Januar i
DAFTAR ISI SAMPUL KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR GAMBAR
iii
DAFTAR TABEL
iv
BAB I
:
PENDAHULUAN
1
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI
1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU
6
STRATEGIS YANG DIHADAPI C. SISTEMATIKA BAB II
BAB III
BAB IV
:
:
:
9
PERENCANAAN KERJA
10
A. PERENCANAAN KINERJA
10
B. PERJANJIAN KINERJA
12
AKUNTABILITAS KINERJA
13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
13
B. REALISASI ANGGARAN
33
C. SUMBER DAYA LAINNYA
34
PENUTUP
39
LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
ii
DAFTAR GAMBAR
1
GAMBAR 1
Struktur Organisasi Direktorat Bina Upaya Kesehatan
3
Rujukan
2
GAMBAR 2
Peta Strategis Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan
6
Tahun 2015-2019
3
GAMBAR 3
Grafik Realisasi & Target Persentase Kab/Kota Dengan
15
Kesiapan Akses Layanan Rujukan Tahun 2015-2019
4
GAMBAR 4
Grafik Realisasi dan Target Jumlah RS Rujukan Nasional
20
Dengan RS Rujukan Regional Yang Menerapkan Integrase Data Rekam Medis 5
GAMBAR 5
Grafik Realisasi Dan Terget Presentase RS Regional Sebagai
23
Pengampu Pelayanan Telemedicine 6
GAMBAR 6
Grafik Terget Dan Realisasi Jumlah RS Pratama Yang
26
Dibangun (Kumulatif) Tahun 2015-2016 7
GAMBAR 7
National Command Center 119
30
8
GAMBAR 8
Visual WEB Badan Pengawas RS
32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015
iii
DAFTAR TABEL 1. 2.
TABEL 1 TABEL 2
Pertumbuhan RS Dalam Dua Tahun Terakhir Sasaran Program Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Sasaran Program Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2015 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 Data Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan Rumah Sakit Yang Menerapkan Integrasi Data Rekam Medis Fasyankes Pengampu dan Diampu Telemedicine Tahun 2015 Fasyankes Pengampu dan Diampu Telemedicine Tahun 2015 Kab/Kota Lokasi Pembangunan RS Pratama TA 2015 Kab/Kota Lokasi Pembangunan RS Pratama TA 2015 Realisasi Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2017 Sumber Daya Manusia Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Daya persubdirektorat tahun 2016 Sumber Manusia Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan persubdirektorat tahun 2016 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Pada Dit. Yankes Rujukan Tahun 2016 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Dit. Yankes Rujukan Tahun 20165 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Pada Dit. Yankes Rujukan Tahun 2016 Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Pada Direktorat pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
6 10
3.
TABEL 3
4.
TABEL 4
5.
TABEL 5
6.
TABEL 6
7.
TABEL 7
8.
TABEL 8
9.
TABEL 9
18. TABEL 18
Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Per Tanggal 31 Desember 2016
37
19 TABEL 19
Kondisi Sarana dan Prasarana
38
10. TABEL 10 11. TABEL 11 12. TABEL 12 13. TABEL 13 14. TABEL 14 15. TABEL 15 16 TABEL 16 17. TABEL 17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
11
12
14 16 19 22 23 25 26 33 35 35 35 36 36
iv
BAB I PENDAHULUAN A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; 5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; dan 6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas: 1. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan; 2. Subdirektorat Pelayanan Penunjang; 3. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu; 4. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit; 5. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan; 6. Subbagian Tata Usaha; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 1
Tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat sebagai berikut : 1. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan Subdirektorat
Pelayanan
Medik
dan
Keperawatan
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri atas: a. Seksi Rawat Jalan dan Gawat Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat jalan dan gawat darurat. b. Seksi Rawat Inap, Intensif, dan Bedah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat inap, intensif, dan bedah. 2. Subdirektorat Pelayanan Penunjang Subdirektorat Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang. Subdirektorat Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 2
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik. Subdirektorat Pelayanan Penunjang terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang medik. b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang non medik. 3. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu Subdirektorat
Pelayanan
Gawat
Darurat
Terpadu
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu terdiri atas: a. Seksi Pra Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 3
b. Seksi Antar Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu antar rumah sakit. 4. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Pelayanan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelayanan rujukan. b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi rumah sakit. 5. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 4
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rumah sakit pendidikan. Dalam
melaksanakan
tugas,
Subdirektorat
Rumah
Sakit
Pendidikan
menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas: a. Seksi Jejaring Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jejaring rumah sakit pendidikan. b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan. 6. Sub Bagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 5
B. ASPEK STARTEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI Pertambahan Rumah Sakit di Indonesia dalam 1 tahun (tahun 2015 sampai dengan tahun 2016) sebanyak 133 RS, atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,3 %.
Tabel 1. Jumlah Rumah Sakit Tahun 2015 dan 2016 REKAP RS Kategori
2016
RS Umum
Rs Khusus
Total
RS Umum
RS Khusus
Total
Pemerintah
803
85
888
824
86
915
Swasta Non Profit
539
167
706
542
160
702
610
286
896
696
310
1006
1,952
538
2.490
2.067
556
2.623
Kepemilikan
RS PUBLIK
2015
RS Privat TOTAL
Sumber : RS Online Tahun 2015 dan Tahun 2016
Sedangkan untuk jumlah Tempat Tidur (TT) di RS sampai saat ini sebanyak 319.559 yang terdiri dari TT Kelas VVIP sebanyak 5.625, TT Kelas VIP sebanyak 25.752, TT Kelas I sebanyak 39.623, TT Kelas II sebanyak 55.820, TT Kelas III sebanyak 119.060, TT Ruang ICU sebanyak 6.876, TT Ruang PICU sebanyak 1.392, TT Ruang NICU sebanyak 3.262, TT Ruang ICCU sebanyak 1.163, TT Ruang HCU sebanyak 3.966, TT Ruang IGD sebanyak 13.391, TT Ruang Perinatologi sebanyak 20.556, TT Ruang Operasi sebanyak 5.906, TT Ruang Bersalin sebanyak 10.959. dan TT Ruang Isolasi sebanyak 6.255. Jika dilihat dari komposisinya, jumlah TT Kelas III merupakan komposisi paling besar yaitu 37,3% dari total TT di RS.
Adapun tantangan strategis yang dihadapi oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Perlunya penguatan pelayanan kesehatan rujukan 2. Perlunya penetapan sistem regionalisasi rujukan di seluruh provinsi 3. Perlunya penetapan dan pembangunan sistem rujukan nasional 4. Tidak meratanya jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatan 5. Kapasitas manajemen rumah sakit yang tidak merata, dan belum berbasiskan sistem manajemen kinerja 6. Belum tersedianya sarana prasarana dan alkes pada RS Rujukan yang sesuai standar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
6
7. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah dan rumah sakit. 8. Kebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan rujukan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat
Pelayanan
Kesehatan Rujukan menetapkan visi: “AKSES PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN YANG TERJANGKAU DAN BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT”
Untuk mewujudkan visinya, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menjalankan misi sebagai berikut: 1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan rujukan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan 2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik.
Sasaran strategis menggambarkan rincian dan penjabaran pencapaian Visi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019, yang diperoleh dari tantangan strategis dan analisis SWOT.
Sasaran strategis Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tahun 2015-2019 adalah: 1. Terwujudnya regionalisasi sistem rujukan yang terstruktur dan berjenjang 2. Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasyankes rujukan se Indonesia 3. Terwujudnya media sosialisasi pelayanan kesehatan 4. Terwujudnya advokasi kepada Pemda dan K/L terkait 5. Terwujudnya kemitraan berjejaring 6. Terwujudnya Optimalisasi Peran UPT sebagai lembaga pembina 7. Terwujudnya organisasi dan mutu kelembagaan yang ekselen 8. Terbangunnya informasi berbasis data dan pengalaman
9. Terwujudnya sistem perencanaan karyawan dan karir yang efektif Dalam rangka pencapaian visi 2019, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan telah menetapkan suatu peta strategi yang menggambarkan hipotesis jalinan sebab akibat dari 17 sasaran strategis (yang menggambarkan arah dan prioritas strategis Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan yang diperlukan guna memampukannya dalam mencapai target kinerja yang berkelanjutan di masa yang akan datang). Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
7
Peta strategi pencapaian visi tersebut disusun dengan memperhatikan peta strategi pada Renstra Kementerian Kesehatan 2015 - 2019 dan Rencana Aksi Program (RKP) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
Gambar 2. Peta Strategis Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015 - 2019
Peta strategi disusun untuk mencapai visi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 menciptakan Akses pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Visi tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk 1 (satu) tujuan strategis (outcome), yaitu tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat dapat dicapai dengan memastikan proses-proses strategis berikut dikerjakan secara excellent yakni: mewujudkan Regionalisasi Sistem Rujukan yang Terstruktur dan Berjenjang, mewujudkan Sistem Manajemen Kinerja Fasyankes Rujukan se Indonesia,mewujudkan Media Sosilisasi Pelayanan Kesehatan, melakukan advokasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
8
Kepada Pemda dan K/L terkait, mewujudkan Kemitraan Berjenjang, mewujudkan Peran UPT Sebagai lembaga pembina. Sasaran strategis terkait upaya strategis yang harus dilakukan secara excellent dalam meningkatkan mutu kelembagaan organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah: 1. Terwujudnya Organisasi dan Mutu Kelembagaan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Excellent, 2. Terbangunnya
Informasi
Berbasis
Data
dan
Pengalaman
(Knowledge
management), 3. Terwujudnya Sistem Perencanaan Karyawan dan Karir yang Efektif. Agar sasaran-sasaran strategis terkait perspektif upaya strategis dapat dicapai secara berkelanjutan, maka sasaran strategis terkait dengan perspektif sumber daya harus diwujudkan: 1.
Sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya kinerja,
2.
Dukungan regulasi pelayanan kesehatan rujukan,
3.
Sarana prasarana alat obat dan perbekalan yang memadai,
4.
Dana pada bidang pelayanan kesehatan rujukan.
C. SISTEMATIKA Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdiri dari: Bab I
Pendahuluan A. Penjelasan Umum Organisasi B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi C. Sistematika
Bab II
Perencanaan Kinerja A. Perencanaan Kinerja B. Perjanjian Kinerja
Bab III
Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran C. Sumber Daya Lainnya
Bab IV
Penutup
Lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
9
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yang telah
ditetapkan
dengan
Keputusan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015, sasaran kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan rujukan adalah tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Indikator kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 untuk mencapai sasaran program yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari masingmasing Direktorat mengalami perubahan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Indikator Kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut: Tabel 2. Sasaran Program Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010
No 1
Sasaran Program Tersedianya Fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat
Indikator Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya
Target 2015
2016
2017
2018
2019
125
125
125
125
125
60%
70%
80%
90%
95%
14
14
14
14
14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
10
Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif)
1
1
0
0
0
94
96
97
97
97
24
34
44
54
64
Perubahan Indikator Kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut : Tabel 3. Sasaran Program Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015
No 1
Sasaran Program Tersedianya Fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat
Indikator Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif) Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan
Target 2015
2016
2017
2018
2019
60%
70%
80%
90%
95%
-
15 RS
30 RS
45 RS
60 RS
3%
6%
12 %
20%
32%
24 RS
34 RS
44 RS
54 RS
64 RS
1
1
0
0
0
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
11
B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menyusun perjanjian kinerja tahun 2015 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 20152019. Target kinerja ini menjadi komitmen bagi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk mencapainya dalam tahun 2016. Perjanjian Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:
Tabel 4. Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Sasaran
Indikator kinerja
Target 2016
1
Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan
70%
2
Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine
15 RS
Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif) Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan
34 RS
Program Tersedianya Fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau
3
oleh masyarakat 4 5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
6%
1
12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019. Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masingmasing indikator. Informasi Capaian dari masing-masing indikator berdasarkan pengukuran kinerja tersebut ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat dicapai secara optimal, selain itu informasi mengenai masing-masing indikator juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan pada tahun 2016, antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan sebagai indikator yang akan dicapai dalam Penetapan Kinerja (TAPJA) Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan merupakan indikator kinerja terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui capaian kinerja tahun 2016 per indikator sesuai dengan TAPJA Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
13
Tabel 5. Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015 dan 2016 SASARAN
INDIKATOR
STRATEGIS
KINERJA
Tersedianya
1
Fasyankes rujukan berkualitas yang dapat
2
dijangkau oleh masyarakat 3
4
5
Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif) Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan
2015
2016
T
R
T
R
%
60%
54%
70%
54%
77,1 %
-
-
15 RS
7 RS
46,7%
3%
3,6%
6%
6,4 %
105%
24 RS
22 RS
34 RS
27 RS
79,4%
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
Uraian dari capaian masing-masing indikator kinerja Renstra Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan
1. a.
Sasaran Strategis Tersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
b.
Definisi Operasional Definisi operasional yang dimaksud dengan Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan adalah Kab/Kota yang memiliki: 1) Rasio TT di RS dan Klinik Utama dibanding penduduk 1:1000 2) Memiliki RS dengan jejaring ke RS Rujukan Regional
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
14
c.
Cara Perhitungan Formula perhitungan indikator ini adalah jumlah Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan dibagi total kab/kota pada tahun tersebut dikali 100 %.
d.
Pencapaian Kinerja Target pencapaian kinerja tahun 2016 untuk indikator jumlah Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan adalah 70% Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses rujukan atau sebanyak 348 Kab/Kota dari jumlah Kab/Kota sebanyak 497 (jumlah Kab/Kota sebanyak 497 target total yang ditetapkan dalam RPJMN). Pencapaian indikator ini pada tahun 2016 ada sebanyak 266 Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan. Jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah Kab/Kota 497, maka pencapaian indikator ini sebanyak 54 %, sehingga indikator ini belum mencapai target. Jika dibandingkan dengan target sampai tahun 2019 sebanyak 95% Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan, maka masih terdapat 205 Kab/Kota yang harus dilakukan pembinaan agar memiliki kesiapan akses layanan rujukan pada akhir tahun 2019 atau realisasi baru mnecapai 56,8%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini:
Gambar 3. Grafik Realisasi dan Target Persentase Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan Tahun 2015 - 2016 100%
90% 80%
90% 80% 70% 60%
95%
70% 54%
60%
54%
Realisasi
50%
Target
40% 30% 20% 10% 0%
2015
2016
2017
2018
2019
Capai tahun 2016 sebesar 54% tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capain tahun 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
15
Tabel 6. Data Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kab/ Kota Fakfak Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambrauw Kota Sorong Majene Mamasa Mamuju Nias Tapanuli Selatan Tapanuli Utara Labuhan Batu Asahan Karo Deli Serdang Pakpak Bharat Serdang Bedagai Kota Sibolga Kota Pematang Siantar Kota Tebing Tinggi Kota Medan Kota Binjai Kota Padang Sidempuan Kota Gunungsitoli Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Bolaang Mongondow Minahasa Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaud Minahasa Selatan Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Kab/ Kota Minahasa Tenggara Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kepulauan Mentawai Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman Pasaman Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman WAKATOBI BUTON UTARA KONAWE UTARA Kolaka Timur KONAWE KEPULAUAN Kota KENDARI Kepulauan Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Sinjai Bone Maros Pangkajene Kepulauan Sidenreng Rappang Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Timur Kota Makassar
No 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Kab/ Kota Kota Pare-pare Kota Palopo Banggai Kepulauan Banggai Morowali Poso Buol Parigi Moutong Tojo Una-Una Kota Palu Pelalawan Rokan Hulu Bengkalis Kota Pekanbaru Kota Dumai Merauke Jayawijaya Jayapura Biak Numfor Mimika Boven Digoel Asmat Pegunungan Bintang Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Kota Jayapura Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timor Tengah Utara Belu Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
16
No
Kab/ Kota
No
Kab/ Kota
No
Kab/ Kota
No
Kab/ Kota
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Manggarai Sumba Tengah Kota Kupang Dompu Bima Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Simeulue Aceh Selatan Aceh Tenggara Aceh Tengah Aceh Barat Aceh Besar Pidie Bireuen Aceh Barat Daya Gayo Lues Aceh Tamiang Nagan Raya Aceh Jaya Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Subulussalam Halmahera Barat Halmahera Tengah Kepulauan Sula Halmahera Utara Halmahera Timur Kota Ternate Maluku Tenggara Barat Maluku Tengah Kepulauan Aru Seram Bagian Timur Maluku Barat Daya Kota Ambon Kota Tual
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Lampung Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Bangka Belitung Bangka Barat Belitung Timur Kota Pangkal Pinang Paser Kutai Barat Kutai Timur Berau Malinau Nunukan Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Tarakan Kota Bontang Kotawaringin Barat Barito Selatan Barito Utara Lamandau Katingan Murung Raya Kota Palangka Raya Bengkayang Ketapang Melawi Kota Pontianak Kota Singkawang Ponorogo Trenggalek Tulungagung Malang Situbondo Sidoarjo Mojokerto Jombang Gresik
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu Banyumas Purworejo Klaten Sragen Kudus Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Purwakarta Karawang Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Cimahi Batang Hari Bungo Kota Jambi Boalemo Gorontalo Pohuwato Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kulon Progo Bantul Sleman
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267
Kota Yogyakarta BENGKULU SELATAN BENGKULU UTARA MUKO-MUKO KOTA BENGKULU KOTA CILEGON KOTA TANGGERANG SELATAN Kota Tangerang JEMBRANA TABANAN KLUNGKUNG BANGLI BULELENG KOTA DENPASAR Kepulauan Seribu Jakarta Selatan Jakarta Timur Kota Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara Banjar Barito Kuala Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Utara Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar baru
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
17
e.
Permasalahan Jika dibandingkan dengan target sebanyak 70%, seharusnya ada 348 Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan. Namun saat ini pencapaiannya baru 54%, dikarenakan terdapat beberapa kendala sebagai berikut: 1) Upaya pencapaian indikator melalui kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan. 2) Dana DAK masih sedikit yang mengambil bangunan dan TT kelas III dikarenakan digunakan untuk pengembangan pelayanan unggulan di masing-masing RS. 3) Kurangnya pengawasan terhadap realisasi penggunaan anggaran DAK. 4) Belum terpenuhinya standar pelayanan, SDM, sarana prasarana dan manajemen
f.
Usul Pemecahan masalah 1) Guna mengatasi kendala, maka perlu dibentuk Tim terpadu antara tim Kemkes, Bappenas dan Kemenkeu saat musrembang daerah dan nasional guna melakukan pengawasan terhadap realisasi penggunaan anggaran. 2) Koordinasi dengan Roren terkait pemanfaatan DAK TA 2016 untuk pemenuhan kebutuhan TT 3) Upaya pemenuhan standarisasi RS Rujukan melalui peningkatan standar pelayanan, SDM, sarana prasarana dan manajemen RS. 4) Menyusun pedoman penguatan pengampuan RS Rujukan Nasional dan Regional 5) Monev RS Rujukan 6) Penguatan layanan kesehatan rujukan di RS Rujukan dilakukan melalui Pencapaian akreditasi melalui DAK non fisik dan Dekon serta Pemenuhan infrastruktur dan alkes melalui dana DAK fisik 7) Pemenuhan SDM kesehatan dengan melakukan kerjasama Pemda dan PPSDM
g.
Realisasi Anggaran Alokasi
Anggaran
Rp49.346.429.000,-
untuk
melaksanakan
dengan
realisasi
indikator
sampai
ini
dengan
sebesar sebesar
Rp45.108.374.423 atau 91,4%. Anggaran digunakan untuk memperkuat pelayanan pada rumah sakit seperti penyusunan NSPK, pembinaan layanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
18
untuk persiapan akreditasi, peningkatan kemampuan SDM melalui workshopworkshop, dan monev.
2.
Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis a.
Sasaran Strategis Tersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
b.
Definisi Operasional Definisi operasional indikator ini adalah tersedianya 60 RS Rujukan Nasional dengan RS Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis.
c.
Cara Perhitungan Jumlah RS Rujukan Nasional, Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang menjadi pengampu integrasi data rekam medis
d.
Pencapaian Kinerja Pada tahun 2016 telah berhasil dilakukan integrasi rekam medis pada 7 RS atau sebesar 46,7% dari target yaitu 15 RS Tabel 7 : Rumah Sakit yang menerapkan integrasi data rekam medis No
Nama Rumah Sakit
Keterangan
1 RSUP Wahidin Sudirohusodo
RS Rujukan Nasional
2 RSUD Labuan Baji
RS Rujukan Regional
3 RSUD Kota Makassar
RS Rujukan Regional
4 RSUD A Makassau pare Pare
RS Rujukan Regional
5 RSUD Sariwegading
RS Rujukan Regional
6 RSUD tenriawaru Bone
RS Rujukan Regional
7 RSUD Sulthan Daeng Radja
RS Rujukan Regional
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 untuk indikator jumlah rumah sakit rujukan nasional dengan rs rujukan regional yang menerapkan integrasi data rekam medis yaitu 60 RS, maka masih terdapat 45 RS yang harus dilakukan pembinaan atau realisasi baru mencapai 11,7%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
19
Gambar 4. Grafik Realisasi dan Target Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis 60 60 45
50 40
30
Realisasi
30
Target 15
20 7
10 0
2015
2016
2017
2018
2019
Dalam RPJM Tahun 2015-2018 untuk indikator jumlah rumah sakit rujukan nasional dengan rs rujukan regional yang menerapkan integrasi data rekam medis belum ditetapkan target e.
Permasalahan Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan capaian indikator tersebut, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Belum adanya pedoman integrasi rekam medis 2) Masih lemahnya teknologi informasi di RS 3) Telah ada SIRS di RS yang tidak dapat diintegrasikan Karena terkait dengan sourccat dan hak cipta dari masing-masing system yang telah terpasang.
f.
Usul Pemecahan Masalah Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan guna mengatasi kendala dalam pencapaian indikator, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Menyusun pedoman dan road map integrase data rekam medisMenyusun pedoman dan road map integrase data rekam medis 2) Berkoordinasi dengan Bagian PI terkait proses input variable rekam medik elektronik pada SIM GOS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
20
g.
Realisasi Anggaran Alokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp211.820.000 dengan realisasi sebesar Rp190.920.000,- atau sebesar 90,1% angaran tersebut diagunakan untuk penyusunan pedoman dan pertemuan koordinasi integrasi rekam medis
3.
Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine
a. Sasaran Strategis Tersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. b. Definisi Operasional Definisi Operasional dari indikator Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine adalah : 1) Terselenggaranya salah satu jenis pelayanan telemedicine
oleh RS
Pengampu dengan fasyankes yang diampu 2) Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jau melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka konsultasi diagnostik dan tatalaksana perawatan pasien antara faskes pengampu dan yang diampu. Pelayanan telemedicine yang dapat dikembangkan yaitu tele-radiologi, telekardiologi, radio-komunikasi medik (tele-conference), vidio-conference (VCom), tele-radiotherapy, tele-konsultasi. c. Cara Perhitungan RS rujukan Regional yang memberikan pelayanan (sebagai pengampu) telemedicine dibagi jumlah seluruh RS Rujukan Regional) x 100% Jumlah RS Rujukan Regional sebanyak 110 RS d. Pencapaian Kinerja Pelayanan telemedicine adalah pelayanan dengan menggunakan transmisi dari informasi medis seperti teks, citra, biosinyal, video, suara serta keahlian medis dan perawatan dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui hubungan telekomunikasi. Telemedicine meliputi tele-laboratorium, tele-kardiologi, teleradiologi, dll. bagi pasien, dan untuk pengembangan pendidikan dokter dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
21
dokter spesialis berbasis kompetensi di Indonesia Capaian indicator Presentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine tahun 2016 yaitu sebanyak 6 Rumah Sakit Pegampu atau sebesar 100 % dari target yaitu 6% dari jumlah rumah sakit rujukan regional atau sebanyak 6 RS. Jumlah fasyankes yang diampu pada tahun 2016 sebanyak 19 fasyankes.
Tabel 8 Fasyankes Pengampu dan Diampu TelemedicineTahun 2016 No 1
RS Pengampu RS Zaenoel Abidin (Rujukan Provinsi)
No
RSUD Abdul Azis Singkawang
RSUD Syamsudin 3 Sukabumi RS. Universitas 4 Hasanuddin
5
RSUD Djasamen Saragih
RSUD Johanes 6 Kupang, NTT
TeleKon Telera Telesultasi diologi EKG
1
RSUD Sabang
1
1
2
RSIA Banda Aceh Puskesmas Sukajaya Kota Sabang
1
1
4
RSUD Pemangkat
1
5
Puskesmas Seulakau
1
1
6
RSUD Pelabuhan Ratu
1
1
7
RSUD Sinjai
1
8
Puskesmas Balangnipa
1
9
Puskesmas Kampala
1
3 2
Fasyankes Diampu
TeleUSG
1 1
10 Puskesmas Lappadata
1
11 Puskesmas Panaikang Puskesmas Pulau 12 Sembilan
1
1 1 1 1
1
1
13 RSUD Simalungun
1
1
14 RSUD Tarutung
1
1
15 RS Labuan Bajo
1
1
16 RSUD Mboi
1
1
17 RSUD Malaka Puskesmas Ruteng 18 (Wangko) Puskesmas Langke 19 Majok Ruteng
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1 1
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka masih terdapat 29 Rumah Sakit yang menjadi target dan harus dilakukan pembinaan atau realisasi baru mencapai 17%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
22
Gambar 5. Grafik Realisasi dan Target Presentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine 32%
35.0% 30.0% 25.0%
20%
20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
Realisasi
12% 3.6% 3%
Target
6.3% 6%
2015
2016
2017
2018
2019
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yaitu sebesar 3,6% maka capaian tahun 2016 sebesar 6,3% mengalami kenaikan sebesar 2,7% sehingga secara secara kesuluruhan jumlah RS yang telah menjadi pengampu telemedicine sebanyak 10 RS
Tabel 9: Fasyankes Pengampu dan Diampu Telemedicine Tahun 2015 No 1
RS Pengampu RSUP dr. M. Djamil, Padang
No
1 RSUD Pariaman, Sumbar 2 3 4 5
2
RSUP M. Hoesin, Palembang
Fasyankes Diampu
6 7
RSUD dr. M. Zein Painan, Sumbar RSUD Pasaman Barat, Sumbar RSUD Lubuk Sikaping, Sumbar RSUD Kepulauan Meranti, Riau RSUD Kotaagung, Lampung RSUD Hasannudin Damrah, Bengkulu
Teleradiologi 1 1 1 1 1 1 1
8
RSUD Curup Rejang Lebong, Bengkulu
1
RSUD Harapan Insan Sendawa, Kaltim
1
3
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar
9
4
RS PON, Jakarta
10
Telemedicine berbasis vicon
RSUD Besemah Pagar Alam, Sumsel RS Stroke Bukittinggi, 11 Sumbar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
1 1
23
e. Permasalahan Walaupun target pada indikator ini sudah terpenuhi, namun masih terdapat kendala dalam pencapaiannya. Kendala tersebut yaitu : 1) Belum selesainya regulasi pedoman tentang telemedicine 2) Pelaksanaan telemedicine di RS yang telah diberikan alat belum berjalan dengan baik dikarenakan permasalahan signal terkait data internet 3) Belum adanya regulasi tentang tarif pembiayaan telemedicine f.
Usul Pemecahan Masalah Upaya pemecahan masalah dalam rangka pencapaian indikator di atas yaitu dengan : 1) Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak
terkait untuk mempercepat
penyelesaian pedoman telemedicine 2) Mendorong adanya perjanjian kerjasama fasyankes pengampu dan yang diampu terkait tarif pembacaan telemedicine 3) Mendorong pemanfaatan dan penggunaan pelayanan telemedicine 4) Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Provider telekomonikasi untuk peningkatan kemampuan signal data internet g. Realisasi Anggaran Alokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp8.845.616.000 dengan realisasi sebesar Rp7.515.094.809,- atau 85,0%. Anggaran digunakan untuk penyusunan pola tarif, penyusunan pedoman, sosialisasi pengembangan jejaring, dan pengadaan perangkat telemedicine.
4.
Jumlah RS Pratama yang Dibangun (Kumulatif)
a. Sasaran Strategis Tersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. b. Definisi Operasional Definisi operasional dari Jumlah RS Pratama yang dibangun adalah tersedianya RS Pratama yang dibangun pada tahun berjalan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
24
c. Cara Perhitungan Jumlah RS Pratama yang telah selesai dibangun pada tahun berjalan. d. Pencapaian Kinerja Pencapaian indikator jumlah RS Pratama yang dibangun (kumulatif) pada tahun 2015 adalah 92% atau 22 RS dari 24 RS yang ditargetkan dalam di RPJMN. Tahun 2016 pencapaian indikator jumlah RS Pratama yang dibangun (kumulatif) adalah 79,4% atau sebanyak 27 RS dari 34 RS yang ditargetkan di RPJMN. Daftar nama RS Pratama yang dibangun beserta status pembangunannya dapat dilihat pada Tabel Daftar RS Pada Proses Pembangunan RS Pratama Tahun 2016.
Tabel 10 : Progres pembangunan RS Pratama Tahun 2016
NO
PROVINSI
KABUPATEN / KOTA
REALISASI FISIK
A. DANA ALOKASI KHUSUS APBN 1
Papua
Tolikara
100% Dokumen perencana
2
Papua
Yalimo
3
Sumatera Selatan
Ogan Komering Ilir
100%
B. DANA ALOKASI KHUSUS APBN PERUBAHAN 1
Sumatera Barat
Kepulauan Mentawai
Dokumen perencana
2
Kalimantan Barat
Bengkayang
Dokumen perencana
3
Kalimantan Barat
Kapuas Hulu
Dokumen perencana
4
Sulawesi Utara
Tomohon
Dokumen perencana
5
Sulawesi Selatan
6
Sulawesi Selatan
Pangkajene dan Kepulauan Pinrang
7
Sulawesi Tenggara
Konawe Kepulauan
8
Nusa Tenggara Barat
Dompu
Dokumen perencana
9
Nusa Tenggara Timur
Ende
Dokumen perencana
10
Papua
Waropen
Dokumen perencana
100% (Finising) 100% 100 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
25
Target sampai dengan tahun 2019, terdapat 64 rumah sakit pratama yang dibangun. Jika dibandingkan antara pencapaian tahun 2016, maka masih terdapat 37 RS Pratama lagi yang harus dibangun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini:
Gambar 6. Grafik Target dan Realisasi Jumlah RS Pratama yang Dibangun (Kumulatif) Tahun 2015 - 2016 64
70 54
60 44
50 40 30
27
22 24
34
Realisa si
20 10 0
2015
2016
2017
2018
2019
Jika dibandingkan dengan capai tahun 2015 sebesar 22 RS maka capaian tahun 2016 sebesar 27 RS mengalami kenaikan 5 RS. Daftar nama RS Pratama yang dibangun tahun 2015 tabel berikut :
Tabel 11 : Kab/Kota Pembangunan RS Pratama Tahun 2015 NO
KABUPATEN
PROPINSI
1
Sarmi
Papua
2
Merauke
Papua
3
Manokwari
Papua Barat
4
Alor
NTT
5
Sumba Timur
NTT
6
Manggarai Barat
NTT
7
Lombok Barat
NTB
8
Tojo Una – Una
Sulawesi Tengah
9
Donggala
Sulawesi Tengah
10
Mesuji
Lampung
11
Pesisir Selatan
Sumatera Barat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
26
NO
KABUPATEN
PROPINSI
12
Aceh Barat
Aceh
13
Intan Jaya
Papua
14
Nduga
Papua
15
Banggai
Sulawesi Tengah
16
Morowali
Sulawesi Tengah
17
Parigi Moutong
Sulawesi Tengah
18
Banggai Kepulauan
Sulawesi Tengah
19
Toraja Utara
Sulawesi Selatan
20
Hulu Sungai Selatan
Kal- Selatan
21
Kota Waringin Timur
Kal - Tengah
22
Buleleng
Bali
e. Permasalahan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator jumlah rs pratama yang dibangun (kumulatif) antara lain: 1) Pembangunan RS Pratama Yalimo mengalami masalah Karena penyiapan lahan yang membutuhkan waktu lama sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi tertunda 2) Daerah yang menjadi lokus RS Pratama melalui DAK Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaran Perubahan untuk 10 RS Pratama belum siap dokumen perencanaan seperti Detail Enggenering Disgn (DED), dan dokumen lelang, serta pembangunan fisik RS Pratama tidak maksimal oleh daerah Karena masalah waktu efektif yang hanya 3 bulan hingga akhir tahun 3) Daerah tidak dapat melaksanakan pembangunan RS Pratama secara maksimal oleh daerah karena masalah waktu yang hanya 3 Bulan 4) Belum ada mekanisme monitoring pelaksanaan DAK RS Pratama secara rutin. f.
Usul Pemecahan Masalah Beberapa usulan pemecahan masalah yang dilakukan dalam menangani kendala pencapaian indikator jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif) adalah sebagai berikut: 1) Alokasi anggaran melalui DAK Penugasan APBN awal dan disahkan oleh Daerah melalui mekanisme APBD diawal tahun sehingga cukup waktu untuk pelaksanaan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
27
2) Mempersiapkan daerah yang diusulkan sebagai lokus RS Pratama secara detail sehingga potensi gagal dalam pelaksanaan dapat dihindarkan 3) Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan DAK Pembangunan RS Pratama 4) Meningkatkan koordinasi antara Kemenkes dan kemenkeu terkait aturan penggunaan alokasi anggaran DAK perubahan pembangunan RS Pratama lintas tahun terutama yang berasal dari anggaran APBN Perubahan g. Realisasi Anggaran Alokasi
anggaran
sebesar
Rp27.792.778.000,-
dengan
realisasi
Rp13.282.525.474,- atau 47,8%. Anggaran digunakan untuk penyelesaian Pembangunan 3 RS Bergerak dan Pengiriman alat kesehatan dan penunjang untuk 8 RS Bergerak dan 4 RS Pratama. Serta pengiriman alat kesehatan dan penunjang RS Pratama yang direlokasi ke RSUD
5.
Jumlah Dokumen Tentang Kebutuhan Kapal RS di Daerah Kepulauan a. Sasaran Strategis Tersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. b. Definisi Operasional Definisi operasional dari indikator jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan yaitu adanya data kebutuhan kapal Rumah Sakit di Kabupaten kepulauan. c. Cara Perhitungan Jumlah dokumen yang terkait dengan pedoman penyelenggaraan rumah sakit bergerak di perairan. d. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 telah dilaksakan penyempurnaan pedoman RS kapal serta survey kebutuhan RS Kapal di daerah kepulauan. Telah tersusun Draft Pedoman RS Bergerak di Perairan yang disertai 7 Proposal tentang kebutuhan RS Kapal dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
28
7 Provinsi (NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Papua, Kalimantan Utara) Indikator ini memiliki target pada tahun 2015 dan 2016, masing-masing 1 dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan. Sehingga ditahun 2016 target telah dicapai. e. Permasalahan Dokumen kebutuhan kapal rumah sakit di daerah kepulauan yang disusun hanya membahas penyelenggaraan rumah sakit bergerak di perairan tidak secara detail membahas peoposal kebutuhan anggaran untuk rs kapal di daerah kepulauan f.
Usul Pemecahan Masalah 1) Koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan Daerah sehingga dapat disusun secara detail dokumen proposal kebutuhan Rumah Sakit Kapal. 2) Melakukan monev ke 7 Provinsi untuk mengkoordinasikan data terkait kebutuhan RS Kapal
g. Realisasi Anggaran Alokasi anggaran yang terkait dengan indikator ini sebesar Rp200,00,000,dengan realisasi sebesar Rp175.304.800,- atau sebesar 87,7%.
6.
KEGIATAN TROBOSAN a. Call Center 119 Upaya penguatan akses pelayanan kesehatan antara lain dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang bertujuan memberikan pertolongan pertama pada kasus kegawatdaruratan di bidang kesehatan. SPGDT
merupakan
layanan
emergency
medik
di
Indonesia
yang
diselenggarakan melalui pelayanan berbasis call center yaitu Pusat Komando Nasional/National Comand Center (NCC) 119 dan Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
29
NCC merupakan pusat panggilan kegawatdaruratan medikdengan nomor akses 119 yang digunakan diseluruh wilayah Indonesia, yang berada di Kementerian Kesehatan. PSC merupakan pusat layanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medik yang berdada di Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat. Fungsi PSC yaitu (1) pemberi pelayanan gawat darurat, (2) Pemandu pertolongan pertama (first aid), (3) Pengevakuasi korban/pasien gawat darurat dan (4) pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Tugas PSC (1) menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional; (2) melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan; (3) memberikan layanan ambulans; (4) memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; (5) PSC yang sudah terkoneksi dengan NCC PSC yang sudah terintegrasi dengan NCC 119 sebanyak 27 PSC antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kabupaten Bangka, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Solo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tulung Agung, Kota Mataram, DKI Jakarta, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Utara, Kabupaten Tangerang, Sumatera Selatan, Kabupatn Bekasi, Kota Bekasi, Kota Makassar, Kota Tengerang Selatan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kendal, Kota Cirebon, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kota Denpasar, dan BPBD Provinsi Bali.
Gambar 7 : National Command Center 119
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
30
Dengan adanya NCC dan PSC 119 akan memudahkan : 1) Masyarakat dapat mengakses layanan kegawatdaruratan medis melalui nomor 119 secara luas dan gratis melalui telepon seluler maupun rumah 2) Masyarakat bisa mendapatkan informasi fasilitas kesehatan terdekat, ketersediaan tempat tidur fasilitas kesehatan, dan ambulans 3) Mandapatkan panduan pertolongan pertama (first aid) 4) Pelayanan
kegawatdaruratan
dengan
menggunakan
algoritma
kegawatdaruratan 5) Koordinasi layanan kegawatdaruratan antara pemerintah pusat dan daerah melalui NCC di Pusat dan PSC di Daerah b. Pembuatan WEB Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas rumah sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan, Sistem Pelaporan dan Sistem Informasi dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit oleh Badan Pengawas Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia. Di tingkat pusat disebut Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang merupakan unit nonstuktural pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan
rumah
sakit
secara
eksternal
yang
bersifat
nonteknis
perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat, sedangkan ditingkat provinsi disebut Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang merupakan unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan
rumah
sakit
secara
eksternal
yang
bersifat
nonteknis
perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. Pengawasan yang ada selama ini hanya dilakukan oleh dewan pengawas internal rumah sakit dan diharapkan BPRS yang anggotanya terdiri dari wakil pemerintah , asosiasi rumah sakit masyarakat dan profesi ini diharapkan dapat memberikan kontrol secara independen penyelenggaraan pelayanan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
31
Agar masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPRS maka telah dibua akses informasi berbasi WEB yang dapat diakses pada bprs.kemkes.go.id/V1/index.php
Gambar 8. Visual WEB Badan Pengawas Rumah Sakit
Dengan adanya WEB BPRS akan memudahkan : 1) Masyarakat mengakses informasi terkait rumah sakit, berita, regulasi di bidang perumahsakitan, dan kegiatan BPRS sebagai Badan yang mempunyai tugas pengawasan Rumah Sakit. 2) Masyarakat menyampaikan keluhan/laporan/pengaduan terkait pelayanan di Rumah Sakit 3) Pengelola/Manajemen Rumah Sakit dalam melakukan koordinasi/konsultasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
32
B. REALISASI ANGGGARAN 1) Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Alokasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp151.070.490.000,- dengan alokasi anggaran yang dapat dilaksanakan
sebesar
Rp86.503.202.000,-
(Self
blocking
sebesar
Rp64.567.288.000,-). Realisasi anggaran Tahun 2017 sebesar Rp66.441.684.313,- sehingga pencapaian realisasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2016 terhadap total pagu sebesar 44,0% dan realisasi terhadap alokasi anggaran yang dapat dilaksanakan adalah sebesar 76,8% 2) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per Subdit Pelayanan Kesehatan Rujukan Realisasi anggaran per Sub Direktorat pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini:
Tabel 12. Realisasi Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2017
NO
SUBDIT
REALISASI
PAGU
Rp
%
Subdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu
12,686,576,000
12,126,652,989
95.59
2 Subdit YanMedik dan Keperawatan
15,970,013,000
15,292,988,210
95.76
9,402,402,000
8,611,424,475
91.59
3,528,138,000
2,542,456,584
72.06
11,961,441,000
10,374,139,494
86.73
4,714,221,000
3,866,540,707
82.02
28,240,411,000
13,627,481,854
48.26
86,503,202,000
66,378,602,144
76.81
1
3 Subdit RS Pendidikan 4
Subdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan RS
5 Subdit Pelayanan Penunjang 6 Subbag Tata Usaha 7 Belanja Modal
JUMLAH 3) Masalah dalam Realisasi Anggaran
Masalah dan hambatan dari realisasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah sebagian berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
33
a. Hambatan internal 1. Adanya revisi efisiensi (self blocking) anggaran 2. Tertundanyan pengiriman dan uji fungsi Alkes 10 RS Bergerak dan 4 RS Pratama 3. Tertundanya pembayaran prestasi pekerjaan bangunan RS Bergerak Sarmi b. Hambatan eksternal 1. Kurang
komitmennya
kontraktor
dalam
melaksanakan
pekerjaan
pengiriman dan uji fungsi alat RS bergerak seperti keterlambatan memulai pekerjaan, mobilisasi tenaga dan material yang terlambat dan jumlah tenaga kerja yang kurang 2. DAK perubahan pada bulan Juli 2016 menyebabkan daerah mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya 3. Penetapan APBD Perubahan terkai DAK Perubahan yang terlambat 4) Efisiensi Anggaran Dari 5 indikator pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, terdapat 3 indikator 2 indikator yang tercapai yaitu (1) Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine dan (2) Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan. Efisiensi anggaran dari ke – 2 indikator tersebut adalah sebesar 27,3% yaitu terdri dari 12,3 % untuk indikator (1) Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine dan15 % untuk indikator (2) Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan Selain efisiensi tersebut pada tahun anggaran 2016 terdapat efisiensi melalui self blocking pada DIPA Direktorat pelayanan kesehatan rujukan sebesar Rp64.567.288.000,- atau sebesar 42,7% dari total pagu yaitu sebesar Rp151.070.490.000,C. SUMBER DAYA LAINNYA 1. Sumber Daya Manusia Dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan yaitu sebanyak 93 orang yang terbagi dalam 5 Sub Direktorat dan 1 Sub Bagian Tata Usaha
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
34
Tabel 13 : Sumber Daya Manusia Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan persubdirektorat tahun 2016 No
Nama Satuan Organisasi
Jumlah
1
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
1
2
Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan
18
3
Subdirektorat Pelayanan Penunjang
11
4
Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu
11
5
Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit
12
6
Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan
14
7
Subbagian Tata Usaha
26 93
TOTAL
Tabel 14 : Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian pada No
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 Status Kepegawaian Jumlah
1
Pegawai Negeri Sipil
2
Honorer / Pramubakti
79
a. Honorer rutin direktorat
9
b. Honorer komite
5
Total
93
Tabel 15: Tabel Jumlah PNS Berdasarkan jenis Kelamin Pada
No
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 Jenis Kelamin Nama Satuan Organisasi Jumlah PRIA WANITA 0
1
1
4
11
15
3
7
10
7
4
11
3
8
11
6
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan Subdirektorat Pelayanan Penunjang Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan
4
9
13
7
Subbagian Tata Usaha
7
11
18
28
51
79
1 2 3 4 5
TOTAL
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
35
Tabel 16: Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
1 2 3 4
5
6 7
Pendidikan
Nama Satuan Organisasi
No
Direktur Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan Subdirektorat Pelayanan Penunjang Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan Subbagian Tata Usaha TOTAL
S3
S2
0
0
Spesialis 1/2/A V 1
0
8
0
Jumlah
S1
D IV
D III
SMA
0
0
0
0
1
2
4
0
0
1
15
5
1
4
0
0
0
10
0
9
0
2
0
0
0
11
1
4
0
3
1
0
2
11
0
9
1
1
0
0
2
13
0
4
0
8
0
2
4
18
1
39
5
22
1
2
9
79
Tabel 17: Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Pada Direktorat pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 Golongan No 1 2 3 4 5 6 7
Nama Satuan Organisasi Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan Subdirektorat Pelayanan Penunjang Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan Subbagian Tata Usaha TOTAL
III
IV
A
B
C
D
A
B
C
D
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
4
8
0
1
0
0
0
0
3
3
3
1
0
0
0
2
4
3
2
0
0
0
0
5
3
1
1
1
0
0
0
3
4
3
2
1
0
0
4
8
5
0
1
0
0
0
4
20
23
18
9
4
1
0
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
36
2. Barang Milik Negara a. Laporan Perkembangan BMN Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016, dapat dilaporkan dalam bentuk
Intrakomtable,
Ekstrakomtable,
Gabungan
Intrakomtable
dan
Ekstrakomtable dan Konstruksi dalam pengerjaaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :
No
Tabel 18: Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Per Tanggal 31 Desember 2016 Uraian Nilai
1
Barang Konsumsi
2
Peralatan
dan
14.250.000 Mesin
untuk
dijual
atau
5.479.841.131
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada
1.148.232.000
diserahkan kepada masyarakat 3
masyarakat 4
Bahan Baku
0
5
Peralatan dan mesin
35.487.673.018
6
Gedung dan Bangun
0
7
Jaringan
0
8
Aset Tetap dalam Renovasi
9
Aset Tetap Lainnya
10
Konstruksi Dalam Pekerjaan
124.589.325.084
11
Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin
- 33.828.872.110
12
Akumulasi Penyusutan Jaringan
13
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam
665.678.040 0
0 401.304.946.030
operasi pemerintahan 14
Akumulasi penyusutan Aset Tetap yang tidak
- 360.283.341.946
digunakan dalam operasi Jumlah
174.577.731.247
Berdasarkan hasil laporan Posisi Barang Milik Negara Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan Neraca sampai dengan 31 Desember 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
37
nilai BMN sebesar Rp568.689.945.303,- dengan angka penyusutan sebesar Rp394.112.214.056,-, sehingga tercatat netto sebesar Rp174.577.731.247,-. b. Inventaris Kantor Dit BUKR Tabel 19. Kondisi Sarana dan Prasarana No
Jenis barang
Kondisi Baik
Rusak
Jumlah
1
Mobil dinas
3
3
2
Sepeda Motor
1
1
3
Laptop
18
3
LCD Proyektor
7
7
4
Meja Direktur
1
1
5
Meja Kasubdit
5
5
6
Meja Kasie
10
10
7
Meja Staf
82
82
8
Kursi putar
100
100
11
Meja Rapat
6
6
12
Kursi Rapat
55
55
13
Kursi Tamu
5
5
14
Filling Cabinet
46
10
56
15
Lemari Besi
25
17
42
16
Brankas
1
1
2
17
Komputer
71
71
18
Printer
85
85
19
Mesin Tik Elektrik
7
7
20
Scanner
8
8
21
MesinFotocopy
1
1
22
AC
18
18
23
White Board Elektrik
1
1
24
Kulkas 1 pintu
1
1
25
Kulkas kecil
1
1
11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
29
38
BAB IV PENUTUP
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
ini
merupakan
media
untuk
menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan telah dapat mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2016, khususnya yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 20152019. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau hambatan pencapaian indikator per sasaran program, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja kegiatan dan program dari sektor lain, meskipun demikian, diharapkan seluruh capaian indikator Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pelaypanan Kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis dan dokumen perencanaan lainnya. Realisasi program tahun 2016 ini merupakan pentahapan pencapaian sasaran RPJMN dan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang. Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat informasi kinerja untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016
39