lihat - Kemenkes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Pada tahun 2016 berdasarkan Permenkes nomor 64/Menkes/PER/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan

bertransformasi

menjadi

Direktorat

Jenderal

Pelayanan

Kesehatan. Ditjen Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan. Laporan

akuntabilitas

Ditjen

Pelayanan

Kesehatan

merupakan

pertanggungjawaban kinerja Ditjen Pelayanan Kesehatan ke Menteri Kesehatan dan salah satu cara evaluasi yang obyektif, efisien, dan efektif. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukkan dalam pengambilan kebijakan pimpinan dan perencanaan pada tahun mendatang. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Diharapkan adanya masukan umpan balik yang akan berguna dalam proses perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan di masa mendatang.

Jakarta, 30 Januari 2017 Direktur Jenderal,

dr. Bambang Wibowo, Sp. OG(K), MARS NIP 196108201988121001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

i

EXCUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan kepada Menteri Kesehatan beserta seluruh pemangku kepentingan, serta sebagai sumber informasi untuk perbaikan perencanaan danpeningkatan kinerja di masa mendatang. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pencapaian indikator jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi sebanyak 1.308 kecamatan (target 700 kecamatan), dan indicator kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional sebanyak 201 kabupaten/kota (target 190 kab/kota). Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target kedua indikator di atas adalah sosialisasi, advokasi, pengalokasian anggaran sesuai kewenangan, penyiapan SDM terlatih (pendamping dan surveyor), bimbingan teknis dan melakukan pendampingan kepada puskesmas dan RSUD. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah beberapa pelaksanaan kegiatan terhambat karena adanya self blocking, masih kurangnya SDM yang kompeten, masih rendahnya komitmen daerah, dan masih adanya sarana prasarana fasyankes yang belum sesuai standar. Upaya pemecahan masalah yang diusulkan adalah sosialisasi, advokasi lintas program dan lintas sektor, serta pengalokasian dana sesuai kewenangannya untuk mendukung akreditasi fasyankes. Realisasi anggaran Ditjen Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar 90,02% dari dana yang digunakan sebesar Rp. 17.587.558.354.000,- (alokasi akhir Rp. 18.511.935.411.000,-). Dana ini dialokasikan berdasarkan kewenangan yaitu kantor pusat, kantor daerah, dan dekonsentrasi. Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja program sebesar 0,94% (Rp. 165.321.681.000,-) dari total alokasi anggaran yang dapat digunakan Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016. Alokasi anggaran lainnya dipergunakan Ditjen Pelayanan Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan prioritas kesehatan nasional.


ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Excutive Summary

ii

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

iv

Daftar Grafik

vi

Daftar Gambar

vii

Daftar Lampiran

viii

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Penjelasan Umum Organisasi

1

B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang dihadapi

2

Organisasi

BAB II

BAB III

C. Sistematika

5

PERENCANAAN KINERJA

7

A. Perencanaan Kinerja

7

B. Perjanjian Kinerja

8

AKUNTABILITAS KINERJA

9

A. Capaian Kinerja Organisasi

9

1. Pencapaian Indikator Sasaran Direktorat Jenderal Pelayanan

10

Kesehatan 2. Prestasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 3. Dukungan

Direktorat

Jenderal

Pelayanan

28 Kesehatan

34

Terhadap Prioritas Kesehatan Nasional Lainnya

BAB IV

B. Realisasi Anggaran

40

C. Sumber Daya Lainnya

48

PENUTUP

52

Lampiran

53


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

: Sasaran Program Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2019

7

Tabel 2.

: Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Program, Indikator Kinerja

8

dan Target Tahun 2016 Ditjen Pelayanan Kesehatan Tabel 3.

: Pencapaian Kecamatan yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas

15

yang Tersertifikasi Akreditasi Tabel 4.

: Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan yang Mendukung

19

Pencapaian Indikator Puskesmas Tersertifikasi Akreditasi Tabel 5.

: Pencapaian Kabupaten/Kota yang Memiliki Minimal 1 RSUD

22

yang Tersertifikasi Akreditasi Nasional Tabel 6.

: Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan yang Mendukung

27

Pencapaian Indikator RSUD Tersertifikasi Akreditasi Nasional Tabel 7.

: Target Indikator Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Sesuai

35

Standar Tahun 2015-2019 Tabel 8.

: Target Indikator Jumlah Kabupaten/Kota

yang

Melakukan

36

Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil Tahun 2015-2019 Tabel 9.

: Target Indikator Jumlah RS Pratama yang dibangun Tahun 2015

37

– 2019. Tabel 10.

: Alokasi dan Realisasi Anggaran Ditjen Pelayanan Kesehatan

40

Tahun 2016 Berdasarkan Kewenangan Tabel 11.


41

Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja Tabel 12.


41

Tahun 2016 Berdasarkan Kegiatan Tabel 13.


42

Tahun 2016 Berdasarkan Sumber Dana Tabel 14.

: Alokasi dan Realisasi Anggaran Ditjen Pelayanan Kesehatan Yang

Mendukung Langsung Pencapaian

42

Indikator Kinerja

Tahun 2016 Tabel 15.

: Alokasi dan Realisasi Anggaran Kantor Daerah Tahun 2016


43

iv

Berdasarkan Jenis Belanja Tabel 16.

: Jumlah Pasien Rawat Inap, Rawat Jalan dan IGD di RS UPT

44

Vertikal tahun 2016 Tabel 17.

: Jumlah Pemeriksaan Laboratorium di BBLK tahun 2016

45

Tabel 18.

: Jumlah Kalibrasi Alat Kesehatan di BPFK dan LPFK tahun 2016

45

Tabel 19.

: Distribusi

Kesehatan

48

: Distribusi Pegawai Ditjen Pelayanan Kesehatan Berdasarkan

49

Pegawai

Ditjen

Pelayanan

Berdasarkan Golongan Tabel 20.

Tingkat Pendidikan Tabel 21.

: Distribusi Pegawai Ditjen Pelayanan Kesehatan Berdasarkan

49

Tingkat Jabatan


v

TABEL GRAFIK

Grafik1.

: Distribusi Realisasi Akreditasi Puskesmas Tahun 2016 Per

16

Provinsi Grafik 2.

: Distribusi Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Minimal 1 RSUD

22

Terakreditasi Berdasarkan Propinsi Grafik 3.

: Tingkat Kelulusan Akreditasi RS 278 RS Daerah

23

Grafik 4.

: Tingkat Kelulusan Akreditasi RS di Indonesia

23

Grafik 5.

: Persentase Pegawai Ditjen Pelayanan Kesehatan Berdasarkan

48

Jenis Kelamin


vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.

:

Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Eselon I dan Eselon II

2

Ditjen Pelayanan Kesehatan Keadaan tanggal 31 Desember 2016 Gambar 2.

:

Peta Strategis Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

5

Tahun 2015-2019 Gambar 3.

:

Foto Pelaksanaan Survey di Puskesmas Wondiboi, Kab. Teluk

12

Bituni Gambar 4.

:

Peningkatan Kemampuan Teknis Surveior Akreditasi FKTP

13

Angkatan Kedua, Yogyakarta, 9 s/d 20 Mei 2016 Gambar 5.

:

Rapat Kerja Komisi Akreditasi FKTP, Bogor 14 – 16 Juni 2016

14

Gambar 6.

:

Aplikasi Sistem Rujukan

30

Gambar 7.

:

AplikasiPendaftaran Rawat Jalan Online

31

Gambar 8.

:

Aplikasi Berita dan Warta Yankes Berbasis Android

32

Gambar 9.

:

Piagam Penghargaan Warta Yankes Edisi 02/2016 sebagai

32

Juarake III Gambar 10.

:

Aplikasi e-Kinerja


33

vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

: Perjanjian Kinerja Tahun 2016

46

Lampiran 2

: Daftar Rumah Sakit yang Tersertifikasi Akreditasi

48

Lampiran 3

: Daftar Puskesmas yang Terakreditasi

54

Lampiran 4

: Piagam Penghargaan Warta Yankes Edisi 02/2016 sebagai

74

Juara III


viii

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal

Pelayanan

Kesehatan

mempunyai

tugas

merumuskan

dan

melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam

melaksanakan

tugas

Direktorat

Jenderal

Pelayanan

Kesehatan

menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer; 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan,fasilitas,

dan

mutu

pelayanan

kesehatan

primer,

rujukan,

tradisional, dan komplementer; 4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer; 5. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer; 6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan 7. pelaksanaan fungsi laninnya yang diberikan Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdiri atas : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal;


1

2. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer; 3. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan; 4. Direktorat Pelayanan Tradisional; 5. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan 6. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan. Gambar 1. Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Eselon I dan Eselon II Ditjen Pelayanan Kesehatan Keadaan tanggal 31 Desember 2016 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI ORGANISASI Program pembinaan pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas. Dari tahun 2009 sampai tahun 2013 telah terjadi peningkatan jumlah Puskesmas dengan laju pertambahan setiap tahun sebesar 3-3,5%. Akan tetapi akses masyarakat terhadap masih perlu ditingkatkan karena belum semua kecamatan memiliki minimal satu Puskesmas dengan standar minimal pelayanan.

Jumlah rumah sakit (RS) dan tempat tidur (TT) mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 terdapat 1.523 RS dengan 164.480 TT dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 2.228 RS dengan 278.450 TT, dengan laju pertumbuhan jumlah sakit rata-rata 147 per tahun. Untuk peningkatan kualitas di fasilitas kesehatan rujukan pada tahun 2010-2014 telah terakreditasi nasional 1.227 RS


2

dengan menggunakan instrumen akreditasi versi 2007. Diharapkan peningkatan mutu RS dan Puskesmas secara langsung akan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga pada tahun mendatang harus diupayakan peningkatan Puskesmas dan RS yang terakreditasi.

Pada tahun 2015 mulai berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka Indonesia harus siap menghadapi ketatnya persaingan perdagangan bebas di antara negara-negara ASEAN, termasuk bidang kesehatan. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, dan lainnya. MEA dapat dipandang suatu tantangan, tetapi dapat juga dipandang sebagai peluang. Untuk itu perlu meningkatkan daya saing fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan negara-negara di ASEAN lainnya. Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan salahsatunya dengan akreditasi baik tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, menyatakan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama harus terakreditasi dan rumah sakit harus memiliki sertifikat akreditasi.

Berdasarkan kondisi di atas, maka tantangan strategis yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Perlunya penguatan pelayanan kesehatan primer 2. Perlunya penetapan sistem regionalisasi rujukan di seluruh provinsi 3. Perlunya penetapan dan pembangunan sistem rujukan nasional 4. Tidak meratanya jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatan 5. Kapasitas manajemen puskesmas dan rumah sakit yang tidak merata, dan belum berbasiskan sistem manajemen kinerja 6. Belum tersedianya sarana prasarana dan alkes pada PPK I yang sesuai standar secara merata di seluruh Indonesia 7. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah, rumah sakit dan puskesmas Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

3

8. Kebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menetapkan visi:

“AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG TERJANGKAU DAN BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT”

Untuk

mewujudkan

visinya,

Direktorat

Jenderal

Pelayanan

Kesehatan

menjalankan misi sebagai berikut: 1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan 2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik.

Dalam rangka pencapaian visi 2019, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah menetapkan suatu peta strategi yang menggambarkan hipotesis jalinan sebab akibat dari 15 sasaran strategis (yang menggambarkan arah dan prioritas strategis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang diperlukan guna memampukannya dalam mencapai target kinerja yang berkelanjutan di masa yang akan datang). Peta strategi pencapaian visi tersebut disusun berbasiskan pendekatan thebalanced-score card dengan memperhatikan peta strategi pada Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019.


4

Gambar 2. Peta Strategis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2019 Visi Yankes 2016 Akses Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas Bagi Masyarakat

Peta strategi disusun untuk mencapai visi Ditjen Pelayanan Kesehatan 2019 menciptakan Akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Visi tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk 2 (dua) tujuan strategis (outcome), yaitu: terwujudnya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (akreditasi fasyankes).

C. SISTEMATIKA Sistematika

penulisan

laporan

akuntabilitas

kinerja

Direktorat

Jenderal

Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

Bab I

Pendahuluan A. Penjelasan Umum Organisasi B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi C. Sistematika

Bab II

Perencanaan Kinerja


5

A. Perencanaan Kinerja B. Perjanjian Kinerja Bab II

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Pencapaian Indikator Sasaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2. Prestasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 3. Dukungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Terhadap Prioritas Kesehatan Nasional Lainnya B. Realisasi Anggaran C. Sumber Daya Lainnya

Bab IV

Penutup

Lampiran


6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tahun 2016, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melaksanakan program pembinaan upaya kesehatan. Sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Tabel 1. Sasaran Program Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2019 No 1

Sasaran Program

Indikator Kinerja

Meningkatnya Jumlah akses 1 kecamatan pelayanan yang memiliki kesehatan minimal 1 dasar dan Puskesmas rujukan yang yang berkualitas tersertifikasi bagi akreditasi masyarakat Kabupaten/kota yang memiliki 2 minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

Target 2015 2016 2017 2018

350

700

94

190


2019

1.400 2.800 5.600

287

384

481

7

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyusun perjanjian kinerja tahun 2016 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. Target kinerja ini menjadi komitmen bagi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk mencapainya dalam tahun 2016. Tabel 2. Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016 Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Target No 1.

Sasaran Program Meningkatnya akses

Indikator Kinerja 1. Jumlah kecamatan yang

pelayanan kesehatan

memiliki minimal 1

dasar dan rujukan yang

Puskesmas yang

berkualitas bagi

tersertifikasi akreditasi

masyarakat

2. Kabupaten/kota yang

2016 700

190

memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

Pada tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.971.813.965.000,untuk program pembinaan pelayanan kesehatan.


8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Tahun 2016 adalah tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, serta tahun pertama pelaksanaan SOTK baru yaitu dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan menjadi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator program dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh informasi pencapaian indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program di masa yang akan datang, agar setiap program yang direncanakan ke depan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Sasaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

.

MENINGKATNYA AKSES PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN YANG BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT

Indikator pencapaian sasaran tahun 2016 dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 2. Kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional.


9

Di bawah ini akan disampaikan pencapaian program dan kegiatan Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016, yaitu:

1. PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN DITJEN PELAYANAN KESEHATAN Indikator kinerja program Ditjen Pelayanan Kesehatan merupakan indikator outcome. Dalam upaya mendapatkan capaian indikator outcome tersebut diperlukan proses-proses strategis yang yang dapat diukur melalui indikator kinerja kegiatan di masing-masing eselon II Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan. Pada LAKIP Ditjen Pelayanan Kesehatan ini hanya memaparkan pencapaian indikator kinerja program Ditjen Pelayanan Kesehatan sesuai dengan perjanjian kinerja. Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat di masing-masing LAKIP eselon II Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan Direktorat

Jenderal

Pelayanan

Kesehatan

pada

tahun

2016

telah

melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja program. Uraian pencapaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut: a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi 1) Sasaran strategis Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. 2) Definisi Operasional Yang dimaksud kecamatan yang memiliki satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi yaitu kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang telah memiliki sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Lembaga independen penyelenggara akreditasi atau Komisi Akreditasi FKTP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar akreditasi. Permenkes No. 46 tahun 2015


10

3) Cara Perhitungan Cara perhitungan adalah dengan menjumlahkan seluruh kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi (kumulatif). Sedangkan cara mengukur adalah dengan dibuktikan adanya sertifikat akreditasi untuk Puskesmas yang dikeluarkan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

4) Rencana Aksi yang Dilakukan untuk Mencapai Target a) Mewujudkan tersedianya regulasi dan NSPK dalam peningkatan mutu melalui pelaksanaan akreditasi Puskesmas b) Mewujudkan penguatan tugas dan fungsi Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota c) Penguatan Komisi Akreditasi FKTP d) Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas dan FKTP lainnya e) Penguatan dukungan Stakeholder terkait.

5) Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target: a) Dukungan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan Puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp. 6.460.280.550.00,b) Dukungan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 109.127.024.000 untuk 274 Kabupaten/Kota c) Dukungan pelaksanaan

Akreditasi

Puskesmas

melalui

Dana

Dekonsentrasi untuk kegiatan Pelatihan Pendamping Akreditasi FKTP dan Workshop Teknis Akreditasi FKTP sebesar Rp 24.078.292.000,- bagi 34 Provinsi d) Penyediaan minimal 1 (satu) Tim Pelatih Pendamping Akreditasi di tingkat Provinsi. Sampai saat ini sudah tersedia 62 tim pelatih akreditasi FKTP yang tersebar di 34 provinsi. e) Penyediaan minimal 1 (satu) Tim Surveior per Provinsi. Sampai saat ini sudah tersedia 342 Surveior (114 Tim) yang tersebar di 34 provinsi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

11

f) Penyediaan minimal 1 (satu) Tim Pendamping Akreditasi di setiap Kab/kota. Saat ini sudah tersedia Tim pendamping Akreditasi sebanyak 1045 Tim yang tersebar di 497 Kab/Kota di 34 provinsi (masih ada 17 Kabupaten/Kota yang belum memiliki 1 Tim pendamping terlatih akan dipenuhi di 2017). g) Menyusun rencana survei akreditasi Puskesmas tahun 2016 Untuk memudahkan pelaksanaan akreditasi Puskesmas oleh Komisi Akreditasi FKTP maka perlu diketahui jumlah Puskesmas yang diusulkan untuk diakreditasi setiap bulan termasuk distribusi jumlah Puskesmas

yang diusulkan survei per

minggunya.

Hal

ini

dimaksudkan agar dapat mengantisipasi jumlah kebutuhan rill surveior. h) Penyusunan rencana survei ini didasarkan pada usulan kab/kota dan tergantung sejauhmana kesiapan Puskesmas yang akan disurvei.

Gambar 3. Foto Pelaksanaan Survey di Puskesmas Wondiboi, Kab. Teluk Bintuni

i) Penyediaan penyelenggaran

dan

pendistribusian

Puskesmas

dan

buku-buku

pedoman

pelaksanaan

akreditasi

Puskesmas ke provinsi maupun kab/kota: 

Permenkes

Nomor

44

Tahun

2016

tentang

Pedoman

Manajemen Puskesmas 

Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga


12



Buku Panduan Instrumen Pemantauan Puskesmas Memberikan Pelayanan Sesuai Standar



Buku Standar dan Instrumen Akeditasi FKTP



Buku Pedoman Penyusunan Dokumen FKTP



Buku Pedoman Pendampingan Akreditasi FKTP



Buku Pedoman Survei



Buku Pedoman Pendampingan



Buku Kurmod Pelatihan Pendamping Akreditasi

Saat ini juga telah difinalisasi beberapa pedoman yang terkait pelaksanaan akreditasi FKTP, antara lain: 

Pedoman Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer



Pedoman Penyelenggaran Keselamatan Pasien di FKTP



Pedoman Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen dan Audit Internal



Pedoman Bimtek dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi FKTP



Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Akreditasi FKTP berbasis Internet (website)

j)

Bimbingan Teknis oleh Komisi dan Subdit Mutu dan Akreditasi ke Kabupaten/kota dalam rangka persiapan akreditasi Puskesmas. Bimtek

ini

dimaksudkan

untuk

membantu

daerah

dalam

mempersiapkan dan mempercepat kesiapan Puskesmas dalam pelaksanaan

akreditasi

agar

dapat

dihindari

penumpukan

pengusulan survei akreditasi di akhir tahun.

Gambar 4. Peningkatan Kemampuan Teknis Surveior Akreditasi FKTP Angkatan Kedua, Yogyakarta, 9 s/d 20 Mei 2016


13

k) Advokasi dan Sosialisasi ke pemangku kepentingan

untuk

memperoleh dukungan percepatan akreditasi Puskesmas. Pada tahun 2016 telah diupayakan memasukan kegiatan akreditasi Puskesmas di dalam draft Peraturan Pemerintah tentang Urusan Pemeritahan Konkuren (PPUPK). Dengan masuknya

akreditasi

Puskesmas dalam PP tersebut, maka pemerintah Pusat dan Daerah

secara

bersama-sama

memiliki

kewajiban

untuk

melaksanakan akreditasi Puskesmas sehingga pada akhirnya akan mempercepat implementasi Akreditasi Puskesmas. l)

Saat ini sedang finalisasi sistem pencatatan pelaporan pelaksanaan akreditasi FKTP yang real time berbasis internet (website) melalui WebSite SIAF https://siaf.kemkes.go.id

m) Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi Akreditasi FKTP dalam rangka evaluasi teknis penyelenggaraan akreditasi Puskesmas.

Gambar 5. Rapat Kerja Komisi Akreditasi FKTP, Bogor 14 – 16 Juni 2016


14

6) Pencapaian Kinerja Tabel 3. Pencapaian Kecamatan yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas yang Tersertifikasi Akreditasi Indikator

2015 R

T

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

350

93 (26,6%)

T 700

2016 R

2017 T

2018 T

2019 T

1.308 (186,85%)

1.400

2.800

5.600

Pada tahun 2016 realisasikecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas

tersertifikasi

akreditasi

sebanyak

1.308

Kecamatan

(sumber data dari laporan Komisi Akreditasi per 31 Desember 2016): a) Realisasi tahun 2016 (1.308 kecamatan) jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan(700 kecamatan), maka pencapaian tahun 2016 sebesar 186,85%. Dari 1.308 kecamatan tersebut jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi sebanyak 1.479 Puskesmas tersertifikasi akreditasi. b) Realisasi tahun 2016 (1.308 kecamatan) bila dibandingkan dengan tahun 2015 (93 kecamatan), maka capainnya meningkat 1.306%. c) Realisasi tahun 2016 jika dibandingkan dengan target 2019, maka capaiannya baru sebesar 23,4%. Akan tetapi capaian tersebut sudah on the track dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian

Akreditasi

Puskesmas

tahun

2016

sebanyak

1.479

Puskesmas tersebar di 1.308 kecamatan, 320 kab/kota dan 34 provinsi ditampilkan pada grafik berikut.


15

Grafik 1. Distribusi Realisasi Akreditasi Puskesmas Tahun 2016 Per Provinsi

Sumber data : Komisi Akreditasi FKTP per 31 Desember 2016

7) Permasalahan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator adalah: a) Faktor Dana : Dari 274 Kab/kota yang menerima DAK Non Fisik untuk akreditasi Puskesmas, baru 106 kab/kota yang sudah dapat menggunakan dana tersebut. Sementara sisanya mengalami keterlambatan pencairan dana

sehingga menghambat prsoses pendampingan,

hal ini disebabkan oleh:  Pergantian pimpinan atau pimpinan terkait masalah hukum  Adanya perubahan kebijakan daerah (pembahasan ulang RKA atau dimasukkan ke dalam APBD Perubahan, tidak memberikan honor kepada tenaga pendamping akreditasi)  Ketergantungan

dengan

lintas

sektor

lainnya

dalam

hal

pencairan dana. b) Faktor Waktu :  Pengusulan survey dari daerah terlambat tidak sesuai dengan roadmap yang telah diusulkan  Usulan survei menumpuk di triwulan ke IV.


16

c) Faktor SDM :  Tenaga pendamping akreditasi di kab/kota yang sudah terlatih dimutasi/alih fungsi/tugas  Jumlah surveior terbatas  Kompetensi surveior yang bervariasi dan pengetahuan tentang manajemen Puskesmas yang masih kurang. Hal ini disebabkan karena pengalaman masih kurang/tidak memiliki pengalaman mengelola Puskesmas  Kekurangan tenaga administrasi di Komisi Akreditasi FKTP  Belum semua anggota Komisi Akreditasi FKTP bekerja optimal. d) Faktor Sarana :  Mekanisme pengajuan berkas kelengkapan survei masih manual lewat surat atau email dan belum berbasis web  Sistem pencatatan dan pelaporan pelaksanaan akreditasi pada tahun 2016 masih manual  Pada akhir tahun 2016 belum ada informasi antara menu yang terealisasi dengan menu awal yang direncanakan daerah sesuai hasil reviu DAK.

8) Usulan Pemecahan Masalah a) Dana  Memotivasi peran daerah untuk menggunakan sumber dana lain  Berkoordinasi

dengan

Kemendagri

untuk

menghimbau

Bupati/Walikota agar mempercepat pencairan dana DAK Non Fisik.  Diusulkan dana DAK Non Fisik bidang kesehatan terpisah dari sektor non kesehatan b) Waktu  Bersurat kepada 34 provinsi untuk mengirimkan rencana survey per triwulan  Mengadvokasi daerah untuk tidak menumpuk usulan survey di akhir tahun


17

c) SDM  Kab/kota yang memutasi tenaga atau alih fugsikan tenaga pendamping/pelatih

pendamping

diusulkan

untuk

tidak

memperoleh dana DAK non Fisik tahun berikutnya  Mengusulkan penambahan tenaga honorer sebagai tenaga administrasi komisi dan menganggarkan pada tahun 2017  Rekruitmen surveior purna bakti dan telah memiliki pengalaman bekerja di Puskesmas  Penggantian anggota Komisi Akreditasi yang tidak aktif dengan melakukan revisi Kepmenkes No 59 Tahun 2015 menjadi Kepmenkes No 432 Tahun 2016 d) Sarana  Implementasi aplikasi SIAF berbasis web pada tahun 2017  Pengadaan ruang sekretariat Komisi

9) Efisiensi Sumber Daya a. Menugaskan surveior yang berdomisili dekat dengan lokasi survei untuk menghemat anggaran transportasi b. Menugaskan surveior untuk melaksanakan survei dua puskesmas yang lokasinya berdekatan secara berturut turut (marathon) untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya. c. Penyediaan sistem pencatatan pelaporan pelaksanaan akreditasi FKTP yang real time berbasis internet (website) melalui WebSite SIAF https://siaf.kemkes.go.id d.

Alokasi anggaran tahun 2016 ditargetkan untuk mencapai 700 kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi, akan tetapi capaian melebihi target yang ditetapkan (1308 kecamatan). Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2016.

e.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2016 telah dikeluarkan dana sebesar Rp. 50.872.285.000,- atau 92,73% dari pagu sebesar Rp.

54.858.511.000,-,

sedangkan

capaian

kinerja

sebesar

186,85%.Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

18

10) Realisasi Anggaran Pada tahun 2016 alokasi anggaran yang dapat dipergunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 54.858.511.000,- dengan realisasi 92,73% (Rp. 50.872.285.089,-). Alokasi anggaran tersebut berasal dari kantor pusat dan dana dekonsentrasi. Tabel 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Puskesmas Tersertifikasi Akreditasi No.

Kewenangan

1 2

Kantor Pusat Dekonsentrasi Total

Alokasi yang dapat Realisasi % digunakan 41,709,641,000 30,780,219,000 29,254,019,494 95.04 38,712,765,000 24,078,292,000 21,618,265,595 89.78 80,422,406,000 54,858,511,000 50,872,285,089 92.73 Alokasi

Sumber data SPAN 03 Februari 2017

b. Kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional. 1) Sasaran strategis Meningkatnya akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. 2) Definisi Operasional RSUD adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah (kabupaten, kota atau propinsi). Yang dimaksud kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional yaitu kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang telah memiliki sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Lembaga independen penyelenggara akreditasi atau Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) versi 2012 baik lulus perdana, dasar, madya, utama atau paripurna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. (Permenkes No. 12 tahun 2012)


19

3) Cara Perhitungan Cara perhitungan adalah dengan menjumlahkan kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional. Sedangkan cara pengukuran hasil adalah dengan dibuktikan adanya sertifikat akreditasi rumah sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

4) Rencana Aksi Yang Dilakukan Untuk Mencapai Target a.

Penyusunan Regulasi di Bidang Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

b.

Pembinaan di Bidang Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

5) Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target: a.

Penyusunan NSPK Juknis Standar Akreditasi RS Versi 2012 (4 Standar)  Hak Pasien dan Keluarga (HPK)  Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)  Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO)  Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)

b.

Penyiapan Indikator Mutu di Pelayanan Kesehatan Rujukan sampai saat ini telah dilakukan pertemuan dan pembahasan yang dilakukan serta ujicoba di beberapa rumah sakit didapatkan 12 indikator mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sifatnya wajib.

c.

Pendampingan

Akreditasi

Pelayanan

Kesehatan

Standar

Internasional (JCI) pada rumah sakit rujukan nasional. Pada tahun 2016 dilaksanakan pendampingan pada 8 rumah sakit dibawah ini :  RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta (Lulus Trenial dengan AMC)  RSUP Sanglah Denpasar (Lulus Trenial dengan AMC)  RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung (Lulus JCI dengan AMC)  RSUP M Hoesin Palembang (Lulus JCI dengan AMC)  RSUP H. Adam Malik Medan (Persiapan akreditasi JCI)  RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado (Persiapan akreditasi JCI)


20

 RSUD dr. Soetomo Surabaya (Persiapan akreditasi JCI)  RSUP dr. M. Djamil Padang (Persiapan lulus akreditasi paripurna)  RSUD dr. Soedarso Pontianak (Persiapan lulus akreditasi paripurna) d.

Melakukan pertemuan bimbingan teknis tim pokja akreditasi rumah sakit yang sudah terakreditasi paripurna menjadi tim pendamping akreditasi Kemenkes. Pertemuan dilaksanakan di Jakarta (Regional Barat) dengan jumlah 59 peserta, dan di Bali untuk Regional Tengah dan Timur dengan jumlah 94 peserta.

e.

Melakukan pelatihan kepada tenaga dinas kesehatan di 34 propinsi sebagai Surveior Verifikator. Pelatihan dilaksanakan di Jakarta (Regional Barat) dengan jumlah 45 peserta, Surabaya (Regional Tengah) dengan jumlah 38 peserta, dan Makassar (Regional Timur) dengan jumlah 34 peserta.

f.

Melakukan pendampingan pada RSUD Target yaitu RS rujukan regional

dan

RSUD Kabupaten/Kota bersamatim

dariKomisi

Akreditasi Rumah Sakit atau tim pendamping yang terlatih dengan menggunakan dana DAK Non Fisik akreditasi RS tahun 2016. g.

Memfasilitasi

dinas

kesehatan

propinsi

untuk

melakukan

pendampingan akreditasi bagi RSUD kelas C dan D yang tidak mendapatkan dana DAK Non Fisik akreditasi RS tahun 2016. h.

Mengalokasikan dana DAK Non Fisik akreditasi rumah sakit tahun 2016 sebesar Rp 91.736.253.000,00 untuk 183 RS.

i.

Mengalokasikan

dana

Dekonsentrasi

untuk

mendukung

pelaksanaan akreditasi rumah sakit tahun 2016 sebesar Rp 16.375.657.000,- untuk 30 Dinas Kesehatan Propinsi.

6) Pencapaian Kinerja Cara pengukuran hasil adalah dengan dibuktikan adany asertifikat atau data RSUD terakreditasi dari KARS atau melalui website KARS. Untuk Kabupaten/Kota dengan lebih dari 1 RSUD terakreditasi, maka hanya dihitung sebagai satu Kabupaten/Kota.


21

Tabel 5. Pencapaian Kabupaten/Kota yang Memiliki Minimal 1 RSUD yang Tersertifikasi Akreditasi Nasional Indikator Kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

T 94

2015 R

2016

50 (53,2%)

T

R

190

201 (105,8%)

2017 T

2018 T

2019 T

287

384

481

Pada tahun 2016, pencapaian indikator sebanyak 201 kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional. Data capaian berasal dari laporan Komisi Akreditasi Rumah Sakit per 31 Desember 2016. Analisa Pencapaian tahun 2016 adalah sebagai berikut: a) Pencapaian

tahun

2016

sebanyak

201

kab/kota

apabila

dibandingkan dengan target tahun 2016 (190 kab/kota), maka persentase capaiannya sebesar 105,8% b) Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015(50 kab/kota), maka pencapaian tahun 2016 meningkat sebesar 302%. c) Jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah (481 kab/kota), maka baru mencapai 41,8%, sehingga masih perlu upaya yang keras untuk mencapainya.

Grafik 2. Distribusi Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Minimal 1 RSUD Terakreditasi Berdasarkan Provinsi JMLH KAB/KOTA

40

JMLH RS

38

29 27 13 9 15 9 12 8 6 7 6 7 7 6 5 54 54 54 52 25 5 5 53 44 45 4 5 5 9 4 58 5 4 5 7 1 15 52 29 8 1 13 42 22 2 N.A.D SUM UT SUM BAR RIAU KEP RIAU JAMBI SUM SEL BABEL BENGKULU LAMPUNG JAKARTA JAWA BARAT BANTEN JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR BALI NT B NT T KAL BAR KAL TIM KAL SEL KAL TENG SUL BAR SUL TENG SUL TRA SUL SEL SUL UT GORONTALO MALUKU MALUKU… PAPUA BARAT

25 23

Sumber : KARS tanggal 31 Desember 2016


22

Pada tahun 2016 sebanyak 278 RS Daerah yang sudah terakreditasi di 201 kab/kota tersebut di atas. Adapun tingkat kelulusannya bervariasi, yaitu 86 RS lulus perdana, 11 RS lulus dasar, 20 RS lulus madya, 47 RS lulus utama dan 114 RS lulus paripurna. Adapun presentasi kelulusannya dapat dilihat dalam grafik nomor 3.

Grafik 3. Tingkat Kelulusan Akreditasi 278 RS Daerah


Pada tahun 2016 di Indonesia terdapat 833 rumah sakit yang sudah terakreditasi nasional (versi 2012) yang terdiri dari 364 RS Pemerintah dan 464 RS swasta. Adapun tingkat kelulusan sebagai berikut : Grafik 4. Tingkat Kelulusan Akreditasi RS di Indonesia

833



23

7) Permasalahan a.

Faktor Dana  Belum semua Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang mendukung pelaksanaan akreditasi di RSUD wilayah kerjanya.  Keterlambatan pencairan anggaran DAK Non Fisik di Pemerintah Daerah.  Adanya self blocking dan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan dengan dana dekonsentrasi menyebabkan beberapa kegiatan pendampingan di RSUD terhambat.  Adanya pemotongan APBD untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan.  Kesalahan daerah dalam membuat Rencana Anggaran Biaya yang dikaitkan dengan ketidaksesuaian dengan Juknis DAK.

b.

Waktu  Proses akreditasi merupakan rangkaian yang panjang dan memakan waktu yang lama, mulai dari pelatihan sampai terakreditasi.  RSUD yang melakukan workshop, bimbingan, maupun survey simulasi harus masuk dalam waiting list oleh KARS karena banyaknya permintaan RS, sedangkan jumlah SDM pembimbing terbatas. Padahal penggunaan anggaran hanya berlaku 1 tahun.  Kegiatan

yang

bersumber

dana

dekonsentrasi

boleh

dilaksanakan kembali pada bulan Oktober 2016, sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi. c.

SDM  Komitmen pemerintah daerah yang belum merata sehingga kurang mendukung persyaratan pelaksanaan akreditasi yaitu dengan menunjuk direktur rumah sakit yang bukan tenaga medis, sehingga struktur organisasi RS tidak sesuai dengan Perpres Nomor 77 tahun 2015 tentang Organisasi Rumah Sakit.


24

 Komitmen Pimpinan RS dan pegawai yang kurang sehingga tidak terlibat aktif dalam kegiatan persiapan akreditasi dan kurang mendukung kegiatan akreditasi.  Ketersediaan SDM tenaga kesehatan yang masih belum memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan kelas RS.  Diperlukan

perubahan

pelayanan

kesehatan

budaya yang

kerja

dalam

senantiasa

memberikan

berorientasi

pada

peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan standar akreditasi.  Minimnya

pelatihan

SDM

dalam

memenuhi

persyaratan

akreditasi seperti pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD), Pencegahan

dan

Pengendalian

Infeksi

(PPI),

Sasaran

Keselamatan Pasien (SKP), Manajemen Penggunaan Obat (MPO), Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) rumah sakit sesuai dengan standar Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK).  Mutasi pegawai yang sudah terlatih akreditasi sehingga tidak dapat berperan optimal dalam akreditasi.  Kemampuan tenaga dinas kesehatan provinsi dalam persiapan akreditasi

belum

cukup

untuk

mendorong

dinkes

dalam

menjalankan fungsi pembinaan sesuai Permenkes 12/2012. d.

Sarana dan Prasarana Masih banyak RS yang akan diakreditasi namun belum memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai dengan standar.

8) Usulan Pemecahan Masalah a. Dana 1) Menyediakan alokasi DAK Non Fisik akreditasi RS pada tahun 2017. 2) Melakukan

koordinasi

dengan

Kemendagri

untuk

dapat

meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pencairan DAK Non Fisik. 3) Mendorong

pemerintah

daerah

untuk

menyediakan

dana

akreditasi rumah sakit bersumber APBD.


25

b. Waktu 1) Berkoordinasi dengan KARS untuk

menjadwalkan survey

simulasi akreditasi agar sesuai dengan target indikator RS terakreditasi. 2) Melakukan advokasi kepada dinkes provinsi untuk mengatur jadwal

pendampingan

akreditasi

ke

RSUD

target

Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran.

c. SDM 1) Peningkatan keterlibatan dinas kesehatan propinsi dan kab/kota dalam persiapan akreditasi RS. 2) Koordinasi dengan Kemendagri untuk

dapat

menguatkan

komitmen pemerintah daerah dalam penyiapan SDM sesuai standar pelaksanaan akreditasi RS. 3) Melakukan koordinasi dengan Badan PPSDMK untuk melakukan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai dengan kelas RS. 4) Membuat pakta integritas direktur RS terutama RS rujukan regional dalam persiapan akreditasi. 5) Melakukan

sosialisasi

transformasi

budaya

kerja

untuk

meningkatkan budaya mutu. 6) Membentuk tim pendamping akreditasi yang dapat memberikan bimbingan kepada RS yang membutuhkan sesuai dengan penugasan Kemenkes. d. Sarana dan prasarana Mengalokasikan anggaran DAK Fisik 2016 untuk seluruh RSUD dalam pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar kelas RS.

9) Efisiensi Sumber Daya a. Membentuk tim pendamping akreditasi yang berasal dari daerah atau provinsi yang sama, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih rendah (efisien).


26

b. Melakukan koordinasi dengan KARS untuk melaksanakan pelatihan surveior internal RS sehingga dapat berperan dalam persiapan akreditasi RS. c. RSUD yang sudah siap melaksanakan survey akreditasi tidak harus melalui semua tahap akreditasi (pelatihan, bimbingan, survey simulasi)

terlebih

dahulu

sehingga

anggaran

dan

waktu

pelaksanaan lebih efisien. d. Alokasi anggaran tahun 2016 ditargetkan untuk mencapai 190 kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi, akan tetapi capaian melebihi target yang ditetapkan (201 kak/kota). Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2016. e. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2016 telah dikeluarkan dana sebesar Rp. 88.721.315.890,- atau 80,32% dari pagu sebesar Rp.

110.463.170.000,-,

sedangkan

capaian

kinerja

sebesar

105,8%.Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran.

10) Realisasi Anggaran Pada tahun 2016 alokasi anggaran yang dapat dipergunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.110.463.170.000,- dengan realisasi 80,32% (Rp. 88.721.315.890,-). Alokasi anggaran berdasarkan kewenangan, yaitu kantor pusat dan dekonsentrasi. Tabel 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Indikator RSUD Tersertifikasi Akreditasi No.

Kewenangan

1 2

Kantor Pusat Dekonsentrasi Total

Alokasi yang dapat Realisasi % digunakan 166,150,329,000 94,087,513,000 73,424,711,955 78.04 27,735,783,000 16,375,657,000 15,296,603,935 93.41 193,886,112,000 110,463,170,000 88,721,315,890 80.32 Alokasi

Sumber data SPAN 03 Februari 2017


27

2. PRESTASI

DAN

INOVASI

DIREKTORAT

JENDERAL

PELAYANAN

KESEHATAN a. SPGDT 119 Upaya penguatan akses pelayanan kesehatan antara lain dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang bertujuan memberikan pertolongan pertama pada kasus kegawatdaruratan di bidang kesehatan. SPGDT merupakan layanan emergency medik di Indonesia yang diselenggarakan melalui pelayanan berbasis call center yaitu Pusat Komando Nasional/National Comand Center (NCC) 119 dan Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119. NCC merupakan pusat panggilan kegawatdaruratan medik dengan nomor akses 119 yang digunakan diseluruh wilayah Indonesia, yang berada di Kementerian Kesehatan. PSC merupakan pusat layanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medik yang berada di kabupaten/kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat. Fungsi PSC yaitu (1) Pemberi pelayanan gawat darurat, (2) Pemandu pertolongan pertama (first aid), (3) Pengevakuasi korban/pasien gawat darurat dan (4) Pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Tugas PSC (1) Menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional; (2) Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan; (3) Memberikan layanan ambulans; (4) Memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. PSC yang sudah terintegrasi dengan NCC 119 sebanyak 28 PSC, yaitu : 1. Propinsi Aceh 2. Propinsi Sumatera Utara 3. Kabupaten Bangka 4. Propinsi Sumatera Selatan 5. Propinsi DKI Jakarta 6. Kabupaten Tangerang 7. Kota Tangerang Selatan 8. Kota Bandung 9. Kota Cirebon 10. Kabupaten Bekasi 11. Kota Bekasi


28

12. Kabupaten Wonosobo 13. Kabupaten Boyolali 14. Kabupaten Kendal 15. Kota Solo 16. Kota Yogyakarta 17. Kabupaten Sragen 18. Kabupaten Tuban 19. Kabupateng Tulung Agung 20. Kabupaten Trenggalek 21. Propinsi Sulawesi Utara 22. Kabupaten Bentaeng 23. Kota Makasar 24. Kota Mataram 25. Propinsi Bali 26. Kabupaten Badung Bali 27. Kota Denpasar 28. Kabupaten Soppen

b. Perluasan cakupan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan menunjuk beberapa rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan nasional, provinsi dan regional yang bertujuan untuk memperkuat sistem rujukan.

Namundalam

pelaksanaannya

sering

terjadi

berbagai

permasalahan, seperti lambatnya penanganan pasien di IGD, fasyankes perujuk kesulitan mencari rumah sakit penerima rujukan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, dan kesulitan mendapatkan informasi tentang ketersediaan tempat tidur. Untuk itu, Kementerian Kesehatan mengembangkan Sistem Rujukan Terintegrasi atau disingkat Sisrute. Sisrute adalah media komunikasi dan informasi yang selalu update antara fasyankes perujuk dengan fasyankes penerima rujukan untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan agar


29

penanganan pasien lebih cepat, efektif dan efisien. Sisrute bertujuan untuk mengintegrasikan sistem informasi rujukan pasien pada seluruh rumah sakit dan mewujudkan percepatan pelayanan rujukan di rumah sakit. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan di RS Wahidin Sudiro Husodo Makassar dengan cakupan layanan hanya di Propinsi Sulawesi Selatan, saat ini Kementerian Kesehatan sedang memperluas cakupan layanan melalui sisrute ke seluruh Indonesia. Gambar 6. Aplikasi Sistem Rujukan

c. Sistem Pendaftaran rawat jalan online Di era JKN ini, semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) baik Puskesmas maupun Rumah Sakit. Namun, kapasitas fasyankes dalam melayani masyarakat masih belum memadai yang dapat dilihat dengan sering terjadinya antrian pasien rawat jalan yang panjang di beberapa rumah sakit. Hal ini menjadi keluhan masyarakat kepada Kementerian Kesehatan dan telah mejnadi sorotan dari berbagai pihak seperti Presiden, DPR, KPK, dan lembaga lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Pelayanan Kesehatanmembuat inovasi aplikasi Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Online. Hal ini dilakukan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi pelayanan kesehatan secara cepat, tepat, bersahabat,


30

sehingga memberikan kemudahan bagi pasien rawat jalan yang pernah berobat sebelumnya di sebuah rumah sakit.

Gambar 7. Aplikasi Pendaftaran Rawat Jalan Online

. d. Pengembangan aplikasi berita dan warta yankes berbasis android Pada saat ini kebutuhan informasi tentang program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan sangatlah penting, terlebih di era teknologi dan informasi yang berkembang pesat. Informasi tersebut bukan hanya dimanfaatkan oleh kalangan internal Ditjen Pelayanan Kesehatan saja, dapat juga diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Untuk menjawab kebutuhan informasi tersebut, maka Ditjen Pelayanan Kesehatan mengembangkan aplikasi berita dan warta yankes berbasis android. Aplikasi berita Yankes android berisikan informasi, berita dan foto-foto pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan. Dimana kontributor berita yankes bukan hanya dari kantor pusat Ditjen Yankes melainkan juga seluruh humas UPT Vertikal dan Fasyankes lainnya. Untuk aplikasi warta yankes adalah sebuah aplikasi dimana pengguna dapat membaca setiap edisi warta yankes secara online dan offline, warta yankes merupakan pembahasan lebih dalam (in depth) terkait isu strategis ataupun kebijakan


31

terbaru yang dikeluarkan oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan. Kontributor warta yankes dari internal Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Gambar 8. Aplikasi Berita dan Warta Yankes Berbasis Android

e. Penghargaan pada majalah warta yankes edisi 02/2016 Pada lomba terbitan berkala internal dilingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2016,Warta Yankes edisi 02/2016 dengan judul “Indonesia punya 119” meraih juara III dalam kategori majalah. Gambar 9. Piagam Penghargaan Warta Yankes Edisi 02/2016 sebagai Juara ke III

f. e-Kinerja e-Kinerja merupakan aplikasi pelaporan indikator kinerja BLU (Badan Layanan Umum) dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Indikator kinerja yang dilaporkan adalah IKI (Indikator Kinerja Individu) dan IKT (Indikator


32

Kinerja Terpilih).IKI digunakan sebagai dasar penilaian kinerja individu Direktur Utama RS dan Kepala Balai Satker BLU serta dijadikan sebagai dasar pembayaran besaran remunerasi yang akan diberikan.untuk itu diperlukan suatu sistem pelaporan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu. Gambar 10. Aplikasi e-Kinerja

g. Rumah Sakit Terakreditasi Internasional Dalam rangka menghadapi persaingan perdagangan bebas dunia terutama di ASEAN, maka perlu meningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kelas dunia (internasional). Kementerian Kesehatan berupaya untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang tersertifikasi akreditasi internasional oleh lembaga independent dalam hal ini Joint Commision International (JCI).

Sampai dengan tahun 2016 terdapat 24 rumah sakit yang telah tersertifikasi akreditasi dari JCI, yaitu : a. RS Pemerintah a) RS UPT Vertikal 1. RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta 2. RSUP Fatmawati Jakarta 3. RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung 4. RSUP dr. Kariadi Semarang 5. RSUP dr. Sardjito Yogyakarta 6. RSUP Sanglah Bali


33

7. RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 8. RSUP Moh. Hoesin Palembang 9. RS Jantung Harapan Kita b) RS Pemerintah Lainnya 1. RSPAD Gatot Soebroto Jakarta b. RS Swasta 1) RS Awal Bros Bekasi 2) RS Awal Brol Pekanbaru 3) RS Awal Bros Batam 4) RS Awal Bros Tangerang 5) RS Eka Hospital BSD 6) RS Eka Hospital Pekanbaru 7) RS Siloam Kebun Jeruk 8) RS Siloam Karawaci 9) RS Premier Jatinegara 10) RS Premiere Surabaya 11) RS Premier Bintaro 12) RS Santosa Bandung 13) RS Puri Indah Jakarta 14) RS Mata JEC Jakarta

3. DUKUNGAN DITJEN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PRIORITAS KESEHATAN NASIONAL LAINNYA

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapaian target indikator yang telah ditetapkan. Di samping itu Ditjen Pelayanan Kesehatan yang merupakan salah satu unsur dari Kementerian Kesehatan di samping berkewajiban untuk turut mendukung pencapaian

target

dalam

Nawacita/Janji

Presiden,

prioritas

nasional

Kementerian Kesehatan, Sustainable Development Goals (SDGs), Quick Wins, Percepatan Papua dan Papua Barat, dan lain-lainnya.


34

Dukungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan terhadap prioritas kesehatan nasional lainnya adalah: a. Janji Presiden Presiden

Joko

Widodo

menyampaikan

beberapa

janji

untuk

menyejahterakan rakyat Indonesia. Pada tahun 2016 Kantor Staf Presiden (KSP) memilih 100 program dan kegiatan prioritas nasional dari janji-janji presiden dan wakil presiden. Ditjen Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab 4 rencana aksi pada tahun 2016, yaitu:

1) Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar Untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada

masyarakat

diperlukan

Puskesmas

yang

memberikan

pelayanan sesuai standar. Dengan terbitnya Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas,

maka

pelayanan sesaui

diharapkan

Puskesmas

dapat

memberikan

standar yang telah diatur dalam Permenkes

tersebut, baik dari sumber daya (sarana, prasana, alat kesehatan, tenaga dan pembiayaan) maupun upaya yang diselenggarakan Puskesmas. Adapun target 6.000 Puskesmas untuk tahun 2019 akan dicapai secara bertahap seperti dalam tabel dibawah ini. Tabel 7. Target Indikator Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar Tahun 2015-2019 Target Indikator Jumlah puskesmas non rawat

2015

2016

2017

2018

2019

700

1.400 2.800 5.600 6.000

inap dan puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar

KSP memantau proses pencapaian indikator dengan melakukan pemantauan pencapaian indikator proses yang telah disepakati bersama antara KSP dengan Kemenkes setiap tiga bulan sekali.


35

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 pencapaian sebesar 192,3% (2.692 Puskesmas) dan mendapatkan rapor hijau.

2) Pelayanan Kesehatan Bergerak di 150 Kabupaten/kota Dalam rangka meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi asyarakat di daerah terpencil/sangat terpencil, perbatasan dan kepulauan, maka Kemenkes melaksanakan upaya inovasi untuk mengatasai keterbatasan akses pelayanan melalui pelayanan kesehatan bergerak. Tabel 8. Target Indikator Kabupaten/Kota yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil Tahun 2015-2019 Target Indikator Jumlah kabupaten/kota yang

2015

2016

2017

2018

2019

107

118

128

139

150

melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil

Pencapaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar 107,6% (128 kabupaten/kota) dan mendapatkan rapor hijau.

3) Kabupaten/Kota yang Siap Akreditasi Rujukan Indikator ini merupakan indikator antara untuk mencapai indikator outcome yaitu jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional. Target tahun 2016 adalah 50% kabupaten/kota yang siap akreditasi fasilitas kesehatan rujukan. Rumah sakit yang dikategorikan siap akreditasi adalah rumah sakit yang telah melaksanakan proses persiapan akreditasi. Rumah sakit yang siap sebanyak 96 rumah sakit di 87 Kabupaten/Kota. Tahun 2016 kabupaten/kota yang siap akreditasi Fasilitas Kesehatan Rujukan sebesar 51,98% (250 kabupaten/kota).


36

4) RS Pratama Rumah Sakit pratama dibangun dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan di DTPK, pemekaran wilayah, daerah yang belum memiliki rumah sakit dan daerah dengan geografis sulit. Tabel 9. Target Indikator Jumlah RS Pratama yang dibangun Tahun 2015-2019 Target Indikator Jumlah RS Pratama yang

2015

2016

2017

2018

2019

24

34

44

54

64

dibangun

Pencapaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar 70,5% (24 RS) dan mendapatkan rapor merah.

b. Quick Wins Quick Wins adalah program yang mempunyai daya ungkit (key leverage) yang berkaitan dengan perbaikan pada core business. Hasil perbaikan dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan kesepakatan antara Bappenas dan Kemenkes pada tahun 2016 Ditjen Pelayanan Kesehatan bertanggungjawab terhadap 5 rencana aksi, yaitu: 1) Jumlah Puskesmas yang BekerjaSama Melalui Dinas Kesehatan dengan Unit Transfusi Darah dan Rumah Sakit. Definisi operasional:Puskesmas yang telah bekerjasama melalui dinas kesehatan dengan Unit Transfusi Darah dan Rumah Sakit sesuai dengan Permenkes nomor 92 tahun 2015 dalam rangka rekrutmen dan seleksi donor guna persiapan penyediaan darah bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia.


37

Target

dalam

RPJMN

dan

Renstra

tahun

2015=200,

tahun

2016=1.600, tahun 2017=3.000, tahun 2018=4.400, dan tahun 2019=5.600 Puskesmas. PencapaianPuskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinkes dengan Unit Transfusi Darah (UTD) dan rumah sakit sebanyak 1.668 Puskesmas (104,3%). 2) Jumlah Dokumen tentang Kebutuhan Kapal Rumah Sakit di Daerah Kepulauan Definisi operasional: adanya data kebutuhan kapal rumah sakit di kabupaten kepulauan. Target

dalam RPJMN dan

Renstra tahun 2016=1 dokumen.

Pencapaian telah tersusun satu dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan (100%) 3) Kesiapan 6000 Puskesmas dalam Memberikan Pelayanan Termasuk Puskemas Rawat Inap Definisi operasional: sebanyak 6000 Puskesmas termasuk di dalamnya Puskesmas Rawat Inap yang memenuhi standar pelayanan sesuai PMK nomor 75 tahun 2014. Indikator dalam Renstra: jumlah Puskesmas non rawat inap dan rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar. Target tahun 2015=700, tahun 2016=1.400, tahun 2017=2.800, tahun 2018=5.600, dan tahun 2019=6.000 Puskesmas. Pencapaian Puskesmas non rawat inap dan rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar sebanyak 2.692 Puskesmas (192,3%). 4) Pengembangan RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang Menerapkan Integrasi Data Rekam Medis Definisi operasional: telah terintegrasinya data rekam medis antara rumah sakit rujukan nasional dan atau rumah sakit rujukan regional termasuk rumah sakit rujukan propinsi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan. Indikator dalam Renstra: jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang

menerapkan integrasi data rekam medis.


38

Target tahun 2015=0, tahun 2016=15, tahun 2017=30, tahun 2018=45, dan tahun 2019=60 RS. Pencapaian: pada tahun 2016 Ditjen Pelayanan Kesehatan terdapat 7 RS Rujukan yang menerapkan integrasi data rekam medis. 5) Jumlah RS Rujukan Regional yang Memiliki Pelayanan Sesuai Standar Definisi operasional: tersedianya 150 RS (180 RS/184 RS) rujukan regional yang sesuai standar RS Rujukan Regional. Indikator dalam Renstra: jumlah RS Rujukan Regional yang memiliki pelayanan sesuai standar. Target tahun 2015=30, tahun 2016=60, tahun 2017=90, tahun 2018=120, tahun 2019=150 RS. Pencapaian: RS Rujukan Regional yang memiliki pelayanan sesuai standar sebanyak 23 RS (38,3%).

c. Dukungan Ditjen Pelayanan Kesehatan dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan rujukan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga jumlah pasien di rumah

sakit

meningkat.

Kementerian

kesehatan

berkewajiban

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu Ditjen Pelayanan Kesehatan dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan JKN, menetapkan kebijakan sebagai berikut : 1. Membuat sistem rujukan berjenjang. Rujukan bermula dari fasyankes primer ke fasyankes sekunder, dan yang terakhir ke fasyankes tersier. 2. Menetapkan 144 RS Rujukan. RS rujukan nasional sebanyak 14 RS, RS rujukan propinsi sebanyak 10 RS, dan RS rujukanan regional sebanyak 110 RS. Dari 14 RS rujukan nasional tersebut terdapat 10 RS UPT Vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan yang merupakan fasyankes rujukan tersier dalam sistem rujukan berjenjang. Ditjen Pelayanan Kesehatan memiliki 49 UPT Vertikal dimana 33 UPT Vertikal merupakan rumah sakit, baik RS umum maupun RS khusus. Ke


39

tiga puluh tiga rumah sakit tersebut telah bekerja sama dengan BPJS sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) bagi peserta JKN. Di samping 10 RS UPT Vertikal yang telah ditetapkan menjadi RS rujukan nasional, terdapat RS khusus yang menjadi rujukan terakhir untuk beberapa penyakit/permasalahan tertentu, yaitu :  RS rujukan untuk penyakit jantung dan pembuluh darah adalah RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.  RS rujukan untuk penyakit paru adalah RS Paru Dr. Goenawan Cisarua, RS Paru Rotinsulu Bandung, dan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga.  RS rujukan untuk penyakit kanker adalah RS Kanker Dharmais.  RS rujukan untuk masalah ibu dan anak adalah RSAB Harapan Kita.  RS rujukan untuk penyakit infeksi adalah RSPI Sulianti Saroso Jakarta.  RS

rujukan

untuk

masalah

ketergantungan

obat

adalah

RS

Ketergantungan Obat Jakarta.  RS rujukan untuk penyakit otak adalah RS Pusat Otak Nasional.  RS rujukan untuk penyakit stroke adalah RS Stroke Nasional Bukittinggi.  RS rujukan untuk penyakit kusta adalah RS Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang, RS Kusta Sitanala Tangerang, dan RS dr. Tadjuddin Chalid Makasar.  RS rujukan untuk penyakit mata adalah RS Mata Cicendo Bandung.  RS rujukan untuk masalah gangguan kejiwaan adalah RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta, RS Jiwa dr. Marzoeki Mahdi Bogor, dan RS Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

B. REALISASI ANGGARAN Tabel 10. Alokasi dan Realisasi Anggaran Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan Kewenangan No. 1 2 3

Kewenangan Kantor Pusat Kantor Daerah Dekonsentrasi Total

Alokasi 811,568,416,000 17,490,126,754,000 210,240,241,000 18,511,935,411,000

Alokasi yang dapat Realisasi % digunakan 491,268,518,000 419,646,399,268 85.42 16,966,998,837,000 15,293,221,717,985 90.14 129,290,999,000 118,606,114,110 91.74 17,587,558,354,000 15,831,474,231,363 90.02 Sumber data : SPAN 03 Februari 2017


40

Realisasi Ditjen Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

sebesar

Rp.

15.831.474.231.363,-

(90,02%).

Persentase

realisasi

anggaranyang paling rendah adalah kantor pusat.Hal ini disebabkan lamanya revisi DIPA dan self blockingdi kantor pusat yang berdampak pada realisasi anggaran. Tabel 11. Alokasi dan Realisasi Anggaran Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja No.

Jenis Belanja

Alokasi

1 Belanja Pegawai 2,450,178,615,000 2 Belanja Barang 12,052,826,608,000 3 Belanja Modal 4,008,930,188,000 Total 18,511,935,411,000 Sumber data SPAN 03 Februari 2017

Alokasi yang dapat digunakan 2,355,519,293,000 11,568,851,659,000 3,663,187,402,000 17,587,558,354,000

Realisasi

%

2,213,557,424,443 10,445,490,842,221 3,172,425,964,699 15,831,474,231,363

93.97 90.29 86.60 90.02

Persentase realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yang paling rendah adalah belanja modal. Waktu pelaksanaan yang sempit terutama dana yang berasal dari APBN-P yang sebagian besar merupakan belanja modal, menyebabkan penyerapan anggaran tidak optimal. Tabel 12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan Kegiatan No. 1 2 3

4

5 6

Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Total

Alokasi yang dapat digunakan

Alokasi

Realisasi

%

1,081,749,010,000

839,987,561,000

799,845,196,553 95.22

63,528,172,000

42,363,699,000

39,688,795,938 93.69

178,806,273,000

102,878,859,000

82,030,773,679 79.74

17,061,175,841,000

16,521,340,509,000

14,835,861,981,369 89.80

62,848,241,000

40,100,863,000

36,097,348,494 90.02

63,827,874,000

40,886,863,000

37,950,135,330 92.82

18,511,935,411,000

17,587,558,354,000

15,831,474,231,363 90.02

Sumber data : SPAN 03 Februari 2017


41

Persentase realisasi anggaran berdasarkan kegiatan yang paling rendah adalah pembinaan

pelayanan

rujukan

sebesar

79,74%.

Adanya

self

blocking

menyebabkan anggaran tidak bisa terserap secara optimal.

Tabel 13. Alokasi dan Realisasi Anggaran Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan Sumber Dana No.

Sumber Dana

1 Rupiah Murni 2 PNBP 3 BLU Total

Alokasi 7,531,951,431,000 22,779,388,000 10,957,204,592,000 18,511,935,411,000

Alokasi yang dapat Realisasi % digunakan 6,607,932,655,000 6,271,230,732,091 94.90 22,421,107,000 17,798,595,543 79.38 10,957,204,592,000 9,542,444,903,729 87.09 17,587,558,354,000 15,831,474,231,363 90.02 Sumber data : SPAN 03 Februari 2017

Persentase realisasi anggaran berdasarkan sumber dana yang paling rendah adalah dana PNBP. Tabel 14. Alokasi dan Realisasi Anggaran Ditjen Pelayanan Kesehatan yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2016 No.

Indikator

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 2 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Total 1

Alokasi

Realisasi

%

54,858,511,000

50,872,285,089 92.73

110,463,170,000

88,721,315,890 80.32

165,321,681,000 139,593,600,979 84.44 Sumber data : SPAN 03 Februari 2017

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah mengalokasikan sebesar Rp. 165.321.681.000,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja program dengan realisasi sebesar 84,44% (Rp. 139.593.600.979,-). Dana tersebut dialokasikan ke berbagai satuan kerja berdasarkan kewenangannya, yaitu kantor pusat dan dekonsentrasi. Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja program sebesar 0,94% dari total alokasi anggaran Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016. Alokasi anggaran lainnya dipergunakan Ditjen Pelayanan Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan prioritas kesehatan nasional. Alokasi dana terbesar terdapat di kantor daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program JKN, seperti meningkatkan sarana, prasarana dan operasional kantor


42

daerah. Di samping itu dalam peta strategi Ditjen Pelayanan Kesehatan, optimalisasi peran UPT Vertikal dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (sebagai pengampu akreditasi rumah sakit lainnya serta peningkatan rumah sakit UPT

Vertikal menjadi terakreditasi JCI) dan

mewujudkan peningkatan akses pelayanan kesehatan (telemedicine). Alokasi anggaran untuk kantor daerah sebesar Rp. 17.490.126.754.000,- atau 94,48 % dari total alokasi anggaran Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016. Realisasi anggaran sebesar Rp. 15.293.221.717.985,- (90,14%) dari anggaran yang dapat digunakan (Rp. 16.966.998.837.000,-).

Tabel 15. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kantor Daerah Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja Jenis Belanja Belanja Pegawai

Alokasi

Alokasi yang dapat digunakan

Realisasi

%

2,283,989,080,000

2,214,043,435,000

2,112,591,911,742

95.42

Belanja Barang

11,231,918,663,000

11,119,835,530,000

10,023,912,700,797

90.14

Belanja Modal

3,974,219,011,000

3,633,119,872,000

3,156,717,105,446

86.89

17,490,126,754,000

16,966,998,837,000

15,293,221,717,985

90.14

Total

Sumber data : SPAN 03 Februari 2017

Anggaran kantor daerah terdiri dari 64,22% belanja barang, 22,72% belanja modal dan 13,06% belanja pegawai. Belanja barang digunakan untuk biaya operasional perkantoran, penyediaan barang habis pakai dan obat-obatan. Sedangkan belanja modal digunakan untuk pengadaan barang investasi (alat kesehatan, pembangunan gedung, dll). Belanja modal ini digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Adapun output dari 49 UPT Vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan yaitu : 1. Tiga puluh tiga RS, 1 Unit Pelayanan Kesehatan (UPK), 3 Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) dan 2 Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) melayani pasien baik umum maupun BPJS. Pada tahun 2016 telah melayani 6.854.986 pasien dengan rincian : pasien rawat jalan


43

sebanyak 5.418.562 pasien, rawat inap 874.143 pasien dan IGD sebanyak 562.281 pasien.

Tabel 16. Jumlah Pasien Rawat Inap, Rapat Jalan dan IGD di RS UPT Vertikal Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

UPT RS. Adam Malik RS. M. Djamil RS. Stroke RS. M. Hoesin RS. Rivai Abdullah RS. Sitanala RS. Dharmais RSJP Harkit RSAB Harkit RSCM RS PON RSKO RSPI RS Fatmawati RS. Persahabatan RSJ. Soeharto Herdjan RS. Marzoeki Mahdi RSP Goenawan P RS.Hasan Sadikin RSP Rotinsulu RS. Cicendo RS.Sardjito RS. Kariadi RSJ. Soerojo RS. Soeradji RS. Ario W RSOP Soeharso RSJ Radjiman RS. Sanglah RS.Kandou RS. Ratatotok RS. Tadjuddin C RS. Wahidin BBKPM Makassar BBKPM Bandung BBKPM Surakarta BKMM Makassar BKMM Cikampek Unit Pelayanan Kesehatan JUMLAH

RAWAT JALAN 232,321 170,212 44,921 242,624 17,980 36,145 111,501 122,090 154,584 651,836 38,661 34,989 69,370 329,622 291,028 59,004 136,316 65,010 355,272 21,343 161,034 404,385 525,884 78,417 187,555 27,963 67,683 47,583 194,461 172,453 3,627 18,955 145,855 17,884 52,856 36,482 55,622 15,102 19,932 5,418,562

JUMLAH PASIEN RAWAT INAP IGD 22,805 22,835 17,478 32,104 7,949 9,251 35,291 23,505 2,425 3,776 8,381 10,412 92,183 7,326 12,598 11,098 12,665 14,167 249,748 33,441 3,194 4,604 657 2,406 5,083 12,511 40,645 38,669 25,965 3,723 2,468 3,266 8,952 17,786 8,304 18,082 52,638 43,348 4,190 4,342 9,904 5,540 26,958 25,357 42,373 35,032 9,163 12,439 23,561 26,134 7,861 9,864 5,067 5,606 4,819 4,918 31,631 44,865 55,918 35,873 1,041 2,533 3,860 5,204 36,334 28,488 1,248 1,262 262 868 524 1,538 108 874,143 562,281

JUMLAH 277,961 219,794 62,121 301,420 24,181 54,938 211,010 145,786 181,416 935,025 46,459 38,052 86,964 408,936 320,716 64,738 163,054 91,396 451,258 29,875 176,478 456,700 603,289 100,019 237,250 45,688 78,356 57,320 270,957 264,244 7,201 28,019 210,677 20,394 53,986 38,544 55,622 15,102 20,040 6,854,986

2. Empat Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) yang mempunyai tupoksi pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun 2016

44

Pada tahun 2016 telah melakukan pemeriksaan laboratorium sebanyak 980.777 laboratorium. Tabel 17. Jumlah Pemeriksaan Laboratorium di BBLK tahun 2016 Pemeriksaan No. Satker Laboratorium 1 2 3 4

BBLK Palembang BBLK Jakarta BBLK Makassar BBLK Surabaya Total

407,206 162,652 90,042 320,877 980,777

3. Empat Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) dan 2 Loka Pengamanan

Fasilitas

Kesehatan

(LPFK)

yang

mempunyai

tupoksi

melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi. Pada tahun 2016 telah melakukan kalibrasi pada 85.306 alat kesehatan. Tabel 18. Jumlah Kalibrasi Alat Kesehatan di BPFK dan LPFK tahun 2016 No.

Satker

Jumlah Alat yang dikalibrasi

1

BPFK Jakarta

13,604

2

BPFK Makkasar

15,792

3

BPFK Surabaya

26,282

4

BPFK Medan

15,812

5

LPFK Surakarta

8,732

6

LPFK Banjarbaru

5,084

Total

85,306

Adapun layanan unggulan yang dimiliki RS UPT Vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan sebagai berikut : 1.

RS H. Adam Malik memiliki layanan unggulan pelayanan jantung dan kanker terpadu.

2.

RS Dr. M. Hoesin memiliki layanan unggulan onkologi terpadu, cardicerebro vaskuler dan minimal invasive surgery.

3.

RS Kusta Dr. Rivai Abdullah memiliki layanan unggulan pusat rujukan rehabilitasi kusta.


45

4.

RS Kusta Sitanala memiliki layanan unggulan pusat layanan kusta terpadu .

5.

RS Kanker “Dharmais” memiliki layanan unggulan screening kanker payudara dengan mobile unit mammografi, PET scan dan patologi molekuler (Padan PK), transplantasi sumsung tulang pada pasien leukemia, Microsurgery dan rekonstruksi (head dan neck, mmamae dan soft tissue tumor), intervensi onkologi (cryo surgery, radiologi intervensi), Handling cytotoxic.

6.

RSAB Harapan Kita memiliki layanan unggulan pusat kelainan bawaan dan perinatal terpadu.

7.

RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita memiliki layanan unggulan lead less permanent pace maker.

8.

RS Fatmawati memiliki layanan unggulan spine dan trauma centre.

9.

RS Persahabatan memiliki layanan unggulan pusat respirasi nasional.

10. RS Pusat Otak Nasional memiliki layanan unggulan Brain Check Up, Brain Microsurgery, pelayanan gangguan memori dan neurobehaviour, dan comprehensive stroke care. 11. RSJ Dr. Soeharto Heerdjan memiliki layanan unggulan Rehabilitasi Psikososial, kesehatan jiwa anak & remaja, dan MHCU (Medical Health Check-Up). 12. RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso memiliki layanan unggulan rujukan infeksi nasional. 13. RS Ketergantungan Obat memiliki layanan unggulan pelayanan gangguan penggunaan NAPZA dan penyakit terkait secara komprehensif dan terintegrasi. 14. RSJ Dr. Soeharto Heerdjan memiliki layanan Rehabilitasi Psikososial, kesehatan jiwa anak & remaja, dan MHCU (Medical Health Check-Up). 15. RS Dr Hasan Sadikin memiliki layanan unggulan pelayanan onkolgi, jantung terpadu, kedokteran nuklir dan pencitraan molekuler, infeksi, minimal invasif surgery, dan transplantasi ginjal 16. RS Mata Cicendo memiliki layanan unggulan Layanan Mata Anak Terpadu Retinoblastoma. 17. RS Paru DR. H.A. Rotinsulu memiliki layanan unggulan Pelayanan Biologi Molekuler.


46

18. RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo memiliki layanan unggulan pengembangan pelayanan, pencegahan dan pengobatan penyakit kanker paru. 19. RS Dr. Marzuki Mahdi memiliki layanan unggulan Rehabilitasi Psikososial. 20. RS Dr. Kariadi memiliki layanan unggulan Pelayanan Jantung, Onkologi, transplant organ, dan bedah minimal invasif . 21. RS Paru Dr. Ario wirawan memiliki layanan unggulan Penanganan PPOK. 22. RSO Prof. Dr. R. Soeharso dengan layanan unggulan Pusat ortopedi nasional untuk bedah rekonstruksi tulang, sendi, dan tulang belakang. 23. RS Dr. Soeradji Tirtonegoro memiliki layanan unggulan Hip n Knee dan geriatric. 24. RSJ Prof. Dr. Soeroyo memiliki layanan unggulan Pusat Kesehatan Jiwa Anak Remaja. 25. RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat memiliki layanan unggulan Pelayanan Psikogeriatri. 26. RSUP Kandou memiliki program unggulan terapi penyinaran kanker, jantung terbuka, cathlab, endoscopy ultrasound, dan MRI. 27. RS Kusta DR. Tadjudin Chalid memiliki layanan unggulan Pusat Rujukan Rehabilitasi Kusta. Selain rumah sakit, balai UPT Vertikal Ditjen Pelayanan Kesehatan juga memiliki layanan unggulan, antara lain : 1.

BBKPM Bandung memiliki layanan unggulan Pelayanan Paru Komunitas/ Community Pulmonology.

2.

BBKPM Surakarta memiliki layanan unggulan Pelayanan TB HIV secara komprehensif.

3.

BBKPM Makassar memiliki layanan unggulan Pulmo Intervensi.

4.

BBLK Surabaya memiliki layanan unggulan laboratorium rujukan nasional TBC untuk Kultur dan DST, laboratorium rujukan terpadu untuk penyakit potensial wabah dan KLB, pemeriksaan logam berat untuk spesimen manusia dan pemeriksaan PCR.

5.

BBLK Makassar memiliki layanan unggulan Pelayanan pemeriksaan toksikologi lingkungan.


47

C. SUMBER DAYA LAINNYA 1. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi atau institusi. SDM dalam hal ini disebut sebagai pegawai merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan organisasi atau dapat dikatakan sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Keadaan Pegawai Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada tanggal 24 Januari 2017 berjumlah 529 pegawai, yang dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel sebagai berikut : Tabel 19. Distribusi Pegawai Ditjen Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Golongan No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama Satuan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan TOTAL

I 0

Golongan II III 29 171

IV 12

0

0

49

12

63

0

0

67

14

80

0

4

31

16

51

0

6

47

13

69

0

2

42

14

56

0

41

407

81

529

Jumlah 212

Sumber : SIMKA tanggal 24 Januari 2017

Berdasar tabel 19 maka golongan pegawai di Ditjen Pelayanan Kesehatan yang terbanyak adalah golongan III sebesar 76,9%, diikuti golongan IV dan golongan II. Grafik 5. Persentase Pegawai Ditjen Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin


48

Berdasarkan grafik 5 maka menunjukkan bahwa pegawai di Ditjen Pelayanan Kesehatan pegawai wanita lebih banyak dari pegawai pria. Tabel 20. Distribusi Pegawai Ditjen Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Nama Satuan Organisasi

Pendidikan

104

0

33

0

21

1

1

0

0

0

0

7

0

0

61

5

0

22

1

3

0

0

0

0

9

0

0

81

18

0

0

26

0

2

0

0

0

0

3

0

2

51

0

25

0

0

21

1

7

0

0

0

0

11

0

1

66

0

27

1

0

20

0

3

0

1

0

0

6

0

0

58

2

164

6

0

214

3

49

3

1

0

0

80

2

5

529

S2

1.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

1

23

2.

Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer

0

31

0

3.

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

1

40

4.

Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional

0

5.

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

6.

Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan TOTAL

Jmh

Akademi 3

S3

Spesialis A IV 1/2/A V 0 0

S1

D IV D III

SM

D II

DI

SMA SMP

SD

0

0

0

44

2

2

212


Berdasarkan tabel 20 maka tingkat pendidikan pegawai di Ditjen Pelayanan Kesehatan yang terbanyak adalah S1 sebesar 40,5%. Tabel 21. Distribusi Pegawai Ditjen Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Jabatan No

Nama Satuan Organisasi

Sekretariat Direktorat 1 Jenderal Pelayanan Kesehatan Direktorat Pelayanan 2 Kesehatan Primer Direktorat Pelayanan 3 Kesehatan Rujukan Direktorat Pelayanan 4 Kesehatan Tradisional Direktorat Fasilitas 5 Pelayanan Kesehatan Direktorat Mutu dan 6 Akreditasi Pelayanan Kesehatan TOTAL

Jabatan Struktural Jumlah Eselon Eselon Eselon Eselon Eselon Fungsional Staf I II III IV V 0

1

4

12

0

15

180

212

0

1

3

7

0

4

46

61

0

1

5

12

0

0

63

81

0

1

2

7

0

0

41

51

0

2

3

7

0

1

53

66

0

1

3

7

0

1

46

58

0

7

20

52

0

21

429

529



49

Berdasarkan tabel di atas maka berdasarkan jabatan pegawai di Ditjen Pelayanan Kesehatan yang terbanyak adalah staf 81,1%, eselon IV 9,8% dan yang memiliki jabatan fungsional sebesar 3,97%.

2. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA Pengelolaan Barang Milik Negara Ditjen Pelayanan Kesehatan selama periode 1 Januari s/d 31 Juni 2016, dapat dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable,

Ekstrakomtable,

Gabungan

Intrakomtable

dan

Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam pengerjaaan.

Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut : a. BMN Intrakomtable Posisi Awal ( 1 Januari 2016 )

: Rp. 48.454.856.412.096 ,-

Penambahan

: Rp.

632.524.754.699 ,-

Pengurangan

: Rp.

272.426.436.219 ,-

Posisi Akhir ( 30 Juni 2016)

: Rp. 48.814.954.730.576 ,-

b. BMN Ekstrakomtable Posisi Awal ( 1 Januari 2016 )

: Rp.

66.358.274.146,-

Penambahan

: Rp.

139.802.009,-

Pengurangan

: Rp.

97.989.527,-


: Rp. 66.400.086.628,-

c. BMN Gabungan Intra Dan Ekstra Posisi Awal ( 1 Januari 2016 )

: Rp. 48.521.214.686.242,-

Penambahan

: Rp.

632.664.556.708,-

Pengurangan

: Rp.

272.524.425.746,-


: Rp. 48.881.354.817.204,-

d. BMN Aset Tak Berwujud Posisi Awal ( 1 Januari 2016 )

: Rp.

79.203.360.083,-

Penambahan

: Rp.

2.271.335.456,-

Pengurangan

: Rp.

2.166.938.198,-


: Rp.

79.307.757.341,-


50

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan Posisi Awal ( 1 Januari 2016 )

: Rp. 2.131.928.758.653,-

Penambahan

: Rp.

162.356.917.300,-

Pengurangan

: Rp.

57.490.141.136,-


: Rp. 2.236.795.534.817,-

Berdasarkan hasil laporan Posisi Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan neraca sampai dengan 30 Juni 2016 tercatat bruto

sebesar

Rp.

51.827.868.630.164,-

dan

netto

sebesar

Rp.

29.888.554.411.333,- dengan angka penyusutan sebesar Rp. 21.939.314.218.831,(Sumber : SIMAKBMN UAPPBE1 Ditjen Yankes per 30 Juni 2016).


51

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja Ditjen Pelayanan Kesehatan serta sebagai wujud pertanggungjawaban

kinerja

Ditjen

Pelayanan

Kesehatan

kepada

Menteri

Kesehatan.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Kemenkes, serta tahun pertama perubahan dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan menjadi Ditjen Pelayanan Kesehatan.Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan Ditjen Pelayanan Kesehatan tahun 2016 secara umum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri Kesehatan dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Pencapaian pada tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat tercapainya target diharapkan dapat ditemukan

solusi

serta

alternatif

penyelesaiannya

dengan

mengedepankan

profesionalisme di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Mengingat target akhir pembangunan jangka menengah masih cukup besar, maka pada tahun 2017 Ditjen Pelayanan Kesehatan harus melakukan teroboson inovatif yang berguna untuk mengejar ketertinggalan dan mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik dan pengimplementasian kegiatan yang konsisten dengan perencanaan tersebut.


52

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016


53


54

LAMPIRAN 2 Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Minimal 1 RSUD yang Tersertifikasi Akreditasi Nasional NO

1

2

N.A.D

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Riau

5

KABUPATEN

PROVINSI

Jambi

6

Sumatera Selatan

7

Bengkulu

8

Lampung

NAMA RS

1 2 3

Kota Banda Aceh Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah

1 2 3

4

Kab. Aceh Timur

4

5

Kab. Pidie

6

Kota Medan

7 8 9

Kab.Deli Serdang Kota Tebing Tinggi Tapanuli Tengah

5 6 7 8 9 10 11

10

Kota Padang

11 12 13 14

Kota Bukittinggi Kota Solok Kab. Sijunjung Kab. Bengkalis

15

Kota Pekanbaru

16 17

Kab. Pelalawan Kab. Kepulauan Meranti

18

Kota Jambi

19

Kab. Bungo

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

20

Kab. Sarolangun

25

21 22

Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo

23

Kota Palembang

24 25 26 27

Kota Prabumulih Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Musi Banyuasin Kab. Ogan Komering Ulu Timur

28

Kota Bengkulu

29 30 31 32 33 34

Kab Kepahiang Kab. Bengkulu Utara Kota Metro Kota Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Kab. Lampung Timur

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


12

RSU Dr. Zainoel Abidin RSUD Datu Beru Takengon RSUD Muyang Kute Redelong RSUD Idi Rayeuk (RSUD dr. Zubir Mahmud) RSUD TGK Chik Ditiro Sigli RS H. Adam Malik RSU Dr Pirngadi RSUD Deli Serdang RSUD.Dr. H.Kumpulan Pane RSUD Pandan RS Dr. M. Djamil RS Jiwa Prof.Dr. Hasan Basri Saanin Datuk Tan Pari RSUD Dr. Achmad Mochtar RSUD Solok RSUD Kab Sijunjung RSUD Kec.Mandau RSUD Petala Bumi RS Jiwa Tampan RSUD Selasih Riau RSUD Kab. Kepulauan Meranti RSU Raden Mattaher Jambi RSUD H. Abdul Manap RS Jiwa Jambi RSUD H. Hanafi/Muara Bungo RSUD Prof.DR.H.M.Chatib Quzwain Tanjung Jabung Timur RSUD Sultan Taha Saifudin RSUD Palembang Bari RS Dr. Mohammad Hoesin RSUD Prabumulih RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja RSUD Sekayu RSUD Oku Timur (Gumawang) RSUD Dr M Yunus Bengkulu RSUD KOTA BENGKULU RSUD Kepahiang RSUD Arga Makmur RSUD Ahmad Yani,Metro RSUD Dr H Abdul Moeloek RSUD Menggala Tulang Bawang RSUD Sukadana

STATUS Paripurna Paripurna Madya Dasar Dasar Paripurna Utama Utama Dasar Perdana Paripurna Paripurna Paripurna Utama Perdana Utama Perdana Paripurna Dasar Perdana Paripurna Madya Madya Madya Perdana Perdana Perdana Paripurna Paripurna Utama Utama Madya Perdana Paripurna Perdana Perdana Perdana Paripurna Paripurna Madya Perdana

55

NO

KABUPATEN

PROVINSI

NAMA RS 48

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

RS Ketergantungan Obat RSU Kecamatan Mampang Prapatan RSU Kecamatan Jagakarsa RSU Kecamatan Pesanggrahan RSU Kecamatan Tebet RSUD Cengkareng RS Jiwa Dr. Soeharto Heerjan RSU Kecamatan Kembangan RSU Kecamatan Kalideres RSU Kecamatan Johar Baru RS Dr. Cipto Mangunkusumo RSU Tarakan RSU Kecamatan Cempaka Putih RSU Kecamatan Kemayoran RSU Kecamatan Sawah Besar RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso RSU Kecamatan Koja RSU Kecamatan Pademangan RSU Kecamatan Cilincing RSUD Gunung Jati RSUD Waled RSU Cibabat RS Jiwa Provinsi Jawa Barat RSUD Sumedang RSK Ibu & Anak Kota Bandung RS Dr. Hasan Sadikin RSUD Ujung Berung

75

RSK Gigi dan Mulut Kota Bandung

Perdana

76 77 78

RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi RSUD Cibinong RSU Ciawi

Paripurna Paripurna Madya

79

RSUD CILEUNGSI KAB. BOGOR

Perdana

80 81 82 83 84 85

RSUD Sekarwangi RSUD Jampang Kulon RSUD Pelabuhan Ratu RSUD Karawang RSUD R Syamsudin SH RSUD Bekasi RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat RSUD Majalaya RSUD Kota Depok RSUD Cimacan

Paripurna Perdana Utama Paripurna Paripurna Utama

49

9

36

Jakarta Selatan

37

Jakarta Barat

38

Kota Jakarta Pusat

DKI Jakarta

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

10 Jawa Barat

39

Jakarta Utara

40 41 42 43 44

Kota Cirebon Kab.Cirebon Kota Cimahi Kab. Bandung Barat Kab. Sumedang

45

Kota Bandung

46

Kota Bogor

47

Kab. Bogor

48

Kab. Sukabumi

49 50 51

Kab. Karawang Kota Sukabumi Kota Bekasi

52

Kab. Bandung

53 54

Kota Depok Kab. Cianjur


STATUS

86 87 88 89

Madya Perdana Perdana Perdana Perdana Paripurna Utama Perdana Perdana Perdana Paripurna Paripurna Perdana Perdana Perdana Utama Perdana Perdana Perdana Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Utama

Utama Utama Madya Perdana

56

NO

KABUPATEN

PROVINSI 55

11 Jawa Tengah

Kab. Rembang

56

Kota Surakarta

57

Kota Semarang

NAMA RS

STATUS

90

RSUD dr. R. Soetrasno Rembang

Paripurna

91 92 93

RSU Dr. Moewardi Surakarta RS Jiwa Surakarta RSUD Tugurejo Semarang

Paripurna Paripurna Paripurna

94

RS Jiwa dr. Amino Gondohutomo

Paripurna

95 96

RS Dr. Kariadi RSUD Kota Semarang RS Jiwa Dr.R.M.Soedjarwadi Klaten RS dr. Soeradji Tirtonegoro RS Paru dr. Ario Wirawan* RSUD Prof Dr. M Soekarjo RSUD Banyumas RSU Wonosobo RSUD Ambarawa RSUD Ungaran RSUD Kardinah RSU Dr. H.RM Soeselo W RSUD Pandan Arang Boyolali RSUD Simo RSUD Dr. Soediran MS Wonogiri

Paripurna Paripurna

Utama

97

Paripurna

58

Kab. Klaten

59

Kota Salatiga

60

Kab.Banyumas

61

Kab.Wonosobo

62

Kab.Semarang

63 64

Kota Tegal Kab. Tegal

65

Kab. Boyolali

66

Kab. Wonogiri

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

67

Kab. Purworejo

110

RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo

68

Kab. Pekalongan

69 70 71 72 73

Kab. Pemalang Kab. Kudus Kab. Banjarnegara Kota Magelang Kab. Magelang

111 112 113 114 115 116 117

RSUD Kraton Kab. Pekalongan RSUD Kajen Kab. Pekalongan RSUD Dr. M Ashasi Pemalang RSUD dr. Loekmono Hadi RSUD Hj. ANNA LASMANAH RSUD Tidar RSUD Muntilan

74

Kab. Jepara

118

RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Paripurna

75 76

Kab. Pati Kab. Kebumen

119 120 121

77

Kab. Purbalingga

122

78

Kab. Sukoharjo

RSUD R. A. Kartini RSUD RAA Soewondo RSUD Kebumen RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA RS Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso RSUD Sukoharjo RSU Cilacap RSU Sunan Kalijaga RSUD Dr. H. Soewondo Kendal RSUD Kab. Batang RSUD dr. Soehadi Prijonegoro RSUD Panembahan Senopati RS Jiwa Ghrasia RSUD Prambanan RS Dr. Sardjito RSUD Sleman RSUD Wates RSUD Kota Yogyakarta RS Paru Respira Yogyakarta RSUD Wonosari

79 80 81 82 83 84

Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Sragen Kab. Bantul

85

Kab. Sleman

86

Kab. Kulon Progo

87

Kota Yogjakarta

88

Gunung Kidul

12 Yogyakarta


123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Paripurna Paripurna Paripurna Utama Paripurna Paripurna Paripurna Utama Paripurna Paripurna Perdana Paripurna

Paripurna Utama Utama Utama Utama Utama Madya

Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Utama Perdana Paripurna

57

NO

KABUPATEN

PROVINSI 89 90 91

Kab.Sidoarjo Kota Malang Kab.Tulungagung

92

Kota Madiun

93 94 95 96

Kab. Ponorogo Kota Mojokerto Kab. Pacitan Kab. Banyuwangi

97

13 Jawa Timur

14 Kalimantan Barat

15 Kalimantan Tengah

Kota Surabaya

NAMA RS 139 140 141 142 143 144 145 146 147

STATUS

148 149

RSUD Sidoarjo RSU Dr. Saiful Anwar RSUD dr. Iskak Tulungagung RSU Dr. Soedono Madiun RSUD Kota Madiun RSUD Dr. Harjono S Ponorogo RSU Dr. Wahidin S Husodo RSUD dr. Darsono RSUD Genteng RSU Dr. Soetomo RSU Haji Surabaya RS Jiwa Menur

Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna

150

RSUD Dr. Mohamad Soewandhie

Utama

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

RSUD Bhakti Dharma Husada RS Khusus Paru Surabaya RSUD Prof. Dr. Soekandar RSUD RA. Basoeni RS Kusta Sumberglagah RSUD Kab Jombang RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo RSUD Asy-Syaafi Pamekasan RSU Dr. Moh Saleh Probolinggo RSU Dr. Soebandi RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik RSUD Gambiran RS Kusta Kediri

Utama Perdana Paripurna Utama Utama Utama Utama Perdana Utama Utama Madya Paripurna Perdana

98

Kab. Mojokerto

99

Kab. Jombang

100

Kab. Pamekasan

101 102 103

Kota Probolinggo Kab. Jember Kab.Gresik

104

Kota Kediri

105

Kab. Bangkalan

164

RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu

106 107 108 109 110 111 112

Kab. Blitar Kab. Tuban Kab. Bondowoso Kab. Magetan Kab. Pasuruan Kab. Kediri Trenggalek

113

Kab. Lamongan

114

Kab. Sampang

115

Kab. Malang

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Perdana Utama Utama Perdana Paripurna

116

Kota Pontianak

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Kota Singkawang Ketapang Kab. Landak Kab. Sanggau Kab. Kapuas Kota Palangkaraya Kab. Seruyan Kab. Murung Raya Kab. Gunung Mas Kab. Sukamara

179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi RSUD Dr. R Koesma Tuban RSUD Dr. H.Koesnadi RSUD Dr. Saydiman Magetan RSUD Bangil RSUD Kabupaten Kediri RSUD dr. Soedomo Trenggalek RSUD Dr Soegiri Lamongan RSUD Ngimbang RSUD Kab. Sampang RSU "Kanjuruhan" Kepanjen RSUD Lawang RSU Dr Sudarso PTK RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie RSUD Dr Abdul Aziz RSUD dr. Agoesdjam Ketapang RSUD Landak RSU Sanggau RSUD Dr H Soemarno S RS Jiwa Kalawa Atei RSUD Kuala Pembuang RSUD Puruk Cahu RSUD Kuala Kurun RSUD Sukamara

127

Kab. Katingan

189

RSUD MAS AMSYAR KASONGAN

Perdana


178

Utama

Dasar Paripurna Utama Perdana Perdana Dasar Perdana Perdana Perdana Perdana Perdana

58

NO

KABUPATEN

PROVINSI

16 Kalimantan Selatan

NAMA RS

Paripurna Paripurna Paripurna Utama Madya Perdana Paripurna Utama

Kepulauan Sangihe Kota Kotamobagu

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh RSUD Ulin Banjarmasin RSU Brigjen H Hasan Basry RSUD Ratu Zalecha RSUD H Boejasin Pelaihari RSU Datu Sanggul Rantau RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo RSUD Kudungga RS Jiwa Atmamahusada Mahakam/Samarinda RSUD H A Wahab Sjahranie RSUD Inche Abdoel Moeis RSUD AM Parikesit Tenggarong RSUD Dayaku Raja RS Prof. Dr. R. D. Kandou RSUD Maria Walanda Maramis RSUD Talaud RSU Dr.Sam Ratulangi RSU Noongan RSU Liun Kendage RSUD Kota Kotamobagu

143

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

210

RSUD Tagulandang

Perdana

144 145 146 147 148 149 150 151 152

Kab. Minahasa Tenggara Kab. Parigi Moutong Kab. Banggai Kota Palu Kab. Buol Kab. Morowali Kab. Sinjai Kab. Luwu Timur Kab. Wajo

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

Perdana Utama Madya Paripurna Perdana Perdana Dasar Perdana Perdana Paripurna

153

Kota Makassar

RSUP Ratatotok - Buyat RSU Anuntaloko Parigi RSU Luwuk RSU Undata Palu RSU Buol RSUD Morowali RSU Sinjai RSUD I Lagaligo RSUD Siwa RS dr. Wahidin Sudirohusodo RS Kusta Dr. Tadjuddin Chalid, MPH RSUD KOTA MAKASSAR RSU Sayang Rakyat RSUD Arifin Numang RSU Nene Mallomo RSU Barru RSU Tenriawaru Bone RSUD KH Hayyung Kepulauan Selayar RSU Enrekang RSU Bahteramas Provinsi Sultra RSU Benyamin Guluh Kolaka RSUD Kab. Badung Mangusada RSU Tabanan RSUD Wangaya RS Sanglah Bali RS Khusus Mata Bali Mandara RSUD Karangasem RS Jiwa Provinsi Bali RSU Bangli RSU Negara RSUD Sanjiwani Gianyar RSUD Kab. Buleleng RSU Klungkung

128

Kota Banjarmasin

129 130 131 132 133 134

Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Balikpapan Kab. Kutai Timur

135

Kota Samarinda

136

Kab. Kutai Kartanegara

137 138 139

Kota Manado Kab. Minahasa Utara Kepulauan Talaud

140

Kab. Minahasa

141 142

190 191 192 193 194 195 196 197 198

17 Kalimantan Timur

18 Sulawesi Utara

19 Sulawesi Tengah

22 Bali

221

154

Kab. Sidenreng Rappang

155 156

Kab. Barru Kab. Bone

222 223 224 225 226 227

157

Kab. Kepulauan Selayar

228

158 159 160 161 162

Kab. Enrekang Kota Kendari Kab. Kolaka Kab. Badung Kab. Tabanan

163

Kota Denpasar

164

Kab. Karangasem

165

Kab. Bangli

166 167 168 169

Kab. Jembrana Kab. Gianyar Kab. Buleleng Kab. Klungkung

229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243

20 Sulawesi Selatan

21 Sulawesi Tenggara

STATUS


Paripurna Utama Dasar Paripurna Perdana Paripurna Perdana Perdana Perdana Perdana Dasar Perdana

Dasar Dasar Perdana Perdana Perdana Perdana Utama Perdana Perdana Paripurna Perdana Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Utama Madya Madya Madya Paripurna

59

NO

KABUPATEN

PROVINSI

Kab. Badung Kab. Tabanan

163

Kota Denpasar

164

Kab. Karangasem

165

Kab. Bangli

166 167 168 169 170

Kab. Jembrana Kab. Gianyar Kab. Buleleng Kab. Klungkung Kab. Lombok Barat

171

Kota Mataram

172

STATUS

Kab. Bima

232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247

RSUD Kab. Badung Mangusada RSU Tabanan RSUD Wangaya RS Sanglah Bali RS Khusus Mata Bali Mandara RSUD Karangasem RS Jiwa Provinsi Bali RSU Bangli RSU Negara RSUD Sanjiwani Gianyar RSUD Kab. Buleleng RSU Klungkung RSUD Patut Patuh Patju RS Jiwa Propinsi NTB RSUD Kota Mataram RSU Bima

Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Utama Madya Madya Madya Paripurna Perdana Paripurna Utama Perdana

173

Kab. Sumbawa Barat

248

RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat

Perdana

174 175 176 177 178 179 180 181 182

Kota Kupang Kab. Sikka Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Alor Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Timor Tengah Selatan Kota Ambon

25 Maluku

183

Kab.Maluku Tengah

26 Maluku Utara

184 185 186 187

Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Halmahera Barat Halmahera Tengah Kota Tangerang

188

Kab. Tangerang

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

Kota Serang Kab. Serang Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Kab. Bangka Tengah Kab. Belitung Kab. Pohuwato Kota Batam Kab. Bintan Kab. Sorong Selatan Kab. Teluk Bintuni Kab. Mamuju

249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

RSU Prof Dr WZ Johanes RSU Dr TC Hillers Maumere RSUD Ende RSU Bajawa RSUD Alor RSUD Naibonat RSUD Lewoleba RSU Soe RSU Dr M Haulussy Ambon RSU Tulehu RSU Masohi RSU Karel Sadsuitubun RSUD Tobelo RSU Kota Tidore Kepulauan RS Kusta Dr. Sitanala RSU Tangerang RSUD Balaraja RSUD Banten RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara RSUD Depati Hamzah RSUD Sejiran Setason RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO RSUD Kab.Bangka Tengah RSUD dr. H. Marsidi Judono RSUD Bumi Panua RSUD Embung Fatimah RSUD Tanjung Uban RSU SCHOLOO Keyen RSU Bintuni RSUD Provinsi Sulawesi Barat

Madya Madya Madya Perdana Perdana Perdana Perdana Perdana Utama Perdana Perdana Dasar Perdana Perdana Paripurna Paripurna Perdana Paripurna Utama Madya Perdana Perdana Perdana Perdana Perdana Paripurna Paripurna Perdana Perdana Perdana

22 Bali

161 162

NAMA RS

23 NTB

24 NTT

27 Banten

28 Bangka Belitung

29 Gorontalo 30 Kepulauan Riau 31 Papua Barat 32 Sulawesi Barat


60

LAMPIRAN 3 Jumlah Kabupaten/kota Yang Tersertifikasi Akreditasi Nasional

Memiliki

Minimal


1

Puskesmas

Yang

61

No

KODE PUSK.

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

P1310050201 P1311030103 P1312050102 P1312070102 P1312080101 P1371020201 P1371060101 P1371070202 P1371080202 P1371110102 P1372010201 P1372020201 P1373010101 P1373040101 P1374010201 P1374020202 P1375010201 P1375010202 P1376010202 P1376010203 P1376011201 P1376020201 P1376020202 P1376030201 P1377020202 P1403040102 P1403060102 P1403060201 P1403061101 P1404011201 P1404021101 P1405020201 P1406010101 P1406030101 P1406040203 P1407030203 P1407050101 P1407070101 P1410010103 P1410020201 P1473010101 P1473010202 P1473011101 P1473012101 P1473020201 P1473020203 P1473021201 P1473021202 P1501030202 P1501081201 P1501090101 P1501091201 P1502040201 P1502040202 P1503050101 P1504010101 P1504011101 P1504020101 P1504030101 P1504040201 P1504041101 P1504050101 P1505050101 P1505060202 P1506032103 P1506040101 P1506050101 P1507012101 P1507013102 P1507030202 P1507031201 P1508030101 P1508040101 P1509023201 P1509011102

PROVINSI Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Riau Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi

KABUPATEN/KOTA Solok Selatan Dharmas Raya Pasaman Barat Pasaman Barat Pasaman Barat Kota Padang Kota Padang Kota Padang Kota Padang Kota Padang Kota Solok Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Kota Bukit Tinggi Kota Bukit Tinggi Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh Kota Pariaman Indragiri Hilir Indragiri Hilir Indragiri Hilir Indragiri Hilir Pelalawan Pelalawan Siak Kampar Kampar Kampar Rokan Hulu Rokan Hulu Rokan Hulu Kepulauan Meranti Kepulauan Meranti Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai Kota Dumai Kerinci Kerinci Kerinci Kerinci Merangin Merangin Sarolangun Batang Hari Batang Hari Batang Hari Batang Hari Batang Hari Batang Hari Batang Hari Muaro Jambi Muaro Jambi Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Barat Tebo Tebo Bungo Bungo

KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH SITIUNG LEMBAH MALINTANG TALAMAU PASAMAN LUBUK KILANGAN PADANG BARAT PADANG UTARA NANGGALO KOTO TANGAH LUBUK SIKARAH TANJUNG HARAPAN SILUNGKANG TALAWI PADANG PANJANG BARAT PADANG PANJANG TIMUR GUGUK PANJANG GUGUK PANJANG PAYAKUMBUH BARAT PAYAKUMBUH BARAT PAYAKUMBUH SELATAN PAYAKUMBUH TIMUR PAYAKUMBUH TIMUR PAYAKUMBUH UTARA PARIAMAN TENGAH TANAH MERAH TEMBILAHAN TEMBILAHAN TEMBILAHAN HULU PANGKALAN KERINCI UKUI SIAK KAMPAR KIRI KUOK TAPUNG RAMBAH SAMO TAMBUSAI KUNTO DARUSSALAM TEBING TINGGI BARAT TEBING TINGGI BUKIT KAPUR BUKIT KAPUR MEDANG KAMPAI SUNGAI SEMBILAN DUMAI BARAT DUMAI BARAT DUMAI SELATAN DUMAI SELATAN KELILING DANAU SIULAK KAYU ARO GUNUNG TUJUH BANGKO BANGKO PAUH MERSAM MARO SEBO ULU BATIN XXIV MUARA TEMBESI MUARA BULIAN BAJUBANG PEMAYUNG JAMBI LUAR KOTA SEKERNAN MUARA SABAK TIMUR RANTAU RASAU NIPAH PANJANG BATANG ASAM TEBING TINGGI TUNGKAL ILIR BRAM ITAM RIMBO BUJANG TEBO ULU BUNGO DANI PELEPAT ILIR


PUSKESMAS PAKAN RABA SITIUNG I SUNGAI AUR TALU SUKA MENANTI LUBUK KILANGAN PADANG PASIR AIR TAWAR LAPAI LB.BUAYA TANAH GARAM TANJUNG PAKU SILUNGKANG TALAWI KEBUN SIKOLOS KOTO KATIK PERKOTAAN RASIMAH AHMAD GUGUK PANJANG PARIT RANTANG PAYOLANSEK KARAMBIA AIR TABIT TIAKAR TAROK AIR SANTOK KUALA ENOK GAJAH MADA TEMBILAHAN KOTA TEMBILAHAN HULU PANGKALAN KERINCI UKUI SIAK KAMPAR KIRI BANGKINANG BARAT TAPUNG RAMBAH TAMBUSAI KUNTO DARUSSALAM ALAI SELAT PANJANG BUKIT KAPUR BUKIT KAYU KAPUR MEDANG KAMPAI SUNGAI SEMBILAN DUMAI BARAT PURNAMA BUKIT TIMAH BUMI AYU SEMERAP SI ULAK GEDANG KERSIK TUO PELOMPEK BANGKO PEMATANG KANDIS PAUH MERSAM SUNGAI RENGAS DURIAN LUNCUK MUARA TEMBESI MUARA BULIAN PENEROKAN JEMBATAN MAS SIMPANG SEI DUREN SEKERNAN ILIR MUARA SABAK TIMUR RANTAU RASAU NIPAH PANJANG SUBAN PURWODADI KUALA TUNGKAL II SUNGAI SAREN RIMBO BUJANG II PULAU TEMIANG MUARA BUNGO II KUAMANG KUNING I

62

No

KODE PUSK.

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215


PROVINSI Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung

KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN

Kota Jambi JAMBI SELATAN Kota Jambi JELUTUNG Kota Jambi JAMBI TIMUR Kota Sungai Penuh TANAH KAMPUNG Kota Sungai Penuh KUMUN DEBAI Kota Sungai Penuh SUNGAI PENUH Kota Sungai Penuh SUNGAI PENUH Ogan Komering Ulu SOSOH BUAY RAYAP Ogan Komering Ulu LUBUK BATANG Ogan Komering Ulu BATU RAJA TIMUR Ogan Komering Ulu BATU RAJA BARAT Musi Rawas SUMBER HARTA Musi Rawas TUGUMULYO Musi Rawas MUARA BELITI Musi Banyuasin SUNGAI KERUH Musi Banyuasin SEKAYU ABAB Penukal Abab Lematang Ilir PENUKAL UTARA Penukal Abab Lematang Ilir ILIR BARAT II Kota Palembang KERTAPATI Kota Palembang PLAJU Kota Palembang ILIR BARAT I Kota Palembang ILIR BARAT I Kota Palembang BUKIT KECIL Kota Palembang ILIR TIMUR I Kota Palembang ILIR TIMUR II Kota Palembang SEMATANG BORANG Kota Palembang SUKARAMI Kota Palembang ALANG ALANG LEBAR Kota Palembang PRABUMULIH TIMUR Kota Prabumulih PRABUMULIH BARAT Kota Prabumulih PRABUMULIH BARAT Kota Prabumulih LUBUK LINGGAU BARAT II Kota Lubuk Linggau LUBUK LINGGAU TIMUR II Kota Lubuk Linggau Bengkulu Selatan PASAR MANNA Bengkulu Selatan SEGINIM ARGA MAKMUR Bengkulu Utara GIRI MULYA Bengkulu Utara PADANG JAYA Bengkulu Utara KETAHUN Bengkulu Utara Kaur TANJUNG KEMUNING Kaur KAUR UTARA Seluma TALO Seluma SUKARAJA Muko-Muko PENARIK Muko-Muko AIR DIKIT LEBONG SELATAN Lebong BINGIN KUNING Lebong PELABAI Lebong Kepahiang TEBAT KARAI Kepahiang UJAN MAS Kepahiang MERIGI TALANG EMPAT Bengkulu Tengah TALANG EMPAT Bengkulu Tengah KARANG TINGGI Bengkulu Tengah Kota Bengkulu RATU AGUNG Kota Bengkulu RATU AGUNG Kota Bengkulu TELUK SEGARA Kota Bengkulu SUNGAI SERUT Lampung Barat BATU BRAK Lampung Barat WAY TENONG Tanggamus KOTA AGUNG Tanggamus TALANG PADANG Tanggamus GISTING NATAR Lampung Selatan JATI AGUNG Lampung Selatan TANJUNG SARI Lampung Selatan KATIBUNG Lampung Selatan MERBAU MATARAM Lampung Selatan SIDOMULYO Lampung Selatan PENENGAHAN Lampung Selatan Lampung Timur METRO KIBANG Lampung Timur BATANGHARI Lampung Timur SEKAMPUNG Lampung Timur SEKAMPUNG UDIK


PUSKESMAS PAKUAN BARU SIMPANG KAWAT TANJUNG PINANG TANAH KAMPUNG KUMUN DESA GEDANG SUNGAI PENUH PENYADINGAN LUBUK BATANG KEMALA RAJA TANJUNG AGUNG SUMBER HARTA NAWANGSASI MUARA BELITI TEBING BULANG LUMPATAN ABAB AIR ITAM MAKRAYU KERTAPATI PLAJU PAKJO PADANG SELASA MERDEKA DEMPO SABOKINGKING SAKO SUKARAME ALANGALANG LEBAR PRABUMULIH TIMUR PRABUMULIH BARAT PASAR PRABUMULIH SIDOREJO TABA PASAR MANNA SEGINIM PERUMNAS AIR BINTUNAN AIR LAIS D 6 KETAHUN TANJUNG KEMUNING PADANG GUCI MASMAMBANG CAHAYA NEGERI PENARIK DUSUN BARU V KOTO TES TALANG LEAK TABA ATAS NANTI AGUNG UJAN MAS DURIAN DEPUN KEMBANG SERI TABA LAGAN UJUNG KARANG KUALA LEMPUING NUSA INDAH PASAR IKAN SUKA MERINDU BATU BRAK FAJAR BULAN KOTA AGUNG TALANG PADANG GISTING TANJUNG SARI NATAR KARANG ANYAR TANJUNG SARI KATIBUNG MERBAU MATARAM SIDOMULYO PENENGAHAN MARGOTOTO BATANGHARI SEKAMPUNG PUGUNG RAHARJO

63

No

KODE PUSK.

216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290


PROVINSI Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Belitung Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta

KABUPATEN/KOTA Lampung Timur Lampung Timur Lampung Timur Lampung Timur Lampung Timur Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Lampung Utara Lampung Utara Lampung Utara Lampung Utara Lampung Utara Way Kanan Way Kanan Way Kanan Tulang Bawang Tulang Bawang Pesawaran Pesawaran Pesawaran Pesawaran Pring Sewu Pring Sewu Pring Sewu Pring Sewu Mesuji Mesuji Mesuji Mesuji Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Barat Pesisir Barat Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Kota Metro Kota Metro Bangka Bangka Bangka Bangka Belitung Belitung Bangka Barat Bangka Barat Bangka Tengah Bangka Tengah Belitung Timur Kota Pangkal Pinang Kota Pangkal Pinang Bintan Natuna Natuna Kota Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang Jakarta Selatan Jakarta Selatan Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Pusat Jakarta Pusat Jakarta Barat

KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI BANDAR SRIBAWONO WAY JEPARA PEKALONGAN RAMAN UTARA PURBOLINGGO KALIREJO BUKIT KEMUNING KOTABUMI KOTABUMI UTARA KOTABUMI SELATAN ABUNG SELATAN SUNGKAI UTARA BARADATU REBANG TANGKAS BLAMBANGAN UMPU BANJAR AGUNG BANJAR MARGO TELUK PANDAN GEDUNG TATAAN NEGERI KATON NEGERI KATON PAGELARAN UTARA PAGELARAN PRINGSEWU BANYUMAS WAY SERDANG SIMPANG PEMATANG TANJUNG RAYA TANJUNG RAYA TULANG BAWANG TENGAH GUNUNG AGUNG NGAMBUR BENGKUNAT BUMI WARAS PANJANG KEDAMAIAN TELUK BETUNG UTARA TANJUNG KARANG PUSAT TANJUNG KARANG BARAT TANJUNG KARANG BARAT LANGKAPURA KEDATON RAJABASA TANJUNG SENANG SUKARAME METRO SELATAN METRO PUSAT MENDO BARAT MERAWANG SUNGAI LIAT BAKAM MEMBALONG TANJUNG PANDAN KELAPA JEBUS KOBA SUNGAI SELAN MANGGAR BUKIT INTAN PANGKAL BALAM GUNUNG KIJANG BUNGURAN TIMUR BUNGURAN TENGAH TANJUNGPINANG TIMUR TANJUNGPINANG BARAT PASAR MINGGU CILANDAK SETIA BUDI PASAR REBO CAKUNG MENTENG SENEN GAMBIR KEBON JERUK


PUSKESMAS LABUHAN MARINGGAI SRIBAWONO WAY JEPARA PEKALONGAN RAMAN UTARA PURBOLINGGO KALIREJO BUKIT KEMUNING KOTA BUMI I MADUKORA KOTA BUMI II KALIBALANGAN NEGARA RATU BARADATU REBANG TANGKAS BLAMBANGAN UMPU TULANG BAWANG I PENAWAR JAYA HANURA GEDONG TATAAN KALIREJO ROWOREJO FAJAR MULYA BUMI RATU PRINGSEWU BANYUMAS BUKOPOSO SIMPANG PEMATANG BRABASAN TRI KARYA MULYA MULYO ASRI SUKAJAYA NGAMBUR BENGKUNAT SUKARAJA PANJANG SATELIT SUMUR BATU SIMPUR GEDONG AIR SUSUNAN BARU SEGALA MIDER KEDATON RAJABASA INDAH WAY KANDIS SUKARAME SUMBER SARI BANTUL YOSOMULYO PETALING BATU RUSA KENANGA BAKAM MEMBALONG TANJUNG PANDAN KELAPA SEKAR BIRU KOBA SUNGAI SELAN MANGGAR AIR ITAM PANGKAL BALAM KAWAL RANAI BUNGURAN TENGAH BATU 10 TANJUNG PINANG KEC. PASAR MINGGU KEC. CILANDAK KEC. SETIA BUDI KEC. PASAR REBO KEC. CAKUNG KEC. MENTENG KEC. SENEN KEC. GAMBIR KEC. KEBON JERUK

64

No

KODE PUSK.

291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365


PROVINSI DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat

KABUPATEN/KOTA Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Utara Jakarta Utara Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Bogor Sukabumi Cianjur Cianjur Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Garut Garut Garut Garut Garut Garut Garut Garut Garut Ciamis Ciamis Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Majalengka Majalengka Majalengka Majalengka Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Purwakarta Purwakarta Purwakarta Purwakarta Purwakarta Karawang Karawang Karawang Karawang Bandung Barat Bandung Barat Bandung Barat Pangandaran Pangandaran Kota Bogor Kota Bogor Kota Bogor Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Sukabumi Kota Sukabumi Kota Sukabumi Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung

KECAMATAN TAMBORA PENJARINGAN KELAPA GADING CILINCING LEUWILIANG TAMANSARI CIGOMBONG CIAWI JONGGOL CITEUREUP BOJONG GEDE JASINGA KALAPA NUNGGAL SUKALUYU KARANGTENGAH CIKANCUNG BANJARAN SOREANG DAYEUHKOLOT CILENGKRANG CISEWU PAMEUNGPEUK PEUNDEUY CILAWU CISURUPAN TAROGONG KALER GARUT KOTA CIBATU KADUNGORA CIPAKU KAWALI BABAKAN GEBANG BEBER SUMBER SUMBER PALIMANAN WERU KEDAWUNG KLANGENAN TALAGA CIGASONG SUKAHAJI SUMBERJAYA SUMEDANG UTARA SITURAJA UJUNG JAYA CIMALAKA BUAHDUA PLERED SUKATANI PURWAKARTA PURWAKARTA BUNGURSARI KLARI CIKAMPEK CILAMAYA WETAN RENGASDENGKLOK PARONGPONG LEMBANG LEMBANG CIGUGUR PADAHERANG BOGOR SELATAN BOGOR UTARA BOGOR BARAT TANAH SEREAL BAROS LEMBURSITU WARUDOYONG GUNUNG PUYUH CIKOLE BATUNUNGGAL CIBEUNYING KIDUL SUKASARI


PUSKESMAS KEC. TAMBORA KEC. PENJARINGAN KEC. KELAPA GADING (PKC BARU) KEC. CILINCING LEUWILIANG SIRNA GALIH CIGOMBONG CIAWI JONGGOL CITEUREUP BOJONG GEDE JASINGA KELAPA NUNGGAL SUKALUYU KARANG TENGAH CIKANCUNG BANJARAN SOREANG DAYEUH KOLOT CILENGKRANG CISEWU DTP PEMEUNGPEUK DTP PEUNDEUY CILAWU DTP CISURUPAN DTP CIPANAS SILIWANGI CIBATU DTP KADUNGORA CIPAKU KAWALI BABAKAN GEBANG BEBER SUMBER WATU BELAH PALIMANAN KARANGSARI KEDAWUNG KLANGENAN TALAGA CIGASONG SUKAHAJI SUMBERJAYA KOTA KALER SITURAJA UJUNGJAYA CIMALAKA BUAH DUA PLERED SUKATANI MUNJUL JAYA PURWAKARTA BUNGURSARI KLARI CIKAMPEK CILAMAYA RENGASDENGKLOK PARONGPONG JAYAGIRI LEMBANG CIGUGUR PADAHERANG BONDONGAN BOGOR UTARA PANCASAN TANAH SAREAL BAROS CIKUNDUL BENTENG CIPELANG SUKABUMI UPT IBRAHIM ADJIE UPT PADASUKA UPT SUKA RASA

65

No

KODE PUSK.

366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440


PROVINSI Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah

KABUPATEN/KOTA Kota Cirebon Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Depok Kota Depok Kota Cimahi Kota Cimahi Kota Cimahi Cilacap Cilacap Cilacap Cilacap Cilacap Cilacap Cilacap Cilacap Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Banyumas Purbalingga Purbalingga Purbalingga Purbalingga Banjarnegara Banjarnegara Banjarnegara Banjarnegara Banjarnegara Banjarnegara Banjarnegara Banjarnegara Banjarnegara Banjarnegara Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Kebumen Purworejo Purworejo Purworejo Purworejo

KECAMATAN HARJAMUKTI PEKALIPAN PONDOKGEDE BEKASI TIMUR PANCORAN MAS CIMANGGIS CIMAHI SELATAN CIMAHI TENGAH CIMAHI UTARA DAYEUHLUHUR WANAREJA MAJENANG CIPARI GANDRUNGMANGU KESUGIHAN SAMPANG KROYA WANGON WANGON JATILAWANG RAWALO KEMRANJEN SUMPIUH SUMPIUH TAMBAK TAMBAK SOMAGEDE KALIBAGOR BANYUMAS PATIKRAJA GUMELAR PEKUNCEN CILONGOK CILONGOK KARANGLEWAS KEDUNG BANTENG BATURRADEN BATURRADEN SUMBANG KEMBARAN SOKARAJA PURWOKERTO SELATAN PURWOKERTO BARAT PURWOKERTO TIMUR PURWOKERTO TIMUR PURWOKERTO UTARA KUTASARI MREBET KARANGANYAR KERTANEGARA PURWAREJA KLAMPOK MANDIRAJA PURWANEGARA SIGALUH BANJARMANGU WANADADI PUNGGELAN PUNGGELAN KARANGKOBAR WANAYASA PETANAHAN AMBAL MIRIT ALIAN KEBUMEN KEBUMEN KEBUMEN ROWOKELE GOMBONG GOMBONG KARANGANYAR PURWODADI PURWOREJO BAYAN PITURUH


PUSKESMAS KALITANJUNG JAGASATRU PONDOK GEDE KARANG KITRI CIPAYUNG CIMANGGIS CIMAHI SELATAN CIMAHI TENGAH CIPAGERAN DAYEUH LUHUR II WANAREJA II MAJENANG I CIPARI GANDRUNG MANGU I KESUGIHAN II SAMPANG KROYA I WANGON I WANGON II JATILAWANG RAWALO KEMRANJEN II SUMPIUH I SUMPIUH II TAMBAK I TAMBAK II SOMAGEDE KALIBAGOR BANYUMAS PATIK RAJA GUMELAR PEKUNCEN CILONGOK I CILONGOK II KARANG LEWAS KEDUNG BANTENG BATURADEN I BATURADEN II SUMBANG I KEMBARAN I SOKARAJA II PURWOKERTO SELATAN PURWOKERTO BARAT PURWOKERTO TIMUR I PURWOKERTO TIMUR II PURWOKERTO UTARA II KUTASARI SERAYU LARANGAN KARANGANYAR KARANG TENGAH KLAMPOK I MANDIRAJA I PURWANEGARA I SIGALUH I BANJARMANGU I WANADADI I PUNGGELAN- I PUNGGELAN-II KARANGKOBAR 1 WANAYASA II PETANAHAN AMBAL I MIRIT ALIAN KEBUMEN I KEBUMEN II KEBUMEN III ROWOKELE GOMBONG I GOMBONG II KARANGANYAR BRAGOLAN MRANTI BAYAN PITURUH

66

No

KODE PUSK.

441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515


PROVINSI Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah

KABUPATEN/KOTA Purworejo Wonosobo Wonosobo Wonosobo Wonosobo Wonosobo Wonosobo Wonosobo Wonosobo Magelang Magelang Magelang Magelang Boyolali Boyolali Boyolali Boyolali Boyolali Boyolali Boyolali Klaten Klaten Klaten Klaten Klaten Klaten Klaten Sukoharjo Sukoharjo Sukoharjo Sukoharjo Sukoharjo Sukoharjo Wonogiri Wonogiri Wonogiri Wonogiri Wonogiri Wonogiri Wonogiri Wonogiri Wonogiri Karanganyar Karanganyar Karanganyar Karanganyar Sragen Sragen Sragen Sragen Sragen Sragen Sragen Sragen Grobogan Grobogan Grobogan Grobogan Grobogan Grobogan Grobogan Grobogan Grobogan Grobogan Grobogan Grobogan Grobogan Blora Blora Blora Blora Rembang Rembang Rembang Rembang

KECAMATAN KEMIRI KEPIL SAPURAN KALIWIRO SELOMERTO WONOSOBO WATUMALANG MOJOTENGAH GARUNG NGLUWAR MUNGKID MERTOYUDAN MERTOYUDAN SELO AMPEL BANYUDONO NOGOSARI SIMO KLEGO ANDONG GANTIWARNO KEBONARUM MANISRENGGO NGAWEN KARANGDOWO KLATEN SELATAN KLATEN UTARA WERU SUKOHARJO BENDOSARI GROGOL BAKI KARTASURA GIRITONTRO BATURETNO EROMOKO SELOGIRI WONOGIRI WONOGIRI JATIROTO PURWANTORO JATISRONO COLOMADU GONDANGREJO MOJOGEDANG JENAWI MASARAN MASARAN KEDAWUNG SAMBIREJO SAMBUNG MACAN KARANGMALANG SRAGEN SUMBERLAWANG KEDUNGJATI PENAWANGAN GEYER GABUS GROBOGAN PURWODADI BRATI KLAMBU GODONG GODONG GUBUG GUBUG TEGOWANU KEDUNGTUBAN CEPU JIKEN KOTA BLORA PAMOTAN REMBANG KRAGAN KRAGAN


PUSKESMAS KEMIRI KEPIL I SAPURAN KALIWIRO SELOMERTO WONOSOBO I WATUMALANG MOJOTENGAH GARUNG NGLUWAR MUNGKID MERTOYUDAN I KOTA MUNGKID SELO AMPEL I BANYUDONO II NOGOSARI SIMO KLEGO I ANDONG GANTIWARNO KEBONARUM MANISRENGGO NGAWEN KARANGDOWO KLATEN SELATAN KLATEN UTARA WERU SUKOHARJO BENDOSARI GROGOL BAKI KARTASURA GIRITONTRO BATURETNO I EROMOKO I SELOGIRI WONOGIRI I WONOGIRI II JATIROTO PURWANTORO I JATISRONO I COLOMADU I GONDANGREJO MOJOGEDANG I JENAWI MASARAN II MASARAN I KEDAWUNG II SAMBIREJO SEMBUNG MACAN II KARANG MALANG SRAGEN SUMBERLAWANG KEDUNGJATI PENAWANGAN I GEYER I GABUS I GROBOGAN PURWODADI I BRATI KLAMBU GODONG I GODONG II GUBUG I GUBUG II TEGOWANU KEDUNG TUBAN CEPU JIKEN BLORA PAMOTAN REMBANG I KRAGAN I KRAGAN II

67

No

KODE PUSK.

516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590


PROVINSI Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah

KABUPATEN/KOTA Rembang Rembang Pati Pati Pati Pati Pati Pati Pati Pati Kudus Kudus Kudus Kudus Kudus Jepara Jepara Jepara Jepara Jepara Jepara Jepara Jepara Jepara Demak Demak Demak Demak Demak Demak Demak Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung Temanggung Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Kendal Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Pekalongan Pekalongan Pekalongan

KECAMATAN SLUKE LASEM WINONG JUWANA PATI MARGOREJO GEMBONG WEDARIJAKSA CLUWAK DUKUHSETI KALIWUNGU MEJOBO JEKULO GEBOG DAWE KEDUNG KALINYAMATAN MAYONG TAHUNAN JEPARA MLONGGO BANGSRI KELING KELING KARANGAWEN SAYUNG KARANG TENGAH DEMPET KEBONAGUNG KARANGANYAR MIJEN TENGARAN SUSUKAN SURUH SUMOWONO UNGARAN BARAT UNGARAN BARAT PARAKAN BULU TEMANGGUNG TLOGOMULYO SELOPAMPANG KRANGGAN KRANGGAN KALORAN KALORAN JUMO GEMAWANG CANDIROTO BEJEN WONOBOYO SUKOREJO PATEAN SINGOROJO LIMBANGAN BOJA KALIWUNGU PEGANDON GEMUH CEPIRING PATEBON KOTA KENDAL KOTA KENDAL BANDAR BLADO BAWANG GRINGSING BANYUPUTIH SUBAH KANDEMAN BATANG BATANG SIWALAN BOJONG TIRTO


PUSKESMAS SLUKE LASEM WINONG I JUWANA PATI I MARGOREJO GEMBONG WEDARIJAKSA I CLUWAK DUKUHSETI SIDOREKSO JEPANG JEKULO GRIBIG REJOSARI KEDUNG II KALINYAMATAN MAYONG II TAHUNAN JEPARA MLONGGO BANGSRI I KELING I KELING II KARANGAWEN I SAYUNG I KARANG TENGAH DEMPET KEBONAGUNG KARANGANYAR I MIJEN I TENGARAN SUSUKAN SURUH SUMOWONO LEREP UNGARAN TRAJI BULU DHARMARINI TLOGOMULYO SELOPAMPANG KRANGGAN PARE KALORAN TEPUSEN JUMO GEMAWANG CANDIROTO BEJEN WONOBOYO SUKOREJO I PATEAN SINGOROJO I LIMBANGAN BOJA I KALIWUNGU PEGANDON GEMUH I CEPIRING PATEBON I KENDAL I KENDAL II BANDAR I BLADO I BAWANG GRINGSING II BANYUPUTIH SUBAH KANDEMAN BATANG I BATANG II SIWALAN BOJONG I TIRTO I

68

No

KODE PUSK.

591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665


PROVINSI Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta

KABUPATEN/KOTA Pekalongan Pemalang Pemalang Tegal Tegal Tegal Tegal Tegal Tegal Tegal Tegal Tegal Tegal Tegal Tegal Tegal Tegal Kota Magelang Kota Magelang Kota Magelang Kota Magelang Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Semarang Kota Semarang Kota Semarang Kota Semarang Kota Semarang Kota Semarang Kota Semarang Kota Semarang Kota Semarang Kota Semarang Kota Semarang Kota Semarang Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Pekalongan Kota Pekalongan Kota Pekalongan Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Tegal Kota Tegal Kota Tegal Kota Tegal Kota Tegal Kota Tegal Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo Kulon Progo

KECAMATAN WIRADESA WARUNGPRING PEMALANG MARGASARI BUMIJAWA BOJONG BALAPULANG JATINEGARA PANGKAH PANGKAH SLAWI DUKUHWARU ADIWERNA DUKUHTURI TALANG TARUB KRAMAT MAGELANG SELATAN MAGELANG SELATAN MAGELANG TENGAH MAGELANG UTARA LAWEYAN SERENGAN SERENGAN PASAR KLIWON PASAR KLIWON JEBRES JEBRES JEBRES BANJARSARI BANJARSARI ARGOMULYO ARGOMULYO TINGKIR SIDOMUKTI SIDOMUKTI SIDOREJO MIJEN GUNUNG PATI BANYUMANIK GAJAH MUNGKUR SEMARANG SELATAN TEMBALANG PEDURUNGAN GENUK SEMARANG TIMUR SEMARANG TIMUR SEMARANG UTARA TUGU NGALIYAN PEKALONGAN BARAT PEKALONGAN SELATAN PEKALONGAN UTARA PEKALONGAN UTARA PEKALONGAN UTARA TEGAL SELATAN TEGAL SELATAN TEGAL TIMUR TEGAL TIMUR TEGAL BARAT MARGADANA MARGADANA TEMON WATES PANJATAN PANJATAN GALUR GALUR SENTOLO SENTOLO PENGASIH PENGASIH KOKAP GIRIMULYO NANGGULAN


PUSKESMAS WIRADESA WARUNGPRING MULYOHARJO KESAMBI BUMIJAWA DANASARI KALIBAKUNG JATINEGARA PANGKAH PENUSUPAN SLAWI DUKUHWARU ADIWERNA DUKUHTURI TALANG KESAMIRAN BANGUN GALIH MAGELANG SELATAN JURANG OMBO KERKOPAN MAGELANG UTARA PAJANG KRATONAN JAYENGAN GAJAHAN SANGKRAH SIBELA NGORESAN PUCANGSAWIT NUSUKAN SETABELAN CEBONGAN TEGALREJO SIDOREJO KIDUL MANGUNSARI KALICACING SIDOREJO LOR MIJEN GUNUNG PATI SRONDOL PEGANDAN PANDANARAN KEDUNG MUNDU TELOGOSARI KULON BANGET AYU HALMAHERA KARANG DORO BULU LOR MANGKANG TAMBAK AJI BENDAN JENGGOT KUSUMA BANGSA KRAPYAK KIDUL DUKUH TEGAL SELATAN BANDUNG TEGAL TIMUR SLEROK DEBONG LOR MARGADANA KALIGANGSA TEMON I WATES PANJATAN I PANJATAN II GALUR II GALUR I SENTOLO I SENTOLO II PENGASIH I PENGASIH II KOKAP II GIRIMULYO I NANGGULAN

69

No

KODE PUSK.

666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740


PROVINSI DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta DI Yogyakarta Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

KABUPATEN/KOTA Kulon Progo Kulon Progo Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Gunung Kidul Gunung Kidul Gunung Kidul Gunung Kidul Gunung Kidul Gunung Kidul Gunung Kidul Gunung Kidul Gunung Kidul Gunung Kidul Gunung Kidul Gunung Kidul Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Pacitan Pacitan Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Ponorogo Trenggalek

KECAMATAN KALIBAWANG SAMIGALUH SRANDAKAN SANDEN PUNDONG BAMBANG LIPURO PANDAK PANDAK BANTUL JETIS JETIS IMOGIRI PLERET PIYUNGAN BANGUNTAPAN KASIHAN PAJANGAN PANGGANG PANGGANG PURWOSARI RONGKOP SEMANU PONJONG KARANGMOJO WONOSARI PATUK NGLIPAR NGAWEN SEMIN MOYUDAN MINGGIR SEYEGAN GODEAN GODEAN GAMPING GAMPING MLATI MLATI DEPOK DEPOK DEPOK BERBAH PRAMBANAN KALASAN NGEMPLAK NGEMPLAK NGAGLIK NGAGLIK SLEMAN TEMPEL TEMPEL TURI PAKEM CANGKRINGAN MANTRIJERON MERGANGSAN UMBULHARJO UMBULHARJO KOTAGEDE GONDOKUSUMAN DANUREJAN DANUREJAN GONDOMANAN WIROBRAJAN GEDONG TENGEN JETIS TEGALREJO DONOROJO PACITAN BUNGKAL BADEGAN SUKOREJO PONOROGO JENANGAN DURENAN


PUSKESMAS KALIBAWANG SAMIGALUH II SRANDAKAN SANDEN PUNDONG BAMBANG LIPURO PANDAK I PANDAK II BANTUL I JETIS I JETIS II IMOGIRI I PLERET PIYUNGAN BANGUNTAPAN II KASIHAN PAJANGAN PANGGANG II PANGGANG I PURWOSARI RONGKOP SEMANU I PONJONG I KARANGMOJO II WONOSARI I PATUK I NGLIPAR I NGAWEN II SEMIN I MOYUDAN MINGGIR SEYEGAN GODEAN I GODEAN II GAMPING I GAMPING II MLATI II MLATI I DEPOK I DEPOK II DEPOK III BERBAH PRAMBANAN KALASAN NGEMPLAK II NGEMPLAK I NGAGLIK I NGAGLIK II SLEMAN TEMPEL I TEMPEL II TURI PAKEM CANGKRINGAN MANTRIJERON MERGANGSAN UMBUL HARJO I UMBUL HARJO II KOTA GEDE I GONDO KUSUMAN I DANUREJAN I DANUREJAN II GONDOMANAN WIROBRAJAN GEDONG TENGEN JETIS TEGAL REJO DONOROJO TANJUNGSARI BUNGKAL BADEGAN SUKOREJO PONOROGO SELATAN JENANGAN BARUHARJO

70

No

KODE PUSK.

741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815


PROVINSI Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur

KABUPATEN/KOTA Trenggalek Blitar Blitar Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Kediri Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Malang Lumajang Lumajang Lumajang Lumajang Lumajang Lumajang Lumajang Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Jember Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Banyuwangi Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Bondowoso Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo Situbondo

KECAMATAN POGALAN SRENGAT WONODADI SEMEN RINGINREJO KANDAT WATES GURAH GURAH KANDANGAN PURWOASRI PAGU BANYAKAN DONOMULYO DAMPIT TIRTO YUDO TUREN GONDANGLEGI KEPANJEN SUMBER PUCUNG PAKISAJI TUMPANG PAKIS LAWANG SINGOSARI DAU PUJON KASEMBON TEMPURSARI TEMPEH LUMAJANG YOSOWILANGUN RANDUAGUNG KEDUNGJAJANG KLAKAH KENCONG GUMUK MAS PUGER AMBULU AJUNG TANGGUL BANGSALSARI LEDOKOMBO SUMBERJAMBE KALIWATES SUMBERSARI PURWOHARJO CLURING TEGALSARI GENTENG KABAT SEMPU BANYUWANGI BANYUWANGI GIRI WONGSOREJO MAESAN GRUJUGAN TAMANAN TLOGOSARI TAPEN TAPEN BONDOWOSO CURAH DAMI TAMAN KROCOK SEMPOL CERMEE BANYUGLUGUR BESUKI SUBOH MLANDINGAN KENDIT PANARUKAN SITUBONDO MANGARAN


PUSKESMAS POGALAN SRENGAT WONODADI SEMEN SAMBI BLABAK SIDOMULYO GURAH ADAN-ADAN KANDANGAN SUMBERJO PAGU TIRON DONOMULYO DAMPIT TIRTOYUDO TUREN GONDANGLEGI KEPANJEN SUMBERPUCUNG PAKISAJI TUMPANG PAKIS LAWANG SINGOSARI DAU PUJON KASEMBON TEMPURSARI GESANG ROGOTRUNAN YOSOWILANGUN RANDUAGUNG KEDUNGJAJANG KLAKAH KENCONG GUMUKMAS PUGER AMBULU AJUNG TANGGUL BANGSALSARI LEDOKOMBO SUMBERJAMBE KALIWATES SUMBERSARI PURWOHARJO BENCULUK TEGALSARI GENTENG KULON KABAT SEMPU SOBO KERTOSARI MOJOPANGGUNG WONGSOREJO MAESAN GRUJUGAN TAMANAN TLOGOSARI TAPEN WONOSARI NANGKAAN CURAHDAMI TAMAN KROCOK SEMPOL CERMEE BANYUGLUGUR BESUKI SUBOH MLANDINGAN KENDIT PANARUKAN SITUBONDO MANGARAN

71

No

KODE PUSK.

816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890



KABUPATEN/KOTA Situbondo Situbondo Situbondo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Probolinggo Pasuruan Pasuruan Pasuruan Pasuruan Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo Mojokerto Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Nganjuk Madiun Madiun Madiun Madiun Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Magetan Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Ngawi Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Tuban

KECAMATAN ARJASA JANGKAR ASEMBAGUS BANTARAN LECES TEGALSIWALAN BANYUANYAR TIRIS PAITON KRAKSAAN KREJENGAN PAJARAKAN GENDING WONOMERTO SUMBERASIH PURWODADI GEMPOL BANGIL KRATON TARIK PRAMBON PORONG JABON SUKODONO SEDATI WARU TAMAN DLANGGU BANDAR KEDUNG MULYO PERAK GUDO DIWEK BARENG WONOSALAM MOJOAGUNG SUMOBITO PETERONGAN KUDU KABUH BERBEK PACE TANJUNGANOM PRAMBON NGRONGGOT KERTOSONO PATIANROWO BARON GONDANG SUKOMORO NGANJUK BAGOR REJOSO KEBONSARI DAGANGAN GEMARANG BALEREJO TAKERAN NGUNTORONADI KAWEDANAN MAGETAN NGARIBOYO PLAOSAN PANEKAN MAOSPATI NGRAMBE GENENG KWADUNGAN KARANGJATI PADAS MANTINGAN NGRAHO SUGIHWARAS KANOR BALEN SENORI


PUSKESMAS ARJASA JANGKAR ASEMBAGUS BANTARAN LECES TEGALSIWALAN BANYUANYAR RANUGEDANG PAITON KRAKSAAN KREJENGAN PAJARAKAN GENDING WONOMERTO SUMBERASIH PURWODADI GEMPOL BANGIL NGEMPIT TARIK PRAMBON PORONG JABON SUKODONO SEDATI WARU TAMAN KUTOREJO BANDAR KEDUNG MULYO PERAK BLIMBING GUDO CUKIR BARENG WONOSALAM MOJOAGUNG SUMOBITO PETERONGAN TAPEN KABUH BERBEK PACE TANJUNGANOM PRAMBON NGRONGGOT KERTOSONO PATIANROWO BARON GONDANG SUKOMORO NGANJUK BAGOR REJOSO GANTRUNG JETIS GEMARANG BALEREJO TAKERAN GORANG GARENG TAJI KAWEDANAN CANDIREJO NGARIBOYO PLAOSAN PANEKAN NGUJUNG NGRAMBE GENENG KWADUNGAN KARANGJATI PADAS MANTINGAN NGRAHO SUGIHWARAS KANOR BALEN SENORI

72

No

KODE PUSK.

891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965



KABUPATEN/KOTA Tuban Tuban Tuban Tuban Lamongan Lamongan Lamongan Lamongan Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Gresik Bangkalan Bangkalan Bangkalan Bangkalan Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Sampang Pamekasan Pamekasan Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Sumenep Kota Kediri Kota Kediri Kota Kediri Kota Kediri Kota Kediri Kota Malang Kota Malang Kota Malang Kota Malang Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Madiun Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya

KECAMATAN SOKO TUBAN JENU BANCAR KEMBANGBAHU KEDUNGPRING KARANGBINANGUN BRONDONG CERME BENJENG BALONGPANGGANG DUDUKSAMPEYAN KEBOMAS KEBOMAS GRESIK GRESIK GRESIK MANYAR BUNGAH BLEGA BANGKALAN AROSBAYA KLAMPIS TORJUN SAMPANG SAMPANG CAMPLONG CAMPLONG OMBEN JRENGIK TAMBELANGAN BANYUATES SOKOBANAH PROPPO PALENGAAN TALANGO KOTA SUMENEP GULUK GULUK PASONGSONGAN DASUK MOJOROTO KOTA KEDIRI KOTA KEDIRI PESANTREN PESANTREN SUKUN KLOJEN BLIMBING LOWOKWARU GADINGREJO PRAJURIT KULON PRAJURIT KULON MAGERSARI MAGERSARI MAGERSARI MANGU HARJO MANGU HARJO TAMAN TAMAN KARTOHARJO KARTOHARJO GAYUNGAN TENGGILIS MEJOYO GUNUNG ANYAR RUNGKUT SUKOLILO GUBENG WONOKROMO WONOKROMO DUKUH PAKIS LAKARSANTRI TANDES SUKO MANUNGGAL SUKO MANUNGGAL SAWAHAN


PUSKESMAS SOKO TUBAN JENU BANCAR KEMBANGBAHU KEDUNGPRING KARANGBINANGUN BRONDONG CERME BENJENG BALONGPANGGANG DUDUK SAMPEYAN KEBOMAS GENDING ALUN-ALUN NELAYAN INDUSTRI SUKOMULYO BUNGAH BLEGA BANGKALAN AROSBAYA KLAMPIS TORJUN KAMONING BANYUANYAR CAMPLONG TANJUNG OMBEN JRENGIK TAMBELANGAN BRINGKONING BATULENGER PROPPO PALENGAAN TALANGO PAMOLOKAN GULUK-GULUK PASONGSONGAN DASUK SUKORAME KOTA WIL SELATAN KOTA WIL UTARA PESANTREN I PESANTREN II JANTI BARENG PANDANWANGI DINOYO KARANGKETUG BLOOTO MENTIKAN KEDUNDUNG GEDONGAN WATES MANGUHARJO PATIHAN BANJAREJO DEMANGAN TAWANGREJO ORO-ORO OMBO GAYUNGAN TENGGILIS GUNUNG ANYAR MEDOKAN AYU KEPUTIH PUCANG SEWU JAGIR WONOKROMO DUKUH KUPANG JERUK BALONGSARI TANJUNGSARI SIMOMULYO SAWAHAN

73

No

KODE PUSK.

966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040


PROVINSI Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali Bali

KABUPATEN/KOTA Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Kota Surabaya Lebak Lebak Tangerang Tangerang Tangerang Tangerang Tangerang Tangerang Serang Serang Serang Serang Serang Serang Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Cilegon Kota Serang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Jembrana Tabanan Tabanan Tabanan Tabanan Badung Gianyar Gianyar Gianyar Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung Bangli Bangli Karang Asem Karang Asem Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar Kota Denpasar

KECAMATAN SAWAHAN KENJERAN SIMOKERTO SEMAMPIR KREMBANGAN BENOWO CIBADAK RANGKASBITUNG CURUG KELAPA DUA PASARKEMIS BALARAJA RAJEG SEPATAN PADARINCANG BAROS ANYAR KRAMATWATU CIRUAS PONTANG CILEDUG CIPONDOH PINANG PINANG TANGERANG KARAWACI CIBODAS CIBODAS PERIUK BATUCEPER NEGLASARI CITANGKIL PULOMERAK CURUG SERANG SERPONG PAMULANG CIPUTAT CIPUTAT CIPUTAT TIMUR PONDOK AREN SERPONG UTARA MELAYA NEGARA NEGARA JEMBRANA JEMBRANA MENDOYO PEKUTATAN PEKUTATAN KERAMBITAN KEDIRI BATURITI PENEBEL MENGWI SUKAWATI BLAHBATUH UBUD NUSAPENIDA BANJARANGKAN KLUNGKUNG DAWAN SUSUT KINTAMANI RENDANG KARANGASEM GEROKGAK BANJAR BULELENG SAWAN TEJAKULA DENPASAR SELATAN DENPASAR TIMUR DENPASAR BARAT DENPASAR UTARA


PUSKESMAS PUTAT JAYA TANAH KALIKEDINDING TAMBAKREJO PEGIRIAN DUPAK SEMEMI MANDALA RANGKAS BITUNG JALAN KUTAI KELAPA DUA SINDANG JAYA BALARAJA RAJEG SEPATAN PADARINCANG BAROS ANYAR KRAMAT WATU CIRUAS PONTANG CILEDUG CIPONDOH KUNCIRAN PANUNGGANGAN SUKASARI KARAWACI BARU CIBODASARI JATIUWUNG PERIUK JAYA BATU CEPER NEGLASARI CITANGKIL PULO MERAK CURUG SERANG KOTA RAWA BUNTU BENDA BARU KAMPUNG SAWAH JOMBANG RENGAS PONDOK AREN PONDOK JAGUNG I MELAYA II NEGARA I NEGARA II JEMBRANA I JEMBRANA II MENDOYO I PEKUTATAN II PEKUTATAN KERAMBITAN II KEDIRI I BATURITI I PENEBEL I MENGWI II SUKAWATI II BLAHBATUH II UBUD I NUSA PENIDA I BANJARANGKAN I KLUNGKUNG I DAWAN II SUSUT II KINTAMANI I RENDANG KARANGASEM I GEROGAK I BANJAR II BULELENG III SAWAN I TEJAKULA II DENPASAR SELATAN IV DENPASAR TIMUR I DENPASAR BARAT II DENPASAR UTARA III

74

No

KODE PUSK.

1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115

P5201010101 P5201020101 P5201030201 P5201040101 P5201040202 P5201041201 P5201050101 P5201050202 P5201060101 P5201061201 P5203071102 P5203090101 P5203090102 p5204080202 P5204140101 P5205020202 P5206010101 P5206020101 P5207030101 P5207050101 P5208010201 P5208030101 P5271010202 P5271010203 P5271011101 P5271021201 P5271030101 P5271031101 P5272011201 P5301050201 P5301072201 P5302010101 P5302040101 P5302052101 P5302080101 P5305010101 P5305020201 P5305021101 P5305025201 P5305030101 P5305040101 P5305050101 P5305060101 P5309010101 P5309031102 P5309040101 P5309060101 P5309070101 P5310063201 P5310071101 P5311010101 P5311020102 P5311052101 P5311060101 P5312010101 P5312012201 P5312011201 P5312020201 P5312020202 P5312030201 P5312031201 P5312070201 P5312071101 P5312080101 P5312081201 P5312082201 P5313123202 P5315011201 P5315030101 P5315040101 P5317010101 P5317050101 P5317070201 P5317080101 P6101010201

PROVINSI Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

KABUPATEN/KOTA Lombok Barat Lombok Barat Lombok Barat Lombok Barat Lombok Barat Lombok Barat Lombok Barat Lombok Barat Lombok Barat Lombok Barat Lombok Timur Lombok Timur Lombok Timur Sumbawa Sumbawa Dompu Bima Bima Sumbawa Barat Sumbawa Barat Lombok Utara Lombok Utara Kota Mataram Kota Mataram Kota Mataram Kota Mataram Kota Mataram Kota Mataram Kota Bima Sumba Barat Sumba Barat Sumba Timur Sumba Timur Sumba Timur Sumba Timur Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Timor Tengah Utara Flores Timur Flores Timur Flores Timur Flores Timur Flores Timur Sikka Sikka Ende Ende Ende Ende Ngada Ngada Ngada Ngada Ngada Ngada Ngada Ngada Ngada Ngada Ngada Ngada Manggarai Manggarai Barat Manggarai Barat Manggarai Barat Sumba Barat Daya Sumba Barat Daya Sumba Barat Daya Sumba Barat Daya Sambas

KECAMATAN SEKOTONG GERUNG LABU API KEDIRI KEDIRI KURIPAN NARMADA NARMADA GUNUNG SARI BATU LAYAR LABUHAN HAJI AIKMEL AIKMEL SUMBAWA EMPANG DOMPU MONTA BOLO TALIWANG SETELUK PEMENANG GANGGA AMPENAN AMPENAN SEKARBELA SELAPARANG CAKRANEGARA SANDUBAYA MPUNDA SUMBA BARAT SUMBA BARAT LEWA PAHUNGA LODU UMALULU HAHARU MIOMAFFO BARAT MIOMAFFO TIMUR NOEMUTI BIKOMI UTARA KOTA KEFAMENANU INSANA BIBOKI SELATAN BIBOKI UTARA WULANGGITANG ILE MANDIRI SOLOR BARAT ADONARA BARAT ADONARA TIMUR NELLE MAGEPANDA NANGAPANDA ENDE LIO TIMUR MAUROLE AIMERE INERIE JEREBUU BAJAWA BAJAWA GOLEWA GOLEWA SELATAN BAJAWA UTARA SOA RIUNG RIUNG BARAT WOLOMEZE RAHONG UTARA BOLENG LEMBOR KUWUS KODI BANGEDO WEWEWA BARAT WEWEWA UTARA LOURA SELAKAU


PUSKESMAS SEKOTONG GERUNG LABU API KEDIRI BANYUMULEK KURIPAN NARMADA SEDAU GUNUNG SARI MENINTING KORLEKO AIKMEL LENEK UNIT II SUMBAWA EMPANG DOMPU KOTA MONTA BOLO TALIWANG SETELUK PEMENANG GANGGA KARANG PULE PEJERUK TANJUNG KARANG MATARAM KARANG TALIWANG CAKRANEGARA MPUDA TANARARA MALATA LEWA MANGILI MELOLO RAMBANGARU EBAN NUNPENE NOEMUTI NAPAN SASI OELOLOK MANUFUI LURASIK BORU OKA RITAEBANG WAIWADAN WAIWERANG NELLE MAGEPANDA NANGA PANDA RIA RAJA WATUNESO MAUROLE AIMERE INERIE WATUMANU KOTA SURISINA KOELODA LADJA WATU KAPU WAEPANA RIUNG MARONGGELA NATA RANDANG WANGKO TERANG WAE NAKENG GOLO WELU WALANDIMU WAIMANGURA PALLA RADA MATA SELAKAU

75

No

KODE PUSK.

1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190


PROVINSI Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan

KABUPATEN/KOTA Bengkayang Bengkayang Landak Landak Sanggau Sanggau Ketapang Sintang Sintang Sintang Sintang Kapuas Hulu Kapuas Hulu Kapuas Hulu Kapuas Hulu Kapuas Hulu Kapuas Hulu Kayong Utara Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kubu Raya Kota Pontianak Kota Pontianak Kota Pontianak Kota Pontianak Kota Pontianak Kota Pontianak Kota Singkawang Kotawaringin Barat Kotawaringin Barat Kotawaringin Barat Kotawaringin Barat Kotawaringin Barat Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Kotawaringin Timur Kapuas Kapuas Kapuas Barito Selatan Barito Selatan Tanah Laut Tanah Laut Tanah Laut Banjar Banjar Banjar Banjar Banjar Barito Kuala Barito Kuala Barito Kuala Barito Kuala Barito Kuala Barito Kuala Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Utara Hulu Sungai Utara Hulu Sungai Utara Tabalong Tabalong Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin

KECAMATAN SUNGAI RAYA JAGOI BABANG MANDOR MEMPAWAH HULU SEKAYAM ENTIKONG DELTA PAWAN TEMPUNAK SUNGAI TEBELIAN SINTANG SINTANG HULU GURUNG PUTUSSIBAU SELATAN BUNUT HILIR PURING KENCANA BADAU PUTUSSIBAU UTARA TELUK BATANG SUNGAI KAKAP SUNGAI RAYA SUNGAI RAYA SUNGAI AMBAWANG PONTIANAK SELATAN PONTIANAK TENGGARA PONTIANAK TIMUR PONTIANAK BARAT PONTIANAK KOTA PONTIANAK UTARA SINGKAWANG UTARA ARUT SELATAN ARUT SELATAN ARUT SELATAN KUMAI PANGKALAN LADA ARUT UTARA MENTAYA HILIR UTARA BAAMANG SELAT SELAT SELAT DUSUN SELATAN GUNUNG BINTANG AWAI BATI - BATI PELAIHARI JORONG GAMBUT KERTAK HANYAR MARTAPURA PENGARON SIMPANG EMPAT MEKAR SARI ANJIR PASAR ANJIR MUARA ALALAK MANDASTANA MARABAHAN KANDANGAN DAHA UTARA DANAU PANGGANG AMUNTAI SELATAN AMUNTAI TENGAH TANJUNG MURUNG PUDAK BANJARMASIN SELATAN BANJARMASIN SELATAN BANJARMASIN TIMUR BANJARMASIN TIMUR BANJARMASIN TIMUR BANJARMASIN BARAT BANJARMASIN BARAT BANJARMASIN TENGAH BANJARMASIN TENGAH BANJARMASIN TENGAH BANJARMASIN TENGAH BANJARMASIN UTARA


PUSKESMAS SUNGAI DURI JAGOI BABANG MANDOR KARANGAN BALAI KARANGAN ENTIKONG MULIA BARU TEMPUNAK PANDAN TANJUNG PURI DARA JUANTI HULU GURUNG KEDAMIN BUNUT HILIR PURING KENCANA BADAU PUTUSSIBAU TELUK BATANG KAKAP SUNGAI DURIAN SUNGAI RAYA DALAM LINGGA GANG SEHAT KAMPUNG BANGKA SAIGON PERUMNAS I KAMPUNG BALI SIANTAN HILIR SINGKAWANG UTARA ARUT SELATAN MENDAWAI MADUREJO TELUK BOGAM PANGKALAN LADA ARUT UTARA BAGENDANG BAAMANG - II SELAT MELATI PULAU TELO BUNTOK PATAS I BATI BATI PELAIHARI ASAM ASAM GAMBUT KERTAK HANYAR MARTAPURA 1 PENGARON SIMPANG EMPAT 2 MEKARSARI ANJIR PASAR ANJIR MUARA BERANGAS MANDASTANA MARABAHAN KANDANGAN NEGARA DANAU PANGGANG AMUNTAI SELATAN SUNGAI KARIAS HIKUN MURUNG PUDAK PEKAUMAN PEMURUS DALAM CEMPAKA PUTIH 9 NOPEMBER KARANG MEKAR TELUK TIRAM PELAMBUAN SEI MESA GADANG HANYAR CEMPAKA TELUK DALAM SEI JINGAH

76

No

KODE PUSK.

1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265


PROVINSI Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara

KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN

Kota Banjarmasin BANJARMASIN UTARA Kota Banjarmasin BANJARMASIN UTARA Kota Banjar Baru LANDASAN ULIN Kota Banjar Baru LIANG ANGGANG Kota Banjar Baru BANJAR BARU UTARA Kota Banjar Baru BANJAR BARU SELATAN Paser KUARO Paser LONG IKIS SEMBOJA Kutai Kartanegara LOA KULU Kutai Kartanegara TENGGARONG Kutai Kartanegara TENGGARONG Kutai Kartanegara SEBULU Kutai Kartanegara Berau SAMBALIUNG Berau TANJUNG REDEB Berau TANJUNG REDEB Berau GUNUNG TABUR Berau TELUK BAYUR Penajam Paser Utara PENAJAM Penajam Paser Utara PENAJAM Penajam Paser Utara PENAJAM Penajam Paser Utara SEPAKU Kota Balikpapan BALIKPAPAN SELATAN Kota Balikpapan BALIKPAPAN SELATAN Kota Balikpapan BALIKPAPAN SELATAN Kota Balikpapan BALIKPAPAN SELATAN Kota Balikpapan BALIKPAPAN SELATAN Kota Balikpapan BALIKPAPAN TIMUR Kota Balikpapan BALIKPAPAN TIMUR Kota Balikpapan BALIKPAPAN TIMUR Kota Balikpapan BALIKPAPAN UTARA Kota Balikpapan BALIKPAPAN UTARA Kota Balikpapan BALIKPAPAN TENGAH Kota Balikpapan BALIKPAPAN BARAT Kota Balikpapan BALIKPAPAN BARAT Kota Balikpapan BALIKPAPAN BARAT Kota Balikpapan BALIKPAPAN BARAT Kota Samarinda PALARAN Kota Samarinda PALARAN Kota Samarinda SAMARINDA ILIR Kota Samarinda SAMARINDA SEBERANG Kota Samarinda SAMARINDA ULU Kota Samarinda SAMARINDA ULU Kota Samarinda SAMARINDA ULU Kota Samarinda SAMARINDA ULU Kota Samarinda SAMARINDA UTARA Kota Samarinda SAMARINDA UTARA BONTANG SELATAN Kota Bontang BONTANG SELATAN Kota Bontang BONTANG SELATAN Kota Bontang BONTANG UTARA Kota Bontang BONTANG UTARA Kota Bontang BONTANG BARAT Kota Bontang Bulungan PESO Bulungan TANJUNG SELOR Nunukan NUNUKAN Nunukan SEBATIK BARAT Kota Tarakan TARAKAN TIMUR Kota Tarakan TARAKAN TENGAH Kota Tarakan TARAKAN BARAT Kota Tarakan TARAKAN UTARA Kepulauan Sangihe TABUKAN TENGAH Kepulauan Sangihe MANGANITU Kepulauan Talaud SALIBABU Kepulauan Talaud MELONGUANE Minahasa Utara KEMA Bolaang Mongodow UtaraBINTAUNA Bolaang Mongodow UtaraBOLANG ITANG TIMUR Bolaang Mongodow UtaraBOLANG ITANG TIMUR Bolaang Mongodow UtaraKAIDIPANG Bolaang Mongondow Selatan PINOLOSIAN Bolaang Mongondow Timur KOTABUNAN Bolaang Mongondow Timur MODAYAG Kota Manado MALALAYANG Kota Manado MAPANGET


PUSKESMAS KAYU TANGI ALALAK SELATAN GUNTUNG PAYUNG LANDASAN ULIN SEI ULIN BANJARBARU KUARO LONG IKIS SAMBOJA LOA KULU RAPAK MAHANG LOA IPUH SEBULU II SAMBALIUNG TANJUNG REDEB KAMPUNG BUGIS GUNUNG TABUR TELUK BAYUR PENAJAM PETUNG SOTEK SEPAKU I SEPINGGAN DAMAI KLANDASAN ILIR PRAPATAN GUNUNG BAHAGIA MANGGAR TERITIP MANGGAR BARU KARANG JOANG GUNUNG SAMARINDA MEKAR SARI BARU ULU KARIANGAU BARU ILIR BARU TENGAH PALARAN TRAUMA CENTRE MAKROMAN MANGKUPALAS PASUNDAN AIR PUTIH WONOREJO KARANG ASAM LEMPAKE SEMPAJA BONTANG LESTARI BONTANG SELATAN I BONTANG SELATAN II BONTANG UTARA I BONTANG UTARA II BONTANG BARAT BUMI RAHAYU TANJUNG SELOR SEDADAP AJI KUNING GUNUNG LINGKAS SEBENGKOK KARANG REJO JUATA LAUT KUMA MANGANITU PULUTAN MELONGUANE KEMA BINTAUNA BOLAANG ITANG BOHABAK BOROKO PINOLOSIAN KOTABUNAN MODAYAG BAHU PANIKI BAWAH

77

No

KODE PUSK.

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340


Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan

Kota Manado Kota Manado Kota Tomohon Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kota Kotamobagu Donggala Donggala Donggala Donggala Donggala Toli-Toli Toli-Toli Parigi Moutong Parigi Moutong Tojo Una-Una Tojo Una-Una Morowali Utara Morowali Utara Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Kota Palu Selayar Selayar Selayar Selayar Bulukumba Bulukumba Bulukumba Bulukumba Bantaeng Jeneponto Jeneponto Jeneponto Jeneponto Jeneponto Jeneponto Jeneponto Jeneponto Takalar Takalar Takalar Gowa Gowa Gowa Gowa Gowa Gowa Sinjai Sinjai Sinjai Sinjai Maros Maros Maros Maros Pangkajene Kepulauan Pangkajene Kepulauan Pangkajene Kepulauan Pangkajene Kepulauan Barru Barru Barru Bone Bone Bone Bone Bone Bone Bone Bone Soppeng

KECAMATAN SINGKIL TUMINTING TOMOHON TENGAH TOMOHON UTARA KOTAMOBAGU SELATAN KOTAMOBAGU BARAT BANAWA BANAWA SELATAN LABUAN TANANTOVEA SINDUE BAOLAN LAMPASIO PARIGI MEPANGA AMPANA TETE AMPANA KOTA LEMBO RAYA PETASIA TATANGA ULUJADI PALU SELATAN PALU SELATAN PALU TIMUR MANTIKULORE BONTOSIKUYU BONTOSIKUYU BENTENG BONTOMANAI GANTARANG UJUNG LOE BONTOTIRO BULUKUMPA SINOA BANGKALA BARAT TAMALATEA BINAMU BINAMU TURATEA BATANG ARUNGKEKE TAROWANG MANGARA BOMBANG PATTALLASSANG POLOMBANGKENG UTARA BONTONOMPO PALLANGGA PALLANGGA BAROMBONG BONTOMARANNU TOMBOLO PAO SINJAI BORONG SINJAI TIMUR SINJAI TENGAH BULUPODDO MANDAI TURIKALE LAU TANRALILI LIUKANG TUPABBIRING BALOCCI MA'RANG SEGERI TANETE RILAU BARRU SOPPENG RIAJA BAREBBO BENGO PALAKKA AJANGALE DUA BOCCOE TANETE RIATTANG BARAT TANETE RIATTANG TANETE RIATTANG TIMUR LALABATA


PUSKESMAS KOMBOS TUMINTING MATANI KAKASKASEN MOTOBOI KECIL GOGAGOMAN DONGGALA LEMBASADA LABUAN WANI TOAYA KOTA LAMPASIO PARIGI MEPANGA TETE AMPANA TIMUR PETUMBEA MALINO SANGURARA TIPO BULILI BIROBULI SINGGANI TALISE BONTOSIKUYU BONTOSUNGGU BENTENG POLEBUNGING GATTARENG UJUNG LOE BONTO TIRO TANETE CAMPAGALOE BARANA TAMALATEA BINAMU BINAMU KOTA BONTOMATENE TOGO TOGO ARUNGKEKE TINO MANGARA BOMBANE PATTALLASSANG POLOMBANGKENG UTARA BONTONOMPO II KAMPILI PALLANGGA MONCOBALANG BONTOMARANNU TAMAONA BIJI NANGKA KAMPALA MANIMPAHOI BULUPODDO MANDAI TURIKALE LAU TANRALILI LIUKANG TUPABBIRING BALOCCI MA'RANG SEGERI PEKKAE PADONGKO MANGKOSO KADING KOPPE ULAWENG AJANGALE DUABOCCOE WATAMPONE BIRU BAJOE SEWO

78

No

KODE PUSK.

PROVINSI

1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415


Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan

KABUPATEN/KOTA Soppeng Soppeng Soppeng Soppeng Wajo Wajo Wajo Wajo Wajo Wajo Sedereng Rappang Sedereng Rappang Sedereng Rappang Sedereng Rappang Sedereng Rappang Sedereng Rappang Sedereng Rappang Sedereng Rappang Pinrang Pinrang Pinrang Pinrang Pinrang Pinrang Pinrang Enrekang Enrekang Enrekang Luwu Luwu Luwu Luwu Luwu Luwu Luwu Toraja Toraja Toraja Toraja Luwu Utara Luwu Utara Luwu Utara Luwu Utara Luwu Utara Luwu Utara Luwu Timur Luwu Timur Luwu Timur Luwu Timur Luwu Timur Luwu Timur Luwu Timur Toraja Utara Toraja Utara Toraja Utara Toraja Utara Toraja Utara Toraja Utara Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar

KECAMATAN LILI RILAU MARIO RIAWA MARIO RIAWA MARIO RIAWA SABBANG PARU TEMPE PAMMANA TANA SITOLO BELAWA MANIANG PAJO WATANG PULU BARANTI BARANTI KULO MARITENGNGAE WATANG SIDENRENG PITU RIAWA DUAPITUE LANRISANG MATTIRO BULU WATANG SAWITTO PALETEANG TIROANG CEMPA DUAMPANUA MAIWA BARAKA ANGGERAJA LAROMPONG SELATAN SULI BELOPA BELOPA UTARA BAJO PONRANG LAMASI MAKALE MAKALE SELATAN MAKALE UTARA MALIMBONG BALEPE SABBANG BAEBUNTA MALANGKE BARAT SUKAMAJU MASAMBA MAPPEDECENG ANGKONA MALILI MALILI TOWUTI NUHA WASUPONDA MANGKUTANA SESEAN SANGGALANGI NANGGALA RANTEPAO TIKALA RINDINGALO MARISO MARISO MAMAJANG TAMALATE TAMALATE RAPPOCINI RAPPOCINI MAKASSAR UJUNG PANDANG WAJO WAJO BONTOALA UJUNG TANAH TALLO PANAKKUKANG MANGGALA MANGGALA


PUSKESMAS CABENGE TANJONGE TAKALALA BATU-BATU SABBANGPARU SALEWANGENG LEMPA TANASITOLO BELAWA MANIANGPAJO LAWAWOI BARANTI MANISA KULO PANGKAJENE EMAPAGAE DONGI TANRU TEDONG LANRISANG MATIRRO BULU SALO SULILI MATIRO DECENG CEMPA LAMPA MAIWA BARAKA ANGGERAJA LAROMPONG SELATAN SULI BELOPA BARANA BAJO PONRANG LAMASI MAKALE SANDABILIK MAKALE UTARA REMBON SABBANG BAEBUNTA MALANGKE BARAT SUKAMAJU MASAMBA CENDANA PUTIH ANGKONA MALILI LAMPIA MAHALONA NUHA WASUPONDA MANGKUTANA RANTE PANGLI TOMBANG KALUA NANGGALA RANTEPAO TIKALA PANGALA DAHLIA PERTIWI MAMAJANG JONGAYA TAMALATE KASSI-KASSI MANGASA MACCINI SAWAH MAKKASAU TARAKANG ANDALAS MALIMONGAN BARU PATTINGALLOANG KALUKU BODOA BATUA ANTANG PERUMNAS TAMANGAPA

79

No

KODE PUSK.

1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479

P7371110201 P7371110202 P7371111203 P7371111205 P7372010101 P7372010102 P7372020101 P7372020102 P7372030101 P7372030102 P7373020101 P7373022201 P7373030203 P7373040201 P7373041101 P7408020101 P7471011101 P7471020101 P7472011101 P7501040201 P7501050101 P7501050102 P7501050203 P7502020101 P7502030101 P7502070201 P7502080101 P7503040101 P7503050101 P7504010202 P7504010203 P7504030101 P7504032201 P7505010101 P7505020101 P7505040101 P7505050102 P7571010202 P7571021201 P7571030102 P7601020101 P8171010202 P8171020202 P8171020207 P8171031202 P8272030201 P8272050101 P9102030101 P9103020201 P9103030101 P9104050101 P9104050202 P9105141202 P9105142201 P9106060201 P9106072201 P9107170101 P9108031201 P9111060101 P9171010201 P9171020201 P9171021201 P9403220201 P9403240201

PROVINSI Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Utara Maluku Utara Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Papua

KABUPATEN/KOTA Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Makassar Kota Pare-pare Kota Pare-pare Kota Pare-pare Kota Pare-pare Kota Pare-pare Kota Pare-pare Kota Palopo Kota Palopo Kota Palopo Kota Palopo Kota Palopo Kolaka Utara Kota Kendari Kota Kendari Kota Bau-Bau Boalemo Boalemo Boalemo Boalemo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Pohuwato Pohuwato Bone Bolango Bone Bolango Bone Bolango Bone Bolango Gorontalo Utara Gorontalo Utara Gorontalo Utara Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kota Gorontalo Kota Gorontalo Majene Kota Ambon Kota Ambon Kota Ambon Kota Ambon Kota Tidore Kepulauan Kota Tidore Kepulauan Kaimana Teluk Wondama Teluk Wondama Teluk Bintuni Teluk Bintuni Manokwari Manokwari Sorong Selatan Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Manokwari Selatan Kota Sorong Kota Sorong Kota Sorong Jayapura Jayapura

KECAMATAN BIRING KANAYA BIRING KANAYA TAMALANREA TAMALANREA BACUKIKI BACUKIKI UJUNG UJUNG SOREANG SOREANG WARA MUNGKAJANG WARA UTARA TELLUWANUA WARA BARAT LASUSUA BARUGA POASIA MURHUM TILAMUTA PAGUYAMAN PAGUYAMAN PAGUYAMAN BATUDAA TIBAWA LIMBOTO TELAGA RANDANGAN PAGUAT TAPA TAPA SUWAWA SUWAWA TIMUR ATINGGOLA KWANDANG SUMALATA TOLINGGULA KOTA BARAT KOTA TIMUR KOTA UTARA PAMBOANG NUSANIWE SIRIMAU SIRIMAU TELUK AMBON TIDORE OBA UTARA KAIMANA WONDIBOY WASIOR BINTUNI BINTUNI MANOKWARI BARAT MANOKWARI TIMUR MOSWAREN WAYER AIMAS SALAWATI UTARA ORANSBARI SORONG BARAT SORONG TIMUR SORONG UTARA SENTANI BARAT SENTANI TIMUR


PUSKESMAS SUDIANG RAYA SUDIANG TAMALANREA PACCERAKKANG LUMPUE LOMPOE LAPPADDE MADISING NA MARIO LAKESSI CEMPAE WARA MUNGKAJANG WARA UTARA KOTA MAROANGIN WARA BARAT LASUSUA LEPO-LEPO POASIA WAJO TILAMUTA PAGUYAMAN BONGO II BONGO NOL BATUDAA TIBAWA LIMBOTO TELAGA MOTOLOHU PAGUAT BULANGO SELATAN BULANGO TIMUR SUWAWA DUMBAYABULAN ATINGGOLA KWANDANG SUMALATA TOLINGGULA KOTA BARAT KOTA TIMUR KOTA UTARA PAMBOANG WAIHAONG CH.M.TIAHAHU WAIHOKA POKA SOA SIO GALALA KAIMANA WONDIBOI WASIOR BINTUNI MANIMERY SANGGENG PASIR PUTIH MOSWAREN WAYER AIMAS SAMATE ORANSBARI TANJUNG KASUARI KLASAMAN MALANU DOSAY HARAPAN

80

LAMPIRAN 4

Piagam Penghargaan Warta Yankes Edisi 02/2016 sebagai Juara ke III


81

lihat - Kemenkes

Recommend Documents