Lembar Fakta KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH (KNKS) DAN MASTERPLAN ARSITEKTUR KEUANGAN SYARIAH INDONESIA (MASTERPLAN AKSI) 1. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebagai wujud komitmen pemerintah untuk serius mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 2. KNKS diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan wakil ketua adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Dewan Pengarah (beranggotakan 10 pimpinan dari pemerintahan dan otoritas terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia), dan Manajemen Eksekutif. 3. Indonesia menjadi negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia dengan lebih dari 5000 institusi yang terdiri atas 34 Bank Syariah, 58 operator takaful atau asuransi syariah, 7 Modal Ventura Syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 4500-5500 Koperasi Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil, dan satu institusi pegadaian syariah. Namun, pangsa pasar keuangan syariah Indonesia yang masih relatif kecil, yaitu hanya 5,3 persen terhadap industri perbankan nasional di 2016. Capaian tersebut berada jauh di bawah negara-negara lainnya seperti Arab Saudi yang mencapai 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen, dan Uni Emirat Arab 19,6 persen. 4. Struktur KNKS digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
Dewan Pengarah
Manajemen Eksekutif
5. Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (Masterplan AKSI) bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar domestik dan internasional, dan memosisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di dunia. Rekomendasi utama dari Masterplan AKSI ini adalah: • Membentuk KNKS untuk mewujudkan visi keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan Masterplan AKSI. • Mengumumkan kebijakan pemerintah untuk mendukung keuangan syariah dengan menyediakan iklim usaha yang setara bagi lembaga keuangan syariah. Kebijakan ini mendorong badan pemerintah dan BUMN untuk menempatkan sebagian dana dalam lembaga keuangan syariah, menawarkan pilihan produk keuangan syariah kepada staf untuk penerimaan gaji di rekening bank syariah, dan memberikan pilihan manfaat seperti dana pensiun syariah dan perlindungan takaful, dan produk lainnya. • Mendorong dana Haji, Zakat, Wakaf, dan lainnya untuk didepositokan dan dikelola di rekening bank syariah. • Meluncurkan program sosialisasi nasional untuk meningkatkan kesadaran di tingkat makro dan mikro. • Meluncurkan program pengembangan sumber daya manusia nasional dengan memperkenalkan kualifikasi profesional baru, mendorong alokasi anggaran untuk pelatihan, dan memperbaiki peraturan kepegawaian untuk meningkatkan kualitas sumber daya. • Meningkatkan kerangka kerja peraturan dengan mengonsolidasi kerangka kerja yang ada dan membuat perubahan atau mengeluarkan peraturan baru untuk mengatasi kesenjangan. • Meluncurkan kebijakan untuk meningkatkan penerbitan sukuk negara dan menerbitkan instrumen-instrumen baru yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pendidikan. • Meningkatkan infrastruktur pasar modal syariah dengan mendorong terbentuknya sukuk fund baru dan pialang utama syariah (primary dealers). • Menawarkan insentif yang terkait dengan instrumen-instrumen yang dirancang untuk mendanai proyek-proyek pembangunan ekonomi nasional seperti infrastruktur dan pertanian, dan lainnya. • Mengubah sistem akuntansi sukuk untuk mendorong likuiditas dalam pasar sekunder. • Memberi peluang terbentuknya bank investasi syariah untuk mengisi kesenjangan dalam sektor perbankan dan menjadi pemain utama dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan besar. • Mengubah persyaratan permodalan untuk Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk meningkatkan kapasitas keuangan mereka bagi pertumbuhan di masa depan. • Mengonsolidasi perbankan syariah dengan merger agar tercipta pemain lebih besar dan kuat secara finansial. • Mengubah kondisi untuk pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah pada 2023 untuk meminimalisasi persoalan yang muncul dalam sektor perbankan syariah. • Meningkatkan infrastruktur pasar sektor non perbankan syariah agar mendorong aktivitas sektor tersebut. • Meningkatkan peraturan dan pengawasan sektor keuangan mikro syariah. • Memberikan peluang terbentuknya berbagai dana APEX baru untuk lembaga keuangan mikro syariah. • Memberikan peluang terbentuknya penyedia jasa bantuan teknis dengan biaya yang terjangkau untuk sektor keuangan mikro syariah. • Mengubah struktur BAZNAS dan BWI dengan memberikan peran lebih untuk mengelola sektor Zakat dan Wakaf dan menguatkan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana Haji. • Meningkatkan kerangka kerja tata kelola syariah dengan memperkuat peran DSN-MUI, memperkuat Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) dalam Otoritas Jasa Keuangan, menguatkan kesesuaian proses dan prosedur syariah, dan memperkenalkan audit internal syariah. Jakarta, 27 Juli 2017 Thohir Afandi Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas
Untuk informasi lebih lanjut: Kementerian PPN/Bappenas Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telepon: (021) 31936207, 3905650; Faksimile: (021) 31901154 Email:
[email protected]
