalam menangani permasalahan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung, Badan Ketahanan pangan Daerah, antara lain :

1. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar termasuk penguatan SDM

2. Pengawasan keamanan pangan segar, termasuk pengambilan sampel keamanan pangan segar

3. Promosi dan sosialisasi keamanan pangan segar

4. Penguatan koordinasi lintas sektor, baik instansi pemerintah daerah

maupun vertical yang terkait dengan penanganan keamanan pangan dengan membentuk tim koordinasi jejaring keamanan pangan daerah

5. Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penanganan mutu

dan keamanan pangan baik dari segi aturan maupun sarana pendukung seperti pembangunan sarana dan prasarana untuk laboratorium.

3.3 Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2016

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 98,83% dari

total yang dianggaran yang di alokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per

sasaran penyerapan anggaran terbesar pada kegiatan untuk indikator Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan, Skor PPH konsumsi, Jumlah konsumsi energi, dan Jumlah konsumsi protein (99,47%). Sedangkan penyerapan terkecil pada

kegiatan untuk indikator Persentase penurunan jumlah penduduk rawan

pangan (97,24%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input

tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai


Page 69

keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2016 secara umum tidak

menunjukkan tingkat efisiensi anggaran. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh indikator menunjukkan realisasi anggarannya hampir sama dengan realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja sesuai dengan anggaran yang dianggarkan.

Memang terdapat indikator yang realisasinya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti indikator penurunan jumlah penduduk rawan pangan,

yang realisasi anggarannya mencapai 97,24% namun realisasi kinerjanya baru mencapai 43%, untuk indikator semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh factor

apa sajakah yang menyumbang kepada situasi diatas, seperti menguji seberapa

baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder telah terbangun untuk menjawab persoalan kerawanan pangan karena faktor kemiskinan, karena

masalah kemiskinan tidak bisa diatasi oleh satu instansi saja tapi harus melibatkan lintas sektor. Selain itu juga perlu mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk

membiayai kegiatan dalam pencapaian indikator pembangunan di sajikan dalam tabel berikut :


Page 70

Tabel Pencapaian Kinerja dan anggaran Sasaran

Indikator

1. Peningkatan ketersediaam pangan yang beragam

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

2. Peningkatan keragaman konsumsi pangan yanng sehat dan aman 3. Peningkatan konsumsi pangan yang sesuai angka kecukupan gizi (AKG)

4. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan 5. Stabilnya hasil pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen

2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 3. Jumlah Konsumsi Energi 4. Jumlah Konsumsi Protein 5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan

6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen


Kinerja

Target

85,6

Realisasi

75,08

%

Realisasi

87,71

85,0

78,0*)

91,76

2.019

1.856,7*)

91,96

1

0,43

43

HPP ≤ (HPP : 3.700)

3.776

100

56,3

50,30*)

Target

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

637.165.750

633.781.000

99,47

397.000.000

386.025.000

97,24

196.312.000

192.648.800

98,13

89,34

Page 71

6. Tercapainya keamanan pangan segar

7. Coefisien Variasi Pangan (beras) di Tingkat Konsumen

CV<10%

2%

10 %

7,33 %

9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

80%

83,78

8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi


100 73,3 % 2.813.839.000. 2.789.545.300

99,14

104,73

99,06

331.150.000

328.028.000

Page 72

3.4 Analisis Efisiensi Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk indikator yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%, terlihat bahwa dari 9

indikator menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 3

indikator, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini, sebagai contoh indikator harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen dengan realisasi anggaran sebesar

98,13 dari total anggaran telah mencapai kinerja 100%, Indikator persentase tingkat

keamanan pangan segar yang diuji dengan realisasi anggaran 99,06% telah mencapai kinerja 104,73%.

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

% % Tingkat Capaian Penyerapan Efisiensi Kinerja Anggaran 1. Stabilnya harga 1. Harga Gabah 100 98,13 1,87 pangan pokok di Kering Panen tingkat produsen dan (GKP) di Tingkat konsumen 2. Coefisien Variasi 100 98,13 1,87 Sasaran Strategis

2. Tercapainya keamanan segar

Indikator

Pangan (beras) di Tingkat Konsumen

pangan 3. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji


104,73

99,06

0,94

Page 73

BAB IV HAMBATAN DAN KENDALA 4.1

Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Badan Ketahanan Provinsi Lampung yang

didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun

Anggaran 2016 terdapat beberapa hambatan dan kendala. Berikut hambatan dan

kendala yang berada pada Badan Ketahanan Pangan :

a. Keterbatasan waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan kegiatan yang ada sehingga tidak dapat mengikuti rencana anggaran yang baik dan benar

b. Perubahan Peraturan di Perum Bulog sehingga Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Lampung tidak dapat dilaksanakan

c. Konsumen belum menuntut produk yang bersertifikat maupun yang teregister

d. Petani/pelaku usaha belum memahami nilai tambah yang dapat diperoleh atas produk yang telah bersertifikat/teregister


Page 74

BAB V PENUTUP 5.1

Simpulan Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

·

Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam melalui Skor Pola Pangan

Harapan Ketersediaan dari target 85,6 hanya terealisasi 75,08 atau sebesar ·

87,71% dari target

·

tercapai hanya 0.43% atau sebesar 43% dari target

· ·

Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1 % setiap tahun tidak

Stabilnya harga pangan (gabah/beras) di tingkat Produsen target HPP sebesar 3700 (≥HPP) terealisasi sebesar 3776 (≥HPP) atau sebesar 100%.

Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen Coefisien Variant

(CV<10%) Realisasi 2%, masih di bawah 10% atau sebesar 100%.

Meningkatnya keragaman konsumen pangan yang sehat dan aman Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 85,0 realisasi 79,3 (angka sementara) atau

·

sebesar 91,76% .

Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat telah tercapai melalui kegiatan keamanan pangan.

Hasil penilaian rata-rata capaian kinerja anggaran 2016 BKPD Provinsi

Lampung Tahun 2016 Cukup (98,8%) dan capaian kinerja program/kegiatan 5.2

mencapai 99 %. Saran

Potensi dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi

Lampung secara umum masih cukup tersedia.

Masih tersedia potensi

sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Sedangkan

kapasitas sumberdaya manusia dan teknologi memiliki potensi untuk ditingkatkan dalam upaya mendukung ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan.

Penguatan kelembagaan ketahanan pangan

pemerintah dan masyarakat berpeluang besar untuk mendorong pencapaian Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung

Page 75

sasaran program ketahanan pangan di Provinsi lampung. Dalam upaya tindak

lanjut pemecahan masalah/hambatan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Lampung perlu dilakukan beberapa hal yaitu :

a. Peningkatan peran pelaku usaha dalam perdagangan dan jasa pemasaran serta pemerintah pusat maupun daerah dalam memfasiltasi prasarana

umum distribusi, serta pengaturan agar proses distribusi pangan terselenggara secara teratur, adil dan bertanggung jawab. Begitu juga peran

masyarakat baik

bersifat individu

berskala

kecil, usaha

kelompok/koperasi hingga perusahanan besar dalam pengembangan

usaha distribusi di bidang jasa, pemasaran, pengakutan, pengolahan dan penyimpanan perlu terus ditingkatkan;

b. Koordinasi

dalam

perumusan

kebijakan

distribusi

pangan,

penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan serta pengembangan kelembagaan distribusi pangan masayarakat serta peningkatan akses pangan.

c. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola

konsumsi pangan serta pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan;

d. Peningkatan sosialisasi dan promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media;

e. Pengetahuan

pelaku

usaha,

kelompok

wanita/tani

sehingga

meningkatnya pengetahuan dalam pengembangan diversifikasi konsumsi pangan.

f. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan;

g. Perlu

peningkatan

pelaksanaan.


koordinasi

mulai

dari

perencanaan

sampai

Page 76

LAMPIRAN


Page 77

FORM EVALUASI KINERJA

No.

Kode Rekening

Program / Kegiatan

Indikator

1

2

3

4

Target Renstra pada Tahun 2019

5 K

1.21.1.21.01

Target Kinerja Anggaran SKPD Tahun 2016

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

6 Rp

K

7 Rp

K

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembiayaan Rekening Telepon, Listrik dan Air

2 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

3 10

Rp

756.570.000 12 Bulan

Pembiayaan 80 Pegawai, 35 Honorarium PTHL; 60 Bulan Pengelola Keuangan

Rp

920.472.000

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Penyediaan ATK

60 Bulan

Rp

180.855.000 12 Bulan

Rp

25.000.000 12 Bulan

4 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan

60 Bulan

Rp

120.976.000 12 Bulan

Rp

5 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Komponen Listrik

60 Bulan

Rp

138.142.000 12 Bulan

Rp

6 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Penyediaan 60 Bulan Perlengkapan Kantor

Rp

884.101.000

7 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga

60 Bulan

Rp

138.142.000 12 Bulan

8 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Jumlah jenis bahan bacaan

20 Jenis (45eks)

Rp

9 18

Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah

45 Kali

Rp

10 22

Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah Pembinaan ke 145 Kali Kab/Kota

11 46

Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

12 56

Penata Usahaan Aset Daerah

Pembiayaan Operasional SIPKD Jumlah Dokumen

60 Bulan

8 Rp

K

9 Rp

K

Rp

16 Pegawai, 7 PTHL

Rp

102.000.000 12 Bulan

Rp

73.614.197

100%

72,17

40%

24%

Rp

190.900.000 16 Pegawai, 7 PTHL Rp

190.900.000

100%

100,00

40%

40%

Rp

25.000.000

100%

100,00

40%

30%

16.700.000 12 Bulan

Rp

16.700.000

100%

100,00

40%

32%

10.000.000 1 Tahun

Rp

10.000.000

100%

100,00

40%

25%

0 Rp

-

0%

0,00

20%

7%

0 Rp

-

Rp

12.500.000 12 Bulan

Rp

12.500.000

100%

100,00

40%

18%

Rp

16.500.000 9 Jenis

Rp

16.500.000

100%

100,00

40%

38%

828.845.000 9 Kali

Rp

80.205.250 9 Kali

Rp

79.744.700

100%

99,43

40%

28%

Rp

828.845.000 29 Kali

Rp

59.426.000 29 Kali

Rp

59.291.000

100%

99,77

40%

24%

5 Paket

Rp

363.851.000 1 Paket

Rp

87.600.000 1 Paket

Rp

75.000.000

100%

85,62

40%

42%

5 Dokumen

Rp

44.267.855 1 Dokumen

Rp

Rp

7.000.000

100%

100,00

40%

38%

Rp

12 Bulan; 5 Unit 1.105.126.250 Roda 4 10 Unit Roda 2

Rp

Rp

99.992.000

100%

99,99

40%

21%

7 Unit Komputer, 20 Rp Unit AC

9.000.000

100%

100,00

40%

3%

Rp

10.000.000

100%

100,00

40%

39%

0 Rp

-

0%

0,00

0%

12%

Rp

3.450.000

100%

95,83

40%

10%

4 Jenis (9 82.885.000 Eksemplar per bulan)

7.000.000 1 Dokumen

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13 20

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pembiayaan Operasional Kendaraan

60 bulan;25 Unit Roda 4

14 24

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Unit Komputer dan AC

40 Unit Komputer, Rp 100 Unit AC

828.845.000

7 Unit Komputer, 20 Unit AC

Rp

9.000.000

15 29

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah Unit

5 Paket

Rp

127.090.000

5 Unit WC 1 Taman

Rp

10.000.000

0 Rp

-

1.21.1.21.03

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02

1.21.1.21.02

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 (%)

12 Bulan; 5 Unit 100.000.000 Roda 4 10 Unit Roda 2

5 Unit WC 1 Taman

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

16 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Aparatur

420 PNS,35 PTHL

Rp

528.423.000

17 19

Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov.Lampung

Jumlah Aparatur yang diklat / Bimtek

150 Pegawai

Rp

323.249.000 3 Pegawai

Rp

3.600.000 30 Pegawai

No.

Kode Rekening

Program / Kegiatan

Indikator

1

2

3

4


5 K

1.21.1.21.06 18 07 19 08 1.21.1.21.15 20 01

21 03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Penyusunan Renja dan RKA SKPD Renja dan RKA Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan Jumlah Petugas Mutu Bimtek Mutu dan Keamanan Pangan dan Keamanan Pangan Jumlah Lokasi pemantauan dan Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu pengawasan Keamanan Pangan Segar keamanan pangan segar



6 Rp

K


7 Rp

K


8 Rp

K

9 Rp

K

Rp

35 Laporan

Rp

607.820.000 7 Laporan

Rp

43.500.000 7 Laporan

Rp

42.820.000

100%

98,44

40%

22%

10 Dokumen

Rp

552.564.000 2 Dokumen

Rp

33.507.000 2 Dokumen

Rp

32.039.900

100%

95,62

40%

21%

150 Orang

Rp

577.200.000

0 Rp

-

0 Rp

-

0%

0,00

20%

10%

75 Kab/Kota

Rp

1.207.500.000

0 Rp

-

0 Rp

-

0%

0,00

20%

10%

Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum Residu)

Jumlah petugas/petani/pelak 175 Orang u usaha pedagang yang terbina dalam penerapan BMR

Rp

902.000.000 35 Orang

Rp

96.250.000 35 Orang

Rp

96.055.000

100%

99,80

40%

18%

23 06

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Jumlah Kawasan Desa Mandiri Pangan yang terbina dalam 40 Kawasan upaya penurunan daerah rawan pangan

Rp

1.393.000.000 6 Kawasan

Rp

88.600.000 6 Kawasan

Rp

88.499.200

100%

99,89

40%

15%

24 07

Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP

Jumlah Pemantauan 75 Kali SKPG dan PDRP

Rp

1.077.500.000 15 kali

Rp

55.500.000 15 kali

Rp

45.389.000

100%

90,00

35%

12%

25 08

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Lampung

100 Ton

Rp

3.259.995.000

1.000.000 0 Ton

Rp

1.000.000

85%

100,00

1%

4%

26 09

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan

25 Kelompok Lumbung

Rp

1.287.673.000

5 Kelompok Lumbung

Rp

25.000.000

5 Kelompok Lumbung

Rp

24.920.000

100%

99,68

40%

12%

27 10

Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan

Jumlah Analisa dan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan

5 Laporan

Rp

1.120.000.000

1 Laporan dan 1 Peta

Rp

68.850.000

1 Laporan dan 1 Peta

Rp

68.796.800

100%

99,92

40%

12%

28 11

Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka stabilisasi harga pangan

Jumlah Gapoktan yang diberdayakan dalam pengelolaan LUP

427 Orang

Rp

1.393.000.000 50 Orang

Rp

97.558.000

100%

97,56

12%

16%

29 13

Alur Distribusi Pangan

Rp

1.177.500.000

0 Rp

-

0%

0,00

20%

0%

Rp

1 Laporan / 1.177.500.000 Dokumen

Rp

45.614.800

100%

98,49

40%

6%

22 05

30 14

Kegiatan Akses Pangan

Jumlah Laporan Alur 5 Laporan Distribusi Jumlah Laporan Akses 5 Laporan Pangan

0 Rp

Rp

0 Rp Rp

100.000.000 50 Orang

1 Laporan / 46.312.000 Dokumen

No.

Kode Rekening

Program / Kegiatan

Indikator

1

2

3

4



5 K

Pembiayaan Operasional 60 Bulan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD Jumlah Surveilen dan pengawasan produk/komoditas 47 Kab/Kota yang sudah bersertifikat/registra si Jumlah Dokumen Sistem Mutu yang 23 Dokumen sesuai dengan ISO/IEC 17065

31 15

Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD

32 16

Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah Sertifikasi / Regristrasi / Produk yang Beredar

33 17

Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065

34 19

Jumlah Pelaku Usaha Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung yang akan di 250 Pelaku Terminal Agrobisinis sertifikasi Prima 3 /Registrasi

6 Rp

Rp


K

1.202.500.000 12 Bulan


7 Rp

K


8 Rp

K

9 Rp

K

Rp

Rp

50.000.000 12 Bulan

Rp

49.877.400

100%

99,75

40%

11%

Rp

915.765.000 8Kab/Kota

Rp

60.092.000 8Kab/Kota

Rp

60.081.800

100%

99,98

30%

16%

Rp

451.000.000 7 Dokumen

Rp

14.000.000 7 Dokumen

Rp

12.433.300

100%

88,81

25%

6%

Rp

146.262.200

50%

99,78

30%

20%

Rp

1.443.000.000 40 pelaku

Rp

35 20

Audit Internal

Jumlah Personil OKKPD Provinsi Lampung yang di Audit secara teknis dan administrative

36 21

Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah Sertifikasi/Registrasi

Jumlah Kegiatan Promosi produk unggulan bersertifikat

37 22

Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra

Jumlah Pelaku Usaha yg memahami Penerapan Mutu dan 150 Pelaku Usaha Keamanan Pangan di Lokasi Sentra

38 25

Jumlah Lokasi gerakan pengembangan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan pangan lokal dan produk pangan olahan

39 26

Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah Pemenang Lomba Cipta Menu

40 28

Promosi Pangan Segar dan Olahan

Jumlah Kegiatan 5 Keg Promsi Pangan Segar

Rp

1.443.000.000

41 29

Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional

Jumlah Kegiatan Hari 10 Kegiatan Pangan Sedunia

Rp

1.891.250.000 2 Kegiatan

Rp

42 30

Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

Jumlah Rapat dan Koordinasi antara Pusat dan Daerah Lingkup Dewan Ketahanan Pangan

Rp

1.925.000.000 2 kali

Rp

146.588.000 20 pelaku

150 Orang

Rp

459.450.000 20 orang

Rp

8.170.000 20 orang

Rp

8.170.000

100%

100,00

13%

14%

10 Kegiatan

Rp

610.510.000 1 Kegiatan

Rp

25.000.000 1 Kegiatan

Rp

24.957.000

100%

99,83

40%

15%

Rp

656.500.000

0 Rp

-

0%

0,00

20%

4%

0 Rp

-

70 Kab/Kota

Rp

1.443.000.000 10 Kab/Kota

Rp

65.080.000 10 Kab/Kota

Rp

62.465.000

100%

95,98

30%

12%

30 Pemenang

Rp

740.152.000 6 Pemenang

Rp

85.555.000 6 Pemenang

Rp

85.555.000

100%

100,00

40%

23%

0 Rp

-

0%

0,00

20%

14%

283.965.750 2 Kegiatan

Rp

283.905.000

100%

99,98

20%

31%

158.050.000 2 kali

Rp

157.420.000

100%

99,60

40%

10%

10 Kali

0 Rp

-

No.

Kode Rekening

Program / Kegiatan

Indikator

1

2

3

4


5 K

43 33

Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar

Jumlah Pembinaan Promosi dan Keamanan Pangan Segar

44 34

Pengembangan usaha pangan lokal

45 35

46 36


60 Kab/Kota


6 Rp

K


7 Rp

K


8 Rp

K

9 Rp

K

Rp

Rp

1.658.500.000 15 Kali

Rp

128.900.000 15 Kali

Rp

128.162.000

100%

99,43

30%

18%

Jumlah pelaku usaha 33 Pelaku Usaha yang terbina

Rp

1.202.500.000 5 Pelaku Usaha

Rp

131.655.000 5 Pelaku Usaha

Rp

131.305.000

100%

99,73

30%

19%

Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan

Jumlah Dokumen / Laporan Data 5 Laporan Mobilitas Pangan Keluar Masuk Provinsi Lampung

Rp

1.125.000.000 1 Laporan

Rp

Rp

49.476.000

100%

98,95

20%

13%

Pembinaan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Kelompok / Orang yang terbina

150 Orang

Rp

1.202.500.000

0 Rp

-

0%

0,00

20%

8%

47 37

Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan bersertifikat

Jumlah Laporan / Dokumen Kajian Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan Bersertifikat

5 Laporan

Rp

610.510.000 1 Laporan

Rp

80.000.000 1 Laporan

Rp

79.088.000

100%

98,86

35%

26%

48 38

Pembangunan Gedung Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Jumlah Gedung yang 1 Gedung Provinsi Lampung, Laboratorium Pengujian Mutu OKKP-D, terbangun dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK) dan Pendampingan

Rp

7.850.000.000 1 Gedung

Rp

2.300.000.000 0 Gedung

Rp

238.560.000

100%

10,37

40%

32%

49 40

Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga

Jumlah Kabupaten yang di sosialisasi 50 Kab/Kota peningkatan gizi dan pangan keluarga

Rp

50 41

Penyusunan Pola Pangan Harapan

Jumlah Laporan Pola 5 Laporan Pangan Harapan

Rp

49 42

Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Pangan Lestari

Jumlah Kab/Kota 75 Kab/Kota yang di bina KRPL-nya

Rp

915.765.000 15 kab/kota

0 Rp

50.000.000 1 Laporan

-

Rp

25.000.000 15 kab/kota

Rp

24.723.000

100%

98,89

20%

3%

1.410.250.000 1 Laporan

Rp

33.400.000 1 Laporan

Rp

33.319.000

100%

99,76

20%

2%

1.327.500.000 15 Kab/Kota

Rp

37.510.000 15 Kab/Kota

Rp

37.232.000

100%

99,26

20%

3%

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

83%

63,67

31%

18%

Predikat Kinerja

LAPORAN EVALUASI RENJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Recommend Documents