Susunan Lembaga Negara Republik Indonesia
Sebelum Amandemen UUD 1945 MPR UUD 1945
DPR
Presiden
BPK
DPA
MA
Sesudah Amandemen UUD 1945 UUD 1945
MPR DPD DPR
Presiden dan Wakil Presiden
BPK
MK MA KY
Sebelum amandemen, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Presiden, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), DPA (Dewan Pertimbangan Agung), MA (Mahkamah Agung). Dalam susunan ketatanegaraan RI pada waktu itu, yang berperan sebagai lembaga legislatif adalah MPR dan DPR, Presiden sebagai lembaga eksekutif, DPA dan MA sebagai lembaga yudisial Sesudah amandemen, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan kepada 8 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Presiden dan Wakil Presiden, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), MK (Mahkamah Konstitusi), MA (Mahkamah Agung), KY (Komisi Yudisial). Keberadaan DPA dihapuskan pada amandemen UUD 1945 yang ke 4.
Lembaga` Sebelum Amandemen Negara - Susunan anggota: anggota DPR MPR ditambah utusan daerah, golongan politik, dan golongan karya. - Sebagai Lembaga Tertinggi Negara - Berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. .
Sesudah Amandemen - Susunan anggota: anggota DPR dan DPD yang dipilih secara langsung melalui pemilu dengan masa jabatan 5 tahun. - Sebagai Lembaga Tinggi Negara - Berwenang menetapkan dan mengubah UUD. - Melantik Presiden dan wakil Presiden yang dipilih lewat Pemilu - Memutuskan usulan yang diajukan DPR berdasarkan keputusan MK dalam hal pemberhentian presiden atau wakilnya.
DPR
- Sebagai Lembaga Tinggi negara - Susunan anggota: Anggota Partai Politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat. - DPR tidak bertanggung jawab terhadap Presiden. - Berwewenang: Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden, PERPU, APBN. - UUD 1945 tidak menyebutkan dengan jelas bahwa DPR memliki fungsi legilasi, fungsi anggaran dan pengawasan.
- Sebagai Lembaga Tinggi Negara - Mempunyai kekuasan membentuk UU - Sementara pemerintah berhak mengajukan RUU, - Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah, Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
Presiden
- Sebagai mandataris MPR - Diangkat oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. - Memegang kekuasaan eksekutif, legislatif yudikatif. - Presiden mempunyai hak prerogatif. - Tidak ada aturan mengenai batasan periode jabatannya - Memegang kekuasaan eksekutif,
- Dipilih oleh rakyat lewat pemilu - Tidak bertanggung jawab kepada MPR - Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR. - Presiden hanya meresmikan anggota BPK, yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
kuasaan legislatif dan yudikatif. - Mengangkatdan memberhentikan anggota BPK BPK
DPA
- Sebagai Lembaga Tinggi negara - Bertambahnya wewenang yaitu: Mengintegrasi peran BPKP sebagai - Memeriksa pengelolaan dan instansi pengawas internal departemen tanggung jawab keuangan yang bersangkutan ke dalam BPK. negara. - Anggota BPK dipilih oleh DPR - BPK berkantor di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. dengan memperhatikan pertimbangan DPD,dan diresmikan oleh Presiden - Sebagai badan penasehat Dihapuskan dari Lembaga Tinggi Negara Presiden, - Memberi jawaban terhadap pertanyaan Presiden serta berhak untuk mengajukan usulan kepada pemerintah.
MA
- Memegang kekuasaan kehakiman. - Bersifat mandiri dan tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lainnya. - Berwenang mengadili pada tingkat kasasi - Menguji peraturan perundangundangan - Mengajukan tiga orang hakim konstitusi - Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi.
- Memiliki kuasa untuk menegakkan hukum dan keadilan - Membawahi badan peradilan dalam wilayah Peradilan Umum, Peradilan militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). - Memiliki fungsi yang berhubungan dengan kuasa kehakiman. Fungsi ini diatur dalam UU - Berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang. - Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang - Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi - Mengajukan anggota Hakim Konstitusi sebanyak 3 orang
DPD
Belum ada
DPD merupakan langkah untuk mengakomodir kepentingan daerah di tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Tugas dan
wewenang DPD : - Mengajukan RUU pada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah - Memberi pertimbangan tentang RUU perpajakan, pendidikan dan keagamaan. MK
Belum Ada
-
Sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Memegang kuasa kehakiman. MK Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara - Memutuskan pembubaran partai politik - Memutuskan sengketa yang berhubungan dengann hasil pemilu - Memberikan putusan tentang dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakilnya.
KY
Belum Ada
- Mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung. - Lembaga negara yang bersifat mandiri. - Anggota Komisi Yudisial terdiri atas 7 orang yaitu, dua orang mantan hakim, dua orang akademisi hukum, dua orang praktisi hukum, dan satu dari anggota masyarakat. - Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun. - Dengan MA, bersama menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) - Menegakkan KEPPH.
